BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mencapai target indikator kinerja misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015, maka strategi merupakan sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program pembangunan daerah berdasarkan bidang urusan dan SKPD pelaksananya. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan umum. Perumusan kebijakan umum ditujukan untuk memperoleh gambaran keterkaitan antara bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Berikut ini adalah rumusan kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015 menurut masing-masing misi. 7.1. Misi Pertama
: Mengembangkan masyarakat yang religius/beriman, berbudaya, menghargai pluralitas, mengembangkan kesetaraan gender dan kesadaran hukum
Tabel 7.1. Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi I RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015 No
Arah Kebijakan
Kebijakan Umum
1 1
2 Memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya dalam kegiatan keagamaan.
3 1. Meningkatkan parti-sipasi masyarakat 2. Memperkuat toleransi antarumat beragama 3. Memperkuat kelem-bagaan keagamaan masyarakat
Program Prioritas 4 Program Fasilitasi pengembangan kegiatan keagamaan
SKPD/ Lembaga Terkait 5 Kecamatan DPKA/PPKD Kecamatan DPKA/PPKD Arpusda ZIS
2
3
4
5
Memperkuat partisipasi masyarakat dan peran institusi Kebudayaan.
Mengembangkan wawasan kebangsaan untuk membentuk masyarakat yang menghargai pluralitas.
Meningkatkan sinergitas aktivitas stakeholder dalam pengarusutamaan gender.
Menurunkan tingkat pelanggaran hukum dan peningkatan ketentraman, keamanan dan kenyaman lingkungan.
1. Memperkuat peran Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) dalam menjaga dan mengembangkan nilai Budaya Samawa. 2. Meningkatkan even-even kesenian dan kebudayaan sebagai sarana partisipasi masyarakat. 3. Mengembangkan pusat kajian Kebudayaan Samawa
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Disporabudpar / DKS
1. Memperkuat komuni-kasi umat beragama 2. Memperkuat komuni-kasi lintas etnis 3. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap konflik SARA
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas
1. Meningkatkan pema-haman masyarakat mengenai kesetaraan gender dan perlindungan anak. 2. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 2. Meningkatkan kelengkapan dan harmonisasi produk hukum di
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Disporabudpar / LATS
Disporabudpar
Disporabudpar
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Pol PP BKBPP
BKBPP
Setda Kepolisian Setda
VII - 1
No
Arah Kebijakan
1
2
Kebijakan Umum 3 daerah. 3. Meningkatkan parti-sipasi masyarakat terhadap perang melawan NARKOBA 4. Meningkatkan keten-traman, keamanan dan kenyaman lingkungan.
7.2. Misi Kedua
Program Prioritas 4 Program Perang Melawan NARKOBA Program Pemeliharaan Ketentraman Dan Pencegahan Tindakan Kriminal Program Peningkatan Kecamanan Dan Kenya-manan Lingkungan
SKPD/ Lembaga Terkait 5 Pol-PP / BNK Pol-PP
Pol-PP
: Menyelenggarakan pelayanan dasar yang lebih berkualitas dan terjangkau dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
Tabel 7.2. Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi II RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015 No 1 1
Arah Kebijakan
Kebijakan Umum
Program Prioritas
2 3 Meningkatkan aksesibilitas 1. Meningkatkan pemerataan pelayanan dan pemerataan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAU). masyarakat mulai dari jenjang 2. Meningkatkan pemerataan dan mutu anak usia dini hingga pelayanan pendidikan dasar melalui perguruan tinggi. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. 3. Meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan menengah dan Pencanangan Wajib Belajar Duabelas Tahun. 4. Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan penuntasan buta aksara.
4 Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
SKPD/ Lembaga Terkait 5 Diknas Diknas
Program Pendidikan Menengah dan Inisasi Wajib Belajar Dua Belas Tahun.
Diknas
Program Pendidikan Non Formal
Diknas
Meningkatkan mutu pendidik, 1. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga tenaga kependidikan dan kependidikan. manajemen sekolah. 2. Meningkatkan kualitas manajemen sekolah.
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Diknas
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Diknas
3
Meningkatkan budaya baca masyarakat.
1. Meningkatkan pelayanan perpusatakaan daerah. 2. Meningkatkan cakupan perpusatakaan keliling
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
Arpusda
4
Penyediaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin
1. Penyediaan pelayanan gratis di puskesmas. 2. Pelayanan kesehatan rujukan gratis di rumah sakit daerah.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Dikes / RSUD
5
Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat.
1. Mengutamakan upaya preventif kesehatan masyarakat. 2. Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 3. Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat terutama balita keluarga miskin. 4. Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular dan endemik terutama TBC, malaria, demam berdarah dan muntaber. 5. Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit tidak menular 6. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan. 7. Memantapkan keteresdiaan obat dan perbekalan kesehatan. 8. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Dikes
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Dikes PU Dikes
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Program Pengawasan Obat Dan Makanan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Dikes/ RSUD
2
Dikes Dikes
Dikes Dikes
VII - 2
No
Arah Kebijakan
Kebijakan Umum
1
2
3
6
7
8
9
10
Meningkatkan mutu layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah.
Meningkatkan pelayanan, pembinaan, rehabilitasi dan pemberda-yaan Komuni-tas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial. Mengendali-kan partumbuhan pendu-duk dan meningkat-kan kesadar-an keluarga berencana.
Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
Meningkatkan olahraga edukasi dan dukungan olahraga prestasi
7.3. Misi Ketiga
SKPD/ Lembaga Terkait 5 Dikes/ RSUD Dikes
Program Prioritas
1. Meningkatkan mutu layanan dan memenuhi standarisasi pelayanan. 2. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas, pustu dan jaringannya. 3. Meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.
1. Meningkatkan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2. Meningkatnya Keluarga Fakir Miskin yang diberdayakan. 3. Meningkatnya pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi PMKS. 4. Kuatnya kelembaga kesejahteraan sosial. 1. Meningkatkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk. 2. Meningkatkan pelayanan kontrasepsi. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat ber-KB.
1. Memantapkan kebijakan kepemudaan. 2. Meningkatkan peran serta kepemudaan. 3. Menumbuhkembangkan kewirusahaan pemuda
1. Meningkatkan pemasyarakatan olah raga. 2. Meningkatkan manajemen keolahragaan. 3. Meningkatkan dukungan sarana prasarana keolahragan
4 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Dikes/ RSUD
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pemberdayaan KAT Program Keluarga Harapan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Madiri Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program fasilitasi kegiatan olahraga prestasi
Dikes
RSUD
Dikes Dikes / RSUD
Disos Disos Disos
BKBPP BKBPP BKBPP
BKBPP
Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar
Disporabudpar Disporabudpar
Disporabudpar Diknas Disporabudpar/KONI
: Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good local governance)
Tabel 7.3. Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi III RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015 No 1 1
Arah Kebijakan 2 Melaksanakan agenda reformasi birokrasi, pakta anti korupsi, dan peningkatan akuntabilitas organisasi pemerintah daerah.
Kebijakan Umum 3 1. Melaksanakan reformasi birokrasi. 2. Melaksanakan pakta anti korupsi. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah.
Program Prioritas 4 Program Reformasi Birokrasi Program Anti Korupsi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SKPD/ Lembaga Terkait 5 Setda Semua SKPD Semua SKPD Setda Semua SKPD
VII - 3
No
Arah Kebijakan
1 2
2 Menerapkan Standa Operasional dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3 1. Menerapkan SOP pada setiap SKPD. 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4 Program Peningkatan Pelayanan Publik
3
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, aset dan penerimaan daerah.
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelo-laan keuangan daerah. 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaanaset daerah. 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelo-laan penerimaan daerah 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi perkantoran. 2. Terlaksanya kegiatan SKPD sesuai rencana pembangunan. 3. Meningkatnya akuntabilitas kegiatan SKPD. 4. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan SKPD
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Program Peningkatan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah
1. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah. 2. Meningkatkan sistem pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.
1. Meningkatkan du-kungan pelayanan adm. pertanahan 2. Meningkatnya pelayanan adm kependudukan dan catatan sipil.
Program Pengembangan Data/Informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kehumasan Program Pemberitaan dan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah Program pengembangan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah Program fasilitasi bantuan hukum Program Peningkatan Propesionalisme Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi & Komunikasi Program pengembangan Teknologi informatika Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
3. Mendekatkan pelayanan adm. Kependudukan hingga ke desa
Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penyelamatan Dan Pelestarian
4
5
Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi dan manajemen teknis SKPD
Meningkatkan sistem pendukung manajemen pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kebijakan Umum
6
7
Meningkatkan pelayanan adminitrasi publik dibidang pertanahan, kependudukan dan catatan sipil serta kearsipan .
Program Prioritas
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
SKPD/ Lembaga Terkait 5 Setda/ Semua SKPD
DPKA
DPKA
DPKA Semua SKPD Semua SKPD Setda Kecamatan
Progaram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Semua SKPD
Semua SKPD
Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Setda / Inspektorat
Setda
Setda
Setda Setda Setda Setda Inspektorat BKPP Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo DPKA/ BPN Setda/ BPN Dukcapil Arpusda
VII - 4
No
Arah Kebijakan
1
2
8
9
10
11
7.4.
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
Kebijakan Umum 3 4. Menurunkan biaya pengurusan adminitrasi kependudukan. 5. Meningkatkan pelayanan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. 6. Meningkatkan sarana prasarana kearsipan. 7. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi kearsipan. 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah-an umum di kecamatan. 2. Meningkatkan pelaksa-naan koordinasi pemba-ngunan kecamatan. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan
Meningkatkan pelayanan 1. Meningkatkan pelayan-an admnitrasi kepegawaian dan adm kepegawaian kualitas SDM aparatur. 2. Meningkatkan pembi-naan dan pengembang-an aparatur. 3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Meningkatkan akuntabilitas 1. Meningkatkan kapasitas dan kapasitas lembaga wakil rakyat. perwakilan rakyat. 2. Memantapkan pelayanan administrasi dalam mendukung kelancaran tugas wakil rakyat. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pelayanan aparatur desa. publik di desa. 2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa. 3. Meningkatnya kualitas pembangunan desa.
Misi Keempat
:
Program Prioritas 4 Dokumen/Arsip Daerah Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi kearsipan
SKPD/ Lembaga Terkait 5 Arpusda Arpusda
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Kantor Kecamatan
Program Koordinasi Pembangunan Kecamatan
Kantor Kecamatan
Program Pembangunan Partisipatif Kecamatan
Kantor Kecamatan
Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
BKPP
Program Pendidikan Kedinasan
BKPP
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Setwan
BKPP
Setwan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan dan Penataan Desa dan Kelurahan
BPM-PD
BPM-PD
Mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis agrobisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi
Tabel 7.4. Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi IV RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015 No
Arah Kebijakan
1 1
2 Meningkatkan daya dukung infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi dalam rangka kelancaran aktivitas masyarakat dan pengembangan kawasan agrobisnis.
Kebijakan Umum 3 1. Meningkatkan panjang jalan kabupaten. 2. Meningkatkan kemantapan jalan kabupaten beraspal. 3. Meningkatkan cakupan drainase. 4. Mengoptimalkan dan mengembangkan prasarana irigasi. 5. Meningkatkan dukungan sarana prasaran kebinamargaan.
Program Prioritas 4 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – Gorong
Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
SKPD/ Lembaga Terkait 5 Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
VII - 5
No
Arah Kebijakan
Kebijakan Umum
Program Prioritas
1
2
3
4 Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
2
3
Meningkatkan kualitas pekerjaan jasa konstruksi Meningkatkan kualitas dan kuantitas permukiman layak huni yang didukung oleh utilitas yang memadai.
1. Meningkatkan pembinaan dan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
4
5
6
7
Meningkatkan pemanfataan prasarana dan sarana perhubungan, potensi pos dan telekomunikasi.
Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani tanaman pangan.
Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani peternak.
Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. Meningkatkan ketersediaan rumah murah layak huni. Meningkatkan cakupan lingkungan sehat perumahan. Meningkatkan keindahan kota. Meningkatkan pelayanan persampahan. Meningkatkan ketersediaan fasilitas pemakaman umum Mengurangi resiko banjir dan tanah longsor pada permukiman dan fasilitas umum.
1. Meningkatkan daya dukung prasarana dan sarana perhubungan. 2. Meningkatkan pengamanan lalu lintas transportasi. 3. Meningkatkan pemanfaatan potensi sektor pos dan telekomunikasi.
1. Meningkatkan produksi gabah dan jagung melalui intensifikasi dan ektensifikasi lahan pertanian. 2. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. 3. Meningkatkan akses pasar produk pertanian. 4. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi pertanian. 5. Meningkatkan kesejahteraan petani. 1. Meningkatkan populasi ternak terutama sapi, kerbau, kambing dan ayam. 2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 3. Meningkatkan akses pasar produk peternakan. 4. Meningkatkan produktivitas peternakan melalui penerapan teknologi peternakan. 1. Meningkatkan produksi tangkap dan budidaya perikanan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pengrusakan sumber daya kelautan. 3. Meningkatkan wawasan kemaritiman masyarakat. 4. Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pembangunan / Penataan Taman Dan Penerangan Jalan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Akses Informasi Dan Keselamatan Penerbangan Program Pemanfaatan Potensi Sektor Pos Dan Telekomunikasi Program Peningkatan Produksi Pertanian
SKPD/ Lembaga Terkait 5 Dinas PU Dinas PU Dinas PU Setda Bappeda Dinas PU Dinas PU BPM-LH BPM-LH Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dishubkominfo Dishubkominfo
Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo
Dishubkominfo DPKP
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
DPKP K2P3 DPKP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan
Disnak
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Disnak
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan
Disnak Disnak
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Dislutkan
Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sumberdaya Laut
Dislutkan
Dislutkan Dislutkan
VII - 6
No
Arah Kebijakan
1
2
8
Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani perkebunan.
9
Mengintensifkan kegiatan penyuluh.
10
Meningkatkan daya tarik dan kemitraan kepariwisataan.
11
12
13
Meningkatkan keberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecik dan Menengah (UMKM) berbasis agrobisnis
Meningkatkan pengembangan industri kreatif dan kelancaran perdagangan serta perlindungan konsumen.
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan realisasi investasi.
Kebijakan Umum 3 5. Meningkatkan pemasaran produk perikanan. 6. Meningkat perencanaan pembangunan perikanan, pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
1. Meningkatkan produksi perkebunan terutama kopi, mente, kemiri, kakao dan tanaman biofarmaka. 2. Meningkatkan ketahanan pangan perkebunan masyarakat. 3. Meningkatkan akses pasar produk perkebunan. 4. Meningkatkan produktivitas perkebunan melalui penerapan teknologi perkebunan. 5. Meningkatkan kesejahteraan petani. 1. Meningkatkan keberdayaan penyuluh. 2. Mengintensifkan kegiatan peluhunan pertanian dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan. 1. Meningkat daya tarik destinasi wisata. 2. Meningkatkan pemasaran dan kemitraan kepariwisataan.
1. Meningkatkan kualitas perkoperasian. 2. Meningkatkan kualitas UMKM. 3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. 4. Mengembangkan sistem pendukung bagi pengembangan usaha Koperasi dan UMKM. 5. Mengembangkan skil kewirausahaan masyarakat.
1. Mengembangkan industri kreatif daerah. 2. Mengembangkan kelembagaan industri. 3. Meningkatkan produktivitas industri melalui penerapan IPTEK. 4. Meningkatkan efisiensi perdagangan. 5. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. 6. Meningkantakn kontribusi dalam penerimaan daerah. 1. Meningkatkan pelayanan perizinan usaha. 2. Meningkatkan realisasi investasi.
Program Prioritas 4 Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Pengembangan Dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Program Pengembangan Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Dan Data Statistik Perikanan Program Peningkatan Produksi Perkebunan
SKPD/ Lembaga Terkait 5 Dislutkan
Dislutkan Dislutkan Dislutkan
Dislutkan Dislutkan
Dishutbun
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkebunan
Dishutbun
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan
Dishutbun
Program Pemberdayaan Penyuluh Program penyuluhan Pertanian Program penyuluhan Peternakan Program penyuluhan Perikanan dan Kelautan Program penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan
Dishutbun
Bapeluh Bapeluh Bapeluh Bapeluh Bapeluh Bapeluh
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Disporabudpar
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecildan Menengah Program pengembangan kewirausahaan Program Pengembangan Industri Kreatif Daerah (IKD)
Disporabudpar
Program Peningkatan Pengembangan Kelembagaan industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Industri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengendalian Penerimaan PAD Program Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Sosialisasi Program dan Kegiatan
Diskoperindag
Disporabudpar Diskoperindag Diskoperindag
Diskoperindag
Diskoperindag
Diskoperindag Diskoperindag
Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag KPPT
VII - 7
No
Arah Kebijakan
Kebijakan Umum
Program Prioritas
1
2
3
4 Pelayanan Perizinan Terpadu Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
14
15
Mengembangkan kawasan strategis, wilayah transmigrasi dan wilayah pedesaan.
1. Memantapkan perencanaan pengembangan kawasan strategis dan rawan bencana. 2. Mempercepat pembangunan pusatpusat pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari kebijakan pembangunan wilayah tertinggal nasional. 3. Mengembangkan wilayah transmigrasi. 4. Mempercepat pembangunan kawasan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan lembaga ekonomi desa dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 1. Meningkatkan pelayanan kelistrikan bagi desa-desa yang belum mendapat aliran listrik. 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan perdagangan migas.
Meningkatkan pelayanan kelistrikan dan pengawasan perdagangan migas.
7.5. Misi Kelima
SKPD/ Lembaga Terkait 5 BPMLH KPPT BPMLH KPPT Bappeda Bappeda Disnakertrans BPM-PD BPM-PD
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
BPM-PD
Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Distamben
Program Pengembangan Energi
Distamben
: Memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan
Tabel 7.5. Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi V RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015 No
Arah Kebijakan
Kebijakan Umum
Program
1 1
2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3 1. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berbasis masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 1. Melengkapkan regulasi rencana tata ruang kabupaten. 2. Mengoptimalkan pemanfataan tata ruang sesuai rencana. 3. Meningkatkan pengendalian tata ruang. 1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan. 2. Menurunkan penambangan yang berpotensi merusak lingkungan. 3. Meningkatkan mitigasi bencana geologi.
4 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi
2
3
4
Meningkatkan kualitas penataan ruang dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai daya dukungnya.
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan serta mitigasi bencana geologi.
Menurunkan tingkat kerusakan hutan dan lahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
1. Menurunkan tingkat kerusakan hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan 2. Optimalisasi pemanfataan kawasan eks perum perhutani dan carbon trade.
SKPD/ Lembaga Terkait 5 BPM-LH BPM-LH
BPM-LH
Program Perencanaan Tata Ruang
Dinas PU
Program Pemanfaatan Ruang
Dinas PU
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Dinas PU
Program Pembinaan Bidang Pertambangan
Pengawasan
Distamben
Program Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Penambangan Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Distamben
Pengembangan Geologi Sumberdaya Mineral Dan Air Bawah Tanah Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
Distamben Distamben Dishutbun
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Dishutbun
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Dishutbun
Dan
VII - 8
No
Arah Kebijakan
Kebijakan Umum
Program
1
2
3 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui pemanfaatan potensi hutan secara lestari. 4. Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
4 Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan
1. Meningkatkan upaya mitigasi bencana 2. Meningkatkan upaya penanggulangan korban bencana
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana
5
Meningkatkan mitigasi bencana dan penanggulanan korban bencana
Program Perlindungan Sumber Daya Alam
dan
Konservasi
SKPD/ Lembaga Terkait 5 Dishutbun Dishutbun
Dishutbun
BPBD
VII - 9
