BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1
Kebijakan Umum Pengelolaan Pendapatan Daerah Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Keuangan Negara bahwa Keuangan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keuangan Negara, maka harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Acuan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tantang Perimbangan Keuangan antara Perintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut diatas menunjukan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah mendapat perhatian yang serius dan perlu dilakukan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karenanya, perencanaan dan penganggaran yang tercermin dalam APBD harus berdasarkan arah kebijakan, skala prioritas dan penetapan alokasi serta terlaksananya distribusi sumberdaya dengan keterlibatan masyarakat. Kebijakan Umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada suatu upaya untuk menggali berbagai potensi daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah dari sumber lainnya seperti sektor pajak, retribusi dan pengoptimalan perolehan dana perimbangan. Secara umum, trend kenaikkan peranan PAD dan trend penurunan dari peranan Dana Perimbangan Kabupaten Kubu Raya sampai dengan 2014 diperkirakan masih akan terus berlangsung. Dan diperkirakan dominasi peranan Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I I -
tetap berada di atas peranan PAD dengan perkiraan komposisi sekitar ± 80 % dana berasal dari Dana Perimbangan dan ± 19 % akan bersumber dari PAD. Sedangkan untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah peranannya diperkirakan akan semakin mengecil hingga mencapai ± 1 % dari total pendapatan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan catatan bagi prospek keuangan daerah ke depan yang antara lain adalah: a.
Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dalam memberikan sumbangan ke Pendapatan Asli Daerah untuk beberapa tahun mendatang tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, berbagai upaya baik ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat, maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan ke dalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya, adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten, termasuk didalamnya upaya untuk terus meningkatkan efisiensi di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah.
b.
Kabupaten Kubu Raya akan mengupayakan maksimalisasi pendapatan melalui sektor Badan Usaha Milik Daerah. Saat ini Kabupaten Kubu Raya baru memiliki satu perusahaan Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum yang masih memerlukan banyak pembenahan, namun juga merupakan suatu sumber pendapatan yang potensial jika dikelola secara maksimal dan profesional. Diharapkan di tahun – tahun selanjutnya pengembangan meningkatkan
perusahaan efektivitas
daerah
dapat
pemerintah
daerah
ditingkatkan dan
untuk
pengembangan
enterpreneurship dalam pemerintahan. c.
Prioritas pembangunan daerah harus benar-benar fokus pada sektorsektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan sebagai salah satu upaya peningkatan daya beli masyarakat dengan tetap mengarusutamakan lingkungan hidup untuk menjaga keberlanjutannya.
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I I -
Kebijakan umum pendapatan tersebut di atas sangat tergantung pada penciptaan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha dan pengembangan investasi secara umum. Kedua hal ini secara tidak langsung akan berdampak pula pada perwujudan stabilitas fiskal daerah sehingga ketersediaan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dapat lebih terjamin. Dengan tersedianya
pembiayaan
kegiatan
pembangunan
diharapkan
kelancaran
pemerintahan juga akan tercipta dan pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat juga akan semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan menggunakan pendekatan analisis pertumbuhan elastisitas dalam menghitung proyeksi PAD, serta dengan meletakkan beberapa asumsi, seperti : 1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya rata-rata diprediksi mencapai kisaran 5-6 % pertahun. Secara detail pertumbuhan ekonomi disajikan pada Tabel 7.1. 2. Tingkat Inflasi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 berdasarkan estimasi data BPS Kabupaten Kubu Raya 11,19 %. Berdasarkan Estimasi ini diharapkan inflasi berkisar 11-11,50 % per tahun untuk proyeksi 5 (lima) Tahun kedepan. 3. Kebutuhan investasi selama periode proyeksi dengan asumsi nilai ICOR 3,5 setiap
tahunnya
diperkirakan
akan
mencapai
rata-rata
sekitar
Rp. 1.358.204.19 Triliyun atau sekitar 26,85 % dari rata-rata total proyeksi PDRB atas dasar harga berlaku. 4. Derajat Desentralisasi fiskal Kabupaten Kubu Raya selama periode proyeksi mencapai 0,89 %, hal ini berarti tingkat ketergantungan Kabupaten Kubu Raya untuk membiayai pembangunan berdasarkan kemampuan keuangan daerah (PAD) masuk dalam katagori rendah. Derajat sumbangan dari pemerintah yang lebih tinggi, yang bersumber dari dana Perimbangan untuk tujuan pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya mencapai 37,63 %. Tax Ratio (PAD terhadap PDRB) selama periode proyeksi diperkirakan akan mencapai sekitar 7,49 % untuk setiap tahunnya.
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I I -
5. Untuk komponen Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Propinsi pada Dana Perimbangan diperkirakan tumbuh sekitar 9 % setiap tahunnya. Selama periode proyeksi, komponen DAU, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan sesuai asumsi proyeksi PAD tersebut di atas. 7.2
Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja Daerah Pengelolaan pengeluaran/belanja Daerah lebih memfokuskan rasionalitas
belanja dengan perimbangan belanja publik yang lebih besar dibandingkan dengan belanja aparatur. Belanja Pelayanan Publik dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan belanja aparatur dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Kubu Raya sampai dengan tahun 2014 masih didominasi belanja pelayanan publik terutama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan penyediaan infrastruktur, sekitar 80,43%. Sedangkan untuk belanja aparatur daerah, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak terduga diperkirakan menyerap rata-rata 11,78 %, 1,08 % dan 6,71%. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, komponen belanja daerah Tahun 2009 2014 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 20 %, dimana pertumbuhan rata-rata untuk masing-masing komponen belanja adalah (i) belanja aparatur daerah sampai tahun 2011 akan meningkat 20 persen; dan menurun hingga rata-rata 5 % per tahun, pada tahun selanjutnya hingga 2014 (ii) belanja pelayanan publik 5 % per tahun; (iii) belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 2 % per tahun; serta (iv) belanja tak terduga 3 % per tahun. Dalam konteks pertumbuhan daerah maka komposisi belanja ini perlu dikembangkan porsinya
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I I -
tentu
pada
aspek
pembiayaan
bagi
kepentingan
simulasi
peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I I -
