BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. menengah daerah, maka dirumuskan langkah operasional ke dalam kebijakan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan langkah operasional ke dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mengutamakan program-program yang menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan umum

Mengutamakan program-program yang menunjang

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan dan pengangguran dijabarkan ke dalam program pembangunan daerah yang meliputi: 1) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 3) Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 4) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan 5) Program peningkatan produksi hasil peternakan 6) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 8) Program pengembangan budidaya perikanan 9) Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 10) Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 11) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

281

12) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 13) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 14) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 15) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 16) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 17) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 18) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 19) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 20) Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 21) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 22) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 23) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 24) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 25) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 26) Program Penataan Struktur Industri 27) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 28) rogram Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 29) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 30) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 31) Program Pengembangan Perumahan 32) Program Lingkungan Sehat Perumahan


282

33) Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 34) Program perencanaan pembangunan ekonom 35) Program Keluarga berencana 36) Program Penataan Administrasi Kependudukan 37) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 38) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 39) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 40) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 41) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

2. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro Job, Pro Growth) dan prioritas nasional lainnya serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran pendidikan lebih dari 20 persen),

Kebijakan umum Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro Job, Pro Growth) dan prioritas nasional lainnya serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran pendidikan lebih dari 20 persen), dijabarkan ke dalam program pembangunan daerah yang meliputi: 1)

Program Wajib Belajar Pendidkan Dasar Sembilan Tahun

2)

Program Pendidikan Menengah

3)

Program Pendidikan Anak Usia Dini

4)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

5)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6)

Program Pendidikan Non Formal


283

7)

Program Pendidikan Luar Biasa

8)

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

9)

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

10)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

11)

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

12)

Program Keluarga Berencana

13)

Program pelayanan kontrasepsi

14)

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

15)

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

16)

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

17)

Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

18)

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

19)

Program

Pengadaan,

Peningkatan

Dan

Perbaikan

Sarana

Dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya 20)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

21)

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

22)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

23)

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

24)

Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

25)

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

26)

Program Pengembangan Kemitraan

27)

Program Pengembangan Nilai Budaya


284

28)

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

29)

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

30)

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

31)

Program pengembangan pemasaran pariwisata

32)

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

33)

Program kerjasama informasi dan media massa

3. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal Kebijakan umum Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dijabarkan ke dalam program pembangunan daerah yang meliputi : 1)

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

2)

Program Penataan Administrasi Kependudukan

3)

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

4)

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5)

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

6)

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah 7)

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8)

Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah

9)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

10)

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

11)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

12)

Program Standarisasi Pelayanan

13)

Program peningkatan peran serta kepemudaan


285

14)

Program

peningkatan

upaya

penumbuhan

kewirausahaan

dan

kecakapan hidup pemuda 15)

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

16)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

17)

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

18)

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan 19)

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal

20)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

4. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.

Kebijakan umum Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan dijabarkan ke dalam program pembangunan daerah yang meliputi:. 1)

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

2)

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

3)

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

5. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang. Kebijakan

umum

Mengakomodir

semaksimal

mungkin

program

pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang dijabarkan ke dalam program pembangunan daerah yang meliputi:. 1)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2)

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan


286

3)

Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan

4)

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

5)

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

6)

Program Perencanaan Tata Ruang

7)

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

8)

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

9)

Program Lingkungan Sehat Perumahan

10)

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

11)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

12)

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

13)

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

14)

Program peningkatan pelayanan angkutan

15)

Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas

16)

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

17)

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

18)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Untuk lebih jelasnya Strategi dan arah kebijakan umum serta program

prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 – 2018 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :


287

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Mamasa No (1)

1

Sasaran (2)

1) Kesesuaian Lahan dengan Tanaman

2) Berkembangnya Komoditas unggulan yang kompetitif utamanya bidang pertanian dan perikanan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Program Pembangunan Daerah

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Dokumen Identifikasi Kesesuaian Lahan dengan Tanaman

Dokumen kesesuaian lahan untuk 9 kecamatan

Strategi dan Arah Kebijakan

Indikator Kinerja (outcome)

(3)

Melalui Strategi Mengidentifilasi kesesuaian lahan & Tanaman dengan arah kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kesesuaian lahan dengan tanaman Melalui strategi Intensifikasi / Ekstensifikasi Budidaya pertanian & Perikanan dengan arah kebijakan Memaksimalkan Penyuluhan pertanian /Perikanan serta pengembangan bibit unggul Komoditi pertanian /Perikanan

2. Produksi komoditas unggulan: - Kopi Arabika (ton) - Kopi Robusta (ton) - Kakao (ton)

Capaian Kinerja

4.356 ton 1.776 ton 12.695 ton

Dokumen kesesuaian lahan untuk semua kecamatan

6.287,25 ton 2.779,57 ton 19.102 ton

3. Produksi Perikanan Unggulan 333,77 ton

553,11 ton

60,81 ton

108,70 ton

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Bidang Urusan

SKPD Penanggung jawab

(8)

(9)

Perencanaan BAPPEDA Pembangunan

Pertanian

Dinas Pertanian, Perkebunan & Holtikultura

BP4K

Kelautan & Perikanan

Dinas Perikanan & Peternakan; BP4K

- Ikan Mas - Ikan Nila


Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

288

No (1)

Sasaran (2)

3) Meningkatnya produksi dan kualitas produksi di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)


(3)

(4)

Strateginya adalah Pewilayahan Komoditas melalui arah kebijakan Menumbuh kembangkan kawasan komoditas unggulan berbasis perdesaan

4. Jumlah produksi Padi (ton)

85.099,50

5. Jumlah hasil perkebunan (ton) 3. Jumlah Populasi Ternak Sapi (ekor) 4. Jumlah Populasi Ternak Kerbau (ekor)

18.928,42

5. Jumlah hasil perikanan (ton)

4) Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi sektor pertanian

Capaian Kinerja


Strateginya adalah Peningkatan Kualitas produksi sektor pertanian melalui arah kebijakan Pemeliharaan/ pembangunan sarana


5.274 7.235

556,37

114.224,06 Peningkatan produksi pertanian 35.495,07 /Perkebunan

Bidang Urusan


(8)

(9)

Pertanian,

Dinas Pertanian, Perkebunan & Holtikultura

9.534 Program Peningkatan 9.700 Produksi Hasil Peternakan

Pertanian

Dinas Perikanan & Peternakan

874,42 Program Pengembangan budidaya Perikanan



Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Kehutanan

Dinas Kehutanan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebu nan

Pertanian

Dinas Pertanian, Perkebunan & Holtikultura;

6. Jumlah Produksi Hasil Hutan Tanaman Industri (M3) & Bukan Kayu (ton)

6000 M3 & 2000 ton

6000 M3 & 2000 ton

7. Pertumbuhan sektor pertanian

5,25 %

5,5%

289

No (1)

Sasaran (2)



(3)

(4)

Capaian Kinerja Kondisi Awal

Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan serta pengolahan dari hulu sampai hilir dalam satu kawasan

5) Terwujutnya Ketahanan Pangan

6) Terwujudnya sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan dunia usaha

Strateginya Peningkatan Ketahanan Pangan dengan arah kebijakan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi & UKM dengan Arah Kebijakan Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi & UKM


8. Capaian Penanganan Daerah Rawan Pangan

9. Persentase koperasi aktif

10. Jumlah jenis industri pengolahan hasil-hasil pertanian,

28,57 %

100 %

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Peningkatan Ketahanan Pangan

Bidang Urusan


(8)

(9)



Kehutanan

Dinas Kehutanan

Pertanian

Badan Ketahanan Pangan

Program Pengembangan Sistem Distribusi dan cadangan pangan

86,18 %

100 %

1 Jenis

3 Jenis

Program fasilitasi peningkatan mutu pangan dan gizi Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Koperasi, UKM Dinas Koperasi, UKM, Perindag

Pertanian

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan & Kehutanan

290

No (1)

Sasaran (2)



(3)

(4)


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Bidang Urusan


(8)

(9)

perikanan dan hasil hutan

11. Jumlah industri

594

625

40

100

75,09 %

82,79 %

3,37 %

2,3 %

0 unit

5 unit

4,50 %

6,49 %

Rumah Tangga, kecil dan menengah

12. Jumlah

wirausahawan yang terlatih

7) Terciptanya kesempatan kerja baik sektor formal maupun informal

8) Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah

Melalui strategi perluasan lapangan kerja dengan arah kebijakan peningkatan penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Melalui strategi pengembangan dan penguatan industri serta perdagangan utamanya industri dan perdagangan kecil dengan arah kebijakan peningkatan kontribusi


13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, 14. Tingkat Pengangguran Terbuka 15. Jumlah sentrasentra industry 16. Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Program Koperasi, UKM Dinas Koperasi, Pengembangan UKM, Perindag Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Koperasi, UKM Dinas Koperasi, Pengembangan UKM, Perindag Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Koperasi, UKM Dinas Koperasi, penciptaan iklim UKM, Perindag Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Industri

Dinas Koperasi, UKM, Perindag

291

No (1)

Sasaran (2)



(3)

(4)

industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah.

9) Berkurangnya jumlah penduduk miskin

10) Terpeliharanya sumber daya alam

Melalui strategi percepatan penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi dilakukakan melibatkan beberapa SKPD dengan arah kebijakan penyediaan bantuan kepada keluarga miskin dan melakukan kegiatan pembangunan dengan sasaran penerima keluarga miskin untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Pengendalian & Pengewasan Hutan melalui arah kebijakan Pemanfaatan Sumber daya hutan secara profesional


17. Persentase kontribusi sektor perdagangan, Restoran Dan Hotel terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 18. Persentase jumlah rumah tangga miskin

19. Luas kawasan hutan dan Lahan yang direhabilitasi 20. Luas lahan kritis 21. Jumlah kasus ilegal logging


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

10,87 %

12,47 %

15,04 %

10 %

10.133 Ha

21.000 Ha

104.562 Ha

84.562 Ha

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Urusan


(8)

(9)

Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindag

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kehutanan

Dinas Kehutanan

Program Pemanfaatan

Kehutanan

Dinas Kehutanan

292

No (1)

Sasaran (2)



(3)

(4)

dan peredaran hasil yang illegal

II

1) Meningkatnya jumlah Investor

2) Menurunya waktu pengurusan administrasi perijinan

Bidang penanaman Modal, melalui strategi meningkatkan investasi dengan arah kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

3) mempercepat peningkatan Penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan daerah 4) Tersedianya regulasi di bidang investasi



Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

5 kasus

1 kasus

10 kali

50 kali

1

Ada

22. Mitigasi wilayah titik rawan bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan dll) 1. Jumlah investor

2. Waktu pengurusan proses perijinan

Belum SOP

3. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

Belum tersedia informasi

4. Jumlah regulasi di bidang investasi yang diterbitkan

Belum Ada Regulasi Bidang Investasi

Bidang Urusan


(8)

(9)

Potensi Sumber Daya Hutan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Daerah

3

Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi

Penanaman Modal Daerah

Tersedianya SOP dengan Waktu pengurusan perijinan 1-2 hari 3 sektor / bidang usaha unggulan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


Penanaman Modal Daerah/ Bappeda/ Bagian Pemerintahan Umum Penanaman Modal Daerah







1 Regulasi

293

No (1)

III

Sasaran (2)

1) Meningkatnya kualitas pendidikan



(3)

(4)


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

(8)

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan


Pendidikan

 Program Pendidikan Menengah  Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  Program Pendidikan Menengah Program

Pendidikan

Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

Pendidikan


Pendidikan


Pendidikan

Dinas

Bidang Pendidikan, 1. Angka Belum melalui strategi upaya Partisipasi Tersedia penyelenggaraan PAUD Data pendidikan dengan biaya terjangkau dan 2. APM SD/MI/Paket 92,91 % peningkatan A kompetensi tenaga 60,64 % pendidikan dengan 3. APM arah kebijakan SMP/Mts/Paket B pelaksanaan 4. APMSMA/SMK/M 48,94 % pendidikan gratis A/ Paket C hingga tingkat SMP dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, peningkatan sarana prasarana pendidikan yang 5. Rata-rata Lama memadai, penyediaan Sekolah 7,19 Tahun beasiswa bagi siswa berprestasi dan sisa dari keluarga miskin, penyediaan alat 6. Angka transportasi dan Melanjutkan dari 99,30 % peningkatan SD/MI ke kompetensi tenaga SMP/MTs pendidik. 7. Angka 72,26 % Melanjutkan dari SMP/MTs. Ke SMA/MA 8. Angka


Melek

89,40 %

89,89 %

99,99 % 88,87 %

74,96 %

12 Tahun

100 %

80,73 %

97,40 %

Bidang Urusan

SKPD Penanggung jawab (9)

Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

294

No (1)

Sasaran (2)



(3)

(4)


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Huruf

Pendidikan Formal

9. Angka Kelulusan SD 10. Angka Kelulusan SMP 11. Angka Kelulusan SMA 12. Persentase lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri 13. Persentase lulusan SMK yang langsung terserap ke lapangan kerja produktif 14. Angka Putus Sekolah SD/MI 15. Angka Putus Sekolah SMP/MTs. 16. Angka Putus Sekolah SMA/MA 2) Tersedianya sarana dan


17. Jumlah kelas

ruang yang

99,65 % 98,31 %

100 % 100 %

97,89 %

100 %

Belum tersedia data

10 %

Belum tersedia data

10 %

0,13 %

0,1 %

0,05 %

> 0,01 %

0,31 %

0,19 %

Belum tersedia data

251 Ruang Kelas

Bidang Urusan


(8)

(9)

Non

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan

Pendidikan, Pemuda & Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

Pendidikan


Pendidikan



Pendidikan


Program Pendidikan Anak

Pendidikan

Dinas Pendidikan,

295

No (1)

Sasaran (2)



(3)

(4)

prasarana pendidikan yang memadai

dibangun dan diperbaiki 18. % Sekolah yang memiliki Perpustakaan

3) Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

4) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata

Bidang Kesehatan, melalui strategi upaya peningkatan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dengan arah kebijakan peningkatan sarana prasarana kesehatan, penyediaan tenaga medis dan non medis sesuai kebutuhan,


19. Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 20. Jumlah organisasi pemuda dan organisasi olahraga 21. Jumlah kegiatan lomba minat bakat / kreatifitas siswa 22. % Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization 23. % Cakupan pelayanan anak balita

24. % Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Bidang Urusan


(8)

(9)

Usia Dini 25 %

39,49 %

1.215

4000

Belum tersedia data Belum tersedia data

15 Organisasi 25 Kegiatan

61,80 %

100 %

Belum tersedia data

90 %

100%

100 %

Pemuda & Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program Wajib Pendidikan Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pemuda & Dinas peningkatan Olahraga Pendidikan, peran serta Pemuda & kepemudaan Olahraga

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

296

No (1)

Sasaran (2)


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)



(3)

(4)

peningkatan kompetensi tenaga medis dan non medis dan penyediaan biaya pendukung kesehatan

25. % Cakupan peserta KB Aktif

65,23 %

90 %

26. % Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 27. % Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Belum tersedia data


Bidang Urusan


(8)

(9)

Program Keluarga Keluarga Berencana Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS)

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

100 %


Kesehatan

RSUD

Belum tersedia data

100 %

Kesehatan

RSUD

28. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

Belum tersedia data

100 %

Kesehatan

RSUD

29. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

Belum tersedia data

100 %

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kesehatan

Dinas Kesehatan

297

No (1)

Sasaran (2)



(3)

(4)

penyelidikan epidemiologi <24 jam 30. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan lainnya 31. Angka Kematian Bayi 32. % Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 33. Angka Harapan Hidup

5) Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai


34. Jumlah Puskesmas 35. Jumlah Puskesmas Keliling 36. Jumlah Puskesmas Pembantu 37. Peningkatan Gudang Farmasi 38. Jumlah Fasilitas Kesehatan RSUD


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kesehatan

Dinas Kesehatan

69,65 %

90 %

23

1

Belum tersedia data

100 %

71,44

72,44


Kesehatan

Dinas Kesehatan

16 Unit 13 Unit

17 Unit 17 nit

Kesehatan

RSUD

84 Unit

96 Unit

1 unit

2 Unit

Belum Tersedia Data

141 Unit

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

298

No

Sasaran




Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan

Program pengembangan

Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum &

(1)

(2)

(3)

(4)

IV

1) Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan

Melalui Strategi Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan/jembatan guna mendukung peningkatan dan pelayanan mobilitas orang & barang dengan arah kebijakan pembangunan/ peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat di pusat pertanian dan perekonomian.

1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

83,84 Km

280 Km

2. Presentase jembatan dalam kondisi baik 3. Persentase Desa yang berakses jalan Desa 1. Luas areal Persawahan yang

Belum Tersedia Data 50 %

100 %

13.817 Ha

20.907 Ha

2) Meningkatnya infrastruktur

Melalui Strategi Meningkatkan kondisi


Bidang Urusan


100 %

299

No (1)



(2)

(3)

(4)

jaringan irigasi

infrastruktur jaringan irigasi dengan arah peningkatan dan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi. 1. Melalui Strategi

diairi 2. Persentase jaringan Irigasi dengan kondisi baik

Sasaran

3) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, pemukiman & perumahan serta kualitas lingkungan hidup

Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana

dasar

Perumahan dengan arah

Kebijakan


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

50 %

100 %

1. Persentase Rumah Tangga yang berakses listrik

60 %

100 %

2. Persentase rumah tangga pengguna air bersih

30 %

100 %

3. Persentase rumah tangga yang Menggunakan Septictank 4. Persentase Rumah Layak Huni

37,03 %

68,52 %

30 %

60 %

Bidang Urusan


(8)

(9)

dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program Lingkungan Sehat Perumahan

Perumahan

Energi & Sumberdaya Mineral

Perumahan

Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan

Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan, Air Bersih, Rumah tangga

yang

Program Pengembangan Perumahan

Perumahan

Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan

Program Pembangunan saluran

Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

menggunakan septictank & Rumah Layak Huni 2. Melalui Strategi 1. Panjang Drainase Meningkatkan yang dibangun Kondisi Kesehatan


Belum Tersedia Data

135 Km

300

No (1)

Sasaran



(3)

(4)

(2)

lingkungan, dengan arah kebijakan peningkatan/pengen dalian pencemaran lingkungan dan peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

3. Melalui

Strategi

meningkatkan kualitas dan fungsi


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

2. Persentase sampah yang dapat ditangani/terangk ut 3. Persentase terbangunnya pengolahan sampah di TPA

Belum

Menurunnya Kejadian Bencana Longsor & Banjir

36 kali

95 %

Tersedia Data Belum

<10 kali

arah

&

daya alam.

Melalui strategi meningkatkan Sarana & Prasarana perhubungan dengan


1. Terbangunnya terminal Tipe C

(9)

Lingkungan Hidup


Data

Konservasi Sumber

4) Meningkatnya kualitas jasa transportasi

(8)

Tersedia

kebijakan Perlindungan


100 %

sumber daya alam dengan

drainase/goronggorong Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Bidang Urusan

Belum Ada

1 Unit

Program Pencegahan dan Kesiap siagaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan & Konservasi Sumber daya Hutan Program Perlindungan & Konservasi Sumber daya Alam Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pekerjaan Umum

Kehutanan Kehutanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan

Lingkungan Hidup


Perhubungan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

301

No (1)

Sasaran (2)



(3)

(4)

arah kebijakan: pengembangan sistem transportasi darat dan peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan.

5) Meningkatnya ketersediaan Sumber Daya Energi Kelistrikan

6) Meningkatnya

pengelolaan tata ruang

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui strategi meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan, dengan arah kebijakan Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dan penyediaan pembangkit tenaga listrik mandiri Melalui strategi Peningkatan kualitas & Fungsi Tata Ruang dengan arah kebijakan penetapan regulasi tentang penataan ruang



Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

2. Persentase fasilitas perlengkapan jalan 3. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam kabupaten Persentase desa yang sudah berakses listrik

36,71 %

80 %

23,64 %

100%

50 %

100 %

Perda tentang Regulasi Penataan Ruang

0

3 Perda

Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Program Perencanaan Tata Ruang

Bidang Urusan


(8)

(9)

Perhubungan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Energi dan Dinas Sumber Daya Pertambangan Minera Energi dan Sumber Daya Mineral

Perencanaan Pembangunan

BAPPEDA

302

No (1)

Sasaran (2)

7) Meningkatnya jaringan komunikasi, dan informasi

V

1) Regulasi pengembangan Kepariwisataan Daerah



(3)

(4)

Melalui Strategi Meningkatkan akses komunikasi & informasi dengan arah kebijakan Peningkatan akses komunikasi dan informasi serta pengembangan kelompok informasi Masyarakat

Melalui Strategi Meningkatkan kualitas perencanaan bidang kepariwisataan, dengan arah kebijakan Penyusunan / Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kab. Mamasa



Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan Cakupan jaringan Komunikasi dan Informasi

88,24%

100%

Program Kerjasama Informasi dengan mas media

50%

100%

Jumlah Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi & Informasi Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Wisata Kab. Mamasa

1 kali

4 kali

0

1 Ranperda

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi & informasi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Wisata Kab. Mamasa

0

1 Perda

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Bidang Urusan


(8)

(9)

Komunikasi Dinas dan Informatika Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Perencanaan Pembangunan

BAPPEDA

Pemerintahan Umum

Sekretariat DPRD

303

No (1)



(2)

(3)

(4)

2) Terbangun dan tertatanya obyek wisata unggulan dan obyek wisata potensial

Melalui strategi Membangun & Menata Obyek Wisata Unggulan/ potensial dengan arah kebijakan Pembangunan/ penataan Obyek Wisata Unggulan yang sekaligus menjadi icon wisata Daerah Kabupaten Mamasa serta Pengembangan/ Penataan serta pelestarian Obyek wisata potensial lainnya. Melalui Strategi Pelestarian seni budaya dan situs-situs purbakala dengan arah kebijakan Pengembangan/pelesta rian nilai seni budaya dan situs-situs purbakala Melalui strategi Pengembangan pemasaran wisata dengan arah kebijakan pelaksanaan promosi wisata dan festifal seni budaya serta peningkatan usaha

Jumlah obyek wisata unggulan yang dibangun /ditata Cakupan obyek wisata potensial yang ditata

Sasaran

3) Terpeliharanya kelestarian budaya dan situssitus purbakala

4) Meningkatnya jumlah dan lama hari kunjungan wisatawan



Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

0

2 Obyek Wisata

10%

90%

Cakupan pelestarian nilai seni budaya dan situs-situs purnakala

10%

Jumlah wisatawan mancanegara, Lama rata-rata tinggal Cakupan Fasilitasi Seni Cakupan Gelar Seni

Bidang Urusan


(8)

(9)

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

90%

Program Pengembangan Nilai Budaya

Kebudayaan


183 orang

1000 orang

Pariwisata

2 hari

5 hari


95 %

100%

Kebudayaan

33%

100%

Program pengembangan pemasaran pariwisata Program Pengelolaan Keragaman Budaya


304

No (1)

VI

Sasaran (2)

1) Terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam perencanaan dan pengawasan

2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan



(3)

(4)

ekonomi kreatif

Jumlah usaha ekonomi kreatif

Melalui Strategi Penataan kelembagaan, organisasi, dan kapasitas aparatur pemerintahan dengan arah kebijakan menata kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien serta peningkatan kapasitas aparatur Perencana yang profesional.

Terbangunnya Sistem Informasi Data

Melalui Strategi, Pengelolaan Keuangan dilaksanakan secara profesional & bertanggung jawab, dengan arah kebijakan Pengelolaan Keuangan


Capaian ketersediaan Data & Informasi SKPD Ketersediaan Data/ Informasi Hasil Pembangunan Daerah Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang partisipatif Ketersediaan Laporan Monitoring & Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah Opini BPK


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

(8)

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program pengembangan data/informasi

Penanaman Modal

0

17 usaha

Bidang Urusan

SKPD Penanggung jawab (9)

Statistik

Dinas KUPERINDAG

Rancangan Sistem Informasi Data Dibawah 10%

1 sistem Informasi Data

Bappeda

100%

Program Pengembangan Data/ Informasi

5 jenis buku

5 jenis buku

Program Pengembangan Data/ Informasi

Dokumen RPJPD, PJMD & RKPD Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi

Dokumen RPJPD, RPJMD & RKPD 20 Laporan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Bappeda Pembangunan

Tidak Memberikan Pendapat

WTP

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pemerintahan Seluruh SKPD Umum lingkup Pemkab Mamasa

Komunikasi & Semua SKPD Informatika

Statistik

Bappeda

305

No (1)

Sasaran (2)

partisipatif

3. Meningkatnya pelayanan publik

Kondisi Awal

Kondisi Akhir


(4)

(5)

(6)

(7)

berbasis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan & Pengawasan

Ketepatan waktu dokumen APBD dan laporan keuangan

3 Perda per tahun

3 Perda per tahun

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan

4 jenis laporan Hasil Pemeriksaan per tahun

4 jenis laporan Hasil Pemeriksaan per tahun

Melalui strategi meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik melalui arah kebijakan Peningkatan Kapasitas Aparatur yang berkelanjutan, pengembangan sistem reward and punishment dalam pengelolaan SDM serta penataan kelembagaan .

Tingkat pegawai

kehadiran

Tidak tersedia data

100%

Persentase pegawai yang memiliki minimal ijasah S1/D4 Persentase pegawai yang mengikuti diklat

Tidak tersedia data

50%

Tidak tersedia data

90%

Jumlah pegawai yang mendapat beasiswa

Tidak tersedia data

25 pegawai

Rasio Pejabat yang memenuhi persyaratan diklat

Tidak tersedia data

100%

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan



(3)


Capaian Kinerja

Bidang Urusan


(8)

(9)

DPKAD

Inspektorat Daerah

Kepegawaian BKDD

Kepegawaian

BKDD

Kepegawaian

BKDD

Kepegawaian

BKDD

Kepegawaian

BKDD

306

No (1)

Sasaran (2)

Kondisi Awal

Kondisi Akhir


(4)

(5)

(6)

(7)

kepemimpinan SKPD yang memiliki SOP

Tidak tersedia data

Semua SKPD

Regulasi Standar Pelayanan Minimal

Belum ada

4 regulasi

Indeks kepuasan masyarakat

Tidak tersedia data

>8 (sangat baik)

Persentase penduduk wajib KTP yang ber KTP Persentase penduduk ber Akta kelahiran Persentase penduduk berAkta Nikah Jumlah database kependudukan

52,25%

100%

Tidak tersedia data

80%

Tidak tersedia Data

100%

Belum ada

1 data base

Terbentuknya PTSP

Belum ada

Terbentuknya Program PTSP peningkatan dan Pengembangan pelayanan masyarakat



(3)


Capaian Kinerja

Aparatur Program Standarisasi Pelayanan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Data Kependudukan

Program pengembangan data/informasi

Bidang Urusan


(8)

(9)

Pemerintahan Umum

Seluruh SKPD

Pemerintahan Umum

SKPD Terkait, Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)

Pemerintahan Umum

Seluruh SKPD

Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretariat Daerah

Pemerintahan Umum

307

No (1)


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)



(2)

(3)

(4)

4. Terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat

Melalui Strategi Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan penanganan kasus dan konflik serta pembinaan /perlindungan masyarakat

Persentase penanganan kasus kriminalitas Persentase Jumlah Konflik yang ditangani

100%

100%

100%

100%

Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Jumlah fasilitasi seminar, talk show dalam upaya peningkatan keamanan & ketertiban serta peningkatan wawasan kebangsaan

Tdk tersedia data

100%

Tidak tersedia data

20 kali

Sasaran

5. Meningkatnya pendapatan asli daerah

Melalui Strategi Peningkatan PAD dengan arah kebijakan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber PAD


Jumlah PAD

Bidang Urusan


(8)

(9)

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri

Kantor Satpol PP

Program Penegakan Perda & Peraturan Bupati


Kantor Satpol PP

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban & Keamanan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp. Rp. Program 7.712.598.119, 17.968.500.000 peningkatan dan 27 Pengembangan pengelolaan keuangan daerah


Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintahan Umum

Dinas Pendapatan Daerah

308

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. menengah daerah, maka dirumuskan langkah operasional ke dalam kebijakan

Recommend Documents