BAB VI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

BAB VI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

A.

KERANGKA HUKUM Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang

telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsipprinsip yang dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 2005. Laporan Keuangan dihasilkan SKPKD akan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan SKPD untuk kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. B.

DESKRIPSI KEGIATAN

Laporan keuangan Pemda merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan keuangan Pemda ini dibuat setiap semester/tahunan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut. Untuk bisa menyusun laporan keuangan Pemda, terlebih dahulu disusun laporan keuangan Satuan Kerja secara terpisah, juga PPKD menyusun laporan keuangan sebagai PPKD/BUD. Pada saat akan disusun laporan keuangan pemda maka laporan keuangan SKPD dan PPKD digabungkan untuk menjadi laporan keuangan tingkat Pemda. Format laporan keuangan PPKD sama dengan laporan keuangan SKPD. Yang berbeda dari kedua laporan keuangan tersebut adalah cakupan transaksi dan akun yang digunakannya. Adapun komponen laporan keuangan yang disusun oleh PPKD terdiri atas: a)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b)

Neraca;

c)

Laporan Arus Kas; dan

d)

Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Bandung

114


Laporan Keuangan PPKD dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun anggaran, yaitu: 1. Semester, yang dimulai dari periode Januari - Juni 2. Tahunan, yang dimulai dari periode Januari – Desember Format Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan dapat dilihat pada Lampiran VI.3, VI.4., VI.5, VI.7, VI.7, VI.8 C.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu tahap pengidentifikasian dokumen sumber, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar tiap-tiap akun. Agar memudahkan kontrol dalam penyusunan laporan keuangan secara manual, dapat dibantu melalui penyusunan Kertas Kerja (Worksheet). Format Kertas Kerja (Worksheet) dapat dilihat pada Lampiran VI.2, bab ini. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan PKPD sesuai dengan kertas kerja yang dibuat terdiri atas: Neraca saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Jurnal Penutupan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebelum konversi dan Laporan Realisasi Anggaran setelah konversi, kemudian menyusun Neraca sebelum konversi dan Neraca setelah konversi. 1. Neraca Saldo Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom Neraca Saldo dalam worksheet, sesuai dengan posisi debit atau kredit dalam saldo di buku besar masing-masing. Format Neraca Saldo dapat dilihat pada Lampiran VI.1. 2. Jurnal Penyesuaian Jurnal penyesuaian dimaksudkan agar nilai dari akun-akun LRA dan neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi: transaksi penyesuaian akibat adanya perbedaan waktu pengakuan transaksi seperti pengakuan piutang, akumulasi penyusutan di akhir periode akuntansi, penyesuaian untuk SP2D yang belum diterbitkan untuk pembelian/pembangunan aktiva tetap, dan penyesuaian penerimaan hibah berupa aset. Pemerintah Kabupaten Bandung

115


a. Jurnal Penyesuaian untuk Pengakuan Piutang Dr Cr

Piutang Pendapatan

xxx

Ekuitas Dana Lancar – Cadangan

xxx

Piutang

b. Jurnal Penyesuaian untuk SP2D yang belum diterbitkan untuk pembelian/pembangunan aktiva tetap Dr

EDL – Dana yang disediakan untuk

xxx

pembayaran utang jangka pendek Cr

Utang Jangka Pendek

Xxx

c. Jurnal Penyesuaian untuk Penerimaan Hibah Aset Dr Cr

Aset .... Ekuitas Dana Investasi –

Xxx Xxx

Diinvestasikan dalam Aset ...

Jurnal penyesuaian tersebut dicatat dalam jurnal umum kemudian diposting ke buku besar serta diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja. 3. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran PPKD Sebelum Konversi Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) sebagai kantor pusat, disusun setiap semester/tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Format Laporan Realiasi Anggaran PPKD sebelum Konversi dapat dilihat pada Lampiran VI.3. 4. Jurnal Penutup Jurnal Penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal sehingga menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta menutup surplus/defisit ke ekuitasnya PPKD. Jurnal penutup yang dilakukan PPKD adalah sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Bandung

116


a. Jurnal Penutup jika PPKD mendapatkan Surplus Dr

Pendapatan Dana Perimbangan ....

Xxx

Dr

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ...

Xxx

Dr

Penerimaan Pembiayaan

Xxx

Cr

Belanja Tidak Langsung......

xxx

Cr

Pengeluaran Pembiayaan

xxx

Cr

SiLPA

xxx

b. Jurnal Penutup jika PPKD mendapatkan Defisit Dr

Pendapatan Dana Perimbangan ....

Xxx

Dr

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ...

Xxx

Dr

Penerimaan Pembiayaan

Xxx

Dr

SiLPA

Xxx

Cr

Belanja Tidak Langsung......

xxx

Cr

Pengeluaran Pembiayaan

xxx

Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di Neraca menjadi jumlah yang benar. 5. Neraca PPKD sebelum Konversi Setelah disusun LRA PPKD, selanjutnya PPKD menyusun Neraca PPKD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Format Neraca PPKD sebelum konversi dapat dilihat Lampiran VI.4 bab ini. 6. Konversi Laporan Keuangan PPKD Laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD yang dihasilkan oleh sistem ini menggunakan struktur akun belanja yang berbeda dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk itu diperlukan sebuah langkah konversi. Berikut bagan konversi yang dimaksud. a. Konversi Untuk LRA - Pendapatan Pendapatan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan Pemerintah Kabupaten Bandung

117


melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu: (i)

(ii)

Dari komponen Dana Perimbangan, yakni: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi-Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Transfer. Dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yakni: Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ke komponen Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN A. Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan B. Dana Perimbangan 1. Dana Bagi-Hasil: - Dana Bagi-Hasil Pajak - Dana Bagi-Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. Pendapatan Hibah 2. Dana Darurat 3. Dana Bagi-hasil Pajak dari Provinsi dan Daerah Lainnya 4. DanaPemerintah Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN A. Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan B. Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 1. Dana Bagi-Hasil Pajak 2. Dana Bagi-Hasil Sumber Daya Alam 3. Dana Alokasi Umum 4. Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 1. Dana Otonomi Khusus 2. Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi 1. Pendapatan Bagi-Hasil Pajak 2. Pendapatan Bagi-Hasil Lainnya C. Lain-lain Pendapatan yang Sah 1. Pendapatan Hibah 2. Pendapatan Dana Darurat 3. Pendapatan Lainnya


118


b. Konversi Untuk LRA - Belanja Belanja Langsung bukan merupakan kewenangan SKPKD sebagai PPKD, tetapi merupakan kewenangan SKPKD sebagai SKPD. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi, yang diuraikan sebagai berikut: (i)

Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke komponen belanja tidak terduga, dan

(ii)

Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa.

Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD. Tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan. BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA OPERASI

Bunga

Belanja Pegawai

Subsidi

Belanja Barang

Hibah

Belanja Bunga

Bantuan Sosial

Belanja Subsidi

Belanja Bagi Hasil

Belanja Hibah

Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Tidak Terduga

Belanja Bantuan Keuangan

BELANJA MODAL BELANJA TAK TERDUGA TRANSFER

c. Konversi Untuk LRA – Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam Lapo ran Realisasi Anggar an dan Neraca, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu: (i) Dari akun penerimaan pinjaman daerah ke pinjaman dalam negeri, dan Pemerintah Kabupaten Bandung

119


(ii) Dari akun penerimaan piutang daerah ke penerimaan kembali pinjaman Pengeluaran Pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti. Permendagri No. 13 Tahun 2006 PEMBIAYAAN A. Penerimaan Pembiayaan Daerah 1. Penggunaan SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Penerimaan Pinjaman Daerah 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 6. Penerimaan Piutang Daerah B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3. Pembayaran Pokok Utang 4. Pemberian Pinjaman Daerah

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PEMBIAYAAN A. Penerimaan Pembiayaan 1. Penggunaan SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Pinjaman Dalam Negeri 5. Penerimaan Kembali Pinjaman B. Pengeluaran Pembiayaan 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 4. Pemberian Pinjaman Daerah

d. Konversi Untuk Neraca Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 24 Tahun 2005, kemudian lakukan konversi. Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LANCAR Kas 1. Kas di Kas Daerah Investasi Jangka Pendek Piutang 1. Piutang Pajak 2. Piutang Retribusi 3. Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Bandung

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET LANCAR A. Aset Lancar 1. Kas di Kas Daerah 4. Investasi Jangka Pendek 5. Piutang Pajak 6. Piutang Retribusi 7. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 8. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

120


4. Piutang Dana Alokasi Umum 5. Piutang Dana Alokasi Khusus 6. Piutang Lain-Lain

9. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 10. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah 11. Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 13. Piutang Lainnya

Perbedaan pada kelompok Aset Lancar terlihat pada akun piutang, selain piutang pajak dan piutang retribusi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus yang di dalam format menurut PP No. 24 Tahun 2005 tidak disajikan contohnya, sehingga perlu ditambahkan. Kemudian dalam format PP No. 24 Tahun 2005 diberikan kelompok akun Bagian Lancar Pinjaman, yaitu akun Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, dan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tidak ada. Permendagri No. 13 Tahun 2006 INVESTASI JANGKA PANJANG A. Investasi Non-Permanen 1. Pinjaman kepada Perusahaan Negara 2. Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 3. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 4. Investasi dalam Surat Utang Negara 5. Investasi Dana Bergulir 6 Investasi Non-Permanen Lainnya B. Investasi Permanen 1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2. Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan 3. Penyertaan Modal Perusahaan Patungan

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP INVESTASI JANGKA PANJANG A. Investasi Non-Permanen 1. Pinjaman kepada Perusahaan Negara 2. Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 3. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 4. Investasi dalam Surat Utang Negara 5. Investasi dalam Proyek Pembangunan 6. Investasi Non-Permanen Lainnya B. Investasi Permanen 1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2. Investasi Permanen Lainnya

4. Investasi Permanen Lainnya


121


Perbedaan pada kelompok akun Investasi Jangka Panjang: (i) Dalam format PP No. 24 Tahun 2005 Investasi dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok Investasi NonPermanen, sedangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok Investasi Permanen, (ii) Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Investasi Dana Bergulir termasuk ke dalam Investasi Non-Permanen, yang di dalam format PP No. 24 Tahun 2005 tidak ada, (iii) Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Penyertaan Modal Perusahaan Patungan termasuk ke dalam Investasi Permanen, yang di dalam format PP No. 24 Tahun 2005 tidak ada.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET TETAP

PP NO. 24 TAHUN 2005 ASET TETAP

1. Tanah

1. Tanah

2. Peralatan dan Mesin

2. Peralatan dan Mesin

3. Gedung dan bangunan

3. Gedung dan bangunan

4. Jalan, Jaringan & Instalasi

4. Jalan, Jaringan & Instalasi

5. Aset Tetap Lainnya

5. Aset Tetap Lainnya

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

7. Akumulasi Penyusutan

7. Akumulasi Penyusutan

Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan, dan Instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sedangkan berdasarkan format PP No. 24 Tahun 2005 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih saksama ke dalam susunan Kode Rekening Permendagri No 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan termasuk di dalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya. Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LAINNYA 1. Tagihan Piutang Penjualan 2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kabupaten Bandung

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET LAINNYA 1. Tagihan Penjualan Angsuran 2. Tuntutan Perbendaharaan

122


3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 4. Aset Tidak Berwujud 5. Aset Lain-Lain

3. Tuntutan Ganti Rugi 4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5. Aset Tidak Berwujud 6. Aset Lain-Lain

Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format PP No. 24 Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri No. 13 Tahun 2006 hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada PP No. 24 Tahun 2005. Oleh karena itu, sesuai dengan kejadian transaksinya perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam PP No. 24 Tahun 2005. Permendagri No. 13 Tahun 2006 KEWAJIBAN A. Kewajiban Jangka Pendek

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP KEWAJIBAN A. Kewajiban Jangka Pendek

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

2. Utang Bunga

2. Utang Bunga

3. Utang Pajak

3. Bagian Lancar Utang dalam Negeri

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya

5. Pendapatan Diterima di Muka

5. Utang Jangka Pendek Lainnya

B. Kewajiban Jangka Panjang

B. Kewajiban Jangka Panjang

1. Utang Dalam Negeri

1. Utang Dalam Negeri

2. Utang Luar Negeri

2. Utang Jangka Panjang Lainnya

Perbedaan kelompok Kewajiban: (i)

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2005 terdapat Utang Pajak yang dimasukkan ke dalam Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menurut PP No. 24 Tahun 2005,

(ii)

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2005 terdapat Pendapatan Diterima di Muka yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Pendek Lainnya menurut PP No. 24 Tahunv2005,

(iii) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2005 terdapat Utang Luar Negeri yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Panjang Lainnya menurut PP No. 24 Tahun 2005. Pemerintah Kabupaten Bandung

123


Permendagri No. 13 Tahun 2006 EKUITAS DANA A. Ekuitas Dana Lancar 1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2. Cadangan Piutang 3. Cadangan Persediaan 4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek*

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP EKUITAS DANA A. Ekuitas Dana Lancar 1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2. Cadangan Piutang 3. Cadangan Persediaan 4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

B. Ekuitas Dana Investasi 1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)

B. Ekuitas Dana Investasi 1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang** C. Ekuitas Dana Cadangan 1. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang C. Ekuitas Dana Cadangan 1. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 24 Tahun 2005 bagi komponen Ekuitas pada Neraca. (i) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan contra account dari Ekuitas Dana Lancar. (ii) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang merupakan contra account dari Ekuitas Dana Investasi. 7. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD setelah Konversi a. Laporan Realisasi Anggaran PPKD setelah Konversi Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut. Format LRA setelah Konversi dapat dilihat pada Lampiran VI.5 pada bab ini. Pemerintah Kabupaten Bandung

124


b. Neraca PPKD setelah Konversi Setelah melakukan konversi, maka format Neraca PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut. Format neraca setelah Konversi dapat dilihat pada Lampiran VI.6 pada bab ini. 8. Penyusunan Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas disusun untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Arus Kas ini, nilai-nilai yang ditampilkan adalah yang ada di buku kas, baik yang ada di SKPD maupun di PPKD, yang terdiri atas seluruh penerimaan kas yang meliputi: pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan transaksi transitoris. Juga ditampilkan nilai-nilai dari seluruh pengeluaran kas, yang meliputi: belanja, pengeluaran pembiayaan, dan transaksi transitoris. Yang dimaksud dengan transaksi transitoris di sini adalah transaksi yang dilakukan Pemda tetapi uangnya bukan hak Pemda, melainkan hak pihak ketiga, sehingga Pemda di sini sifatnya hanya perantara. Contoh transaksi transitoris adalah pemotongan pajak yang dilakukan Pemda, seperti pemotongan pajak, IWP, Taperum, dan lainnya yang serupa. Format Laporan Arus Kas adalah dapat dilihat pada Lampiran VI.7 pada bab ini. 9. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Format Catatan Atas Laporan Keuangan dapat dilihat pada Lampiran VI.8 pada bab ini.


125


DAFTAR LAMPIRAN BAB VI : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD 1.

NERACA SALDO

2.

KERTAS KERJA/WORKSHEET

3.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEBELUM KONVERSI

4.

NERACA SEBELUM KONVERSI

5.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SETELAH KONVERSI

6.

NERACA SETELAH KONVERSI

7.

LAPORAN ARUS KAS

8.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

9.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTERAN


126


Lamviran VI.1. Peraturan Bupati Nomor : Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NERACA SALDO PER TANGGAL ..............

Kode rekening

Uraian

Jumlah Debit

Kredit

....................., tanggal ........................ Kepala Bidang Akuntansi, (tanda tangan) (nama lengkap) NIP


127


Lampiran VI.2. : Peraturan Bupati No. Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KERTAS KERJA/WORKSHEET

Neraca Saldo Kode rekening

Debit


Penyesuaian

Uraian Kredit

Debit

Kredit

128

Neraca Saldo setelah Penyesuaian Debit Kredit

Laporan Realisasi Anggaran Debit Kredit

Neraca Debit

Kredit


Lampiran VI.3. Peraturan Bupati No. : Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SEBELUM KONVERSI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .........

(dalam rupiah) No. Urut

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

Lebih/ (Kurang)

1

2

3

4

5

1

PENDAPATAN

1.2

PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN

1.2.1

Dana Bagi Hasil

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

1.2.2 1.2.3

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.3 1.3.1 1.3.2

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Jumlah

1.3.3 1.3.4 1.3.5

2 2.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan

2.3.8

Belanja Tidak Terduga Jumlah Surplus/ (Defisit)

3

PEMBIAYAAN

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Jumlah

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Jumlah Pembiayaan Netto

3.3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)


129


Lampiran VI.4 Peraturan Bupati No. : Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH NERACA PPKD SEBELUM KONVERSI PER 31 DESEMBER TAHUN N DAN TAHUN N-1

Uraian

Tahun n

Jumlah Tahun n-1

Kenaikan (Penurunan) Jumlah %

ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Investasi Jangka Pendek Piutang Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Dana Alokasi Umum Piutang Dana Alokasi Khusus Piutang Lain-lain Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang RK-SKPD ..... RK-SKPD ..... RK-SKPD ..... Jumlah INVESTASI TETAP Investasi Permanen Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi Dana Bergulir Invetasi Permanen Lainnya Investasi Non-Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Penyertaan Modal Perusahaan Patungan Investasi Permanen Lainnya Dana Cadangan Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntuan Ganti Kerugian Daerah Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Uang Bunga Pemerintah Kabupaten Bandung

130


Utang Pajak Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan diterima dimuka KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Uang Luar Negeri Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SilPA Cadangan Piutang Dana yang harus disediakan untuk Utang Jangka Pendek Jumlah EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang harus disediakan untuk Utang Jangka Panjang Jumlah EKUITAS DANA CADANGA Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas


131


Lampiran VI.5 : Peraturan Bupati No. : Tanggal : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SETELAH KONVERSI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .........

(dalam rupiah)

No. Urut

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

Lebih/ (Kurang)

1

2

3

4

5

1

PENDAPATAN

1.2

PENDAPATAN TRANSFER

1.2.1

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

1.2.1.1


1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

1.2.1.3 1.2.1.4

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan

2.3

BELANJA TIDAK TERDUGA

2.3.1

Belanja Tidak Terduga Jumlah

2.4

TRANSFER Surplus/ (Defisit)

3

PEMBIAYAAN

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Jumlah

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah

3.3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)


132


Lampiran VI.6. Peraturan Bupati No. : Tanggal : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH NERACA PPKD SETELAH KONVERSI PER 31 DESEMBER TAHUN N DAN TAHUN N-1

Jumlah

Uraian

Tahun n

Tahun n-i

Kenaikan (Penurunan) % Jumlah

ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Piutang Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Dana Alokasi Umum Piutang Dana Alokasi Khusus Piutang Lain-lain Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang ASET UNTUK DIKONSOLIDASI RK SKPD …………. RK SKPD …………. Jumlah INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Permanen Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi Dana Bergulir Invetasi Permanen Lainnya Investasi Non-Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Penyertaan Modal Perusahaan Patungan Investasi Permanen Lainnya DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Jangka Pendek Lainnya KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri – Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA Cadangan Piutang Dana yang Harus disediakan untuk Utang Jangka Pendek EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan daiam Aset Lainnya Dana yang Harus disediakan untuk Utang Jangka Panjang EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA


133


Lampiran VI.7. : Peraturan Bupati No. : Tanggal : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah) No. 1

Uraian

20X1

20X0

2

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas

3

Pendapatan Pajak Daerah

XXX

XXX

4

Pendapatan Retribusi Daerah

XXX

XXX

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

XXX

XXX

6

Lain-lain PAD yang sah

XXX

XXX

7


XXX

XXX

8

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

XXX

XXX

9

Dana Alokasi Umum

XXX

XXX

10

Dana Alokasi Khusus

XXX

XXX

11

Dana Otonomi Khusus

XXX

XXX

12

Dana Penyesuaian

XXX

XXX

13

Pendapatan Hibah

XXX

XXX

14

Pendapatan Dana Darurat

XXX

XXX

15

Pendapatan Lainnya

XXX

XXX

XXX

XXX

16 17

Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15) Arus Keluar Kas

18

Belanja Pegawai

XXX

XXX

19

Belanja Barang

XXX

XXX

20

Bunga

XXX

XXX

21

Subsidi

XXX

XXX

22

Hibah

XXX

XXX

23

Bantuan Sosial

XXX

XXX

24

Belanja Tak Terduga

XXX

XXX

25

Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota

XXX

XXX

26

Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota

XXX

XXX

27

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

28 29

Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 27) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 28)


134


(Dalam Rupiah) No.

Uraian

30

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

31

Arus Masuk Kas

20X1

20X0

32

Pendapatan Penjualan atas Tanah

XXX

XXX

33

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin

XXX

XXX

34

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan

XXX

XXX

35

Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan

XXX

XXX

36

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya

XXX

XXX

37

Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

XXX

XXX

38

Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 37)

XXX

XXX

39

Arus Keluar Kas

40

Belanja Tanah

XXX

XXX

41

Belanja Peralatan dan Mesin

XXX

XXX

42

Belanja Gedung dan Bangunan

XXX

XXX

43

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

XXX

XXX

44

Belanja Aset Tetap Lainnya

XXX

XXX

45

Belanja Aset Lainnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

46 47

Jumlah Arus Keluar Kas (40 s/d 45) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (38 - 46)

48

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

49

Arus Masuk Kas

50

Pencairan Dana Cadangan

XXX

XXX

51

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

XXX

XXX

52

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

XXX

XXX

53

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

XXX

XXX

54

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

XXX

XXX

55

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

XXX

XXX

56

Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi

XXX

XXX

57

Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya

XXX

XXX

58

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara

XXX

XXX

59

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

XXX

XXX

60

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

61 62 63

Jumlah Arus Masuk Kas (50 s/d 60) Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan


135


(Dalam Rupiah) No.

Uraian

20X1

20X0

64

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

XXX

XXX

65

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

68

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

XXX

XXX

69

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi

XXX

XXX

70

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya

XXX

XXX

71 72 73

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

66 67

74

Jumlah Arus Keluar Kas (63 s/d 73)

75 76

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 74) Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran

77

Arus Masuk Kas

78

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

XXX

XXX

79

Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 78)

XXX

XXX

80

Arus Keluar Kas

81

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

XXX

XXX

82

Jumlah Arus Keluar Kas (81 s/d 81)

XXX

XXX

83

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (79 - 82)

XXX

XXX

84

Kenaikan/Penurunan Kas (29 + 47 + 75 + 83)

XXX

XXX

85

Saldo Awal Kas di BUD

XXX

XXX

86

Saldo Akhir Kas di BUD (84 + 85)

XXX

XXX

87

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

XXX

XXX

88

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

XXX

XXX

89

Saldo Akhir Kas (86 + 87 + 88)

XXX

XXX


136


Lampiran VI.8. : Peraturan Bupati No. : Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENDAHULUAN BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN 1.1

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan

1.2

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan

1.3

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1

Ekonomi makro

2.2

Kebijakan keuangan

2.3

Indikator pencapaian target kinerja APBD

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan

3.2

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1

Entitas pelaporan keuangan daerah

4.2

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.4

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD 5.1

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 5.1.1 Pendapatan 5.1.2 Belanja 5.1.3 Aset 5.1.4 Kewajiban 5.1.5 Ekuitas Dana Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP


137


Lampiran VI.9. : Peraturan Bupati No. : Tanggal :

KABUPATEN BANDUNG LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN ............ Nomor Urut 1 1

Uraian

Jumlah Anggaran

Realisasi Semester Pertama

2

3

4

Sisa Anggaran s.d Semester Pertama 5

Prognosis

Keterangan

6

7

PENDAPATAN

1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4

PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya

2 2..1 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan

2.3 2.3.1

BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga

Jumlah

Jumlah 2.4

3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL KE KABUPATEN/KOTA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Surplus/Defisit PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah


138


Nomor Urut

Uraian

1

2

Jumlah Anggaran

Realisasi Semester Pertama

3

4

Sisa Anggaran s.d Semester Pertama 5

Prognosis

Keterangan

6

7

Jumlah 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)


139


LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Fungsi Akuntansi SKPKD

Laporan Keuangan SKPKD (LRA, Neraca, LAK,

Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)

PPKD

SEKDA

Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, LAK,

LK PEMDA (LRA, Neraca, LAK, CALK)

KDH


LK PERUSAHAAN DAERAH

KONSOLIDASI

PENGGABUNGAN


PEMBUATAN SURAT


PENJABARAN LRA

LK PEMDA (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK PERUSAHAAN DAERAH


SURAT PERNYATAAN KDH

OTORISASI

Laporan Keuangan SKPKD (LRA, Neraca, LAK, LK PERUSAHAAN DAERAH

PERUSAHAAN

DAERAH

LK PEMDA (LRA, Neraca, LAK, CALK) PERTANGGUNGJAWABAN



PELAKSANAAN APBD

140

BAB VI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

Recommend Documents