BAB IV PEMBAHASAN. merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surakarta merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup pemerintahan Kota Surakarta. SKPD yang beralamat di Jalan Yosodipuro No. 164 Surakarta ini berdiri pada tahun 1950. Pada awalnya bernama Kantor Pengadaan dan Penyaluran yang mengurus tentang pemberian izin pendirian perusahaan dan usaha dagang. Kemudian mengalami perubahan dan perkembangan hingga berganti nama menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. 1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta a. Kedudukan 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di

bidang

perindustrian,

perdagangan serta pengawasan dan perlindungan konsumen 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris commit to userDaerah.

47


digilib.uns.ac.id 48

b. Tugas pokok Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian

dan

Perdagangan

Kota

/

Surakarta,

Disperindag

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan serta pengawasan dan perlindungan konsumen. c. Fungsi 1) Perumusan kebijakan teknis bidang industri, perdagangan serta pengawasan dan perlindungan konsumen 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang industri, perdagangan serta pengawasan dan perlindungan konsumen 3) Pembinaan

dan

fasilitasi

bidang industri,

perdagangan

serta

pengawasan dan perlindungan konsumen di lingkup Pemerintah Kota Surakarta 4) Pelaksanaan tugas di bidang industri, perdagangan serta pengawasan dan perlindungan konsumen 5) Pelaksanaan kesekretariatan dinas 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

commit to user



2. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta a. Visi Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Perdagangan dan Industri yang maju dan berwawasan budaya. b. Misi 1) Terciptanya kesempatan berusaha di sektor perdagangan dan industri yang berwawasan budaya 2) Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa perdagangan dalam negeri dan luar negeri. c. Tujuan 1) Pengembangan IKM 2) Penguatan produk 3) Penguatan pasar 4) Pengamanan pasar 5) Pengawasan produk 6) Pengamanan produk 3. Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta terdiri atas : a. Kepala Dinas Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. to user Kepala dinas membawahicommit :



1) Sekretariat 2) Bidang Perindustrian 3) Bidang Perdagangan 4) Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen 5) Kelompok Jabatan Fungsional. b. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu , pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat memiliki fungsi : 1) Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan 2) Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan 3) Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di user bidang umum dan kepegawaian commit to



4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh : 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi

dan

pelaporan,

meliputi

:

koordinasi

perencanaan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan dinas. 2) Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan dinas. 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian

Umum

dan

Kepegawaian

mempunyai

tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi commit to user kepegawaian, hukum, humas,



organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan dinas. c. Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian mempunyai tujuan pengembangan IKM (Industri Kecil Menengah) dan penguatan produk. Untuk melaksanakan tujuan pengembangan IKM (Industri Kecil Menengah), Bidang Perindustrian mempunyai sasaran : 1) Penciptaan sentra 2) Pembentukan BUMM (Badan Usaha Milik Masyarakat) 3) Penciptaan wirausahawan baru 4) Bantuan peralatan produksi 5) Pembentukan UKM Center. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan penguatan produk, Bidang Perindustrian mempunyai sasaran untuk meningkatkan daya saing produk. Dalam pelaksanaan tujuan dan sasarannya, Bidang Perindustrian dibantu oleh : 1) Seksi Industri Kecil Seksi Industri Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri kecil, meliputi : industri kecil.

commit to user

pembinaan dan pengembangan



2) Seksi Industri Menengah dan Besar Seksi Industri Menengah dan Besar melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang Industri Menengah dan besar , meliputi : pembinaan dan pengembangan industri menengah dan besar. d. Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan mempunyai tujuan penguatan pasar dan pengamanan pasar. Untuk melaksanakan tujuan penguatan pasar, Bidang Perdagangan mempunyai sasaran : 1) Branding (pencitraan kota) 2) Market inteligent 3) Pelayanan perijinan Sedangkan untuk melaksanakan tujuan pengamanan pasar, Bidang Perdagangan mempunyai sasaran : 1) Monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat (rutin) 2) Pengendalian harga 3) Pengendalian inflasi Dalam pelaksanaan tujuan dan sasarannya, Bidang Perdagangan dibantu oleh : 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan commit to user



pelaksanaan di bidang perdagangan dalam negeri, meliputi : pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri. 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang perdagangan luar negeri, meliputi : pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan perdagangan luar negeri. e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tujuan

pengawasan

produk

dan

pengamanan

produk.

Untuk

melaksanakan tujuan pengawasan produk, Bidang Pengawasan dan Perlindungan

Konsumen

mempunyai

sasaran

pengawasan

dan

monitoring peredaran barang expired, non SNI dan minuman keras. Sedangkan untuk tujuan pengamanan produk, Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai sasaran : 1) Pelaku usaha dan konsumen memahami UU Perlindungan Konsumen dan HAKI (hak atas kekayaan intelektual) 2) Terpeliharanya kondusifitas antara pelaku usaha dan konsumen 3) Masyarakat kurang mampu dapat menikmati sembako dengan harga murah Dalam pelaksanaan tujuan dan sasarannya, Bidang Pengawasan dan user Perlindungan Konsumen commit dibantuto oleh :



1) Seksi Pengawasan Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan, meliputi : pengawasan kelayakan dan kualitas produk kemasan. 2) Seksi Perlindungan Konsumen Seksi

Perlindungan

Konsumen

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan konsumen, meliputi : pembinaan perlindungan konsumen.

Bagan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

commit to user



Gambar 4.1 : Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta

KEPALA DINAS Sekretariat

Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Perindustrian

Bidang Perdagangan

Subbag. Umum dan Kepegawaian

Subbag. Keuangan

Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

Seksi Perdag. LN

Seksi Industri Kecil

Seksi Pengawasan Seksi Industri Menengah dan Besar

Seksi Perdag. DN Seksi Perlindungan Konsumen

4. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta a. Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta

sebagaimana

diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran

Tugas

commit toFungsi user Pokok,

Dan

Tata

Kerja

Dinas



Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, terdata sejumlah 60 pegawai yang terbagi pada Sekretariat dan Bidang dengan proporsi sebagai berikut :

Gambar 4.2 : Proporsi Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Menurut Bidang Tugas

I = 2% II = 12% V = 42%

III = 23% IV = 21%

I = Kepala Dinas II = BidangPengawasan dan Perlindungan Konsumen III = Bidang Perdagangan IV = Bidang Perindustrian V = Sekretariat

commit to user



B. Pengawasan Toko Modern oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Pengawasan toko modern merupakan suatu pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan toko modern di Kota Surakarta oleh SKPD yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surakarta. Mendasar pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17-A tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan salah satunya adalah pengawasan terhadap toko modern. Berkaitan dengan pengawasan terhadap toko modern, Disperidag Kota Surakarta memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap produk barang/jasa yang beredar. Pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Surakarta terhadap produk/barang yang beredar, ditujukan bagi kepentingan masyarakat umum terutama sebagai konsumen. Tidak sedikit konsumen yang kurang memperhatikan apakah produk yang mereka beli aman untuk dikonsumsi atau tidak. Aman yang dimaksud di sini bisa berarti jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya produk makanan atau minuman yang mengandung bahan pengawet yang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi, tentu akibatnya tidak akan dirasakan secara langsung. Hal ini diperburuk dengan adanya prinsip ekonomi yang sering dimiliki oleh para produsen, yaitu memperoleh keuntungan setinggi-tingginya dengan modal commit to user



serendah-rendahnya, sehingga tidak sedikit produsen yang tidak bertanggung jawab kemudian menggunakan bahan-bahan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi agar produknya lebih diminati secara fisik, misalnya lebih manis, lebih awet, warnanya lebih menarik, dan sebagainya. Apabila jumlah toko modern sebagai pihak yang menjual produk tersebut terus meningkat, maka kemungkinan peredaran produk-produk tak aman tersebut juga semakin meluas. Oleh karena itu lah Disperindag Kota Surakarta melakukan pengawasan terhadap produk terutama makanan dan minuman yang beredar dalam masyarakat di wilayah Kota Surakarta. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suhanto selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Surakarta. “ Itu dasarnya kan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999. Berangkat dari itu, jadi antara produsen dengan konsumen itu kan punya hak dan kewajiban. Selama ini, konsumen itu kan dalam kondisi berada pada posisi yang lemah. Sering konsumen itu dirugikan oleh produsen, karena prinsip dari produsen itulah jarang sekali berfikir untuk kepentingan konsumen, dia kan lebih berfikir untuk kepentingan profit. Bagaimana memperoleh profit setinggi-tingginya dengan modal produksi serendah-rendahnya. Banyak produsen itu tidak peduli apakah produk yang dihasilkan itu aman bagi masyarakat, sehat bagi masyarakat, dan sebagainya seperti itu, yang penting dia mendapatkan profit yang setinggi-tingginya. Akibatnya kan banyak menggunakan bahan-bahan yang notabene bahanbahan ini memang secara kasat mata membuat kelihatan bagus dan awet. Dan akhirnya menggunakan bahan-bahan yang tidak direkomendasikan untuk kesehatan, untuk lingkungan, dan sebagainya. Sehingga kita melaksanakan pengawasan tersebut.” (wawancara pada tanggal 19 November 2015) Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag terhadap produk/barang yang dijual di toko modern. Mengingat jumlah toko modern yang kian meningkat, maka dimungkinkan peluang commit to user beredarnya barang/produk tak layak konsumsi bahkan tak aman konsumsi akan



semakin besar. Dalam hal ini peran Disperindag Kota Surakarta terutama Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen sangat diperlukan agar ancaman tersebut dapat diminimalisir. Pengawasan terhadap produk yang beredar pada intinya dilakukan melalui pengawasan dan monitoring tanggal kadaluarsa (expired date), label SNI dan minuman beralkohol. Pengawasan terhadap tanggal kadaluarsa dan label SNI dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010

tentang

Perdagangan

62/M-DAG/PER/12/2009

Nomor

Perubahan

atas

Peraturan tentang

Menteri Kewajiban

Pencantuman Label pada Barang serta Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Sedangkan pengawasan terhadap minuman beralkohol dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/MDAG/PER/1/2015

tentang

Perubahan

Kedua

atas

Peraturan

Menteri

Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Sementara di tingkat daerah, pengawasan terhadap tanggal kadaluarsa, label SNI dan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

commit to user



C. Efektivitas Pengawasan Toko Modern oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Efektivitas pengawasan terhadap toko modern oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surakarta dalam penelitian ini ditinjau dari tiga aspek. Aspek yang pertama adalah orientasi pada tujuan. Aspek ini menilai sejauh mana Disperindag Kota Surakarta mampu mencapai tujuan dari pengawasan terhadap toko modern secara maksimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Aspek yang kedua adalah optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Aspek ini menilai seberapa optimal pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap toko modern yang dilaksanakan oleh Disperindag Kota Surakarta. Kemudian aspek yang ketiga adalah ketepatan tindakan perbaikan. Aspek ini menilai seberapa tepat tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta atas adanya penyimpangan yang dilakukan oleh toko modern maupun masalah lain yang terkait. Pada dasarnya ketiga aspek yang digunakan adalah untuk melihat dan menilai sejauh mana efektivitas pengawasan terhadap toko modern yang dilakukan oleh Disperindag Kota Surakarta.

1. Orientasi pada Tujuan Aspek ini melihat adanya rencana dan tujuan yang dimiliki oleh Disperindag Kota Surakarta mengenai pengawasan terhadap toko modern berkaitan dengan produk atau barang yang beredar. Rencana dan tujuan tersebut

tercantum

dalam Rencana Strategis commit to user

(RENSTRA)

Dinas



Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2010-2014 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2011-2015. Berdasarkan Renstra tersebut tugas pokok Disperindag Kota Surakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, perdagangan serta pengawasan dan perlindungan konsumen. Artinya, salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh Disperindag Kota Surakarta adalah terkait pengawasan dan perlindungan konsumen. Untuk menyelenggarakan tugas pokok pengawasan dan perlindungan konsumen, Disperindag Kota Surakarta membentuk Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen. Bidang ini mempunyai dua tujuan, yaitu pengawasan produk dan pengamanan produk. Pengawasan produk oleh Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen ini memiliki sasaran pengawasan dan monitoring peredaran barang expired, non SNI dan minuman beralkohol. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dibentuklah Seksi Pengawasan yang tugasnya meliputi pengawasan kelayakan dan kualitas produk kemasan. Hal ini diwujudkan dalam Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengawasan berpedoman pada kentuan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan

Konsumen,

Permendag

RI

Nomor

20/M-

DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan

Jasa,

Permendag

RI Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 commit to user

tentang


Pencantuman


Label

pada

Barang,

Permendag

RI

Nomor

6/M-

DAG/PER/1/2015 terkait minuman beralkohol serta Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 terkait toko modern, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hening selaku Kepala Seksi Pengawasan Disperindag Kota Surakarta. “ Yang pertama ada tupoksi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian dasarnya ada Permendag RI tentang Pengawasan Barang/Jasa yang beredar. Nah, dalam bekerja juga ada dasarnya, sesuai dengan ketentuanketentuan dari Kementerian Perdagangan yang berkaitan dengan barang yang beredar.“ ( wawancara pada tanggal 18 November 2015) Untuk dapat mencapai tujuan dari pengawasan produk yang beredar, perlu adanya pemahaman mengenai pengawasan tersebut oleh pihak-pihak yang melaksanakan. Pemahaman yang dimaksud adalah dalam hal tugas pokok

dan

fungsi

masing-masing pihak,

mengingat

pelaksanakan

pengawasan produk yang beredar ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari beberapa SKPD atau instansi. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hening, Kepala Seksi Pengawasan Disperindag Kota Surakarta. “ Di dalam pengawasan, kita membentuk tim gabungan yang terdiri dari beberapa SKPD. Misalnya untuk pengawasan labelisasi makanan dan minuman dalam kemasan kita bekerja sama dengan DKK, Dinas Pertanian, Satpol PP. Itu nanti di dalam pemeriksaan mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan petugas sudah memahami bahwa inti dari pengawasan adalah perlindungan konsumen, terus barang yang beredar itu tidak membahayakan, jadi produk yang beredar itu aman.” (wawancara pada tanggal 18 November 2015) Pengawasan produk yang beredar oleh Seksi Pengawasan dilakukan dalam beberapa mekanisme. Yang pertama adalah pengawasan rutin, yaitu pengawasan yang sudah direncanakan sebelumnya dan pelaksanaannya dilakukan paling tidak setiap bulan. Tapi tidak menutup kemungkinan commit to user



dilakukan lebih dari satu kali dalam sebulan ketika bulan-bulan tertentu seperti menjelang puasa, menjelang lebaran, menjelang tahun baru, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengawasan insidental, yaitu pengawasan yang dilakukan ketika ada kasus atau berita yang muncul, seperti berita tentang beras plastik, daging babi, dan sebagainya. Ketika menerima informasi tersebut, Seksi Pengawasan segera melakukan sidak (inspeksi mendadak). Hal ini diungkapkan oleh Bapak Suhanto selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Surakarta. “ Pengawasan kita itu ada beberapa mekanisme. Satu, pengawasan yang sudah kita rancang dan kita programkan, itu termasuk rutin. Kemudian yang kedua, pengawasan ketika ada kasus. Kalau yang rutin itu kita rapatkan dulu dengan tim, kemudian kita sampaikan program kerja, apa saja yang jadi sasaran, kemudian dari masing-masing SKPD itu kan sudah punya tupoksi masing-masing. Jadi kita bagi, misalkan untuk Dinas Pertanian mengawasi produk-produk pertanian, dari Dinas Kesehatan mereka juga lebih ke dalam untuk masalah bahan atau proses produksinya. Kalau kita hanya secara kasat mata saja. Tapi kalau untuk Satpol PP mereka untuk penegakan perdanya. Kalau untuk kasuistik, misalkan ada isu beras plastik seperti itu, terus daging celeng, begitu ada informasi kita merapat dan melakukan sidak.” “Waktunya itu, kalau rutin satu bulan sekali, tapi kalau pada saat bulan tertentu misalkan menjelang lebaran, menjelang tahun baru, itu intensitasnya lebih sering, bisa empat kali atau lima kali dalam satu bulan.” (wawancara pada tanggal 19 November 2015) Hal ini diperkuat oleh Ibu Hening selaku Kepala Seksi Pengawasan Disperindag Kota Surakarta. “Jadi, pengawasan itu kan ada pengawasan rutin atau berkala dan pengawasan insidentil. Pengawasan rutin itu yang sudah dijadwalkan dan direncanakan, itu per bulan ada. Kalau pengawasan insidentil itu ya seperti tadi, misalkan ada pengaduan, kemudian ada berita seperti beras plastik kemarin. Itu biasanya akan segera kita tindak lanjuti.” (wawancara pada tanggal 18 November 2015) commit to user



Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa pada pasal 1 ayat 22 yang menyebutkan bahwa pengawasan berkala adalah pengawasan barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang dan/atau jasa yang akan diawasi sesuai program. Senada dengan ketentuan tersebut, pengawasan reguler/rutin oleh Disperindag Kota Surakarta juga dilakukan secara berkala dan telah direncanakan/diprogramkan sebelumnya. Pada peraturan yang sama, pasal 1 ayat 23 menyebutkan bahwa : “Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan adanya temuan indikasi pelanggaran, laporan pengaduan konsumen atau masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala atau adanya informasi, baik yang berasal dari media cetak, media elektronik maupun media lainnya.” Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengawasan khusus oleh Disperindag Kota Surakarta dilakukan ketika ada informasi tertentu yang membuat Disperindag harus melakukan pemeriksaan agar tidak menimbulkan keresahan atau kekhawatiran yang lebih meluas pada masyarakat konsumen. Suatu hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Disperindag terhadap produk yang beredar pada toko modern sudah seharusnya mampu menunjukkan tercapainya tujuan dari pengawasan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil yang dicapai oleh Disperindag terkait pengawasan terhadap produk yang dijual di toko modern, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hening, Kepala Seksi Pengawasan Disperindag Kota Surakarta.

commit to user



“Kalau hasil, Alhamdulillah ada peningkatan. Misalkan di minimarket nggih, minimarket itu kalau yang dulu-dulu masih sering kita temukan makanan yang tidak berlabel, jadi hanya makanan dibungkus plastik tanpa label, itu Alhamdulillah memang sudah jarang kita temui. Terus kemudian makanan kadaluarsa, untuk tahun ini yang di minimarketminimarket jarang kita temukan. Kemudian juga minuman beralkohol dimana ada pelarangan minimarket tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol untuk golongan apapun, untuk di Solo sudah bersih.” (wawancara pada tanggal 18 November 2015) Artinya, pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Disperindag terhadap toko modern terkait produk yang beredar dapat dikatakan sudah mampu mencapai tujuan pengawasan karena hasilnya telah mencapai peningkatan, terlihat dari berkurangnya produk yang tidak berlabel maupun kadaluarsa, untuk minuman beralkohol bahkan sudah tidak ditemukan di minimarket. Namun demikian, hasil tersebut belum dapat dikatakan memuaskan dan masih perlu untuk ditingkatkan lagi, seperti yang disampikan oleh Bapak Suhanto, Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Surakarta. “Ya, kalau secara umum sudah lumayan bisa, tapi belum memuaskan. Istilahnya angkanya ya baru 60 atau 70, belum sampai 80 seperti itu. Ya karena keterbatasan SDM, keterbatasan sarana prasarana, maupun sumber daya lain, seperti anggaran.” (wawancara pada tanggal 19 November 2015) Berkaitan dengan hasil pencapaian dari pengawasan toko modern, berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta tahun 2010-2014, Disperindag memiliki target melakukan pengawasan terhadap 270 toko/swalayan di wilayah Kota Surakarta selama kurun waktu 5 tahun. Realisasinya telah tercapai 100% dengan rincian tahun ke-2 sebanyak toko/swalayan, tahun ke-3 sebanyak commit to50user



70 toko/swalayan, tahun ke-4 sebanyak 75 toko/swalayan dan tahun ke-5 sebanyak 75 toko/swalayan. Jadi, Disperindag Kota Surakarta telah mampu mencapai target dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Namun apabila difokuskan pada produk makanan dan minuman yang beredar dan jumlah toko modern yang ada di wilayah Kota Surakarta, aspek ini belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini karena jumlah toko modern telah mencapai 83 buah, sementara berdasarkan Laporan Tahunan Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa tahun 2014, jumlah toko modern yang diperiksa sebanyak 40 buah. Artinya, dalam satu tahun tidak semua toko modern diperiksa oleh petugas pemeriksa. Dengan kata lain, kegiatan pengawasan dalam satu tahun belum mampu mencakup seluruh toko modern yang ada. Aspek orientasi pada tujuan dalam pengawasan toko modern terkait produk yang beredar dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Disperindag Kota Surakarta terkait pengawasan terhadap produk yang beredar. Pengawasan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan/pedoman yang berlaku. Hasil yang dicapai juga telah menunjukkan tercapainya tujuan pengawasan, dalam arti petugas sudah jarang menemukan adanya pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan toko modern. Target dari Rencana Strategis pun telah tercapai secara maksimal. Namun hal tersebut masih memerlukan adanya perbaikan baik dari segi sumber daya manusia commit to user maupun sumber daya yang lain.



2. Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Aspek ini melihat seberapa optimal pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap produk yang beredar pada toko modern. Pengawasan terhadap produk beredar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta terutama Seksi Pengawasan dilakukan dalam dua mekanisme, yaitu pemeriksaan rutin/reguler dan pemeriksaan insidental. Pada umumnya, kegiatan pemeriksaan rutin/reguler dilakukan setiap bulan. Sedangkan pemeriksaan insidental dilakukan ketika muncul masalah atau informasi tertentu yang berkaitan dengan produk beredar dan mengharuskan Seksi Pengawasan Disperindag Kota Surakarta segera melakukan pemeriksaan. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan diawali dengan pembentukan tim gabungan yang terdiri dari beberapa SKPD terkait yang disesuaikan dengan fokus pemeriksaan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Satpol PP dsb. Dalam hal ini Disperindag Kota Surakarta bertindak sebagai leading sector mengirimkan undangan kepada SKPD agar menunjuk perwakilannya dalam melaksanakan pemeriksaan. Pada hari dan jam yang telah ditentukan, tim mengadakan rapat terlebih dahulu sebelum ke lapangan. Dalam rapat tersebut pihak Disperindag menyampaikan kegiatan pemeriksaan yang akan dilaksanakan termasuk tempat yang akan diperiksa, apa saja yang harus diperiksa serta pembagian tugas. Setelah itu, tim segera menuju tempat yang akan diperiksa untuk kemudian melaksanakan pemeriksaan yang telah direncanakan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hening, Kepala Seksi Pengawasan Disperindag Kota Surakarta. commit to user



“Kita mengundang tim untuk melaksanakan pemeriksaan, itu sebelum berangkat ke lapangan kita ada rapat dulu di sini. Kemudian kita akan membicarakan lokasinya, mana yang akan kita sasar, kemudian apa saja yang perlu dicermati, terus ada pembagian tugas sesuai tupoksinya masing-masing. Misalkan dari pertanian itu bagian produk daging, seperti itu. Jadi, timnya itu gabungan dari beberapa SKPD sesuai kebutuhan. Kalau yang tentang ber-SNI itu malah ada yang dari kepolisian, badan hukum. Kemudian kalau minuman beralkohol itu ada dari Dinas Pariwisata, jadi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. (wawancara pada tanggal 18 November 2015) Hal ini diperjelas oleh Bapak Suhanto, Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Surakarta. “Kalau yang rutin itu kita rapatkan dulu dengan tim, kemudian kita sampaikan program kerja, apa saja yang jadi sasaran, kemudian dari masing-masing SKPD itu kan sudah punya tupoksi masing-masing. Jadi kita bagi, misalkan untuk Dinas Pertanian mengawasi produk-produk pertanian, dari Dinas Kesehatan mereka juga lebih ke dalam untuk masalah bahan atau proses produksinya. Kalau kita hanya secara kasat mata saja. Tapi kalau untuk Satpol PP mereka untuk penegakan perdanya.” (wawancara pada tanggal 19 November 2015) Tim gabungan yang terdiri dari perwakilan tiap SKPD yang diundang tersebut berjumlah antara 7 hingga 10 orang petugas. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu berkaitan dengan fokus pemeriksaan yang bersangkutan. Sebagai contoh dalam suatu kegiatan pemeriksaan dengan fokus pada standar mutu produk makanan dan minuman, maka yang dilibatkan adalah petugas dari Bidang Industri. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pemeriksaan tersebut dapat mencapai hasil maksimal karena dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Hening selaku Kepala Seksi Pengawasan Disperindag Kota Surakarta. “Kalau jumlah petugas commit setiap timnya to userrata-rata itu 7 sampai 10 orang. Proporsinya biasanya 60% dari SKPD lain. Biasanya dari Disperindag



sendiri ada 2 orang. Tapi tergantung kebutuhan sih, mbak. Misalnya pengawasan makanan dan minuman itu lebih ke Bidang Perdagangan, tapi kalau yang standar mutu kita ngajak Bidang Industri.” (wawancara pada tanggal 18 November 2015) Berdasarkan hasil observasi langsung yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24 November 2015, tim gabungan terdiri dari 7 petugas pemeriksa, dengan rincian sebagai berikut : a. Eka Hari Kartana, S.Sos, Amd (Disperindag) b. Teguh Puji H, SE (Disperindag) c. Purwanto, ST (Disperindag) d. Bambang MBS, S.Sos (Satpol PP) e. Bambang Harjanto, S.IP, M.Si (Bagian Humas) f. Ir. Bagus Sarwoko M (Dinas Pertanian) g. Siti Indarwati (Dinas Kesehatan) Ketujuh petugas tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa (Pengawasan Labelisasi Makanan dan Minuman dalam Kemasan). Berkaitan dengan rapat persiapan sebelum pelaksanaan pemeriksaan, pembahasan mengenai tempat (toko modern) yang akan diperiksa dilakukan pada saat rapat tersebut. Dalam undangan yang diterima SKPD terkait hanya tercantum waktu pelaksanaan pemeriksaan dan tidak mencantumkan tempat yang dituju, sehingga yang mengetahui tempat tujuan hingga hari H hanya Bidang Pengawasan Disperindag Kota Surakarta sebagai leading sector. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan dapat berjalan maksimal dan tim commit to user



pemeriksa dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya dari toko modern yang diperiksa. Namun tidak menutup kemungkinan tempat tujuan yang ditentukan oleh Disperindag dapat berubah ketika dalam rapat ada usulan tempat yang lebih baik, dalam artian lebih perlu untuk diperiksa. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hening selaku Kepala Seksi Pengawasan Disperindag Kota Surakarta. “Dan untuk pembahasan lokasi kita lakukan pada hari itu juga. Takutnya kan kalau kita beritahu nanti kita ke toko ini, terus beritanya bocor, yang disasar sudah dengar mereka malah bisa siap-siap, nanti jadinya bukan inspeksi mendadak. Sebenarnya kita sudah membuat rencana, tapi di undangan ke tim, kita tidak menyebutkan lokasi yang dituju. Biasanya nanti bisa berubah kalau dalam rapat ada usulan yang slebih baik. Jadi sebelum rapat itu yang tahu sasarannya hanya Bidang Pengawasan, tapi bisa dipindah dan tidak harus sasaran tersebut, begitu.” (wawancara pada tanggal 18 November 2015) Berdasarkan hasil observasi langsung yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24 November 2015, pada pukul 10.15 WIB, seluruh petugas pemeriksa sudah berkumpul. Rapat persiapan dimulai pada pukul 10.20 WIB. Dalam rapat tersebut, petugas dari pihak Disperindag menjelaskan sasaran pemeriksaan. Setelah berlangsung selama kurang lebih 15 menit, rapat ditutup dan para petugas segera berangkat ke tempat yang diperiksa. Sesuai dengan sasaran yang dimiliki oleh Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Surakarta, yaitu pengawasan dan monitoring peredaran barang expired, non SNI dan minuman keras, maka pemeriksaan yang dilakukan adalah terhadap label expired date, label SNI dan kandungan alkohol pada produk-produk yang dijual di toko modern. commit to user



Pengawasan terhadap label expired date dan label SNI dilakukan berdasarkan

ketentuan

dalam

Permendag

RI

Nomor

20/M-

DAG/PER/5/2009. Dalam peraturan tersebut diatur tentang pengawasan pemenuhan ketentuan label yang meliputi : - Kesesuaian keterangan label dengan kondisi barang yang sebenarnya - Kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman label Berkaitan dengan tata cara pengawasan pemenuhan standar dan label, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen dan lingkungan hidup b. Dipakai, dipergunakan dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat banyak c. Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang d. Sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan standar, label atau aspek lain baik fisik maupun psikis serta kandungan/kadar tertentu yang merugikan konsumen. Pengawasan produk yang beredar dilakukan dengan pengamatan kasat mata terhadap kemasan dan label yang tercantum pada kemasan atau barang. Untuk makanan dengan kemasan kaleng, apabila kalengnya rusak hingga udara dapat masuk ke kaleng, maka makanan dalam kaleng tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Apabila diduga mengandung bahan yang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi, maka produk tersebut commit to user



dapat diuji di laboratorium dengan cara pengambilan sampel melalui pembelian secara acak. Dalam hal ini Disperindag Kota Surakarta tidak memiliki kewenangan untuk menyita produk yang diduga tidak aman dikonsumsi, sehingga petugas pemeriksa harus membeli produk tersebut terlebih dahulu. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Suhanto, Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Surakarta. “Selama ini, untuk pengawasan itu pada barang berlabel SNI, kemudian juga ada label paling tidak tentang keHALAL-an, serta label tentang jangka waktu makanan itu sehat untuk dikonsumsi atau istilahnya expired date, itu harus tercantum di sana, kemudian juga dari kemasan. Jadi hanya sebatas itu, tapi kalau sampai meneliti apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak, itu ada diranahnya BPOM, Balai Pengawasan Obat dan Makanan.” “Dalam pengawasan kita kan tidak punya kewenangan untuk tindakan semacam menyita. Kewenangan kita itu hanya sebatas mencari informasi, kalau betul memang ada hal-hal yang menyimpang, kita beli produk itu. Kemudian hasil itu kita laporkan ke kementerian. Yang menindaklanjuti itu ada di kementerian.” (wawancara pada tanggal 19 November 2015) Berkaitan dengan label, menurut Permendag RI Nomor 62/MDAG/PER/1/2009 yang diubah dengan Permendag RI Nomor 22/MDAG/PER/5/2010 mengenai kewajiban pencantuman label pada barang, yang dimaksud dengan label adalah : “Setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau merupakan bagian kemasan barang.” Dalam kegiatan pemeriksaan, petugas memeriksa kemasan dan label dengan ketentuan sebagai berikut : commit to user



- Label tidak mudah lepas dari barang atau kemasan, tidak mudah luntur atau rusak dan terletak pada bagian yang mudah untuk dilihat atau dibaca - Dalam label tercantum nama produk, berat bersih, nama dan alamat produsen, nomor pendaftaran, komposisi bahan, keterangan kadaluarsa, tanggal dan kode produksi. - Kemasan tidak rusak/penyok Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

pasal

10

yang

menyebutkan

bahwa

pengusaha

harus

mengutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang yang sesuai dengan standar mutu atau Standar Nasional Indonesia (SNI). Artinya, barang atau produk yang dijual di toko modern harus memenuhi standar mutu yang berlaku. Selain itu, pasal 20 menyebutkan bahwa toko modern dilarang (salah satunya) menjual barang-barang yang sudah rusak atau kadaluarsa. Berdasarkan hasil observasi langsung yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24 November 2015, kegiatan pemeriksaan dilakukan pada 2 (dua) toko modern di Kota Surakarta, yaitu Lotte Mart dan Superindo. Dalam kegiatan pemeriksaan tersebut, petugas memeriksa produk-produk yang dijual, mulai dari kemasan terutama untuk kemasan kaleng, label yang berisi informasi produk, komposisi, tanggal kadaluarsa dan label SNI. commit to user



Gambar 4.3 : Petugas Sedang Memeriksa Produk

Gambar tersebut memperlihatkan petugas yang sedang memeriksa kemasan kaleng makanan olahan. Pemeriksaan dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada kemasan kaleng yang rusak, karena apabila kalengnya rusak dan udara bebas masuk ke dalam kaleng, maka makanan olahan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu petugas juga memeriksa label pada kemasan, apakah sudah memenuhi standar mutu dan sesuai ketentuan apa belum.

commit to user



Gambar 4.4 : Petugas Sedang Memeriksa Produk

Gambar 4.5 : Contoh Label pada Produk

commit to user



Gambar 4.6 : Petugas Sedang Berdiskusi

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas membahas mengenai perlunya melakukan uji laboratorium terhadap produk yang diduga mengandung bahan yang tidak direkomendasikan bagi kesehatan. Tim pemeriksa kemudian mengambil sampel secara acak dari produk tersebut. Sampel yang diambil dari toko modern pertama adalah bakso, cumi kering, teri nasi asin dan bilis asin. Produk-produk ini nantinya akan dimasukkan ke dalam laboratorium untuk diperiksa kandungannya terutama berkaitan dengan bahan pengawet yang digunakan. Sedangkan sampel yang diambil dari toko modern kedua adalah teri tawar, teri medan, mushroom ball, bakso ikan, sosis sapi dan sosis ayam untuk diperiksa kandungan bahan pengawetnya. Selain itu petugas juga mengambil sampel makanan jelly dalam beberapa commit to user



merk untuk diuji kandungan pewarnanya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut aman bagi kesehatan masyarakat konsumen. Setelah mengambil sampel, petugas kemudian membayar ke kasir dan mengurus administrasi termasuk surat keterangan telah melakukan pemeriksaan. Gambar 4.7 : Produk yang Dipilih untuk Diuji di Laboratorium

commit to user



Gambar 4.8 : Petugas Melakukan Pembayaran di Kasir

Sementara itu, pengawasan terhadap minuman beralkohol dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Permendag RI Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan atas Permendag RI Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menurut peraturan tersebut, toko modern yang berbentuk minimarket dilarang menjual minumal beralkohol untuk golongan apapun. Sementara toko modern yang berbentuk supermarket dan hypermarket diperbolehkan menjual minuman beralkohol golongan A, yaitu minuman yang mengandung alkohol dengan kadar tidak lebih dari 5%. Namun apabila mencermati Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 commit to user Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko



Modern, pasal 19 menyebutkan bahwa toko modern mempunyai kewajiban (salah satunya) mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiaatan peredaran dan minum minuman beralkohol. Dapat disimpulkan bahwa menurut Perda ini, toko modern di wilayah Kota Surakarta seharusnya tidak mengedarkan minuman beralkohol dalam bentuk maupun golongan apapun.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan dibutuhkan petugas pemeriksa yang berkompeten karena hal tersebut tentunya menunjang bagi terlaksananya pemeriksaan yang optimal. Ketika petugas pemeriksa memiliki kompetensi yang dibutuhkan, maka ia akan mampu melaksanakan pemeriksaan sesuai yang diharapkan. Sebagai contoh, petugas pemeriksa dari Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Surakarta harus memiliki kapasitas atau kemampuan terkait pengawasan labelisasi produk atau barang yang beredar. Dengan demikian petugas tersebut akan mampu melaksanakan tugasnya untuk memeriksa kesesuaian label dengan standar yang sesuai dengan peraturan. Contoh lain adalah petugas pemeriksa yang merupakan perwakilan dari Dinas Kesehatan. Petugas tersebut sudah mengetahui P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari produk makanan yang diperiksa dengan melihat makanannya. Jadi hal tersebut mampu menunjang terlaksananya pemeriksaan yang maksimal. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Hening selaku Kepala Seksi Pengawasan Disperindag Kota Surakarta. “Jadi kita minta petugas kepada Dinas yang akan kita tuju untuk membentuk tim yang kita ajak kerja sama. Itu kita minta personil yang commit to user berkompeten. Misalnya Satpol PP, kita ajak kan. Itu nanti dari Kepala



Satpol PP menunjuk stafnya. Kita mohon personil yang berkompeten begitu. Dalam melaksanakan pemeriksaan di lapangan, mereka juga sudah mampu melaksanakan tugasnya. Itu yang dari DKK, dia baca PIRT dengan melihat makanannya itu sudah tahu, jadi P-IRT itu digunakan menurut bahan dasarnya. Misalkan nek bahane seko terigu, dengan bahannya yang dari tepung beras itu kan beda, itu mereka tahu. Terus yang dari Satpol PP, itu pelanggaran jam kerja, kalau minimarket itu memang ada batasan jam operasionalnya.” (wawancara pada tanggal 18 November 2015) Berdasarkan hasil observasi langsung yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24 November 2015, peneliti melihat bahwa tim gabungan yang terdiri dari beberapa petugas telah melaksanakan tugas sesuai tupoksinya masing-masing, dan para petugas tersebut memiliki kemampuan dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidangnya. Misalnya petugas pemeriksa dari Dinas Kesehatan memeriksa makanan olahan berupa ikan teri, kemudian petugas tersebut mengusulkan kepada tim mengenai perlunya melakukan uji laboratorium terhadap bahan pengawet yang terkandung dalam produk tersebut. Hal ini membuktikan bahwa petugas dari Dinas Kesehatan memiliki kapasitas dalam melaksanakan pemeriksaan terutama berkaitan dengan penentuan perlunya dilakukan uji laboratorium terhadap suatu produk makanan. Dalam

pengawasan,

pemilik/pengelola/penanggung

tanggapan jawab

toko

dan modern

sikap juga

para dapat

mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Agar kegiatan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara maksimal dan mencapai hasil yang diharapkan, maka dibutuhkan dukungan dari pihak toko modern sebagai pihak yang diperiksa. Menurut penuturan Bapak Suhanto commit toselaku user Kepala Bidang Pengawasan dan



Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Surakarta, tanggapan dan sikap pengelola/penanggung jawab toko modern yang diperiksa sudah cukup mendukung. Hal tersebut dapat dilihat ketika petugas pemeriksa menemukan produk yang tidak sesuai standar, misalnya adanya kaleng yang rusak. Ketika petugas menyarankan agar produk tersebut disimpan (tidak dijual), pengelola/penanggung jawab toko modern tersebut segera melaksanakan saran dari petugas pemeriksa. “Pada prinsipnya selama ini terutama untuk satu dua tahun terakhir ya, itu mereka sudah cukup mendukung. Jadi setiap informasi yang kita gali, mereka secara terbuka memberikan informasi tersebut. Bahkan ketika kita temukan barang-barang yang tidak sesuai dengan perundangan, misalkan ada barang yang expired, rusak, atau di luar ketentuan seperti minuman beralkohol dengan prosentase sekian persen, ketika kita temukan langsung kita ambil, kita suruh simpan, mereka juga langsung melaksanakan, langsung merespon seperti itu.” (wawancara pada tanggal 19 November 2015) Berdasarkan hasil observasi langsung yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24 November 2015, peneliti melihat bahwa penanggung jawab dari kedua toko modern yang sedang diperiksa cukup memberikan respon positif. Mereka cukup mendukung adanya kegiatan pemeriksaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sikap terbuka yang ditunjukkan oleh penanggung jawab. Ketika petugas sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap produk-produk yang di display, penanggung jawab mendampingi para petugas dan memberikan informasi yang dibutuhkan petugas pemeriksa.

commit to user



Gambar 4.9 : Penanggung Jawab Toko Modern Mendampingi Petugas Pemeriksa

Gambar 4.10 : Penanggung Jawab Toko Modern Mendampingi Petugas Pemeriksa

commit to user



Sementara itu, dari pihak toko modern sendiri, peneliti telah melakukan wawancara kepada penanggung jawab toko modern pada tanggal 22 November 2015. Menurut penuturan penanggung jawab, toko modern yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Surakarta ini telah diperiksa terakhir kali pada saat sebelum lebaran (Hari Raya Idul Fitri) 2015 lalu. Pada saat melakukan pemeriksaan, pertama petugas menyerahkan surat tugas yang menunjukkan bahwa mereka ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan di toko modern tersebut. Selanjutnya petugas memeriksa seluruh produk makanan dan minuman yang di display. Hal-hal yang diperiksa adalah tanggal kadaluarsa dan kemasan kaleng. Menurut penanggung jawab, dalam melaksanakan pemeriksaan, petugas menunjukkan sikap yang ramah. Ketika ada temuan seperti kemasan kaleng yang penyok, petugas menunjukkan kepada penanggung jawab dan menyarankan untuk tidak dijual (di display). Dalam pengawasan, adanya hambatan tertentu dapat mempengaruhi terlaksananya kegiatan pemeriksaan yang optimal. Berkaitan dengan hambatan

yang

dihadapi

petugas

dalam

melaksanakan

kegiatan

pemeriksaan, hambatan yang pertama adalah tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD). Dalam hal ini PPNSD adalah pejabat penyidik PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah termasuk Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 dan Perwali Kota Surakarta Nomor 17-A Tahun 2012. Apabila terbukti ada pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh toko commit to user


modern,

PPNSD


berhak

melakukan

penindakan

seperti

menyita

barang/produk yang tidak/diduga tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan. Karena tidak adanya PPNSD yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, maka dalam kegiatan pemeriksaan, petugas pemeriksa tidak memiliki wewenang untuk menyita, namun harus dengan cara membeli barang yang bersangkutan untuk diuji dan dibuktikan. Selain itu ketika menemukan ada penyimpangan, petugas pemeriksa tidak memiliki wewenang untuk melakukan penindakan seperti pemberian surat peringatan, namun hanya sebatas pembinaan terhadap toko modern yang melanggar. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hening, Kepala Seksi Pengawasan Disperindag Kota Surakarta. “Tidak ada, hanya memang kalau Kota Surakarta ini kendalanya memang tidak punya PPNSD. Jadi untuk tindakan misalkan ada penyimpangan, itu tidak bisa langsung menindak. Kita hanya sifatnya pembinaan.” (wawancara pada tanggal 18 November 2015) Hal tersebut juga diperjelas oleh Bapak Suhanto, Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Surakarta. “Dalam pengawasan kita kan tidak punya kewenangan untuk tindakan semacam menyita. Kewenangan kita itu hanya sebatas mencari informasi, kalau betul memang ada hal-hal yang menyimpang, kita beli produk itu. Kemudian hasil itu kita laporkan ke kementerian. Yang menindaklanjuti itu ada di kementerian.” (wawancara pada tanggal 19 November 2015) Sehubungan dengan adanya hambatan tersebut, Diseperindag Kota Surakarta sudah berupaya untuk mengatasinya. Langkah yang ditempuh adalah mengusulkan ke Ditjen SPK (Standarisasi dan Perlindungan Konsumen) Kementerian Perdagangan. commit to userHal ini karena yang berwenang



melaksanakan diklat PPNS PK atau PPNSD adalah Ditjen SPK. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari usulan tersebut karena jumlah peserta diklat terbatas sementara Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan banyak daerah sehingga dapat dikatakan Kota Surakarta belum mendapatkan jatah dari pusat. Jadi Disperindag Kota Surakarta hanya dapat mengikutkan pegawai untuk mengikuti diklat apabila menerima undangan dari pusat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Hening selaku Kepala Seksi Pengawasan Disperindag Kota Surakarta. “Jadi pelaksanaan diklat PPNSPK itu memang ada di pusat, di sini tidak ada, memang harus di pusat. Sementara untuk di pusat sendiri satu tahun mungkin hanya satu kali berapa orang begitu, jadi memang terbatas. Kita sifatnya hanya mengajukan, mengusulkan untuk mengikuti diklat, nanti terserah dari pusat kita dapat jatah atau tidak. Tapi selama saya di sini hampir 2 tahun ini, belum ada. Sebenarnya dari pusat ada kegiatannya, tapi karena terbatas, kan biasanya satu kelas hanya 40 orang, di Indonesia kan ada banyak daerah, lha itu Solo belum kejatah.” “Ya kita bisanya mengusulkan ke Ditjen SPK, Kementerian Perdagangan. Karena memang kita hanya bisa mengikutkan jika ada undangan. Propinsi pun, mereka juga tidak mengadakan diklat itu karena yang punya kewenangan di pusat. Kalau kita mengusulkan tindak lanjutnya ya dari pusat.” (wawancara pada tanggal 18 November 2015) Hambatan selanjutnya adalah berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki petugas pemeriksa dari lingkungan internal Disperindag Kota Surakarta. Ketika menerima informasi yang membutuhkan tindakan dengan cepat dan tidak memungkinkan pembentukan tim gabungan lintas SKPD, maka yang harus melaksanakan pemeriksaan adalah petugas pemeriksa dari lingkungan internal dinas. Dalam hal ini petugas kurang memiliki kapasitas atau pengetahuan dalam memeriksa produk-produk terkait aspek-aspek yang tidak kasat mata, seperti kesesuaian yang terkandung dalam commit to bahan-bahan user



produk dengan ketentuan hingga berbahaya atau tidaknya bahan-bahan yang digunakan dalam suatu produk. Menurut penurutan Bapak Suhanto selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Surakarta, hal ini dapat menjadi hambatan karena kegiatan pemeriksaan dapat berjalan secara tidak maksimal. “Kemudian juga itu kan butuh ilmu khusus ya. Ilmu khusus untuk pengawasan, karena di sana kan secara detail ada spesifikasi bahan-bahan baik makanan maupun minuman. Kalau kita tidak dibekali dengan pengetahuan itu kan hanya sebatas yang kelihatan saja, seperti label itu kan semua bisa melihat ya, tapi untuk yang lebih dalam lagi kan kita ndak bisa. Misalkan ada makanan, apakah makanan ini mengandung bahan berbahaya, pakai pewarna yang digunakan untuk tekstil atau tidak, kan itu tidak bisa kalau tidak ada kompetensi kesana, seperti itu.” (wawancara pada tanggal 19 November 2015) Aspek

optimalisasi

pelaksanaan

kegiatan

pemeriksaan

dalam

pengawasan toko modern terkait produk yang beredar dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dilihat dari adanya tim gabungan yang terdiri dari beberapa SKPD yang relevan dengan pemeriksaan. Para petugas pemeriksa telah melaksanaan pemeriksaan sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kapasitas petugas pemeriksa sudah memenuhi kebutuhan sehingga pelaksanaan pemeriksaan berjalan optimal. Dari sisi pemilik/penanggung jawab toko modern telah menunjukkan tanggapan yang positif dilihat dari sikap mereka ketika petugas sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Namun demikian, dari pihak internal Disperindag Kota Surakarta sendiri masih mengalami hambatan terkait tidak adanya PPNSD atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan commit to user



Konsumen (PPNS PK) yang menyebabkan petugas tidak dapat melakukan penindakan, namun hanya sebatas pembinaan.

3. Ketepatan Tindakan Perbaikan Aspek

ini

melihat

seberapa

tepat

tindakan

perbaikan

atas

penyimpangan yang dilakukan oleh toko modern berkaitan dengan produk yang dijual. Tindakan perbaikan ini dilakukan ketika ada penyimpangan yang oleh petugas pemeriksa disebut sebagai temuan. Bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi antara lain berkaitan dengan labelisasi, artinya petugas menemukan produk yang belum mencantumkan label. Sementara menurut ketentuan, semua produk makanan dan minuman yang beredar wajib mencantumkan label. Bentuk penyimpangan yang lain adalah berkaitan dengan barang yang rusak. Ketika produk makanan sudah rusak, maka produk tersebut dapat dikatakan sudah tidak layak konsumsi. Kemudian juga berkaitan dengan kemasan, yaitu petugas menemukan kemasan yang rusak, terutama kemasan kaleng. Ketika kemasan kaleng sudah rusak dan menyebabkan udara bebas masuk ke dalam kaleng, maka produk makanan olahan dalam kaleng tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena telah terkontaminasi bakteri dari udara bebas. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Hening selaku Kepala Seksi Pengawasan Disperindag Kota Surakarta. “Itu istilahnya temuan. Biasanya ya itu tadi, labelisasi artinya belum ada labelnya, kemudian barang rusak atau kemasan rusak, yang banyak itu. Kalau yang kadaluarsa untuk toko modern sudah jarang kita temukan.” to user 2015) (wawancara pada tanggalcommit 18 November



Hal tersebut diperjelas oleh Bapak Suhanto, Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Surakarta. “Yang selama ini kita temukan, untuk masalah perijinan tidak ada masalah, yang biasanya kita temukan itu masalah barang expired atau kadaluarsa itu, kemudian barang rusak, kemudian barang yang tidak ada label SNI, kemudian belum ada manual atau petunjuknya, kan wajib hukumnya ada petunjuk berbahasa Indonesia, baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Biasanya produk-produk Cina itu kebanyakan belum ada.” (wawancara pada tanggal 19 November 2015) Berdasarkan dokumen laporan tahunan Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa tahun 2014, bentuk-bentuk penyimpangan yang ditemukan petugas pemeriksa dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.1 : Rekapitulasi Temuan dalam Kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa untuk kategori Makanan da Minuman dalam Kemasan Tahun 2014 Aspek

Temuan

Jumlah Toko

Expired

Produk

tidak

mencantumkan

tanggal

16

Produk makanan atau minuman yang sudah

7

kadaluarsa

kadaluarsa Penanggalan

kadaluarsa

menggunakan

3

bahan yang mudah diganti / mudah rusak Non-SNI

Produk tidak mencantumkan label / label

19

yang tidak jelas

Minuman Beralkohol

Kemasan produk rusak

25

Produk positif mengandung pewarna tekstil

1

Produk makanan tanpa ijin P-IRT

2

Produk minuman commit toberalkohol user

1



Sumber : Dokumen Laporan Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014, diolah Berdasarkan tabel rekapitulasi tersebut, bentuk penyimpangan yang paling banyak ditemukan oleh petugas pemeriksa sepanjang tahun 2014 adalah produk makanan dan minuman dengan kemasan yang sudah rusak, yaitu sebanyak 25 toko. Bentuk penyimpangan terbanyak selanjutnya adalah ditemukannya produk yang tidak mencantumkan label atau mencantumkan label yang tidak jelas, yaitu sebanyak 19 toko. Selanjutnya adalah penyimpangan berupa tidak dicantumkannya tanggal kadaluarsa pada produk makanan dan minuman, yaitu sebanyak 16 toko. Berkaitan

dengan

perkembangan

jumlah

penyimpangan

yang

dilakukan oleh toko modern, Ibu Hening selaku Kepala Seksi Pengawasan Disperindag Kota Surakarta menjelaskan bahwa jumlah penyimpangan sudah berkurang. Hal tersebut dapat dilihat dari berkurangnya toko modern yang melanggar ketentuan. Menurut beliau, produk makanan dan minuman yang tidak berlabel atau yang kadaluarsa sudah jarang ditemukan. Bahkan produk minuman beralkohol di toko modern yang berbentuk minimarket sudah tidak ditemukan. “Kalau hasil, Alhamdulillah ada peningkatan. Misalkan di minimarket nggih, minimarket itu kalau yang dulu-dulu masih sering kita temukan makanan yang tidak berlabel, jadi hanya makanan dibungkus plastik tanpa label, itu Alhamdulillah memang sudah jarang kita temui. Terus kemudian makanan kadaluarsa, untuk tahun ini yang di minimarketminimarket jarang kita temukan. Kemudian juga minuman beralkohol dimana ada pelarangan minimarket tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol untuk golongan apapun, untuk di Solo sudah bersih.” (wawancara pada tanggal 18 November 2015) commit to user



Dalam pengawasan, setiap bentuk penyimpangan atau temuan tentu akan dikenakan tindakan perbaikan. Bentuk tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta terhadap temuan dalam pemeriksaan adalah berupa pembinaan. Pembinaan tersebut disesuaikan dengan jenis penyimpangan yang dilakukan oleh toko modern. Sebagai contoh, dalam kegiatan pemeriksaan petugas menemukan adanya barang yang rusak, pembinaan yang dilakukan adalah dengan menyarankan agar barang yang rusak tersebut disimpan (tidak di display) untuk selanjutnya dikembalikan kepada distributor. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hening selaku Kepala Seksi Pengawasan Disperindag Kota Surakarta. “Bentuknya pembinaan. Nanti kalau sudah ada temuan, kita sarankan, ini harus gimana. Misalkan barang-barang rusak, barang harus segera dikembalikan kepada distributornya karena biasanya untuk yang tokotoko minimarket itu kan barang datang, nanti berapa hari diambil sama salesnya, lha itu biasanya kita sarankan untuk segera dikembalikan atau diretur ke distributornya.” (wawancara pada tanggal 18 November 2015) Hal ini diperjelas oleh Bapak Suhanto selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Surakarta. “Kita melakukan pembinaan, kemudian pembinaan itu ada pembinaan langsung dan kita juga pernah mengeluarkan surat teguran dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada pelaku usaha perihal pelanggaran yang telah mereka lakukan. Kalau pembinaan langsung, begitu kita temukan pelanggaran, langsung kita sampaikan “mohon barang ini jangan dipajang atau dijual, tolong disimpan di gudang dan nanti dikembalikan ke produsen”. Jadi barang-barang yang tidak sesuai ketentuan kita suruh masukkan gudang untuk dikembalikan ke produsen dan kita sampaikan untuk tidak di jual.” (wawancara pada tanggal 19 November 2015) commit to user



Bentuk penindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa telah sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17-A Tahun 2012. Dalam perwali tersebut, sanksi administratif yang dikenakan kepada pemilik/penanggung jawab toko modern yang melakukan penyimpangan berupa : a. Teguran b. Peringatan tertulis c. Penutupan sementara saranan tempat usaha d. Pencabutan izin usaha Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kegiatan pemeriksaan ketika petugas pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, yang pertama kali dilakukan adalah memberikan teguran kepada pemilik/penanggung jawab toko modern yang bersangkutan. Bentuk penindakan berupa pembinaan yang dilakukan terhadap toko modern yang melanggar sudah tepat karena pembinaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menunjang bentuk penindakan tersebut, Disperindag Kota Surakarta tidak jarang menginformasikan kepada wartawan terkait pemeriksaan yang dilakukan. Ketika informasi tersebut dipublikasikan, pada umumnya toko modern akan jera dan takut karena hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Hening selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Bapak Suhanto selaku

Kepala

Bidang

Pengawasan

Disperindag Kota Surakarta.commit to user

dan

Perlindungan

Konsumen



“Yang namanya pembinaan itu kan terkait aturan. Dan aturan itu setiap waktu berubah, jadi yang namanya pembinaan itu harus tetap dilaksanakan. Dan memang juga perlu kesadaran dari pelaku usaha. Di UUPK itu kan ada hak dan kewajiban pelaku usaha, nah itu kalau mereka betul-betul melaksanakan itu, saya kira nanti antara konsumen dengan pelaku usaha hubungannya akan harmonis, karena sudah tahu hak dan kewajibannya masing-masing.” (wawancara pada tanggal 18 November 2015) “Saya kira sudah ya mbak, terutama beberapa waktu yang lalu, untuk toko modern ketika kita ada temuan, itu kita informasikan ke temanteman wartawan, dan setelah di publikasikan itu mereka jera, takut. Jadi hanya sekali itu sudah banyak berkurang. Jadi bisa menjadi semacam punishment yang cukup ampuh.” (wawancara pada tanggal 19 November 2015) Aspek ketepatan tindakan perbaikan dalam pengawasan toko modern terkait produk yang beredar dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dilihat dari adanya tindakan yang dilakukan dalam setiap bentuk penyimpangan (temuan) sehingga diharapkan penyimpangan tersebut tidak diulangi di masa yang akan datang. Selain itu, penginformasian kepada media massa juga menjadi langkah yang tepat karena menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

commit to user

BAB IV PEMBAHASAN. merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di

Recommend Documents