BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Teoritis 2.1.1 Kinerja SKPD Pemerintah SKPD
(Satuan
pertanggungjawaban
Kerja
yang
Perangkat
dipimpin
Daerah)
oleh kepala
merupakan
pusat
satuan kerja dan
bertanggung jawab atas entitasnya, misalnya: dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga dan lainnya. Kumorotomo (2005:103), mengungkapkan kinerja organisasi publik adalah hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak pengguna jasa organisasi, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai”. Mahsun (2006:198), mengungkapkan bahwa: pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan demikian perumuan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua Satun Kerja yang ada. Namun demikian, dengan pengukuran kinerja setiap satuan kerja ini harus tetap dimulai dari pengidentifiksian visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program, anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Bastian (2006:267), “indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs),
Universitas Sumatera Utara
keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts)”. Lebih lanjut Bastian (2006:267) menjelaskan bahwa syarat-syarat indikator kinerja adalah sebagai berikut: a. b. c. d.
spesifikasi jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi, dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan relevan, dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat serta dampak, harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan efektif. Whittaker (1993) dalam Bastian (2006: 274) mengungkapkan
“pengukuran/penilaian
kinerja
adalah
suatu
alat
manajemen
untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas”. Lain halnya menurut Bastian (2006: 276), “aspek yang diukur dalam pengukuran kinerja adalah aspek finansial, kepuasam pelanggan, operasi dan bisnis interal, kepuasan pegawai, kepuasan komunitas dan shareholders, serta waktu”. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka penyusunan anggaran dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan masing-masing satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, akan tercipta sinergi dan rasionalitas yang tinggi dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas (Nordiawan, 2006).
Universitas Sumatera Utara
2.1.2 Umpan Balik Anggaran Akuntansi keuangan (pemerintahan) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak semenjak Reformasi Tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yang “mereformasi” berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Laporan kinerja sebaiknya dilengkapi dengan informasi umpan balik kepada manajer atau atasan mengenai pencapaian kerjanya. Informasi umpan balik ini bukan merupakan akhir suatu proses yang berkesinambungan (continous process), karena informasi umpan balik tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan. Karyawan memiliki keinginan untuk mendapatkan umpan balik. Begitu juga dengan manajer yang menjalankan organisasi dengan baik akan menindaklanjuti penetapan tujuan dengan program umpan balik untuk memberikan landasan yang rasional untuk penyesuaian dan perbaikan. Umpan balik yang buruk atau tidak mencukupi adalah penyebab utama dari prestasi yang tidak efisien. Umpan
balik
memiliki
dua
fungsi
bagi
orang-orang
yang
menerimanya, yang pertama berkaitan dengan instruksi dan kedua adalah berkaitan dengan motivasi. Umpan balik memberikan instruksi pada saat memperjelas peran atau melakukan sesuatu yang baru. Sebagai contoh, seorang asisten akuntan mungkin disarankan untuk menangani pemasukan modal dari pada suatu item pengeluarannya. Di sisi lain, umpan balik memotivasi pada saat terdapat penghargaan atau menjanjikan suatu
Universitas Sumatera Utara
penghargaan. Dengan adanya pernyataan dari pimpinan Anda bahwa proyek sulit yang baru saja selesai Anda kerjakan dapat menjadi suatu berita penghargaan. Sebagaimana yang dicatat dalam suatu penelitian, bahwa fungsi umpan balik yang berkaitan dengan motivasi dapat meningkatkan motivasi secara signifikan bila tujuan yang khusus dan menantang akan mendapatkan umpan balik yang khusus. Semakin banyak umpan balik di dalam organisasi maka semakin baik yang diterima oleh anggota. Umpan balik dalam berbagai bentuk memperlihatkan tanda positif atau negatif. Secara umum, orang cenderung merasakan dan mengingat umpan balik positif secara lebih akurat daripada umpan balik negatif. Tetapi, umpan balik yang negatif (misalnya pemberitahuan bahwa prestasi seseorang di bawah rata-rata) dapat memiliki pengaruh yang positif terhadap motivasi. Bahkan, dalam suatu penelitian, seorang yang diberitahu bahwa mereka di bawah rata-rata pada suatu pengujian kreativitas berturut-turut tampaknya menggunakan umpan balik negatif tersebut sebagai tantangan untuk menetapkan dan mengejar tujuan yang lebih tinggi. Orang yang menerima umpan balik positif tampaknya kurang termotivasi untuk berbuat lebih baik. Umumnya setiap pekerja selalu ingin mengetahui sampai sejauh mana hasil kerjanya dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan manajer pusat pertanggungjawaban. Tanpa umpan balik sulit bagi manajer untuk memperbaiki atua meningkatkan prestasinya, sebab manajer tidak tahu sudah sampai sejauh mana hasil kerjanya. Dengan umpan balik, manajer pusat pertanggungjawaban
dapat
menganalisis
hasil
kerjanya
dengan
Universitas Sumatera Utara
membandingkan realisasi dengan anggaran. Dengan umpan balik manajer dapat
mengetahui
kemampuan
kerjanya.
Bagi
manajer
pusat
pertanggungjawaban, umpan balik merupakan pengakuan atas prestasinya, tanpa pengakuan akan menyebabkan ketidakpuasan bagi manajer pusat pertanggungjawaban. Kemajuan dan pengakuan merupakan unsur pemuas dalam teori ketidakpuasan Herzberg (Hezberg: 1959 dalam Siregar dan Dalimunthe 1994: 80). Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri nomor 13 tahun 2006 membuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersamasama unit organisasi perangkat daerah atau unit kerja. Secara umum dapat diterangkan bahwa anggaran daerah disusun berdasarkan rencana kerja daerah yang telah disusun baik rencana kerja jangka panjang (RPJP), rencana kerja jangka menengah (RPJM), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Pada tingkat SKPD, anggaran juga disusun berdasarkan rencana jangka menengah SKPD yang sering disebut renstra SKPD. Renstra SKPD dan RKPD menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun rencana kerja (renja) SKPD. Renstra SKPD disusun dengan cara rapat para anggota SKPD serta mengacu kepada RPJP dan RPJM baik nasional maupun daerah. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
Universitas Sumatera Utara
Menurut Permendagri No. 59 tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran mempunyai tugas-tugas yang terdapat pada Pasal 11 ayat (3a), yaitu: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, b. melaksanakan anggaran anggaran unit kerja yang dipimpinnya, c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU, f. mengawasi pelaksanaan unit kerja yang dipimpinnya, dan g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. Selanjutnya, pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan
tugas-tugas
dapat
melimpahkan
sebagian/seluruh
kewenangannya kepada unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Pelimpahan sebagian kewenangannya sebagaimana tersebut sebelumnya berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, komptensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh penggunaan anggaran. PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagia acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan
Universitas Sumatera Utara
DPRD. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanan dan penganggarn yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
2.1.3 Pengaruh Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja SKPD Umpan balik anggaran dapat meningkatkan kinerja manajerial, sedangkan tidak adanya umpan balik akan mengakibatkan ketidakpuasan para pelaksana anggota organisasi, yang berakibat pada penurunan kinerja. Manajer yang bekerja tanpa adanya umpan balik akan dihadapkan pada tingginya ketidakpastian atas pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka umpan balik tujuan anggaran diharapkan akan meningkatkan kinerja individu yang terlibat di dalamnya. Umpan balik anggaran memiliki maksud bahwa adanya komunikasi informasi mengenai rencana dan hasil yang dicapai kepada bawahan yang diukur prestasinya. Secara formal umpan balik ini diwujudkan dalam laporan prestasi kerja. Laporan prestasi kerja umumnya disampaikan segera setelah pelaksanaan berakhir, dengan maksud agar karyawan yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan yang sama. Dengan demikian diharapkan prestasi pada periode berikutnya dapat ditingkatkan.
Universitas Sumatera Utara
Umpan balik anggaran dimaksud adalah berkenaan dengan sejauh mana sasaran anggaran telah tercapai. Umpan balik merupakan variabel motivasi yang penting untuk diketahui para anggota organisasi. Jika anggota organisasi tidak mengetahui hasil dari usahanya, berarti mereka tidak punya dasar untuk menentukan usahanya sukses atau gagal. Dengan demikian tidak akan mendorong anggota organisasi untuk meningkatkan prestasinya. Kemungkinan lain para anggota organisasi akan merasa tidak puas. Hasil penelitian Steers (1975), Kim dan Hammer (1976), menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara umpan balik dan prestasi kerja. (Hasan Sakti dan M.Lian, 1994:79) Umpan balik merupakan salah satu persyaratan yang cukup penting dalam proses pengendalian pelaksanaan suatu kegiatan. Umpan balik juga dapat mendorong motivasi pelasanaan anggaran berikutnya, umpan balik anggaran dapat menunjukkan sejauh mana sasaran anggaran telah dicapai. Apabila pelaksana anggaran tidak mengetahui hasil usahanya, maka tidak akan memiliki pegangan dalam menilai sesuai atau tidaknya suatu pekerjaan yang sedang dilakukan dengan kriteria yang ditetapkan. Dengan umpan balik anggaran maka dapat menimbulkan motivasi untuk mencapai prestasi yang tinggi.
Universitas Sumatera Utara
2.1.4 Pengertian dan Fungsi Anggaran 2.1.4.1 Pengertian Anggaran Penganggaran ialah proses ungkapan keuangan dari program kerja untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Tunggal, 1995:1). Dalam proses penyusunan serta penggunaannya, anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi antar bagian yang mendorong adanya komunikasi dan kesatuan tindakan. Anggaran juga didefenisikan sebagai suatu rencana tindakan (plan of action) yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi perusahaan pada masa mendatang dalam hubungannya dengan pendapatan, arus kas, posisi keuangan dan rencana-rencana lainnya yang relevan dengan hal-hal tersebut. Istilah penganggaran (budgeting) sudah tidak asing lagi bagi mereka yang biasa berkecimpung dalam organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Sebagai bagian dari fungsi perencanaan, sebagian besar organisasi modern sudah terbiasa melakukan perencanaan, termasuk perencanaan keuangan (anggaran). Saat ini, organisasi pemerintahan memberikan perhatian yang semakin besar dalam bidang penganggaran. Selain itu, minat publik semakin meningkat pula pada proses pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah daerah semenjak berlangsungnya era otonomi daerah. Dengan kondisi ini pemahaman pada konsep anggaran daerah (APBD) semakin menjadi kebutuhan. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran banyak dikaitkan dengan bagaimana
Universitas Sumatera Utara
arah dan alokasi APBD dibuat serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005, “anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode” (Nordiawan, 2006:11). Sumber lain menyebutkan, “anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis” (Rudianto, 2009: 3). Menurut Bastian (2006:163) anggaran adalah pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Menurut Freeman (2003) dalam Nordiawan (2006:48) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Dari pengertian pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran adalah berisi rencana – rencana kerja organisasi di masa mendatang dan perkiraan penerimaan dan pengeluaran terjadi dalam satu periode mendatang.
Universitas Sumatera Utara
2.1.4.2 Fungsi Anggaran Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama menurut Rudianto (2009:5) antara lain sebagai: alat perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengendalian. 1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan Anggaran sebagai alat perencanaan di dalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai organisasi di masa mendatang, dan dalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, jangka pendek, sasaran yang ingin di capai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. 2) Anggaran sebagai Alat Pengorganisasian Anggaran sebagai alat pengorganisasian berfungsi untuk sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai organisasi dimasa depan telah ditetapkan, maka organisasi harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan tersebut. 3) Anggaran sebagai Alat Menggerakkan Anggaran sebagai alat menggerakkan berfungsi untuk sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki organisasi tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Universitas Sumatera Utara
4) Anggaran sebagai Alat Pengendalian Anggaran sebagai alat pengendalian digunakan untuk berkaitan erat dengan upaya untuk menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja dengan efisien dan efektif. Menurut Nordiawan (2006 :48) beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik antara lain sebagai: alat perencanaan, pengendalian, kebijakan, politik, koordinasi dan komunikasi, penilai kinerja, serta komunikasi. 1) Anggaran sebagai alat perencanaan Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat. 2) Anggaran sebagai alat pengendalian Dengan adanya anggaran organisasi sektor public dapat menghindari
adanya
pengeluaran
yang
terlalu
besar
(overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending). 3) Anggaran sebagai alat kebijkan Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Contohnya adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, apakah melakukan kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya pengeluaran yang direncanakan.
Universitas Sumatera Utara
4) Anggaran sebagai alat politik Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. 5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi Melalui dokumen anggaran komprehensif sebuah bagian unit atau kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian / unit kerja lainnya. 6) Anggaran sebagai alat penilai kinerja Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktifitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. 7) Anggaran sebagai alat komunikasi Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.
Universitas Sumatera Utara
Menurut
Yuwono,
Indrajaya,
dan
Hariyandi
(2005:30)
penganggaran memiliki fungsi perencanaan, fungsi koordinasi dan komunikasi, fungsi motivasi, fungsi pengendalian dan evaluasi dan fungsi pembelajaran. Dalam fungsi perencanaan, penganggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan dalam aspek keuangan. Dengan demikian, manajemen dilatih untuk terbiasa dalam simulasi dan analisis
aspek
keuangan.
Fungsi
koordinasi
dan
komunikasi
mengomunikasikan rencana organisasi kepada setiap karyawan dan tindakan berbagai unit dalam organisasi agar dapat bekerja secara bersama dan serentak ke arah pencapaian tujuan. Koordinasi menjadi penting, mengingat bahwa setiap individu di dalam organisasi mungkin mempunyai kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap tujuan organisasi. Fungsi motivasi anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Memotivasi para pelaksana dapat
didorong dengan pemberian insentif dalam bentuk uang,
penghargaan, dan sebagainya kepada mereka yang mencapai prestasi. Fungsi pengendalian dan evaluasi anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para jajaran manajemen yang ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran tersebut. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan laju organisasi selalu dalam track-nya. Cara sederhana yang bisa dilakukan yakni dengan membandingkan secara kontinu antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan
Universitas Sumatera Utara
yang timbul. Penyimpangan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan masa yang akan datang dan fungsi pembelajaran anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer
mengenal
bagaimana
bekerja
secara
rinci
pada
pusat
pertanggungjawaban yang dipimpinnya sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. 2.1.5 Jenis-Jenis Anggaran Menurut Nordiawan (2006:50) jenis anggaran sektor publik terbagi lima berdasarkan jenis aktiva yaitu anggaran operasional dan anggaran modal, berdasarkan status hukumnya anggaran tentatif dan anggaran enacted, berdasarkan pemerintahan, kekayaan negara/dana anggaran dana umum dan anggaran dana khusus, anggaran tetap dan anggaran fleksibel, berdasarkan penyusunnya anggaran eksekutif dan anggaran legislatif. 1. Anggaran Operasional dan Anggaran Modal Anggaran operasional adalah digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari (waktu satu tahun), sedangkan anggaran modal adalah menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. 2. Anggaran Tentatif dan Anggaran Enacted Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang di picu oleh hal-hal yang tidak di rencanakan sebelumnya, sedangkan anggaran enacted adalah anggaran yang di rencanakan kemudian di bahas dan di setujui oleh lembaga legislatif. 3. Anggaran Dana Umum dan Anggaran Dana Khusus Anggaran dana umum adalah di gunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari- hari, sedangkan anggaran dana khusus adalah di cadangkan atau dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu. 4. Anggaran Tetap dan Anggaran Fleksibel Anggaran tetap adalah apropriasi belanja sudah di tentukan jumlahnya di awal tahun anggaran, jumlah tersebut tidak boleh di lampauin meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang di lakukan, sedangkan anggaran fleksibel adalah harga barang atau jasa per unit telah di tetapkan namun jumlah anggaran keseluruhan akan berfluktuasi berpengaruh pada banyaknya kegiatan yang di lakukan.
Universitas Sumatera Utara
5. Anggaran Eksekutif dan Anggaran Legislatif Anggaran eksekutif adalah anggaran yang di susun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah, sedangkan anggaran legislatif adalah anggaran yang di susun oleh lembaga legislatif tanpa keterlibatan pihak eksekutif. 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian ini mendapat ide dan pengetahuan dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1 Peneliti Variabel Peneliti Agus Andi Variabel Independen: Setiawan Umpan Balik dan (2010) Kejelasan Sasaran Anggaran Variabel Dependen: Kinerja Manajerial
Hasil Penelitian 1. Terdapat pengaruh positif umpan balik anggaran terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 2. Kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.
Dimas Baifulis Wicaksono (2009)
Variabel Independen: Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Kesulitan Tujuan Anggaran Variabel Dependen: Kinerja Manajerial
Ilham Rajasa Nasution (2006)
Variabel Independen: Partisipasi Anggaran dan Motivasi Pegawai Variabel Dependen: Kinerja Manajerial
1. Ada pengaruh antara variabel partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur daerah. 2. Ada pengaruh yang sangat berarti variabel kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja aparatur daerah. 3. Ada pengaruh yang sangat berarti umpan balik anggaran terhadap kinerja aparatur daerah. 4. Ada pengaruh yang sangat berarti evaluasi anggaran terhadap kinerja aparatur daerah. 5. Ada pengaruh yang sangat berarti kesulitan tujuan anggaran terhadap kinerja aparatur daerah. 1. Partisipasi anggaran berpengaruh negatif dengan kinerja manajerial. 2. Motivasi anggaran berpengaruh positif dengan kinerja manajerial.
Universitas Sumatera Utara
Peneliti Setiawan (2010) melakukan studi empiris pada Pejabat Eselon III dan IV di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menghubungkan dua variabel independen yaitu umpan balik dan kejelasan sasaran anggaran dengan satu variabel dependennya kinerja manajerial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umpan balik anggaran dan kinerja manajerial secara langsung dan terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap hubungan antara umpan balik anggaran dan kinerja manajerial. Wicaksono (2009) melakukan penelitian pada Aparat Pemerintah di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan dan variabel dependen kinerja manajerial. Teknik pengambilan sampelnya dengan cara Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu tidak hanya pada lamanya responden aparatur pemerintah daerah Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparatur daerah. Nasution (2006) melakukan penelitian pada pegawai SKPD Pemerintah Kota Binjai. Penelitian ini menghubungkan dua variabel independennya yaitu partisipasi anggaran dan motivasi pegawai dengan satu variabel dependennya kinerja manajerial, bahwa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh negatif
Universitas Sumatera Utara
terhadap kinerja manejerial sedangkan motivasi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja manejerial. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu Wicaksono (2009) yang menguji pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan terhadap kinerja manajerial. Perbedaan penelitian ini menggunakan lima variabel independen yang salah satunya mengenai umpan balik tujuan anggaran, oleh karena itu penelitian sebelumnya dilakukan pada 45 SKPD pada Pemko Binjai dengan menyerahkan kuesioner kepada 95 pegawai, peneliti ingin menguji ulang pengaruh umpan balik tujuan anggaran terhadap kinerja SKPD Provinsi Sumatera Utara, agar bisa melihat konsistensi hasil penelitian sebelumnya.
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis 2.3.1 Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari kejadian teori yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis dan merupakan tempat penelitian serta merumuskan hipotesis dan merupakan tempat peneliti memberikan penjelasan tentang halhal yang berhubungan dengan variabel ataupun masalah yang ada dalam penelitian.
Universitas Sumatera Utara
Penelitian ini merupakan suatu kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori umpan balik anggaran menggambarkan seberapa jauh tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab tercapai Kenis (1979) dalam Suyanto (2011:2) dan kajian penelitian yang mendahuluinya. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta satu variabel independen yaitu umpan balik anggaran. Berikut ini gambar kerangka konseptual dari penelitian yang saya lakukan.
UMPAN BALIK TUJUAN
KINERJA SKPD
ANGGARAN
PEMPROVSU
(X)
(Y)
Gambar 2.1 Kerangka konseptual penelitian Secara teoritis umpan balik anggaran dimaksud adalah
berkenaan
dengan sejauh mana sasaran anggaran telah tercapai. Umpan balik merupakan variabel motivasi yang penting untuk diketahui para anggota organisasi. Jika anggota organisasi tidak mengetahui hasil dari usahanya, berarti mereka tidak punya dasar untuk menentukan usahanya sukses atua gagal. Dengan demikian tidak akan mendorong anggota organisasi untuk meningkatkan prestasinya. Kemungkinan lain para anggota organisasi akan merasa tidak puas (Dalimunthe dan Siregar, 1994:79). Adanya umpan balik anggaran mempunyai pengaruh yang kuat terhadap prestasi kerja, mengatur perilaku, dan kepuasan kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah
Universitas Sumatera Utara
dilakukan sebelumnya bahwa umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap prestasi kerja dan kepuasan kerja. Dengan demikian, kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Y) itu sendiri dapat dipengaruhi oleh umpan balik tujuan anggaran (X), dan dari alasan-alasan logis bahwa umpan balik anggaran adalah dimana tujuan anggaran tersebut harus disampaikan dan dianalisis hasil kerjanya oleh pihak yang bertindak terhadap pencapaian tujuan anggaran. Tanpa adanya umpan balik akan sulit bagi manajer untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasinya, sebab manajer tidak tahu sudah sampai sejauh mana hasil kerjanya. Dengan umpan balik manajer pusat pertanggungjawaban
dapat
menganalisis
hasil
kerjanya
dengan
membandingkan realisasi dengan anggaran. Dengan umpan balik manajer dapat mengetahui kemajuan kerjanya. Bagi manajer pusat, umpan balik merupakan pengakuan atas prestasinya, tanpa pengakuan akan menyebabkan ketidakpuasan bagi atasan.
2.3.2 Hipotesis Penelitian Hipotesis menurut Sugiyono (2004:51) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan hipotesis yaitu umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
