- 35 -
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang ditegaskan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD Tahun Anggaran 2017 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, berpedoman kepada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 – A tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017. APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta menerapkan prinsip pengelolaan keuangan berbasis akrual, sehingga pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual. Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar perangkat daerah guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (pengganggaran terpadu/unified budgeting). Oleh karena itu, kebijakan APBD Kota Surakarta diarahkan sebagai berikut: A. Pendapatan Daerah 1. Pendapatan Asli Daerah a. Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah dalam rangka bagi hasil; b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dengan berpedoman pada:
- 36 -
1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; dan 5) Perda lain yang terkait. c. Guna meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu diefektifkan penerapan peraturan daerah yang sudah ada serta peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah; d. Pendapatan BLUD diasumsikan sesuai Rencana Bisnis Anggaran dan dikelola langsung oleh BLUD untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran, kecuali hibah terikat diperlakukan sesuai peruntukkannya. 2. Dana Perimbangan Mengingat alokasi definitif dana perimbangan belum diperoleh, maka kebijakan alokasi dana perimbangan sebagai berikut: a. Rencana Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama dengan penerimaan Tahun Anggaran 2016; b. Rencana alokasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diasumsikan sama dengan penerimaan Tahun Anggaran 2016; Selanjutnya hal tersebut di atas akan disesuaikan setelah diterbitkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diasumsikan sama dengan penerimaan Tahun Anggaran 2016. B. Belanja Daerah 1. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung direncanakan seefisien mungkin guna mencukupi kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat: a. Belanja Pegawai 1) Gaji dan tunjangan pegawai dihitung berdasarkan realisasi pembayaran gaji bulan Agustus 2016 dikalikan 13 dan accres 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi serta
- 37 -
2)
3)
4)
5)
6)
7)
tambahan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali Gaji Pokok dengan mempertimbangkan formasi pegawai mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta; Penganggaran belanja Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya; Penganggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Tambahan penghasilan PNS berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta serta dihitung berdasarkan jumlah PNS dan CPNS yang ada ditambah maksimum accres 2,5%, mengantisipasi adanya kenaikan pangkat dan penambahan jumlah pegawai/mutasi, dengan mempertimbangkan formasi pegawai mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta; Pemberian insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah diberikan berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3-S Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Penganggaran penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada Peraturan
- 38 -
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. b. Belanja Bunga Belanja bunga diutamakan untuk pembayaran bunga utang yang jatuh tempo pada tahun 2017, termasuk tunggakan tahun-tahun sebelumnya beserta biaya administrasi dan dendadendanya. c. Belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan 1) Belanja subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk/jasa yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 2) Belanja hibah dan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta tentang Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Usulan Hibah diajukan antara bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2016 untuk pembahasan tahun anggaran 2017; 3) Hibah diberikan dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, lembaga/badan dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Hibah Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta kepada SD/MI Swasta dan MIN, SMP/MTs Swasta dan MTsN, SDLB, SMPLB dan SMALB; 5) Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial; 6) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
- 39 -
2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19-A Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta; 7) Penganggaran bantuan beasiswa jenjang Sekolah SMA/SMK melalui bantuan sosial; 8) Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. d. Belanja tidak terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2016. Belanja tidak terduga dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Adapun kriteria tidak biasa sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah; 2) Bencana Alam; 3) Bencana Sosial; 4) Kebutuhan mendesak lainnya. 2. Belanja Langsung a. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal; b. Penggunaan DBHCHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur;
- 40 -
c. Penyusunan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Keputusan Walikota Surakarta Nomor 010/75.2/1/2016 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2017; d. Dalam merancang anggaran kegiatan memperhatikan rencana pola pelaksanaannya, yaitu dengan swakelola atau kontraktual (pengadaan barang/jasa, kontruksi, dan konsultansi), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Dalam hal proses pengadaan barang/jasa memperhitungkan biaya untuk proses pengadaan dan biaya-biaya pendukung lainnya, seperti honor, biaya penggandaan, dan lain sebagainya secara efisien; 2) Proses lelang dilaksanakan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa; 3) Dalam perencanaan kegiatan pembangunan fisik juga memperhitungkan: a) biaya perencanaan (konsultan perencana atau tim perencana (in house)); b) biaya pengawasan (konsultan pengawas dan/atau direksi lapangan serta Pengelola Teknis Kegiatan (PTK)); c) biaya proses penghapusan dan penjualan aset; d) biaya proses pemindahan sementara dan/atau biaya pengosongan lahan; e) Biaya sewa kantor sementara (bila ada rencana pembangunan gedung kantor) 4) Paket-paket pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa memperhatikan nilai paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. e. Kebijakan Pembayaran Kegiatan Pembayaran kegiatan/proyek fisik ditempuh melalui pembayaran penuh dan progress pekerjaan. f. Kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria sekurangkurangnya: 1) Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. g. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
- 41 -
28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT, diarahkan untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal sebesar 50% serta program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah sebesar 50%; e. Belanja pegawai 1) Pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD tersebut dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan serta memperhatikan pemberian Tambahan penghasilan yang berpedoman pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016; 2) Pembayaran Upah bagi THL dan Pekerja Harian Lepas/Tidak Organik di Jajaran Pemerintah Kota Surakarta disesuaikan menjadi upah bagi Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) di Pemerintah Kota Surakarta berpedoman pada Keputusan Walikota tentang Kebutuhan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. f. Belanja Barang dan Jasa 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan tidak menambah nilai aset/modal; 2) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Jumlah Pegawai dan Volume Pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun 2016; 3) Pengadaan barang yang dialokasikan pada belanja barang dan jasa adalah pengadaan barang yang mempunyai nilai satuan barang/unit kurang dari Rp. 1.000.000,- serta pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang mempunyai nilai kurang dari Rp. 10.000.000,-. Dikecualikan untuk pengeluaran belanja tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian tetap dialokasikan pada belanja modal; 4) Pelayanan jasa yang dilaksanakan secara outsourcing dikriteriakan sebagai jasa dari pihak ketiga, dihitung untuk
- 42 -
kebutuhan 12 bulan dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) di antaranya: a) Jasa kebersihan/cleaning service; b) Jasa keamanan; c) Jasa Penyedia makanan/catering. 5) Penyediaan jasa tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi dari PNS, THL, maupun outsourcing, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan/operasional perangkat daerah berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Alokasi anggaran belanja tersebut pada belanja barang dan jasa meliputi: a) Petugas Sampah; b) Petugas Pengemudi; c) Jasa Pertukangan; d) Jasa dengan keahlian khusus (tenaga listrik, tenaga kesehatan, dan tenaga Teknologi Informasi/Komputer (IT), pekerja seni pada wayang orang Sriwedari, petugas informasi pada Tourism Information Centre (TIC), dll); e) Jasa tenaga pramusaji; f) Jasa tenaga laundry; g) Petugas/Jasa Caraka; h) Petugas Kebersihan (perorangan); i) Petugas Keamanan (perorangan). 6) Biaya pendukung proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memperoleh barang habis pakai/jasa/pemeliharaan tidak dikapitalisasi pada nilai belanja tersebut; 7) Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan untuk mempertahankan standar pelayanan dan usia pakai sarana dan prasarana yang dioperasikan atau telah dibangun; 8) Biaya rehabilitasi atas bangunan yang bukan milik pemerintah daerah dialokasikan pada belanja pemeliharaan; 9) Sejalan dengan amanat pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana kendaraan bermotor milik pemerintah daerah ditetapkan sebagai objek pajak daerah (PKB dan BBN-KB), biaya beban pajak kendaraan dinas termasuk beban pajak untuk pengadaan kendaraan dinas baru; 10) Belanja Perjalanan Dinas direncanakan seefisien mungkin dengan melakukan pengendalian perjalanan dinas. Sedangkan perjalanan dinas dalam rangka studi banding/kunjungan kerja agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif;
- 43 -
11) Perangkat daerah dapat menganggarkan perjalanan dinas dalam program/kegiatan sepanjang perjalanan dinas dimaksud, mempengaruhi target capaian outcome kegiatan, sebagai bagian dari sarana berfungsinya output; 12) Pelaksanaan biaya perjalanan dinas menerapkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) berpedoman pada Standarisasi Satuan Harga Tahun Anggaran 2017; 13) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil non PNS (seperti staf khusus, murid teladan, kelompok masyarakat, pengrajin UMKM) dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran dan pelaksanaannya mengacu pada Standarisasi Satuan Harga Tahun Anggaran 2017. 14) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi; 15) Pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap/gedung) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja tersebut dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan. Ketentuan tentang hibah barang/jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga. g. Belanja Modal 1) Alokasi Belanja Modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal; 3) Anggaran belanja modal adalah sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan (dikapitalisasi); 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset
- 44 -
tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi yang meliputi: a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,-; b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,-; c) Nilai satuan minimum aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. 5) Biaya yang dikapitalisasi dalam nilai belanja modal tersebut, antara lain: a) Honor panitia/pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang/jasa (PA, KPA, PPK, PTK, PPHP, direksi lapangan, tim teknis khusus); b) Biaya persiapan tempat, seperti biaya ganti rugi/pindah bongkar hunian, biaya pengurukan/perataan tanah, biaya pensertifikatan tanah; c) Biaya pemasangan; d) Biaya konsultan perencana dan konsultan pengawas; e) Biaya ATK, pengumuman lelang, penggandaan dan makan minum rapat. Sedangkan Biaya yang tidak dapat dikapitalisasi: a) Biaya peresmian; b) Biaya pemindahan kantor sementara; c) Biaya penghapusan asset; d) Biaya perjalanan dinas dalam rangka proses pengadaan; e) Honor tim Survey, sosialisasi, teknis dan administrasi; f) Biaya dokumentasi; g) Biaya sewa tempat sementara; 6) Penganggaran pengadaan barang modal dan pemeliharaan barang menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 7) Pengusulan kebutuhan barang pada masing-masing perangkat daerah harus sesuai standar sarana dan sarana kerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah beserta perubahan-perubahannya;
- 45 -
8) Penganggaran pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 9) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum berpedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD; 10) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan non operasional. Biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sedangkan biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi; 11) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume dan kegiatan pelayanan, dimana fleksibilitas tersebut merupakan pengeluaran yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif. C. Pembiayaan Daerah Secara rinci kebijakan pembiayaan Kota Surakarta tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) diasumsikan kelebihan realisasi pendapatan tahun 2016, sisa pagu pengadaan barang/jasa, kegiatan/proyek yang tidak dapat terserap anggarannya serta saldo kas pada BLUD; 2. Pengeluaran Pembiayaan a. Penyertaan modal kepada perusahaan daerah dialokasikan berpedoman pada peraturan daerah berdasarkan perencanaan investasi daerah sesuai permendagri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; b. Pembayaran utang pokok diprioritaskan pada pembayaran utang pokok yang jatuh tempo pada tahun 2017 serta tunggakan tahun-tahun sebelumnya.
