BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Provinsi Kalimantan Utara

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1.

Pendapatan Daerah

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di daerah terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer melalui upaya perbaikan regulasi. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan

bertambahnya

kebutuhan

pendanaan

dalam

rangka

pengurangan

kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Pendapatan daerah merupakan komponen yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan penerimaan hibah hanya mengambil porsi yang sangat kecil karena sangat tergantung pada komitmen dan jenis kegiatan yang ditargetkan oleh pemberi hibah. Di sisi Pendapatan Asli Daerah, penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran penerimaan bukan pajak yang rentan terhadap kondisi ekonomi global. Namun demikian, Pemerintah masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDRB (tax ratio) yang cenderung fluktuatif. Dalam RAPBD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017, kontribusi penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai 12,18 persen dari target pendapatan daerah. Kondisi ini cenderung menurun dibanding dua tahun sebelumnya. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap target pendapatan daerah secara keseluruhan.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 IV-1

Provinsi Kalimantan Utara 4.1.1.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2017

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab

untuk

sebesar-besarnya

kemakmuran

rakyat

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut: 1.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2.

Penganggaran

pendapatan

daerah

yang

bersumber

dari

PAD

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1)

Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah: a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah provinsi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi


Provinsi Kalimantan Utara terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Untuk itu, pemerintah daerah melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak

daerah

dan

retribusi

daerah.

Dalam

rangka

mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak

daerah dan retribusi daerah

daerah dan retribusi daerah serta

pengawasan penyetorannya. c. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan

pada

kabupaten/kota,

dialokasikan

untuk

mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan

moda

dan

sarana

transportasi

umum

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. d. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. e. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2)

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah: a. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana


Provinsi Kalimantan Utara Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya. b. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

Tabel 4.1 Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Kode 4.1 4.1.1 4.1.1.01 4.1.1.03 4.1.1.05 4.1.1.06 4.1.1.07 4.1.2 4.1.4 4.1.4.02 4.1.4.03 4.1.4.14

3.

Uraian PAD PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah PKB BBNKB PBBKB Pajak Air Permukaan Pajak Rokok Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Lain-Lain PAD Yang Sah Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposito Pendapatan BLUD

Alokasi (Rp) 419,868,015,909.00 293,334,558,388.00 65,159,038,013.00 81,348,954,375.00 111,000,000,000.00 658,500,000.00 35,168,066,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 126,393,457,521.00 3,225,000,000.00 6,500,000,000.00 116,668,457,521.00

Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1)

Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH): a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan informasi yang dirilis resmi pada website


Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Keuangan, Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Utara

mendapat

alokasi

DBH

Pajak

sebesar

Rp.73,360,332,000.00 yang terdiri dari: - DBH

dari

Pajak

Bumi

dan

Bangunan

sebesar

Rp.45,146,664,000.00 - DBH

dari

Penghasilan

orang

pribadi

sebesar

Rp.

28,213,668,000.00 b. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi,

dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017. Tahun 2017 Provinsi Kaltara memperoleh alokasi DBH-SDA sebesar Rp. 255,934,817,000.00 dengan rincian sebagai berikut: -

DBH-SDA Minerba sebesar Rp.89,726,390,000.00

-

DBH-SDA Migas sebesar Rp.11,401,079,000.00

-

DBH-SDA Kehutanan sebesar Rp.154,807,348,000.00 Pendapatan

yang

berasal

dari

DBH-Migas

wajib

dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarannya adalah 0,5% (nol koma lima perseratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

2)

Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU): Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN Tahun Anggaran 2017. Target pendapatan DAU Tahun 2017 mengalami peningkatan dari target pendapatan DAU dalam APBD-P tahun 2016. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapat alokasi DAU tahun 2017 sebesar Rp. 1,163,384,773,000.00 (Satu


Provinsi Kalimantan Utara Triliun Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

3)

Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK): DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Alokasi

DAK

Tahun

Anggaran

2017.

Dimana

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapat alokasi sebesar Rp. 308.016.815.000,- (DH)

3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1)

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017.

2)

Penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017 dialokasikan sesuai dengan

Peraturan

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017. 3)

Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017.

4)

Pendapatan Pemerintah Provinsi yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masingmasing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

5)

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.


Provinsi Kalimantan Utara 6)

Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

7)

Untuk

kepastian

pendapatan

hibah

yang

bersumber

dari

pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. 8)

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

9)

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

10) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. 11) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok LainKebijakan Umum APBD Tahun 2017 IV-7

Provinsi Kalimantan Utara lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat dengan memperhatikan Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

4.1.2.

Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam RAPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017, target pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.2 Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017 Kode Uraian Pendapatan 4.2 DANA PERIMBANGAN 4.2.1 Dana Bagi Hasil 4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak 4.2.1.01.01 PBB 4.2.1.01.03 PPH 4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak 4.2.1.02.01 Kehutanan 4.2.1.02.08 Migas 4.2.1.02.11 Minerba 4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK Fisik 4.2.3.01 DAK Reguler Bidang Pendidikan Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Bidang Pelayanan Kesehatan Kefarmasian 4.2.3.01.02 Bidang Kelautan dan Perikanan 4.2.3.xx DAK Penugasan Bidang Pendidikan SMK Bidang Jalan Bidang Irigasi Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah 4.2.3.02 DAK Non Fisik 4.2.3.02.01 BOS Tunjangan Profesi Guru Tambahan Penghasilan Guru Tunjangan Khusus Guru

Alokasi (Rp) 1,800,696,737,000.00 329,295,149,000.00 73,360,332,000.00 45,146,664,000.00 28,213,668,000.00 255,934,817,000.00 54,807,348,000.00 1,401,079,000.00 89,726,390,000.00 1,163,384,773,000.00 308,016,815,000.00 144,746,621,000.00 76,116,080,000.00 8,360,357,000.00 58,280,485,000.00 9,475,238,000.00 68,630,541,000.00 27,049,173,000.00 32,089,155,000.00 5,831,950,000.00 3,660,263,000.00 163,270,194,000.00 133,463,000,000.00 24,549,755,000.00 1,320,000,000.00 36,636,000.00


Provinsi Kalimantan Utara Kode 4.2.3.02.03

Uraian Pendapatan

Alokasi (Rp) 2,500,000,000.00 1,400,803,000.00 114,588,229,671.00 969,480,000.00 295,200,000.00 674,280,000.00 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 106,118,749,671.00 106,118,749,671.00 12,648,036,231.00 93,470,713,440.00

Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.1 Pendapatan Hibah 4.3.1.03 Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri 4.3.1.06 Sumbangan Pihak Ketiga (Dealer Kendaraan Bermotor) 4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4.3.4.01 Dana Penyesuaian 4.3.4.01.01 Dana Penyesuaian Reward 4.3.6 Pendapatan Kurang Salur 4.3.6.01 Pendapatan Kurang Salur Dana Perimbangan 4.3.6.01.02 Kurang Salur DAU 2015 4.3.6.01.03 Kurang Salur DAU 2016

4.1.3.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Pemerintah

daerah

menyadari

sepenuhnya,

bahwa

pendanaan

pembangunan daerah selama ini sebagian besar bersumber dari Dana Perimbangan

disebabkan

belum

optimalnya

pelayananan

kepada

masyarakat sehingga mengakibatkan obyek retribusi dan pajak daerah juga rendah. Dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan daerah yang terus meningkat dengan kondisi pendanaan yang masih terbatas, maka terhadap seluruh komponen pendapatan daerah perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencapai target terutama untuk rencana dalam APBD Tahun 2017 melalui: 1.

Perluasan basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar

pajak

baru/potensial

dan

jumlah

pembayar

pajak,

memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan; 2.

Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan

Daerah

dan

peningkatan

SDM

yang

melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi; 3.

Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;


Provinsi Kalimantan Utara 4.

Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan

memperbaiki

penyederhanaan

prosedur

administrasi

administrasi

pajak,

pajak

meningkatkan

melalui efisiensi

pemungutan dari setiap jenis pemungutan; 5.

Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan

6.

Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah: 1.

Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;

2.

Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;

3.

Meningkatkan

koordinasi

dengan

Pemerintah

Pusat

dan

Kabupaten/Kota. Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara antara lain: 1.

Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD melalui: a. Penataan

kelembagaan,

penyempurnaan

dasar

hukum

pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan; b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; c. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; d. Mengembangkan penerapan standar operasional prosedur disetiap kantor pelayanan; e. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan

Daerah

dalam

upaya

peningkatan

kesadaran

masyarakat;



Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan: a. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil. c.

Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;

d. Peningkatan

koordinasi

dengan

Pemerintah

Pusat

untuk

mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

4.2.

Belanja Daerah

Pengalokasian Belanja Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

4.2.1.

Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Kebijakan

pemerintah

daerah

terhadap

belanja

daerah

Tahun

Anggaran 2017 adalah sebagai berikut : 1.

Belanja

daerah

pelayanan

dasar

diprioritaskan yakni

kepada

pemenuhan

infrastruktur

pendidikan,

kesehatan,

infrastruktur

perhubungan, jalan dan jembatan serta infrastruktur irigasi.



Belanja daerah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat seperti peningkatan layanan pendidikan, layanan kesehatan, perizinan usaha dan sebagainya.

3.

Prioritas belanja daerah selaras dengan RPJMD yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dengan prinsip money follow programs.

4.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 lebih mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan Belanja Langsung dari pada Belanja Tidak Langsung.

5.

Belanja daerah disusun secara proporsional dengan memperhatikan realisasi anggaran SKPD tahun 2016

6.

Membangun komunikasi dan koordinasi intensif kepada Pemerintah Pusat dan Kabupaten/kota dalam rangka penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan yang terintegrasi sehingga dicapai sasaran

prioritas

pembangunan

daerah

yang

selaras

dengan

pembangunan nasional.

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2017, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.

Program dan kegiatan didasarkan pada kebutuhan riil sehingga rencana alokasi belanja dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan.

2.

Kegiatan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Demikian juga halnya honorarium bagi PNSD dibatasi frekuensinya dan kewajaran beban tugas, dan sesuai standar yang ditetapkan.



Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan daya serap anggaran, maka dalam anggaran Tahun 2017 tidak diberlakukan istilah anggaran luncuran.

4.2.2.

Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 1.

Belanja Pegawai Kebijakan Belanja Pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1)

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.

2)

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2017 dan pegawai pindahan daerah.

3)

Penganggaran belanja pegawai untuk penambahan struktur organisasi baru.

4)

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai

dengan

memperhitungkan

acress

yang

besarnya

maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. 5)

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016


Provinsi Kalimantan Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 6)

Terkait

dengan

hal tersebut,

penyediaan

anggaran

untuk

pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. 7)

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian

bagi

PNSD

dibebankan

pada

APBD

dengan

mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. 8)

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan

dan

Anggota

DPRD,

dibebankan

pada

APBD

disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9)

Penganggaran

Tambahan

memperhatikan

kemampuan

Penghasilan keuangan

PNSD daerah

harus dengan

persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 10) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 11) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 IV-14

Provinsi Kalimantan Utara melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. 2.

Belanja Bunga Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga

utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki pinjaman kepada pihak lain. 3.

Belanja Subsidi Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada

perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau

oleh

masyarakat

yang

daya

belinya

terbatas.

Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu diaudit

sesuai

dengan

ketentuan

pemeriksaan

pengelolaan

dan

tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 4.

Belanja Hibah Penganggaran

mempedomani

belanja

Peraturan

hibah

Kepala

yang

Daerah

bersumber yang

dari

APBD

disesuaikan

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 sebagaimana diubah Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 IV-15

Provinsi Kalimantan Utara dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Penerima hibah berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur yang akan ditetapkan kemudian. 5.

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan secara selektif, tidak mengikat

dan dengan jumlah yang terbatas, akan diberikan bantuan dalam rangka meningkatkan

kualitas

kehidupan

sosial

ekonomi

kelompok/anggota

masyarakat. Penganggaran belanja bansos yang bersumber dari APBD mempedomani

Peraturan

Kepala

Daerah

yang

disesuaikan

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 6.

Belanja Bagi Hasil Pajak Penganggaran dana bagi hasil harus memperhitungkan rencana

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran 2015, sedangkan pelampauan target tahun 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kab/kota ditampung dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA. 7.

Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota yang

bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan variable pendapatan daerah, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. 8.

Belanja Tidak Terduga Belanja

tidak

terduga

dianggarkan

secara

rasional

dengan

mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan estimasi kegiatankegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 IV-16

Provinsi Kalimantan Utara pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi

berulang,

seperti

kebutuhan

tanggap

darurat

bencana,

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 4.2.3.

Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah Penyusunan KUA tahun 2017 merupakan wujud implementasi perencanaan anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan tahunan. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah tahun 2017 diharapkan mampu mengusung tema pembangunan yang digaungkan sejak penyelenggaraan musrenbang RKPD dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 sebagaimana amanat RPJMD adalah sebagai berikut: Tabel 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara

Misi 1 “Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri” No 1.

Sasaran

Strategi Arah kebijakan Tujuan 1: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Berkurangnya kemiskinan Peningkatan pemberdayaan Menciptakan pemberdayaan usaha masyarakat berpenghamasyarakat ekonomi masyarakat miskin silan rendah Mengembangkan usaha pertanian masyarakat miskin Mewujudkan koperasi yang berkualitas Mengembangkan wilayah transmigrasi yang produktif Menciptakan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal Mengembangkan hutan kemasyarakatan berbasis hasil hutan non kayu Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari Mengembangkan manajemen usaha bagi perempuan


Provinsi Kalimantan Utara Misi 1 “Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri” No

2.

Sasaran

Strategi Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin

Arah kebijakan Meningkatkan kualitas dan memeratakan jumlah sarana sosial Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatkan pemberdayaan sosial dan kapasitas hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan para penyandang cacat dan trauma Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan anak terlantar Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan eks. penyandang penyakit sosial Peningkatan perluasan lapangan Memperluas penyebaran informasi kerja lapangan kerja Memfasilitasi pencari kerja dan penyedia kerja dengan penekanan pada penduduk lokal Peningkatan investasi dan Menciptakan iklim investasi yang teknologi kondusif dan menerapkan teknologi pengembangan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja Peningkatan kualitas ketrampilan Meningkatkan sistem peningkatan masyarakat ketrampilan dan sarana pelatihan ketenagakerjaan Mengembangkan jiwa kewirausahaan generasi muda melalui pelatihan kewirausahaan dan industri Tujuan 2: Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan Meningkatnya Peningkatan infrastruktur fisik Meningkatkan jaringan irigasi pertumbuhan ekonomi pertanian dengan memperhatikan Peningkatan ketersediaan sarana Meningkatkan ketersediaan sarana ekonomi hijau (green produksi pertanian produksi pertanian economy) Mengembangkan teknologi pertanian Mengembangkan pola integrated farming Peningkatan kuantitas dan Meningkatkan kuantitas aparatur sipil kualitas SDM pertanian negara di bidang pertanian Peningkatan pengelolaan dan Mengembangkan kelembagaan desa kelembagaan perekonomian dan pertanian rakyat Mengembangkan pemasaran produk pertanian Peningkatan pengelolaan Meningkatkan kualitas pelaku usaha perikanan budidaya dan perikanan pasca panen (off-farm) perikanan tangkap Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap Peningkatan pengelolaan pesisir, Meningkatkan potensi dan budaya pulau-pulau kecil dan pengawasan masyarakat pesisir sumberdaya kelautan dan Meningkatkan pembinaan dan fasilitas perikanan untuk pengawasan pesisir Peningkatan daya tarik pariwisata Meningkatkan kualitas ODTW secara terpadu dan berkelanjutan Peningkatan kualitas SDM dan Meningkatkan fungsi dan peran SDM kelembagaan kepariwisataan dan kelembagaan kepariwisataan



Sasaran

Strategi Pengembangan sistem informasi manajemen dan pemasaran pariwisata Peningkatan produksi pertambangan Peningkatan kualitas hasil pertambangan Peningkatkan SDM pertambangan Peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan Peningkatan teknologi pengembangan ekonomi yang berdaya saing

3.

Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi utama wilayah

Pengendalian sistem penataaan ruang wilayah yang terintegrasi

Pengembangan sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara

Pembangunan infrastruktur dasar wilayah

4.

Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga

Penyediaan sarana prasarana fisik energi Peningkatan prasarana jalan dan transportasi internal provinsi dan antar negara

Arah kebijakan Mengembangkan sistem informasi, pasar dan pariwisata yang terpadu Meningkatnya informasi dan produksi pertambangan (batu bara dan sumber daya mineral) Meningkatkan sarana dan teknologi kualitas hasil produksi pertambangan Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertambangan Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan reklamasi pertambangan Menerapkan teknologi pengembangan ekonomi yang berdaya saing Mewujudkan perdagangan lokal yang optimal Menciptakan produk layak jual dan memenuhi standar Mewujudkan perencanaan tata ruang Mewujudkan pemanfaatan ruang Mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang Mewujudkan penyelenggaraan, pemanfaatan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau Membangun sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam rangka percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor dan Kawasan Industri Tanah Kuning (KIPI) Meningkatkan pengelolaan air bersih dan air baku Menyediakan sistem pengelolaan air minum dan air limbah Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana sarana dasar permukiman Meningkatkan sarana prasana dasar pendukung permukiman Mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan sehat Menyediakan areal pemakaman Mewujudkan kawasan bebas banjir dan prasarana pengaman abrasi pantai Meningkatkan kemampuan sumber daya energi Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan internal provinsi Meningkatkan pemasangan fasilitas dan rambu-rambu jalan Meningkatkan sarana penunjang keamanan dan keselamatan pengguna jalan Meningkatkan kemudahan aksesibilitas bagi pengguna transportasi massal



5.

6.

Sasaran

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Strategi Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa komunikasi dan informatika Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup

Arah kebijakan Meningkatkan pelayanan jasa dan jaringan komunikasi dan informatika

Meningkatkan peran serta SDM, kelembagaan, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup Meningkatkan efektivitas upaya pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup Mengembangkan mekanisme mitigasi perubahan iklim Mengendalikan pencemaran air, udara, tanah dan limbah tambang dengan meningkatkan ketaatan perusahaan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan Peningkatan pengelolaan sumber Meningkatkan industri pengolahan hasil daya kehutanan hutan kayu/non kayu skala kecil dan besar Meningkatkan tata kelola pengelola sumber daya kehutanan Tujuan 3: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia Meningkatnya kualitas Peningkatan akses masyarakat Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pendidikan masyarakat terhadap sarana dan prasarana pemerataan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang pendidikan menengah umum dan berkualitas kejuruan Peningkatan mutu tenaga Meningkatkan jumlah dan kompetensi pendidik dan kependidikan tenaga pendidik dan kependidikan Peningkatan proses pendidikan Memperkuat pelaksanaan kurikulum, yang berkualitas dan bebas penerapan SPM dan mengembangkan gratifikasi manajemen pendidikan yang bebas gratifikasi Peningkatan mutu pendidikan luar Meningkatkan kuantitas dan kualitas biasa di seluruh wilayah sarana dan prasarana pendidikan luar perkotaan, pedalaman, pesisir biasa dan perbatasan Peningkatan minat baca di Meningkatkan mutu perpustakaan seluruh wilayah perkotaan, daerah pedalaman, pesisir dan perbatasan Peningkatan pelestarian dan Meningkatkan pelestarian dan pemahaman serta apresiasi pemahaman nilai budaya sejarah, seni dan budaya daerah dalam memperkuat tradisi ketahanan keragaman Meningkatkan apresiasi terhadap seni sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Peningkatan aktifitas dan Mengembangkan potensi pemuda partisipasi pemuda dalam pelopor pembangunan pembangunan Meningkatkan mutu organisasi kepemudaan dan olahraga Pengembangan potensi dan minat Meningkatkan kemitraan dan peran olahraga pelajar dan masyarakat serta masyarakat, pemerintah dan swasta dalam memajukan bidang olahraga Peningkatan mutu kebijakan dan Meningkatkan mutu organisasi olahraga manajemen olahraga Peningkatan mutu fasilitas Meningkatkan mutu fasilitas penunjang



7.

Sasaran

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Strategi penunjang kebutuhan kegiatan pemuda dan olahraga di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasaraa kesehatan Peningkatan kualitas dan kuantitas proses pelayanan kesehatan Peningkatan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan keluarga berencana Pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga

Arah kebijakan kebutuhan kegiatan pemuda dan olahraga Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah kesehatan Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Meningkatkan inovasi program pelayanan kesehatan di seluruh daerah terutama di daerah perbatasan dan terpencil Meningkatkan jumlah dan kualitas keluarga ber-KB Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga Meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga

Misi 2 “Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai” No 1.

2.

3.

Sasaran

Strategi Arah kebijakan Tujuan 1: Menjaga kedaulatan negara Terjaganya keutuhan Peningkatan sistem penjagaan Meningkatkan cakupan PLB di NKRI kedaulatan negara perbatasan negara Membentuk desa sadar kedaulatan NKRI Meningkatkan kewaspadaan pelanggaran batas wilayah perbatasan dengan negara lain Penguatan implementasi Meningkatkan peran pemerintah kerjasama antar negara provinsi dalam forum kerjasama Sosial Ekonomi Malindo dan BIMP-EAGA Peningkatan peran desa Memperkuat jiwa dan semangat perbatasan dalam menjaga keutuhan NKRI keutuhan NKRI Membangun sistem fasilitasi pendukung keutuhan wilayah NKRI Terjaganya keamanan Peningkatan upaya pencegahan, Meningkatkan pencegahan, penanganan, dan pembinaan pengamanan dan penanganan pasca pasca gangguan keamanan gangguan keamanan wilayah Tujuan 2: Membangun daerah perbatasan yang aman Terwujudnya daerah Fasilitasi perwujudan wilayah Meningkatkan kondisi tertib dan aman perbatasan yang tertib perbatasan yang mendukung di wilayah perbatasan dan tenteram wilayah yang tertib dan tenteram Meningkatkan koordinasi antar lembaga yang mendukung wilayah perbatasan yang tertib dan aman Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang tertib dan aman Tujuan 3: Mewujudkan penegakan hukum


Provinsi Kalimantan Utara Misi 2 “Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai” No 4.

Sasaran Terwujudnya penegakan hukum

Strategi Peningkatan sumberdaya dan sarana penegakan hukum

Arah kebijakan Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum yang berintegritas moral dan memiliki profesionalisme yang lebih baik Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku tertib terhadap hukum dan regulasi Membangun sistem dan aturan penegakan hukum yang memadai untuk memberantas bisnis dan transaksi ilegal

Misi 3 “Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa” No 1.

2.

Sasaran Strategi Arah kebijakan Tujuan 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel Terwujudnya Peningkatan tata kelola dan Mengoptimalkan komitmen pelaksanaan kelembagaan dan reformasi birokrasi pemerintah reformasi birokrasi pemerintahan dalam ketatalaksanaan upaya menjadi pilot project penataan pemerintah daerah yang birokrasi yang terintegritas berkualitas Peningkatan kapasitas Mengoptimalkan pelaksanaan analisis kelembagaan pemerintah jabatan dan memantapkan kelembagaan daerah Memperkuat pelaksanaan tata pemerintahan dan pelayanan berbasis kewilayahan Peningkatan profesionalisme Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan kompetensi sumberdaya Meningkatkan pembinaan sumberdaya aparatur aparatur Meningkatkan pengawasan sumberdaya aparatur Menjaga konsistensi regulasi dan implementasi Peningkatan kapasitas lembaga Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan aparatur pemerintahan pemerintahan desa Mengembangkan penerapan sistem informasi desa Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Pengembangan kebijakan Meningkatkan penganggaran berbasis pembangunan yang berkeadilan pembangunan yang berkeadilan Membangun jejaring kelembagaan perlindungan perermpuan dan anak tingkat daerah Terwujudnya Peningkatan sistem pengawasan Meningkatkan pembinaan dalam rangka pemerintahan akuntabel dan pengendalian internal yang pengendalian pembangunan efektif Mengembangkan Sistem Pengendalian internal pemerintah SPIP di seluruh SKPD Menyiapkan wilayah potensial untuk menjadi daerah otonom baru Peningkatan kualitas Meningkatkan konsistensi perencanaan manajemen pembangunan pembangunan yang partisipatif Menguatkan jejaring penelitian dan pengembangan pembangunan Mengembangkan data dan statistik pembangunan Mengefektikan pengendalian dan evaluasi pembangunan Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah yang dapat dijadikan bahan Informasi dan dapat dipertanggung jawabkan


Provinsi Kalimantan Utara Misi 3 “Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa” No

3.

4. 5.

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan Meningkatnya kualitas penatausahaan barang milik daerah Peningkatan pelayanan umum, Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, dan informasi aplikasi telematika dalam rangka egovernment Meningkatkan pelayanan administrasi, umum, kerumahtanggaan dan keprotokolan pemerintah daerah Mengoptimalkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan DPRD Membina dan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan Tujuan 2: Mewujudkan pelayanan publik yang prima Menjadi abdi masyarakat Peningkatan sistem pelayanan Mengimplementasikan pedoman/SOP dalam pelayanan publik yang prima pelayanan publik yang prima Pembentukan jiwa KORSA yang Mengembangkan integritas, persatuan, bersifat abdi masyarakat patriotisme, kebanggaan, semangat dan daya juang, serta atribut sebagai abdi masyarakat Meningkatnya pelayanan Pengembangan regulasi dan Meningkatkan transparansi dan perizinan kualitas pelayanan perizinan akuntabilitas perizinan Meningkatnya pelayanan Peningkatan kualitas dan Mengembangkan sistem data kependudukan kuantitas pelayanan kependudukan dan meningkatkan kependudukan kemampuan SDM dalam pemanfaatan IT

Terhadap rencana pembangunan daerah tersebut, pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai kendala baik yang sedang berkembang sekarang maupun yang mungkin terjadi pada tahun mendatang. Kepentingan pembangunan

akan

semakin

membutuhkan

pendanaan

yang

terus

meningkat setiap tahun yang tidak serta merta diikuti oleh peningkatan pada sumber-sumber pendapatan daerah. Dengan infrastruktur daerah yang belum memadai dan letak geografis yang kurang menguntungkan terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, mengakibatkan masih adanya kesenjangan dalam upaya pemerataan pembangunan, kesempatan berusaha dan memperoleh pekerjaan yang layak sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi dan pendapatan. Kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai dampak dari pengurangan berbagai subsidi pemerintah yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, semakin menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin. Indikator sasaran pembangunan yang ingin dicapai Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2017 dijelaskan pada tabel berikut:


Provinsi Kalimantan Utara Tabel 4.4 Target Sasaran Pembangunan Tahunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 Tujuan

Sasaran

Berkurangnya Meningkatkan kemiskinan kesejahteraan masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan

2017

2018

2019

2020

2021

Angka kemiskinan

5.70%

5.10%

4.60%

4.20%

3.80%

Angka pengangguran

7.20%

6.60%

6,3%

6%

5.70%

6,00%

6,40%

6,90%

7,30%

7,70%

92,86%

93,60%

94,26%

94,85%

95,39%

78%

83%

88%

94%

100%

92,8%

96,4%

100%

100%

100%

80,19

81,14

82

84,76

84,76

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan Angka pertumbuhan ekonomi ekonomi hijau (green economy ) Meningkatnya infrastruktur Persentase panjang jalan dalam fisik dan kondisi baik dan sedang ekonomi wilayah Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga

Persentase peningkatan kuantitas jalan yang terbangun di kecamatan perbatasan (1055,66 km) Persentase Kabupaten/Kota yang dijangkau Broadband

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan kualitas Hidup lingkungan hidup Meningkatkan daya saing sumber daya manusia

Menjaga kedaulatan negara

Target Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya 12,76 12,88 13.00 13,12 Angka harapan lama sekolah kualitas tahun tahun tahun tahun pendidikan Angka rata-rata lama sekolah 9,10 tahun 9,35 tahun 9,60 tahun 9,85 tahun masyarakat Meningkatnya kualitas 72,00 72,10 72,20 72,30 Angka harapan hidup kesehatan tahun tahun tahun tahun masyarakat Misi 2 : Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai Terjaganya keutuhan NKRI

Cakupan PLB yang dapat dijangkau Layanan pemerintahan sampai tingkat desa kawasan perbatasan

Nilai SAKIP

Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik Meningkatnya pelayanan perizinan Meningkatnya pelayanan kependudukan

Opini BPK Persentase layanan utama yang menggunakan teknologi informasi Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase SKPD yang layanan utamanya menerapkan SOP sesuai business process Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan

72,40 tahun

65%

67,5%

70%

72,5%

75%

65%

67,5%

70%

72,5%

75%

Terjaganya Persentase gangguan keamanan 20% 19,8% 19,6% 19% keamanan Terwujudnya Membangun daerah daerah Persentase gangguan keamanan perbatasan yang 20% 19,8% 19,6% 19% perbatasan di perbatasan tertib dan yang aman tenteram Mewujudkan Terwujudnya Persentase pelanggaran penegakan penegakan 1% 0,8% 0,6% 0,5% perda/pergub hukum hukum Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa Mewujudkan Persentase kesesuaian pengisian Terwujudnya pemerintahan kelembagaan struktur organisasi dengan 25% 30% 40% 50% yang bersih, analisis jabatan (Anjab) dan dan transparan, ketatalaksanaan analisis beban kerja (ABK) dan akuntabel pemerintah Desa memiliki status Mandiri daerah yang 2% 3% 4% 5% dalam IDM berkualitas Terwujudnya pemerintahan akuntabel

13,24 tahun 10,10 tahun

18,9%

18,9%

0,4%

60%

6%

D

C

C

CC

B

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

0%

0%

10%

30%

50%

C

C

C

B

B

60%

65%

70%

75%

75%

65%

75%

80%

90%

98%


Provinsi Kalimantan Utara Agar dapat mencapai sasaran pembangunan daerah Tahun 2017 yang terintegrasi dengan pembangunan nasional, selain perumusan program dan kegiatan secara cermat, keseluruhan SKPD diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi seoptimal mungkin melalui pemanfaatan pagu anggaran yang disediakan sesuai prioritas dengan lebih efisien dan efektif. Untuk itu, strategi dan prioritas yang akan dilaksanakan: 1)

Mengedepankan sinkronisasi program dan kegiatan serta pendanaan dekonsentrasi, tugas perbantuan dan desentralisasi yang menjadi prioritas pemerintah untuk dilaksanakan di daerah

pada Tahun 2017,

sehingga bobot alokasi APBD betul-betul dapat lebih difokuskan pada urusan yang menjadi kewenangan daerah. 2)

Melakukan kehati-hatian dalam mengefektifkan pemanfaatan sumbersumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan untuk programprogram yang terkait dengan upaya pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

3)

Lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan operasional Perangkat Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsekuensi pembentukan DOB sehingga mampu melaksanakan tupoksi masing-masing sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012.

4.2.4.

Kebijakan Belanja Sesuai tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017, maka kebijakan Belanja Daerah tahun 2017 diarahkan untuk mendukung: 1)

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar;

2)

Percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor

3)

Menciptakan iklim investasi yang kondusif;

4)

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah

5)

Pembangunan SDM yang berkualitas;

6)

Percepatan pembangunan ekonomi dalam arti luas, diantaranya mendukung pembangunan KIPI Tanah Kuning, program food estate, dll;

7)

Percepatan perwujudan Good Governance dan Clean Governance


Provinsi Kalimantan Utara

4.3.

Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama

dimaksudkan

untuk

menutup

defisit

dan/atau

memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang

bersangkutan

maupun

pada

tahun-tahun

anggaran

berikutnya.

4.3.1.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan

pembiayaan

merupakan

transaksi

keuangan

yang

dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan dapat dilakukan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) serta Pinjaman Daerah yang bersumber dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 diarahkan pada: 1.

Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2017;



Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;

3.

SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

4.3.2.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam rangka menjaga likuiditas keuangan daerah terhadap kebutuhan belanja pembangunan yang terus meningkat, maka pemerintah daerah menetapkan kebijakan penyertaan modal (investasi) daerah. Penyertaan modal ini bertujuan untuk: a.

Investasi jangka panjang;

b.

Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan

c.

Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah

daerah sebelum melakukan investasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selain itu, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.


BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Recommend Documents