BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Evaluasi atas Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT.Cipta Dermato. Selain dalam pelaksanaan pembukuan yang sudah menggunakan komputer, dalam pembayaran atas pajak-pajak yang terhutang, perusahaan sudah merencanakan dengan baik. Tujuannya adalah agar dana yang tersedia digunakan untuk keperluan operaisonal lainnya. Namun demikian perusahaan belum memberikan perhatian yang cukup intens terhadap perencanaan pajak. Perencanaan pajak atas pendapatan dan beban adalah penting sekali. Penentuan serta pengakuan atas pendapatan dan beban akan berpengaruh terhadap perhitungan panghasilan kena pajak yang merupakan dasar untuk melakukan perhitungan beban pajak terhutang untuk tahun yang bersangkutan. Perusahaan dalam upaya untuk meminimalkan beban pajaknya harus fokus terhadap faktorfaktor yang menjadi penentu besar kecilnya penghasilan kena pajak yaitu pendapatan dan beban perusahaan.
31
32
1. Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pendapatan Pada PT. CIPTA DERMATO. Didalam menetukan apakah suatu pendapatan/penghasilan yang diterima/diperoleh perusahaan merupakan objek pajak atau bukan, sebagai dasar pelaporannya pada SPT Tahunan PPh Badan, PT. Cipta Dermato selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan perpajakan mengenai penghasilan yang diatur pada Pasal 4 Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan pelaksanaanya. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan telah mengambil kebijakan yang berhubungan dengan perencanaan pajak atas pendapatan. Pendapatan perusahaan yang bersifat utama adalah pendapatan yang berasal dari penjualan barang produksi, sedangkan pendapatan lainnya berasal dari keuntungan penjualan aktiva, pendapatan bunga bank dan pendapatan lainnya. Uraian lengkap menganai evaluasi atas perencaanaan pajak atas pendapatan perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut. a.
Pendapatan Usaha. Dalam melaporkan pendapatan dari hsil penjualan produk, perusahaan melaporkannya sesuai dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial sebesar Rp4.678.098.600,-
tanpa
dilakukan koreksi fiskal. Berdasarkan penelitian, jumlah ini telah sesuai dengan rekap penjualan pada data perusahaan dimana suatu
33
kegiatan pencatatan dan pelaporan transaksi penjualan dilaksanakan secara komputerisasi sehingga meminimalisir kesalahan matemtis. Atas pendapatan ini, perusahaan menerapkan pajak penghasilan berupa kebijakan pengakuan atas transaksi penjualan barang diakui berdasarkan asas akrual (accrual basis). Artinya pendapatan diakui pada saat perjanjian kontrak telah ditandatangani oleh perusahaan dan pembeli. b.
Pendapatan Lainnya Pendapatan ini merupakan kumpulan akun untuk menampung penghasilan perusahaan yang bukan dari kegiatan usaha antara lain : 1) Pendapatan Bunga Bank, sebesar Rp 3.103.471,-. Merupakan akun untuk mencatat pendapatan bunga deposito milik perusahaan. Pendapatan ini dimasukkan sebesar nilai brutonya dalam laporan keuangan komersial. Sedangkan dalam laporan fiskal, pendapatan ini tidak dimasukkan dalam SPT Tahunan Badan karena merupakan pendapatan yang telah dikenakan PPh final. Menurut penulis, perusahaan telah benar dalam menerapkan penerapan perencanaan pajak atas pendapatan bunga yaitu dengan melakukan koreksi fiskal atas pendapatan tersebut. Koreksi fiskal ini dilakukan karena pendapatan bunga ini merupakan jenis pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.
34
2. Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak Atas Beban Pada PT. Cipta Dermato. Beban-beban yang menjadi pengurang pengahasilan bruto dibagi perusahaan dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun merupakan beban pada tahun yang bersangkutan, misalnya beban gaji pegawai. Sedangkan untuk beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun pembebanannya dilakukan dengan mekanisme penyusutan dan amortisasi. Adapun rincian perencanaan pajak yang dilakukan atas bebanbeban yang dilaporkan oleh PT. Cipta Dermato adalah sebagai berikut: a. Harga Pokok Penjualan, sebesar Rp1.825.966.690,-. Biaya ini meliputi seluruh biaya yang tekait secara langsung dengan pendapatan usaha, yang digunakan dalam hal menentukan laba bruto perusahaan. Untuk masing-masing kompenen harga pokok penjualan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Persediaan awal, sebesar Rp.98.062.290,- merupakan hasil inventarisasi fisik atas persediaan barang dagangan pada akhir tahun lalu. Dalam hal ini, tidak dilakukan koreksi fiskal atas persediaan barang awal tersebut.
35
2) Biaya pembelian barang dagang, sebesar Rp 1.908.768.900,merupakan biaya-biaya yang digunakan untuk pembelian barang dagang yang diperlukan oleh perusahaan tersebut.
3) Persediaan akhir, sebesar Rp(180.864.500),-
merupakan hasil
dari inventarisasi pada tanggal 31 Desembe 2011. b. Beban Usaha Meliputi meliputi biaya yang berhubungan dengan kegiatan administrasi, opereasional dan biaya lain-lain yang menurut ketentuan perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Uraian lengkap mengenai evaluasi perencanaan pajak pada beban usaha dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Beban penjualan Beban
ini merupakan biaya-biaya yang dugunakan perusahaan
untuk menunjang kegiatan penjualan perusahaan, antara lain : a. Beban pemasaran, sebesar Rp 721.902.863,-. Merupakan akun yang digunakan perusahaan untuk memcatat segala pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan seperti promosi dan iklan. Beban pemasaran merupakan pengeluaran yang termasuk dalam kategori biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa termasuk dalam biaya
36
yang boleh dikurangkan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Pemasaran dilakukan untuk memperkenalkan produk yang dijual oleh perusahaan kepada konsumen. Oleh karena itu, beban yang berhubungan dengan pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan bagi perusahaan. 2) Beban Umum dan Administrasi Beban ini meliputi seluruh biaya yang berhubungan dengan kegiatan administrasi dan biaya umum lainnya. a) Beban gaji, sebesar Rp684.583.071,-. Merupakan akun untuk mencatat pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan pembayaran gaji staff dan pegawai kantor. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008, beban
gaji
termasuk
beban
yang
dikeluarkan
untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghaislan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak. Dalam hal ini, perusahaan telah benar dengan membiayakan seluruh beban-beban yang berkaitan dengan gaji
yagn
dikeluarkan oleh perusahaan tanpa unsur PPh Pasal 21 didalamnya.
37
b) Beban PPh pasal 21, sebesar Rp 118.253.351,-. Merupakan pengeluaran yang berhubungan dengan keejahteraan kayawan yang dalam hal ini sepeti rekreasi bagi karyawan, kesehatan, pengobatan dll. Atas
beban
ini
perusahaan
melakukan
koreksi
positif
seluruhnya. Hal ini sudah tepat karena sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 36 Tahun 2008. c) Beban perlengkapan kantor, sebesar Rp 27.263.500,-. Merupkan perlengkapan
pengeluaran kantor.
digunakan
Dalam
hal
ini,
untuk
pembelian
perusahaan telah
membebankan seluruh beban perlengkapan sebagai perngurang penghasilan bruto perusahaan, sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal atas beban perlengkapan kantor. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembebanan beban perlengkapan kantor digunakan untuk kegiatan operasional kantor dalam rangka mendapatkan, managih dan memelihara penghasilan usaha. d) Beban fotocopy dan cetakan, sebesar Rp 2.675.775,merupakan biaya yang digunakan untuk fotocopy dan cetakan arsip-arsip perusahaan. Perusahaan melaporkannya dalam jumlah bruto sesuai dengan yang dilaporkan dalam laporan komersial tanpa melakukan koreksi fiskal.
38
Setelah dilakukan penelitian, hal tersebut telah tepat karena memang secara komersial dan fiskal pengeluaran tersebut dapat dibebankan sebagai beban. e) Beban alat tulis kantor, sebesar Rp 8.677.450,-. Merupkan pengeluaran digunakan untuk pembelian alat tulis kantor. Dalam hal ini, perusahaan telah membebankan seluruh beban alat tulis kantor sebagai perngurang penghasilan bruto perusahaan, sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal atas beban alat tulis kantor. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembebanan beban alat tulis kantor digunakan untuk kegiatan operasional kantor dalam rangka mendapatkan, managih dan memelihara penghasilan usaha. f) Beban rumah tangga perusahaan, sebesar Rp 2.309.543,-. Merupakan pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan biaya rumah tangga perusahaan seperti pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian air minum, gula, kopi serta keperluan rumah tangga lainnya. Atas beban ini tidak dilakukan koreksi fiskal karena digunakan untuk kepentingan perusahaan g) Beban perbaikan dan perawatan, sebesar Rp 92.960.300,. Merupakan beban yang digunakan untuk perbaikan dan perawatan inventaris kantor.
39
Beban ini temasuk kategori biaya yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008. Oleh karena itu, perusahaan telah melakukan hal yang benar dan tidak melanggar peraturan perpajakan dengan membiayakan seluruh beban perbaikan dan perawatan yang digunakan untuk kepentingan usaha. h) Beban kebersihan, sebesar Rp 1.952.922,-. Merupakan beban yang digunakan untuk memelihara kebersihan kantor dan juga pembelian perlengkapan kebersihan serta iuran pengangkutan sampah. Dalam hal ini, tidak dilakukan koreksi fiskal karena untuk kepentingan perusahaan. i) Beban transportasi, sebesar Rp 81.039.562,-. Merupakan akun untuk mencatat seluruh beban yang berhubungan dengan trasportasi baik barang maupun orang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak. Dalam hal ini, beban transportasi termasuk dalam kategori biaya tersebut, sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal atas beban transportasi tersebut. j) Beban telepon, air dan listrik, sebesar Rp 68.819.337,-. Atas beban yang dikeluarkan untuk pembayaran rekening listrik, air
40
dan telepon perusahaan melaporkannya dalam
jumlah bruto
tanpa ada koreksi fiskal. Beban tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto selama didukung
dengan
bukti-bukti
pembayaran
yang
syah.
Berdasarkan evaluasi perusahaan telah menerapkan perencanaan pajak yang baik atas beban tersebut dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. k) Beban makan karyawan, sebesar Rp 7.051.400,-. Merupakan pengaluaran perusahaan digunakan untuk makan seluruh karyawan perusahaan sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal terhadap beban ini. l) Beban perjalanan dinas, sebesar Rp 40.688.400,- digunakan untuk perjalanan dinas karyawan, yang terdiri dari biaya tiket, akomodasi, dan pembayaran fiskal luar negerinya. Namun agar biaya tersebut dapat dibebankan, maka diperlukan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang syah, misalnya: surat penugasan, tiket, hotel dan bukti pembayaran ke biro perjalanan. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa bukti-bukti yang ada masih belum lengkap karena masih ada pengeluaran yang masih belum dilengkapi dengan bukti pendukung yang syah. Apabila hal ini diketahui dikemudian hari oleh petugas pemeriksa pajak, hal ini mungkin akan mengakibatkan dilakukannya koreksi fiskal yang tentunya akan merugikan bagi perusahaan.
41
m)Beban
program
personalia,
sebesar
Rp
8.801.550,-.
Merupakan pengeluaran perusahaan yang berhubungan dengan program-program yang diadakan oleh bagian personalia antara lain program untuk pelatihan karyawan. Dalam hal ini, tidak dilakukan koreksi fiskal karena telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g UU No. 36 Tahun 2008. n) Beban penyusutan, sebesar Rp 235.997.477,-. Merupakan akun untuk mencatat alokasi sistematis atas aktiva tetap perusahaan yang dibebankan melalui penyusutan menurut kelompok dan masa manfaat aktiva tersebut. Aktiva tetap terdiri dari kendaraan, mesin kantor, bangunan dan inventaris kantor. Dalam hal ini, tidak dilakukan koreksi fiskal karena untuk kepentingan laporan komersial dan laporan fiskal perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam menghitung besarnya penyusutan untuk seluruh aktiva tetap yang dimiliki. o) Beban STNK dan bongkor muat, sebesar Rp 27.324.600,-. Merupakan pengeluaran yang digunakan untuk perpanjangan STNK mobil pengangkutan barang dan bongkar muat. Dalam hal ini, tidak dilakukan koreksi fiskal karena digunakan untuk kepentingan perusahaan. p) Beban
profesional,
sebesar
Rp12.000.000,-.
Merupakan
pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk membayar jasa audit laporan keuangan tahun 2010.
42
Berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan peraturan pepajakan, biaya tersebut seluruhnya dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto. q) Beban
logistik,
pengeluaran
sebesar
yang
Rp
digunakan
38.271.750,-. untuk
Merupakan
pembelian
logistik
perusahaan. Dalam hal ini, tidak dilakukan koreksi fiskal karena untuk kepentingan perusahaan. 3) Beban Lain-lain Beban
lain-lain
merupakan
kumpulan
akun
untuk
menampung semua beban pengeluaran perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan dan tidak tertampung dalam akun Beban Usaha. Dibawah ini akan diuraikan mengenai akun-akun yang termasuk dalam beban lain-lain, yaitu : a) Beban bunga bank, sebesar Rp (481.175.473),-. Atas beban ini perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal karena termasuk jenis beban yang secara fiskal dapat dikurangkan dari penghasilan. Karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008, beban bunga bank termasuk dalam kategori biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
43
Koreksi Fiskal menurut perusahaan
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL/FISKAL PT. Cipta Dermato
Account Pendapatan Usaha: 1.
Pendapatan
Komersial
Koreksi
Fiskal
4.678.098.600
4.678.098.600
Harga Pokok Penjualan: 1.
Persediaan Awal
98.062.290
98.062.290
2.
Pembelian Barang dagang
1.908.768.900
1.908.768.900
3.
Persediaan akhir
(180.864.500)
(180.864.500)
Jumlah Harga pokok Penjualan
1.825.966.690
1.825.966.690
Laba Bruto
2.852.131.910
2.852.131.910
Beban Usaha : 1. Beban Penjualan: Beban Pemasaran Jumlah Beban Penjualan
721.902.863 721.902.863
721.902.863 721.902.863
2. Beban Administrasi dan Umum: Beban Gaji
684.583.071
684.583.071
Beban Tunjangan PPh 21
18.529.850
Beban Perlengkapan Kantor
27.263.500
27.263.500
Beban Fotocopi dan cetakan
2.675.775
2.675.775
Beban Alat Tulis Kantor 8.677.450 Beban Rumah Tangga
8.677.450
18.529.850
44
Perusahaan Beban Perawatan
2.309.543
2.309.543
62.960.300
62.960.300
Beban Kebersihan
1.952.922
1.952.922
Beban Transportasi
81.039.562
81.039.562
Beban Telepon, air dan listrik 68.819.337
68.819.337
Beban Makan Karyawan
7.051.400
7.051.400
Beban Perjalanan Dinas
40.688.400
40.688.400
Beban Program Personalia
8.801.550
8.801.550
235.997.477
235.997.477
27.324.600
27.324.600
Beban Profesional
12.000.000
12.000.000
Beban Logistik Total Beban Umum dan Administrasi
38.271.750
38.271.750
Perbaikan
Beban Penyusutan Beban STNK,KIR,BongkarMuat
dan
1.328.946.487
1.328.946.487
Lampiran IV.10 Total Beban Usaha
Laba operasi
2.050.849.350
2.050.849.350
801.282.560
801.282.561
Pendapatan/Beban lain-lain: Pendapatan lain-lain 1.
Pendapatan Bunga Bank
Jumlah Pendapatan lain-lain Beban Lain-lain : 1. Beban Bunga Bank
3.103.471 3.103.471
3.103.471
-
45
(481.175.473)
(481.175.473)
(481.175.473)
(481.175.473)
Total Pendapatan (Beban) Lain(478.072.002) lain
(481.175.473)
Total Beban Lain-lain
Laba Bersih
323.210.558
320.107.088
Penghasilan Kena Pajak
323.210.558
320.107.088
PPh Pasal 17 (tarif UU Th 2001)
25%
40.013.386
Laporan keuangan fiscal menurut penulis LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL/FISKAL PT. CIPTA DERMATO (dalam rupiah) Account Pendapatan Usaha: 1.
Pendapatan
Komersial
Koreksi
Fiskal
4.678.098.600
4.678.098.600
1. Persediaan Awal 98.062.290 2. Pembelian Barang dagang 1.908.768.900
98.062.290
Harga Pokok Penjualan:
4. Persediaan akhir (180.864.500) Jumlah Harga pokok 1.825.966.690 Penjualan
1.908.768.900 (180.864.500) 1.825.966.690
2.852.131.910 Laba Bruto
2.852.131.910
46
Beban Usaha : 1. Beban Penjualan: Beban Pemasaran Jumlah Beban Penjualan
721.902.863
721.902.863 721.902.863
721.902.863
2. Beban Administrasi dan Umum: Beban Gaji
684.583.071
Beban PPh 21 16.932.700 Beban Perlengkapan Kantor 27.263.500 Beban Fotocopi dan cetakan 2.675.775 Beban Alat Tulis Kantor 8.677.450 Beban Rumah Tangga Perusahaan 2.309.543 Beban Perbaikan dan Perawatan 62.960.300 Beban Kebersihan
1.952.922
Beban Transportasi 81.039.562 Beban Telepon, air dan listrik 68.819.337 Beban Makan Karyawan
7.051.400
Beban Perjalanan Dinas 40.688.400 Beban Program Personalia 8.801.550 Beban Penyusutan Beban STNK,KIR,BongkarMuat
684.583.071 16.932.700
27.263.500 2.675.775 8.677.450 2.309.543 62.960.300 1.952.922 81.039.562 68.819.337 7.051.400 40.688.400 8.801.550
235.997.477
235.997.477
27.324.600
27.324.600
Beban Profesional
12.000.000
12.000.000
Beban Logistik Total Beban Umum dan Administrasi
38.271.750
38.271.750
1.327.349.337
1.310.416.637
Total Beban Usaha
2.049.252.200
2.032.319.500
47
Laba operasi
802.879.711
819.812.411
Lampiran IV.1 Pendapatan/Beban lain-lain: Pendapatan lain-lain 1.
Pendapatan Bunga Bank
Jumlah Pendapatan lain-lain
3.103.471
3.103.471 3.103.471
3.103.471
Beban Lain-lain : 1.
Beban Bunga Bank
(481.175.473)
(481.175.473)
(481.175.473)
(481.175.473)
Total Pendapatan (Beban) (478.072.002) Lain-lain
(478.072.002)
Total Beban Lain-lain
Laba Bersih
324.807.709
341.740.409
Penghasilan Kena Pajak
324.807.709
341.740.409
PPh Pasal 17 (tarif UU Th 2008)
25%
42.717.551
48
B. Analisis PPh Terhutang atas Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT.Cipta Dermato. Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan atas pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan lain-lain yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 sudah sesuai dengan yang tercantum dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan. Penghasilan sebelum dan setelah evaluasi penerapan perencanaan pajak dapat dilihat dari Tabel 4.3. Tabel 4.3 Analisisi atas Penghasilan Perusahaan (Dalam Rupiah) Keterangan
Penghasilan sebelum evaluasi
Penghasilan setelah evaluasi
Koreksi (3-2)
1
2
3
4
4.678.098.600
4.678.098.600
-
3.103.471
-
Pendapatan Usaha Pendapatan Lain-lain
3.103.471
Sumber : Perhitungan Laporan Laba Rugi Berdasarkan hasil evalsuai, perusahaan sudah menerapkan perencanaan pajak yang baik atas pendapatan, baik pendapatan usaha maupun pendapatan lain-lain.
49
Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Beban Pada PT. Cipta Dermato. a. Harga Pokok Penjualan Berdasarkan hasil evaluasi penerapan perencanaan pajak atas unsurunsur harga pokok penjualan dapat disimpulan bahwa atas harga pokok penjualan, peusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Harga Pokok Penjualan sebelum dan sesudah evalauai perencanaan pajak dapat dlihat pada Tabel 4.4. Tabel 4.4 Analisis Harga Pokok Penjualan (Dalam Rupiah) Keterangan
HPP sebelum evaluasi
HPP setelah evaluasi
Koreksi (3-2)
1
2
3
4
Persediaan Awal
98.062.290
98.062.290
-
Pembelian Barang Dagang
1.908.768.900
1.908.768.900
-
Persediaan Akhir
(180.864.500)
(180.864.500)
-
Total HPP
1.825.966.690
1.825.966.690
-
Sumber : Perhitungan Laporan Laba Rugi
50
b. Beban Usaha Berdasarkan hasil evaluasi perencanaan pajak atas beban usaha dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Beban penjualan Beban
ini merupakan biaya-biaya yang dugunakan perusahaan
untuk menunjang kegiatan penjualan perusahaan, antara lain : a. Beban pemasaran, sebesar Rp 721.902.863,-. Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban pemasaran menjadi sebesar Rp 721.902.863,-. 4) Beban Umum dan Administrasi Beban ini meliputi seluruh biaya yang berhubungan dengan kegiatan administrasi dan biaya umum lainnya. a) Beban gaji, sebesar Rp684.583.071,-. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan perencanaan pajak atas beban gaji diketahui bahwa atas beban tersebut tidak ada koreksi fiskal, maka beban gaji tidak berubah yaitu sebesar Rp684.583.061,-. b) Beban PPh pasal 21, berdasarkan hasil evaluasi penerapan perencanaan pajak atas beban kesejahteraan karyawan sebesar Rp 18.529.850,- maka perusahaan melakukan koreksi positif seluruhnya. Namun atas beban tersebut diubah menjadi tunjangan dalam bentuk uang yaitu dengan strategi Tax Saving sehingga beban kesejahteraan keryawan tersebut dimasukan seluruhnya dalam penghasilan bruto yang diterima karyawan.
51
c) Beban perlengkapan kantor, sebesar Rp 27.263.500,- Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban perlengkapan kantor menjadi sebesar Rp 27.263.500,-. d) Beban fotocopy dan cetakan, sebesar Rp 2.675.775,- . Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban fotocopy dan cetakan menjadi sebesar Rp 2.675.775,-. e) Beban alat tulis kantor, sebesar Rp 8.677.450,-.
Setelah
dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban alat tulis kantor menjadi sebesar Rp 8.677.450,-. f) Beban rumah tangga, sebesar Rp 2.309.543,-. Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban rumah tangga menjadi sebesar Rp 2.309.543,-. g) Beban perbaikan dan perawatan, sebesar Rp 62.960.300,-. Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban
perbaikan
dan
perawatan
menjadi
sebesar
Rp 62.960.300,-. h)
Beban
kebersihan,
sebesar
Rp
1.952.922,-.
Setelah
dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban kebersihan menjadi sebesar Rp 1.952.922,-. i)
Beban transportasi, sebesar Rp 81.039.562,-. Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban transportasi menjadi sebesar Rp 81.039.562,-.
52
j)Beban telepon, air dan listrik, sebesar Rp 68.819.337,-. Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban telepon, air dan listrik menjadi sebesar Rp 68.819.337,-. k) Beban makan karyawan, sebesar Rp 7.051.400,-. Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban makan karyawan menjadi sebesar Rp 7.051.400,-. l)
Beban perjalanan dinas, sebesar Rp 40.688.400,- Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban perjalanan dinas menjadi sebesar Rp 40.688.400,-.
m) Beban program personalia, sebesar Rp 8.801.550,-. Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban program personalia menjadi sebesar Rp 8.801.550,-.. n) Beban
penyusutan,
sebesar
Rp
235.997.477,-.
Setelah
dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban penyusutan menjadi sebesar Rp 235.997.477,-. o) Beban STNK dan bongkor muat, sebesar Rp 27.324.600,-. Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban
STNK
dan
bongkat
muat
menjadi
sebesar
Rp 27.324.600,-. p) Beban profesional, sebesar Rp 21.003.500,-. Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban profesional menjadi sebesar Rp 21.003.500,-.
53
q) Beban logistik, sebesar Rp 38.271.750,-. Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban logistik menjadi sebesar Rp 38.271.750,-. r) Beban pajak penghasilan, sebesar Rp 9.448.091,-. Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban pajak penghasilan menjadi sebesar Rp 9.448.091,-. s)
Beban denda pajak, sebesar Rp 3.894.948,-. Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban denda pajak menjadi sebesar Rp 3.894.948,-.
t)
Beban lainnya, sebesar Rp 276.330.761,-. Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban lain yamenjadi sebesar Rp 276.330.761,-.
5) Beban Lain-lain a) Beban bunga bank, sebesar Rp 481.175.473,-. Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban bunga bank menjadi sebesar Rp 481.175.473,-. b) Beban adminstrasi bank, sebesar Rp 50.293.307,-. Setelah dilakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, maka beban administrasi bank menjadi sebesar Rp 50.293.307,-.
54
3.
Analisis
Penerapan
Perencanaan
Pajak
Perhitungan
Pajak
Penghasilan.
a. PPh Pasal 23 dan PPh Final Selama tahun 2011, tidak terdapat pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan baik sewa, deviden, royalty, bunga, maupun imbalan lain yang harus dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Namun berdasarkan uraian subbab sebelumnya, yaitu penelitian terhadap beban professional ternyata terdapat pembayaran jasa audit yang seharusnya dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Adapun perhitungan terhadap PPh Pasal 23 sebagai berikut: Tabel 4.5 Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 23 (Dakam Rupiah) Transaksi Jasa Audit Laporan keuangan
Nilai Pembayaran 21.003.500
Tarif Efektif 6%
PPh Pasal 23 1.260.210
Sumber : Diolah dari data yang diambil dari PT. Cipta Dermato
Seperti halnya kewajiban pelaksanaan PPh Pasal 21, atas kelalaian ini juga akan berakibat terhadap pengenaan sanksi administrasi apabila dilakukan pemeriksaan , yaitu Rp 1.260.210,- X 10% = Rp 126.021,-. Pengenaan sanksi berupa bunga atas kelalaian tersebut diatas akan berakibat yang merugikan bagi perusahaan. Meskipun jumlah PPh Pasal
55
23 yang belum dipotong cukup kecil, namun kelalaian ini akan dapat berkembang kepada objek PPh Pasal 23 dikemudian hari yang lebih besar lagi, sehingga dengan perencanaan pajak yang baik diharapkan kelalaian seperti ini tidak akan terulang lagi dimasa datang. b. PPh Pasal 25/29 Selama tahun 2010, perusahaan memiliki PPh Pasal 25 sebesar Rp,- yang berasal dari pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011. Dengan melakukan penerapah perencanaan pajak atas pendapatan dan beban sebagaimana yang diuraikan diatas, maka terdapat penghematan pajak atas kewajiban PPh Pasal 25 dan Pasal 29 seperti yang diuraikan dibawah ini : Tabel 4.6 Penghematan Pajak Atas Penerapan Pajak (Dalam Rupiah) Pelaporan
PPh Terutang
PPh Pasal 25 Tahun 2006
1
2
3
Sebelum Perencanaan Pajak
42.717.551
3.559.795
Setelah Perencanaan Pajak
40.013.486
3.334.457
2.704.065
225.338
Penghematan Pajak
Sumber : Diolah dari data yang diambil dari PT. Cipta Dermato Terdapat penghematan atas PPh Pasal 25/29 pada tahun fiskal sebesar Rp2.929.403,-
