72
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis dan Pembahasan 1.
Analisis Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Asno Horie. a.
Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan penulis dari data yang diperoleh, sistem pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan PT. Asno Horie Indonesia termasuk sistem Witholding Tax yang berarti bahwa Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain atau pihak ketiga yakni pihak yang memberi penghasilan dan pajak tersebut bukan dipotong oleh Fiskus berdasarkan data yang di peroleh, maka akan menitik beratkan pada pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23. (Keterangan Tabel 2 Rekapan Bulan April 2012 berada di lampiran ) 1) Masa Pajak April 2012 Pada tanggal 30 April 2012 PT. Asno Horie Indonesia melakukan pembayaran untuk Jasa Pengangkutan Limbah Pabrik pada PT, Logam Jaya jasa ini dikenakan tarif 2%. Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 telah mengatur tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Penggunaan jasa ini digunakan oleh PT. Asno Horie Indonesia untuk mengangkut limbah-limbah pabrik
seperti sampah bahan kimia dengan
73
imbalan jasa sebesar Rp 20.792.200 maka pajak penghasilan yang dipotong adalah sebesar Rp 20.797.200 x 2%
= Rp
415.944, jadi jumlah yang di terima oleh PT. Logam jaya sebesar Rp 22.460.976 setelah Dasar Pengenaan Pajak di tambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 2.079.720 dan di kurangi Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 415.944. (Keterangan Tabel 3 Rekapan Bulan Mei 2012 berada di lampiran ) 2) Masa Pajak Mei 2012 Pada tanggal 29 Mei 2012 PT. Asno Horie Indonesia melakukan pembayaran untuk Jasa Maklon pada PT. Sebastian Jaya Metal jasa ini dikenakan tarif 2%. Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 telah mengatur tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Penggunaan jasa ini digunakan oleh PT. Asno Horie Indonesia untuk memproses material belum jadi (Raw Material) menjadi barang setengah jadi (Work In Proses) contohnya dalam hal pemotongan material lempengan besi, Pengecatat,
Pembubutan
dan
lainnya.
Jasa
maklon
didefinisikan sebagai jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau
barang
penolong/pembantu
setengah yang
akan
jadi
dan/atau,
diproses
barang
sebagian
atau
seluruhnya, dengan kepemiliki atas barang jadi berada pada
74
pengguna jasa. Dengan imbalan jasa sebesar Rp 865.000 maka pajak penghasilan yang dipotong adalah sebesar Rp 865.000 x 2% = Rp 17.300, jadi jumlah yang di terima oleh PT. Logam jaya sebesar Rp 934.200 setelah Dasar Pengenaan Pajak di tambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 86.500 dan di kurangi Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 17.300. Dalam pemotongan ini adalah karena Adjusment Price atau ada kenaikan harga pada PT. Sebastian atas Jasa Maklon tersebut di bulan April yang belum di tagih di bulan April yang masih memakai harga lama dan pada bulan Mei di hitung selisih nya atas kenaikan tersebut. (Keterangan Tabel 4 Rekapan Bulan Juni 2012 berada di lampiran) 3) Masa Pajak Juni 2012 Pada tanggal 30 Juni 2012 PT. Asno Horie Indonesia melakukan pembayaran untuk Sewa Kendaraan Pada PT. Parahyangan Expres yang di pergunakan untuk jemputan karyawan Sewa ini dikenakan tarif 2%. dengan imbalan Sewa sebesar Rp 57.375.680 maka pajak penghasilan yang dipotong adalah sebesar Rp 57.375.680 x 2% = Rp 1.147.513, jadi jumlah yang di terima oleh PT. Parahyangan Expres sebesar Rp 61.965.735 setelah Dasar Pengenaan Pajak di tambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 5.737.568 dan di kurangi Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 1.147.513.
75
b. Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada kesempatan ini Penulis akan membahas sistem pemungutan pajak withholding system, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. PT. Asno Horie Indonesia termasuk salah satu perusahaan yang menganut sistem pemungutan pajak withholding system pada Pajak Penghasilan PPh 23 atas Jasa dan sewa.
PT. Asno Horie Indonesia bergerak di bidang industri Aoutomotiv mobil dan dalam transaksi yang dilakukan PT. Asno Horie Indonesia salah satunya membeli material kemudian di proses menjadi barang jadi. Dalam proses nya tersebut, pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau, barang penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemiliki atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Material/Bahan Mentah dan ada barang setengah jadi (Work In Proses) yang harus di proses pada perusahan lain yang di sebut Jasa Maklon. Pada transaksi inilah terdapat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam hal ini PT. Asno Horie Indonesia menjadi pihak yang wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon tersebut, dan wajib membuat Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang nantinya bukti potong tersebut diserahkan kepada perusahaan yang di potong Pajak
76
penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon sebagai bukti bahwa telah terjadi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang kemudian bukti potong tersebut dapat di pergunakan oleh perusahaan yang bersangkutan sebagai kredit pajak atas Surat Pemberitahuan Tahunanya. Setiap akhir masa pajak PT. Asno Horie Indonesia akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 . Bukan dalam hal Jasa Maklon saja yang di potong Pajak Penghasilan Pasal 23 seperti contoh di atas, tetapi masih banyak Jasa yang lainnya dan Sewa kendaraan yang di potong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT. Asno Horie Indonesia .
Berikut adalah
penggunaan Jasa dan Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain yang terutang PPh Pasal 4 ayat 2 yang biasanya dilakukan oleh PT. Asno Horie Indonesia dan di potong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai berikut : Tabel 5 Penggunaan Jasa dan Sewa oleh PT. Asno Horie Indonesia NO.
OBJEK PAJAK
1
NAMA PERUSAHAAN
PT. Indokarya, PT. Fuji Bijak Jasa Penyediaan tenaga kerja Prestsi.
2
Jasa sehubungan dengan software PT. TT Network Integration, computer,
termasuk
perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan 3
Jasa Instalasi/ Pemasangan mesin, PT.
Unggul
Semesta,
PT.
77
Peralatan, listrik, telpon, air, gas, Samafitro,CV.
Sinar
Tiga
AC dan atau TV kabel, selain yang Berlian, PT. Fosta Unggul dilakukan oleh WP yang ruang Perdana lingkupnya dibidang industri
4
Jasa
CV. Juani Mitra Tehnik
Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan CV.Surya Mekanika mesin, peralatan, listrik, telpon, engineering, CV.Aji Jaya air, gas, AC, TV kabel, alat tehnik, CV. Suigen, PT. Asco transportasi / kendaraan dan atau Prima Mobilindo, PT. Secom Bangunan,selain yang dilakukan Indopratama oleh WP yang ruang lingkupnya dibidang kontruksi 5
Jasa Kebersihaan atau Cleaning PT. Elsi Service
6
Matahari Catering, Surya Rasa Jasa Katering atau Tataboga Catering,
7
PT. Sebastian Jaya Metal, PT. Saneng Indonesia,PT. Cidas, PT. Miyuki, PT. Priuk Perkasa, Jasa Maklon PT. MCE Indonesia, PT. CS Engineering,PT. Taikisha,PT. NIC Indonesia
8
Jasa Pengangkutan Limbah
PT. Logam Jaya, PT. Prasadha
78
Pamunah Limbah Industri, PT. Senatama Laborusa 9
Jasa Pengamanan
PT. Secom Bhayangkara
10
PT. Golden Bird Metro, PT. Sewa
dan
penghasilan
lain Parahyangan Expres, PT. Dian,
sehubungan dengan penggunaan PT. Rentalindo Service, PT. harta selain yang terutang PPh Mega Expresindo, PT. Iwatani, Pasal 4 ayat2. PT.
MPM
Rent,PT.
Dian
Laksana Sumber : Data Suplier PT. Asno Horie Indonesia
c.
Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
80/PMK.03/2010
tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
79
Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) .Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
terdapat 16 , kode
penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah PPh Psl 23 ( 411124/100 ) Atas Sewa dan Penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta ,sedangkan untuk Imbalan Jasa PPh Psl 23 ( 411124/104 ). Sebelum Tanggal 10 bulan berikutnya sudah harus Menyetor agar tidak dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga 2% perbulan. Dokumen yang digunakan SSP sebanyak 3 (tiga) lembar yang diperuntukkan : a. Lembar ke-1
: Untuk Wajib Pajak
b. Lembar ke-2
: Untuk Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara
c. Lembar ke-3 d. Lembar ke-4
: Untuk KPP untuk lampiran SPT Masa :Untuk
arsip
Kantor
Penerimaan
Pembayaran Dalam hal di perlukan Surat Setoran Pajak dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan lembar ke 5(lima) untuk arsip wajib
80
pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan berlaku. Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak. Mengumpulkan data yang akan disetor dan dilaporkan pada masa pajak yang berjalan sebelum tanggal jatuh tempo. Pada pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Asno Horie Indonesia menggunakan PT. Asno Horie menggunakan jasa perbankan Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Internet Banking, dengan menggunakan formulir yang berbeda (Formulir Terlampir). Tanggal jatuh tempo penyetoran dilakukan tanggal 10 bulan berikutnya jadwal penyetoran yaitu hari kerja Senin sampai dengan jumat dari pukul 08.00 WIB (delapan) sampai dengan 14.00 WIB(dua siang), Surat Setor Pajak bisa di ambil keesokkan harinya. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan kode setor pajak dapat dilakukan dengan pengajuan pemindah bukuan
(PBK)
dengan
mengirimkan
surat
permohonan
pemindahbukuan (PBK) dan melapirkan Surat Setor Pajak (SSP) Asli, nanti pihak Kantor Pelayanan Pajak
Atau Account
Representatif (AR) akan memberi balasan atas pengajuan permohonan
Pemindahbukuaan untuk melengkapi dokumen-
dokumen yang di butuhkan guna kelengkapan formil yaitu : 1. Dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa ( disertai bukti potong, bukti pembayaran, dan perincian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang)
81
2. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23 masa pajak yang berkaitan beserta lampirannya 3. Rekening Koran 4. Kontrak Perjanjian yang terkait. Setelah kelengkapan dokumen di penuhi akan segera mendapatkan
jawaban
apakah
pengajuan
pemindahbukuan
diterima atau di tolak.
d.
Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Asno Horie Indonesia Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2011, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2011. Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi
82
penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya. Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar. Pada Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Asno Horie dilakukan tanggal 20 bulan berikutnya di Kantor Pelayan Pajak Pratama Kota Madya Bekasi dengan menggunakan Surat pemberitahuan (SPT), selain dengan Surat pemberitahuan (SPT) yaitu melampirkan Daftar Jenis Jasa lainnya, Daftar Bukti Potong SSP lembar Ketiga, Surat Kuasa (surat kuasa terlampir) . Dan apabila pelaporannya sudah lengkap dan tidak ada masalah dalam penulisan maka pihak Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) akan
memberikan tanda terima (terlampir) atas pelaporan yang telah dilakukan PT. Asno Horie Indonesia. Tabel 6 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23
NO 1.
Masa Pajak
PPh 23 Terutang
SSP Disetorkan
2012
(Rp)
Tanggal
Rp. 39.468.064
10 Feb 2012
Januari
SPT MasaDilaporkan Tanggal 18 Feb 2012
Keterangan
Tepat Waktu
83
2.
February
Rp. 37.006.750
10 Feb 2012
18 Feb 2012
Tepat Waktu
3.
Maret
Rp. 38.434.205
10 Apr 2012
18 Apr 2012
Tepat Waktu
4.
April
Rp. 26.768.119 10 Mei 2012
15 Mei 2012
Tepat Waktu
5.
Mei
Rp. 29.288.794
11 Juni 2012
18 Juni 2012
Tepat Waktu
6.
Juni
Rp. 33.207.172
10 Juli 2012
16 Juli 2012
Tepat Waktu
7.
Juli
Rp. 38.305.308
10 Ags 2012
18 Ags 2012
Tepat Waktu
8.
Agustus
Rp. 28.898.960
10 Sept 2012 18 Sept 2012
Tepat Waktu
9.
September Rp. 42.378.443
10 Oct 2012
18 Oct 2012
Tepat Waktu
10.
Oktober
Rp. 32.366.916
10 Nov 2012
18 Nov 2012
Tepat Waktu
11.
November Rp. 41.859.793
10 Des 2012
18 Des 2012
Tepat Waktu
12.
Desember
Rp. 31.097.106
10 Jan 2013
18 Jan 2013
Tepat Waktu
Sumber: SSP dan Bukti Penerimaan Surat PT. Asno Horie Indonesia ( Lihat Lampiran ) 2.
Pelaksanaan
Penghitungan,
Pemotongan,
Penyetoran,
dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT. Asno Horie Indonesia telah sesuai dengan peraturan perpajakan
a. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Peraturan
Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan No.
244/PMK.03/2008 dan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-53/PJ/2009
84
Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 telah mengatur tarif Pajak Penghasilan Pasal 23. Objek pajak yang terkena PPh Pasal 23 dan Lebih jauh tentang jenis jasa lain yang dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dari penghasilan bruto. Sesuai dengan penjelasan di Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-53/PJ/2009, pengertian jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Pengertian jumlah tersebut tidak termasuk pembayaran
b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai
dengan
Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 Penjelasan Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g ,bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f , royalti dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
85
ayat (1) huruf e, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
c. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut: lembar ke-1
: untuk arsip Wajib Pajak
lembar ke-2
: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
lembar ke-3
: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
86
lembar ke-4
: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.
Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran, kecuali Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. d. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak - PER-53/PJ./2009
Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi
Wajib
Pajak
mempertanggungjawabkan
di
dalam
penghitungan
melaporkan jumlah
Pajak
dan yang
sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk
87
melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur Pajak. Keterlambatan Pelaporan untuk SPT Masa dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2011, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2011. Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
