BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi 1.
Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang
Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan serta Pelaksanaan Pemutakhiran Data Objek Pajak Adapun analisis pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan serta Pelaksanaan Pemutakhiran Data Objek Pajak, adalah sebagai berikut : a. Perencanaan/Persiapan 1) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Lokasi atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lokasi membuat rencana kerja yang disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak masing-masing untuk mendapatkan persetujuan, yang berisi antara lain : a) Penentuan lokasi ekstensifikasi, dengan satuan kelurahan utuh atau satuan mall/pusat perdagangan; b) Jumlah objek pajak; c) Biaya yang diperlukan berdasarkan satuan biaya yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-533/PJ./2000 dan 49
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-15/PJ.6/2006 tanggal 17 April 2006; d) Jadual Pekerjaan; e) Persiapan administrasi yang meliputi penyediaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP), Peta Blok, Blanko Kartu NPWP, dan lain-lain yang diperlukan. 2) Kanwil meneliti dan menyetujui rencana kerja yang disusun oleh Kantor Pelayanan PBB dan KPP lokasi atau KPP Pratama lokasi. 3) Kantor Pelayanan PBB dan KPP lokasi atau KPP Pratama lokasi, mempersiapkan petugas operasional yang disesuaikan dengan jumlah objek pajak yang akan didata untuk kemudian disampaikan ke Kanwil. 4) Kepala Kanwil membentuk tim Pemutakhiran Data dan Ekstensifikasi untuk masing-masing KPP lokasi atau KPP Pratama lokasi. (Susunan tim untuk kantor modern ada di lampiran 4.4 dan kantor non modern ada di lampiran 4.3) 5) Kantor Pelayanan PBB/KPP Pratama lokasi menerbitkan Surat Tugas kepada petugas lapangan untuk masing-masing lokasi pendataan. 6) Kantor Pelayanan PBB bersama dengan KPP lokasi atau KPP Pratama lokasi, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati) dan instansi terkait lainnya.
50
b. Pelaksanaan Lapangan 1) Sebelum memulai kegiatan pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi, didahului dengan : a) Tim Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak bersama Pemda melaksanakan sosialisasi kepada Lurah, RW dan RT, pengelola pasar, pengembang, pengelola gedung, pengurus koperasi pedagang, perwakilan pedagang dan kepala lingkungan. b) Petugas lapangan menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan pemutakhiran data dan ekstensifikasi wajib pajak kepada wajib pajak yang akan di data. 2) Pelaksanaan Pemutakhiran Data a) Setiap petugas lapangan didampingi oleh seorang petugas yang berasal dari lingkungan lokasi pendaftaran (RW dan RT, pengelola pasar, pengembang,
pengelola
gedung,
pengurus
koperasi
pedagang,
perwakilan pedagang dan kepala lingkungan), menyampaikan dan mengumpulkan kembali formulir SPOP, LSPOP dan LPDOP yang telah diisi lengkap. Standar prestasi setiap petugas adalah 20 LPDOP/hari. b) Petugas lapangan mengisi formulir SPOP, LSPOP dan LPDOP berdasarkan informasi dari wajib pajak. Dalam hal wajib pajak tidak berada di tempat pada saat pendataan, formulir-formulir tersebut dapat diberikan kepada orang yang memiliki keterkaitan dengan wajib pajak yang berada di lokasi pendataan untuk disampaikan kepada wajib pajak. 51
c) Petugas lapangan membuat foto atas objek pajak yang di data dan mencatat nama toko/wajib pajak pada peta blok agar tidak terjadi kekeliruan foto dengan data objek pajak. c. Proses Administrasi 1) Lembar pemantauan dokumen (LPD) merupakan lembar pengawasan dokumen dan berfungsi sebagai tanda terima yang digunakan sejak kegiatan pemutakhiran data sampai dengan diserahkannya kartu NPWP kepada Wajib Pajak. Pada akhirnya lembar ini diarsipkan di seksi Tata Usaha Perpajakan atau Seksi Pelayanan. (Bentuk Formulir Lembar Pemantauan Dokumen adalah pada Lampiran 4.5) 2) Petugas lapangan setiap hari kerja menyampaikan hasil pemutakhiran data yang diperoleh pada hari kerja sebelumnya disertai Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan kepada Koordinator Lapangan dengan menggunakan LPD. (Bentuk Formulir Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan adalah pada Lampiran 4.6) 3) Koordinator Lapangan menerima dan meneliti kelengkapan SPOP, LSPOP dan LPDOP dari petugas lapangan, kemudian menyampaikan : a) SPOP dan LSPOP kepada Ketua Sub Tim Pendataan pada hari yang sama untuk selanjutnya diterbitkan SPPT dengan menggunakan LPD; b) LPDOP disertai Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan kepada Ketua Sub Tim Pemberian NPWP melalui Ketua Sub Tim Pendataan dengan menggunakan LPD. 52
4) Ketua Sub Tim Pemberian NPWP menyampaikan LPDOP kepada Koordinator Administrasi NPWP dengan menggunakan LPD untuk diteruskan kepada petugas NPWP. 5) Petugas NPWP merekam LPDOP dan mencetak kartu NPWP beserta tanda terima NPWP dengan menggunakan Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak Massal (PWPM). (Petunjuk pelaksanaan pemberian NPWP dengan aplikasi PWPM adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran 4.7). Pada hari kerja berikutnya kartu NPWP, tanda terima NPWP dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP disampaikan kepada Koordinator Administrasi NPWP dengan menggunakan LPD. (Bentuk Formulir Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4.8) 6) Koordinator administrasi NPWP menyampaikan : a) LPDOP yang sudah direkam dan Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan kepada Ketua Sub Tim Pemberian NPWP untuk selanjutnya diarsipkan di Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Seksi Pelayanan dengan menggunakan LPD. b) Kartu NPWP, tanda terima NPWP dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP kepada Ketua Sub Tim Pemberian NPWP dengan menggunakan LPD. 7) Ketua Sub Tim Pemberian NPWP menyampaikan kartu NPWP, tanda terima NPWP dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP kepada Ketua Sub
53
Tim Pendapatan u.p. Koordinator Lapangan untuk diteruskan kepada petugas lapangan dengan menggunakan LPD. 8) Petugas Lapangan menyampaikan kartu NPWP kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima NPWP untuk ditandatangani oleh Wajib Pajak. 9) Petugas Lapangan menyampaikan tanda terima NPWP yang sudah ditandatangani Wajib Pajak dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP kepada Ketua Sub Tim Pendataan melalui Koordinator Lapangan dengan menggunakan LPD. 10) Ketua Sub Tim Pendataan kemudian meneruskan tanda terima NPWP dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP dengan menggunakan LPD kepada Ketua Sub Tim Pemberian NPWP untuk diarsipkan di Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Seksi Pelayanan. 11) Ketua Sub Tim Pemberian NPWP mengarsipkan LPD, LPDOP, tanda terima NPWP, serta Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP dalam satu bendel per masing-masing petugas lapangan sesuai dengan urutan kode Rekap LPDOP. 12) Dalam hal Wajib Pajak menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga atau tanda pengenal lainnya, Ketua Sub Tim Pemberian NPWP menyampaikan dokumen tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Domisili atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Domisili.
54
d. Pelaporan dan Pengawasan 1) Koordinator
Lapangan
menyampaikan
laporan
mingguan
kegiatan
pendataan kepada Ketua Sub Tim Pendataan. (Bentuk laporan mingguan kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pala lampiran 4.9) 2) Ketua Sub Tim Pendataan menyampaikan laporan mingguan kegiatan pendataan kepada Ketua Tim Pemutakhiran Data dan Ekstensifikasi. (Bentuk laporan mingguan kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pala lampiran 4.10) 3) Koordinator Administrasi NPWP menyampaikan laporan mingguan kegiatan penerbitan NPWP kepada Ketua Sub Tim Pemberian NPWP. (Bentuk
formulir
laporan
mingguan
kegiatan
penerbitan
NPWP
sebagaimana dimaksud pala lampiran 4.11) 4) Ketua Sub Tim Pemberian NPWP menyampaikan laporan mingguan kegiatan penerbitan NPWP kepada Ketua Tim (untuk kantor modern) atau Wakil Ketua Tim (untuk kantor non modern) dengan tembusan kepada Ketua Tim. (Bentuk laporan mingguan kegiatan penerbitan NPWP sebagaimana dimaksud pala lampiran 4.12) 5) Untuk kantor non modern, Ketua Tim menyampaikan Laporan Bulanan Kegiatan Pendataan dan Wakil Ketua Tim menyampaikan Laporan Bulanan Kegiatan Penerbitan NPWP kepada Pengarah Tim (Kepala Kanwil DJP) setiap bulan pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. (Bentuk laporan bulanan kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pala lampiran 4.13. dan 55
laporan bulanan kegiatan penerbitan NPWP sebagaimana dimaksud pala lampiran 4.14) 6) Untuk kantor modern, Ketua Tim menyampaikan laporan bulanan kegiatan pendataan dan penerbitan NPWP kepada Pengarah Tim (Kepala Kanwil DJP) setiap bulan pada tanggal lima bulan berikutnya. (Bentuk Laporan Bulana Kegiatan Penerbitan NPWP sebagaimana dimaksud pala lampiran 4.15) 7) Pengarah Tim (Kepala Kanwil DJP) menyampaikan Laporan Triwulan Kegiatan Pendataan dan Penerbitan NPWP ke Kantor Pusat DJP u.p. Direktorat Pajak Penghasilan dan Direktorat PBB dan BPHTB setiap tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah triwulan berakhir. (Bentuk Laporan Triwulan Kegiatan Pendataan dan Penerbitan NPWP sebagaimana dimaksud pada lampiran 4.16) e. Penanggung Jawab 1) Pengarah Tim Ekstensifikasi memantau dan bertanggungjawab terhadap : a) Keberhasilan program ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh unit kerja pelaksana ekstensifikasi. b) Pendataan secara menyeluruh terhadap semua objek/subjek pajak di pusat perdagangan dan atau pertokoan yang ada di wilayah kerjanya, baik yang telah mempunyai NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.
56
c) Evaluasi perkembangan kegiatan ekstensifikasi, pemecahan masalah yang dihadapi unit kerja pelaksana ekstensifikasi. 2) Ketua Tim Ekstensifikasi memantau dan bertanggungjawab terhadap : a) Pelaksanaan pembentukan dan atau pemeliharaan basis data objek PBB secara teknis, administrasi dan keuangan. b) Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data. 3) Wakil Ketua Tim mengawasi dan bertanggungjawab atas : a) Penerbitan kartu NPWP berdasarkan LPDOP. b) Pengiriman kartu NPWP Domisili dan NPWP Cabang kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di pusat perdagangan dan atau pertokoan melalui petugas lapangan. 4) Dalam hal yang melaksanakan kegiatan adalah KPP Pratama, Kepala KPP Pratama sekaligus bertanggungjawab atas kegiatan sesuai butir 2 dan 3 di atas. 2. Tata Cara Penghapusan NPWP Hasil Program Ekstensifikasi Adapun tata cara penghapusan NPWP hasil Program Ekstensifikasi, adalah sebagai berikut : a. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan : 1) Melakukan konsentrasi data antara data NPWP yang diberikan berdasarkan jatah NPWP dengan data Master File Wajib Pajak Nasional. 2) Memilih antara data NPWP baru dan data Wajib Pajak yang sudah berNPWP sebelumnya 57
3) Mengirimkan data elektronis NPWP hasil ekstensifikasi ke KPP Domisili, yang terbagi dalam dua kelompok data, yaitu : a) Data Wajib Pajak baru yang sudah diberikan NPWP b) Data Wajib Pajak yang diberikan NPWP dan sebelumnya sudah mempunyai NPWP (NPWP ganda). 4) Melakukan monitoring pemberian jatah NPWP dengan hasil NPWP yang diterbitkan oleh KPP Lokasi. b. Wajib Pajak : Menyampaikan sanggahan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat maupun secara langsung yang ditujukan kepada KPP Domisili atau KPP Lokasi atas penerbitan NPWP hasil ekstensifikasi, dalam hal : 1) Wajib Pajak telah memiliki NPWP. 2) Wajib Pajak telah meninggal dunia. 3) Wanita kawin yang tidak dikenakan pajak secara terpisah sedangkan suaminya sudah mempunyai NPWP 4) Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan tidak wajib mempunyai NPWP (Surat Pernyataan Tidak Wajib Mempunyai NPWP sebagaimana dimuat pada lampiran 4.17 dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam lampiran 4.18) c. KPP Domisili 1) Melakukan penghapusan NPWP hasil ekstensifikasi dengan mencetak Surat Penghapusan NPWP (lampiran 4.19) tanpa melalui prosedur pemeriksaan 58
berdasarkan data elektronis NPWP sebagaimana dimaksud pada point I angka 3.b., dan atau sanggahan Wajib Pajak atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada point II. 2) Menyampaikan Surat Penghapusan NPWP kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. 3) Menyampaikan Jawaban Surat Sanggahan atas Pemberian NPWP melalui program ekstensifikasi dalam hal sanggahan Wajib Pajak ditolak (sebagaimana lampiran 4.20) d. KPP Lokasi Menerima surat sanggahan, meneliti dan meneruskan surat sanggahan kepada KPP Domisili untuk ditindaklanjuti, apabila diperlukan disertai hasil penelitian/rekomendasi atas surat sanggahan tersebut.
59
B. Pembahasan 1. Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Pajak Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dan jajarannya dibawahnya, telah berproses yang dimulai
dari
tahap
perencanaan/persiapan,
pelaksanaan
lapangan,
proses
admnistrasi, pelaporan dan pengawasan serta penanggungjawab dari kegiatan tersebut. Adapun rincian pembahasannya adalah sebagai berikut : a. Perencanaan/Persiapan 1) Pada tahap perencanaan/persiapan, data untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan diperoleh atas kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Hal ini dikarenakan KPP Lokasi atau KPP Pratama Lokasi tidak mempunyai base data sendiri. Dalam pengadaan data seperti ini tentu saja memiliki banyak kelemahannya karena
bisa jadi data yang disajikan
tersebut tidak lengkap dan tidak relevan lagi karena keadaan yang sudah berubah. 2) Jenjang struktur organisasi pelaksanaan ekstensifikasi pajak WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan, dinilai terlalu panjang. Mulai dari membuat rencana kerja antara KPPBB dengan KPP Lokasi atau KPP Pratama lokasi, kemudian diteliti di Kanwil masing-masing termasuk 60
pembentukan tim pelaksana yang bersifat fungsional, dimana secara otomatis juga harus dikeluarkan biaya tersendiri diluar jenjang struktural kepangkatannya. b. Pelaksanaan Lapangan 1) Dalam pelaksanaannya kegiatan ekstensifikasi WP OP ini, mulai dari penyampaian surat pemberitahuan pelaksanaan ekstensifikasi pajak dan pendataan, telah melibatkan Pemerintah Daerah setempat (Walikota/Bupati, Lurah, Rw, Rt). Hal ini tentunya tidak sejalan dengan semangat Self Assesment yang dianut oleh system perpajakan di Indonesia. 2) Target standar prestasi yang diberikan kepada petugas lapangan untuk pelaksanaan ekstensifikasi pajak WP OP ini adalah 20 LPDOP/hari. Hal ini bisa menyebabkan demi mengejar target jumlah WP OP yang akan dijaring tanpa mempertimbangkan lebih lanjut kondisi riil yang sebenarnya. c. Proses Administrasi, Pelaporan dan Pengawasan Proses administrasi, pelaporan dan pengawasan pada pelaksanaan ekstensifikasi WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan serta Pelaksanaan Pemutakhiran Data Objek Pajak telah berjalan dengan baik, yang ditandai dengan diterapkannya proses administrasi, pelaporan dan pengawasan yang cukup memadai, yang merupakan alat kontrol berjalannya proses dengan baik. Adapun rincian alat kontrol yang digunakan adalah sebagai berikut :
61
1) Lembar Pemantau Dokumen (LPD) 2) Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Lapangan 3) Rekapitulasi Hasil Penerbitan NPWP, yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas NPWP. 4) Laporan Mingguan Kegiatan Pendataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Lapangan 5) Laporan Mingguan Kegiatan Pendataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Sub Tim Pendataan 6) Laporan Mingguan Kegiatan Penerbitan NPWP, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Administrasi NPWP 7) Laporan Mingguan Kegiatan Penerbitan NPWP, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Sub Tim Pemberian NPWP 8) Laporan Bulanan Kegiatan Pendataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi WP OP, yang ditujukan kepada Kepala Kanwil. 9) Laporan
Bulanan
Kegiatan
Penerbitan
NPWP,
yang
dibuat
dan
ditandatangani oleh Ketua Tim Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi WP OP yang ditujukan kepada Kepala Kanwil. 10) Laporan Bulanan Kegiatan Pendataan dan Penerbitan NPWP, yang dibuat oleh Ketua Tim Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi WP OP yang ditujukan kepada Kepala Kanwil. 62
11) Laporan Triwulan Kegiatan Pendataan dan Penerbitan NPWP, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kanwil yang ditujukan kepada Direktur Pajak Penghasilan dan Direktur Pajak Bumi dan Bangunan. d. Tata Cara Penghapusan NPWP Hasil Program Ekstensifikasi Tata cara penghapusan NPWP hasil program ekstensifikasi pajak sudah berjalan dengan baik, dengan melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu pihak Wajib Pajak yang bersangkutan, KPP Lokasi, KPP Domisili dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan. Sedangkan alat kontrol yang digunakan dalam proses Penghapusan NPWP Hasil Program Ekstensifikasi, adalah : 1) Surat Pernyataan Tidak Wajib Mempunyai NPWP, yang dibuat dan ditandatangani oleh WP OP yang bersangkutan dan juga diketahui oleh pejabat setempat (Rt atau Lurah). 2) Formulir Tidak Wajib Mempunyai NPWP, yang ditandatangani oleh WP OP yang bersangkutan. 3) Surat Penghapusan NPWP, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor KPP Domisili. 4) Jawaban Surat Sanggahan Atas Pemberian NPWP, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor KPP Domisili
63
2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan setelah pelaksanaan Ekstensifikasi pajak berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat adalah seperti tertera pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 dibawah ini : Tabel 4.1 JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN <2005 s/d 2006 TAHUN JUMLAH WP PERSENTASE KENAIKAN OP / PENURUNAN WP OP < 2005 2.276.846 2005 3.745.445 39 % 2006 3.977.595 6% Jumlah rata3.333.295 rata kenaikan Sumber : Data DJP Tabel 4.2 JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 2007 s/d 2009 TAHUN JUMLAH WP PERSENTASE KENAIKAN OP / PENURUNAN WP OP 2007 5.949.855 33 % 2008 8.367.254 29 % 2009 12.243.812 32 % Jumlah rata8.853.640 rata kenaikan Sumber : Data DJP Berdasarkan data ke dua table tersebut diatas dapat dicermati bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terjadi fluktuatif kenaikan jumlahnya. Adapun rincian adalah sebagai berikut :
64
a. Dari tahun < 2005 ke tahun 2005 terjadi kenaikan jumlah WP OP yaitu sebanyak 1.468.599 atau peningkatan sebanyak 39 %, catatannya pada tahun ini belum ada kebijakan ekstensifikasi pajak. b. Dari tahun 2005 ke tahun 2006 memang terjadi kenaikan jumlah WP OP, yaitu sebanyak 232.150 atau meningkat 6%, tetapi persentase kenaikannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. c. Dari tahun 2006 ke tahun 2007 terjadi lonjakan kenaikan jumlah WP OP yaitu sebanyak 1.972.260 atau meningkat sebanyak 33%, hal ini dikarenakan pelaksanaan kebijaksanaan ekstensifikasi pajak sudah berjalan dan menuai hasil yang signifikan, jadi pada tahun ini pelaksanaan ekstensifikasi menambah jumlah WP OP. d. Dari tahun 2007 ke tahun 2008 juga terjadi kenaikan jumlah WP OP, yaitu sebanyak 2.417.399 atau meningkat sebanyak 29%, tetapi persentase kenaikannya menurun masih dibawah tahun sebelumnya. e. Dari tahun 2008 ke tahun 2009 juga terjadi kenaikan jumlah WP OP, yaitu sebanyak 3.876.558 atau meningkat sebanyak 32 %. f. Sumbangan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak terhadap penambahan jumlah WP OP sangat berpengaruh singnifikan. g. Sebelum pelaksanaan ekstensifikasi pajak, tahun < 2005 sampai 2006 rata-rata kenaikan jumlah WP OP hanya 3.333.295/tahun. setelah pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi pajak yaitu tahun 2007 sampai 2009 rata-rata kenaikan jumlah WP OP menjadi 8.853.640/tahun atau meningkat sebanyak 5.520.345/tahun. 65
3. Hasil Ekstensifikasi WP OP Hasil Ekstensifikasi Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2007 sampai 2009 berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak adalah seperti tertera pada Tabel 4.3 dibawah ini : Tabel 4.3 HASIL EKSTENSIFIKASI PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 2007 s/d 2009 TAHUN JUMLAH WP PERSENTASE KENAIKAN OP / PENURUNAN HASIL EKSTENSIFIKASI 2007 1.822.747 100 % 2008 3.138.665 42 % 2009 4.071.997 22 % Jumlah rata3.011.136 54 % rata kenaikan Sumber : Data DJP
Berdasarkan data tersebut diatas dapat dicermati bahwa hasil ekstensifikasi pajak Wajib Pajak Orang Pribadi mulai dari Tahun 2007 sampai 2009 terus terjadi peningkatan
jumlahnya, tetapi persentase peningkatannya cenderung menurun.
Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :. a. Kebijakan ekstensifikasi pajak yang dilaksanakan pada tahun 2006, hasilnya diakumulasikan tahun 2007 adalah sebanyak 1.822.747, merupakan data hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak tersebut di tahun pertama yang dihimpun secara nasional atau menyeluruh.
66
c. Dari tahun 2007 ke tahun 2008 terjadi kenaikan hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak, yaitu sebanyak 1.315.918 atau meningkat 42%. d. Dari tahun 2008 ke tahun 2009 juga terjadi kenaikan hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak, yaitu sebanyak
933.332 atau meningkat 22%. Tetapi
persentase kenaikannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. e. Selama 3 (tahun) mulai dari 2007 sampai 2009 rata-rata kenaikan/tahun hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak adalah 3.011.136/tahun. 4. Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan WP OP Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan setelah pelaksanaan Ekstensifikasi pajak berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak adalah seperti tertera pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 dibawah ini : Tabel 4.4 HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN < 2005 s/d 2006 (SEBELUM EKSTENSIFIKASI PAJAK) TAHUN JUMLAH PENERIMAAN PERSENTASE PAJAK PENGHASILAN KENAIKAN / PENURUNAN PAJAK < 2005 2.270.517.248.621 2005 3.114.119.423.043 27 % 2006 4.100.827.661.625 24 % Jumlah rata3.161.821.444.429 25,5 % rata kenaikan Sumber : Data DJP
67
Tabel 4.5 HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 2007 s/d 2009 (SETELAH EKSTENSIFIKASI PAJAK) PERSENTASE TAHUN JUMLAH PENERIMAAN KENAIKAN / PAJAK PENGHASILAN PENURUNAN PAJAK
2007 2008 2009 Jumlah ratarata kenaikan Sumber : Data DJP
4.015.524.089.302 6.792.458.042.145 5.739.190.300.932 5.515.724.144.126
(2 %) 41 % (18 %) 8%
Berdasarkan data ke dua table tersebut diatas dapat dicermati bahwa hasil Penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan setelah pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi pajak terjadi fluktuatif kenaikan dan penurunan jumlahnya. Adapun rincianya adalah sebagai berikut : a. Dari Tahun < 2005 ke Tahun 2005 terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan WP OP yaitu sebanyak Rp. 843.602.174.422,- atau meningkat sebanyak 27 % b. Dari Tahun 2005 ke Tahun 2006 terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan WP OP yaitu sebanyak Rp. 986.708.238.582,- tetapi dari persentase peningkatan terjadi penurunan yaitu sebanyak 24 % c. Dari Tahun 2006 ke Tahun 2007 terjadi penurunan jumlah penerimaan pajak penghasilan
WP
OP
dari
tahun
sebelumnya
yaitu
sebanyak
Rp. 85.303.572.323,- atau menurun sebanyak 2 % . Walaupun pada tahun 2007 hasil pelaksanaan ekstensifikasi sudah memperlihatkan hasilnya yaitu sebanyak 68
1.822.747 dan peningkatan jumlah WP OP sebanyak 1.972.260 atau 33 %, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan WP OP, Jadi pelaksanaan ekstensifikasi pajak tidak secara otomatis menambah jumlah penerimaan pajak penghasilan WP OP. hal ini dikarenakan sifatnya baru menghimpun jumlah WP OP tetapi Wajib Pajak secara langsung belum melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak. d. Dari Tahun 2007 ke Tahun 2008 terjadi kenaikan jumlah penerimaan pajak penghasilan WP OP sebanyak Rp. 2.776.933.952.843,- atau peningkatan sebanyak 41 %. Peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan WP OP pada tahun 2008 karena di tahun ini WP OP telah melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak dan pelaksanaan ekstensifikasi pajak sudah menunjukkan hasilnya. e. Dari Tahun 2008 ke Tahun 2009 terjadi penurunan kembali jumlah penerimaan pajak penghasilan WP OP yaitu sebanyak Rp. 1.053.267.741.213,- Atau menurun sebanyak 18 %. Walaupun pada Tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah WP OP sebanyak 3.876.558 atau 32 % dan diikuti peningkatan hasil ekstensifikasi WP OP sebanyak 933.332 atau 22 % tetapi tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak penghasilan WP OP, hal ini disebabkan pada tahun sebelumnya (2008) ada kebijakan Sunset Policy. Sehingga peningkatan hasil ekstensifikasi pajak tidak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan WP OP. Jadi dengan adanya kebijakan ini, pelaksanaan ekstensifikasi pajak 69
menjadi tidak efektif untuk jangka pendek dalam menghimpun jumlah penerimaan pajak penghasilan. Tetapi untuk jangka panjang tentu ada keselarasannya. f. Secara keseluruhan setelah adanya kebijakan ekstensifikasi pajak, terjadi kenaikan rata-rata per tahun penerimaan pajak penghasilan WP OP ini yaitu dari Rp. 3.161.821.444.429 menjadi Rp. 5.515.724.144.126 atau meningkat Rp. 2.353.902.699.697
Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku dari 01 Januari sampai 31 Desember 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007), yaitu sebesar 2% per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dinyatakan dalam SPT Tahunan PPh yang disampaikan. Selain itu seluruh penghasilan yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tersebut dianggap benar, sehingga tidak akan dilakukan pemeriksaan, kecuali SPT Tahunan PPh dinyatakan lebih bayar atau di kemudian hari ditemukan data atau keterangan lain yang ternyata belum dilaporkan di SPT Tahunan PPh tahun pajak tersebut.
70
