36
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Sunset Policy Terhadap Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Prinsip dasar utama dari Sunset Policy adalah penegakan sistem self assessment seutuhnya, yang berarti dari awal kewajiban perpajakan dimulai oleh seorang wajib pajak harus dilakukan secara kesadaran sendiri, dimulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, kemudian setelah itu menghitung jumlah pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang, serta melaporkan pajak yang telah dihitung dan dibayar tersebut. Tujuan berikutnya adalah perbaikan dan perkuatan basis data wajib pajak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan bisa digunakan untuk penggalian potensi perpajakan di masa depan. Seperti yang dikatakan diatas, Sunset Policy memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar, yaitu dengan dimulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk membetulkan SPT yang pernah disampaikan. Kesempatan ini hanya berlaku selama tahun 2008, walaupun pada akhirnya diperpanjang sampai dengan bulan Februari 2009 untuk kriteria Wajib Pajak tertentu. Hal-hal yang dilakukan oleh KPP Madya Bekasi dalam rangka Sunset Policy antara lain : Menyebarkan Brosur/Selebaran mengenai Sunset Policy di tempat-tempat umum seperti : Mall, Rest area dan lain sebagainya. Para
37
Account Representative (AR) juga aktif memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai Sunset Policy. Selain itu KPP Madya Bekasi juga melakukan penambahan jumlah jam kerja di hari Sabtu untuk menerima Pembetulan SPT PPh Tahunan sebelum tahun pajak 2007. Berikut ini adalah Tabel jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Madya Bekasi tahun 2007-2010 : Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Madya Bekasi Tahun 2007-2010 Tahun
Jumlah WP
Pertambahan
Persentase
2007
451
0
100%
2008
1006
555
223%
2009
1007
1
223%
2010
1014
7
225%
Sumber : Data Wajib Pajak Terdaftar KPP Madya Bekasi Jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Bekasi dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :
38
Jumlah WP 1200
1000
800 Series1
600
400
200
0 2006.5
2007
2007.5
2008
2008.5
2009
2009.5
2010
2010.5
Tahun
Gambar 4.1 Grafik Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Madya Bekasi Tahun 2007-2010 Dari data diatas, pada saat periode pelaksanaan Sunset Policy rata-rata Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Bekasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 223% dibandingkan dengan jumlah wajib pajak tahun 2007. Peningkatan jumlah wajib pajak ini dikarenakan adanya usulan dari KPP Pratama kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pemindahan Wajib Pajak Badan dari tingkat Pratama ke tingkat Madya karena memenuhi syarat untuk menjadi Wajib Pajak di tingkat Madya. Hal ini juga dilakukan agar pelayanan pajak di Tingkat Pratama dapat lebih optimal. Wajib Pajak di KPP tingkat madya ditentukan oleh Menteri Keuangan jadi bukan atas inisiatif dari Wajib Pajak sendiri. Kriteria Wajib Pajak yang
39
terdaftar di tingkat madya antara lain : Nilai Pajak Besar, Perusahaan besar, Nilai Aset besar atau memiliki potensi untuk membayar pajak dalam jumlah besar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Sunset Policy tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah wajib pajak. B. Analisis Sunset Policy Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Berikut ini adalah data penerimaan pajak penghasilan KPP Madya Bekasi tahun 2007-2010 : Tabel 4.2 Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Madya Bekasi Tahun 2007 (dalam Rupiah) JENIS PAJAK 1.
REALISASI
Pajak Penghasilan
1.987.836.810.000
1.722.424.089.510
87%
PPh Non Migas
1.987.836.810.000
1.722.424.089.510
87%
1.1 PPh Pasal 21
593.505.510.000
519.979.053.643
88%
1.2 PPh Pasal 22
10.630.800.000
10.621.195.289
100%
1.3 PPh Pasal 22 Impor
302.828.740.000
294.277.201.577
97%
1.4 PPh Pasal 23
210.476.530.000
139.448.422.396
66%
0
0
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan
545.930.140.000
424.537.265.726
78%
1.7 PPh Pasal 26
299.304.880.000
305.914.646.220
102%
25.160.210.000
27.645.885.368
110%
1.9 PPh Non Migas Lainnya
0
419.291
-
PPh Migas
0
0
2.1 PPh Minyak Bumi
0
0
2.2 PPh Gas Alam
0
0
2.3 PPh Lain Minyak Bumi
0
0
2.4 PPh Non Migas Lainnya
0
0
1.5 PPh Pasal 25/29 OP
1.8 PPh Final dan FLN 2.
%
TARGET
Sumber : Laporan Penerimaan Pajak KPP Madya Bekasi
40
Dari data penerimaan pajak penghasilan tahun 2007, penerimaan pajak penghasilan tidak dapat mencapai target yaitu hanya 87% dari target.
Tabel 4.3 Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Madya Bekasi Tahun 2008 (dalam Rupiah) JENIS PAJAK
1.
TARGET
REALISASI
%
Pajak Penghasilan
2.267.191.730.000
2.822.168.658.789
124%
PPh Non Migas
2.267.191.730.000
2.822.168.658.789
124%
1.1 PPh Pasal 21
657.811.220.000
781.610.433.273
119%
1.2 PPh Pasal 22
15.829.670.000
27.121.507.267
171%
1.3 PPh Pasal 22 Impor
372.314.970.000
547.013.341.362
147%
1.4 PPh Pasal 23
163.366.960.000
202.750.449.628
124%
0
0
-
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan
614.353.680.000
711.833.948.948
116%
1.7 PPh Pasal 26
410.518.380.000
492.110.185.176
120%
32.996.850.000
58.897.610.373
178%
1.9 PPh Non Migas Lainnya
0
64.541.500
-
PPh Migas
0
383.320.631
-
2.1 PPh Minyak Bumi
0
237.370.631
-
2.2 PPh Gas Alam
0
145.950.000
-
2.3 PPh Lain Minyak Bumi
0
0
2.4 PPh Non Migas Lainnya
0
0
1.5 PPh Pasal 25/29 OP
1.8 PPh Final dan FLN
2.
Sumber : Laporan Penerimaan Pajak KPP Madya Bekasi Dari data penerimaan pajak penghasilan tahun 2008, penerimaan pajak penghasilan dapat mencapai target yaitu 124% dari target. Hal ini
41
dikarenakan adanya penambahan wajib pajak dan juga adanya program sunset policy sehingga penerimaan dapat mencapai target. Tabel 4.4 Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Madya Bekasi Tahun 2009 (dalam Rupiah) JENIS PAJAK
1.
TARGET
REALISASI
Pajak Penghasilan
3.323.408.269.293
3.064.647.816.154
92%
PPh Non Migas
3.323.408.269.293
3.064.647.816.154
92%
1.1 PPh Pasal 21
949.102.861.986
733.287.159.003
77%
1.2 PPh Pasal 22
31.569.972.013
35.543.833.075
113%
1.3 PPh Pasal 22 Impor
636.726.502.383
389.930.454.882
61%
1.4 PPh Pasal 23
236.007.270.116
158.582.958.209
67%
0
0
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan
828.537.842.901
979.052.864.642
118%
1.7 PPh Pasal 26
572.830.203.893
571.417.740.914
100%
68.558.487.865
196.433.750.635
287%
75.128.135
285.632.122
380%
PPh Migas
0
56.711.336
-
2.1 PPh Minyak Bumi
0
8.061.336
-
2.2 PPh Gas Alam
0
48.650.000
-
2.3 PPh Lain Minyak Bumi
0
0
2.4 PPh Non Migas Lainnya
0
0
1.5 PPh Pasal 25/29 OP
1.8 PPh Final dan FLN 1.9 PPh Non Migas Lainnya 2.
%
Sumber : Laporan Penerimaan Pajak KPP Madya Bekasi Dari data penerimaan pajak penghasilan tahun 2009, penerimaan pajak penghasilan tidak dapat mencapai target yaitu hanya 92% dari target.
42
Tabel 4.5 Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Madya Bekasi Tahun 2010 (dalam Rupiah) JENIS PAJAK
1.
REALISASI
%
Pajak Penghasilan
3.867.326.180.743 3.605.263.981.780
93%
PPh Non Migas
3.867.326.180.743 3.605.263.981.780
93%
1.1 PPh Pasal 21
930.168.841.145
762.883.252.455
82%
1.2 PPh Pasal 22
29.389.001.873
31.434.141.926
107%
1.3 PPh Pasal 22 Impor
431.137.924.468
542.128.836.556
126%
1.4 PPh Pasal 23
174.352.774.061
166.510.013.681
96%
0
0
1.5 PPh Pasal 25/29 OP 1.6 PPh Pasal 25/29 Badan
1.284.525.751.290 1.168.160.106.384
91%
1.7 PPh Pasal 26
632.908.440.712
645.096.717.070
102%
1.8 PPh Final dan FLN
384.527.629.750
275.999.469.118
72%
315.817.444
0
PPh Migas
0
6.525.722.295
-
2.1 PPh Minyak Bumi
0
6.319.253.064
-
2.2 PPh Gas Alam
0
188.838.082
-
2.3 PPh Lain Minyak Bumi
0
0
2.4 PPh Non Migas Lainnya
0
17.631.149
1.9 PPh Non Migas Lainnya 2.
TARGET
-
Sumber : Laporan Penerimaan Pajak KPP Madya Bekasi Dari data penerimaan pajak penghasilan tahun 2010, penerimaan pajak penghasilan tidak dapat mencapai target yaitu hanya 93% dari target.
43
Tabel 4.6 Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Madya Bekasi PPh Pasal 25/29 Badan Tahun 2007-2010 (dalam Rupiah) Tahun
PPh Pasal 25/29
Kenaikan
Persentase
2007
Badan 424.537.265.726
(Penurunan)
2008
711.833.948.948
287.296.683.222
168%
2009
979.052.864.642
554.515.598.916
231%
2010
1.168.160.106.384
743.622.840.658
275%
Total
3.283.584.185.700 1.585.435.122.796
0
Kenaikan(Penurunan) 100%
Sumber : Laporan Penerimaan Pajak KPP Madya Bekasi Jumlah penerimaan pajak penghasilan ini dapat digambarkan dalam grafik berikut ini : Jumlah PPh 1400 1200 1000 800
Series1
600 400 200 0 2006.5
2007
2007.5
2008
2008.5
2009
2009.5
2010
2010.5
Tahun
Gambar 4.2 Grafik Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan KPP Madya Bekasi Tahun 2007-2010 (Dalam Milyar Rupiah)
44
Dari data di atas pada saat periode Sunset Policy jumlah penerimaan pajak penghasilan dari PPh Pasal 25/29 Badan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 168% di tahun 2008 dan 231% di tahun 2009. Peningkatan pajak penghasilan ini disebabkan karena adanya perpindahan tempat terdaftar 555 Wajib Pajak dari tingkat pratama ke tingkat madya dan adanya program Sunset Policy yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Dilihat dari segi kontribusi Sunset Policy terhadap penerimaan Pajak penghasilan, Berikut ini adalah data Pembetulan SPT PPh Badan sebelum tahun pajak 2007 : Tabel 4.7 Pembetulan SPT PPh Badan Sebelum Tahun Pajak 2007 (Dalam Rupiah) Tahun
Jumlah SPT yang
Jumlah kurang
Jumlah Sanksi yang
Pajak dibetulkan bayar dihapuskan 1997 1 366,700 176,016 1998 1 152,700 73,296 1999 6 8,277,596 3,973,246 2000 10 53,501,589 25,680,763 2001 14 73,009,700 35,044,656 2002 32 678,345,256 325,605,723 2003 65 2,306,823,273 1,106,632,542 2004 112 6,031,406,262 2,886,414,593 2005 150 6,129,740,019 2,941,918,194 2006 20 13,686,078,324 5,613,197,417 Total 598 28,967,701,324 12,938,716,446 Sumber : Rekapitulasi Pengawasan Pembetulan SPT PPh Sebelum Tahun Pajak 2007
45
Dari data tersebut, jumlah penerimaan pajak penghasilan dari kontribusi Sunset Policy adalah sebesar Rp 25,599,639,793 di tahun 2008 dan Rp 3,368,061,626 di tahun 2009. Jumlah total kurang bayar secara keseluruhan adalah sebesar Rp 28,967,701,419. Jumlah sanksi yang dihapuskan adalah sebesar Rp 11,336,521,297 di tahun 2008 dan Rp 1,602,195,149 di tahun 2009. Jumlah total sanksi yang dihapuskan adalah sebesar Rp 12,938,716,446. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sunset Policy memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dilihat dari segi pelaksanaan Sunset Policy di KPP Madya Bekasi sudah dilaksanakan sesuai prosedur yaitu SPT Tahunan PPh Badan yang dapat dibetulkan dan mendapatkan fasilitas Sunset Policy hanya SPT sebelum tahun pajak 2007 dan disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2009, pembayaran pajak kurang bayar dibayarkan paling lambat tanggal 27 Februari 2009. Sistem Informasi juga sudah diatur sesuai dengan peraturan Sunset Policy sehingga hanya SPT yang memenuhi syarat yang dapat dilaporkan dan diinput ke sistem.
