PENGARUH SUNSET POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Survey pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekalongan)
Oleh: Iganda Tuthus Kurniawan 123403165 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya
ABSTRACT
THE INFLUENCE OF SUNSET POLICY TO THE COMPLIANCE OF TAX PAYER WITH KNOWLEDGE OF TAX PAYER AS A MODERATING VARIABEL By: Iganda Tuthus Kurniawan
Guided By : H. Tedi Rustendi,SE., M.Si.Ak.,CA Rani Rahman S.E., M.Ak.
The study aims to determine: (1) Sunset Policy, Taxpayer Compliance, Knowladge of Taxpayer, (2) Whether knowledge of taxpayer moderate the relationship between sunset policy on compliance of taxpayer , (3) Influence of Sunset policy on the Taxpayer Compliance,. This research method using descriptive analysis with the survey approach. Anaysis tool used is the simple regrresion and MRA ( Moderating Regrresion Analysis ) with the interval measurement scale. Testing hypotheses partially by using the t test with a significant level (α = 0,05). The results showed that: (1) Sunset policy, comliance of taxpayer and knowledge of taxpayer has done well, (2 knowledge of taxpayer moderate the relationship between sunset policy on compliance of taxpayer, (3) Influence of Sunset Policy has significant effect on compliance of taxpayer.
Keywords : Sunset Policy, Taxpayer Compliance, Knowladge of Taxpayer
ABSTRAK PENGARUH SUNSET POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Survey pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekalongan)
Oleh: Iganda Tuthus Kurniawan 123403165
Dibimbing Oleh: H. Tedi Rustendi,SE., M.Si.Ak.,CA Rani Rahman S.E., M.Ak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Sunset Policy, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak, (2) Apakah pengetahuan Wajib Pajak memoderasi hubungan antara Sunset Policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (3) Pengaruh Sunset Policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survey. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan MRA ( Moderating Regrretion Analysis ) dengan skala pengukuran interval. Pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t dan secara simultan dengan menggunakan uji dengan tingkat signifikan (α = 0,05). Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Sunset Policy berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pengetahuan Wajib pajak memoderasi hubungan antara sunset policy dengan kepatuhan wajib pajak. Kata Kunci : Sunset Policy, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah Salah satu faktor pendukung dalam kegiatan Pembangunan Nasional yang telah lama dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan paling utama dari dalam negeri untuk mendanai mendanai mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pada tahun ini menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp.1300 triliun dan hingga 16 Maret 2016, sudah terealisasi sebesar Rp.170 triliun atau sekitar 12.83%. Kepala Kanwil Pajak Jakarta Pusat, Angin Prasetyo, Mengatakan target nasional penerimaan negara dari sektor pajak di 2016 sebesar Rp.1300 triliun “Guna mencapai target nasional, harus terus diupayakan dengan bantuan kesadaran para Wajib Pajak demi
tercapainyacita-cita
pembangunan
dan
kesejahteraan
bangsa’
(www.okezone.com,16-Maret-2016). Untuk menjamin hal tersebut maka tingkat pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pajak mempunyai fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Fungsi mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakasanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Nurmantu,Safri,2005) Keberhasilan suatu pemerintahan perlu disokong oleh partisipasi masyarakat. Maka dari itu, masyarakat perlu memahami dan mengerti akan pentingnya pajak sebagai salah satu faktor pendukung kelangsungan negara. Sehingga pemerintahan sendiri perlu mengoptimalkan penerimaan pajak yang dihimpun dari masyarakat
dengan sebaik-baiknya agar terciptanya hubungan timbal balik yang positif antara pemerintah dan masyarakat. Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mendiri pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri. Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nempak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN. Pengetahuan Wajib Pajak di daerah-daerah terpencil di Indonesia yang masih sangat kurang, terlebih mengenai tata cara, sistem, hingga pengalokasian dana pajak yang selama ini mereka bayarkan pada aparat pajak. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak harus didukung peran aktif para aparat pajak dan juga kemauan Wajib Pajak sendiri dalam membayar pajak. Ada 2 (dua) aspek perpajakan yang perlu disosialisasikan, Pertama, aspek kesadaran dan pemahaman tentang pajak. Aspek inilah yang sebenarnya yang harus diarahkan ke masyarakat luas. Aspek kedua yaitu teknis dari perpajakan, pengetahuan teknis ini sebaiknya diberikan langsung kepada pihak yang akan melaksanakan kewajiban pajaknya. Misalnya, sosilisasi tentang pengisian SPT atau sosialisasi tentang
perubahan
peraturan pajak. Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia ada 3 (tiga) yaitu : 1) Official Assessment System adalah sistem perpajakan dimana fiskus yang berperan aktif dalam penetapan serta penegihan Wajib Pajak.
2) Self Assessment System adalah sistem perpajakan dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan kewajiban perpajakannya. 3) With Holding System adalah sistem pemotongan pajak langsung dari sumbernya. Wajib Pajak yang menerima penghasilan akan langsung dipotong oleh permberi penghasilan.
Dari ketiga sistem tersebut mempunyai ciri dan karakteristik yang berbedabeda. Perlu disadari bersama bahwa proses pemungutan pajak tidaklah mudah. Proses ini memerlukan peran aktif aparat pajak dan juga kesadaran para Wajib Pajak. Karena menurut Perundang-Undangan Pajak, Indonesia menganut Self Assessment System. Sejak tahun 1984 telah diberlakukan sestem Self Assessment System dalam perpajakan Indonesia, yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri atas kewajiban pajaknya. Sistem perpajakan ini sangat diperlukan kejujuran dari Wajib Pajak dalam menghitung pajak terutang dan dibayar melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian keparcayaan kepada Wajib Pajak tersebut. Tingkat kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh peraturan perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak mapun pemerintah Republik Indonesia. Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khususnya dalam menggali potensi perpajakan, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajakpada tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan pajak yaitu Sunset Poicy. Dalam kebijakan ini Wajib Pajak secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Kebijakan Sunset Policy yang diterapkan pada tahun pada tahun 2008 yaitu penghapusan sanksi hanya berlaku untuk Wajib Pajak yang memperbaiki SPT tahunan Pajak penghasilan (PPh). Sedangkan kebijakan Sunset Policy jilid II yang diterapkan pada tahun 2015 penghapusan sanksi pajak diberlakukan untuk semua jenis pajak seperti SPT Tahunan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik Orang Pribadi maupun Badan. Secara teoritis apabila Wajib Pajak patuh mengikuti program Sunset Policy, yaitu dengan memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan memperoleh keuntungan, karena disamping tidak dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar. Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan Sunset Policy secara maksimal, karena masih adanya berbagai kendala, misalnya keragu-raguan dari Wajib Pajak atas Sunset Policy itu sendiri, masih kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang Sunset Policy. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : “PENGARUH SUNSET POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING” Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka identifikasi masalah akan penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Sunset Policy, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak. 2. Apakah pengetahuan Wajib Pajak memoderasi hubungan antara Sunset Policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Bagaimana pengaruh Sunset Policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Metode Penelitian Metode yang akan digunakan dalam penlitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Nazir (2011:54) “metode destkriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kilas peristiwa masa sekarang”. Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode desktiptif adalah untuk mendeskripsikan tentang pengaruh pemberian Sunset Policy terdahap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan pengetahuan Wajib Pajak sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah terhadap hubungan variabel Sunset Policy dan kepatuhan Wajib Pajak. Definisi dan Oprasional Variabel Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sunset Policy, dan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel moderation yaitu pengetahuan Wajib Pajak. Masing-masing definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut : Tabel 3.2 Oprasional Variabel Variabel
Definisi
Indikator
Skala
Sunset Policy
Sunset Policy adalah 1) Penghapusan sanksi Interval administrasi bagi fasilitas penghapusan Wajib Pajak yang sanksi administrasi pajak belum memiliki berupa bunga NPWP, sebagaimana diatur 2) Penyampaian dan dalam pasal 37A pembetulan SPT, dan Undang-Undang Nomor 3) Penegasan sanksi pajak. 28 Tahun 2007 (Monica Dian (Direktorat Jendral Anggraeni,2011) Pajak,2007), adapun pasal 37A UndangUndang Nomor 28
Tahun 2007. Kepatuhan Wajib Pajak
Wajib Interval Kepatuhan Wajib Pajak 1) Kepatuhan Pajak dalam adalah sebagai suatu mendaftarkan diri. keadaan dimana Wajib 2) Kepatuhan untuk Pajak memenuhi seluruh menyetorkan kembali kewajiban perpajakan Surat Pemberitahuan dan melaksanakan hak (SPT) perpajakannya 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan (Safri,Nurmantu,2005). pembayaran pajak terutang, dan 4) Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan. Siti Rahayu (2006) dalam Silvia Widiarahmi (2013)
Pengetahuan Wajib Pajak
Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan UndangUndang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi mereka. Utomo (2011) dalam Istika Herliani Ulfa dan Juli Ratnawati (2015).
1) Pengetahuan Intrval mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan Siti Rahayu (2006) dalam Silvia Widiarahmi (2013)
Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (Objek Penelitian). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari KPP Pratama Kota Pekalongan berupa data jumlah Wajib Pajak.
Populasi Populasi didefinikan oleh Sugiyono (2010:61) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakterisitik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan. Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, (Sugiyono,2010:62). Sampel pada penelitian ini yaitu pada 80 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan. Dengan pertimbangan bahwa Wajib Pajak Badan yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehingga banyak Wajib Pajak Badan yang memanfaatkan kebijakan Sunset Policy karena tidak dilakukan pemeriksaan kecuali pada penyampaian SPT yang lebih bayar. Sehingga Sunset Policy lebih banyak dimanfaatkan Wajib Pajak Badan. Dengan pertimbangan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak Badan. Untuk menentukan ukuran sampel yang akan diambil agar mewakili seluruh populasi digunakan rumus yang dikemukakan oleh Slovin yang dikutip oleh (Riduwan, 2005:65) sebagai berikut : 𝑁
𝑛 = 1+(N x𝑒 2 ) Keterangan : N = Populasi n = Ukuran Sampel e = Presentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan
pengambilan sampel yang masih diinginkan Untuk menentukan jumlah sampel minimal dengan formulasi penarikan sampel yang telah dikemukakan sehingga jumlah anggota sampelnya adalah sebagai berikut: Rumus Slovin (dalam Riduwan, 2005:65)
𝑛=
𝑁 1 + (N x𝑒 2 ) 100
𝑛 = 1+(100 𝑥 0,05 2 ) 𝑛 = 80 Dari perhitungan diatas dapat bahwa n = 80 hingga sampel yang akan diambil sejumlah 80 Wajib Pajak Badan. Besaran atau ukuran sampel ini sampel sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Namun, dalam hal tingkat kesalahan, pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% (0,05). Makin besar tingkat kesalahan maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel (semakin mendekati populasi) maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel (menjauhi jumlah populasi) maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi. Paradigma Penilitian Variabel X1 (independen), Sunset Policy yaitu fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga apakah berpengaruh terhadap variabel Y (dependen) kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan Wajib Pajak sebagai variabel Z (moderation) sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan
langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Didasari oleh penjelasan diatas maka variabel X,Z, dan Y perlu diuji apakah pemberian Sunset Policy berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pengetahuan Wajib Pajak sebagai variabel untuk memperkuat atau memperlemah tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak
Sunset Policy
(Y)
(X)
Pengetahuan Wajib Pajak (Z)
Gambar 2.2 Paradigma Penilitian Teknik Analisis Data Untuk memperoleh hasil penelitian yang real maka diperlukan data serta informasi yang mendukung. Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan Observasi, Wawancara, Kuesioner, Studi Kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Sederhana dan MRA (Moderating Regresion Analysis) PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Pengetahuan Wajib Pajak Memoderasi Hubungan Antara Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dari hasil perhitungan Moderated Regression Analysis (MRA) SPSS versi 16.0 (Tabel Coefficient), diperoleh nilai koefisien beta atau koefisien standar
(Standardized Coefficient) untuk Z (Pengetahuan Wajib Pajak) memoderasi hubungan antara X (Sunset Policy) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah sebesar 0,352. Ini berarti antara Pengetahuan Wajib Pajak dengan Pengaruh Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai hubungan yaitu sebesar 35,2% dengan kategori rendah (Sugiyono, 2006:2014). Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,124 (0,3522), menunjukan bahwa besarnya pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap hubungan antara Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 12,4%. Artinya 12,4% variabelitas variabel Pengetahuan Wajib Pajak memperkuat hubungan antara Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel maka berdasarkan perhitungan SPSS versi 16.0 pada lampiran diperoleh nilai thitung sebesar 2,013. Dengan mengambil taraf signifikan 5% maka ttabel 1,990 sehingga thitung > ttabel (2,013> 1.990) dengan tingkat signifikansi 0,048 < 0,05. Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya Pengetahuan Wajib Pajak Memoderasi hubungan antara Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Linda Santioso dan Kusnawati (2011) tentang “Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Presepsi Wajib Pajak dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk dua” menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan kemauan membayar pajak secara empiris memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dari hasil perhitungan SPSS versi 16.0 (Tabel Coefficient), diperoleh nilai koefisien beta atau koefisien standar (Standardized Coefficient) untuk X (Sunset
Policy) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah sebesar 0,224. Ini berarti antara Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai hubungan yaitu sebesar 22,4% dengan kategori rendah (Sugiyono, 2006:2014). Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,050 (0,2242), menunjukan bahwa besarnya pengaruh Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,5%. Artinya 0,5% variabelitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas Sunset Policy. Dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel maka berdasarkan perhitungan SPSS versi 16.0 pada lampiran diperoleh nilai thitung sebesar 2,032. Dengan mengambil taraf signifikan 5% maka ttabel 1,990 sehingga thitung > ttabel (2.032 > 1.990) dengan tingkat signifikansi 0,046 < 0,05. Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya Sunset Policy secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Monica Dian (2011) yang menyatakan bahwa Sunset Policy berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan presepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakannya dan Mira Novana Ardani (2010) menyimpulkan hal yang sama pada penelitiannya tentang “Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" , bahwa kebijakan Sunset Policy memberikan pengaruh terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. PENUTUP SIMPULAN Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Sunset Policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pengetahuan Wajib Pajak sebagai variabel moderating, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama pekalongan pada dasarnya telah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik dan benar. dengan dikeluarkannya kebijakan Sunset Policy para wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan terlihat sangat baik dalam memanfaatkan kebijakan tersebut, terlihat dari interprestasi nilai total dari jawaban responden yang menujukan kategori sangat baik untuk mendukung kebijakan tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekalongan sangat baik terlihat dari interprestasi nilai total tanggapan responden yang masuk dalam kategori sangat baik, artinya Wajib Pajak Badan yang ada di daerah Pekalongan mengerti akan kewajiban dan hak mereka sebagai Wajib Pajak yang baik. Pengetahuan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk dalam klasifikasi sangat baik terlihat dari interprestasi nilai total jawaban responden mengenai pengetahuan Wajib Pajak. Artinya Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pekalongan mengetahui tata cara atau sistem perpajakan yang berlaku saat ini. 2. Berdasarkan uji hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak memoderasi hubungan antara Pengaruh Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya pengetahuan Wajib Pajak memperkuat hubungan antara pengaruh Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan semakin patuh dan baik dalam menjalankan kewajiban perpajakannya karena Wajib Pajak mengerti akan sistem dan tata cara perpajakan yang baik dan benar. 3. Berdasarkan uji hipotesis Sunset Policy berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya dengan diberlakukan kebijakan Sunset Policy Wajib Pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya
dengan benar dapat memperbaiki tanpa ada sanksi Bdapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak tanpa dikenai sanksi pajak. SARAN Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis ingin memberikan saran antara lain : 1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak seperti pelayanan fiskus, presepsi mengenai sanksi perpajakan, tingkat kesadaran. 2. Kebijakan Sunset Policy berhasil meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, mengacu pada hal tersebut disarankan agar mentri/Direktorat Jendral Pajak dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
DAFTAR PUSTAKA Anggreani, Monica Dian. 2011. “Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. Ardani,Mira Novana. 2010. “Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur, Surabaya)”. Tesis. Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang. Ardiyanto,Anton. Hasan Kuzery dan Yeni Widyanti. 2014. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PPh Badan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat”. Sastra.Universitas Bina Darma Palembang. Fany, Aulia Rezy. 2016. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating”. Skripsi. Akuntansi. Universitas Jember. Hardiningsih,Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. “Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (The Factor That Influence The Willingness To Pay The Tax)”. Jurnal. Universitas Stikubank Harinudi, Erwin. 2009. “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak” Badan.Jurnal. Universitas Indonesia. Hasanah, Hikmah.2013. “Pengaruh Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Penghargaan Sebagai Variabel Moderating”.Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. https://teorionline.wordpress.com/tag/sampel-populasi-penelitian-teknik-sampling/ Kresnawati,Amelia.2013. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Presepsi tentang Petugas Pajak dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi. Universitas Jember. Layata,Sherly dan Putu Ery Setiawan. 2014. “Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Jurnal. Ekonomi&Bisnis. Universitas Udayana. Bali m.okezone.com/read/2016/03/16/20/13376606/realisasi-penerimaan-pajak-capai-rp170-triliun Mahendra, Alfredo Dj. 2011.”Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai perusahaan (Kebijakan Deviden Sebagai Variabel Moderating) Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”. Tesis. Universitas Udayana. Bali Mardiasmo.2003. ”Perpajakan”. Yogyakarta: Andi Offset. Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal Akuntansi.Unversitas Tarummanegara. Nugroho, Riyadi Fitra. 2010. “Keterkaitan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Di Kota Semarang”. Tesis.Universitas Diponegoro.Semarang. Nurani,Wigati. “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsbility (CSK) terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Lingkungan dan Struktur Kepemilikan Modal Asing Sebagai Veriabel Moderating”. Nurmantu,Safri. 2005. “Pengantar Perpajakan”. Jakarta:Granit. Purwono,Herry. 2010. “Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak”. Jakarta:Erlangga.
Ratung,Tatianan danPriyo Hari Adi. 2009. “Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. Jurnal. Fakultas Ekonomi. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Rohmawati, Lusia. Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2013. “Pengaruh sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal. Akuntansi. Universitas Trunojoyo Madura. Santioso,Linda dan Kusnawati. 2011. “Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua”. Jurnal. Fakultas Ekonomi. Universitas Tarumanegara Soraya. 2010. “Penerapan Sunset Policy dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak”. Skripsi. Akuntansi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung. ALFABETA Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis . Bandung. ALFABETA Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis . Edisi 1. Bandung. ALFABETA
Suhendra, Euphraisa Susy. 2010. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.1 Suryani, Tri. 2013. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating”. Universitas Islam Negri.Syarif Hidayatullah.Jakarta. Susanti,Christina. 2011. “Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. Skripsi. Universitas Jember Susilawati,Ketut Evi dan Ketut Budiartha. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Jurnal. Ekonomi. Universitas Udayana.Bali Ulfa, Istika Herliani dan Juli Ratnawati. “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Semarang Timur”. Jurnal. Universitas Dian Nuswanto.
Utami, Kharina. 2013. “Pengaruh Pemahaman Ketentuan dan Akuntansi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Skripsi.Universitas Siliwangi.Tasikmalaya. Widiarahmi, Silvia. 2013. “Pengaruh Fasilitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Skripsi.Universitas Siliwangi. Tasikmalaya www.pajak.go.id/content/article/ini-bedanya-Sunset-Policy-2008-vs-tpwp-2015
