PENGARUH PEMANFAATAN FASILITAS PERPAJAKAN SUNSET POLICY TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
MONICA DIAN ANGGRAENI DR. ENDANG KISWARA, M.SI., AKT. Fakultas Ekonomi UNDIP
ABSTRACT This research aims to examine the effect of Sunset Policy to taxpayer rate of compliance in tax payment duty. The core of the program is tax amnesty. This tax policy is Lesigned to increase taxpayer willingness to pay the tax. This research uses primary data that obtained by both surveys and questionnaire. The Sixty Three respondentes that obtained by systematic random sampling are taxpayers that have comparies registered at Industry and Trade Department Semarang City. The research examine the effect of Sunset Policy to factors that determine taxpayment willingness. Those factors are Taxpayment Awareness, the Knowledge and Understanding of Taxation Regulation, and the good Perception of Taxation System. This research is the simple linier regression is used to analyze the data. The results of the study showed that the Sunset Policy programs has positive impact to Taxpayment Awareness, The Knowledge and Understanding of Taxation Regulation, and The Good Perception of Taxation System Effectiveness. Sunset Policy responded positively by taxpayers. The Taxpayment willingness increases after Sunset Policy was applied. This means that expectation of significant tax revenue wiil be obtained as taxpayment willingnees increasing.
Keywords: Sunset Policy, Tax Paying Awareness, Knowledge and Understanding of Tax Regulations, a good perception of Taxation System Effectiveness.
1
PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat (Waluyo, 2000). Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan di dalam negeri khususnya di bidang penerimaan pajak, maka mulai tahun 1983 pemerintah telah mengadakan Tax Reform (pembaharuan di bidang perpajakan), yaitu dengan dikeluarkannya tiga Undang-Undang (UU) Pajak baru, yang masing-masing adalah : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007. 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan, yang mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008; dan 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang mulai berlaku tanggal 1 April 1985, yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009. Kemudian dalam tahun 1985 dikeluarkan lagi dua Undang-undang Pajak baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986. Adanya reformasi perpajakan ini terutama dilatar belakangi oleh kesulitan dana pembangunan yang disebabkan menurunnya harga minyak bumi di pasar dunia. Sejak pertengahan tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 harga minyak 2
bumi di pasar dunia mengalami penurunan yang terus menerus dan sangat drastis, hal tersebut menimbulkan kesulitan yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, karena sejak tahun 1974 sumber utama dari penerimaan negara adalah dari sektor minyak dan gas bumi. (Miyasto, 1997) Dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistem perpajakan nasional tersebut ternyata tidak merubah ciri dan corak sistim pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem “self assessment”, yang berarti bahwa Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri (Mardiasmo, 2001). Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihilangkan. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada masa yang lampau, dimana administrasi
perpajakan
meletakkan
kegiatannya
pada
tugas
merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan (SPT) guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khususnya dalam penggalian potensi perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan pajak bagi Wajib Pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan Sunset Policy. Sunset Policy merupakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebijakan ini di samping merupakan bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak juga dimaksudkan sebagai jembatan penghubung antara ketentuan di dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang lama dengan ketentuan yang ada di dalam KUP yang baru. Dengan demikian perubahan ketentuan undang-undang perpajakan tidak
3
serta merta berubah secara drastis. Di dalam Pasal 37A UU Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) disebutkan :
Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan sebelum
Tahun Pajak 2007,
yang
mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya
Undang-Undang
ini
diberikan
penghapusan
sanksi
administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.
Kemudian peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang Sunset Policy adalah Nomor : 66/PMK.03/2008. Yang diatur lebih lanjut adalah Wajib Pajak orang pribadi yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga adalah yang memenuhi syarat-syarat sbb : 1. Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2008, 2. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana perpajakan, 3. Menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat 31 Maret 2009,
4
4. Melunasi seluruh pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pasal 29, pasal 4 ayat 2, dan pasal 15. Terminologi “Patuh” yang berarti suka menurut (perintah dsb); taat (kepada perintah, aturan, dsb); berdisiplin (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, hal. 654). Menurut H.C. Kelman, sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan derajad secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses (Gunadi, 2004) yaitu : 1. Compliance 2. Identification 3. Internalization Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang di dasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut.. Pada Internalisasi, seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah terebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena ia merubah nilainilai yang semula dianutnya. Di dalam sosiologi hukum teori-teori tentang kepatuhan hukum pada umumnya dapat digolongkan ke dalam teori paksaan ( Dwang Theorie) dan teori Konsensus (Consencus Theorie). Salah seorang tokoh dari teori ini adalah Max Weber yang bertitik tolak pada asumsi, bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang memang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Penelitian ini ditujukan untuk memastikan bagaimanakah dampak program sunset policy terhadap kemauan untuk membayar wajib pajak. Efektifitas
5
pelaksanaan program ini dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan sumber pembiayaan negara. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : “PENGARUH PEMANFAATAN
FASILITAS
PERPAJAKAN
SUNSET
POLICY
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK.”
PERUMUSAN MASALAH Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah Sunset Policy mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak wajib pajak? 2. Apakah Sunset Policy mempengaruhi Pengetahuaan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan wajib pajak? 3. Apakah Sunset Policy mempengaruhi Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan wajib pajak?
TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk : 1. Menganalisis sampai sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sebelum diberlakukannya Sunset Policy; 2. Menganalisis sampai sejauh mana pengaruh dari suatu kebijakan Sunset Policy terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak; 3. Menganalisis sampai sejauh mana pengaruh dari suatu kebijakan Sunset Policy terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan wajib pajak;
MANFAAT PENELITIAN Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah dapat menambah perbendaharaan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan khususnya dalam bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, khususnya adalah Sunset Policy dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan secara
6
praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama fiskus dalam membuat suatu kebijakan, agar dapat diikuti oleh para Wajib Pajak secara optimal.
7
TELAAH PUSTAKA LANDASAN TEORI Sunset Policy Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Pajak, 2007). Adapun pasal 37A UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 selengkapnya dapat dilihat di dibawah ini. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A (Dirjen Pajak, 2007) Ayat 1 : Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini........ Ayat 2 : Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya......... Menurut Bako (2004), pengampunan pajak memiliki beberapa manfaat. Pertama, bagi negara, pengampunan pajak dapat meningkatkan tax ratio (penerimaan pajak). Kedua, bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, pengampunan pajak dapat menghindarkan sanksi perpajakan. Ketiga, bagi aparat perpajakan, pengampunan pajak dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan menertibkan administrasi perpajakan sehingga upaya meningkatkan penerimaan pajak bisa lebih optimal. Baik bagi wajib pajak lama maupun wajib pajak baru, program Sunset Policy memberikan manfaat berupa keringanan utang pajak. Akan tetapi, wajib pajak baru mendapat manfaat tambahan yaitu, tidak dikenakannya sanksi atas ketidakpemilikan NPWP sebelumnya. Oleh karena program Sunset Policy diperuntukkan bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru, maka wajib pajak yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah juga wajib pajak lama dan wajib pajak baru. Program Sunset Policy memberikan kelonggaran kepada wajib pajak. kelonggaran ini selanjutnya akan diikuti dengan penerapan sanksi perpajakan.
8
Wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sebelum masa pelaksanaan program Sunset Policy diharuskan untuk memanfaatkan program tersebut guna menghindari sanksi perpajakan, mengingat UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35A memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan. Sanksi Perpajakan terkait Program Sunset Policy
Bentuk Pelanggaran : Tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (tidak memiliki NPWP). Sanksi : (Pasal 39) Sanksi Administrasi : Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; Sanksi pidana: Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
Bentuk Pelanggaran : Penyampaian SPT melewati jangka waktu yang ditentukan. Sanksi : (Pasal 7) Sanksi administrasi : Denda sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan; Denda sebesar Rp 100.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Bentuk Pelanggaran : Sudah menyampaikan SPT tepat waktu, namun ada kesalahan, dan membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Sanksi : (Pasal 8) Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang
dibayar
dihitung
sejak
saat
penyampaian
Surat
Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran.
Bentuk Pelanggaran : Salah mengisi SPT, namun dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT. (Sudah dilakukan pemeriksaan namun belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak) Sanksi : (Pasal 8) Kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar
9
Bentuk pelanggaran ; Melakukan suatu ketidakbenaran pajak, namun dengan kesadaran sendiri mengungkapan ketidakbenaran tersebut dan melunasi kurang bayar pajak (Sudah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan). Sanksi : Denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar .
Bentuk pelanggaran :Kurang bayar pajak (Pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan). Sanksi : (Pasal 9) Bunga sebesar 2% per bulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan pembayaran dilakukan. Sumber: (www.pajak.go.id)
Setelah masa pengampunan pajak berakhir, pemerintah akan melakukan penegakan hukum pajak (law tax enforcement) secara intensif. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sunset Policy memiliki dua substansi penting, yaitu penghapusan sanksi administrasi dalam masa berlakunya program dan penegasan sanksi-sanksi perpajakan setelah berakhirnya masa program. Kedua substansi tersebut diharapkan dapat mendorong kemauan membayar pajak.
Kemauan Membayar Pajak (Willingness to Pay Tax) Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Pertama, konsep kemauan membayar. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Kedua, konsep pajak. Menurut Mr. Dr. NJ. Taylor (Waluyo, 2007) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Adapun penjelasan untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :
10
1. Kesadaran Membayar Pajak Indikator pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negaraKedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undangundang dan dapat dipaksakan.. 2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan Indikator kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Syaratsyarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) wajib pajak harus memiliki NPWP dan (2) wajib pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dengan dua alasan berikut. Pertama, wajib pajak baru yang mau membayar pajak akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP mau membayar pajak karena kepemilikan tersebut mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan pelaporan SPT oleh wajib pajak. 3. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan Indikator ketiga adalah adanya persepsi yang baik oleh wajib pajak terhadap
efektivitas
sistem
perpajakan.
Anu
(2004)
dalam
penelitiannya menguraikan bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Pertama, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan.
11
Kedua, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. Ketiga, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum.
PENELITIAN TERDAHULU Bintoro Wardiyanto (2007) melakukan penelitian mengenai “Tax Amnesty Policy (The Framework Prospective of Sunset Policy Implementation Based on the Act no. 28 of 2007).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak psikologis yang dibangun oleh aparatur pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Tatiana Rantung (2009) dalam penelitiannya mengenai “Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Salatiga” menemukan bahwa program Sunset Policy berpengaruh signifikan terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Anggina Diaztika (2010) dalam penelitiannya mengenai “Dampak Sunset Policy terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyelesaikan/Membetulkan SPT, studi di KPP Pratama Blitar” menemukan bahwa Program Sunset Policy berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan
pajak
dan
meningkatkan
kepatuhan
wajib
pajak
dalam
menyampaikan/membetulkan SPT. Mira Novana Ardiani (2010) dalam penelitiannnya mengenai “Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KANWIL Dirjen Pajak Jawa Timur I Surabaya)” menemukan bahwa Program Sunset Policy tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
12
KERANGKA PEMIKIRAN
Kesadaran membayar pajak (Y1) H1
Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan (Y2)
H2
Sunset Policy (X)
H3
Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y3)
HIPOTESIS H1 : Sunset Policy berpengaruh secara positif terhadap Kesadaran Membayar Pajak. H2 : Sunset Policy berpengaruh secara positif terhadap Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan. H3 : Sunset Policy berpengaruh secara positif terhadap Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan
13
METODE PENELITIAN POPULASI, SAMPEL, DAN DATA Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang. Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel adalah Random Sistematis dengan kriteria sampel merupakan wajib pajak yang memiliki NPWP. Data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan ke responden. VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL Konsep-konsep yang akan diukur dalam penelitian ini adalah Sunset Policy dan ketiga faktor-faktor kemauan membayar pajak (Willingness to Pay Tax), yaitu Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Dalam penelitian ini, indikator pengukuran variabel-variabel disusun menurut pasal 37A UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sunset Policy. RINGKASAN DEFINISI OPERASIONAL NO
VARIABEL
A.
VARIABEL INDEPENDEN
1
Sunset Policy (X)
DEFINISI VARIABEL
INDIKATOR PENGUKURAN VARIABEL
Fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP Penyampaian dan Pembetulan SPT Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak Penegasan Sanksi Pajak. Dengan menggunakan skala ordinal 1 s/d 5, sangat tidak setuju s/d sangat setuju.
SKALA PENGUKURAN
Skala Ordinal
14
B.
VARIABEL DEPENDEN KOMPETENSI Meliputi :
2.
3.
4.
Kesadaran Membayar Pajak (Y1)
Kesadaran WP dalam melakukan kewajiban membayar pajak
Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Y2)
Wajib pajak baru yang mau membayar pajak akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP mau membayar pajak karena kepemilikan tersebut mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan pelaporan SPT oleh wajib pajak.
Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (Y3)
Wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum.
Berapa banyak penundaan pembayaran pajak, pengurangan beban pajak, dan jenis perusahaan. Dengan menggunakan skala ordinal 1 s/d 5, sangat tidak setuju s/d sangat setuju. Kepemilikan NPWP, Penyampaian SPT. Dengan menggunakan skala ordinal 1 s/d 5 sangat tidak setuju s/d sangat setuju.
Jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan penghasilan yang diperoleh (besarnya pajak), Pelaksanaan sanksisanksi perpajakan secara adil, Pemanfaatan pajak secara tepat, dan Pelayanan yang baik oleh aparat pajak. Dengan menggunakan skala ordinal 1 s/d 5, sangat tidak setuju s/d sangat setuju.
Skala Ordinal
Skala Ordinal
Skala Ordinal
Sumber : pasal 37A UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sunset Policy. METODE PENGUMPULAN DATA Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden auditor pada Wajib Pajak yang memiliki usaha yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang. Kuesioner tersebut diberikan secara langsung kepada responden. Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan 15
tersebut, kemudian memintanya untuk mengembalikannya melalui peneliti secara langsung akan mengambil angket yang telah diisi tersebut. Angket yang telah diisi tersebut kemudian diseleksi terlebih dahulu agar angket yang tidak lengkap pengisiannya tidak diikutsertakan dalam analisis.\ METODE ANALISIS Statistik Deskriptif Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Data demografi tersebut antara lain : nama perusahaan, jenis perusahaan, nama pemilik, kepemilikan NPWP, latar belakang pendidikan pemilik.. Alat analisis data ini disajikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang memaparkan kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata dari standar deviasi. 3.4.2
Uji Kualitas Data
3.4.2.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini harus di uji validitas dan reabilitasnya terlebih dahulu. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Analisis Faktor Konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis), digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat dikonfirmasikan sebuah variabel. (Ghozali,2009). Dalam hal ini uji statistik untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah KaiserMeyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1, dengan nilai yang dikehendaki harus > 0,60 (Ghozali, 2009).
16
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Gambaran Objek Penelitian dan Karakteristik Responden Jumlah kuesioner yang didistribusikan
: 100 buah
Jumlah kuesioner yang tidak kembali
: (32) buah
Jumlah kuesioner dengan jawaban tidak lengkap
: ( 5) buah
Kuesioner yang dapat diolah
:
63 buah
Profil responden penelitian akan disajikan pada tabel 4.1, meliputi jenis kelamin, umur dan pendidikan responden.
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Karakteristik
Jumlah
%
Badan
38
60.32
Orang Pribadi
25
39.68
Total
63
100.00
SMA
12
19.05
Diploma 3
8
12.70
S1
27
42.86
S2
15
23.81
S3
1
1.59
Total
63
100.00
Dagang
19
30.16
Jasa
17
26.98
Manufaktur
0
0.00
Lainnya
27
42.86
Total
63
100.00
Jenis Wajib Pajak
Pendidikan Terakhir
Jenis Usaha
Sumber : Data primer diolah, 2011
17
Analisis Data Uji Kualitas Data Uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat ukur dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat ukur dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Pengujian validitas pertama yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu menggunakan
validitas
diskriminan
dengan
analisis
factor
konfirmatori
(Confirmatory Factor Analysis). Hasil Pengujian Validitas dengan Analisis Faktor Konfirmatori Keterangan km1 km2 km3 pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pe1 pe2 pe3 pe4
Pengetahuan dan Pemahaman 0.079 0.148 0.134 0.685 0.615 0.702 0.780 0.550 0.169 0.208 -0.289 -0.040
KMO – MSA
0,636
Kesadaran Membayar 0.606 0.872 0.912 0.237 0.336 0.089 0.113 -0.168 0.021 -0.154 0.364 0.074
Persepsi mengenai Efektivitas 0.200 -0.052 -0.027 -0.149 -0.102 0.279 0.052 0.153 0.637 0.732 0.664 0.784
Menunjukkan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai KMO diperoleh sebesar 0,636 yang menunjukkan bahwa data penelian dapat diekstraksi ke dalam beberapa variable penelitian. Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Sunset Policy Kesadaran Membayar Pajak Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan Persepsi yang baik mengenai Efektivitas Sistem Perpajakan
Cronbach Alpha 0,683 0,780 0,740
Keterangan Reliabel Reliabel Reliabel
0,680
Reliabel
Sumber : Data primer yang diolah, 2011 Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dikatakan semua
18
konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Statistik Deskriptif Untuk menganalisis data berdasarkan atas kecenderungan jawaban yang diperoleh dari responden terhadap masing-masing variabel, maka akan disajikan hasil jawaban responden dalam bentuk diskriptif berikut ini. Diskripsi Variabel Variabel Sunset Policy Kesadaran Membayar Pajak Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan Persepsi yang baik mengenai Efektivitas Sistem Perpajakan
Kisaran teoritis 5 – 25 3 – 15 4 – 20
Kisaran empiris 12 – 22 5 – 13 8 – 20
Rata-rata teoritis 15 9 12
Rata-rata empiris 17,56 9,24 14,25
4 – 20
10 – 20
12
14,70
Sumber : Data primer yang diolah, 2011
Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis Penelitian ini menggunakan 3 buah hipotesis analisis regresi linier sederhana yang bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak mengenai sunset policy terhadap 3 variabel yaitu Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan dan Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing model penelitian. Hipotesis 1 : Pengaruh Program Sunset Policy terhadap Kesadaran Membayar Pajak Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi liner sederhana. Pengujian model regresi akan diawali dengan uji asumsi klasik sebagai berikut :
Uji Normalitas Pengujian asumsi normalitas dilakukan untuk variabel secara individual dan juga pengujian untuk model regresi. Pengujian akan dilakukan dengan
19
menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov terhadap nilai residual model regresi. Hasil pengujian normalitas secara dapat dilihat pada gambar pengujian berikut ini.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual - 1 N
63
Normal Parametersa Most Extreme Differences
Mean
.0000000
Std. Deviation
1.75089202
Absolute
.081
Positive
.076
Negative
-.081
Kolmogorov-Smirnov Z
.639
Asymp. Sig. (2-tailed)
.809
a. Test distribution is Normal.
Hasil
pengujian
tersebut
menunjukkan
residual
(kesalahan
pengganggu) yang berdistribusi normal karena hasil uji PP Plot menunjukkan nilai residual yang dekat menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram. Nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0,639, juga menunjukkan lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat membuktikan bahwa variabel tersebut terdistribusi normal.
Model Regresi Coefficients Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
2.989
1.586
Sunset Policy
.356
.089
Model 1
a
.454
t
Sig.
1.885
.064
3.980
.000
a. Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajak
Sumber : Data primer yang diolah, 2011
Model persamaan diperoleh sebagai berikut : KM = 2,989 + 0,356 S + e
20
Persamaan tersebut menjelaskan bahwa arah koefisien regresi variable sunset policy adalah positif.
Pengujian Hipotesis Hasil pengujian pengaruh Sunset Policy terhadap Kesadaran Membayar pajak menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 3.980 dan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Hal ini berarti Hipotesis 1 diterima.
Koefisien Determinasi
Model R 1
.454a
Adjusted R R Square Square
Std. Error of the Estimate
.206
1.76519
.193
a. Predictors: (Constant), Sunset Policy b. Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajak
Nilai R2 dari model regresi diperoleh sebesar 0,206, yang berarti bahwa 20,6% kesadaran membayar pajak oleh wajib pahak dapat dijelaskan oleh adanya sunset policy yang diterapkan pemerintah, sedangkan sisanya 79,4% kesadaran membayar pajak dapat dipengaruhi oleh variabel lain.
Hipotesis 2 : Pengaruh Program Sunset Policy terhadap Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan Pengujian hipotesis 2 dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi liner sederhana. Pengujian model regresi akan diawali dengan uji asumsi klasik sebagai berikut : Uji Normalitas Pengujian asumsi normalitas dilakukan untuk variabel secara individual dan juga pengujian untuk model regresi. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov terhadap nilai residual model regresi. Hasil pengujian normalitas secara dapat dilihat pada gambar pengujian berikut ini.
21
Hasil
pengujian
tersebut
menunjukkan
residual
(kesalahan
pengganggu) yang berdistribusi normal karena hasil uji PP Plot menunjukkan nilai residual yang dekat dengan garis diagonal. Nilai Kolmogorov Smirnov juga menunjukkan lebih besar dari 0,05..
Model Regresi Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients Model 1
(Constant)
B
Std. Error
7.444
1.816
Sunset Policy .388
.102
Beta .436
t
Sig.
4.099
.000
3.787
.000
a. Dependent Variable: Pengetahuan dan Pemahaman
Model persamaan diperoleh sebagai berikut : PP = 7,444 + 0,338 S + e Persamaan tersebut menjelaskan bahwa arah koefisien regresi variable sunset policy adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi yang lebih baik mengenai keberadaannya akan berpotensi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan.
Pengujian Hipotesis Hasil pengujian pengaruh Sunset Policy terhadap
pengetahuan dan
pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 3.878 dan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada α 5%, Sunset policy berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Hal ini berarti Hipotesis 2 diterima.
22
Koefisien Determinasi Adjusted R R Square Square
Model R
Std. Error of the Estimate
1 .436a .190 .177 2.02168 a. Predictors: (Constant), Sunset Policy b. Dependent Variable: Pengetahuan dan Pemahaman Nilai R2 dari model regresi diperoleh sebesar 0,190, yang berarti bahwa 19,0% pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan oleh wajib pahak dapat dijelaskan oleh adanya sunset policy yang diterapkan pemerintah, sedangkan sisanya 81,0% pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dapat dipengaruhi oleh variabel lain.
Hipotesis 3 : Pengaruh Sunset Policy terhadap Persepsi yang Baik terhadap Efektivitas Sistem Perpajakan Pengujian hipotesis 3 dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi liner sederhana. Pengujian model regresi akan diawali dengan uji asumsi klasik sebagai berikut : Uji Normalitas Pengujian asumsi normalitas dilakukan untuk variabel secara individual dan juga pengujian untuk model regresi. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov terhadap nilai residual model regresi. Hasil pengujian normalitas secara dapat dilihat pada gambar pengujian berikut ini.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
23
Unstandardized Residual N
63
Normal Parametersa Most Extreme Differences
Mean
.0000000
Std. Deviation
2.40410194
Absolute
.098
Positive
.098
Negative
-.060
Kolmogorov-Smirnov Z
.777
Asymp. Sig. (2-tailed)
.581
a. Test distribution is Normal.
Sumber : Data primer yang diolah, 2011
Hasil
pengujian
tersebut
menunjukkan
residual
(kesalahan
pengganggu) yang berdistribusi normal karena hasil uji PP Plot menunjukkan nilai residual yang dekat dengan garis diagonal. Nilai Kolmogorov Smirnov juga menunjukkan lebih besar dari 0,05.
Model persamaan regresi diperoleh sebagai berikut : PE = 6,697 + 0,456 S + e
Persamaan tersebut menjelaskan bahwa arah koefisien regresi variable sunset policy adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi yang lebih baik mengenai keberadaannya akan berpotensi meningkatkan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.
Pengujian Hipotesis Hasil pengujian pengaruh Sunset Policy terhadap
persepsi mengenai
efektivitas sistem perpajakan menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 3.712 dan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada α=5%, Sunset policy berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi yang baik mengenai efektifitas sistem perpajakan. Hal ini berarti Hipotesis 3 diterima.
24
Koefisien Determinasi – 3
Model R 1
.429a
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
.184
.171
2.42373
a. Predictors: (Constant), Sunset Policy b. Dependent Variable: Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan
Nilai R2 dari model regresi diperoleh sebesar 0,184, yang berarti bahwa 18,4% persepsi yang baik mengenai efektivitas sistem perpajakan oleh wajib pajak dapat dijelaskan oleh adanya Sunset Policy yang diterapkan pemerintah, sedangkan sisanya 81,6% persepsi yang baik mengenai efektifitas perpajakan dapat dipengaruhi oleh variabel lain.
Interpretasi Hasil Hasil penelitian mendapatkan bahwa penerapan Sunset Policy dapat dinilai secara positif oleh wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan dipeorlehnya rata-rata skor jawaban sebesar 17,56 lebih besar dari median teoritisnya sebesar 15. Oleh wajib pajak penerapan Sunset Policy dinilai dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak. Hasil penelitian mendapatkan bahwa penerapan Sunset Policy dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya rata-rata skor jawaban mengenai pengetahuan dan pemahaman yang lebih besar dari median teoritisnya. Hasil penelitian mendapatkan bahwa penerapan Sunset Policy dapat meningkatkan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan dipeorlehnya rata-rata skor jawaban mengenai pengetahuan dan pemahaman yang lebih besar dari median teoritisnya.
25
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian selanjutnya dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Hasil penelitian mendapatkan bahwa kebijakan sunset policy berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap sunset policy cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik untuk membayar pajak. 2. Hasil penelitian mendapatkan bahwa kebijakan sunset policy berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap sunset policy cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perpajakan. 3. Hasil penelitian mendapatkan bahwa kebijakan sunset policy berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai efektifitas sistem perpajakan. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap sunset policy cenderung memiliki persepsi yang lebih positif mengenai efektifitas sistem perpajakan. Keterbatasan Sampel (responden) dalam penelitian ini sangat terbatas karena jumlah dan lingkup area tidak begitu luas sehingga relatif tidak bisa digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas. Keterbatasan yang lain adalah beberapa responden keberatan bila namanya dicantumkan dan kebanyakan responden kurang mengerti tentang program Sunset Policy, dan penelitian ini hanya mengacu pada Wajib pajak yang memiliki NPWP padahal Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP juga layak sebagai acuan responden Saran Berdasarkan
kesimpulan
dari
hasil
penelitian
selanjutnya
dapat
disimpulkan beberapa saran sebagai berikut :
26
1. Penerapan sunset policy harus diikuti dengan transparansi pengelolaan pajak. 2. Sunset Policy mendapat respon yang baik dari wajib pajak, mengingat penerimaan pajak masih minim, maka program Sunset Policy dapat diadakan kembali oleh pemerintah guna menambah wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. 3. Penelitian mendatang dapat menggunakan sampel secara lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, lebih bisa digeneralisasi, bisa memberikan gambaran yang lebih riil. 4. Penelitian mendatang sebaiknya juga mengikutsertakan responden yang belum memiliki NPWP.
27
DAFTAR PUSTAKA Alm, James. 1998. Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=471321. 2 Maret 2011. Ambarwati, Erna, 2005, ”Pengaruh Faktor Pendidikan Wajib Pajak Tentang UU dan Peraturan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan PPh Orang Pribadi”. Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan). Bako, Ronny. 2008. Amnesti Pajak, Suatu Keharusan?. http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/10639. 23 Maret 2011. Chairunesia,Wieta. 2010. Analisis Dampak Kebijakan Sunset Policy terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Tangerang Timur. http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/ file_skripsi/Isi_cover_776981047821.pdf. 22 Maret 2011. Darussalam. 2008. Pengampunan Pajak dan Pemilu 2009. http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=3850&q=tax&h lm=15. 23 Maret 2011. Devano, S dan Siti Rahayu, 2006, Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, Kencana, Jakarta. Diaztika, Anggina. 2010. Dampak Sunset Policy terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyelesaikan/Membetulkan SPT, studi di KPP Pratama Blitar. http://karyailmiah.um.ac.id/index.php/akutansi/article/view/6639. 23 Maret 2011. Direktorat Jenderal Pajak. 2007. Sunset Policy. http://www.pajak.go.id. 25 Januari 2011. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Pertama. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro. Gunadi, 2004. Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance. Diucapkan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Luar Biasa Dalam Bidang Perpajakan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE. Indrasto Palgunadi, Alfin. 2010. Pengaruh Sunset Policy terhadap Penerimaan Pajak Pengahasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Gresik Utara. http://alumni.unair.ac.id/ kumpulanfile/3337833983_abs.pdf. 12 Juni 2011. Irianto, Slamet Edi, 2005, Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara, UII Press, Yogyakarta. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta. hal. 654. 28
Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-126/PJ/2008. Tentang Pembentukan Tim Sunset Policy. http://www.pajak.go.id. 30 Juli 2011 Kusnadi, Arinta, Zain Moh. 1990. Pembaharuan Perpajakan Nasional. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 115. Mardiasmo. 2001. Dasar-dasar Perpajakan, Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset. Yogjakarta. Miyasto, 1997. Fungsi Mengatur Dan Penegakan Law Enforcement, Dalam Undang - Undang Pajak Sistim Perpajakan Nasional Dalam Era Global. Pidato Pada Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang. Na’Im Amali, M. 2009. Mencermati Perumusan Masalah Kebijakan Sunset Policy. http://mnainamali.blogspot.com/2008/07/mencermati-perumusanmasalah-kebijakan. html. 25 Januari 2011. Novana Ardani, Mira. 2010. Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KANWIL Dirjen Pajak Jawa Timur I Surabaya).http://eprints.undip.ac.id/ 23889/1/ MIRA_NOVANA_ARDANI.pdf. 23 Maret 2011. Nurgiyantoro, Burhan Gunawan dan Marzuki, 2002, Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Pandiangan Liberti. 1999. Kurang Bayar = Menunggak Pajak ? Perlu Konvergensi Terminologi. Berita PaJak No.1401/Tahun XXXII/15 Agustus, hal. 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007. Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. P. Raharjo, Nindita. 2009. Pengaruh Orientasi Etika terhadap Komitmen dan Sensitivitas Etika Akuntansi Publik. SKRIPSI. Progam S1 Akuntansi UNDIP (Tidak Dipublikasikan). Rantung, Tatiana. 2009. Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktorfaktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. http://www.google.co.id/#sclient=psyab&hl=id&site=&source=hp&q=da mpak+sunset+policy&oq=dampak+sunset+policy=priyohari.files.wordpre ss.com/2010/02/dampak-sunset-policy.pdf. 4 Maret 2011 Sanjaya, Okta. 2008. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemauan Masyarakat dalam Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung. http://lib.feb.ugm.ac.id/ebdl/gdl42/gdl.php?mod=browse&op= read&id=pfeugm--sanjayaokt-439. 23 Maret 2011. Silitonga, Erwin. Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak. http://www.unisosdem.org/ article_detail.php? &gid=3. 23 Maret 2009. Soemitro, Rochmat., 1965, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Eresco, Bandung. Surat Dirjen Pajak No.S-439/PJ/2008. Tentang Penegasan Ketentuan Pelaksanaan Sunset Policy. http://www.pajak.go.id. 9 Juli 2011 Soekanto, Soerjono. 1977. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Penerbit CV. Rajawali: Jakarta.
29
Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri. 1985. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. Tri Utami, Wahyu. 2010. Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran, Motivasi, dan Kinerja Pejabat Perguruan Tinggi (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri di Kota Semarang). SKRIPSI. Program S1 Akuntansi UNDIP (Tidak Dipublikasikan). Waluyo, 2007, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta. Wardiyanto, Bintoro. 2007. Tax Amnesty Policy (The Framework Prospective of Sunset Policy Implementation Based on the Act no. 28 of 2007). http://nindityo.com/2008/ 03/23/sunset-policy-pengampunan-pajak-di-uukup-2008/pdf. 8 Maret 2009. Widaningrum, Dwi. 2007. Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah. www.sappk.itb.ac.id/ppk/images/ stories/pdf/ringkasan_dwi.pdf. 23 Maret 2009
30
