BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum sistem ekonomi yang melakukan kegiatan perekonomian akan berakhir dengan transaksi. BNI Syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan perbankannya berdasarkan prinsip islami dalam melakukan kegiatan ekonomi dan transaksinya tentunya harus sesuai dan berpedoman pada hukum-hukum islam. Praktek penyaluran dana yang dilakukan oleh BNI Syariah salah satunya adalah pembiayaan dengan menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil). Sebagai contoh transaksinya, jika ada masyarakat yang ingin memiliki ruko untuk berusaha, katakanlah bernama Pak Amir, maka jika menurut BNI Syariah bisnis Pak amir ini feasible untuk dibiayai, selanjutnya bank akan terlebih dahulu membeli ruko tersebut dari penjualnya. Kemudian antara bank dan Pak Amir dilakukan akad jual beli dengan negosiasi margin yang telah dinegosiasikan. Dalam hal ini BNI Syariah bertindak selaku pemilik asset (shahibul maal) dan Pak Amir selaku pengelola asset (mudharib). Contoh tersebut adalah contoh sederhana, yang pada prakteknya tentu akan berbeda untuk setiap kasus. Dari analisa yang penulis lakukan di perusahaan, dapat diketahui apakah pelaporan keuangan tentang pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan PSAK 105 pada pembiayan mudharabah yang disajikan dalam laporan keuangan PT. Bank
66
Negara Indonesia (Persero) Tbk. Oleh karena itu penulis pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian tersebut dan membandingkanya dengan teori-teori yang ada, shingga nantinya dapat ditarik kesimmpulan mengenai topik yang dibahas pada skripsi ini.
A. Implementasi PSAK No.105 Mengenai Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Usaha Syariah 1. Ketentuan Umum Pembiayaan Mudharabah pada BNI Syariah BNI memiliki ketentuan umum dalam pembiayaan mudharabah antara lain: a. Kemampuan Membayar 1) Kemampuan pembayaran sangat tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan, harga jual, biaya, dan pengeluaran. Hal ini bergantung pada kualitas produk dan layanan, efektifitas sumber daya manusia, harga dan ketersediaan bahan baku serta kualitas manajemen. 2) Kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha, maka bank harus yakin bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. 3) Integritas
nasabah harus memuaskan dan dapat dibuktikan dan tidak ada
perbedaan dari hasil bank checking BI dan pengalaman yang bersangkutan. 4) Pemegang rekening nasabah harus memiliki rekening di BNI.
b. Margin Pembiayaan
67
1) Nasabah dapat menanyakan nisbah pembiayaan bagi hasil sebelum penandatangan pembiayaan, untuk selanjutnya melakukan kesepakatan antara bank sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib. 2) Bank menentukan besarnya nisbah dengan memperhitungkan besarnya dana, serta operasional bank lainnya. 3) Jumlah keuntunagn yang akan dibagikan untuk perjanjian kerja sama murni dalam bentuk proyek, menggunakan perhitungan keuntungan sebelum kena pajak.
c. Cara pengembalian 1) Jadwal pembayaran yang tetap dan jelas dilaksanakan sebagaimana tetulis di dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. 2) Semua pembayaran akan dilakukan oleh nasabah ke bank 3) Kontrak mudharabah secara otomatis berakhir setelah terpenuhinya seluruh kewajiban nasabah tersebut kepada bank.
d. Agunan Secara prinsip dalam konsep mudharabah tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan. Namun dalam dunia perbankan demi pengamanan dana masyarakat maka bank islam meminta jaminan / agunan pada pemakai danasesuai dengan petunjuk (QS. Al. Baqarah : 283) ” Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah
68
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang ber-piutang) ”. Agunan yang ditetapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 8yang menjelaskan bahwa: Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
2. Syarat dan Ketentuan Hukum Pembiayaan Mudharabah pada BNI Syariah a. Syarat-syarat Dokumen 1). Gambaran umum usaha: lokasi tujuan penggunaan pembiayaan, dll. 2). Rencana atau proyek usaha 3). Perincian usaha penggunaan dana serta jumlah dan jangka watu 4). Penggunaan dana 5). Legalitas: akte pendirian, NPWP, tanda daftar perusahaan, Surat keterangan domisili usaha, identitas, dll 6). Laporan keuangan 7). Data Jaminan 8). Syarat Lainnya b. Syarat kelayakan permohonan Pembiayaan
69
1). Status Hukum 2). Berusia minimum 21 tahun dan maksimal 55 tahun 3). Berakal sehat 4). Tidak dalam keadaan bangkrut / pailit 5). Sebagai nasabah PT/Badan Usaha harus sesuai dengan syariat islam, baik dari organisasinya, maupun aktifitasnya seperti memegang prinsip-prinsip syariah yang meliputi hal-hal antara lain pelarangan bunga (riba),usaha yang bersifat spekulatif, dan adanya pengakuan terhadap posisi zakat.
c. Syarat modal mudharabah 1). Modal tidak bisa dijamin 2). Harus diketahui dengan jelas tipe dan jumlahnya 3). Tidak dapat berupa ’piutang’, harus tunai (cash) 4). Dana tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan harus sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. dalam akad perjanjiannya. Syarat dan ketentuan hukum tentang pembiayaan mudharabah yang telah diterapkan Bank Negara Indonesia tersebut harus dipatuhi oleh penglola dana (mudharib) dalam hal ini yaitu nasabah, agar terjalin kerja sama yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Negara Indonesia. Jika suatu waktu mudharib melanggar ketentuan hukum yang ditentukan oleh pihak Bank dan yang telah disepakati bersama dalam akad, maka nasabah (mudharib) harus menanggung kerugian akibat kelalaiannya tersebut.
70
Hal tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No.105 paragraf 18 dan 23. Paragraf 18 menyatakan bahwa kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad atau hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Pada paragraf 23 dinyatakan kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
3. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah pada BNI Syariah a. Pengakuan Modal Mudharabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 1). Bila disepakati modal mudharabah dibayarkan dalam bentuk angsuran dan akan diberikan tanda terima saat pembayaran. 2). Dalam hal kontrak mudharabah ditangguhkan sampai masa yang akan datang atau diperpanjang dan modal mudharabah belum dibayarkan penuh sampai saat jatuh tempo, maka transaksi tidak bisa di syahkan kecuali modal ditransfer. 3). Transaksi keuangan harus disajikan dalam bentuk laporan keuangan . 4). Jumlah mudharib yang belum membayar pada bank setelah menjalankan transaksi mudharabah dianggap hutang / kewajiban mudharib.
71
Pengakuan modal mudharabah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Telah sesuai dengan PSAK No.105. Dimana dinyatakan dalam paragraf 12, yakni, dana syirkah temporer yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
b. Pengukuran Modal Mudharabah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 1). Pada saat pengadan kontrak a) bank memberikan modal mudharabah dalam bentuk tunai, maka dengan jumlah yang harus dibayarkan sesuai disposisi mudharib. b) Bila bank memberikan modal dalam bentuk aset niaga,maka akan diukur dengan nilai setara yang disepakati antara bank dengan nasabah. Dan jika sesuai penilaian realty terjadi perbedaan anatar nilai yang dianggap setara dengan nilai buktinya, maka akan disahkan sebagai keuntungan atas kerugian dari bank tersebut. c) Modal bank dalam bentuk aset non moneter untuk pemanfaatan. Aset tersebut akan diukur pada nilai yang setara dengan nilai buku. Maka akan disahkan sebagai keuntungan/kerugian bank itu sendiri. d) Pengeluaran untuk prosedur pengadaan kontrak akan dibayarkan satu atau dua belah pihak tidak dianggap sebagai modal mudharabah, kecuali disepakati bersama.
72
2) Setelah pengadaan kontrak pada akhir jangka waktu transaksi keuangan a) Modal Mudharabah akan dinilai setelah pengadaan kontrak. b) Bila sebagian modal mudharabah hilang sebelum dimulainya pekerjaan karena rusak atau sebab-sebab lainnya tanpa pelanggaran, maka akan dikurangkan dari modal mudharabah dan kegiatan tersebut akan diperlakukan sebagai hutang jatuh tempo dipihak mudharib. Penulis menilai pengukuran modal mudharabah saat pengadaan kontrak pada BNI juga telah sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 13, yang menyatakan bahwa pengukuran investasi mudharabah adalah yaitu jika investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran, dan jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan. Pengaturan modal mudharabah setelah pengadaan kontrak pada akhir jangka waktu transaksi keuangan pada BNI telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 15 Yang menyatakan bahwa Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
4. Pengakuaan Rugi Laba Mudharabah pada BNI Syariah Pengakuaan laba rugi mudharabah pada BNI dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank. Jumlah pendapatan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aktiva yang produktif lainnya
73
yang akan diberikan kepada nasabah penyimpan dana pada bank dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan dari aktiva produktif lainnya yang disalurkan. Pendapatan margin bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan aktiva produktif lainnya yang memadai dana bank seluruhnya menjadi milik bank. Setelah dijurnal maka data-data dari segala hal berkaitan dengan mudharabah seperti : jumlah pembiayaan yang akan diberikan, kakulatif besarnya pelunasan atau cicilan pembiayaan dalam jangka waktu yang telah diterapkan dikurangi penyisihan penghapusan aktiva produktif disajikan dalam laporan keuangan neraca, rugi laba serta cash flow. Pengakuan laba rugi mudharabah di atas telah sesuai PSAK 105 paragraf 11 Yang meyatakan bahwa bagi hasil mudharabah dapat dilakuakan dengan 2 metode yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum akan berakhir diakui sebagai pengurangan pembiayaan mudharabah. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana
74
pada saat mudharabah selesai/dihentikan sebelum waktunya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana. a) Sistem pencatatan distribusi bagi hasil Pada umumnya LKS boleh menggunakan sistem accrual basis maupun cash basis dalam administrasi keuangannya. Dari segi kemaslahatannya, pencatatan dilakukan dengan menggunakan sistem accrual basis, sedangkan dalam distribusi hasil usahanya ditentukan atas dasar cash basis (penerimaan yang benar-benar terjadi). Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad. BNI Syariah mengakkui pendapatan margin bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan aktiva produktif lainnya baik yang diklasifikasikan sebagai performing non performing pada saat diterima (cash basis) Metode pencatatan ini berprinsip bahwa pendapatan baru akan benar-benar diakui apabila setelah menerima secara fisisk atau tunai maupun pendapatan yang belum diterima dengan catatan dalam kurun waktu 1 tahun kedepan sekaligus untuk mengantisipasi pencatatan yang tidak riil. Distribusi margin bagi hasil kepada nasabah penyimpan kecuali giro diakui berdasarkan metode accrual basis.
b) Prinsip distribusi bagi hasil Perbankan syariah umumnya meggunakan sistem profit sharing dan revenue shraing, tergantung kebijakan masing-masing bank. Dalam prinsip bagi hasil (Profit Sharing) dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba (Revenue Sharing),
75
dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. BNI menggunakan perhitungan bagi hasil dengan sistem revenue sharing. Hal ini dikarenakan sistem revenue sharing memungkinkan penerimaan tingkat bagi hasil yang lebih besar dan lebih maksimal jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Landasan syariah tentang penerapan revenue sharing menurut Imam syafi’i yaitu: mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharib sebagai biaya, baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (di perjalanan). Prinsip distribusi bagi hasil pada BNI Syariah dinilai telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11 yang menyatakan bahwa bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode yaitu dengan bagi hasil dan bagi laba seperti yang telah dijelaskan di muka.
5. Pencatatan atas Pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah Tujuan dari akuntansi bank syariah adalah melakukan pencatatan transaksi atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis yang islami,menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya.
76
Penulis menerangkan dengan singkat perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah dalam bentuk kasus sebagai berikut: Kasus pembiayaan mudharabah Seorang nasabah Tn. Abdul Bari datang ke BNI Syariah, bermaksud untuk mengajukan pembiayaan dengan sistem mudharabah. Nasabah tersebut memiliki usaha dalam bidang konveksi,dimana dana tersebut dibutuhkan untuk membeli bahan-bahan mentah berupa kain untuk dikonversi menjadi pakaian jadi. Nasabah tersebut membutuhkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dengan jaminan yang diberikan berupa tanah serta bangunan rumah senilai 250.000.000,Analis pembiayaan BNI Syariah meganalisa apakah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Apabila dari analisa yang dilakukan tersebut menyimpulkan bahwa nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan maka akan dilakukan akad kerjasama dan pencairan dana kepada nasabah yang bersangkutan. Dalam akad kerjasama tersebut periode pembiayaan adalah 2 tahun, dan nisbah bagi hasil nya sebesar 40:60. Sedangkan angsuran pengembalian pokok pinjamannya sebesar Rp. 6.250.000,- per bulannya. Jadi dana yang disetorkan oleh nasabah ke BNI Syariah sebesar jumlah pokok angsuran ditambah bagi hasil sebesar 40% dari keuntungan yang diperoleh setiap bulannya. Jurnal pada saat penyerahan pembiayaan mudharabah kepada nasabah DR: Pembiayaan mudharabah
Rp. 150.000.000,-
CR: Rekening Tn. Abdul Bari
Rp.150.000.000,-
77
Apabila pada bulan pertama usaha Tn.Abdul Bari memperoleh keuntungan sebesar Rp.15.000.000,-, dan nasabah sanggup untuk mengembalikan penuh angsuran pembiayaan, maka perhitungan bagi hasilnya yang diperoleh BNI Syariah dan nasabah adalah sebagai berikut: Pendapatan keuntungan nasabah
Rp.15.000.000,-
Angsuran pengembalian pokok
( Rp.6.250.000,- )
Sisa untuk bagi hasil
Rp.8.750.000,-
Bagi hasil 40:60 Untuk Bank
= Rp.8.750.000 x 40% = Rp. 3.500.000,-
Untuk Nasabah
= Rp.8.750.000 x 60% = Rp. 5.250.000,-
Jadi jumlah dana yang disetor nasabah kepada bank pada bulan ini adalah sebesar Rp.6.250.000,- + Rp.3.500.000,- = Rp.9.750.000,Jurnal untuk pengembalian angsuran beserta bagi hasilnya adalah sebagai berikut: DR: Rekening Tn. Abdul Bari
Rp.9.750.00,-
CR: Pembiayaan mudharabah
Rp.6.250.000,-
CR: Pendapatan bagi hasil mudharabah
Rp.3.500.000,-
Jika nasabah (pengelola dana) mengalami kerugian dalam usahanya sebesar Rp.30.000.000,- maka sesuai ketentuan yang berlaku secara umum dan yang diterapkan oleh BNI Syariah, bahwa jika (pengelola dana) mengalami kerugian dalam
78
usahanya ketika masih dalam proses mencicil pembiayaan yg diberikan oleh BNI Syariah, dan setelah ditinjau oleh pihak bank, didapat kesimpulan bahwa kerugian tersebut bukan karena disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh BNI Syariah. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut: DR: Kerugian atas pembiayaan mudharabah
Rp.30.000.000,-
Tn. Abdul Bari DR: Kas
Rp.80.000.000,-
CR: Pembiayaan mudharabah
Rp.150.000.000,-
Pencatatan di atas telah sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 15 yang menyatakan bahwa jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Pada saat waktunya pelunasan sepenuhnya pembiayaan oleh Tn. Abdul Bari, beliau langsung membayar tunai semuanya, dengan demikian maka Tn. Abdul Bari sebagai pengelola dana tidak lagi memiliki hutang kepada BNI Syariah. Jurnal yang dibuat oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut: DR: Kas
Rp. 42.750.000,-
CR: Pembiayaan mudharabah Tn. Abdul Bari
Rp. 42.750.000,-
Pencatatan di atas sudah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 105 paragraf 19 yang menyatakan bahwa Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah
79
diakui sebagai piutang jatuh tempo, dan jika langsung dibayar maka akan diakui sebagai kas. Pada akhir tahun periode, BNI Syariah memiliki saldo akhir sebagai berikut: Pembiayaan mudharabah
= Rp.150.000.000,-
Piutang jatuh tempo
= Rp. 20.000.000,-
Estimasi kerugian pembiayaan dan piutang tak tertagih = 5% Maka jumlah penyisihan kerugiannya adalah sebagai berikut: •
Pembiayaan mudharabah = 5% x Rp.150.000.000,-
= Rp. 7.500.000,-
•
Piutang jatuh tempo
= Rp. 1.000.000,-
= 5% x Rp.20.000.000,-
Rp. 8.500.000,Ayat jurnal penyesuaian yang di buat oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut: DR: Rugi atas pembiayaan mudharabah
Rp. 7.500.000,-
DR: Kerugian piutang jatuh tempo
Rp. 1.000.000,-
CR: Cadangan kerugian pembiayaan mudharabah
Rp. 7.500.000,-
CR: Cadangan kerugian piutang jatuh tempo
Rp. 1.000.000,-
Pencatatan di atas sudah sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 21 yang menyatakan bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:
80
(a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; (b) pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
Tabel. 4.1 Akun Pembiayaan Mudharabah yang sesuai dengan PSAK No. 105 Per 31 Desember
No.
Perbedaan syariah
PSAK NO. 105
Keterangan
1.
Pembiayaan Mudharabah
Diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva nonkas kepada mudharib
Sudah sesuai Pencatatan pembiayaan mudharabah dilakukan ketika penyerahan aktiva atau kas kepada nasabah setelah akad dilaksanakan
2
Laba
Bagi hasil mudharabah dilakukan dengan 2 metode, yaitu bagi hasil atau bagi laba
Sudah Sesuai BNI Syariah menerapkan prinsip bagi hasil atas laba yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah
3.
Rugi
Kerugian ditanggung bank apabila tidak terjadi kelalaian pada mudharib,jika mudharib lalai maka kerugian sepenuhnya ditanggung mudharib
Sudah sesuai BNI syariah menyisihkan cadangan kerugian, dan meminta jaminan sebelum dilaksanakannya akad, utk menghindari lebih besarnya kerugian daripada pembiayaan yang diberikan, karena jika tidak terjadi kelalaian oleh nasabah, bank menanggung sepenuhnya kerugian tersebut
4.
Cadangan Kerugian
Diestimasi sebesar kerugian pembiayaan mudharabah dan piutang yang tidak dapat ditagih
Sudah sesuai Sebelum melaksanakan akad analis mengestimasi terlebih dahulu persentase besarnya kerugian atau piutang yang kemungkinan tidak tertagih
Sumber: Data Diolah (2010)
81
