BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Analisis Dampak Pelaksanaan Program Kebijakan Sunset Policy terhadap Jumlah Penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Tangerang Timur Program Kebijakan Sunset Policy diharapkan dapat menjadi stimulus bagi para Wajib Pajak untuk melaksanakan kegiatan perpajakan,
mulai
dari
pembuatan
NPWP,
menghitung,
memperhitungkan, membayar hingga melaporkan pajak dengan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan). Wajib Pajak hanya dapat memanfaatkan program kebijakan Sunset Policy jika mereka telah melaporkan hasil koreksi atas SPT tahun 2007 karena masih adanya pembayaran yang belum disebutkan saat membayar pajak tahun 2007. Laporan inilah yang akan menyebabkan penerimaan pajak menjadi bertambah pada tahun berikutnya. Dalam pelaksanaannya, program Sunset Policy memberikan beberapa imbalan bagi Wajib Pajak yang memanfaatkannya sebagai stimulus agar penerimaan pajak bertambah. Imbalan tersebut berbentuk
penghapusan
sanksi
administrasi,
seperti
yang
diungkapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER30/PJ./2008 berikut :
1. Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. 2. Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan : a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
Sebagai stimulus, penghapusan sanksi administrasi di atas memberikan kontribusi yang baik bagi penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan pada KPP Pratama Tangerang Timur. Hal tersebut dapat diketahui dari data berikut ini:
Tabel 4.1 Data SPT Tahunan Yang Diterima pada Tahun 2007 dan 2008 (dalam per Wajib Pajak)
JUMLAH SPT TAHUNAN YANG DITERIMA NO
TRIWULAN SEBELUM SUNSET POLICY
SAAT SUNSET POLICY
(TAHUN 2007)
(TAHUN 2008)
1
Triwulan I
5.169
9.027
2
Triwulan II
2.049
4.187
3
Triwulan III
123
1.153
4
Triwulan IV
28
1.406
7.369
15.773
TOTAL
(Sumber : KPP Pratama Tangerang Timur)
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa program kebijakan Sunset Policy pada KPP Pratama Tangerang Timur telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penerimaan SPT Tahunan sebesar 105,46% (
15.773 7.369 7.369
100% !
dari tahun sebelum diberlakukannya Sunset Policy (pada tahun 2007). Peningkatan tersebut juga dapat dilihat dengan grafik di bawah ini :
Grafik 4.1 Peningkatan Jumlah Penerimaan SPT Tahunan pada Tahun 2007 dan 2008 (dalam per Wajib Pajak)
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
Sebelum Sunset Policy (Tahun 2007) Saat Sunset Policy (Tahun 2008)
Triwulan I Triwulan II Triwulan Triwulan III IV
(Sumber : KPP Pratama Tangerang Timur)
Analisis yang dilakukan di atas masih bersifat global. Jika dirinci kembali berdasarkan jenis Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, maka berikut adalah data mengenai jumlah penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan :
Tabel 4.1.1 Data SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Yang Diterima Pada Tahun 2007 dan 2008 (dalam per Wajib Pajak)
JUMLAH SPT TAHUNAN YANG DITERIMA SEBELUM SUNSET POLICY
SAAT SUNSET POLICY
(TAHUN 2007)
(TAHUN 2008)
NO TRIWULAN PRIBADI
BADAN
TOTAL
PRIBADI
BADAN
TOTAL
1
Triwulan I
3.937
1.232
5.169
7.435
1.592
9.027
2
Triwulan II
1.669
380
2.049
3.978
209
4.187
3
Triwulan III
49
74
123
981
172
1.153
4
Triwulan IV
16
12
28
1.269
137
1.406
5.671
1.698
7.369
13.663
2.110
15.773
TOTAL
(Sumber: KPP Pratama Tangerang Timur)
Dari tabel di atas, jika analisis terhadap penerimaan SPT Tahunan dilakukan berdasarkan jenis Wajib Pajak, maka dapat terlihat bahwa program kebijakan Sunset Policy pada KPP Pratama Tangerang Timur lebih berdampak pada jumlah penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, karena tingkat kenaikan jumlah penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih besar daripada tingkat kenaikan jumlah penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi, yaitu sebesar 140,93% (
"#.$$#%&.$'" &.$'"
100% ), sedangkan
tingkat kenaikan jumlah penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan sebesar 24,26% (
(."")%".$*+ 100% ".$*+
dilihat pada grafik berikut ini :
). Peningkatan tersebut juga dapat
Grafik 4.1.2 Peningkatan Jumlah Penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Pada Tahun 2007 dan 2008 (dalam per Wajib Pajak) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
Sebelum Sunset Policy (Tahun 2007) Saat Sunset Policy (Tahun 2008) WP OP
WP Badan
( (Sumber: KPP Pratama Tangerang Timur)
B. Hasil Analisis Pelaksanaan Program Kebijakan Sunset Policy terhadap Jumlah Penambahan Wajib Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur Salah satu tujuan diberlakukannya program kebijakan Sunset Policy adalah bertambahnya jumlah Wajib Pajak. Seseorang dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak jika ia telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai kartu identitas selayaknya KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi Warga Negara Indonesia. NPWP hanya diberikan dan berlaku untuk satu Wajib Pajak. Maka bertambahnya Wajib Pajak dapat ditunjukkan dengan bertambah pula pembuatan NPWP di suatu KPP. Karena jumlah Wajib Pajak bertambah, maka penerimaan pajak negara juga akan bertambah. Masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak pada 1 Januari 2008 akan memanfaatkan program kebijakan Sunset Policy dengan melakukan pembuatan NPWP dalam jangka waktu hingga akhir Maret 2009 demi mendapatkan fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah. Bagi mereka yang tidak memiliki NPWP hingga program kebijakan Sunset Policy berakhir pada Maret 2009, mereka akan dikenakan denda dua kali lipat dari penghasilan per bulan mereka. Hal tersebut disebabkan oleh akan diberlakukannya Amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Pajak Penghasilan yang
telah diberlakukan mulai awal tahun 2009 yang lalu. UndangUndang tersebut mengatur tentang pentingnya kepemilikan NPWP antara lain sebagai berikut : 1. Bagi Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP dan berniat bepergian ke luar negeri tidak akan dipungut biaya fiskal luar negeri, sementara bagi yang belum memiliki NPWP akan dipungut biaya fiskal luar negeri. 2. Bagi karyawan/pengurus/komisaris/PNS yang belum memiliki NPWP, jumlah PPh Pasal 21 yang akan dipotong oleh pemberi kerja/Bendaharawan akan menjadi lebih tinggi 20% dari tarif normal yang berlaku. 3. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, maka PPh atas bunga deposito yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut menjadi 100% lebih tinggi dari tarif normal yang berlaku.
Berikut merupakan hasil analisis atas penambahan jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur selama tahun 2007 dan 2008 :
Tabel 4.2 Data Penambahan Wajib Pajak pada tahun 2007 & 2008 (dalam per Wajib Pajak) JUMLAH PENAMBAHAN WAJIB PAJAK NO
TRIWULAN
SEBELUM SUNSET POLICY
SAAT SUNSET POLICY
(TAHUN 2007)
(TAHUN 2008)
1
Triwulan I
879
3.537
2
Triwulan II
4.157
3.367
3
Triwulan III
6.533
5.613
4
Triwulan IV
11.181
38.134
22.750
50.651
TOTAL
(Sumber : KPP Pratama Tangerang Timur)
Dari data penambahan Wajib Pajak baru yang diperoleh pada KPP Pratama Tangerang Timur, dapat diketahui bahwa program kebijakan
Sunset
Policy
yang
diberlakukan
pemerintah
dapat
meningkatkan jumlah Wajib Pajak khususnya pada KPP Pratama Tangerang Timur yakni sebesar 122,64%. Hal ini juga menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk memiliki NPWP terutama selama program kebijakan Sunset Policy
berlangsung. Peningkatan
yang signifikan atas jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur dapat juga dilihat pada grafik berikut ini :
Grafik 4.2 Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Baru pada tahun 2007 & 2008 (dalam per Wajib Pajak)
45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Triwulan I
Triwulan II
Sebelum Sunset Policy (Tahun 2007)
Triwulan III
Triwulan IV
Saat Sunset Policy (Tahun 2008)
(Sumber : KPP Pratama Tangerang Timur)
C. Dampak Program Kebijakan Sunset Policy Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Program kebijakan Sunset Policy merupakan stimulus yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya untuk patuh pada peraturan perpajakan.
Dengan begitu
akan terbentuklah Tax Compliance Wajib Pajak. Program kebijakan Sunset Policy ternyata mempunyai dampak yang signifikan terhadap Tax Compliance Wajib Pajak
pada seluruh KPP di seluruh Indonesia tak terkecuali pada KPP Pratama Tangerang Timur. Hal ini dapat diketahui dari tingkat Tax Compliance yang meningkat dari tahun sebelum diberlakukannya Sunset
Policy.
Tax
Compliance
ini
dihitung
dengan
membandingkan antara jumlah Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Terdaftar dikali seratus persen. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Tangerang Timur yang tebagi berdasarkan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan :
Tabel 4.3 Data Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Terdaftar pada Tahun 2007 dan 2008 (dalam per Wajib Pajak)
NO
JENIS WP
1 Orang Pribadi 2 Badan TOTAL
TAHUN 2007 TAHUN 2008 KET EFEKTIF TERDAFTAR TAX COMPLIANCE EFEKTIF TERDAFTAR TAX COMPLIANCE 37.151 37.653 98,67% 63.250 63.853 99,06% Naik 0,39% 6.535 6.845 95,47% 7.439 7.817 95,16% Turun 0,31% 43.686 44.498 98,18% 70.689 71.670 98,63% Naik 0,45%
(Sumber : KPP Pratama Tangerang Timur)
Dari data di atas, akan didapat hasil analisis atas tingkat Tax Compliance Wajib Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur berikut ini : 1. Selama Tahun 2007 % Tax Compliance
,#.$+$ ,,.,*+
100%
100%
= 98,18 % Berikut adalah perincian % Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan : 1.1 Wajib Pajak Orang Pribadi % Tax Compliance
#'."&"
#'.$&#
100%
100%
98,67% 1.2 Wajib Pajak Badan % Tax Compliance
$.&#& $.+,&
100%
95,47%
100%
2. Selama Tahun 2008 % Tax Compliance
').$+*
100%
100%
'".$')
= 98,63 % Berikut adalah perincian % Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan :
2.1 Wajib Pajak Orang Pribadi % Tax Compliance
$#.(&)
$#.+&#
100%
100%
99,06%
2.2 Wajib Pajak Badan % Tax Compliance
'.,#* '.+"'
100%
95,16%
100%
Dari hasil analisis di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan (Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan), Tax Compliance Wajib Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur mengalami peningkatan. Jika dilihat secara parsial, maka yang mengalami peningkatan secara persentase adalah Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan persentase Tax Compliance Wajib Pajak Badan mengalami penurunan. Hal tersebut dapat juga dapat dilihat dari grafik berikut ini:
Grafik 4.3 Peningkatan Tax Compliance Wajib Pajak pada Tahun 2007 dan 2008 (dalam persen)
100.00% 99.00% 98.00% 97.00%
Sebelum Sunset Policy (Tahun 2007) Saat Sunset Policy (Tahun 2008)
96.00% 95.00% 94.00% 93.00% Tax Tax Tax Compliance Compliance Compliance WPOP dan WPOP WP Badan WP Badan
(Sumber : KPP Pratama Tangerang Timur)
Jika dibandingkan dengan Tax Compliance
sebelum
diberlakukan Sunset Policy pada tahun 2007, saat di berlakukan Sunset Policy pada tahun 2008 Tax Compliance secara keseluruhan (Wajib Pajak orang Pribadi dan Badan) mengalami peningkatan sebesar 0,45%. Namun, jika dilihat berdasarkan jenis Wajib Pajak, yang mengalami peningkatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu sebesar 0,39%. Sedangkan wajib Pajak Badan mengalami penurunan sebesar 0,31%. Penurunan tingkat Tax compliance Wajib Pajak Badan inilah yang menyebabkan peningkatan Tax Compliance Wajib Pajak secara keseluruhan tidak begitu signifikan, karena peningkatan Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi tidak diikuti dengan peningkatan Tax Compliance Wajib Pajak Badan juga, namun sebaliknya.
