ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT.GKS MELDA NOVITA Universitas Bina Nusantara, Jl. Kebon jeruk raya No.27, (021) 53696969,
[email protected]
YUNITA ANWAR Universitas Bina Nusantara, Jl. Kebon jeruk raya No.27, (021) 53696969,
[email protected]
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah perusahaan telah, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan tersebut dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode dan objek analisis adalah Studi Kepustakaan (Library Research) dan Studi Lapangan (Field Research) yang dikembangkan ke PT.GKS untuk mendapatkan data lengkap dan informasi terkait skripsi ini. Analisis yang dikembangkan berisi evaluasi, pendekatan, dan proses pada Perum Peruri. Hasil yang dicapai dalam aspek perpajakan, perusahaan merupakan pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Simpulan secara keseluruhan PT.GKS telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. PT.GKS harus mempertahankan penerapan perpajakan dan meningkatkan kembali agar terhindar dari sanksi perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah. . Kata Kunci: Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Pasal 23
PENDAHULUAN Pajak merupakan aspek yang penting bagi Negara, khususnya di dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Oleh karena itu semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Berbagai macam jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain – lain. Pajak dipungut dari pihak-pihak yang disebut dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak dibagi menjadi dua, Wajib Pajak perorangan atau orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Dalam penerapannya ada perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Sebagai pihak yang membayar pajak, Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak serendah–rendahnya, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Sementara itu pihak pemerintah membutuhkan pemasukan dari pajak dengan tujuan seperti yang disebutkan di atas. Karena perbedaan kepentingan itulah yang membuat Wajib Pajak cenderung melakukan pengurangan pembayaran jumlah pajak, baik penerapan secara legal ataupun ilegal. Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 No.36 Tahun 2008. Salah satu sistem pemungutan pajak adalah with holding tax (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) yang diterapkan pada PPh Pasal 23. Withholding Tax System diterapkan karena pemerintah menganggap cara ini adalah cara termudah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, karena dalam sistem ini Wajib Pajak diwajibkan untuk memungut dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain (Wajib Pajak lain). Oleh karena itu sebagai Subjek Pajak Badan, PT. GKS yang merupakan perusahaan pengelola jasa kebendaraudaraan dan pelayanan lalu lintas udara yang telah melakukan aktivitas pelayanan jasa penerbangan dan jasa penunjang bandara di Indonesia. Sehingga PT. GKS memiliki kewajiban dalam hal perpajakan. Kewajiban untuk memotong, menyetorkan dan melaporkan hutang pajaknya sesuai dengan ketentuan Subjek Pajak Badan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Salah satu bentuk kewajiban PT. GKS sebagai Badan yaitu memotong, menyetor dan melaporkan utang pajaknya atas transaksi-transaksi yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh), diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang dilakukan antara lain studi literatur (literature research) yaitu penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data-data yang berhubungan dengan topik bahasan dari buku-buku, jurnal, makalah serta sumber-sumber dari internet sebagai bahan referensi dalam pembahasan dan sebagai salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk menganalisis penerapan pajak penghasilan pasal 23 pada PT.GKS. Penelitian ini memerlukan data yang akurat sehingga dilakukan studi lapangan (field research) yaitu penelitian dilakukan dengan meninjau langsung ke perusahaan yang telah menjadi objek penelitian untuk memperoleh data dengan cara memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan pajak penghasilan pasal 23 pada PT.GKS. Data yang diperoleh berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, laporan tahunan perusahaan, dan data-data lainnya yang mendukung penelitian ini agar dapat digunakan untuk melakukan analisis atas penerapan pajak penghasilan pasal 23, mengadakan tanya jawab dengan staff pajak PT. GKS mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini sehingga memperoleh informasi yang berguna dan mendukung proses penelitian ini dan dapat membantu dalam mengevaluasi kesesuaian penerapan.
HASIL DAN BAHASAN Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu adapun hasil yang didapat ialah, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2010
Bulan
Jumlah PPh Pasal 23 Terutang
Tanggal
Tanggal Pelaporan
Keterangan
Penyetoran Januari
7.502.200
5 Februari
17 Februari
Tepat Waktu
Februari
69.923.841
5 Maret
18 Maret
Tepat Waktu
Maret
6.583.752
6 April
19 April
Tepat Waktu
April
11.465.804
7 Mei
12 Mei
Tepat Waktu
Mei
837.196
2 Juni
15 Juni
Tepat Waktu
Juni
1.239.400
9 Juli
20 Juli
Tepat Waktu
Juli
3.805.766
4 Agustus
19 Agustus
Tepat Waktu
Agustus
2.749.482
7 September
16 September
Tepat Waktu
September
4.470.103
8 Oktober
14 Oktober
Tepat Waktu
Oktober
15.322.609
9 November
19 November
Tepat Waktu
November
15.322.609
9 Desember
20 Desember
Tepat Waktu
Desember
69.122.244
10 Januari
19 Januari
Tepat Waktu
Jumlah
208.345.006
Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2011
Masa
Jumlah PPh Pasal 23 Terutang
Tanggal
Tanggal Pelaporan
Keterangan
Penyetoran Januari
2.338.819
9 Februari
17 Februari
Tepat Waktu
Februari
10.232.970
9 Maret
17 Maret
Tepat Waktu
Maret
38.137.034
7 April
20 April
Tepat Waktu
April
7.569.032
3 Mei
20 Mei
Tepat Waktu
Mei
16.232.632
9 Juni
20 Juni
Tepat Waktu
Juni
86.209.692
8 Juli
19 Juli
Tepat Waktu
Juli
9.087.576
2 Agustus
16 Agustus
Tepat Waktu
Agustus
16.676.320
8 September
13 September
Tepat Waktu
September
18.075.315
3 Oktober
18 Oktober
Tepat Waktu
Oktober
10.616.199
9 November
17 November
Tepat Waktu
November
22.454.227
9 Desember
19 Desember
Tepat Waktu
Desember
22.681.988
2 Januari
20 Januari
Tepat Waktu
Tanggal Pelaporan
Keterangan
Jumlah
406.405.504
Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2012
Bulan
Jumlah PPh Pasal 23 Terutang
Tanggal Penyetoran
Januari
25.069.081
3, Februari
16 Februari
Tepat Waktu
Februari
17.297.252
9 Maret
20 Maret
Tepat Waktu
Maret
86.235.006
10 April
19 April
Tepat Waktu
April
14.697.782
9 Mei
15 Mei
Tepat Waktu
Mei
18.518.725
7 Juni
19 Juni
Tepat Waktu
Juni
13.102.043
2 Juli
16 Juli
Tepat Waktu
Juli
14.822.278
9 Agustus
14 Agustus
Tepat Waktu
Agustus
3.419.213
10 September
19 September
Tepat Waktu
September
21.413.446
9 Oktober
18 Oktober
Tepat Waktu
Oktober
15.809.976
9 November
14 November
Tepat Waktu
November
17.720.727
7 Desember
17 Desember
Tepat Waktu
Desember
117.748.281
3 Januari
15 Januari
Tepat Waktu
Jumlah
365.853.810 Berdasarkan ketentuan tersebut, dilakukan pengecekan pada Surat Setoran Pajak (SSP) pada
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tahun 2010, 2011, dan 2012 untuk mengetahui kepatuhan perusahaan dalam menyetorkan pajaknya.
Dan setelah di evaluasi, perusahaan tidak pernah mengalami telat setor dan sudah mematuhi ketentuan perpajakkan yang berlaku.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka hasil pengamatan dan evaluasi atas penerapan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 peraturan perpajakan pada PT.GKS maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Teridentifikasi Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang sering dilakukan oleh perusahaan antara lain: a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **) b. Jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-224/PMK.03/2008 c. Jasa lain meliputi: - Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi. - Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing service). - Jasa kebersihan (cleaning service). - Jasa perancang (design) - Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan - Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara Jasa penilai (appraisal) 2. PT.GKS sudah menggunakan e-SPT sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahaan , terutama pengunaan tarif. 3. Seluruh supplier sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Saran Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap PT.GKS. Penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada PT.GKS sebagai berikut : 1. Perhitungan yang sudah dilakukan perusahaan dalam menentukan tarif sudah benar dan harus dipertahankan karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Perusahaan diharapkan dapat terus melakukan penyetoran dan pelaporan yang tepat waktu agar tetap terhindar dari sanksi berupa bunga sebesar 2% karena terlambat melakukan penyetoran dan terlambat melaporkan sebesar Rp.100.000. 3. Sebaiknya PT.GKS memberikan pelatihan perpajakan kepada para staf keuangan dan perpajakan seperti brevet, training, seminar tentang perpajakan maupun tentang keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan karyawan yang menangani pajak khususnya karena peraturan perpajakan selalu berubah-ubah, sehingga perusahaan harus selalu melakukan update terkait informasi yang berlaku untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan dan perhitungan pajak dimasa selanjutnya. 4. Untuk dokumen-dokumen yang terkait PPh Pasal 23 perusahaan sudah baik dan perlu dipertahankan dalam menyimpan dan pengarsipnya dengan rapi sesuai urutan waktunya berdasarkan tangga, bulan dan tahun terjadinya. Sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan, terutama terkait pemeriksaan pajak, perusahaan akan lebih mudah dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. 5.Bagi penelitian selanjutnya harus lebih teliti sehingga hasil yang didapat lebih maksimal.
REFERENSI B.Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. (2010). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Didik Budi Waluyo. (2011). Pajak Penghasilan. (Edisi-8). Jakarta : PT.Gramedia J.Eko Lasmana & Helen Nawangsari Dewi. (2012). Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2012. (Edisi Asli). Jakarta : Mitra Wacana Media. Larasati, Anggarini. (2012). “Evaluasi Penerapan Pemotongan dan Penyetoran serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 Tahun 2010-2012 Pada PT.Perum Peruri”. Skripsi Ekonomi Akuntansi, Universitas Bina Nusantara Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Yogyakarta: Andi. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184.PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Resmi Siti. (2011). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Reza Muhammad. (2012). “Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2009-2011 Pada PT.Perum Perumnas”. Skripsi Ekonomi Akuntansi, Universitas Bina Nusantara Suandy, Erly. (2011). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat Waluyo. (2009). Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat
RIWAYAT PENULIS Melda Novita lahir di Jakarta tanggal 27 November 1991. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dari Jurusan Akuntansi dan Keuangan dengan peminatan auditing pada tahun 2014. Yunita Anwar di Jakarta, 6 Juni. Menamatkan pendidikan S1 di Universitas Tarumanegara dan S2 di Magister Manajemen di Universitas Pelita Harapan. Saat ini menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Jurusan Akuntansi dan Keuangan.
