ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PASAL 4 AYAT (2) PADA PT BHANDA GHARA REKSA (PERSERO)

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PASAL 4 AYAT (2) PADA PT BHANDA GHARA REKSA (PERSERO) Nikhen Hendra Damayanti, Hery Gunawan Universitas Bina Nusantara Jl. K. H. Syahdan No. 9, Kemanggisan, Palmerah Jakarta 11480 Indonesia 08568032900, [email protected]

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sumber-sumber biaya yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berkaitan dengan jasa dan sewa yang dilakukan oleh pihak ketiga dan juga menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersumber atas sewa tanah, gudang, bangunan, dan sebagainya. Untuk itu akan dilakukan analisis mengenai penerapan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dan akan fokus pada Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2). Metode dan objek penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan sumber data primer yang didapatkan dari perusahaan. Analisis yang dilakukan adalah menganalisis sumbersumber biaya yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berkaitan dengan jasa dan sewa yang dilakukan oleh pihak ketiga dan juga menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersumber atas sewa bersumber atas sewa, seperti sewa tanah, gudang, bangunan dan sebagainya, serta menganalisis penyetoran dan pelaporan pajak. Simpulan yang didapat, yaitu penerapan pajak yang dilaksanakan oleh PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku, meskipun masih terdapat kesalahan dalam pengelompokkan tarif objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada tahun 2013 dan 2014. Kata Kunci: Analisis, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan 4 ayat 2.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the sources of income tax costs which is the object of Article 23 relating to services and leases as well as analyzing the Income Tax Article 4 verses (2) which is sourced on the lease of land and buildings, and income from construction services business. Therefore, analysis will be done on income tax performed by PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) and will focus on Income Tax Article 23 and Article 4 verses (2). Methods and research object used is qualitative method with primary data sources obtained from the company. Analysis created to analyze the application of income tax under Article 23 and Article 4 verses (2) as well as analyze the deposits and tax reporting. The conclusions obtained, is that the the application of tax implemented by PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) has been in accordance with the Tax Law in force, although there are errors in the grouping objects Income Tax rates Article 4 verses (2) and a delay in the deposit and tax reporting. Keywords: Analysis, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 Verses (2).

Pendahuluan Permasalahan perpajakan di Indonesia merupakan masalah yang selalu berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, seperti masih banyaknya para wajib pajak yang lalai dengan tidak menjalani kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut untuk memenuhi kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional agar ekonomi di Indonesia menjadi lebih baik. Dalam mewujudkan tujuan kegiatan tersebut, setiap pembiayaan yang dikeluarkan tidak terlepas dari adanya peranan pajak. Pajak sebagai penerimaan utama yang merupakan devisa dalam pembangunan suatu negara karena dengan pajak, negara bisa membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menjadi belanja bulanan dari pemerintah yang tercantum pada APBN. Dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2014, terlihat bahwa pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp1.635,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1.143,3 triliun merupakan pendapatan yang berasal dari sektor pajak, dan hanya Rp491,9 triliun pendapatan yang berasal dari pendapatan diluar sektor pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pajak menyumbangkan hampir 75% dari keseluruhan pendapatan negara. Salah satu penerimaan pajak yang tertuang dalam APBN tersebut adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan ini merupakan salah satu jenis pajak yang memberi pemasukan terbesar bagi negara. Dalam Pajak Penghasilan tersebut terdapat Pajak Penghasilan Pasal 23 yang menyumbang nilai pertumbuhan sebesar 9,12% dan Pasal 4 Ayat (2) atau Pajak final yang menyumbang nilai pertumbuhan sebesar 18,2%. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 No.36 Tahun 2008. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang merupakan pajak final adalah pajak yang tidak dapat dikreditkan dalam Pajak Penghasilan terutang. Oleh karena itu, PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik, secara langsung maupun tidak langsung menunjang kegiatan pengiriman barang dan pengelolaan gudang, memiliki kewajiban dalam hal perpajakan dan wajib untuk memotong, menyetorkan dan melaporkan hutang pajaknya sesuai dengan ketentuan Subjek Pajak Badan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Salah satu bentuk kewajiban PT BGR sebagai Badan yaitu melengkapi seluruh aspek perpajakannya dibidang pajak penghasilan PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) apakah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, menyusun laporan keuangan serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan peraturan pengenaan Pajak Penghasilan pada PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) apakah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, menghitung dasar, tarif dan sanksi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan perpajakan, menganalisis tingkat kepatuhan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dalam menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilannya secara tepat waktu, dan mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat (2) pada PT Bhanda Ghara Reksa (Persero).

Metodef Penelitian Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan data yang telah terkumpul dan menganalisisnya. Deskripsi analisis ini meliputi analisis teoritis dan empiris, yaitu dengan menganalisis peraturan-peraturan perpajakan tentang pajak penghasilan. Dalam pengumpulan dan mengkaji data-data yang diperoleh dari penelitian ini, metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kepustakaan dan studi lapangan. Metode studi lapangan yang digunakan antara lain dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis datanya berupa analytical procedure dimana data yang akan dianalisis berupa SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 4 ayat (2), SSP, serta bukti potong untuk tahun pajak 2012, 2013, dan 2014 yang kemudian dilanjutkan dengan reperformance, yaitu dengan melakukan pengujian penghitungan kembali dari penghitungan yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Karakteristik waktu penelitian melibatkan urutan waktu (time series). Lingkungan penelitiannya adalah lingkungan riil (field setting) dengan unit analisisnya yaitu PT Bhanda Ghara Reksa (Persero). Metode penyajian data yang digunakan dalam penulisan ini adalah penyajian data yang disajikan agar pembaca dapat dengan mudah untuk memahami data-data yang ada dalam penulisan ini berupa data dokumentasi maupun tabel-tabel yang dapat membantu menjelaskan penulisan maupun hasil mengenai Pajak penghasilan perusahaan.

Hasil dan Bahasan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa logistik. PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan di bidang perpajakannya. Untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) maka digunakan rekapan data yang didapatkan dari bagian keuangan tanpa melihat data pada laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Jasa lain yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 salah satunya adalah jasa penyedia tenaga kerja. Jasa penyedia tenaga kerja yang dimaksud adalah jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna tenaga kerja. Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) bersumber dari penghasilan sewa dan jasa. Jasa yang terkait dengan penghasilan tersebut antara lain : 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta. 2. Jasa teknik. 3. Jasa manajemen. 4. Jasa konsultasi. 5. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. 6. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing service). 7. Jasa perantara dan/atau keagenan. 8. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan.

9.

Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, televisi kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 10. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer. 11. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi. 12. Jasa kebersihan atau cleaning service. Proses analisis akan dilakukan untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu dengan membandingkan data pada check list tagihan, SPT Masa, bukti potong serta SSP dari perusahaan. Check list tagihan yang dimaksud adalah pencatatan atas tagihan berbagai transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 23 pada perusahaan. Dalam hal ini data check list tagihan yang digunakan merupakan data yang sudah diaudit tanpa melihat data pada laporan keuangan seperti general ledger. Pengenaan tarif untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 sudah tepat. Namun dalam hal penyetoran dan pelaporan masih ditemukan adanya ketidakdisiplinan berupa keterlambatan penyetoran yang seharusnya disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, serta keterlambatan pelaporan yang seharusnya dilaporkan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Ketidakdisiplinan ini mengakibatkan pengenaan sanksi berupa denda bunga sebesar 2% atas pajak penghasilan yang terutang untuk terlambat setor SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan nilai total denda bunga dikenakan terhadap perusahaan atas keterlambatan penyetoran untuk tahun 2012 sebesar Rp4.703.436, tahun 2013 sebesar Rp2.306.358, dan untuk tahun 2014 sebesar Rp97.013. Sedangkan sanksi sebesar Rp100.000 yang dikenakan atas terlambat lapor dengan nilai total denda telat lapor sebesar Rp300.000 untuk tahun 2012 dan sebesar Rp100.000 untuk tahun 2013 kepada PT Bhanda Ghara Reksa (Persero). Kewajiban PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) setelah memotong pajak PPh 4 ayat (2) ialah menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara. Penyetoran pajak oleh pemotongan dilakukan dengan cara mengikuti ketentuan sebagai berikut. Besarnya potongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan dijumlahkan, kemudian jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong selama satu bulan disetor ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur nasional maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya, dan yang terakhir ialah penyetoran tersebut dilakukan melalui bank atau kantor pos. Dari bank atau kantor pos pihak penyetor menerima SSP lembar 1 dan 3. Pasal 4 ayat (2) pada PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dikenakan pada : 1. Sewa tanah dan/atau bangunan. 2. Pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. 3. Pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain yang memiliki atau tidak memiliki kualifikasi usaha. 4. Perencanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. 5. Pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha.

PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami beberapa kesalahan pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dikarenakan adanya kesalahan sistem saat dilakukan input data pajak.

Bulan April Mei Juli Agustus September

Tabel 1 Selisih PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2013 DPP Tarif PPh yang Dipotong 2.961.959.533 3% & 4% 90.341.986 2.337.400.685 3% & 4% 70.234.621 496.156.931 3% & 4% 15.197.108 637.615.867 3% 20.208.476 1.414.074.800 3% & 4% 42.684.844

Selisih LB/KB 740.118 (1.528.751) 1.577.499 90.000 160.000

Pada tahun 2013, kesalahan pengenaan tarif dapat ditemukan pada bulan April, bulan Mei, bulan Juli, bulan Agustus dan bulan September. Hal ini mengakibatkan perusahaan mengalami lebih bayar sebesar Rp2.567.617 dan kurang bayar sebesar Rp1.528.751.

Bulan Februari Maret

Tabel 2 Selisih PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2014 DPP Tarif PPh yang Dipotong 1.660.732.400 10%, 2%, 3%, 4% 81.000.000 629.520.000 3% & 4% 20.006.400

Selisih LB/KB 453.310

Sedangkan untuk tahun 2014, kesalahan pengenaan tarif dapat ditemui pada bulan Februari dan bulan Maret yang mengakibatkan perusahaan mengalami lebih bayar sebesar Rp453.310 pada bulan Maret. Untuk bulan Februari tidak ada perbedaan pemotongan pajak karena nilai tarif yang digunakan merupakan nilai tarif rata-rata atas beberapa tarif yang digabungkan untuk pelaksanaan atas usaha jasa konstruksi Keterlambatan penyetoran dan pelaporan juga ditemui pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Keterlambatan penyetoran untuk tahun 2012 dialami oleh PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) karena perusahaan baru menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sehubungan dengan dimulainya pekerjaan konstruksi yang dilakukan. Atas keterlambatan penyetoran ini, PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dikenakan sanksi berupa denda bunga sebesar 2% atas pajak terutangnya, sehingga untuk total nilai denda bunga yang dikenakan untuk tahun 2012 sebesar Rp462.034, untuk tahun 2013 sebesar Rp7.070.608, dan untuk tahun 2014 sebesar Rp67.424. Sedangkan keterlambatan pelaporan dapat ditemui pada tahun kedua dilakukannya analisis. Oleh karena itu, PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp100.000 atas keterlambatan pelaporan ini dengan nilai total denda telat lapor sebesar Rp200.000 untuk tahun 2013.

Simpulan dan Saran Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan yang telah disajikan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 sudah sepenuhnya mengaplikasikan tarif baru yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Dalam data yang ditemukan pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), terdapat beberapa transaksi yang salah dalam pengenaan tarif karena terjadi system error sehingga tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas kesalahan pengenaan tarif ini, perusahaan mengalami lebih bayar sebesar Rp2.567.617 dan kurang bayar sebesar Rp1.528.751 untuk tahun 2013, serta lebih bayar sebesar Rp453.310 untuk tahun 2014. PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) sering terlambat dalam menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilannya, terutama untuk Pajak Penghasilan Pasal 23. Atas keterlambatan ini perusahaan dikenakan sanksi bunga atas keterlambatan penyetoran sebesar 2% per bulan atas pajak penghasilan yang terutang untuk setiap bulan keterlambatannya dan sanksi denda atas keterlambatan pelaporan sebesar Rp100.000 untuk setiap bulan keterlambatannya (berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (2a) dan Pasal 7 ayat (1). Masih rendahnya kesadaran perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dengan tepat waktu. Berdasarkan kesimpulan yang ditemukan di atas, maka diberikan saran berikut ini, (1) perusahaan harus mempertahankan ketepatan dalam pengenaan tarif Pajak Penghasilan yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, (2) perusahaan harus lebih teliti dalam mengklasifikasikan jenis transaksinya pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) agar tidak salah dalam pengenaan tarif, hal tersebut dapat dilakukan dengan pengecekan ulang untuk menghindari kesalahan-kesalahan seperti system error dan pengelompokkan objek pajaknya, (3) perusahaan diharapkan dapat terus melakukan penyetoran dan pelaporan yang tepat waktu agar tetap terhindar dari sanksi berupa bunga sebesar 2% karena terlambat melakukan penyetoran dan terlambat melaporkan sebesar Rp100.000, dan (4) sebaiknya perusahaan, sebagai Wajib Pajak, meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan perpajakan dapat berjalan dengan baik.

Referensi Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: ANDI OFFSET. Muljono Djoko (2009). PPh dan PPN Untuk Berbagai Kegiatan Usaha. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.04/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2. http://staff.blog.ui.ac.id. Diakses 24 Januari 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. http://www.ortax.org. Diakses 24 Januari 2015. Resmi Siti. (2011). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tentang Perubahan Terakhir atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia 1. Jakarta: Salemba Empat.

Riwayat Penulis Nikhen Hendra Damayanti, lahir di Jakarta, 22 Januari 1993. Penulis menamatkan Pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada tahun 2015.