ANALISIS ATAS PENERAPAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII

ANALISIS ATAS PENERAPAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII

Firza Yoga Pratama Jl. Bumi Raya No 45, Duren Sawit Jakarta Timur 081298237860 [email protected] Drs. Heri Sukendar. W, Ak., MM., BKP., CA ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan, penerapan, pelaporan, serta penyetoran pada Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) pada PT. Perkebunan Nusantara VIII pada tahun 2012 sampai dengan 2014 telah sesuai dengan prosedur perpajakan. Dalam melakukan analisis ini, penulis menggunakan metoda kualitatif melalui studi kasus pada PT. Perekebunan Nusantara VIII. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara, dokumentasi dan lembar data Surat Pemberitahuan Masa (SPM), Surat Setoran Pajak (SSP), serta bukti pemotongan dan bukti pemungutan yang ada di PT. Perkebunan Nusantara VIII. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) sudah berjalan dengan benar, baik dalam hal penghitungan, penyetoran maupun pelaporan. Namun perusahaan harus tetap konsisten dalam hal kewajiban perpajakannya, baik dalam penghitungan, penyetoran ataupun pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2).

Kata kunci: Pajak Pengasilan Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa (SPM), Surat Setoran Pajak (SSP).

ABSTRACT The purpose of this study was to determine whether the calculations, implementation, reporting, and depositing the Income Tax Article 23 and Article 4 paragraph (2) at PT. Perkebunan Nusantara VIII in 2012 through 2014 has been in accordance with the procedure of taxation. In conducting this analysis, the authors used a qualitative method through a case study on PT. Perekebunan Nusantara VIII. The data used are primary data in the form of interviews, documentation and Periodic Tax Return document (SPM), Tax Payment Slip (SSP), as well as withholding evidence and evidence collection in the PT. Perkebunan Nusantara VIII. The results showed that the application of income tax under Article 23 and Article 4 paragraph (2) is running correctly, both in terms of counting, depositing and reporting. But the company must remain consistent in terms of taxation obligations, either in the calculation, deposit or income tax reporting Article 23 and Article 4 paragraph (2). Keywords: Income Tax Article 23, Article 4 paragraph 2, Periodic Tax Return (locally known as Surat Pemberitahuan Masa/SPM), Tax Payment Slip (locally known as Surat Setoran Pajak/SSP)

PENDAHULUAN Pajak merupakan salah satu sumber keuangan pemerintahan di Indonesia yang berperan penting dalam pembangunan negara dalam berbagai sektor, baik dalam menjalankan pembangunan nasional dan daerah serta dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak pada masyarakat wajib pajak di Indonesia dengan tujuan agar meningkatkan pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak maka pemerintah dapat menjalankan program kerja yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan fasilitas untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kepatuhan masyarakat akan membayar pajak sangat penting agar dapat meningkatkan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dapat berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Penerimaan pajak di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya. Pada tahun 2014 pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia sebesar Rp 1.667,1 triliun. Sebagian besar pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan pajak yang berjumlah Rp 1.110,2 triliun dan yang bukan berasal dari pendapatan pajak sebesar Rp 556,9 triliun. Dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pendapatan dari sektor pajak

menyumbang sekitar 85%. Hal ini semakin menjelaskan bahwa penerimaan di sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang berpengaruh di Indonesia. PT. Perkebunan Nusantara VIII merupakan BUMN yang bergerak pada sektor perkebunan dengan kegiatan usaha meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan penjualan komoditi perkebunan. Komoditi utama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) adalah Teh, Karet, Kelapa Sawit serta Kina sebagai komoditi pendukungnya, serta pengembangan komoditas buah-buahan yang dimulai pada tahun 2012. Sebagai perusahaan berkewajiban membayar pajak ke Negara atas penghasilan badan usahanya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak. Penelitian terkait PPh dilakukan oleh Patric Walandouw yang melakukan penelitian pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25”. Hasil dari penelitian ini adalah Pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Angelika Parengkuan, Jantje J. Tinangon dan Inggriani Elim, 2014), melalui penelitiannya yang berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 YANG DILAKUKAN

PADA

PERUM

BULOG

DIVRE

SULAWESI

UTARA

DAN

GORONTALO”., 2014). Hasil penelitian menunjukkan pemotongan PPh Pasal 23 berupa transaksi jasa cleaning service, jasa katering, jasa petugas keamanan, jasa angkutan dan sewa kendaraan dan komputer, sehingga tarif yang digunakan yaitu sebesar 2%. Bagian akuntansi sebaiknya mencatat transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 agar diperjelas pencatatannya seperti contoh tanggal pembayaran sehingga jurnalnya tidak dicatat berulangulang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian acuan adalah dalam hal perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah Perum Bulog Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo, sedangkan penulis memilih PT. Perkebunan Nusantara VIII menjadi objek penelitian. Tahun penelitian juga menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian acuan, penelitian acuan dilakukan tahun 2013 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2012, 2013, dan 2014. Selain itu pembahasan penelitian yang menjadi acuan membahas mengenai Pajak Penghasilan Pasal

23, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.

Bagaimana penerapan dan perhitungan Pajak Penghasilan 23 yang di berlakukan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII ?

2.

Bagaimana penerapan dan perhitungan Pajak Penghasilan 4 ayat (2) yang di berlakukan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII ?

3.

Bagaimana penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) pada PT. Perkebunan Nusantara VIII ?

OBJEK DAN METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata – kata atau kalimat dan bukan dalam bentuk angka. Data yang digunakan dalam penilitan ini adalah data primer (primary data), data ini diperoleh melalui sumber objek penelitian. Data ini diperoleh melalui observasi langsung ke perusahaan yang merupakan objek penelitian, baik dengan metode wawancara maupun dokumentasi. Sedangkan untuk pengambilan data sekunder, penulis memperolehnya dari website resmi PT. Perkebunan Nusantara VIII.

Metode Pengumpulan Data Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: A.

Metode Survei (field research) Dalam metode ini penulis melakukan peninjauan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang akurat. Selain data primer penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa sumber yang berkaitan dan melakukan observasi lapangan. Metode ini dilakukan dengan cara: 1.

Wawancara : Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada sumber data [Karyawan PT. Perkebunan Nusantara VIII]. Komunikasi yang dilakukan adalah berdialog atau melakukan tanya – jawab.

2.

Observasi : Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara penulis mengamati langsung objek penelitian yang di teliti dalam periode waktu tertentu, sehingga dapat mengumpulkan data yang akurat dari objek penilitian.

3.

Dokumentasi : Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data dari catatan perusahaan. Dalam hal ini dokumen yang diambil sebagai sumber pengumpulan data berasal dari arsip yang dimiliki oleh perusahaan.

4.

Penghitungan : Penulis melakukan penghitungan ulang atas data – data yang telah di peroleh, hasil dari penghitungan ini untuk mecocokan dengan data – data yang telah ada.

B.

Metode Kepustakaan (Library Research) Bedasarkan data primer yang telah di ambil penulis melalui survey, penulis juga

melakukan pencarian data sekunder melalui membaca peraturan perundang – undangan perpajakan, mengumpulkan dokumen – dokumen yang dapat membantu dalam penyelesaian rumusan masalah pada penulisan skripsi. Informasi yang dikumpulkan terutama adalah informasi yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

HASIL DAN BAHASAN Pajak Penghasilan Pasal 23 Rekapan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 bulan Januari 2012 (dalam rupiah) Jumlah Penghasilan Bruto

PPh yang Dipotong

15 Transaksi (contoh)

2.879.873.721

57.587.474

11 Transaksi Lainnya

3.469.152.154

70.629.043

Jumlah

6.349.025.875

128.226.517

Sumber : Hasil rangkuman sendiri

Rekapan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 bulan Juni 2012 (dalam rupiah) Jumlah Penghasilan Bruto

PPh yang Dipotong


1.770.033.086

35.400.662


2.794.039.703

55.880.794

Jumlah

4.564.072.789

91.281.276

Sumber : Hasil Rangkuman Sendiri

Rekapan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 bulan Desember 2012 (dalam rupiah) Jumlah Penghasilan Bruto

PPh yang Dipotong


3.168.550.641

63.461.727, 63.371.012


14.504.096.856

290.021.901, 290.081.937

Jumlah

17.672.647.497

353.483.628


Rekapan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 bulan Januari 2013 (dalam rupiah) Jumlah Penghasilan Bruto

PPh yang Dipotong


1.735.830.907

34.716.618


7.140.378.367

142.807.567

Jumlah

8.876.209.274

177.524.185


Rekapan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 bulan Juli 2013 (dalam rupiah) Jumlah Penghasilan Bruto

PPh yang Dipotong


3.812.082.321

76.241.646


9.111.684.816

182.233.698

Jumlah

12.923.767.237

258.475.300



PPh yang Dipotong


8.765.310.243

175.306.205


19.930.384.100

398.607.682

Jumlah

28.695.694.342

573.912.987


Rekapan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 bulan Januari 2014 (dalam rupiah) Jumlah Penghasilan Bruto

PPh yang Dipotong


2.852.247.660

57.044.953


4.574.047.549

91.480.951

Jumlah

7.426.295.209

148.525.904


Rekapan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 bulan Juni 2014 (dalam rupiah) Jumlah Penghasilan Bruto

PPh yang Dipotong


3.228.314.706

64.566.294


4.553.379.871

91.067.597

Jumlah

7.781.694.577

155.633.891



PPh yang Dipotong


852.358.923

17.047.179


4.015.988.059

80.319.761

Jumlah

4.868.346.982

97.376.940


Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Total PPh Pasal 4 ayat 2 Tahun 2012 (Dalam Rupiah) Bulan

PPh yang dipotong (Rp)

Januari

51.014.520

Februari

47.770.617

Maret

28.924.550

April

81.490.786

Mei

33.163.194

Juni

46.276.642

Juli

65.786.828

Agustus

91.363.840

Total

412.627.783

Sumber : Surat Pemberitahuan Masa (SPM)

Total PPh Pasal 4 ayat 2 Tahun 2013 (Dalam Rupiah) Bulan


Februari

432.459.373

April

5.400.900

Juni

16.879.520

Agustus

18.722.500

September

8.657.300

Oktober

166.156.028

Total

648.275.621

Sumber : Surat Pemberitahuan Masa (SPM)

Total PPh Pasal 4 ayat 2 Tahun 2014 (Dalam Rupiah) Bulan


April

6.301.510

Mei

6.631.000

Juni

25.800.000

Juli

5.400.000

Agustus

1.269.000

Oktober

48.312.000

November

38.675.700

Desember

349.000

Total Sumber : Surat Pemberitahuan Masa (SPM)

132.738.210

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisis yang telah dilakukan penulis atas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan serta sistem atas Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang diterapkan oleh PT Perkebunan Nusantara VIII pada tahun 2012, 2013, dan 2014 yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Dalam Penerapan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23, PT Perkebunan Nusantara VIII tahun 2012, 2013, dan 2014 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang - Undang No. 36 Tahun 2008, walaupun terdapat perbedaan dalam pembulatan angka. 2. Dalam data yang ditemukan pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada PT Perkebunan Nusantara VIII dalam mengklasifikasikan jenis transaksinya sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 serta PMK nomor 153/PMK.03/2009 atas jasa konstruksi. 3. Dari seluruh bukti penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara VIII tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, ada beberapa transaksi yang terdapat keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporannya.

Saran Bedasarkan hasil analisis dan simpulan tersebut. Terdapat bebeapa saran kepada PT. Perkebunan Nusantara VIII sebagai masukan agar perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya lebih baik lagi. Saran tersebut sebagai berikut : 1.

Perusahaan harus tetap konsisten dalam perhitungan agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

2.

Diharapkan perusahaan dapat terus melakukan penyetoran dan pelaporan yang tepat waktu agar tetap terhindar dari sanksi berupa bunga sebesar 2% karena terlambat melakukan penyetoran dan terlambat melaporkan sebesar Rp 100.000.

3.

PT. Perkebunan Nusantara VIII harus lebih teliti dalam mengklasifikasikan jenis transaksinya pada PPh Pasal 23 dan 4 ayat (2) agar tidak salah dalam pengenaan tarif,

hal tersebut dapat dilakukan dengan pengecekan ulang untuk menghindari kesalahankesalahan pencatatan dan pengelompokkan objek pajaknya.

REFERENSI Departemen Keuangan. (n.d.). Retrieved Juni 24, 2015, from www.tarif.depkeu.go.id. Filoso, V. (2010). The Corporate Income Tax: An Enterpreneurial Perspective. 13 No. 1. Kementrian Keuangan. (n.d.). Retrieved Juli 20, 2015, from www.kemenkeu.go.id. Kementrian Keuangan. (2009). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan Menteri Keuangan. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendal Pajak. (n.d.). Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaanya. Retrieved December 20, 2014, from http://www.pajak.go.id/content/buku-undang-undang-pph-dan-peraturanpelaksanaannya Online

Pajak. (n.d.). Retrieved Juli 23, 2015, from www.online-pajak.com: http://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat2-tarif

Parengkuan, A., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2014). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan pada Perum BULOG DRIVE Sulut dan Gorontalo. 2 No.3. Prantara, D. (2011). Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak. Indeks. Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Andi Publisher. PT. Perkebunan Nusantara VIII. (n.d.). Retrieved Juli 13, 2015, from www.pn8.co.id. Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksaan Pegawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Jakarta. Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus (8 ed.). Salemba Empat. Senli, & Khairani, S. (2014). Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Setiawati, A. D. (2011). PERPAJAKAN INDONESIA - KONSEP, APLIKASI DAN PENUNTUN PRAKTIS. Andi Publisher. Sondakh, M. R. (2013). Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh 22 atas Import Barang. 1 No.3. Tangka, I. S., & Sabijono, H. (2014). Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Walandouw, P. (2013). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan Pasal 25. 1 No. 3. Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia (11 ed.). Salemba Empat. Widyaningsih, A. (2011). Hukum Pajak dan Perpajakan dengan pendekatan.

RIWAYAT PENULIS

Full Name

: Firza Yoga Pratama

Place / Date of Birth

: Jakarta, 25 November 1993

Elementary School

: SDN 02, Jakarta ( 1999-2005)

Junior High School

: SMPN 255, Jakarta ( 2005-2008 )

Senior High School

: SMA 103, Jakarta (2008-2011 )

University

: Binus University ( 2011-Now )

ANALISIS ATAS PENERAPAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII

Recommend Documents