BAB III RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI
3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah Pembangunan dan pengembangan daerah perkotaan berarti merubah tata guna lahan yang menyebabkan koefisien rembesan naik pada permukaan tanah dan tingkat resapan (infiltrasi) menurun. Sehingga di saat terjadi hujan deras sering mengalami banjir/genangan di perkotaan. Akibatnya nilai koefisien pengaliran semakin besar, sehingga debit limpasan permukaan yang terjadi juga bertambah besar. Hal ini akan menyebabkan permasalahan baru terhadap berfungsinya saluran drainase yang ada, yaitu air hujan yang jatuh akan langsung mengalir ke saluran drainase. Dengan demikian, semakin tahun pertambahan debit yang melewati saluran drainase akan semakin besar sesuai dengan perubahan tata guna lahan yang terjadi. Bila kapasitas saluran drainase yang ada sudah tidak mampu mengalirkan debit yang diterima apalagi ditambah dengan pemeliharaan yang kurang, maka yang terjadi adalah air meluap, sehingga mengganggu aktifitas penduduk. Dengan pertambahan debit akibat perubahan tata guna lahan serta pertumbuhan penduduk yang tinggi, perlu suatu tindakan agar tidak terjadi permasalahan genangan. Salah satunya dengan menyediakan saluran drainase yang kapasitasnya memadai sesuai dengan kebutuhan. Salah satu sasaran pembangunan air limbah yang akan dicapai pada akhir perencanaan ini adalah akses 100% terlayani (universal akses) pada tahun 2019. Salah satu sasaran pembangunan air limbah yang akan dicapai pada akhir perencanaan ini adalah praktek BABS dari 48 % menjadi 0% pada tahun 2019.
3.1.1
Sarana dan Prasarana Air Limbah Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan dengan prakiraan
pertumbuhan 1,52% per tahun, Pokja Sanitasi merencanakan sarana dan prasarana untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh black water akibat pembuangan air limbah domestick di tingkat masyarakat yang tidak terkontrol dengan menggunakan
beberapa cara atau sistem yang masih relefan dengan kondisi di daerah sebagai berikut : a. Rencana Sisitem Setempat (On-Site : Sistem individual maupun komunal) Stimulan jamban, untuk masyarakat Berpengghasilan Rendah (MBR) akan lebih efektif. Sistem individual dan komunal yang akan dibangun meliputi: MCK, MCK++ dan Septiktank komunal baik yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan. Pembangunan MCK++ dan Septiktank Komunal akan difokuskan pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Lokasi kegiatan pembangunan akan disesuaikan dengan hasil area beresiko yang telah dibuat pada penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS). b. Rencana Sistem Terpusat (Off-Site : IPAL Komunal dan Skala Kota) Pembangunan sistem terpusat untuk skala kota belum direncanakan jangka waktu menengah 5 tahunan, mengingat daerah perkotaan Kecamatan Bintan Timur dan sekitarnya geografisnya bergelombang, kepadatan penduduk masih dikategorikan kota kecil. c.
Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Bintan akan dilaksanakan pada tahun 2014 di Kelurahan KIjang Kota Kecamatan Bintan Timur dan diperkirakan akan dapat menampung lumpur tinja maksimal 30 m3/hari.
Gambar 3.1. Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah Existing
LOKASI IPLT
Gambar 3.2. Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah Sampai Akhir Perencanaan
3.1.2 a.
Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah
Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang brbasis kelembagaan meliputi masterplan, studi kelayakan (FS), studi lingkungan (AMDAL) dan desain rinci. Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku, untuk pembangunan IPLT untuk Master Plan, FS, AMDAL dan DED sudah dilaksanakan tahun sebelumnya dan pelaksanaan pembangunan IPLT dilaksanakan pada tahun 2014.
b.
Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan
yang
bersifat
non-formal
atau
berbasis
masyarakat.
Kelembagaan yang akan dibentuk berupa UPTD untuk Pengelola IPLT, KSM untuk Pengelola MCK, MCK++, tangki septik komunal dan pembentukan kader-kader ditingkat kelurahan/desa. Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan air limbah secara keseluruhan yang berupa Perda sudah ada. Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secara langsung melalui kader-kader sanitasi maupun melalui siaran radio, televisi, leflet dan sebagainya akan didukung oleh program lain.
Tabel 3.2. Rencana Kegiatan Air Limbah
No. 1 2
Uraian Kegiatan Penyusunan Peratraun Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Jumlah Penduduk Terlyani (KK)
Zona
Satuan
Jumlah Volume
1
2
3
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
3
Penyusunan Masterplan Sistem Air Limbah
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
4
Pembangunan IPLT
37.054
Unit
-
-
1
1 Unit
5
Pembangunan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun ( CTPS ) di tempattempat umum (Terminal Pelabuhan, Pasar, Perkantoran dan Tempat Rekreasi)
71.461
Unit
132
130
34
296 Unit
6
IPAL Komunal
33.400
Unit
-
347
-
347 Unit
7
Pembangunan Tangki Septik Individual melalui Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)
8.950
Unit
8.950
-
-
8.950 Unit
8
Survey PHBS di Tatanan Rumah Tangga
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
71.461 71.461
Paket Paket
-
-
-
1 Paket 1 Paket
12 13
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (Pengelolaan Air Limbah domestik) Penyuluhan Masyarakat Prilaku Hidup Sehat (Pengelolaan Air Limbah Domestik) Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Permukiman dan ditempat-tempat umum Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang PHBS Lomba K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) Tingkat Kabupaten
14
Duta LS-STBM Tingkat Masyarakat
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
15
Lomba Desa Siaga
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
9 10 11
16
Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Dasar
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
17
Duta LS-STBM Sekolah Tingkat Sekolah Dasar Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui Media Cetak, Siaran radio atau TV Lokal Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti Banner, Stiker, Spanduk, Leafleat, Poster, Lembar Timbal Balik, dll.
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
20
Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Dasar
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
21
Pembangunan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Poskesdes
71.461
Unit
34
16
4
22
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
71.461
Paket
-
-
-
23
Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi di Sekolah Dasar
71.461
Unit
71
59
19
24
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
25
Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas
71.461
Unit
2
7
-
9 Unit
26
Pengadaan Incenerator (Pengelolaan Limbah Padat Medis) di Puskesmas
71.461
Unit
2
7
-
9 Unit
27
Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat (Off-Site) Skala Kawasan
14.423
Unit
-
-
1
1 Unit
18 19
Sumber : Hasil Perhitungan Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan dan Instrumen Perencanaan Air Limbah Tahun 2015
54 Unit 1 Paket 149 Unit
3.2
Rencana Kegiatan Persampahan Masalah persampahan ini dari tahun ke tahun masih menjadi masalah yang
kompleks dan rumit dan pada akhirnya akan berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka
perlunya
perencanaan
yang
baik
untuk
penangganan
masalahan
persampahan. Rencana kegiatan persampahan di Kabupaten Bintan lebih cenderung melalui pemberdayaan masyarakat. Pelibatan masyarakat sengaja dipilih sebagai upaya menciptakan pengelolaan persampahan dari level terrendah yaitu rumah tangga sampai pembuangan akhir (TPA). Disamping itu dengan melibatkan peran serta masyarakat, diharapkan kegiatan pengelolaan persampahan dapat lebih berkelanjutan. Selain melalui kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, kegiatan-kegiatan lain yang direncanakan sebagai upaya peningkatan pengelolaan persampahan yaitu kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan, sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, serta peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. 3.2.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Bintan merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama- sama dengan masyarakat. 1. Pengurangan sampah dalam hal ini dilakukan melalui : a. Kegiatan TPS-3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dengan menambah fasilitas persampahan seperti pembangunan TPS dan TPS-3R. Sedangkan kegiatan penanganan
sampah
dilakukan
melalui
pemilahan,
pengumpulan,
pengangkutan. b. Sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat tentang TPS-3R (Reduce,
Reuse dan Recycle). 2. Penanganan sampah yang dilakukan di Kabupaten Bintan antara lain : a. Pewadahan
Penambahan jumlah tong sampah terpilah baik di tingkat rumah tangga di perkantoran maupun di tempat-tempat umum serta dijalan-jalan protokol. b. Alat Angkut Pengadaan armroll truck dan truck Pengadaan motor sampah Pengadaan gerobak sampah Pengadaan alat berat seperti Buldozer dan Exavator c. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Lokasi pembangunan baru untuk TPS Rehabilitasi TPS yang rusak dan pembangunan yang baru d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menggunakan sistem sanitary landfill. TPA Sei. Enam baru hanya melayani Kecamatan Bintan Timur saja karena masih kurangnya sarana transportasi pengangkutan sampah di Kabupaten Bintan. Untuk peta infrastruktur pengolahan sampah existing di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada Gambar 3.3 dibawah ini. 3.2.2 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Persampahan a.
Peraturan Penanganan sampah harus adanya perda yang memberikan kontribusi dalam
pengelolaan persampahan di daerah. Kabupaten Bintan sudah dibuat perda persampahan : 1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Kebersihan. 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, BAB IV Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. b.
Master Plan Persampahan Kabupaten Bintan telah memiliki masterplan persampahan yang disusun pada
tahun
2014.
Rencana
pembangunan
TPA
untuk
penanganan
pelayanan
persampahan di wilayah bagian utara Kabupaten Bintan direncanakan di Kecamatan
Teluk Sebong, dengan jarak terdekat dengan permukiman yaitu 1,53 km dan jarak terjauh dengan permukiman yaitu 34,78 km. c.
Kelembagaan Kelembagaan
dan
komunikasi
merupakan
keharusan
dalam
rangka
mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat non-formal atau berbasis masyarakat. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa UPTD untuk Pengelola di TPA dan juga di TPS-3R.
Gambar 3.3. Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan Existing
Lokasi 3R
LOKASI TPA Sei. Enam
Gambar 3.4. Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan Sampai Akhir Perencanaan
RENCANA LOKASI TPA di Kec. Teluk Sebong
LOKASI TPA Sei. Enam
Tabel 3.3. Rencana Kegiatan Persampahan
No.
Uraian Kegiatan
Jumlah Penduduk Terlyani (KK) 71.461
Zona
Satuan
Jumlah Volume
1
2
3
Paket
-
-
-
1 Paket
1
Penyusunan Data Base Persampahan
2 3
Sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Revitalisasi TPA Sanitary Landfil Sememal
71.461 37.054
Paket Paket
1
-
-
1 Paket 1 Paket
4
Pembangunan Dan Pengelolaan TPA Sanitary Landfil
18.676
Paket
1
-
-
1 Paket
5
Pembangunan TPS Terpilah
71.215
Unit
40
27
12
79 Unit
6
Pembangunan TPS Biasa Menjadi TPS Terpilah
44.092
Unit
22
-
-
22 Unit
7 8 9 10
Landasan Kointainer Pengadaan Mobil Pick Up Sampah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan Pengadaan Gerobag Sampah
71.215 71.215 71.461 71.215
Unit Unit Paket Unit
62 4 94
27 3 135
12 3 43
11 12
Pengadaan Gerobag Sampah bermotor Alat Angkut Stasiun Antara dan TPA : (a) Pengadaan Truck Biasa (b) Pengadaan Dump Truck (DT-10) (c) Pengadaan Compactor Truck (CT-2) (d) Pengadaan Kontainer (e) Pengadaan Amroll Truck TPST-3R Skala Kawasan Pengadaan Tempat Sampah terpilah ditempat umum/jalan Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya
71.215
Unit
22
16
8
71.215 71.215 71.215 71.215 71.215 71.461 71.461
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
10 12 2 40 12 1 1410
4 4 1 27 4 3 675
3 3 12 3 9 330
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
71.461 71.461
Paket Paket
-
-
-
1 Paket 1 Paket
13 14 15 16 17
101 10 1 272
Unit Unit Paket Unit
46 Unit 17 19 3 79 19 13 2415
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
18
Promosi Program 3R
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
19 20
Kampanye dan Edukasi Persampahan Promosi penggunaan produk daur ulang sampah Pembentukan Pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah
71.461 71.461
Paket Paket
-
-
-
1 Paket 1 Paket
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
22
Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
23
Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
24
Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga
71.461
Paket
-
-
-
1 Paket
25 26
Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan
71.461 71.461
Paket Paket
-
-
-
1 Paket 1 Paket
27
Pengadaan keranjang sampah komposter
71.461
Unit
-
-
14.300
Pembuatan Website Badan Kebersihan dan Pertamanan 71.461 Paket Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Badan 29 71.461 Paket Kebersihan dan Pertamanan Sumber : Hasil Perhitungan Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan dan Instrumen Perencanaan Persampahan Tahun 2015
-
-
1 Paket
-
-
1 Paket
21
28
14.300 Unit
3.3
Rencana Kegiatan Drainase Pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya menimbulkan tekanan terhadap
ruang/lahan yang ada. Hal itu menjadikan koefisien aliran (run off) bertambah besar karena semakin luasnya lahan terbangun, air hujan maupun limbah cair domestik tidak mudah diserap ke dalam tanah, sedangkan kapasitas saluran drainase yang ada kurang memadai, pola masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase juga menyebabkan terhambatnya aliran dan daya tampung menjadi berkurang. Adanya pengendapan material di saluran juga menyebabkan permasalahan meluapnya air saluran di musim hujan. Pengelolaan drainase lingkungan masih terbatas oleh pihak pemerintah saja. Upaya partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Demikian halnya, untuk partisipasi swasta pun belum ada menangani untuk sektor drainase di Kabupaten Bintan. 3.3.1
Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase Drainase di Kabupaten Bintan umumnya masih berupa tanah dan tanpa
penutup sehingga sering terjadi sedimentasi dan penumpukan sampah pada saluransaluran drainase. Hanya sedikit kawasan seperti misalnya di kawasan perumahan yang menggunakan sistem drainase tertutup. Permasalahan utama timbulnya genangan di Pulau Bintan, Kabupaten Bintan disebabkan hal-hal berikut, diantaranya :
Minimnya saluran drainase dimana aliran tidak mencapai saluran primer.
Faktor alamiah saluran itu sendiri karena adanya penggerusan dan terbawanya material saluran oleh aliran sehingga terjadi pendangkalan dan sedimentasi yang menyebabkan penyempitan kapasitas saluran.
Faktor perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan (kedalam saluran drainase).
Kapasitas saluran drainase yang ada lebih kecil dari debit banjir yang terjadi
Tidak adanya program pemeliharaan saluran drainase secara rutin.
Luapan air dari sungai
3.3.2 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase a.
Master Plan Drainase Masterplan drainase Kabupaten Bintan telah disusun pada tahun 2012 oleh
Sakter Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Dari dokumen tersebut disebutkan bahwa drainase terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : a. Inventarisasi Makro Drainase Ada 4 (empat) sungai yang termasuk dalam drainase makro di Pulau Bintan, yakni: Sungai Anculai yang panjangnya 16.470 m, yang terletak di kecamatan Bintan dengan 5 anak sungainya : S. Belak, S. Sekuning, S. Rukep, Anak sungai Anculai dan S. Air Tawar bermuara di Teluk Bintan.
Sungai Kang Boi, yang panjangnya 22.398 m yang terletak di kecamatan Bintan dengan anak sungai paling hulu adalah S. Lome, mengalir ke dekat muara bertemu dengan S. Cikolek. S Cikolek bagian hulunya (anak sungai). S. Caruk Buyung.
Sungai Jago, yang panjangnya 15.734 m, mengalir di sisi Barat Pulau Bintan di Kecamatan Bintan Utara dengan 4 (empat) anak sungainya : .Anak S Jago 1,2,3 dan S. Jeram, bermuara di Teluk Bintan.
Sungai Pereh, yang panjangnya 15.662 m juga tidak jauh dari sungai Jago, dengan 4 (empat) anak sungainya : Anak S. Pereh, S. Rakit, S. Tongkang, dan S. Jebut.
b. Inventarisasi Mikro Drainase Pulau Bintan memiliki 47 sungai, baik itu besar dan kecil dengan anak-anak sungainya. Selain sungai besar yang dijadikan saluran drainase makro, di wilayah Bintan banyak terdapat sungai-sungai kecil yang dikategorikan kedalam saluran mikro drainase Untuk peta infrastruktur drainase kondisi existing di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada Gambar 3.5.
Gambar 3.5. Peta Lokasi Genganan Drainase
Tabel 3.4. Rencana Kegiatan Drainase Satuan
Jumlah Volume
Paket
1
2.5
Kaw
1
Pembangunan Drainase Primer Kangboi
0.9
Kaw
1
4
Pembangunan Drainase Primer Kijang
5.0
Kaw
1
5
Pembangunan Drainase Primer Kawal
3.5
Kaw
1
No.
Uraian Kegiatan
1
Penyusunan DED Drainase Primer Kabupaten Bintan
2
Pembangunan Drainase Primer Perumahan Alamanda
3
Pengurangan Genangan
