Bab 3 Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi 3.1
Rencana Kegiatan Air Limbah Salah satu sasaran pembangunan air limbah yang akan dicapai pada akhir perencanaan ini adalah akses 100% terlayani (universal akses) pada tahun 2019. Sebagai data dasar akses air limbah saat ini sebesar 70% (70.000 jiwa) yang meliputi 40 % (40.000 jiwa) dilayani akses memenuhi SPM dan 35% (35.000 jiwa) dilayani akses sarana dasar. Selebihnya 30% (30.000 jiwa) belum memiliki akses.
3.1.1
Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S): Sistem individual dan komunal yang akan dibangun meliputi: MCK, MCK++ dan Septiktank komunal kurang dari atau sama dengan 10 SR baik yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan. Pembangunan MCK, MCK++ dan Septiktank Komunal akan difokuskan pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan pro poor. Rencana Sistem Pengeloaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T): Sistem Pengolalaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) yang akan dibangun berupa Skala Komunal (> 10 SR dan Skala Kawasan. Pembangunan sistem terpusat skala kawasan diprioritaskan wilayah perkotaan yang meliputi kawasan bisnis/CBD, kawasan perumahan
CONTOH: Gambar 3.1: Lokasi Infrastruktur Air Limbah Existing
KETERANGAN LOKASI INFRASTRUKTUR EXISTING : 1. Labuan bajo tahun 2013 2. Labaraga tahun 2014 3. Langkumbe tahun 2013 4. Bira tahun 2014 5. Lakansai tahun 2014 6. Kadacua tahun 2012 7. Kotawo tahun 2014 8. Ronta tahun 2012 9. Ngapaea tahun 2014 10. Konde tahun 2014 11. Mata tahun 2013
LOKASI INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH EXISTING
LOKASI MCK ++
Gambar 3.2: Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah sampai Akhir Perencanaan
KETERANGAN LOKASI SAMPAI AKHIR PERENCANAAN : 1. Lokasi Septitank Komunal berada pada Zona 2 (Kel. Bagkudu, Lipu, lakonea, Wandaka, Labuan, Loji, Linsowu, Lemo, Romo, Bonelipu 2. Lokasi MCK ++ berada pada Zona 1 (tersebar)
LOKASI INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH
LOKASI MCK ++ EKSISTING LOKASI SEPTITANK KOMUNAL LOKASI MCK ++
3.1.2
Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah
Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang berbasis kelembagaan meliputi masterplan, studi kelayakan, studi lingkungan dan desain rinci. Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku. Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat nonformal atau berbasis masyarakat. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa UPTD untuk Pengelola IPLT, KSM untuk Pengelola MCK, MCK++, Tangki Septik Komunal dan Pembentukan Kader-kader ditingkat kelurahan. Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan air limbah secara keseluruhan yang berupa Perda. Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secara langsung melalui kader-kader sanitasi maupun melalui siaran radio, televisi, leflet dsb. Perhitungan Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tatacara perhitungan volume yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah No.
Uraian Kegiatan
Jml pddk terlayani
Satuan
Zona 1
2
Jumlah Volume
1
Pembangunan Tangki septik Komunal
1.500 KK
unit
1
15
16
2
Pembangunan MCK++
400 KK
unit
15
5
20
3
Pembangunan MCK
325 KK
unit
30
35
65
Pemicuan IPP-STBM
8.538 KK
Jaga
100
15.125
Pembangunan IPLT
13.626 KK
unit
4 5 6
Pengadaan Truk Tinja 13.626 KK unit Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. Data diambil dari Instrumen Perencanaan Sanitasi
7.438 1
1
1
1
3.2
Rencana Kegiatan Persampahan Sasaran akses pelayanan pengelolaan persampahan wilayah kabupaten/kota universal akses atau 100% terlayani pada tahun 2019, meliputi: a. Wilayah Perkotaan akan ditangani dengan pengelolaan di sumber sampah sebesar 50% dan Pengelolaan di Akhir sebesar 50%. b. Wilayah pedesaan, pengelolaan di sumber sampah 100% dilayani di sumbernya.
3.2.1
Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan - Rencana Pengurangan Sampah (3R) Penanganan sampah 3R yang akan diterapkan meliputi : Pembangunan TPS 3R, yang berbasis masyarakat yang akan brpengaruh signifikan terhadap pengurangan sampah dimasyarakat - Rencana Penanganan Sampah : pewadahan, alat angkut, TPS, TPA Untuk meningkatkan sebaran layanan persampahan di Kabupaten Buton Utara, maka akan dilakukan penambahan armada angkut sampah dan pengingkatan TPA
Gambar 3.3: Lokasi Infrastruktur Persampahan Existing
LOKASI INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN EXISTING
LOKASI TPA
Layanan persampahan Existing baru 1 Kecamatan (Kec. Kulisusu) : Kel. Lipu, desa Bangkudu, Desa Lakonea, Desa Loji dan Desa Wapala
Gambar 3.3: Lokasi Infrastruktur Persampahan Sampai Akhir Perencanaan
LOKASI INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN
LOKASI TPA LOKASI TPS 3R LOKASI TPS
Layanan persampahan sampai akhir perencanaan mencakup 3 Kecamatan : Kecamatan Kulisusu, Kecamatan Kulisusu Utara dan Kecamatan Wakorumba Utara
3.2.2
Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan - Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang berbasis kelembagaan meliputi masterplan, studi kelayakan, studi lingkungan dan desain rinci. Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku. -
Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat non-formal atau berbasis masyarakat. Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan persampahan secara keseluruhan yang berupa Perda. Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secara langsung melalui kader-kader sanitasi maupun melalui siaran radio, televisi, leflet dsb. Perhitungan Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tatacara perhitungan volume yang dapat dipertanggungjawabkan
Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Persampahan No.
Uraian Kegiatan
Jumlah Penduduk terlayani
Satuan
Zona 1
2
79
11
Volume
1
Pemicuan (IPP-STBM)
68.128 jiwa
Desa/Kel.
2
Penyusunan Masterplan Persampahan
68.128 jiwa
paket
4
PembangunanTPS 3R
13.251 Jiwa
unit
5
Pembangunan TPA
68.128 jiwa
unit
6
Pengadaan Alat Angkut (truck sampah)
68.128 jiwa
unit
7
Revisi Perda Pengelolaan Persampahan
68.128 jiwa
paket
8
Pembangunan TPS
13.251 Jiwa
unit
20
35
55
13.251 Jiwa
unit
13
5
18
9
Pengadaan Gerobag Sampah/Motor Sampah Catatan: Data diambil dari Instrumen Perencanaan Sanitasi
1 4
1 1
1 10
90 5 1
1 1
11 1
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA KELOMPOK KERJASANITASI
3.3
Rencana Kegiatan Drainase
3.3.1
Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase Salah satu sasaran pembangunan drainase yang akan dicapai pada akhir perencanaan ini adalah menunurunnya kawasan rawan genangan yang ada pada 19 kawasan yang meliputi (Kelurahan Labuan, Desa Watulasi, Desa Lasiwa, Desa Labuan Bajo, Desa La Baraga, Desa Laeya, Kelurahan Pongkowulu, Desa Morindino, Desa Lahumoku, Desa tri Wacuwacu, Desa Eelahaji, Desa Waculea, Desa Tamoahi, Kelurahan Pongkowulu, Desa Morindino, Desa Lahumoko, Desa Bonegunu, Desa Waode Kalawo, Desa Kotawo). Luasan genangan yang ada sekitar 177 ha. Adapun rencana pembangunan drainase yakni drainase primer, tersier dan sekunder.
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BUTON UTARA | BAB III
11
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA KELOMPOK KERJASANITASI
Gambar 3.5: Lokasi Infrastruktur Drainase Existing
LOKASI INFRASTRUKTUR DRAINASE EXISTING
Saluran Drainase Existing sepanjang 8.115 meter
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BUTON UTARA | BAB III
12
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA KELOMPOK KERJASANITASI
Gambar 3.6: Peta Lokasi Infrastruktur Drainase sampai Akhir Perencanaan
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BUTON UTARA | BAB III
13
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA KELOMPOK KERJASANITASI
3.3.3
Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase - Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang berbasis kelembagaan meliputi masterplan, studi kelayakan, studi lingkungan dan desain rinci. Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku. -
Aspek Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat non-formal atau berbasis masyarakat. Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan persampahan secara keseluruhan yang berupa Perda. Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secara langsung melalui kader-kader sanitasi maupun melalui siaran radio, televisi, leflet dsb.
Perhitungan Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tatacara perhitungan volume yang dapat dipertanggungjawabkan. Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Drainase
No.
Uraian Kegiatan
Penyusunan Masterplan Drainase Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer Pembangunan Saluran Sekunder Pembangunan Saluran Tersier Catatan: Data diambil dari intrumen perencanaan sanitasi
1 2 3 4
Pengurangan Genangan 177 90 Ha 40 Ha 47 ha
Satuan
Volume
paket m m m
1 2.600 8.400 6.800
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BUTON UTARA | BAB III
14
