Bab 3 Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi

Bab 3 Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi 3.1

Rencana Kegiatan Air Limbah Salah satu sasaran pembangunan air limbah yang akan dicapai pada akhir perencanaan ini adalah praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari 21,5 % menjadi 0% pada tahun 2018. Untuk mengitung kebutuhan kegiatan pada akhir perencanaan maka diasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan BABS setara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 1.47 % pertahun sehingga praktek BABS pada akhir perencanaan adalah 0 % dari prediksi jumlah penduduk tahun 2018 yaitu 303.072 jiwa atau 60.614 KK.

3.1.1

Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah  Rencana Sistem Setempat (On-site): sistem individual maupun komunal Sistem individual dan komunal yang akan dibangun meliputi: MCK, MCK++ dan Septiktank komunal baik yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan. Pembangunan MCK, MCK++ dan Septiktank Komunal akan difokuskan pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.  Rencana Sistem Terpusat (Off-site): IPAL kawasan dan skala kota Pembangunan sistem terpusat belum direncanakan di Kabupaten Bangli.

Pedoman Penyusunan MPS

1

Gambar 3.1: Lokasi Infrastruktur Air Limbah Existing

Pedoman Penyusunan MPS

2

Gambar 3.2: Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah sampai Akhir Perencanaan

Pedoman Penyusunan MPS

3

3.1.2

Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah 





Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang brbasis kelembagaan meliputi masterplan/outline plan, dan desain rinci. Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku. Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat non-formal atau berbasis masyarakat. Kelembagaan yang akan dibentuk untuk Pengelolaan Air Limbah adalah KSM untuk Pengelola MCK, MCK++, Tangki Septik Komunal dan Pembentukan Kader-kader ditingkat kelurahan. Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan air limbah secara keseluruhan yang berupa Perda. Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secara langsung melalui kader-kader sanitasi maupun melalui siaran radio, televisi, leflet dsb. Perhitungan Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tata cara perhitungan volume yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pedoman Penyusunan MPS

4

Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah No. 1 2 3 4 5

6

7

8 9 10 11

Uraian Kegiatan Kegiatan Sasaran BABS 0% Program Pembangunan MCK++ Program Pembangunan MCK Komunal Pembangunan IPAL Komunal dan jaringan perpipaan/sambungan rumah Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS"/Melalaui Program STBM Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++) Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK) Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL Sanitasi sekolah Program STBM Jumlah penerima manfaat Program Pembangunan IPLT Pengadaan Truk Tinja

Detail Lokasi

Tahun Pelaksanaan 2015 2016 2017

Jumlah Penduduk

Satuan

1194 KK 1194 KK

unit unit

3 8

4 9

5 13

500 KK

unit

5

5

paket

1

paket

2014

2018

Jumlah Volume

6 14

6 15

24 59

5

5

5

25

1

1

1

1

4

5

6

6

3

24 9

paket

10000 KK 1110 KK 1110 KK 1110 KK

5

13

14

15

8

59 5

5

5

5

25

paket

5

paket paket

55 1

55 1

55 1

56 1

57 1

278 5

unit unit

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

Catatan: Berdasarkan hasil perhitungan analisis Volume dan Biaya Air Limbah, perhitungan terlampir..

Pedoman Penyusunan MPS

5

3.2

Rencana Kegiatan Persampahan Sasaran pelayanan persampahan wilayah perkotaan dari 65% menjadi 85% dan untuk wilayah pedesaan dari 20 % menjadi 40 % pada akhir perencanaan. Sasaran yang lain adalah pengurangan sampah wilayah perkotaan dari sumbernya menjadi 5% pada akhir perencanaan. Pelayanan persampahan akan diprioritaskan untuk daerah perkotaan.

3.2.1

Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan  Rencana Pengurangan Sampah (3R) Rencana pengurangan sampah dengan 3R dapat dicapai dengan pemilahan sampah yang sudah dilakukan oleh RT : 41,7 % (293,57 m3/hari)  Rencana Penanganan Sampah : pewadahan, alat angkut, TPS, TPA, dst. Penanganan sampah dilakukan dengan pengelolaan sampah dari sumberny dengan pengadaan bin/tempat sampah, kereta sampah/gerobak sampah dan sepeda motoe operasional persampahan. Sedangkan untuk alat angkut ke TPA dengan pengadaan Armroll Truck, Dump Truck dan Haul/Container. Untuk pengelolaan TPA regional bangklet dengan pengadaan Bulldozer.

3.2.2

Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan  Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang brbasis kelembagaan meliputi masterplan/outline plan, dan desain rinci. Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku.  Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat non-formal atau berbasis masyarakat. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa UPTD untuk Pengelola TPA Regional Bangklet, KSM untuk Pengelola TPST3R dan Pembentukan Kaderkader ditingkat kelurahan. Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan air limbah secara keseluruhan yang berupa Perda. Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secara langsung melalui kader-kader sanitasi maupun melalui siaran radio, televisi, leflet dsb.  Perhitungan Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tata cara perhitungan volume yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pedoman Penyusunan MPS

6

Gambar 3.3: Lokasi Infrastruktur Persampahan Existing

Pedoman Penyusunan MPS

7

Gambar 3.4: Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan sampai Akhir Perencanaan

Pedoman Penyusunan MPS

8

Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Persampahan No.

Uraian Kegiatan

1 2 3 4

Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Persampahan Penyusunan Outline plan Persampahan Pembangunan TPS 3R dan fasilitasnya Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW Pengadaan Bin/bak sampah Pengadaan Sepeda Motor Operasional Persampahan Pengadaan Armroll Truck Pengadaan Dump Truck Pengelolaan TPA Regional Bangklet Sosialisasi Perda Pengelolaan Persampahan

5 6 7 8 9 10

Detail Lokasi

Jumlah Penduduk terlayani

Satuan

Tahun Pelaksanaan

Volume

2014

2015

2016

2017

2018

paket paket unit

1 0 1

1 1 1

1 0 1

1 0 1

1 0 0

5 1 4

paket

0

1

1

1

1

4

unit

124

132

139

147

155

697

unit

2

2

2

2

2

10

unit unit paket paket

1 1 1

1 1 1 1

1 1 -

1 1 1 -

1 1 1 -

5 3 5 2

Catatan: Berdasarkan hasil perhitungan analisis Volume dan Biaya Air Limbah, perhitungan terlampir..

Pedoman Penyusunan MPS

9

3.3

Rencana Kegiatan Drainase

3.3.1

Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase  Rencana pembangunan saluran drainase : Rencana pembangunan saluran drainase direncanakan dengan pembangunan saluran dan goronggorong drainase primer, sekunder dan tersier/lingkungan  Rencana pembangunan bangunan pendukung untuk di Kabupaten Bangli belum diperlukan.

3.3.3

Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase  Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang brbasis kelembagaan meliputi masterplan/outline plan dan desain rinci. Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku.  Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal yang bertanggung jawab yaitu SKPD Dinas Pekerjaan Umum. Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan air limbah secara keseluruhan yang berupa Perda. Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secara langsung melalui kader-kader sanitasi maupun melalui siaran radio, televisi, leflet dsb.  Perhitungan Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesusi dengan tatacara perhitungan volume yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pedoman Penyusunan MPS

10

Gambar 3.5: Lokasi Infrastruktur Drainase Existing

Pedoman Penyusunan MPS

11

Gambar 3.6: Peta Lokasi Infrastruktur Drainase sampai Akhir Perencanaan

Pedoman Penyusunan MPS

12

Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Drainase

No Uraian Kegiatan . 1 Penyusunan Outline rplan Drainase 2 Penyusunan DED sistem drainase Kota Bangli 3 Penyusunan DED Drainase Wisata Kintamani 4 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan air dan sumber-sumber air (disekitar DAS) 5 Pembangunan saluran Drainase Primer Kota Bangli 6 Pembangunan Saluran Drainase Sekunder 7 Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Sekunder 8 Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Tersier/Lingkungan

Detail Lokasi

Pengurangan Genangan -

Satuan paket paket paket paket

2014 -

Tahun Pelaksanaan 2015 2016 2017 1 -

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

1

1

paket paket paket paket

2018 -

Instanasi Pengelola Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dinas PU Dinas PU Dinas PU

Catatan: Berdasarkan hasil perhitungan analisis Volume dan Biaya Air Limbah, perhitungan terlampir..

Pedoman Penyusunan MPS

13

3.4

Rencana Kegiatan PHBS terkait sanitasi Rencana kegiatan PHBS terkait sanitasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangli terdiri dari Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye, Program Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS, dan Program Peningkatan peranserta masyarakat dalam PHBS. Untuk detailnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 3.4 Rencana Kegiatan PHBS terkait sanitasi

No.

1 2 3 4 5 6

Uraian Kegiatan

Detail Lokasi

Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat umum Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll. Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di poskesdes Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun ( CTPS ) di tempat-tempat umum ( terminal, pasar, alun-alun dan stasiun ) Lomba K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) Desa Catatan: Berdasarkan hasil perhitungan analisis Volume dan Biaya Air Limbah, perhitungan terlampir..

Pedoman Penyusunan MPS

Jumlah/ Volume Kegiatan

Tahun Pelaksanaan 2014

2015

2016

2017

2018

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

14

14

15

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5 72 5 5

Instanasi Pengelola Dinkes

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

14