BAB 3 RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI 3.1 RENCANA KEGIATAN AIR LIMBAH Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Kata sanitasi juga mengacu pada pada kemampuan untuk menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah (WHO). Sanitasi merupakan bagian dari sistem pembuangan air limbah, yang khususnya menyangkut pembuangan air kotor dari rumah tangga, dapat juga dari sisa-sisa proses industri, pertanian, peternakan dan fasilitasfasilitas kesehatan. Sesuai dengan target pelayanan universal acces yang tentunya menjadi acuan jangka panjang dalam pengelolaan air limbah, memperlihatkan proyeksi target pelayanan yang hendak dicapai pada tahun 2019 adalah 100%. Bila dilihat kondisi eksisting, akses pelayanan air limbah di kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013 baru mencapai 53,7%, sedangkan target yang harus dicapai adalah 100%, maka terlihat masih terdapat ketertinggalan pelayanan sebesar 46,3%. Berarti pada tahun 2018 (proyeksi penduduk 2018 adalah 230.613 jiwa) harus dicapai tambahan akses pelayanan air limbah lagi untuk 121.711 jiwa penduduk. Dengan layanan air limbah domestik eksisting berarti masih terdapat permasalahan yang cukup mendesak dalam air limbah yaitu masih tingginya angka BABS yaitu sekitar 46,3%. Untuk mengatasi tingginya angka BABS tersebut, terdapat beberapa sasaran yang akan dicapai hingga akhir tahun perencanaan yaitu berkurangnya praktek BABS menjadi 0% pada tahun 2018, kampanye, edukasi dan sosialisasi stop BABS, stimulan jamban untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penyediaan MCK++ dan tangki septik komunal (layanan 5 KK), terbangunnya sarana pengolahan lumpur tinja yang ramah lingkungan pada tahun 2018 serta ditunjang dengan beberapa peraturan daerah yang akan mendukung penyelenggaran pengelolaan air limbah domestik.
3.1.1 Sarana dan Prasarana Air Limbah Rencana Sistem Setempat (On-site) : sistem individual maupun komunal Sarana dan prasarana fisik air limbah untuk sistem individual maupun komunal akan lebih diarahkan ke pembangunan MCK++ dan penyediaan jamban keluarga serta pembangunan tangki septik komunal yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan Penyediaan jamban keluarga (jaga) diarahkan kepada keluarga atau masyarakat berpenghasilan rendah, sementara MCK++ direncanakan dibangun di beberapa pesantren
51
sebagai uji coba (diasumsikan pembangunan MCK++ akan diarahkan ke permukiman jika uji coba di pesantren berhasil). Pembangunan septik tank komunal akan difokuskan pada derah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, namun sampai pada akhir perencanaan hanya akan dibangun beberapa tangki septik komunal (layanan 5KK/unit) Sementara pembangunan WC Umum tidak direncanakan lagi hingga tahun 2018 karena dari hasil analisis pokja, sarana sanitasi berupa WC Umum banyak yang tidak difungsikan oleh masyarakat.
Rencana sistem terpusat (Off-site) : IPAL Kawasan dan skala kota Hingga akhir perencanaan, pembangunan IPAL Kawasan dan skala kota belum dibangun tetapi diarahkan ke penyusunan studi terkait IPAL Kawasan. Sementara untuk pembangunan IPLT direncanakan pada tahun 2018 dengan penyiapan readiness kriteria (master plan air limbah, DED, penyiapan lahan) direncanakan pada tahun 2016-2017.
3.1.2 Kegiatan Pendukung Air Limbah Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalan rangka mendukung kegiatan fisik khususnya berbasis kelembagaan meliputi : a) Penyusunan master plan air limbah skala kabupaten b) Studi kelayakan, studi lingkungan (UPL & UKL) c) Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku
Kelembagaan, Peraturan, komunikasi Dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi merupakan keharusan untuk memperhatikan aspek kelembagaan, peraturan dan komunikasi, kegiatan pendukung tersebut meliputi : a) Pembentukan kelembagaan yang bersifat nonformal atau berbasis masyarakat yaitu KSM untuk pengelola MCK++ dan tangki septik komunal, pembentukan badan pengelola IPLT b) Penyusunan perda sanitasi tentang larangan Buang Air Besar Sungai dan buang sampah di sungai/danau/rawa/kebun, perda pengelolaan air limbah termasuk limbah B3 maupun peraturan ijin pembuang limbah cair serta perda pengelolaan IPLT. Peraturan maupun regulasi ini akan mengatur pengelolaan air limbah secara keseluruhan c) Pemantauan kualitas lingkungan meliputi pemantauan kualitas air sungai, air sumur gali/PDAM/AMIU serta pemantauan kualitas udara ambein
52
d) Komunikasi meliputi kegiatan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik langsung mapun melalui kader-kader sanitasi/sanitarian maupun melalui siaran radio maupun tayangan televisi-televisi lokal di Amuntai (Karias TV, OGGY TV, AM TV,radio lokal). Perhitungan Sarana dan Prasarana
53
Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uraian Kegiatan Kegiatan Sasaran BABS 0% Program penyediaan JAGA (jamban keluarga) Program Pembangunan Tangki Septik Komunal (1 unit melayani 5KK) Program Pembangunan MCK++ Kampanye, Pemicuan & Edukasi Jumlah Penerima Manfaat Penyusunan Master Plan Air Air Limbah Program Pembangunan IPLT Pengadaan Truk Tinja Penyusunan perda sanitasi Penyusunan raperda IPLT Pemantauan kualitas lingkungan
Detail Lokasi
Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)
Tahun Pelaksanaan Satuan
150 desa
105.786
20 desa
2014
2015
2016
2017
2018
Jumlah Volume
unit
3.029
3.847
3.467
5.819
4.999
21.157
9.225
unit
71
108
48
94
49
369
45 desa
6.700
unit
2
12
8
18
8
45
74 desa
28.563
Paket/ keg
14
15
15
15
15
74
Amuntai
218.681
dokumen
-
1
-
-
-
1
Tebing Liring Tebing Liring Amuntai Amuntai Tersebar di Kab. HSU
218.681 218.681 218.681
unit unit dokumen dokumen
-
1 -
-
-
1 2 1
1 2 1 1
218.681
paket
5
5
5
5
5
25
54
Gambar 3.1 Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah Eksisting Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2014
55
Gambar 3.2 Peta Lokasi Rencana Pembangunan Infrastruktur Air Limbah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2014
56
3.2 RENCANA KEGIATAN PERSAMPAHAN Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat berimplikasi pada peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Hal ini memerlukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan perubahan paradigma masyarakat bahwa sampah adalah sumber daya sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 15 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pernasalahan persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan kecenderungan semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan beban pelayanan persampahan menjadi semakin berat dari waktu ke waktu. Di pihak lain kemampuan pendanaan daerah tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan khususnya untuk bidang persampahan. Agar pengelolaan persampahan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan maka sangat diperlukan adanya upaya untuk mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Permasalahan tersebut tidak hanya berhenti pada permasalahan pelayanan ataupun pendanaan tetapi ditambah dengan perilaku masyarakat yang sebagian besar masih mengelola sampah dengan cara membuang ke sungai/danau/rawa dan membakar khususnya di wilayah perkotaan meskipun sudah perda yang mengatur tentang retribusi sampah dan perda untuk membuang sampah pada TPS yang ada. Beberapa sasaran yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan tersebut adalah meningkatkan layanan persampahan skala kota dari 62% menjadi 75% di akhir tahun 2018 dan dari 27% menjadi 50% di akhir tahun 2018 untuk penanganan skala kabupaten dengan memprioritaskan pelayanan untuk daerah perkotaan. Sasaran lain adalah pengurangan sampah dari sumbernya pada akhir perencanaan dari 3,29 % menjadi 16,46 % melalui pembangunan TPST 3R serta penyediaan studi-studi pendukung persampahan dan revisi perda persampahan.
3.2.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan Rencana Penanganan Sampah Penanganan timbulan sampah yang semakin meningkat hingga akhir tahun perencanaan akan ditangani dengan meningkatkan layanan persampahan hingga 75% untuk wilayah perkotaan dan perdesaan dengan menambah beberapa sarana fisik yaitu : - Penambahan jumlah TPS yang tersebar khusus wilayah perkotaan dan TPS yang akan ditempatkan pada beberapa ibukota kecamatan - Penambahan sepeda motor roda tiga kapasitas 1,5m3/hari untuk menjangkau desa-desa yang belum memiliki akses jalan yang baik (belum dapat dijangkau kendaraan roda 4) - Penambahan alat angkut ke TPA Regional yaitu dump truck, kontainer sampah, dump truck terpilah, arm roll truck
57
-
Pengadaan gerobak sampah terpilah, tempat sampah terpilah untuk rumah tangga maupun tempat-tempat umum direncanakan untuk wilayah perkotaan. Peningkatan kinerja TPA Regional dengan penambahan fasilitas dasar, fasilitas penunjang maupun fasilitas operasional.
Rencana Pengurangan Sampah Beberapa sarana fisik yang direncanakan untuk mendukung kampanye pengurangan sampah dari sumbernya adalah : - Pembangunan TPST 3R yang direncanakan 3 unit per tahun sehingga pada tahun 2018 terbangun 12 buah TPST 3R
Peta Dalam peta berikut digambarkan peta kondisi eksisting persampahan dan peta rencana lokasi infrastruktur persampahan hingga akhir perencanaan yaitu tahun 2018.
3.2.2 Kegiatan Pendukung Persampahan Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalan rangka mendukung kegiatan fisik persampahan khususnya berbasis kelembagaan meliputi : a) Penyusunan master plan persampahan skala kabupaten b) Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah kabupaten dan manajemen operasional sarana & prasarana persampahan c) Studi manajemen pengelolaan persampahan d) Penyusunan Kebijakan kerjasama pengelola persampahan e) Perencanaan teknis pengelolaan kebersihan & lingkungan Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku.
Kelembagaan, Peraturan, komunikasi Dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi, adalah merupakan keharusan untuk memperhatikan aspek kelembagaan, peraturan dan komunikasi, kegiatan – kegiatan pendukung tersebut meliputi : a) Pembentukan kelembagaan yang bersifat nonformal atau berbasis masyarakat yaitu KSM untuk pengelola TPST 3R, Pembentukan badan pengelola TPA Regional b) Perkuatan institusi dan SDM serta pelatihan-pelatihan untuk aparat persampahan. c) Penyusunan perda berupa larangan perda pengelolaan persampahan, perda larangan buang sampah di sungai/danau/rawa, perda pengelolaan TPA Regional Tebing Liring, perda pengelolaan TPST 3R dan penyusunan raperda TPA Regional Tebing Liring. Peraturan maupun regulasi ini akan mengatur pengelolaan persampahan secara keseluruhan
58
d) Komunikasi meliputi kegiatan berupa kampanye pengurangan sampah dari sumbernya, kampanye tata cara dan gerakan pemilhan sampah dari sumbernya, promosi penggunaan daur ulang sampah, sosialisasi dan edukasi baik langsung mapun melalui kader-kader kelurahan serta melalui siaran radio maupun tayangan televisi-televisi lokal di Amuntai (Karias TV, OG TV, AMTV).
Perhitungan Sarana dan Prasarana
59
Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Persampahan No
Uraian Kegiatan
Detail Lokasi
1
Penyusunan master plan persampahan skala kabupaten Promosi penggunaan daur ulang sampah Perkuatan institusi & SDM Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya Pengadaan tempat sampah terpilah untuk rumah tangga Pengadaan tempat sampah terpilah ditempat umum/jalan Pembentukan kader warga peduli lingkungan di kelurahan Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan
amuntai
Jumlah Penduduk 218.681 jiwa
amuntai amuntai Kab. HSU
2 3 4 5 6 7 8 9
10
Pelatihan 3R bagi kader desa dan RT/RW
11 12 13
Pengadaan sepeda motor roda 3 Pengadaan gerobak sampah biasa Pengadaan gerobak sampah bersekat
Satuan
Tahun Pelaksanaan 2015 2016 2017 2018 1 -
Jumlah Volume 1
paket
2014 -
218.681 jiwa 218.681 jiwa 218.681 jiwa
paket paket paket
-
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
3 4 4
Kab. HSU
218.681 jiwa
paket
-
1
1
1
1
4
Kota Amuntai
218.681 jiwa
buah
-
200
200
200
200
800
Kota Amuntai
218.681 jiwa
buah
100
200
200
200
200
900
Kota Amuntai
40 jiwa
RT
-
10
10
10
10
40
Banjang, amuntai selatan, danau panggang, sungai pandan, amuntai tengah Banjang, amuntai selatan, danau panggang, sungai pandan, amuntai tengah 40 desa Kab. HSU Kota amuntai
200 jiwa
orang
-
50
50
50
50
200
1.000 jiwa
orang
-
250
250
250
250
1.000
218.681 jiwa
buah buah buah
-
15 15 -
15 14 10
15 8
15 -
60 29 18
60
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Pembangunan TPS Pengadaan Dump truck Pengadaan dump truck terpilah Pengadaan compactor terpilah Pengadaan truck penyapu jalan Pengadaan kontainer Pengadaan amroll 6 m3 Pembangunan TPST 3R Pembangunan Prasarana dasar/fasilitas umum TPA Regional Pembangunan Fasilitas Penunjang TPA Regional Pengadaan fasilitas Operasional TPA Pembentukan lembaga pengelolaan TPA Regional Penyusunan Revisi Perda Pengelolaan Persampahan Penyusunan perda pengelolaan TPA Regional
Kab. HSU 9 kecamatan 4 kecamatan Kota Amuntai Kota Amuntai 9 kecamatan Kota Amuntai 12 desa TPA Tebing Liring
218.681 jiwa 218.681 jiwa 218.681 jiwa 218.681 jiwa 218.681 jiwa 218.681 jiwa 218.681 jiwa 218.681 jiwa 218.681 jiwa
buah unit unit unit unit unit unit unit Unit
2
10 2 3 3 -
10 2 3 2 3 -
10 2 2 3 2 3 -
10 2 2 1 1 3 2 3 -
40 8 4 1 1 12 6 12 2
TPA Tebing Liring
218.681 jiwa
Unit
1
3
1
1
1
7
TPA Tebing Liring Kab. HSU
218.681 jiwa 218.681 jiwa
unit dok
-
2 1
4 -
4 -
-
10 1
Kab. HSU
218.681 jiwa
dok
-
1
-
-
-
1
Kab. HSU
218.681 jiwa
dok
-
1
-
-
-
1
61
Gambar 3.3 Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan Eksisting Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2014
62
Gambar 3.4 Peta Lokasi Rencana Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sumber : Pokja Sanitasi Kab. Hulu Sungai Utara, Tahun 2014
63
3.3. RENCANA KEGIATAN DRAINASE Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki luas 892 km² dengan mayoritas wilayahnya merupakan rawa yang berada pada kemiringan 0 – 2%. Kondisi wilayah yang didominasi oleh rawa dan kawasan dataran rendah menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi wilayah perkotaan, hal ini berpotensi terhadap kejadian banjir dan genangan sehingga memerlukan pengelolaan tata air yang termasuk sistem pamatusan yang terintegrasi. Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan drainase di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah bertambah panjangnya saluran drainase yang berfungsi dengan baik dan berkurangnya luas daerah genangan dengan memprioritaskan penanganan di wilayah perkotaan/permukiman serta penyusunan outline plan drainase dan ditunjang dengan penyusunan perbup drainase perkotaan. Berikut dijelaskan tentang rencana pembangunan sarana dan prasarana drainase serta kegiatan pendukung drainase serta peta rencana lokasi infrastruktur drainase sampai akhir perencanaan.
3.3.1 Sarana dan Prasarana Drainase Rencana Penanganan genangan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan diprioritaskan ke wilayah perkotaan dengan menambah/merehab beberapa sarana fisik yaitu : - Pembangunan saluran dan gorong-gorong drainase sekunder - Rehab saluran dan gorong-gorong drainase sekunder - Pembangunan saluran dan gorong-gorong drainase tersier - Rehab saluran dan gorong-gorong drainase tersier - Pembangunan saluran drainase primer - Rehab saluran drainase primer
Peta Dalam peta berikut menggambarkan lokasi atau titik-titik rawan genangan yang ada di wilayah perkotaan/permukiman
3.3.2 Kegiatan Pendukung Drainase Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang direncanakan dalam penanganan drainase meliputi : a) Penyusunan data base elevasi daerah-gaerah genangan di perkotaan b) Review master plan drainase skala kota c) Outline plan sistem drainase d) Penyusunan data base sistem drainase skala kota/kawasan
64
Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku.
Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi Dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi, adalah merupakan keharusan untuk memperhatikan aspek kelembagaan, peraturan dan komunikasi, kegiatan – kegiatan pendukung tersebut meliputi : a) Penyusunan perda maupun perbup tentang pengelolaan sistem drainase, penyusuna perda pembuatan drainase yang terhubung ke drainase sekunder. Peraturan maupun regulasi ini akan mengatur pengelolaan persampahan secara keseluruhan b) Komunikasi meliputi kegiatan berupa kampanye/sosialisasi perda pengelolaan drainase/kampanye peningkatan peran serta masyarakat c) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) pengelola drainase lingkungan mandiri.
Tabel
65
Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Drainase Tahun Pelaksanaan 2015 2016 2017
No
Uraian Kegiatan
Detail Lokasi
Jumlah Penduduk
Satuan
2018
Jumlah Volume
1
Penyusunan database elevasi daeradaerah genangan di perkotaan Review master plan drainase skala kota Outline plan sistem drainase Pembangunan saluran drainase primer
Kota Amuntai
50.953 jiwa
paket
-
1
-
-
-
1
Kota Amuntai
50.953 jiwa
paket
-
1
-
-
-
1
Kota Amuntai Sungai pandan, Amuntai tengah, Amuntai selatan Kelurahan Murung Sari (Jl. A. Yani, KH. Ahmad Dahlan), Kelurahan Murung Sari (Jl. Kuripan, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Ade Erma Nasution, Jl. Persahabatan) Jl, Abd Azis, Hulu Pasar, Jl. Gusti Saputra, Palampitan Hulu, Jl. Bihman Villa, Palampitan Hilir Jl. P. Antasari, Jl. Gusti Saputra, Jl. A. Yani, Jl. Basuki Rahmat, Jl. KH Dahlan, Jl. Bihman villa, Jl. Abd. Aziz, Jl. Abd. Gani M Jl. DR K H Idham Khalik, Perum CPI 2, Perum CPS, Perum Jumba Lestari, Perum banjang, Pasar Senen Perum CPI 1, Kel. Sungai Malang, Palampitan Hilir Kab. HSU
50.953 jiwa 101.743 jiwa
paket Meter
-
1 -
-
3500
3500
1 7000
1250 jiwa
meter
-
-
1000
1500
-
2500
2700 jiwa
meter
-
-
2000
1300
1500
4800
1435 jiwa
meter
-
-
1000
1000
-
2000
2850 jiwa
meter
-
2200
900
-
-
3100
850 jiwa
meter
-
300
2000
500
-
2800
218.681 jiwa
paket
-
-
1
1
-
2
2 3 4
5
Rehabilitasi saluran drainase primer
4
Pembangunan saluran drainase sekunder
6
Rehab saluran drainase sekunder
7
Pembangunan saluran drainase tersier
8 9
Rehab saluran drainase tersier Penyusunan perbup pengelolaan drainase lingkungan
2014
66
Gambar 3.5 Peta Lokasi Infrastruktur Drainase Eksisting Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tahun 2014
67
Gambar 3.6 Peta Lokasi Rencana Pembanguan Infrastruktur Drainase Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tahun 2014
68
3.4 RENCANA KEGIATAN PHBS Beberapa sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan PHBS terkait sanitasi adalah untuk merubah perilaku/kebiasaan masyarakat antara lain meningkatknya jumlah desa STBM/SBS dari 1,8% menjadi 20% pada akhir tahun 2018, meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS dari 41% menjadi 60% pada tahun 2018.
Rencana Adapun beberapa rencana kegiatan yang akan dilakukan hingga akhir tahun perencanaan adalah diuraikan sebagai berikut : a. Road show kampanye tentang PHBS (Stop BABS, CTPS, buang sampah pada tempanya), yang menjadi sasaran road show adalah sekolah-sekolah, pondok pesantren, perkantoran, permukiman dan tempat-tempat umum) b. Penyuluhan dan kampanye PHBS melalui media-media lokal dimana pada saat ini kegiatan tersebut sudah teranggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan Tahun 2014 yaitu pembuatan tayangan sanitasi sekaligus mengirimkan surat ke bagian humas untuk menayangkan acara tersebut dalam TV milik pemkab Hulu Sungai Utara. Kegiatan tersebut akan dianggarkan dalam tahun-tahun berikutnya dengan merambah ke acaraacara radio maupun talkshow khusus sanitasi. c. Pelatihan pembuatan jamban sehat drencanakan akan dilaksanakan pada desa-desa yang sudah dilakukan pemicuan atau sudah ODF (open defecation free/bebas BABS) d. Tindakan pemicuan BABS ke 75 desa dengan target pemicuan sebanyak 15 desa per tahun hingga akhir tahun 2018. e. Pembuatan media-media promosi dan informasi sadar hidup sehat seperti baliho yang akan didistribusikan ke 10 kecamatan dengan tampilan yang khusus memuat larangan BABS ke sungai, larangan buang sampah dan CTPS. f. Pengadaan sarana CTPS ke poskesdes dan tempat-tempat umum sebagai stimulan atau media pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih berperilaku hidup bersih melalui CTPS g. Lomba sekolah sehat yang dianggarkan setiap tahun hingga tahun 2018 h. Pembinaan sekolah adiwiyata yang dibina oleh Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana didalamnya terdapat pengadaan sarana persampahan untuk sekolah, dtargetkan hingga tahun 2018 terdapat 16 sekolah yang dibina
69
No 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Uraian Kegiatan Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempattempat umum Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. Tindakan Pemicuan BABS Penyuluhan dan sosialisasi perda larangan buang air besar di sungai/danau/rawa Pelatihan pembuatan jamban sehat Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat seperti banner, baliho Pembangunan sarana CTPS di poskesdes Pengadaan sarana CTPS di tempat-tempat umum
Detail Lokasi
Tabel 3.8 Rencana Kegiatan PHBS Jumlah Satuan Penduduk
2014
Tahun Pelaksanaan 2015 2016 2017
2018
Jumlah Volume
10 kecamatan (sekolah, pondok pesantren, perkantoran, permukiman, TTU)
218.681 jiwa
paket
-
-
30
30
30
90
AM TV, Karias TV, OG TV
218.681 jiwa
paket
1
1
1
1
1
5
74 desa
28.563 jiwa
desa
14
15
15
15
15
74
13 puskesmas
218.681 jiwa
paket
-
-
1
1
1
3
218.681 jiwa
paket
5
5
5
5
5
25
13 puskesmas
218.681 jiwa
paket
13
13
13
13
13
65
80 poskesdes
218.681 jiwa
unit
-
-
25
25
30
80
Terminal, Taman, Kantor,
218.681 jiwa
paket
-
-
1
1
1
3
25 desa
70
9. 10. 11.
Lomba Desa Sehat Lomba Sekolah Sehat Pembinaan Sekolah Adiwiyata
10 kecamatan 16 sekolah
218.681 jiwa 218.681 jiwa 218.681 jiwa
paket paket sekolah
1 10
1 2
1 1 2
1 1 1
1 1 1
3 5 16
71
3.5 AKSES SUMBER PENDANAAN NON-PEMERINTAH APBD Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak pendanaan implementasi program/kegiatan sanitasi yang telah diidentifikasikan dalam SSK dan MPS. Adapun kekurangan pendanaan dapat diakses dari APBD Provinsi, APBN, maupun sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah. Sumber pendanaan non-pemerintah potensial lainnya yang dapat diakses didaerah adalah sumber-sumber dari perusahaan atau lembaga non-pemerintah lainnya yang peduli terhadap sanitasi permukiman, seperti: LSM, Hotel, Restoran, Bank/Lembaga Keuangan, Perguruan Tinggi, Partai Politik, Asosiasi Profesi, dsb. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa barang atau anggaran yang dihibahkan langsung kepada masyarakat/kelompok masyarakat atau kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Hulu sungai Utara sudah pernah ada terjalin kerjasama dengan beberapa perbankan dalam hal pengadaan tempat sampah tetapi kerjasama dengan perusahaan maupun LSM belum digalang untuk berkontribusi dalam pendanaan sanitasi. Berikut adalah tabel yang memberikan daftar sumber pendanaan baiik dari lembaga donor maupun perusahaan/swasta/BUMD yang berpotensi mendukung target dan sasaran pengembangan sanitasi.
Tabel 3.9 Daftar pendek sumber pendanaan negara-negara donor, lembaga-lembaga keuangan internasional, LSM No Lembaga Donor 1 Indll (AusAid) 2 3
World Bank (Program USRI) Asian Development Bank (ADB)
Potensi Kegiatan Yang Sesuai - Air Limbah Sistem Terpusat skala menengah (200 – 400 SR) - ITF skala kawasan - Air Limbah Skala Komunal
72
Tabel 3.10 Daftar perusahaan penyelenggara CSR/Swasta/BUMD No 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Nama Perusahaan Bank BRI PT. POS Bank BTPN PT. ASKES BPR Bank BPD Bank Mega Bank Danamon Bank BNI PDAM PT. Karias Tabing PT. ADARO PT PAMA PT. PDL
Alamat Amuntai Amuntai Amuntai Amuntai HSU Amuntai Amuntai Amuntai Amuntai Amuntai Banjang Tanjung Tanjung Banjang
Potensi kegiatan Kampanye stop BABS Stimulan jamban untuk MBR Promosi penggunaan daur ulang sampah Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya & tata cara pemilahan sampah dari sumbernya Pengadaan tempat sampah terpilah untuk rumah tangga Pengadaan tempat sampah terpilah di tempat umum/jalan Pengadaan keranjang sampah TAKAKURA Pengadaan gerobag sampah Pembangunan TPST 3R Pengadaan alat angkut persampahan
73
