BAB 3 RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan

BAB 3 RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI 3.1

Rencana Kegiatan Air Limbah Salah satu sasaran pembangunan air limbah yang akan dicapai pada akhir perencanaan ini adalah peningkatan akses kepemilikan jamban pribadi (75,5%) dan WC Umum (2,2%) atau total akses masyarakat yang menggunakan jamban 77,7% menjadi 85%, serta menurunkan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) dari 99,2% menjadi 10%.

3.1.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah A. Rencana sistem setempat (on site): sistem individual maupun komunal Sistem setempat individu diprioritaskan direncanakan di Kecamatan Paringin (Kelurahan Paringin Timur, Desa Layap); Kecamatan Batumandi (Desa Lokbatu); Kecamatan Lampihong (Desa Matang Lurus, Kandang jaya, Lampihong Selatan, Matang Hanau, Lampihong Kanan, Matang Hanau, Lampihong Kiri, Sei Awang); Kecamatan Awayan (Desa Putat Basiun, Muara Jaya, Bihara Hilir, Bihara); Kecamatan Paringin Selatan (Desa Tarangan, Baruh Bahinu luar, Panggung, Inan, Murung Abuin, Baruh Bahinu Dalam, Telaga Purun); Kecamatan Juai (Desa Mungkur Uyam, Galumbang); Kecamatan Halong (Desa Halong dan Tabuan); Kecamatan Tebing Tinggi (Desa Tebing Tinggi). Sistem setempat komunal yang akan dibangun meliputi MCK, MCK++, dan septictank komunal baik yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan. Pembangunan MCK, MCK++, dan septictank komunal akan difokuskan pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, area beresiko tinggi dan zona prioritas pengembangan sanitasi air limbah. MCK, MCK ++, dan septictank sampai dengan tahun 2018 direncanakan di desa-desa di Kecamatan Paringin (Desa Balida); Kecamatan Batumandi (Desa Batumandi, Teluk Mesjid, Mampari, Karuh); Kecamatan Lampihong (Desa Tanah Habang, Tanah Habang Kiri, Pimping, Jimamun, Lok Panginangan, Sei Tabuk, Simpang Tiga, Desa Hilir Pasar, Lok Hamawang, Kusambi Hilir, Kusambi Hulu); Kecamatan Awayan (Desa Awayan, Badalungga, Badalungga Hilir, Baru, Sei Pumpung, Piyait, Ambakiang, Tundakan); Kecamatan Paringin Selatan (Kelurahan Batu Piring, Murung Jambu, Halubau Utara, Bungin, Galumbang, dan Binja); Kecamatan Juai (Desa Lalayau, Mihu, Bata, Teluk Bayur, Tawahan, Sumber Rejeki, dan Wonorejo); Kecamatan Halong (Desa Binju); Kecamatan Tebing Tinggi (Desa Juuh, Sungsum, Simpang Bumbuan, Mayanau, Langkap dan Desa Auh). B. Rencana sistem terpusat (off site): IPAL kawasan dan skala kota Rencana sistem terpusat (off site) diprioritaskan dengan membangun IPAL di tahun 2018 di rencanakan melayani skala kota terutama Kelurahan Paringin Kota. B a b

3 |1

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan Gambar 3.1 Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah Eksisting Perkotaan Balangan

B a b

3 |2

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan Gambar 3.2 Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah Eksisting Kecamatan Lampihong

B a b

3 |3

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan Gambar 3.3 Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah Eksisting Kecamatan Batumandi

B a b

3 |4

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan Gambar 3.4 Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah Eksisting Kecamatan Halong

B a b

3 |5


3.1.2 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah Kegiatan pendukung (non fisik) yang akan mendukung kegiatan fisik pembangunan sarana pengolahan air limbah dibagi menjadi penyusunan studi dan perencanaan teknis, pembentukan kelembagaan, penyusunan peraturan dan komunikasi. A. Studi dan Perencanaan Teknis Air Limbah Peningkatan taraf hidup masyarakat yang sehat melalui terpenuhinya sanitasi dasar bagi masyarakat menjadi tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Pusat, Provinsi terlebih Pemerintah Daerah. Dalam hal ini target tersusunnya rencana Masterplan pengelolaan air limbah rumah tangga yang terarah dan terpadu pada tahun 2015 dan tersedianya regulasi tentang pengelolaan air limbah permukiman menjadi sasaran strategis dalam perencanaan kegiatan sektor air limbah. Setiap pembangunan fisik sasaran dan infrastruktur air limbah diiringi dengan kegiatan studi dan perencanaan teknis dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang berbasis kelembagaan. Pembangunan fisik sarana on site komunal (tangki septic komunal, MCK Komunal dan MCK++) diiringi dengan penyusunan perencanaan detail (DED). Sementara itu perencanaan off site pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) untuk minimal 2000 SR membutuhkan penyusunan studi kelayakan, studi lingkungan (AMDAL), dan penyusunan rencana detail (DED) IPLT. B. Kelembagaan, Peraturan dan Komunikasi Kegiatan pendukung selain studi dan perencanaan teknis adalah perencanaan kelembagaan. Kelembagaan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan air limbah adalah Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Pemulihan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan SOTK tahun 2013. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan non formal berbasis masyarakat. Kelembagaan yang akan dibentuk seiring dengan pembangunan fisik infrastruktur meliputi Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) yang bertugas sebagai pemelihara dan pengelola sarana MCK Komunal, MCK++, dan tangki septic komunal dan pembentukan kader-kader ditingkat kelurahan. Adapun untuk peraturan dan regulasi yang mengatur pengelolaan air limbah adalah berupa perda pengelolaan air limbah yang rencananya diperdakan pada 2016 setelah penyusunan masterplan tahun 2015. Kegiatan komunikasi menjadi hal yang tidak boleh ditinggalkan berupa sosialisasi, kampanye, edukasi, dan pemicuan baik secara langsung maupun oleh kader-kader sanitasi melalui media cetak dan siaran televisi, radio, leaflet. Kegiatan penunjang non fisik penyuluan dan kampanye disertakan dalam setiap kegiatan fisik sarana air limbah, untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah, sosialisasi rencana pembangunan IPAL Komunal, MCK komunal, MCK++, dan tanki septic komunal; edukasi/pelatihan KSM dan kader pengelola yang sudah B a b

3 |6


dibentuk sebelumnya; dan sosialisasi kepada masyarakat oleh KSM. Kegiatan pelatihan KSM oleh instansi teknis terkait di pemerintahan daerah maupun oleh kementerian teknis pusat. Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah

Bersambung...

B a b

3 |7


Sumber: Analisis Pokja Sanitasi, 2014

3.2

Rencana Kegiatan Persampahan Sasaran pelayanan persampahan wilayah perkotaan di Kabupaten Balangan saat ini adalah 80% dan akan ditingkatkan menjadi 100% pada tahun 2017 dan untuk wilayah perdesaan dari 1,3% menjadi 50% pada tahun 2018. Sasaran lainnya adalah pengurangan sampah yang terangkut ke TPA dari 100% menjadi 70% pada tahun 2018. Hal tersebut diwujudkan dengan kegiatan penyediaan fasilitas TPST 3R dan bank sampah, ditunjang dengan sosialisasi kepada masyarakat sistem 3R dan pemilahan serta pengurangan sampah dari tingkat rumah tangga. Pelayanan persampahan diwilayah perdesaan masih minim dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana persampahan berbanding dengan jarak dan luas wilayah yang harus dilayani, sehingga selain meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, penyelenggaraan pengelolaan sampah skala lingkungan dan pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) mutlak diperlukan. Rencana pengelolaan persampahan Kabupaten Balangan terbagi menjadi dua yakni penanganan secara langsung (direct) maupun sistem penanganan secara tidak langsung (Indirect). Sistem penanganan sampah sistem langsung yakni berupa pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan sampah, yakni dengan pengadaan pewadahan (kontainer sistem pemilahan, tong/ bak sampah sistem pemilahan, TPS Kayu sistem pemilahan, kontainer sampah sistem pemilahan), perangkutan dengan penambahan armada arm roll truck, dan dump truck, pengumpulan sampah dengan penambahan kendaraan angkutan sampah roda 3 dan gerobak sampah. Kegiatan pengolahan sampah adalah dengan penyediaan TPST 3R, tong sampah komposting skala rumah tangga, peningkatan sarana penunjang TPA (jalan

B a b

3 |8


masuk, cell, jembatan timbang, dll). Sedangkan penanganan tidak langsung merupakan bentuk pengurangan sampah melalui sistem 3R. Sistem penanganan langsung dilakukan di kawasan cepat tumbuh yang identik dengan kawasan permukiman perkotaan yang dindikasikan dari adanya kawasan komersial, sedangkan penanganan tidak langsung melalui 3R dilakukan di kawasan yang lambat tumbuh yang identik dengan kawasan permukiman perdesaan. Perencanaan pengelolaan selain dengan sistem 3R dan peningkatan fungsi dan peran TPST 3R perlu peningkatan kapasitas TPA Batu Merah dengan penyediaan sarana penunjang TPA (jalan masuk, pembuatan pagar, penyediaan buffer zone, kantor jaga, dll) juga peningkatan pengelolaan sistem pengelolaan sampah. Saat ini seluas 2 Ha lahan TPA menggunakan sistem controlled landfill, yang direncanakan dan sedang dalam proses pembangunan menggunakan sistem sanitary landfill seluas 5 Ha. 3.2.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan Rencana pembangunan sarana dan prasarana (fisik) persampahan terdiri dari sarana pemilahan, pengumpulan, pewadahan, perangkutan, pengelolaan dan pemrosesan. Pembangunan TPST 3R di tahun 2014 ini. Sarana pewadahan sudah terintegrasi dengan sistem pemilahan yakni penyediaan tong/ bak sampah dengan sistem pemilahan, TPS sistem pemilahan. Sarana pengumpulan adalah dengan pengadaan gerobak sampah di tempat-tempat strategis (pasar, terminal). Sarana perangkutan terdiri dari pengadaan dump truck, arm roll truck, dan kendaraan roda tiga. Sarana pemrosesan sampah adalah TPST 3R, transfer deppo dan tempat pemrosesan akhir (TPA). Rencana penanganan persampahan dengan sistem langsung yakni dengan cakupan penuh diprioritaskan di Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring, serta sasaran wilayah untuk jangka panjangnya di ibukota kecamatan. Sistem penanganan sampah tidak langsung melalui sistem 3R direncanakan di kawasan permukiman perdesaan dengan prioritas di Kecamatan Paringin (Kelurahan Paringin Timur, Desa Layap); Kecamatan Batumandi (Desa Lokbatu); Kecamatan Lampihong (Desa Matang Lurus, Kandang Jaya, Lampihong Selatan, Matang Hanau, Lampihong Kanan, Matang Hanau, Lampihong Kiri, Sei Awang); Kecamatan Awayan (Desa Putat Basiun, Muara Jaya, Bihara Hilir, Bihara); Kecamatan Paringin Selatan (Desa Tarangan, Baruh Bahinu luar, Panggung, Inan, Murung Abuin, Baruh Bahinu Dalam, Telaga Purun); Kecamatan Juai (Desa Mungkur Uyam, Galumbang); Kecamatan Halong (Desa Halong dan Tabuan); Kecamatan Tebing Tinggi (Desa Tebing Tinggi) Sistem penanganan persampahan jangka panjang berbasis masyarakat dengan cakupan secukupnya diprioritaskan di desa-desa di Kecamatan Paringin (Desa Balida); Kecamatan Batumandi (Desa Batumandi, Teluk Mesjid, Mampari, Karuh); Kecamatan Lampihong (Desa Tanah Habang, Tanah Habang Kiri, Pimping, Jimamun, Lok Panginangan, Sei Tabuk, Simpang Tiga, Desa Hilir Pasar, Lok Hamawang, Kusambi Hilir, Kusambi Hulu); Kecamatan Awayan (Desa Awayan, Badalungga, Badalungga Hilir, Baru, B a b

3 |9


Sei Pumpung, Piyait, Ambakiang, Tundakan); Kecamatan Paringin Selatan (Kelurahan Batu Piring, Murung Jambu, Halubau Utara, Bungin, Galumbang, dan Binja); Kecamatan Juai (Desa Lalayau, Mihu, Bata, Teluk Bayur, Tawahan, Sumber Rejeki, dan Wonorejo); Kecamatan Halong (Desa Binju); Kecamatan Tebing Tinggi (Desa Juuh, Sungsum, Simpang Bumbuan, Mayanau, Langkap dan Desa Auh). Rencana pengadaan kontainer sampah diantaranya di setiap pusat kecamatan, dari eksisting saat ini kontainer sampah tersedia di Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan, sehingga direncanakan kedepannya sebanyak 16 unit kontainer dengan persebaran di pusat permukiman dan pasar di Kecamatan Batumandi, Awayan, Halong, Juai, Lampihong dan Tebing Tinggi. TPST 3R direncanakan di Desa Bungin Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Halong. Adapun lebih jelasnya mengenai eksisting dan rencana pengembangan persampahan dapat dilihat pada gambar berikut:

B a b

3 | 10


Gambar 3. ... Peta Lokasi Eksisting Infastruktur Persampahan di Perkotaan Kabupaten Balangan

B a b

3 | 11


Gambar 3. ... Peta Lokasi Eksisting Infastruktur Persampahan di Kecamatan Batumandi

B a b

3 | 12


Gambar 3. ... Peta Lokasi Eksisting Infastruktur Persampahan di Kecamatan Lampihong

B a b

3 | 13


Gambar 3. ...Peta Rencana infrastruktur persampahan Perkotaan Kab. Balangan

B a b

3 | 14


Gambar 3. ...Peta Rencana Infrastruktur Persampahan Kecamatan Awayan

B a b

3 | 15


Gambar 3. ...Peta Rencana Infrastruktur Persampahan Kecamatan Batumandi

B a b

3 | 16


Gambar 3. ...Peta Rencana Infrastruktur Persampahan Kecamatan Halong

B a b

3 | 17


Gambar 3. ...Peta Rencana Infrastruktur Persampahan Kecamatan Juai

B a b

3 | 18


Gambar 3. ...Peta Rencana Infrastruktur Persampahan Kecamatan Lampihong

B a b

3 | 19


Gambar 3. ...Peta Rencana Infrastruktur Persampahan Kecamatan Tebing Tinggi

B a b

3 | 20


3.2.2 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Persampahan A. Studi dan Perencanaan Teknis Persampahan Peningkatan taraf hidup masyarakat yang sehat melalui terpenuhinya sanitasi dasar bagi masyarakat menjadi tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Pusat, Provinsi terlebih Pemerintah Daerah. Kegiatan studi berupa Masterplan Persampahan yang sudah pernah disusun pada tahun 2008 dilakukan review kembali pada tahun 2014 ini untuk mempertajam hasil studi terdahulu dan menyesuaikan dengan exsisting dan pola pengembangan percepatan pembangunan di Kabupaten Balangan. Sedangkan untuk perencanaan teknis tempat pemrosesan akhir (TPA) Batu Merah sudah mengacu pada Detail Engineering Design TPA Batu Merah yang sudah disusun Tahun 2010. Pada pembangunan TPST 3R harus dilengkapi dengan studi kelayakan untuk menentukan lokasi yang layak dan sesuai untuk pembangunan TPST 3R, selanjutnya harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan yakni Surat Pernyataan Layak Lingkungan. Pembangunan harus mengacu pada rencana detail/ DED TPST 3R. B. Kelembagaan, Peraturan dan Komunikasi Kelembagaan instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan persampahan adalah Bidang Kebersihan Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan, hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 struktur organisasi pengelolaan persampahan berada pada Badan Lingkungan Hidup dan kebersihan (BLHK). Namun demikian demi kelancaran pengelolaan tempat pemrosesan akhir, diusulkan juga pembentukan organisasi unit pelayanan teknis daerah TPA Batu Merah. Selain itu setiap penambahan sarana perangkutan dump truck, kendaraan roda tiga konsekuensinya adalah penambahan petugas pengangkut dari truck sehingga kegiatan perangkutan sampah berjalan lancar. Kegiatan pendukung lain yang perlu diperhatikan adalah pembentukan kelembagaan pengelola berupa kelembagaan formal dan non formal berbasis masyarakat. Kelembagaan yang akan dibentuk seiring dengan pembangunan fisik infrastruktur persampahan berupa Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) yang bertugas sebagai pemelihara dan pengelola sarana persampahan khususnya untuk TPST 3R dan bank sampah yang rencananya akan dibangun. Dengan stimulus, pelatihan dan pengkaderan diharapkan terbentuk kemandirian pengelolaan persampahan berbasis masyarakat. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan serta Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola oleh BLHK menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan dan penegakkan dalam hal persampahan. Diturunkan dalam bentuk SOP yang disahkan dalam peraturan bupati Balangan sebagai pelengkap dan pedoman teknis operasional pengelolaan persampahan dan penarikan retribusi persampahan.

B a b

3 | 21


Dalam hal penanganan persampahan dengan sistem 3R Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan pemerintah pusat telah membangun satu unit TPST 3R sebagai pilot project dari bantuan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum yang mulai beroperasi tahun ini dan dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM), pembenahan TPA juga menjadi agenda utama bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan CSR PT. Adaro. Dalam rangka membekali masyarakat umum, kelompok keswadayaan masyarakat dan kader mengenai pengelolaan persampahan, maka kegiatan sosialisasi, kampanye, edukasi, oleh pemerintah, KSM mengenai pengelolaan persampahan baik secara langsung maupun melalui media cetak dan siaran televisi, radio, leaflet harus tak henti-hentinya dilakukan.

Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Persampahan

3.3

Rencana Kegiatan Drainase Sasaran pencapaian pengembangan drainase lingkungan melihat dari resiko dan sistem penanganannya adalah penanganan langsung, tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota serta dalam jangka pendek mengurangi daerah genangan dari 12 titik genangan dengan luas 7,32 Ha menjadi 3 Ha. Dalam jangka panjang diatasi dengan sistem penanganan tidak langsung berbasis masyarakat. Secara perlahan meningkatkan kegiatan pemeliharaan dan normalisasi drainase serta kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan drainase dilingkungan permukiman.

3.3.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase Pada saat ini di kawasan Paringin sebagian besar jaringan drainase yang ada adalah jaringan drainase jalan dan sebagian lagi jaringan drainase alam. Beberapa ruas sudah berupa konstruksi permanen dan ada juga yang masih berupa konstruksi tanah. Panjang saluran drainase di Kabupaten Balangan adalah 65.549 m’ dengan panjang saluran primer 1.423 m’, saluran sekunder 62.440 m’ dan saluran tersier 1.686 m’. Rencana pembangunan drainase dengan sistem penanganan langsung terhadap genangan diprioritaskan pada area dengan tingkat resiko besar yakni di Kecamatan Paringin (Kelurahan Paringin, Paringin Timur, dan Desa Layap); Kecamatan Batumandi (Desa Batumandi, Desa Lokbatu); Kecamatan Lampihong (Desa Matang Lurus, Kandang jaya, Lampihong Selatan, Matang Hanau, Lampihong Kiri, Sei Awang dan Kupang); Kecamatan Awayan (Desa Putat Basiun, Muara Jaya, Bihara Hilir, Bihara); Kecamatan B a b

3 | 22


Paringin Selatan (Desa Tarangan, Baruh Bahinu Luar, Panggung, Inan, Murung Abuin, Baruh Bahinu Dalam, dan Telaga Purun); Kecamatan Juai (Desa Galumbang dan Desa Teluk Bayur); Kecamatan Halong (Desa Tabuan dan Buntu Pilanduk), dan Desa Tebing Tinggi di Kecamatan Tebing Tinggi. Perencanaan drainase skala kawasan adalah untuk mengurangi genangan di kawasan perumahan dan permukiman dengan kegiatan stimulasi pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi sistem drainase lokal dan pengembangan sistem drainase berwawasan linkungan. Sementara itu di perencanaan drainase tingkat lingkungan bertujuan untuk pengurangan tingkat genangan untuk menjaga keberlajutan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat dan bersih dengan lingkup kegiatan stimulasi pembangunan prasarana drainase lingkungan dan pelibatan peran aktif masyarakat dalam memelihara fungsi drainase. Program dan Kegiatan bidang drainase meliputi aspek regulasi yakni penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, dan publikasi peraturan perundangan pengelolaan drainase. Kegiatan rutin parit/drainase lingkungan, dan pembangunan saluran drainase lingkungan (pembangunan dan rehabilitasi). Sedangkan area yang ditetapkan berada pada tingkat resiko menengah (dengan bentuk penanganan jangka panjang) dengan berbasis masyarakat mencakup Kecamatan Paringin (Desa Balida); Kecamatan Paringin Selatan (Kelurahan Batu Piring, Desa Murung Jambu, Desa Halubau Utara, Desa Bungin dan Desa Binjai); Kecamatan Batumandi (Desa Teluk Mesjid, Desa Mampari, dan Desa Karuh); Kecamatan Lampihong (Desa Tanah Habang Kanan, Tanah Habang Kiri, Pimping, Jimamun, Lok Panginangan, Sei Tabuk, Simpang Tiga, Hilir Pasar, Lok Hamawang, Kusambi Hilir dan Kusambi Hulu); Kecamatan Awayan (Desa Badalungga, Badalungga Hilir, Baru, Sei Pumpung, Piyait, Ambakiang, Tundakan); Kecamatan Juai (Desa Lalayau, Mihu, Bata, Sirap, Tawahan, Sumber Rejeki, Wonorejo); Kecamatan Halong (Desa Binju, Liyu, Baruh Panyambaran, Bangkai, Hauwai, Aniungan, Kapul, Mauya, Binuang Santang, Mantuyan, Mamigang); Kecamatan Tebing Tinggi (Desa Juuh, Sungsum, Simpang Bumbuan, Mayanau, Langkap, Auh). Rencana pengembangan drainase jangka pendek dan jangka panjang dituangkan dalam peta rencana drainase sebagai berikut:

B a b

3 | 23


3.3.2 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase Kegiatan studi berupa review outline plan drainase telah dilaksanakan dengan anggaran APBN di tahun 2013 yang mengindikasikan penyelesaian permasalahan genangan di kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan. Sehingga perencanaan mengacu pada kajian tersebut. Kelembagaan instansi yang menangani masalah drainase lingkungan adalah Seksi Lingkungan dan Permukiman Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan karena drainase termasuk prasarana lingkunga permukiman, sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2011 mengenai Tugas Pokok dan Uraian Tugas unsur-unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu drainase juga menjadi urusan dari Sub Bidang Kebersihan Pasar dan Drainase Bidang Kebersihan Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 9 Tahun 2011 mengenai Tugas Pokok dan Uraian tugas unsur-unsur organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Sehingga untuk pembangunan fisik dan rehabilitasi drainase menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum sementara untuk dan pembersihan menjadi kewenangan Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Drainase


3.4 Rencana Kegiatan PHBS 3.4.1 Rencana Kegiatan PHBS Rencana kegiatan PHBS diimplementasikan dalam tiga program yakni program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program upaya kesehatan masyarakat dan program pengembangan lingkungan sehat. Sebagian besar kegiatan berhubungan B a b

3 | 24


dengan PHBS adalah berupa kegiatan non fisik meliputi pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, pembinaan usaha kesehatan sekolah, penyelenggaraan penyehatan lingkungan, sanitasi total berbasis masyarakat dan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat tingkat puskesmas, desa dan sekolah. Sasaran kegiatan cukup beragam, misalnya untuk STBM pelatihan kader dengan sasaran 820 orang kader di tahun 2018, demikian pula sub kegiatan penyuluhan CTPS, penyuluhan BHBS di dasawisma, penyuluhan keliling dengan target sasaran beragam. Tabel 3.4 Rencana Kegiatan PHBS terkait sanitasi


3.5

Akses sumber pendanaan non pemerintah Sumber pendanaan pengembangan sanitasi non pemerintah diidentifikasikan berasal dari sektor swasta, CSR, dan masyarakat. Kontribusi dan partisipasinya dalam percepatan pembangunan sanitasi permukiman relatif cukup besar. Perusahaan penyelenggara CSR yang ada di Kabupaten Balangan saat ini adalah PT. Adaro Indonesia, perusahaan pertambangan lain yang berpotensi CSR dalam hal ini adalah PT. Balangan Coal Mining. Perusahaan non CSR berupa perusahaan swasta, BUMD, dan pihak lain yang tidak menyelenggarakan CSR namun memiliki kepedulian terhadap sanitasi misalnya di Kabupaten Balangan adalah perbankan misalnya BNI 46, BRI, dan BPD, PDAM, dll. Melalui kegiatan pertemuan dengan lembaga, swasta, CSR, dan lembaga lain yang berpotensi untuk berpartisipasi, selanjutnya mengikuti prosedur memperoleh B a b

3 | 25


pendanaan, melengkapi proposal pendanaan, dan komunikasi yang intensif maka semakin besar kesempatan pendanaan non pemerintah yang akan diperoleh. Kelompok masyarakat maupun perseorangan yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan sanitasi berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk penyediaan lahan, sumbangan tenaga, penyediaan sebagian material pembangunan, sumbangan uang dan kesediaan pengelolaan (O&P) dan sebagainya. Peran serta masyarakat ini ditingkatkan dengan kegiatan sosialisasi dan komunikasi pada camat, kepala desa dan tokoh masyarakat di wilayah rawan sanitasi tentang kegiatan sanitasi khususnya kegiatan yang berbasis masyarakat sebagai awal pelaksanaan kegiatan fisik. Lebih jelasnya mengenai sumber pendanaan non pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.5 Daftar perusahaan penyelenggara CSR, dan swasta yang berpotensi Berpartisipasi dalam pengembangan sektor sanitasi Kabupaten Balangan No 1.

Nama Perusahaan PT. Adaro Indonesia

2. 3.

PT. Balangan Coal Mining PT. Sapta Indra Sejati

4. 5.

Bank Pembangunan Daerah Bank Rakyat Indonesia

6.

PT. Bank Negara Indonesia

Alamat Dahai, Paringin, Kab. Balangan Kab. Balangan Paringin, Kab. Balangan

Jl. A.Yani Paringin Kota Kab. Balangan Jl. A.Yani Paringin Kota Kab. Balangan Jl. A.Yani Batu Piring Kab. Balangan

-

7.

PDAM

Jl. A.Yani Paringin Kota Kab. Balangan

-

Potensi Kegiatan Pengadaan sarana penunjang TPA Pengadaan Kontainer sampah Pengadaan TPS sistem pemilahan Pengadaan arm roll truck dan dump truck Mesin pencacah sampah Pembangunan toilet ruang publik Pembangunan MCK++ Pembangunan tanki septik komunal Pembangunan MCK komunal Sosialisasi dan kampanye PHBS Pembangunan gorong-gorong Renovasi drainase Renovasi MCK komunal Sanitasi sekolah: toilet sekolah Pengadaan Kontainer sampah Pengadaan TPS sistem pemilahan Pengadaan arm roll truck dan dump truck Pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah roda 3 Pengadaan tong sampah komposting Pengadaan tong/ bak sampah di ruang publik Pengadaan gerobak sampah Mesin pencacah sampah Pembangunan toilet ruang publik Pembangunan MCK komunal Sosialisasi dan kampanye PHBS Renovasi drainase Renovasi MCK komunal Sanitasi sekolah: toilet sekolah Pembangunan TPS sistem pemilahan Pengadaan Kontainer sampah Renovasi MCK B a b

3 | 26

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan 8.

PT. Aneka Cipta Sarana Manunggal

Jl. A.Yani Batu Piring Kab. Balangan

9.

Swadaya masyarakat

Kabupaten Balangan

- Pengadaan tong/ bak sampah sistem pemilahan - Pengadaan gerobak sampah - Pembangunan TPS sistem pemilahan - Pengadaan tong sampah composting - TPS sistem pemilahan - Pelaksanaan 3R - Renovasi MCK - Renovasi drainase

Sumber:

B a b

3 | 27

BAB 3 RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI

Recommend Documents