BAB III RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI

Strategi Sanitasi Kabupaten Memorandum Program Sanitasi(SSK) (MPS)2014 2015 KABUPATEN KEPULAUAN ARU – PROPINSI MALUKU KABUPATEN KEPULAUAN ARU – PROPINSI MALUKU

BAB III RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI 3.1

Rencana Kegiatan Air Limbah Pengolahan air limbah permukiman secara umum di Kabupaten

Kepulauan Aru ditangani melalui sistem setempat (Sistem On-site). Secara umum Air Limbah Domestik diolah secara On-site dengan menggunakan tangki septik individual. Pada permukiman yang berada di tepi pantai atau laut, Air limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke badan air atau laut. Warga yang tidak memiliki jamban masih melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di kebun, pantai/laut dan tanah lapang. Jamban yang dimiliki warga juga ada yang telah menggunakan tangki septik yang sehat atau layak tetapi masih ada juga yang menggunakan tangki septik yang tidak layak atau cubluk. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Aru belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk mengolah lumpur tinja dari tangki septik. Sehingga untuk masa yang akan datang perencanaan dan pembangunan IPAL/IPLT harus menjadi prioritas. Sasaran pembangunan air limbah yang akan dicapai pada akhir perencanaan ini adalah akses 100% terlayani (universal akses) pada tahun 2019.

3.1.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah Sarana dan Prasarana fisik air limbah terdiri dari 3 sistem yakni : rencana sistem setempat (On-Site), Sistem komunal dan Sistem terpusat (Off-site). Air limbah merupakan jenis air buangan yang mengandung kotoran manusia, binatang, tumbuhan, buangan industri dan buangan

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2015 POKJA AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

53


kimia. Sedangkan air limbah domestik adalah semua jenis air buangan dari keperluan rumah tangga seperti air bekas mandi dan cuci, baik dari dapur

maupun

kamar

mandi.

Pembangunan

penyediaan

sarana/prasarana air limbah merupakan salah satu upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang ada. Sistem sarana atau prasarana air limbah yang sedang dan akan dilakukan meliputi pembuatan SPAL di beberapa Kecamatan dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas). a) Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S): 1. Sistem individual dan komunal yang akan dibangun meliputi: MCK Umum dan Tangki Septik komunal kurang dari atau sama dengan 10

SR

baik

yang

berbasis

masyarakat

maupun

berbasis

kelembagaan. 2. Pembangunan MCK umum dan Tangki Septik Komunal akan difokuskan pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan pro poor. b) Rencana Sistem Pengeloaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T): Sistem Pengolalaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) yang akan dibangun 5 IPAL Kawasan dan 1 unit IPLT dan IPAL Terpusat. Pembangunan sistem terpusat skala kawasan diprioritaskan wilayah perkotaan yang meliputi Kawasan Pulau – Pulau Aru khusunya di Kelurahan Galaydubu, Kelurahan Siwalima, Desa Wangel dan Desa Durjela

(contoh: kawasan bisnis/CBD, kawasan perumahan dengan

kepadatan sedang, dsb).


54


Peta 3.1 Lokasi Infrastruktur Air Limbah Existing

Sumber : Pokja Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru, 2015


55


Peta 3.2 Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah sampai Akhir Perencanaan



56


3.1.2 

Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam

rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang berbasis kelembagaan meliputi penyusunan masterplan air limbah, studi kelayakan, studi lingkungan dan desain rinci. Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Aru. 

Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan

dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat non-formal atau berbasis masyarakat. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa UPTD untuk Pengelola IPAL/IPLT, KSM untuk Pengelola MCK Umum danTangki Septik Komunal dan Pembentukan Kader-kader ditingkat kelurahan. Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan air limbah secara keseluruhan yang berupa Perda. Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secara langsung melalui kader-kader sanitasi maupun melalui siaran radio, televisi, pamflet dsb.


57


Tabel 3.1 RencanaKegiatan Air Limbah No.

1

2 3 4 5 6 7

Uraian Kegiatan Pembangunan IPAL Skala Kawasan Pembangunan Tangkiseptik Komunal Pembangunan MCK Umum Pembangunan IPLT Ipal Terpusat Skala Kota Pemicuan IPPSTBM Pengadaan Truk Tinja

Jml pddk terlayani

Satuan

Zona 1

2

3

4

Jumlah Volume

15,500 Jiwa

SR

11

-

-

-

11

14,600 Jiwa

unit

-

148

-

-

148

3,000 Jiwa

unit

-

-

30

-

30

unit

1

-

-

-

1

Paket

-

-

-

1

1

Jaga

12

12

12

12

48

unit

1

-

-

-

1

15,500 Jiwa 33,600 Jiwa 88,739 Jiwa 15,500 Jiwa

Sumber: Instrumen Perencanaan Sanitasi, 2015. 3.2

Rencana Kegiatan Persampahan Masalah Pengelolaan persampahan idealnya merupakan kegiatan

bersama seluruh masyarakat kabupaten Kepulauan Aru dari tingkat rumah tangga hingga pemerintah daerah melalui instansi terkait masalah persampahan. Pengelolaan sampah dan

berkesinambungan

yang

yang dilakukan secara sistematis

meliputi

pemilahan,

pengumpulan,

pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) juga telah ditetapkan salah satu sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi sanitary landfill untuk Kota Metropolitan dan Kota Besar, serta controlled landfill untuk Kota Sedang dan Kota Kecil. Dan untuk memenuhi amanat Undang - Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maka Kabupaten Kepulauan Aru masih menggunakan sistem Open-dumping untuk pengelolaan sampah di TPA sehingga harus diharus dikembalikan sesuai fungsi TPA BPLH menggunakan system controlled landfill.


58


Adanya petugas penyapu jalan yang dipekerjakan oleh instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam membersihkan sampah diterminal, pasar, jalan dan fasilitas umum. Masyarakat belum melakukan pemilahan sampah yang dapat membantu mengurangi sampah yang masuk ke TPA BPLH. Pada permukiman dipesisir pantai maupun sungai air laut masih diperlukan pembimbingan, edukasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah karena masih banyak yang membuang sampah di pantai dan air laut. Sasaran akses pelayanan pengelolaan persampahan wilayah kabupaten/kota universal akses atau 100% terlayani pada tahun 2019, meliputi: a.

Wilayah Perkotaan akan ditangani dengan pengelolaan di sumber sampah sebesar 50% dan Pengelolaan di Akhir sebesar 50%.

b.

Wilayah pedesaan, pengelolaan di sumber sampah 100% dilayani di sumbernya.

3.2.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan Sumber sampah Kabupaten Kepulauan Aru umumnya berasal dari sampah

permukiman,

sampah

pasar,

sampah

pertokoan/komersil,

sampah perkantoran, sampah jalan dan halaman rumah/kantor, dan dominasi sampah yang terbanyak oleh sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga yang merupakan sampah basah, kering dan sebagainya. Untuk kondisi eksisting volume sampah Kabupaten Kepulauan Aru dengan Tempat pembuangan Akhir yang selama ini berada di TPA BPLH dengan luas kurang lebih 10 Ha . Kabupaten Kepulauan Aru memiliki sistem penanganan sampah yang belum begitu memadai, dimana belum terjalin kerjasama yang cukup baik antara masyarakat dengan pemerintah. Peran serta masyarakat dalam 3R belum terlaksana dengan baik dan belum diperlengkapi dengan alat Komposter rumah tangga. Kegiatan yang dilaksanakan tahun ini adalah penyediaan prasarana dan sarana


59


pengelolaan persampahan dan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. Sedangkan rencana untuk tahun depan selain kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan juga ada pembangunan infrastruktur stasiun antara sebelum sampah diangkut ke TPA BPLH (Transfer Depo I,II dan III) di Kabupaten Kepulauan Aru.


60


Peta 3.3 Lokasi Infrastruktur Persampahan Existing Pelayanan Persampahan Didukung dengan Pengankutan Sampah (Grobak Sampah, Motor Sampah, Kontainer, Amroll Truck dan Dump Truck) serta Fasilitas TPA BPLH dengan Sistem Open-Dumping

Pelayanan Persampahan Tidak Didukung dengan Sistem Pengankutan, Pemilahan dan Pemrosesan serta TPA. Sampah Dioleh Berbasis Masyarakat (Tumpuk,Bakar di halaman/kolam)



61


Peta 3.4 Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan sampai Akhir Perencanaan



62


3.2.2 Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan 

Studi dan Perencanaan Teknis Masalah Pengelolaan persampahan idealnya merupakan kegiatan

bersama seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru dari tingkat rumah tangga hingga pemerintah daerah melalui instansi terkait masalah persampahan. Pengelolaan sampah dan

berkesinambungan

yang

yang dilakukan secara sistematis

meliputi

pemilahan,

pengumpulan,

pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) juga telah ditetapkan salah satu sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi sanitary landfill untuk Kota Metropolitan dan Kota Besar, serta controlled landfill untuk Kota Sedang dan Kota Kecil. Dan untuk memenuhi amanat Undang - Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maka Kabupaten Kepulauan Aru masih menggunakan Sistem Open-dumping untuk pengelolaan sampah di TPA sehingga harus diharus dikembalikan sesuai fungsi TPA BPLH menggunakan system controlled landfill. Adanya petugas penyapu jalan yang dipekerjakan oleh instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam membersihkan sampah diterminal, pasar, jalan dan fasilitas umum. Masyarakat belum melakukan pemilahan sampah yang dapat membantu mengurangi sampah yang masuk ke TPA BPLH. Pada permukiman dipesisir pantai maupun sungai air laut masih diperlukan pembimbingan, edukasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah karena masih banyak yang membuang sampah di pantai dan air laut. 

Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Kegiatan pengelolaan dan pengendalian sampah di Kabupaten

Kepulauan Aru baik sampah rumah tangga (sampah organik dan anorganik) maupun sampah sejenis rumah tangga (sampah organik dan


63


anorganik dari kawasan komersial, fasilitas umum dan industri) sesuai dengan tupoksinya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kebersihan, Pertanaman, dan Pemakaman, dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH). Pemerintah Daerah mempunyai peranan penuh dalam pengelolaan pembangunan daerah, sedangkan pemerintah pusat mempunyai fungsi memberikan bantuan teknis pembangunan dalam penanganan infrastruktur kota dan desa.

Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Persampahan No.

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uraian Kegiatan Penyusunan Masterplan Persampahan Advokasi,Sosialisasi dan Kampanye Pengelolaan Persampahan Pembangunan TPS Biasa Pengadaan Komposter Takakura Pengadaan Dump Truck Pengadaan Kontainer Pengadaan Alat Angkut (Amroll truck) Pembangunan Transfer Depo I Pembangunan Transfer Depo II Pembangunan Transfer Depo III Pengadaan Gerobak Sampah Pengadaan Motor Sampah

Jumlah Penduduk terlayani

Satuan

88,739 Jiwa

Paket

88,739 Jiwa

Lokasi

22,200 Jiwa

Paket

8,300 Jiwa

Unit

38,200 Jiwa 22,200 Jiwa

Zona 2

3

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

-

-

13

-

-

2,600

-

5

5

-

-

13

22,200 Jiwa

Unit

2

-

11

4,000 Jiwa

Paket

38,200 Jiwa

2

-

2

Paket

-

4

4

8,300 Jiwa

Unit

42,200 jiwa

-

-

2

Unit

6

49

55

8,300 jiwa

Unit

-

-

4

-

13 -

Unit Unit

Volume

1

2,600 -

-

-

13 7

2 -

-

-

-

2 -

-

4

Sumber: Instrumen Perencanaan Sanitasi, 2015.


64


3.3

Rencana Kegiatan Drainase Jaringan drainase di Kabupaten Kepulauan Aru sebagian besar

terdapat di pusat-pusat kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama di Ibukota Kabupaten. Sedangkan di luar pusat Ibukota Kabupaten sebagian besar menggunakan sistem jaringan drainase alami dimana kondisi fisiknya masih berupa tanah serta dalam keadaan dangkal (tertutup tanah). Secara umum, kondisi drainase di Kabupaten masih belum memadai karena berbagai hal misalnya sistem jaringan yang ada belum terpadu dan terpola dengan baik, sebagian besar kondisi salurannya terputus, fisik saluran masih berupa tanah, dan saluran yang sudah pernah dibangun telah ditutup oleh masyarakat setempat. Sistem pengaliran umumnya masih mengandalkan sistem gravitasi. Banyaknya daerah cekungan dengan tidak dilengkapi saluran drainase yang memadai terhadap timbulnya genangan-genangan akibat banjir Rob/Air Laut dan pembuangan air hujan yang kurang lancar. Serta topografi Kabupaten Kepulauan Aru khususnya Ibukota Kabupaten merupakan daerah dataran rendah lebih rendah dari permukaan laut dan berawa. Sehingga Semua sistem saluran drainase di Kabupaten Kepulauan Aru pembuangan akhirnya bermuara ke pantai/laut.

3.3.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase Dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan drainase, sistem yang ada beserta segala permasalahannya akan menjadi sangat penting. Hal ini berguna untuk menentukan sistem jaringan drainase beserta

program

pembangunan

dan

pengembangan

jaringannya.

Pengkajian terhadap sistem drainase ini area genangannya, kondisi topografi daerah rencana guna penetapan arah alirannya, kondisi sistem dan bangunan drainase yang ada, baik primer, sekunder maupun tersier beserta segala permasalahannya, serta kondisi saluran pembuangan. Perluasan daerah yang dibangun drainase serta gorong - gorong menjadi prioritas pada tahun berjalan maupun tahun depan.


65


Peta 3.5 Lokasi Infrastruktur Drainase Existing Pelayanan Sistem Drainase Masih belum berfungsi dengan baik, Saluran Drainase Rusak Tertutup Endapan lumpur/Pasir, dan Sebagian DiKelola masyarakat sendiri dengan system saluran pembuangan Alami.

Pelayanan Sistem Drainase Dikelola dalam cakupan Berbasis Masyarakat (Tanah/Halaman Digali Lubang atau Saluran Pembuangan Alami)



66


Peta 3.6 Peta Lokasi Infrastruktur Drainase sampai Akhir Perencanaan



67


3.3.3 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase 

Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam

rangka mendukung kegiatan fisik adalah meliputi penyusunan masterplan drainase skala kota/kawasan dan DED Sistem Drainase. Kebutuhan dan jenis dari studi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan berlaku. 

Aspek Peraturan dan Kelembagaan. Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan drainase

secara keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Aru meliputi kegiatan Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase dan Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase. Dari sisi kelembagaan sendiri, pengelolaan drainase belum ditangani serius oleh lembaga di Kabupaten Kepulauan Aru. Dikarenakan belum ada Lembaga-lembaga non formal yaitu lembaga swadaya masyarakat (LSM), forum Sumber Daya Air (SDA), pemerhati-pemerhati lingkungan yang didorong untuk terlibat dalam pengelolaan drainase lingkungan.  Aspek Komunikasi. Komunikasi merupakan aspek yang menjadi kelemahan dalam pengelolaan kompone drainase di Kabupaten Kepulauan Aru. Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Drainase No.

Uraian Kegiatan

Pengurangan Genangan

Satuan

Volume

-

paket

1

1

Penyusunan Masterplan Drainase

2

Pembangunan Saluran Primer

12.95 Ha

m

1000

3

Pembangunan Saluran Sekunder

12.95 Ha

m

1000

4

Pembangunan Saluran Tersier

12.95 Ha

m

2000

5

Pembangunan Kolam Retensi

12.95 Ha

m

100

6

Pembangunan Pintu Air

12.95 Ha

Unit

2

Sumber : Instrumen Perencanaan Sanitasi, 2015


68

BAB III RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI

Recommend Documents