Bab 3 Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi
3.1
Rencana Kegiatan Air Limbah Salah satu sasaran pembangunan air limbah yang akan dicapai pada akhir perencanaan ini adalah praktek BABS dari 60 % menjadi 0% pada tahun 2018. Untuk mengitung kebutuhan kegiatan pada akhir perencanaan maka diasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan BABS setara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 10% pertahun sehingga praktek BABS pada akhir perencanaan adalah 0%, dari prediksi jumlah penduduk tahun 2018.
3.1.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah Rencana Sistem Setempat (On-site): sistem individual maupun komunal Sistem individual dan komunal yang akan dibangun meliputi:, MCK++ yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan. Pembangunan MCK++ akan difokuskan pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Rencana Sistem Terpusat (Off-site): IPAL Komunal Pembangunan sistem terpusat akan dibangun pada skala kawasan yang diprioritaskan untuk kawasan perkotaan. (contoh: kawasan bisnis/CBD).
Dokumen MPS – Kabupaten Nunukan
1
Gambar 3.1: Lokasi Infrastruktur Air Limbah Existing
Zona On Site Setempat Skala Rumah Tangga dengan penanganan STBM, MCK ++ (meliputi 14 desa)
Zona On Site Individual yaitu kawasan kepadatan penduduk sedang dan rendah (Desa Binusan, Selisun, Lapri dan Seberang)
Zona Off Site Terpusat Medium yaitu kawasan Padat penduduk dan area kawasan komersial (CDB) meliputi 9 desa
Dokumen MPS – Kabupaten Nunukan
2
3.1.2 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah Dalam mendukung kegiatan nono fisik air limbah Kabupaten Nunukan, Pokja menetapkan beberapa hal :
Penyuluhan dan kapanye yang mendorong masyarakat dalam pengelolaan air limbah Kegiatan Penyuluhan dan kapanye yang mendorong masyarakat dalam pengelolaan air limbah yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya untuk pemanfaat bangunan fisik. Kebutuhan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan. Sosialisasi rencana pembangunan MCK ++ /IPAL komunal dan pembentukan KSM Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh SKPD terkait dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi dan pera masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur yang akan dibangun Pelatihan masyarakat Pelatihan masyarakat diperlukan guna mempersiapkan dalam hal pengelolaan baik operasional dan perawatan infrastruktu MCK++/IPAL Komunal yang akan dibangun
Dokumen MPS – Kabupaten Nunukan
3
Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah No . A
Detail Lokasi
Jumlah Penduduk
1a
Penyuluhan dan Kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
Kec. Nunukan Selatan
18.031 Jiwa
2b
Sosialisasi rencana pembangunan MCK++ oleh Dinas
Kec. Nunukan Selatan
18.031 Jiwa
3c
Pelatiahan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Kec. Nunukan Selatan
18.031 Jiwa
4d
Pembangunan MCK ++
Kec. Nunukan Selatan
18.031 Jiwa
5e
Biaya operasional
Kec. Nunukan Selatan
18.031 Jiwa
B
Pembangunan IPAL Komunal Kec. Nunukan
74.455 Jiwa
Kec. Nunukan
74.455 Jiwa
Kec. Nunukan
74.455 Jiwa
Pembangunan IPAL Komunal
Kec. Nunukan
Biaya operasional
Kec. Nunukan
1a 2b 3c 4d 5e
Uraian Kegiatan
Satuan
2014
Tahun Pelaksanaan 2015 2016 2017
2018
Jumlah Volume
Pembangunan MCK ++
Penyuluhan dan Kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik Sosialisasi rencana pembangunan IPAL oleh Dinas Pelatiahan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Dokumen MPS – Kabupaten Nunukan
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
10
Paket
1
1
1
1
1
5
Paket
1
1
1
1
1
5
Paket
1
1
1
1
1
74.455 Jiwa
Unit
1
1
1
1
1
5
74.455 Jiwa
Paket
1
1
1
1
1
5
Paket
Paket
Paket Unit
Paket
5
4
3.2
Rencana Kegiatan Persampahan Sasaran pelayanan persampahan wilayah perkotaan dari 35% menjadi 75% dan untuk wilayah pedesaan dari 30% menjadi 60% pada akhir perencanaan. Sasaran yang lain adalah pengurangan sampah wilayah perkotaan dari sumbernya menjadi 0% pada akhir perencanaan. Pelayanan persampahan akan diprioritaskan untuk daerah perkotaan.
3.2.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan Rencana Pengurangan Sampah (3R) Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan sangat penting untuk dilakukan. Tujuan dalam pengelolaan persampahan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan persampahan. Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan pelatihan. Peran serta masyarakat sangat diperlukan, masyarakat merupakan salah satu subyek yang menghasilkan sampah. Pengurangan produksi sampah juga harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dapat berkurang. Hitung Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesusi dengan tatacara perhitungan volume yang dapat dipertanggungjawabkan. 3.2.2 Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan
Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang berbasis kelembagaan meliputi masterplan, studi kelayakan, studi lingkungan dan desain rinci. Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku. Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat non formal atau berbasis masyarakat. Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan air limbah secara keseluruhan yang berupa Perda. Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampane, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secara langsung melalui kader – kader sanitasi maupun melalui siaran radio, televisi, leflet dsb.
Dokumen MPS – Kabupaten Nunukan
5
Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Persampahan
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Uraian Kegiatan Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat Pengadaan Tempat Sampah terpilah di tempat umum/jalan Pembentukan Pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW Pengadaan komposter Pengadaan Gerobak Sampah bersekat/biasa Pengadaan Gerobag Sampah bermotor bersekat Pengadaan peralatan dan sarana pengolahan sampah anorganik Pengadaan peralatan dan sarana prasarana Bank Sampah Pembangunan TPST 3R
Kec. Krayan
Jumlah Penduduk terlayani 10.834
Kec. Krayan
10.834
Kec. Krayan
10.834
Kec. Krayan Kec. Krayan
10.834 10.834
Kegiatan
Kec. Krayan Kec. Krayan
10.834 10.834
Kec. Krayan Kec. Krayan
10.834 10.834
Unit Unit Unit
Kec. Krayan
10.834
Kec. Krayan
10.834
Detail Lokasi
Satuan Kegiatan
201 4 1
Unit
20
Kegiatan
1
Kegiatan
Tahun Pelaksanaan 201 201 201 5 6 7 1 1 1 20
20
20
201 8 1
Volume
20
100
5
1 1
1
1
2
2 2
1 1 2 2
1 2 2
2 1
5
2
4 10 2
Unit
2
2
Unit
2
2
Unit
1
2
Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.
Dokumen MPS – Kabupaten Nunukan
6
Peta 2.2 Peta Tahapan Pengembangan Persampahan Zona pengembangan dengan system Full coverage (kawasan perkotaan) terdapat di 10 desa/kelurahan
Zona pengembangan dengan system tidak langsung coverage > 70 % yaitu desa selisun
Zona pengembangan dengan system tidak langsung coverage < 25 %,yaitu meliputi 17 desa
Dokumen MPS – Kabupaten Nunukan
7
3.3
Rencana Kegiatan Drainase Pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya menimbulkan tekanan terhadap ruang/lahan yang ada. Hal itu menjadikan koefisien aliran (run of) bertambah besar karena semakin luasnya lahan terbangun, air hujan maupun limbah cair domestik tidak mudah diserap ke dalam tanah, sedangkan kapasitas saluran drainase yang ada kurang memadai, pola masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase juga menyebabkan terhambatnya aliran dan daya tampung menjadi berkurang. Adanya pengendapan material di saluran juga menyebabkan permasalahan meluapnya air saluran di musim hujan. Pengelolaan drainase lingkungan masih terbatas oleh pihak pemerintah saja. Upaya partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Demikian halnya, untuk partisipasi swasta pun belum ada untuk subsektor drainase lingkungan ini.
3.3.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase 3.3.2 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase
Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang berbasis kelembagaan meliputi masterplan, supervisi. Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku.
Aspek Kelembagaan,Peraturan dan Komunikasi Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat non-formal atau berbasis masyarakat.Kelembagaan yang akan dibentuk berupa Kelompok Masyarakat Pengelola Sistem Drainase lingkungan mandiri untuk pengelola drainase Lingkungan untuk pengelola Saluran Drainase Primer dan sekunder dan Pembentukan Kader-kader ditingkat kelurahan. Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan Drainase secara keseluruhan yang berupa Perda. Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisai, edukasi, pemiciuan baik secara langsung melalui kader – kader sanitasi maupun melalui siaran radio, televisi dan leflet.
Dokumen MPS – Kabupaten Nunukan
8
Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Drainase
No .
Uraian Kegiatan
Detail Lokasi
Pengurang an Genangan
1
Penambahan Panjang Saluran
Kec. Krayan
1,834,74 Km
2
Penambahan Panjang Saluran
Kec. Krayan
1,834,74 Km2
3
Rumah Pompa,dan Pintu Air
Kec. Krayan
1,834,74 Km2
4
Kolam Ritensi dan Rumah Pompa + Saluran drainase
Kec. Krayan
1,834,74 Km2
5
Kolam Ritensi dan Rumah Pompa + Saluran drainase
Kec. Krayan
2
Dokumen MPS – Kabupaten Nunukan
2
1,834,74 Km
Tahun Pelaksanaan Satuan
M M
Unit
M2
Ha
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5
Instanasi Pengelola
200
0
0
0
0
Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permungkiman
0
150
0
0
0
Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permungkiman
0
0
1
0
0
0
0
3000
3300
0
3100
4000
Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permungkiman Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permungkiman Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permungkiman
9
Peta 2.3: Peta Tahapan Pengembangan Drainase Zona pengembangan jangka pendek yang meliputi 8 kel/desa
Zona pengembangan jangka panjang, meliputi 15 desa
Zona pengembangan jangka menengah, hanya mencakup desa Tj. Aru Zona pengembangan jangka panjang dan menengah, meliputi 4 desa
Dokumen MPS – Kabupaten Nunukan
10
Pedoman Penyusunan MPS
11
