BAB III RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015

BAB III RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI

3.1

Rencana Kegiatan Air Limbah Rencana kegiatan air limbah di Kabupaten Buru Selatan diarahkan pada sasaran yang tingkat resiko sanitasinya yang cukup tinggi, dimana masih ada masyarakat yang masih BABs. Berdasarkan studi EHRA yang dilakukan pada tahun 2014 persentase yang masih BABs sebesar 72,54% atau sebesar 12.813 KK. Dan juga meningkatkan pembangunan septic tank yang tidak aman menjadi aman sebesar 60,9 %.

3.1.1

Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah 

Rencana Sistem Terpusat (of-site): sistem komunal Sistem individual dan komunal yang akan dibangun meliputi: MCK, MCK++ yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan, tangki septic komunal dan stimulan tangki septik keluarga. Pembangunan MCK, MCK++ dan Septic tank yang aman akan difokuskan pada daerah-daerah yang mempunyai kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kabupaten Buru Selatan memiliki 6 Kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk sangat variasi dimana kepadatan penduduk sangat terkonsentrasi di setiap Kecamatan. Dari hasil studi EHRA bahwa penanganan sanitasi Air Limbah sangat perlu perhatian dan difokuskan dalam pembangunan sarana dan prasarana.



Rencana Sistem Terpusat (Off-site) IPAL kawasan dan skala kota Pembangunan sitem terpusat pada skala kawasan yang diprioritaskan untuk kawasan perkotaan Kabupaten Buru Selatan direncanakan pada RPJPD.

III- 44

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Gambar 3.1: Lokasi Infrastruktur Air Limbah Existing

III- 45

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015

Gambar 3.2.Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah Sampai Akhir Perencanaan

III- 46

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015

3.1.2

Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah 

Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang berbasis kelembagaan meliputi masterplan, study kelayakan, studi lingkungan dan desain rinci (DED). Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencnaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku.



Kelembagaan, Peraturan, komunikasi Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat non formal atau berbasis masyarakat. Kelembagaan yang dibentuk berupa UPTD untuk pengelola IPLT, KSM untuk pengelola MCK, MCK++, IPAL Komunal dan pembentukan kader-kader di tingkat desa/kelurahan. Penyusunan Peraturan atau regulasi untuk mengatur pengelolaan air limbah secara keseluruhan yang berupa Perda. Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secara langsung melalui kader-kader sanitasi meupun melalui siaran radio, televisi, leflet, baliho.

III- 47

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten (NON Buru FISIK) Selatan RENCANA KEGIATAN PENDUKUNG AIR Tahun LIMBAH2015 No

Program /Kegiatan

Jumlah

Satuan

Zona

Penduduk

I

II

III

Jumlah IV

V

Volume

Terlayani A.

PEMBANGUNAN SISTEM TERPUSAT

1

Penyusunan Outline Plan Sistem Air

4160 KK

Paket

1

1

2

4160 KK

Paket

1

1

2

Limbah 2

Review Outline plan Sistem Air Limbah IPAL Komunal (Program SANIMAS)

3

Pembebasan Lahan

6015 KK

Paket

1

1

2

4

Operasi dan Pemeliharaan

6015 KK

Paket

1

1

2

Septiktank Komunal (Program SANIMAS) 5

Pembebasan Lahan

10431 KK

Paket

1

1

2

6

Operasi dan Pemeliharaan

10431 KK

Paket

1

1

2

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 7

Studi AMDAL Pembangunan IPLT

6015 KK

Paket

1

1

2

8

Sosialisasi dan Kampanye Rencana

6015 KK

Paket

1

1

2

Pembangunan IPLT 9

Pembebasan Lahan/Tanah

6015 KK

Paket

1

1

2

10

Perencanaan Detail (DED)

6015 KK

Paket

1

1

2

Pembangunan IPLT 11

Pelatihan bagi Pengelola IPLT

6015 KK

Paket

1

1

2

12

Operasi dan Pemeliharaan IPLT

6015 KK

Paket

1

1

2

13

Operasi dan Pemeliharaan Truck Tinja

4160 KK

Paket

1

1

2

14

Penyusunan Perda Pengelolaan Air

17109 KK

Paket

1

1

2

17109 KK

Paket

1

1

2

Limbah 15

Sosialisasi PERDA pengelolaan Air Limbah

III- 48

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015

Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah

No

Uraian Kegiatan

ZONA

Jumlah Penduduk Terlayani

Satuan

1

Pembangunan IPLT

6015 KK

unit

2

Pembangunan IPAL Komunal

919 KK

unit

3

Pembangunan Septiktank Komunal

4160 KK

unit

4

Pembangunan MCK ++

6015 KK

unit

5

Pengadaan Mobil Truck Tinja

4160 KK

unit

1

2

3

4

1

1 1

1

5

Jumlah Volume

1

2

1

2

1

1 1

1

III- 49

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 3.2

Rencana Kegiatan Persampahan

Sasaran pelayanan persampahan wilayah perkotaan dari 60% dan akan ditingkatkan menjadi 100% pada tahun 2019. Pelayanan persampahan akan diprioritaskan untuk daerah perkotaan. Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Buru Selatan secara umum dilakukan dengan mengumpulkan sampah hasil buangan masyarakat dan jenis kegiatan lain pada satu wadah seperti tong/bak sampah di masingmasing unit rumah dan TPS yang tersedia, kemudian diangkut oleh kendaraan

angkutan

persampahan

dari

Bidang

Kebersihan

Badan

Lingkungan Hidup ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan adalah dengan sistem Open Dumping. Penanganan yang dilakukan terhadap produksi sampah hasil aktifitas masyarakat di Kabupaten Buru Selatan tentunya akan didukung oleh prasarana dan sarana pengangkutan sampah yang tersedia. Adapun sarana pengangkutan tersebut antara lain berupa armada mobil angkutan sampah sebanyak 6 unit yang bertugas untuk mengumpul, mengangkut dari TPS lalu membawa ke tempat pembuangan akhir untuk dibuang. Kondisi sistem prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Buru Selatan, jika ditinjau dari aspek teknis untuk mendukung pengelolaan persampahan kawasan perkotaan saat ini masih memerlukan pembangunan lokasi TPA yang telah ada di Dusun Wamsoba Desa Leku, selain itu, juga diperlukan peningkatan kualitas layanan bagi sarana angkutan persampahan dan pembangunan baru TPS serta penambahan dan pembangunan baru bak/tong sampah di tiap unit rumah penduduk khususnya di kawasan permukiman yang memiliki kepadatan cukup tinggi, untuk mengantisipasi volume sampah yang kemungkinan tidak dapat ditanggulangi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Selatan, untuk produksi sampah yang dihasilkan oleh Kabupaten Buru Selatan pada Tahun 2013 sendiri yang terdata adalah 2.640 m3/hari. Proses penanganannya sudah mulai dilakukan secara terpadu, akan tetapi masih sangat belum optimal.

III- 50

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Sarana pengumpulan sampah yang dimiliki bertujuan guna menangani sampah kota, antara lain berupa bak/tong sampah yang ada di masing-masing unit rumah penduduk, sarana Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di semua wilayah kecamatan dan beberapa unit container dalam wilayah perkotaan. Untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah tersedia 6 Hektar yang berada di Dusun Wamsoba Desa Leku. Sedangkan untuk alat pengangkutan sampah yang dimiliki oleh instansi terkait di Kabupaten Buru Selatan antara lain meliputi Motor sampah 6 unit, Container sebanyak 6 unit, dump truck sebanyak 4 unit dan arm roll sebanyak 2 unit.

III- 51

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Buru Selatan TahunAkhir 2015(TPA). Gambar 3.3: Lokasi Infrastruktur Persampahan Existing Tempat pemrosesan

III- 52

Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Gambar 3.4: Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan sampai AkhirTahun Perencanaan. Kabupaten Buru Selatan 2015

III- 53

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015

3.2.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan -

Rencana pengurangan Sampah (3R)

-

Rencana Penanganan Sampah : pewadahan, alat angkut, TPS, TPA

Tabel 3.2. Rencana Kegiatan Persampahan (Fisik)

No

1 2

Program / Kegiatan

Pengadaan Tempat Sampah Terpilah untuk Rumah Tangga. Pengadaan Gerobag Sampah bermotor

Zona

Jumlah Penduduk Terlayani

Satuan

16.388 KK

Jumlah Volume

I

II

III

IV

V

Unit

1

1

1

-

-

3

7.046 KK

Unit

-

1

1

-

-

2

3

Pembangunan TPS 3R

7.046 KK

Unit

-

1

1

-

-

2

4

Landasan Kontainer

7.046 KK

Unit

-

1

1

-

-

2

5

Pengadaan Amroll Truck

7.046 KK

Unit

-

1

1

-

-

2

6

Pengadaan Mobil Sampah PickUp

7.046 KK

Unit

-

1

1

-

-

2

7

Pembanguan TPA Wamsoba

5.872 KK

Unit

-

-

1

1

-

2

8

Pengadaan Bulldozer

5.872 KK

Unit

-

-

1

1

-

2

9

Pengadaan Eksavator

5.872 KK

Unit

-

-

1

1

-

2

III- 54

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 3.2.2 Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan 

Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang berbasis kelembagaan meliputi masterplan, study kelayakan, studi lingkungan dan desain rinci (DED). Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencnaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku.



Kelembagaan, Peraturan, komunikasi Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat non formal atau berbasis masyarakat. Kelembagaan yang dibentuk berupa UPTD untuk pengelola TPA, KSM untuk pengelola TPST 3R dan pembentukan kader-kader di tingkat desa/kelurahan. Penyusunan Peraturan atau regulasi untuk mengatur pengelolaan persampahan secara keseluruhan yang berupa Perda. Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secara langsung melalui kader-kader sanitasi meupun melalui siaran radio, televisi, leaflet, baliho.

III- 55

Tabel 3.2. Rencana Kegiatan Persampahan (Non Fisik) Zona

Jumlah No

Program / Kegiatan

Penduduk

Jumlah

Satuan I

terlayani 1

Penyusunan OutLine plan Persampahan Skala

II

III

IV

V

Volume

17.661 KK

Paket

1

-

-

-

-

1

Kabupaten 2

Review Outlline Plan Persampahan Skala Kabupaten

17.661 KK

Paket

1

-

-

-

-

1

3

Penyuluhan tentang persampahan dan kampanye

4160 KK

Paket

1

-

-

-

-

1

17.661 KK

Paket

1

-

-

-

-

1

pengurangan pemilahan

sampah, sampah

tatacara dari

dan

gerakan

sumbernyakepada

masyarakat dan kelompok masyarakat 4

Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan

5

Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan

17.661 KK

Paket

1

-

-

-

-

1

6

Pencanangan MTB Bebas Sampah

17.661 KK

Paket

1

-

-

-

-

1

7

Kampanye/ Sosialisasi tentang TPA mini

17.661 KK

Paket

1

-

-

-

-

1

8

Lomba Desa Bebas Sampah

17.661 KK

Paket

1

-

-

-

-

1

9

(sosialisasi,

17.661 KK

Paket

1

-

-

-

-

1

pembentukan

KSM,

perencanaan,

pembangunan dan pelatihan dalam satu paket kegiatan) 11

Operasi dan Pemeliharaan

7.046 KK

Paket

-

1

1

-

-

2

12

Landasan Kontainer

7.046 KK

Paket

-

1

1

-

-

2

13

Pembebasan Lahan

7.046 KK

Paket

-

1

1

-

-

2

14

Penyusunan DED Landasan Kontainer

7.046 KK

Paket

-

1

1

-

-

2

15

Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut

7.046 KK

Paket

-

1

1

-

-

2

16

Penyusunan Studi Pra-kelayakan TPA

5.872 KK

Paket

-

1

1

-

-

2

17

Penyusunan UKL/UPL TPA atau AMDAL

5.872 KK

Paket

-

1

1

-

-

2

18

Sosialisasi

5.872 KK

Paket

-

1

1

-

-

2

"Rencana"

Pembangunan

TPA/TPA

kepada masyarakat sekitarnya 19

Pembebasan Lahan

5.872 KK

Paket

-

1

1

-

-

2

20

Penyusunan DED TPA

5.872 KK

Paket

-

1

1

-

-

2

21

Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya

5.872 KK

Paket

-

1

1

1

-

3

22

Pelatihan Pengelolaan TPA

5.872 KK

Paket

-

1

1

1

-

3

23

Pemantauan dan Evaluasi TPA/TPA Regional pada

5.872 KK

Paket

-

1

1

1

-

3

kondisi/tahap Operasi

III- 56

3.3

Rencana Kegiatan Drainase Sasaran pelayanan Drainase wilayah perkotaan dari 80,22% dan akan ditingkatkan menjadi 100% pada tahun 2019. Pelayanan Drainase akan diprioritaskan untuk daerah perkotaan yang daerah mengalami rawan banjir dan genangan.

3.3.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase Pengelolaan sistem jaringan drainase perkotaan di Kabupaten Buru Selatan hingga saat ini belum seoptimal seperti yang diharapkan. Sehingga penanganan sistem drainase kota kaitannya dengan penanganan banjir perkotaan akan memerlukan kajian khusus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya banjir perkotaan dan kajian karakteristik lingkungan yang diduga berpengaruh terhadap masalah banjir perkotaan, sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sebab pada dasarnya sistem drainase perkotaan selain berfungsi untuk mengalirkan air permukaan, menerima air hujan, dan mengalirkan air buangan (limbah) rumah tangga dan limbah industri pabrik. Hujan yang jatuh kemungkinan besar terkontaminasi, ketika telah memasuki dan melintasi atau berada di lingkungan perkotaan. Sumber kontaminasi yang berasal dari udara buangan (asap, debu, uap dan gas) dan atau permukaan tanah serta limbah domestik membawa dapat polutan ke badan air. Fungsi jaringan drainase digunakan sebagai sarana untuk mengalirkan air buangan baik yang bersumber dari air hujan, air buangan rumah tangga dan air yang bersumber dari jalan, jaringan drainase di Kabupaten Buru Selatan terdiri dari drainase primer, sekunder dan tersier dengan kondisi permanen, semi permanen dan temporer (tanah). Kondisi existing saluran drainase yang ada di Kabupaten Buru Selatan secara umum berupa saluran terbuka dan belum tertata dalam suatu sistem dengan pola sistem jaringan drainase yang baik, dimana saluran-saluran drainase yang terbangun nampaknya belum memenuhi standar perencanaan teknis yang baik. Hal ini terlihat dengan adanya saluran-saluran yang tidak jelas arah pengaliran maupun pembuangan ke pembuangan akhir (out fall) berupa laut. Dampak saluran-saluran tersebut tertimbun pasir laut dan sampah di bagian hilirnya. Jika terjadi pasang, air laut menggenangi lokasi-lokasi yang lebih rendah

III- 57

permukaannya dan jika air laut surut kembali, lokasi-lokasi yang tergenang tidak langsung surut akibat dari tertimbunnya pasir laut dan sampah di bagian hilir saluran drainase yang ada. Kondisi saluran drainase yang ada juga belum merupakan suatu sistem jaringan drainase serta belum memenuhi persyaratan-persyaratan teknis, disamping itu umumnya drainase yang ada sudah mengalami pendangkalan (sedimentasi) dan ditumbuhi oleh jenis rerumputan tertentu (tanaman liar) baik pada saluran primer, sekunder dan tersier. Sehingga untuk mengantisipasi semakin berkurangnya fungsi aliran dari saluran drainase yanga ada, maka diperlukan pengembangan terhadap sistem jaringan drainase yang sesuai untuk mengalirkan dan menampung air, kemungkinan dilakukan pengembangan dengan struktur sistem pembuangan yang dapat dengan cepat mengalirkan air ke pembuangan akhir, serta untuk pemeliharaan dan pembersihan akan dengan mudah dan kontinyu dilakukan. Selain itu, identifikasi yang dilakukan menunjukkan masih terdapat penyatuan antara saluran buangan untuk air limbah rumah tangga dengan saluran untuk pengaliran air hujan. Disisi lain, pola aliran air hujan/limbah yang ada juga belum merupakan satu kesatuan hirarki saluran pembuangan yang jelas. Beberapa saluran yang masih berkonstruksi tanah pada saat puncak debit air belum mampu mengalirkan air yang ada di tempat tersebut ke saluran pembuangan air yang lebih makro. Sehingga dampaknya terlihat masih terdapat genangan-genangan air pada beberapa kawasan, yang belum memiliki system saluran draenase yang memadai.

III- 58

3.3.2 Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Drainase. Aspek kelembagaan dalam penanganan sistem jaringan drainase di Kabupaten Buru Selatan memerlukan reorganisasi yang mendasar bagi peningkatan fungsi pengelolaan sistem saluran drainase yang ada. Penanganan tersebut dapat dilakukan terhadap sumber limpasan air baik dari rumah tangga atau sumber aktivitas lainnya hingga pengelolaan terhadap sumber saluran distribusi melalui saluran drainase tersier, sekunder hingga ke pembuangan akhir. Sehingga sangat memungkinkan perlunya petunjuk dari pihak yang bertanggungjawab atau instansi yang menangani pengelolaan sistem jaringan drainase dalam menerapkan metode dan konsep yang tepat dalam mengurangi permasalahan sistem drainase yang ada. Disamping itu, aspek kelembagaan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, juga bertanggung jawab terhadap pengembangan rencana dan program, persiapan dan implementasi sistem pembangunan, melakukan operasi dan pemeliharaan, manajemen keuangan dan menjaga sistem pendukung pengambilan keputusan. Selain dari itu sistem pengelolaan drainase juga melibatkan institusi Badan Lingkungan Hidup (BLH) terutama Bidang Pengawasan Lingkungan, dimana pencegahan pencemaran air merupakan salah satu prioritas pada jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Sebagai salah satu utilitas suatu daerah / wilayah, drainase tentu saja harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki serta berkesesuaian dengan utilitas lain maupun fungsi lahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terutama Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, memiliki intervensi yang tidak kecil terutama karena sistem pengelolaan drainase harus dipandang sebagai bagian dari sistem suatu wilayah, baik sarana prasarana fisik maupun aspek non fisik lainnya.

III- 59

Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Drainase No. 1

Uraian Kegiatan Penyusunan Masterplan Drainase

Penguranga n Genangan -

Satuan

Volume

paket

1

3 Ha 1 Ha

m m

1500 2500

1.5 ha

m

1250

3.25 Ha 0.65 Ha

m2 m

4000 2500

0,75 Ha

km

15

1 Ha

unit

1

-

m

4000

Detail Desain (DED) drainase primer Sosialisasi rencana pembangunan saluran drainase primer

2 3 4 5 6 7 8 9

Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer Pembangunan Saluran Sekunder Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer Kali Pembangunan Kolam Retensi Kel. Kota Pembangunan Saluran Sekunder Pengerukan Sedimen Sal. Drainase Kp. Bandan Kota. Pembangunan Kolam Retensi di Pembangunan Saluran tersier RW. III Kel. Kota

III- 60