BAB III OBYEK PENELITIAN
III.1
Sejarah Perusahaan PT. Dian Hardesa yang bergerak di bidang electronica, electrical, mechanical,
construction berdiri pada tanggal 16 mei 1983. Dengan 5 orang pendirinya yaitu Ir Heri Subagyo, Hendi Hendaryadi, Sunaryanto Adipranoto, Djoko Susanto dan Djanu Irawadi, perusahaan ini mampu terus berkembang dan bertahan hingga 26 tahun.
III.1.1 Maksud dan Tujuan PT. Dian Hardesa Maksud dan tujuan dari perseroan ini, ialah : 1. Menjalankan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, terutama jasa perbaikan segala macam alat-alat elektronik (kecuali jasa dalam bidang hukum). 2. Menjalankan perdagangan umum termasuk impor, ekspor, perdagangan interinsuler, interlokal dan lokal (sebagai grosir, leveransir dan distributor) serta sebagai agen komisi. 3. Menjalankan perusahaan perindustriaan dalam segala bidang. 4. Menjalankan perusahaan perbengkelan dan perakitan dalam segala bidang. 5. Menjalankan perusahaan percetakan dan penjilidan dalam segala bidang. 6. Menjalankan perusahaan pengangkutan di darat. 7. Menjalankan perusahaan pemborong atau kontraktor dalam segala bidang. 8. Menjalankan perusahaan peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
45
9. Menjalankan perusahaan yang bergerak dalam bidang real estate, terutama pembangunan perumahan beserta prasarananya, pengembangan wilayah daerah, pemukiman, pembangunan gedung, jembatan, jalanan, serta pemasaran rumah beserta tanahnya.
III.1.2 Struktur Organisasi Struktur organisasi PT. Dian Hardesa terdiri dari dewan komisaris, sebagai pengawas pekerjaan direksi, dimana direksi tersebut terdiri dari seorang direktur utama dan dibantu oleh seorang direktur. Struktur organisasi perusahaan ini dapat dilihat pada tabel III.1.2 dibawah. III.1.3 Pengurusan Perseroan dan Tugas-Tugasnya 1.
Direksi Peraturan Perseroan: • Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi. • Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. • Anggota Direksi dapat diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. • Jika oleh suatu sebab apapun suatu jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi
46
lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar. • Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. • Anggota
direksi
berhak
mengundurkan
diri
dari
jabatannya
dengan
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. • Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : d. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); e. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; f. Meninggal dunia; g. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Tugas dan Wewenang Direksi • Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
47
• Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 2.
Dewan Komisaris Peraturan Dewan Komisaris: • Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. • Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangaundangan yang berlaku. • Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. • Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.
48
• Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. • Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; c. Tidak lagi memenuhi persyratan perundang-undangan yang berlaku; d. Meninggal dunia; e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Tugas Dewan Komisaris : • Dewan komisaris berkewajiban mengawasai pekerjaan direksi, segala keputusan dewan komisaris diambil dengan suara terbanyak, apabila pada suatu waktu suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul yang bersangkutan dianggap sebagai ditolak jika itu mengenai harta benda, sedangkan jika itu mengenai diri orang, maka undian yang akan memutuskan. • Para komisaris bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak sewaktu-waktu masuk dalam gedung-gedung dan perkarangan-perkarangan yang dipakai oleh perseroan, untuk memeriksa keadaan buku-buku, uang kas, surat-menyurat teristimewa suratsurat berharga dan harta benda lain dari perseroan. • Direksi diwajibkan member keterangan yang diminta oleh para komisaris untuk kepentingan pemeriksaan. • Dewan komisaris dengan suara terbanyak dapat memberhentikan seorang anggota direksi dari jabatannya jika ternyata melakukan pekerjaan atau tindakan yang 49
bertentangan dengan peraturan perseroan atau didasarkan hal-hal yang penting menurut hukum, akan tetapi dengan kewajiban memberitahukan sebab-sebabnya kepada yang berkepentingan tentang pemberhentian sementara waktu itu, kemudian diumumkan dalam waktu 3 minggu sejak pemberhentian itu, harus diadakan rapat umum pemegang saham yang berhak untuk memutuskan tentang pemberhentian itu, yaitu memberhentikan untuk seterusnya atau mengembalikan anggota direksi yang diberhentikan pada jabatannya. • Dalam rapat umum tersebut, anggota direksi yang diberhentikan harus dipanggil dengan cara yang pantas untuk memajukan pembelaan atas tuduhan kepada dirinya. • Rapat tersebut dipimpin dan diketuai oleh seorang yang dipilih diantara para pemegang saham yang hadir. • Jika rapat tersebut tidak diadakan dalam waktu tiga minggu sesudah pemberhentian itu dilakukan, maka pemberhentian itu dengan sendirinya secara hukum batal dan tercabut, sedangkan yang bersangkutan berhak kembali memegang jabatannya. • Apabila seorang anggota direksi diberhentikan untuk sementara waktu, maka menunggu keputusan rapat umum pemegang saham yang harus diadakan dalam waktu satu bulan, dapat diangkat oleh dewan komisaris yaitu salah seorang komisaris untuk sementara memegang jabatannya yang terlowong itu. • Selama pemberhentian tersebut, komisaris yang memegang jabatannya anggota direksi yang diberhentikan, hanya berhak menjalankan pekerjaan sehari-hari.
50
3.
Rapat Umum Pemegang Saham Prosedurnya yaitu : • Rapat umum tahunan para pemegang saham harus diadakan selambat-lambatnya dalam bulan juli setiap tahun. • Rapat umum para pemegang saham luar biasa dapat diadakan setiap waktu, apabila dianggap perlu oleh seorang anggota direksi atau oleh salah seorang komisaris atau atas permintaan surat dari seorang atau beberapa orang pemegang saham yang mempunyai sedikitnya 1/10 dari modal yang dimasukkan dalam perseroan. Dalam surat tersebut harus disebutkan permasalahan yang akan dibicarakan dalam rapat yang dikehendaki itu. • Dalam waktu sepuluh hari setelah menerima surat itu, direksi wajib memanggil rapat umum para pemegang saham luar biasa yang harus diadakan dalam waktu satu bulan setelah menerima surat tersebut. • Jika rapat umum itu tidak diadakan dalam waktu satu bulan, maka mereka yang menandatangani surat permintaan itu berhak untuk mengadakan rapat itu sendiri yang akan dipimpin oleh seseorang yang dipilih para pemegang saham yang hadir. Dalam rapat umum itu berhak diambil keputusan-keputusan yang sah dan usul-usul yang sudah diajukan kepada direksi, serta keputusan yang diambil harus memperhatikan syarat-syarat dalam anggaran dasar notulen yang disahkan. Keputusan itu mengikat perseroan dan semua pemegang saham termasuk juga pemegang saham yang tidak hadir dalam rapat itu. • Rapat itu hanya berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah jika semua pemegang saham yang hadir sangat memerlukan pokok pembicaraan itu.
51
KOMISARIS UTAMA
KOMISARIS
DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR
MANAJER OPERASIONAL (CHIEF ENGINEER)
MANAJER PROYEK
SITE MANAGER
MANAJER KEUANGAN
LOGISTIK
KEUANGAN
Gambar III.1.2 Bagan Struktur Organisasi PT. Dian Hardesa
52
III.2
Pelayanan yang diberikan Perusahaan
♦ ELECTRONICA. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Peralatan : 1. Telekomunikasi 2. PABX 3. Navigasi 4. Computer 5. Sound System 6. MATV 7. TVRO 8. Measuring, Hospital & Laboratory Equipment 9. Safety & Security System 10. Building Automation System 11. dan lain-lain ♦ ELECTRICAL. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Peralatan : 1. Power Transformer 2. UPS 3. Cubical TM / TR 4. Panel Daya 5. Genset 6. Instalasi TM & TR 7. Bus Duct Indoor / Outdoor Lighting system 8. Grounding Lightning system 9. dan lain-lain ♦ MECHANICAL. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Peralatan : 1. Air Conditioning 2. Pompa - pompa 53
3. Boiler 4. Air Compressor 5. Crane 6. Instalasi Pipa / Plumbing 7. Hydrant System 8. Solar Water Heater 9. Elevator ♦ CONSTRUCTION. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Bangunan : 1. Bangunan Gedung 2. Perumahan / Ruko / Real estate 3. Partisi 4. Meubelair 5. Konstruksi Baja 6. Jalan 7. Jembatan 8. Water Threatment Plan 9. Sewage Threatment Plan 10. dan lain-lain
III.3
Kebijakan Akuntansi Perusahaan Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.03/2008 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan tersebut harus diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiataan usaha yang sebenarnya. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan 54
mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, dan juga pajak yang terutang. Tahap akhir dari proses pembukuan tersebut adalah penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Dari laporan keuangan tersebut, para pengambil keputusan dapat mengetahui posisi keuangan dan perkembangan hasil usaha dalam periode yang bersangkutan. Sedangkan dari sisi perpajakan, berdasarkan laporan keuangan tersebut dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan yang harus disetor ke kas negara. PT. Dian Hardesa telah mengikuti aturan ketetapan undang-undang tersebut dengan menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel akrual. Stelsel akrual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya, di mana penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima atau kapan biaya itu dibayar tunai.
III.4
Kebijakan Pajak Perusahaan Dalam hal perpajakan, PT. Dian Hardesa berusaha untuk melakukan
kewajibannya membayar pajak secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu tujuan dari perusahaan adalah ikut ambil bagian dalam mensukseskan penerimaan negara dari bidang perpajakan dengan cara menjadi Wajib Pajak yang benar, patuh, dan beritikad baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Manajemen PT. Dian Hardesa berkeinginan untuk lebih optimal dalam memberdayakan setiap karyawannya. Dalam hal penanganan pajak, sejak berdiri tahun 1983 sampai dengan sekarang, PT Dian Hardesa tidak menggunakan jasa konsultan dari 55
luar perusahaan. Selain tentunya untuk menghemat biaya, manajemen ingin agar setiap karyawannya memiliki wawasan yang luas bahkan untuk hal-hal yang baru dan yang bukan kompetensi karyawan tersebut. Untuk itu manajemen mempercayakan penanganan dibidang perpajakan kepada seorang manajer keuangan. Manajer keuangan PT. Dian Hardesa cukup memiliki pendidikan di bidang perpajakan. Metode penyusutan yang digunakan oleh PT. Dian Hardesa untuk kebijakan pajaknya adalah metode garis lurus (straight line method). Manajemen perusahaan mengikuti ketetapan pajak yang berlaku, yaitu penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya
pengeluaran
dan
dihitung
setahun
penuh
tanpa
memperhatikan
tanggal/bulan pengeluarannya (Pasal 11 ayat (3) UU No 17 tahun 2000 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No 36 tahun 2008). Hal-hal yang perlu diperhatikan PT. Dian Hardesa adalah bahwa perusahaan ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, dan mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam perusahaan tersebut. Salah satu masalah yang terjadi di PT. Diam Hardesa adalah masalah mengenai metode perhitungan perpajakan. Akibat adanya perubahan peraturan perpajakan yang terus menerus, dan perusahaan tidak bisa selalu up-to-date dengan peraturan perpajakan yang terbaru, maka sering terjadi kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan.
III.5
Proses Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data-data yang akurat, maka dalam proses pengumpulan data,
penulis menetapkan metode studi lapangan (field research) yaitu dengan mengunjungi
56
langsung perusahaan yang dijadikan objek penelitian untuk mengetahui secara jelas perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), hal tersebut dilakukan dengan cara : 1. Wawancara Dengan melakukan tanya-jawab kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan guna memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penelitian. 2. Observasi Dengan melakukan pengamatan terhadap dokumen yang berkaitan dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh). Dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan observasi secara langsung dan mewawancarai atau melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui kebijakan yang ada pada perusahaan dan bagaimana melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang terjadi di PT.Dian Hardesa. Dalam melakukan penelitian diperlukan data yang akurat dan relevan, oleh karena itu data amat menentukan kualitas suatu penelitian. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Surat Setoran Pajak (SSP), SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Form 1771 dan Lampirannya), Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final, Laporan Keuangan Perusahaan.
57
