BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit
pada
pertengahan
tahun
rencana
atau
setelah
proses
perencanaan selesai dan final; 2. Belum terbangunnya sistim informasi data pembangunan; 3. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 4. Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh SKPD 5. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan SKPD sehingga terjadi ketidakselarasan output dan outcome yang dihasilkan; 6. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Daerah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government menuju Smart Regency pada Tahun 2021 berkorelasi dengan tugas dan fungsi Bappeda yaitu : 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas Perencanaan yang berkualitas akan menjadi landasan yang baik dalam
upaya
mewujudkan
visi
daerah.
Hasil
perencanaan
pembangunan daerah akan akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehinga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan
visi,
misi
dan
tujuan
pembangunan
daerah.
Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
Page III - 1
act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif Perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan perencanaan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan seluruh
lapisan
masyarakat
termasuk
di
dalamnya
adalah
perempuan. Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatkan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi
dalam memberikan pelayanan bagi
masyarakat
didukung melalui tujuan yang telah ditetapkan Bappeda, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan
mengedepankan
partisipatif
yang
berlandaskan
partisipasi
aktif
seluruh
pada
pendekatan
pada
prinsip
pemangku
perencanaan
keterbukaan
kepentingan
dan
(stakeholders)
dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem
perencanaan
pembangunan
daerah
ditempuh
dengan
mengedepankan partisipatif aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan
aktif
stakeholders
dalam
keseluruhan
proses
pembangunan daerah yang akan mendukung upaya peningkatan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
Page III - 2
tertuang dalam RKPD sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD sehingga dapat tepat sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Evaluasi
pelaksanaan
Rencana
adalah
bagian
dari
kegiatan
perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran,
tujuan,
dan
kinerja
pembangunan.
Evaluasi
ini
dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan. Institusi
perencana
pembangunan
harus
dapat
meningkatkan
kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat. Data dan informasi dapat diakses oleh seluruh
komponen
masyarakat.
Upaya
ini
akan
mendukung
terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. 2. Mewujudkan pelayanan yang handal Sebagai penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral multidisipliner dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas SDM merupakan peningkatan kualitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja terkait dengan kesetiaan, logika dan etika. Meningkatkan kapasitas instansi perencanaan dengan mengupayakan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan baik personil maupun kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan yang handal kepada semua pihak.
Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
Page III - 3
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah Visi : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-governance menuju Smart Regency pada Tahun 2021 Misi dan Program Faktor Pelayanan No KDH dan Wakil KDH SKPD Penghambat Pendorong terpilih 1. Misi1: Meningkatkan tata Pendampingan Belum ada 1. Sudah kelola pemerintahan yang penyusunan instrumen terbentuknya baik melalui peningkatan perencanaan, yang baku dan Pokja/penga kualitas birokrasi yang pengendalian jelas dalam mpu responsif dan penerapan e- dan evaluasi menganalisis perencanaan gov yang terintegrasi dalam pembangunan korelasi antara dan memberikan pelayanan ke SKPD program yang Pengendalian bagi masyarakat satu dengan per SKPD program Program peningkatan 2. Sudah lainnya pengembangan sistem terbangun edalam pelaporan capaian planning mendukung kinerja dan keuangan melalui pencapaian Program perencanaan sistem sasaran pembangunan daerah informasi maupun misi Program peningkatan perencanaan daerah sistem pengawasan pembanguna internal dan n daerah pengendalian (Simrenda) pelaksanaan kebijakan KDH Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Program kerjasama pembangunan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program Layanan data Belum seluruh Sudah pengembangan dan informasi jenis data terbangun data/informasi/statisti pembangunan pada profil sistem k daerah data dapat informasi terisi profil data secara online
Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
Page III - 4
No
2
3.
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Program pengembangan data dan informasi Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan SKPD
Layanan perijinan KKN, PKL dan Penelitian
Faktor Penghambat
Kepuasan masyarakat terhadap kenyamanan ruang pengurusan perijinan masih kurang Kurangnya inovasi
Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek
Layanan Pengembangan Iptek
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat Program perencanaan pembangunan sosial budaya Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya
Layanan data dan informasi pembangunan bidang sosial budaya
Belum seluruh jenis data pada profil data sosial budaya dapat terisi
Layanan data dan informasi pembangunan bidang ekonomi
Belum seluruh jenis data pada profil data bidang ekonomi dapat terisi
Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
Pendorong
Sudah terbangun sistem aplikasi pelayanan perijinan
1. Adanya pedoman roadmap SIDa (Sistem Inovasi Daerah) 2. Adanya website Bappeda sebagai sarana informasi dan publikasi yang interaktif Sudah terbangun sistem informasi profil data pembanguna n secara online Sudah terbangun sistem informasi profil data pembanguna n secara online
Page III - 5
No 4.
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan
Faktor
Pelayanan SKPD Layanan informasi penataan ruang
Penghambat Adanya perbedaan batas wilayah yang diatur dalam Permendagri dan Perda RTRW
Pendorong Sudah adanya system berbasis Citra dan kajian rencana rinci
Konservasi Sumber Daya Alam Program perencanaan tata ruang
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY Dalam rangka mengintegrasikan, dan mensinergikan perencanaan antara pusat dan daerah maka diperlukan penyandingan antara sasaran pada Renstra KL, yaitu Bappenas dan Renstra Provinsi, yaitu Bappeda DIY sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 3.2 Sasaran Dalam Renstra Bappenas, Bappeda DIY dan Bappeda Sleman
SASARAN BAPPENAS Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara
SASARAN BAPPEDA DIY Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat
Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
SASARAN BAPPEDA SLEMAN Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
PERMASALAHAN
Adanya potensi perbedaan arah kebijakan program pembangunan mengingat periodisasi yang berbeda-beda antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten
Page III - 6
SASARAN BAPPENAS
SASARAN BAPPEDA DIY
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya
-
Meningkatnya peran Kementrian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya. Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas
SASARAN BAPPEDA SLEMAN Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan daerah
Tersedianya data statistik yang akutantable (up to date, valid dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan -
Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah
-
Meningkatnya kualitas layanan
PERMASALAHAN
Perbedaan nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat dengan yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten
Keterlambatan penyajian data statistik karena menunggu hasil SUSENAS yang tersedia mendekati akhir tahun anggaran
-
Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan SP
Secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target per tahunnya. Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
Page III - 7
Dalam upaya pencapaian sasaran, dijalankan program dan kegiatan. Sinergi program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas, Pemerintah Provinsi oleh Bappeda DIY dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sleman yang disusun oleh Bappeda masih memiliki permasalahan sebagaimana tersebut diatas. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 . Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan
pembangunan
di
Kabupaten
Sleman
dengan
memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, dan berkelajutan. Tabel 3.3 Telaahan RTRW Terkait Pelayanan Bappeda TELAHAAN
Implikasi RTRW
IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN BAPPEDA Permohonan rekomendasi tata ruang dari masyarakat belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen RTRW
FAKTOR PENDORONG
Bappeda selaku sekretariat BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang
PENGHAMBAT
Belum ditetapkannya peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
Page III - 8
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Analisis KLHS Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD Pelaksanaan program perencanaan tata ruang mempertimbangkan penyesuaian alokasi ruang dengan daya dukung dan daya tampung
Faktor Pelayanan SKPD Layanan informasi penataan ruang
Penghambat
Pendorong
Adanya perbedaan batas wilayah yang diatur dalam Permendagri dan Perda RTRW
Sudah adanya system berbasis Citra dan kajian rencana rinci
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses brainstrorming dan mapping jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda adalah sebagai berikut : 1. Adanya
peluang
perundangan
dan
inkonsistensi pedoman
karena yang
perubahan
mengatur
peraturan
perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan telah ditetapkan menjadi produk hukum daerah; 2. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 3. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan SKPD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah; 4. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
Page III - 9
5. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan 6. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan
Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
Page III - 10
