BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(SPPN),
telah
merubah
pola
perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya
realisasi
dari
usulan
yang
disampaikan
masyarakat
melalui
musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini. Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 1
1. Perubahan
peraturan
perundangan
dan
pedoman
yang
mengatur
mekanisme perencanaan; 2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting); 3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 4. Kompetensi SDM perencana belum optimal; 5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian
dan
pengembangan,
serta
pengendalian
perencanaan
pembangunan; 6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 7. Belum lengkapnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; 8. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana. 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD Penetapan Visi oleh seluruh jajaran pegawai Bappeda Kabupaten Sleman yaitu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan visioner, berbasis pada posisi dan peran Bappeda dalam mendukung pencapaian misi pertama yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2015 (RPJMD). Misi dalam RPJMD yang menjadi basis tersebut adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Pada tujuan satu dan dua misi RPJMD yang berupa meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah, peran Bappeda Sleman terdiskripsi secara jelas sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Bappeda. Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 2
dijabarkan
dalam
cara
pandang
dalam
pengelolaan
perencanaan
pembangunan yang berkualitas, partisipatif dan visioner. Dengan visi ini diharapkan kualitas pengelolaan pembangunan di Kabupaten Sleman terutama ditinjau dari aspek perencanaan lebih meningkat dan menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya. Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi Bappeda Kabupaten Sleman dengan menentukan misi berupa: 1. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif. 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Visi dan misi Bappeda terjabar dalam program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD, program dan kegiatan dimaksud adalah : -
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
-
Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik
-
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
-
Program Pengkajian dan Penelitian bidang Iptek
-
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
-
Program Pengembangan data dan Informasi
-
Program Kerjasama Pembangunan
-
Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
-
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah
-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
-
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
-
Program Perencanaan Sosial Budaya
-
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 3
3.3.
Program Pengembangan data/Informasi/Statistik Daerah Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung
jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan
berdasarkan proses
perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar
fungsi
serta
mewujudkan
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasar hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Bappeda Kabupaten Sleman, sebagai institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Bappenas, sebagai institusi perencana di tingkat pusat. Sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappenas adalah: -
Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
-
Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat
sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sleman yang disusun oleh Bappeda masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu: a. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 4
b. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan di daerah. c. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penataan
ruang
wilayah
Kabupaten
Sleman
bertujuan
untuk
mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Sleman agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil dan menengah, serta sebagai tempat hunian yang nyaman dalam rangka mewujudkan masyarakat Sleman yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Permasalahan di bidang penataan ruang antara lain: (1) belum lengkapnya peraturan perundangan pelaksanaan penataan ruang di daerah; (2) rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor; (3) masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang; dan (4) masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. Melalui program dan kegiatan yang ada dilakukan penyusunan dokumen tata ruang dan dokumen perencanaan yang terkait dengan lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penataan ruang tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis. 3.4.1. Kebijakan Umum Penataan Ruang 1. Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi a. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan: Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 5
1) pengintegrasian kawasan perkotaan Kabupaten Sleman di sekitar kota Yogyakarta dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta; dan 2) pengembangan kawasan perkotaan di luar Kawasan Perkotaan Yogyakarta
sebagai
kawasan
perkotaan
mandiri
melalui
pemantapan Ibukota Kabupaten Sleman sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan perkotaan ibukota kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan atau Pusat Pelayanan Kawasan. b. Kebijakan pengembangan sistem perdesaan, berupa pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai pusat pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan sesuai dengan jangkauan pelayanannya. 2. Kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung: 1) pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan 2) pembatasan kegiatan budidaya di kawasan lindung. b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya: 1) perwujudan kawasan budidaya yang mampu memberikan tempat bermukim dan lingkungan yang layak; dan 2) peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 3. Kebijakan pengembangan kawasan strategis, meliputi a. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis untuk mendukung perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing; dan b. pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 6
3.4.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah 1. Sistem Pusat Pelayanan, meliputi: a. Pusat
Kegiatan
Nasional
(PKN)
meliputi
kawasan
perkotaan
Kabupaten Sleman yang berada di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), meliputi sebagian wilayah Kecamatan Godean, ibukota Kecamatan Gamping dan sebagian wilayah Kecamatan Gamping, sebagian wilayah Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, sebagian wilayah Kecamatan Ngemplak, dan sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik; b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Ibukota Kabupaten Sleman yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sleman; c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Ibukota Kecamatan Godean, Ibukota Kecamatan Prambanan, Ibukota Kecamatan Tempel, dan Ibukota Kecamatan Pakem; d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Ibukota Kecamatan Moyudan, Ibukota Kecamatan Minggir, Ibukota Kecamatan Seyegan, Ibukota Kecamatan Mlati, Ibukota Kecamatan Berbah, Ibukota Kecamatan
Kalasan,
Ibukota
Kecamatan
Ngemplak,
Ibukota
Kecamatan Ngaglik, Ibukota Kecamatan Sleman, Ibukota Kecamatan Turi, dan Ibukota Kecamatan Cangkringan; e. Pusat
Pelayanan
Lingkungan
(PPL)
meliputi
seluruh
pusat
pemerintahan desa yang tidak tercakup di dalam PKN, PKW, PKL, dan PPK. 2. Sistem Jaringan Prasarana, meliputi: a. sistem jaringan transportasi; 1) sistem jaringan transportasi darat -
jaringan jalan; adalah jaringan jalan umum yang mengemban fungsi jalan arteri, kolektor, jalan lokal, jalan bebas hambatan.
-
sistem transportasi darat; meliputi sistem jaringan transportasi penumpang, sistem jaringan transportasi barang, dan
sistem
jaringan transportasi kereta api.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 7
2) sistem
jaringan
transportasi
udara,
adalah
Bandar
Udara
Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Berbah yang mengacu pada kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi udara nasional mengemban fungsi Bandar Udara Militer dan Bandar Udara Umum. b. sistem jaringan prasarana energi; meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta jaringan tenaga listrik, c. sistem jaringan telekomunikasi; meliputi pengembangan jaringan saluran kabel dan pengembangan jaringan saluran nir kabel. d. sistem jaringan prasarana sumber daya air, 1) jaringan air bersih; kebutuhan air bersih Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2029 adalah 166,551,168 meter kubik pertahun 2) jaringan sungai/ air permukaan; terdiri dari Kali Opak, Kali Kuning, Kali Tambak Bayan, Kali Gajah Wong, Kali Code atau Kali Boyong, Kali Winongo, Kali Bedog, Kali Konteng, Kali Kalakan, Kali Putih, Kali Krasak, beserta anak sungai; 3) mata air; terdiri dari 45 (empat puluh lima) buah mata air yang berada di Kecamatan
Pakem,
Cangkringan, Turi, Sleman,
Seyegan, Ngaglik, Ngemplak, Mlati dan Depok: 4) embung; sampai dengan akhir tahun perencanaan sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah embung 5) jaringan irigasi; terdiri dari 2.065 (dua ribu enam puluh lima) daerah irigasi
yang
terdiri
dari
jaringan
irigasi pemerintah
pusat,
pemerintah provinsi, kabupaten dan desa. e. sistem prasarana pengelolaan lingkungan, 1) unit pengolahan air minum, untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta sepanjang Jalan Adisutjipto dari batas kabupaten sampai dengan Bandar Udara Adisutjipto 2) sistem pengelolaan prasarana drainase, -
pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu pada kawasan perkotaan Kabupaten Sleman yang berada di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 8
-
pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan dengan drainase induk Kali Opak, Kali Kuning, Kali Tambak Bayan, Kali Gajah Wong, Kali Code atau Boyong, Kali. Winongo, Kali Bedog, Kali Konteng, Kali Kalakan, Kali Putih, Kali Krasak, beserta anak sungai, dan berjenjang sesuai ordo sungai yang ada.
3) sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah, -
pengembangan sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah secara terpadu pada kawasan perkotaan Kabupaten Sleman yang berada di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
-
pengembangan sambungan rumah yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
-
pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dengan sistem komunal pada kawasan permukiman dan perumahan.
4) sistem pengelolaan prasarana pengolah sampah. -
pengembangan tempat penampungan sementara;
-
pengembangan tempat pengolah sampah terpadu;
-
pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Gamping dan Prambanan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 9
Gambar III-1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sleman
3.4.3. Pola Ruang Wilayah 1. Kawasan Lindung a. Kawasan lindung bawahannya adalah kawasan resapan air yang berada di Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, Tempel, Seyegan, Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, meliputi lahan seluas 24.889 hektar. b. Kawasan lindung setempat 1) sempadan sungai Kali Opak, Kali Kuning, Kali Tambak Bayan, Kali Gajah Wong, Kali Code atau Kali Boyong, Kali Winongo, Kali Bedog, Kali Konteng, Kali Kalakan, Kali Putih, Kali Krasak, beserta anak sungai; 2) kawasan sekitar mata air dan embung; -
mata air Kalibanteng, Sempu, Tlogo Nirmolo, Tlogo Putri, Umbul Wadon, Sumberan di Kecamatan Pakem; mata air
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 10
Umbul Lanang, Bebeng, Singlar, Awar-awar, Kaliringin di Kecamatan Cangkringan; mata air Ngangri Lor di Kecamatan Turi; mata air Tuk Dandang, Sempor, Kantongan di Kecamatan Sleman; mata air Mudal II, Mudal III, Jongkang di Kecamatan Ngaglik, mata air Turgo Rejo, Turgo Gede, Jangkang, Ceper, Krapyak, Pajangan di Kecamatan Ngemplak; mata air Lebak II, Nyamplungan, Jongke Lor di Kecamatan Mlati; mata air Karanggayam di Kecamatan Depok -
kawasan sekitar embung, baik embung yang sudah dibangun maupun yang akan di bangun.
c. Kawasan lindung pelestarian alam dan cagar budaya 1) kawasan pelestarian alam; adalah kawasan Taman Nasional Gunung Merapi seluas 1.623 hektar yang berada di Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. 2) kawasan lindung cagar budaya: -
kawasan situs Kraton Ambarketawang di Kecamatan Gamping.
-
kawasan peninggalan arkeologis adalah: antara lain candi Barong, Ijo, Dawangsari, Miri, Sari Sorogedhug, Bubrah, Singo, Tinjon, Nogosari, Berbah, Grambyangan, Sawo, Polangan, Prambanan, Ratu Boko, Sojiwan, Banyunibo, Keblak, Ngaglik, Keblok, Kelurak, Berkah, Krapyak, Daleman yang terletak di Kecamatan Prambanan; candi Kalasan, Sambisari, Sari, Kedulan yang terletak di Kecamatan Kalasan; candi Morangan, Gebang yang terletak di Kecamatan Ngemplak; candi Wadas yang terletak di Kecamatan Sleman.
d. kawasan rawan bencana 1) kawasan rawan bencana gunung api, meliputi kawasan rawan bencana Merapi III, II dan I 2) Kawasan rawan gempa bumi, adalah kawasan yang berada di jalur patahan Sesar Opak, seluas 5.578 hektar yang tersebar di 17 Kecamatan.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 11
3) Kawasan rawan tanah longsor, adalah kawasan yang memiliki kemiringan lahan lebih dari 40% dengan jenis tanah redzina dan litosol, seluas 3.303 hektar, yang berada di Kecamatan Prambanan dan Gamping. Gambar III-2 Peta Kawasan Lindung Kabupaten Sleman
2. Kawasan Budidaya a. Kawasan peruntukan pertanian; meliputi kawasan pertanian lahan basah (21.386 hektar) dan kawasan pertanian lahan kering (9.172 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan. b. Kawasan peruntukan pertambangan; -
batu kapur di Kecamatan Gamping;
-
breksi batuapung di Kecamatan Prambanan, dan Berbah;
-
Andesit di Kecamatan Tempel, Pakem, Turi, Cangkringan, Godean, Seyegan, dan Prambanan;
-
tanah liat di Kecamatan Tempel, Godean, Seyegan, Sleman, , Gamping, Prambanan, dan Berbah;
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 12
-
pasir dan kerikil di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman.
c. Kawasan peruntukan industri; meliputi lahan seluas 299 hektar di Kecamatan Gamping, Berbah, dan Kalasan d. Kawasan permukiman; meliputi kawasan permukiman perdesaan (10.733 hektar) dan kawasan permukiman perkotaan (12.590 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan. e. Kawasan peruntukan pariwisata; meliputi tema wisata alam, tema wisata budaya, tema wisata perkotaan dan tema wisata pertanian. f. Kawasan hutan; kawasan hutan rakyat (4.167 hektar) di Kecamatan Gamping, Seyegan, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan. g. Kawasan pertahanan dan keamanan; meliputi -
Kompi C Batalyon Infanteri 403 dan Kompi Panser 2 Batalyon Kavaleri 2 di Kecamatan Gamping;
-
Batalyon Infanteri 403 di Kecamatan Depok; dan
-
Bandar Udara Adisutjipto dan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Berbah.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 13
Gambar III-3 Peta Kawasan Budidaya Kabupaten Sleman
3.4.4. Kawasan Strategis Wilayah 1. Kawasan strategis pertahanan keamanan; adalah kawasan Bandar Udara Adisutjipto dan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) Adisutjipto. 2. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; a. Kawasan fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah adalah kawasan pertanian lahan basah beririgasi teknis seluas 4.886 hektar yang berada di Selatan Selokan Mataram, di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Seyegan, Mlati, dan Tempel. b. Kawasan
Perkotaan
Yogyakarta
adalah
kawasan
perkotaan
Kabupaten Sleman yang berada di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) 3. Kawasan strategis sosial dan budaya, adalah kawasan peninggalan arkeologis
berupa
situs
peninggalan
purbakala
Kawasan
Candi
Prambanan di Kecamatan Prambanan. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 14
4. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; meliputi Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Kawasan resapan air. 3.5. Isu-Isu Strategis Perencanaan
pembangunan
secara
terpadu,
terarah
dan
berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Bappeda adalah sebagai berikut : 1. Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar; 2. Kebijakan
pusat
yang
sering
berubah-ubah
dalam
perencanaan
pembangunan daerah; 3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal; 4. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi; Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan
perencanaan
pembangunan
di
merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
daerah,
terutama
didalam
yang diinginkan lima tahun
kedepan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan
kelembagaan
perencanaan
sampai
tingkat
desa, serta
koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 15
harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut : 1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku. 2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. 4. Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
proses
perencanaan
pembangunan daerah. 5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan. 7. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. 9. Tersedianya ketatalaksanaan perencanaan pembangunan. 3.5.1. Analisis Lingkungan Strategis Untuk dapat mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dilakukan analisis berbagai faktor yang mendorong maupun
yang
menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Hasil analisis lingkungan
strategis
yang
berdasarkan
dari
hasil
perumusan
dan
pembahasan, maka dapat disampaikan gambaran analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas. Dari hasil prioritas tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai berikut : Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 16
1. Analisis Lingkungan Internal Tabel 3.1. Analisis Lingkungan Internal (ALI) Bappeda Sleman No
Kekuatan
No
Kelemahan
1.
Suasana kerja yang 1. demokratis dan dinamis
Kompetensi optimal
2.
Sarana dan prasarana kerja 2. memadai 3. Tingkat pendidikan SDM yang cukup memadai 4. Peran instansi dalam perumusan kebijakan cukup strategis 5.
Disiplin kerja aparat kurang optimal
3.
4.
5.
Akses terhadap informasi pembangunan tinggi
6.
Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan cukup memadai
Tatalaksana tersedia
pegawai
belum
organisasi
belum
Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal Kualitas data dan sistem informasi belum optimal
2. Analisis Lingkungan Eksternal Tabel 3.2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Bappeda Sleman No 1.
2.
3.
4.
Peluang
No
Partisipasi masyarakat 1. dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi 2. Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi 3. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak 4. lain Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
Tantangan Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam Pemanfaatan produk-produk perencanaan belum optimal Kebijakan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi belum optimal Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 17
3. Analisis Strategi dan Pilihan
Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kekuatan dengan Ancaman, Kelemahan dengan Peluang, serta Kelemahan dengan Ancaman melalui metode analisa SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai Organisasi Bappeda Kabupaten Sleman. a. Kekuatan-Peluang (S-O) 1.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2.
Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan .
3.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam perencanaan pembangunan.
4.
Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappeda yang cukup strategis.
b. Kekuatan-Ancaman (S-T) 1.
Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
2.
Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan.
3.
Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.
4.
Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.
c. Kelemahan-Peluang (W-O) 1.
Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
2.
Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 18
3.
Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi.
4.
Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
d. Kelemahan-Ancaman (W-T) 1.
Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
2.
Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat .
3.
Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk perencanaan.
4.
Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 19
Tabel 3.3. ANALISIS STRATEGI ALTERNATIF DAN PILIHAN DENGAN ANALISIS SWOT
ALI
ALE
KEKUATAN (S)
KELEMAHAN (W)
1. Suasana kerja yang demokratis dan dinamis 2. Sarana dan prasarana kerja memadai 3. Tingkat pendidikan SDM yang cukup memadai 4. Peran instansi dalam perumusan kebijakan cukup strategis 5. Akses terhadap informasi pembangunan tinggi 6. Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan cukup memadai
1. 2. 3. 4.
S–O
W–O
Kompetensi pegawai belum optimal Disiplin kerja aparat kurang optimal Tatalaksana organisasi belum tersedia Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal 5. Kualitas data dan sistem informasi belum optimal
PELUANG (O)
1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi 2. Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi 3. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain 4. Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam perencanaan pembangunan. 4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappeda yang cukup strategis.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai. 2. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi. 3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi. 4. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
Page III - 20
teknologi.
ANCAMAN (T)
W–T S–T
1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam 2. Pemanfaatan produkproduk perencanaan belum optimal 3. Kebijakan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi belum optimal 4. Peraturan perundangundangan pemerintah pusat sering tidak selaras
1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat. 2. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan. 3. Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal. 4. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
1. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat. 2. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat . 3. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produkproduk perencanaan. 4. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.
Page III - 21
3.5.2. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan- pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan Faktor Penentu Keberhasilan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua unsur tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri. Adanya faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya dorong yang besar untuk mewujudkan visi,dan misi Bappeda Kabupaten Sleman. Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan metode profesional judgement maka terdapat 16 strategi pilihan atau Analisis Strategis Pilihan (ASP) sebagai berikut : 1. Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
perencanaan
dan
pengendalian pembangunan. 2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam perencanaan pembangunan. 4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappeda yang cukup strategis. 5. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat. 6. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan. 7. Mengoptimalkan suasana kerja yang demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal. 8. Mengoptimalkan
akses
informasi
pembangunan
dalam
menyikapi
peraturan perundangan yang tidak selaras. 9. Meningkatkan
kerjasama
dengan
pihak
lain
untuk
meningkatkan
kompetensi pegawai.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 22
10. Meningkatkan
kualitas
data
melalui
pemanfaatan
teknologi,
ilmu
pengetahuan, dan informasi. 11. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi. 12. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 13. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat. 14. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat . 15. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produkproduk perencanaan. 16. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai. 3.5.3. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat disampaikan beberapa faktor Penentu Keberhasilan (FPK) sebagai berikut : FPK I
Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
FPK II
Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, korrdinasi dan kerjasama.
FPK III
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat.
FPK IV
Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman
Page III - 23
