BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

B Sebelum mulai menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung 2013 – 2018, perlu terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang

A

terjadi di Kota Bandung yang dirumuskan menjadi isu strategis. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun

mendatang.

Isu

strategis

diidentifikasi

dari

B

berbagai

sumber, diantaranya adalah: 1. Isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005 - 2025. 2. Isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2014 - 2018. 3. Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang. 4. Isu

strategis

menurut

aspirasi

masyarakat

melalui

kegiatan survei.

1

III



5. Isu strategis menurut pendapat para pakar dan tokoh masyarakat atas kondisi yang mereka rasakan saat ini dan kemungkinannya di masa datang dengan interview. 6. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang merupakan isu paling strategis untuk diangkat dalam Renstra SKPD.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah permasalahan diidentifikasi

aktual/krusial/penting menggunakan

yang

pendekatan

dihadapi

ilmiah

B

SKPD,

(teknokratik)

melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan SKPD dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

A B

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja SKPD dalam pelayanan publik. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap rencana tata ruang,

KLHS,

Renstra

Kementerian/Lembaga/Renstra

SKPD

provinsi Isu-isu Strategis tersebut dapat dilihat atau diukur dari dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2013 - 2018. 2

III



3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, merupakan SKPD yang bertanggungjawab untuk mengelola keuangan dan aset Pemerintah Kota Bandung. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas

B A B

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain : 1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, antara lain struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan dan prosedur kerja yang dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah; 3. Belum

adanya

prosedur

operasi

baku

(standard

operating procedure); 4. Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas; 5. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai; 6. Prasarana gedung kantor yang kurang memadai; 3

III



7. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja; 8. Penggunaan

anggaran

berbasis

kinerja

perlu

lebih

ditingkatkan; 9. Belum tertibnya penyajian data dan informasi; 10. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi; 11. Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi. 12. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah khusunya dari Pemerintah Pusat;

B

13. Perubahan lingkungan strategis; 14. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;

A

15. Kurangnya komitmen pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah

di

lingkungan

Pemerintah

Kota

Bandung

terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset

B

daerah; 16. Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih terbatas. 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tidak lepas dari aturan-aturan di atasnya

khususnya

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

4

III



Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025. Dalam RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 – 2025, visi yang diemban adalah “KOTA BANDUNG BERMARTABAT” (BANDUNG DIGNIFIED CITY). Kata “Bermartabat”

tersebut yang juga merupakan

bagian dari visi Kota Bandung terdahulu sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2004 yaitu “Kota Jasa yang BERMARTABAT”, masih relevan untuk dijadikan visi Kota Bandung Tahun

B

2005-2025 tetapi dengan pemaknaan yang lebih filosofis. Bermartabat disini merupakan kata secara harfiah, yang mempunyai arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan

A

eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaanya, , kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan,

keamanan,

bermartabat

adalah

dan

kota

berkeadilan.

yang

memiliki

Jadi,

kota

harga

diri,

B

kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan. Kondisi relatif pencapaian visi tersebut pada tahun 2025 selayaknya secara normatif

dapat diukur dari berbagai

kriteria ‘bermartabat’ sebagai berikut:  Kota

Bandung

menjadi

kota

yang

masyarakatnya

bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa  Kota Bandung menjadi kota yang termakmur di Indonesia dengan masyarakatnya yang sejahtera secara ekonomi maupun sosial (people prosperity);  Kota Bandung menjadi kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya bagi semua golongan masyarakat kota dalam hal

kesempatan

pelaksanaan

hak

dan

kewajibannya

berkehidupan dan berpenghidupan;  Kota Bandung menjadi kota terbersih di tingkat nasional;

5

III



 Kota Bandung menjadi kota percontohan atas ketertiban semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia;  Kota Bandung menjadi kota percontohan atas ketaatan pemerintahan kota, masyarakat, dan swasta pengusahanya pada norma hukum, aturan, etika dan kepatutan budaya dan adat-istiadat perkotaan yang berlaku; Kota Bandung menjadi kota yang teraman bagi berbagai masyarakat

yang

tinggal

maupun

pengunjung

untuk

berbagai keperluannya.

B

Sesuai dengan Visi Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 yang

tercantum

dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 –

A

2018 yaitu “Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”, yang diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga diri, dan kebanggaan bagi seluruh warganya,

memiliki

pelayanan

publik

prima

B

tanpa

membedakan status yang selaras pula dengan Visi Kota Bandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 yaitu mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota yang Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai Kota Unggulan dan dapat dijadikan contoh untuk kota/kabupaten lainnya. Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa

yang

memberikan

manfaat

bagi

warga

Bandung

khususnya, Jawa Barat dan Nasional pada umumnya, yang kemudian lebih lanjut telah dijabarkan melalui 4 (empat) misi sebagai berikut : 1.

Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang,

pembangunan

infrastruktur

serta

pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan 6

III



2.

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.

3.

Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing

4.

Membangun

perekonomian

yang

kokoh,

maju,

dan

berkeadilan. Berdasarkan

Misi

Kota

Bandung

di

atas,

Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi pertama yaitu Mewujudkan

Bandung

nyaman

melalui

perencanaan

tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang

B

berkualitas dan berwawasan

A

lingkungan, Misi kedua yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani, dan Misi yang Ke-Empat yaitu Membangun perekonomian yang kokoh,

B

maju, dan berkeadilan. 3.3 TELAAHAN RENSTRA Kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Bandung

tidak

kebijakan

serta

dapat

terlepas

aturan-aturan

pula yang

dengan lebih

kebijakan-

atas,

seperti

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lain-lain. Namun yang menjadi telaahan dalam Rencana Strategis DPKAD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu pada Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Barang Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat Visi : Terwujudnya Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daearah yang Prima

7

III



Misi : 1. Memberikan Kontribusi yang nyata terhadap Visi dan dapat dipertanggung jawabkan. 2. Memberikan pelayanan yang Prima dalam hal Administrasi dan Informasi Keuangan secara Cepat, tepat dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Melaksanakan antisipasi terhadap setiap perubahan yang akan mempengaruhi kebijakan keuangan Daerah melalui pengkajian dan analisis sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan

B

keadaan.

A

Tugas Pokok Biro

Keuangan

mempunyai

Tugas

Pokok

dalam

mengkoordinasikan Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi keseluruhan

kegiatan

dalam

rangka

proses

Pelaksanaan

B

Administrasi APBD, yang terdiri dari : a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penatausahaan

III

d. Pertanggungjawaban Fungsi 1. Mengkoordinasikan kegiatan Penyusunan APBD. 2. Mengkoordinasikan kegiatan Penyusunan APBD, meliputi kegiatan penatausahaan sampai dengan pengendalian Administrasi pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mengkoordinasikan perhitungan APBD dalam rangka laporan pertangfgungjawaban Gubernur dan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di Bidang Keuangan Daerah.

8



4. Melaksanakan pengedalian/pengawasan preventif pelaksanaan APBD. 5. Menyelenggarakan pembinaan kepada aparat pengelolaan Keuangan Daerah secara teknis fungsional dalam pengurusan Keuangan secara khusus. Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Provinsi Jawa Barat Dalam pengelolaan barang daerah, Biro Perlengkapan sebagai

B

pembantu Kuasa Barang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah. Biro Perlengkapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berupaya aktif

A

memberikan kontribusi terhadap tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pelayanan prima kepada unit kerja di

B

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Perlengkapan membawahkan :

III

1. Bagian Analisa Kebutuhan, membawahi 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kebutuhan 2. Sub Bagian Evaluasi 2. Bagian Pengadaan dan Distribusi, membawahi 1. Sub Bagian Pengadaan 2. Sub Bagian Distribusi 3. Bagian Pemeliharaan dan Perawatan, membawahi 1. Sub Bagian Pemeliharaan 2. Sub Bagian Perawatan 4. Bagian Inventarisasi dan Pendayagunaan 1. Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan 2. Sub Bagian Pendayagunaan Aset Daerah

9



Rencana Kerja 1. Meningkatkan

dan

mengembangkan

kemampuan

dan

pengetahuan pengelola barang 2. Meningkatkan

koordinasi

dengan

unit

kerja,

Dinas/Badan/Lembaga dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat 3. Meningkatkan percepatan pelayanan pemenuhan kebutuhan

B

barang 4. Mewujudkan sistem informasi manajemen perlengkapan

A Visi Misi

B

Visi Biro Perlengkapan Terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang daerah untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah dalam mencapai visi Jawa Barat

III

Misi Biro Perlengkapan 1. Peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur dalam pengelolaan barang daerah 2. Peningkatan sinergitas kerja yang berbasis silus logistik untuk mendukung pelayanan prima 3. Peningkatan kinerja didukung sistem informasi manajemen pengelolaan barang daerah , sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan sumber daya daerah.

10



Dengan menelaah visi, misi, dan Rencana Kerja Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Barat,

diharapkan

dapat

dijadikan

telaahan

untuk

menentukan visi, misi dan kebijakan yang diambil oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Sehingga seluruh kebijakan yang diambil 5 (lima) tahun ke depan

dapat

selaras

dengan

visi,

misi

dan

kebijakan

pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

3.4. TELAAHAN

RENCANA

TATA

B RUANG

WILAYAH

DAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

A

Kota Bandung mempunyai luas wilayah 16.729,65 Ha, berdasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan

B

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan

tindak

lanjut

dikeluarkannya

Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Kota Bandung secara topografis terletak pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi berada di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dpl, dan titik terendah berada di sebelah Selatan dengan ketinggian 675 Meter

dpl.

Di

wilayah

Kota

Bandung

bagian

Selatan

permukaantanahnyarelatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara konturnya berbukit-bukit. Bandung dikelilingi oleh

pegunungan

yang

membentuk

Bandung

menjadi

semacam cekungan (Bandung Basin).

11

III



Kota Bandung terletak pada posisi 107º 36’ Bujur Timur dan 6 º 55’ Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata ±791 m di atas permukaan laut (dpl). Keadaan geologis di Kota Bandung dan sekitarnya terdiri atas lapisan aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di wilayah bagian Utara umumnya jenis tanah andosol, sedangkan di bagian Selatan serta Timur terdiri atas jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian Tengah dan Barat tersebar jenis tanah andosol. Kota Bandung dalam lingkup Bandung Raya adalah salah satu pusat berbagai jenis aktivitas penting di Jawa Barat maupun Indonesia dan sekitar 73,5% wilayah Kota Bandung adalah kawasan terbangun. Berbagai aktivitas tersebut pada akhirnya memberikan tekanan berat pada kondisi

fisik

alam

Kota

Bandung.

Berbagai

masalah

B A B

lingkungan muncul diantaranya : penurunan air tanah, penurunan kualitas air tanah, suhu udara yang semakin meningkat, kualitas udara menurun, masalah sampah yang belum dapat ditangani secara optimal, luas lahan terbuka yang

berfungsi

lindung

sangat

sedikit

dan

terancam

keberadaannya, ketidakseimbangan kegiatan antarwilayah dan lain sebagainya. Pada situasi menghadapi berbagai masalah fisik alam tersebut, tuntutan kebutuhan air bersih, kualitas udara yang baik,

kenyamanan,

ruang

terbuka

hijau,

ketuntasan

penanganan sampah, kebutuhan pemukiman, sarana dan prasarana semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Permasalahan lingkungan fisik alam tersebut pada dasarnya bukan hanya tantangan Kota Bandung saja, namun 12

III



juga tantangan bagi Bandung Raya, yaitu meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Permasalahan di salah satu wilayah tersebut dapat membawa dampak pada wilayah lainnya.Karena itu untuk penanganan masalah dan pemenuhan kebutuhan di Kota Bandung memerlukan sinergitas dengan Kabupaten-Kota di Bandung Raya. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai

tugas

pokok

dan

fungsi

sebagai

pengelola

B

keuangan dan aset daerah milik Pemerintah Kota Bandung harus peka terhadap kondisi lingkungan Kota Bandung sehingga dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah juga

A

harus melihat kondisi tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan hidup yang berkembang agar pelayanan yang diberikan

dapat

dirasakan

oleh

masyarakat

sehingga

B

menunjang pembangunan Kota Bandung.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan

gambaran tentang permasalahan, faktor-

faktor penghambat dan pendorong, juga kondisi tata ruang wilayah dan lingkungan hidup yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka kami menentukan beberapa isu-isu strategis dalam

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

DPKAD

dalam

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, sebagai berikut :

13

III



1.

Penyusunan APBD yang belum tepat waktu sehingga mengakibatkan terhambatnya awal kegiatan di Kota Bandung;

2.

Proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang masih terhambat sehingga proses pengamanan aset tanah

milik

pemda

belum

sepenuhnya

dapat

dilaksanakan; 3.

Penatausahaan keuangan dan aset daerah yang belum sepenuhnya

sesuai

dengan

Standar

Operasional

B

Pelaksanaan Kegiatan; 4.

Pembebasan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau sebagai paru-paru kota;

5.

A

Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama ini masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

B

Sehubungan hal tersebut, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut : 1.

Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah baik di DPKAD sendiri maupun seluruh pengelola keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

3.

Penataan

kembali

sistem

aplikasi

dan

data

base

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi

informasi

kompleksitas

semakin

penerapan

penting

sistem

dan

mencermati prosedur

pengelolaan keuangan dan aset. 14

III



4.

Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah menciptakan

Daerah.

Hal

lingkungan

ini

dimaksudkan

pengendalian

untuk

yang

sehat,

terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem

informasi

dan

komunikasi

serta

kegiatan

pemantauan pengendalian. 5.

Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam

memecahkan

berbagai

permasalahan

dan

hambatan yang dihadapi. 6.

Peningkatan

fungsi-fungsi

staf

sebagai

B

dukungan

A

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Dinas.

B III

15

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

Recommend Documents