BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Surety Bond dalam Kontrak Pemborongan 1. Dasar Hukum Penjaminan dalam Kontrak Pemborongan Pasal 1601 huruf b KUH Perdata memberikan definisi tentang kontrak pemborongan, yaitu perjanjian dengan mana pihak satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Menurut definisi dalam pasal ini, seolah-olah hanya pihak pemborong atau principal yang mengikatkan diri dan wajib memenuhi prestasi dari pemilik proyek atau obligee. Padahal kenyataannya, dalam kontrak pemborongan baik principal maupun obligee saling mengikatkan diri dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing dimana telah terjadi kesepakatan harga antara keduanya. Dikarenakan terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian ini, maka perlu adanya aturan yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak agar pelaksanaan kontrak pemborongan dapat terselenggara sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bouwheer sebagai pihak pertama secara hukum berhak atas hasil pekerjaan yang telah diborongkan. Di sisi lain, pihak pertama juga berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada principal
sebagai
pihak kedua sebesar jumlah uang yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Demikian sebaliknya, principal berkewajiban untuk menyelesaikan tugas menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ketentuan Pasal 1604 KUH Perdata menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) jenis kontrak pemborongan. Pasal ini menyatakan bahwa “ Dalam hal pemborongan
pekerjaan dapat ditetapkan dalam perjanjian bahwa si
pemborong hanya akan melakukan pekerjaan saja atau bahwa ia akan 44
45 menyediakan bahannya”. Dua jenis kontrak pemborongan berdasarkan pasal ini yaitu: a. Perjanjian pemborongan dimana pemborong hanya melakukan pekerjaan saja, atau b. Perjanjian pemborongan dimana pemborong selain melakukan pekerjaan juga menyediakan bahan-bahannya. Kedua jenis kontrak pemborngan di atas apabila dikaitkan dengan “prinsip korelasi antara tanggung jawab pihak pemborong dengan kesalahan dan penyediaan bahan bangunan” teori Munir Fuady (2002: 27) maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kontrak pemborongan, apabila pihak pemborong hanya melakukan pekerjaan saja bahan bangunan disediakan oleh pihak bouwheer, maka jika pekerjaannya munah pihak pemborong hanya bertanggung jawab untuk kesalannya saja. Sebaliknya, apabila pihak pemborong harus menyediakan bahan bangunannya, maka apabila sebelum diserahkan,
pekerjaannya
musnah
dalam
keadaan
bagaimanapun,
mengakibatkan setiap kerugian yang timbul merupakan tanggung jawab pemborong, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak bouwheer telah melakukan kesalahan yaitu lalai untuk menerima pekerjaan tersebut. Berdasarkan kedua jenis kontrak pemborongan di atas, terdapat unsur pembebanan ganti kerugian bagi para pihak terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam kontrak pemborongan. Risiko merupakan suatu hal tak terduga yang tidak dapat dipisahkan dengan pemenuhan suatu prestasi. Guna menghindari kerugian bagi para pihak atas risiko yang tak terduga ini diperlukan adanya jaminan untuk melindungi kepentingan para pihak. Jaminan diatur dalam Pasal 1820 Buku III KUH Perdata tentang penanggungan utang. Pasal ini menyatakan bahwa “ Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”. Istilah penanggungan di Indonesia disebut juga dengan istilah “garansi”. Pemberian garansi dapat diartikan sebagai jaminan atas utang atau pekerjaan yang harus dilakukan
46 oleh suatu pihak. Selain itu, pemberian garansi kebanyakan juga merupakan salah satu model pembayaran seandainya ada utang yang tidak terbayar atau ada pekerjaan yang tidak terlaksana (Munir Fuady, 2013: 182). Sifat dari jaminan dalam Buku III KUH Perdata ini adalah jaminan perorangan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1821 KUH Perdata menjelaskan bahwa tidak ada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Sehingga terlihat bahwa sifat dari perjanjian penanggungan adalah bersifat accessoir atau bersifat ikutan yang melekat pada perjanjian pokok. Apabila dikaitkan dengan kontrak pemborongan, maka kontrak pemborongan adalah perjanjian pokok dari perjanjian penanggungan. Prestasi yang terdapat dalam kontrak pemborongan adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemborong sesuai dengan ketentuan kontrak sehingga kedudukan jaminan dalam kontrak pemborongan adalah memberikan jaminan atas pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemborong apabila nantinya ada pekerjaan yang tidak dapat terlaksana. Melihat dari ketentuan pasal-pasal dalam KUH Perdata yang sudah dianalisis di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa KUH Perdata memperbolehkan adanya jaminan dalam kontrak pemborongan. Jaminan ini diperlukan untuk meyakinkan bouwheer selaku pemilik proyek bahwa proyek dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari kerugian yang mungkin diderita bouwheer atas risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Selain ketentuan dalam KUH Perdata, kontrak pemborongan khususnya jasa konstruksi sebagaimana yang dikaji dalam penulihan hukum ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Menurut Pasal 1 tentang ketentuan umum dalam undang-undang ini, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menyelenggarakan pekerjaan konstruksi. Pengguna jasa dalam hal ini adalah orang perseorangan atau
47 badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dokumen kontrak sekurangkurangnya berisi : 1) Surat Perjanjian; 2) Dokumen Tender; 3) Penawaran; 4) Berita Acara; 5) Surat Pernyataan Pengguna Jasa; dan 6) Surat Pernyataan Penyedia Jasa. Sedangkan isi kontrak sebagaimana tercantum dapam Pasal 23 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah uraian-uraian yang sekurang-kurangnya harus termuat dalam suatu kontrak konstruksi. Apabila dikaitkan dengan dokumen kontrak dalam Pasal 22 maka yang dimaksud dengan isi kontrak bukanlah uraian yang harus terdapat dalam Perjanjian/ Kontrak tetapi yang harus terdapat dalam dokumen kontrak. Dengan demikian terdapat beberapa dokumen yang akan disusun/ disiapkan antara lain: 1) Perjanjian/ Kontrak; 2) Syarat-syarat (Umum); 3) Syarat-syarat (Khusus); 4) Spesifikasi Teknis; 5) Lampiran-lampiran; dan 6) Gambar-gambar (Kontrak) (Nazarkhan Yasin, 2003: 198). Menurut Nazarkhan Yasin (2003: 202), syarat-syarat (umum) kontrak merupakan salah satu dokumen kontrak yang terpenting dan jika
48 dikaitkan dengan Pasal 23 sebagaimana diuraikan di atas, maka syarat-syarat ini sekurang-kurangnya harus memuat uraian tentang: 1) Definisi dan Interpretasi; 2) Para Pihak; 3) Rumusan Pekerjaan; 4) Nilai Pekerjaan/ Harga Borongan; 5) Jangka Waktu Pelaksanaan dan Perpanjangan; 6) Pertanggungan; 7) Jaminan; 8) Tenaga Ahli; 9) Hak dan Kewajiban Para Pihak; 10) Cara Pembayaran; 11) Penyerahan Pekerjaan/ Serah Terima Pekerjaan; 12) Masa Pertanggungan atas Cacat; 13) Ganti Rugi Keterlambatan;dan 14) Pekerjaan Tambah/ Kurang. Berdasarkan urian di atas, maka terlihat bahwa jaminan sebgaimana tercantum dalam poin ketujuh merupakan salah satu bagian dari syarat-syarat (umum) kontrak. Hal ini membuktikan bahwa jaminan merupakan salah satu dokumen terpenting dalam kontrak pemborongan dan kedudukan jaminan juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Jasa Kontruksi. Meskipun sudah diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang-Undang Jasa Kontruksi juga telah mengatur penggunaan jaminan dalam Kontrak Pemborongan. Undang-undang ini telah memberikan
49 memberikan tempat bagi jaminan untuk memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam kontrak pemborongan sebagai bentuk tanggung jawab operasinal dari pihak pemborong. Tanggung jawab operasional dari pemborong sudah diatur dalam Pasal 11 (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa : (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsipprinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. (3) Untuk
mewujudkan
terpenuhinya
tanggung
jawab
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut di atas maka pemborong dalam memborong suatu pekerjaan harus memiliki keahlian tertentu. Sedangkan untuk mempertanggungjawabkan keahliannya ini maka diperbolehkan adanya pertanggungan dari pihak lain, namun tidak diwajibkan. Hal ini merujuk pada makna kata “dapat” dalam Pasal 11 ayat (3) di atas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “dapat” dalam konteks kalimat pada ayat tersebut memiliki arti bisa atau boleh. Sehingga terlihat bahwa pertanggungan dalam kontrak pemborongan diperbolehkan untuk diadakan maupun tidak diadakan. Akan tetapi, pada prektiknya obligee akan meminta jaminan kepada principal mengingat segala risiko yang mungkin terjadi dalam kontrak pemborongan. 2. Asuransi Surety Bond sebagai Jaminan Kontrak Pemborongan Surety bond merupakan salah satu bentuk usaha penjaminan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d undang-undang ini.
50 Sebelum dundangkannya Undang-Undang tentang Penjaminan, juga sudah terdapat dasar hukum yang memperbolehkan perusahaan asuransi untuk mengeluarkan lini usaha penjaminan berupa suretyship. Menurut UndangUndang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, usaha asuransi umum dapat
memberikan
jasa
pertanggungan
risiko
dengan
memberikan
penggantian kepada tertanggung berupa tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Surety bond termasuk salah satu lingkup dari usaha asuransi umum dalam lini usaha suretyship. Suretyship adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan principal dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara principal dan obligee (Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 /Pmk.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship). Berdasarkan pemaparan di atas, maka terlihat bahwa sebagai sebuah jaminan, surety bond telah memiliki payung hukum yang sah. Menurut pendapat F.X. Djumialdji (1995: 39), surety bond adalah : “suatu perikatan jaminan dalam bentuk warkat dimana penjamin yaitu perusahaan surety dengan menerima premi atau servicecharge mengikatkan diri guna kepentingan obligee untuk menjamin pelaksanaan atas suatu kewajiban atau perikatan pokok dari principal, yang mengakibatkan kewajiban membayar atau memenuhi suatu prestasi tertentu terhadap obligee, apabila principal ternyata cidera janji atau wanprestasi, surety merupakan suatu bentuk jaminan bersyarat sedangkan jaminan bank merupakan jaminan tanpa syarat yaitu membayar sebesar pemberian garansi, apabila ternyata pemborong gagal melaksanakan isi perjanjian.” Definisi di atas menjelaskan bahwa surety bond termasuk dalam ruang lingkup hukum perikatan yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata. Surety bond termasuk dalam perikatan yang lahir karena perjanjian, sebab terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri yaitu perusahaan surety dengan obligee sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian surety bond bersifat penanggungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Perjanjian surety bond bersifat penanggungan karena dalam
51 pelaksanaannya, pihak perusahaan surety mengikatkan diri guna kepentingan obligee untuk menjamin kewajiban obligee atas pelaksanaan perikatan pokok dari principal apabila obligee cidera janji atau wanprestasi dalam memenuhi perikatan pokok. Perikatan pokok dari perjanjian surety bond adalah kontrak pemborongan yang disepakati oleh obligee dengan principal. Diperbolehkannya jaminan asuransi surety bond dalam kontrak pemborongan dipertegas lagi dalam Pasal 13 Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa untuk mengembangkan suatu usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui : a. Perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta kemudahan persyaratan dalam pendanaan; b. Pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan. Berdasarkan ketentuan pasal ini maka diperbolehkan adanya pihak ketiga yang dipilih sebgai mitra usaha untuk memberikan penjaminan kepada pemborong. Menurut penjelasan Pasal 13, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan dapat diperoleh dari lembaga keuangan yang terdiri dari bank maupun bukan bank. Sedangkan untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dapat diperoleh dari pertanggungan pihak ketiga yang dipilih sebagai mitra usaha dengan mengeluarkan jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan sosial tenaga kerja, Construction All Risk Insurance, Professional Liability Insurance, Professional Indemnity Insurance. Berdasarkan ketentuan ini, surety bond dapat dikategorikan sebagai mitra yang berasal dari lembaga keuangan bukan bank yang memberikan akses dalam sumber pendanaan sebab jaminan dalam kontrak pemborongan merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh obligee terhadap principal untuk menjamin kelancaran pelaksannaan suatu proyek. Jaminan ini dapat diberikan surety bond melalui jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Berikut
52 fungsi dari masing-masing jenis jaminan surety bond dalam menjamin terlaksananya prestasi dalam kontrak pemborongan: a. Jaminan Penawaran (Bid Bond/ Tender Bond) Jamninan penawaran berfungsi untuk memberikan jaminan kepada obligee bahwa principal benar-benar bertanggung jawab atas penawaran yang ia ajukan dalam hal principal tersebut memenagkan tender kontrak pemborongan. b. Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) Jaminan ini berfungsi untuk menjamin agar uang muka biaya pelaksanaan proyek yang telah diterima oleh principal akan digunakan principal sebagaimana mestinya berkaitan dengan keperluan proyek dan dan menjamin pertanggungjawaban principal untuk mengembalikan uang muka tersebut kepada obligee. c. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Jaminan ini berfungsi untuk menjamin agar principal bertanggung jawab melaksanakan isi kontrak pemborongan yang telah dimenangkan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak pemborongan dari awal hingga akhir. d. Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) Jaminan ini berfungsi memberikan jaminan kepada obligee bahwa meskipun principal telah menyelesaikan proyek pekerjaan pemborongan namun principal tetap akan bertanggung jawab terhadap kerusakankerusakan yang timbul dalam masa pemeliharaan hasil pekerjaannya. Guna lebih menegaskan berlakunya jaminan surety bond sebagai jaminan dalam kontrak pemborongan maka dapat dilihat dari berlakunya jaminan ini di negara-negara lain. Selain di Indonesia, surety bond juga sudah lazim digunakan dalam perjanjian kontrak pemborongan di negara-negara lain. Seperti dikutip dari jurnal internasional Public Contract Law Journal Vol. 39, No.1 Winter 2010 yang berjudul “The Importance Of Surety Bond Verification” karangan Edward G. Gallagher & Mark H. McCallum berikut ini :
53 “A surety bond is a contract involving three parties in which the surety promises to answer for the debt or default of another. The party primarily liable is called the principal, and the party protected by the bond is called the obligee. On public construction projects, three types of bonds are routinely required: bid bonds, performance bonds, and payment bonds”. Inti dari kutipan jurnal tersebut menyatakan bahwa perjanjian surety bond melibatkan tiga pihak dimana surety berjanji untuk memberikan jaminan bagi para pihak terutama principal dan pihak yang dilindungi akibat adanya perjanjian ini adalah obligee. Sehubungan dengan proyek-proyek konstruksi publik secara rutin diperlukan adanya jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan uang muka. Maka berdasarkan kutipan jurnal ini terlihat bahwa di negara-negara lain jaminan asuransi surety bond sudah biasa dijadikan jaminan rutin dalam kontrak pemborongan. Sehingga di sana juga disahkan adanya jaminan asuransi surety bond. Pengertian dan pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak dalam perjanjian surety bond juga memiliki konsep yang sama seperti di Indonesia. Jaminan asuransi surety bond sebagai perjanjian tambahan dari kontrak pemborongan telah memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh jaminan dalam kontrak pemborongan mulai dari institusi yang menerbitkan hingga syarat-syarat pencairan kontrak pemborongan. Sehubungan dengan bagaimana syarat-syarat pencairan jaminan surety bond
tercantun dalam
klausul ketentuan surat jaminan surety bond. Sebagai contoh dalam perjanjian surety bond bentuk jaminan pelaksanaan yang menyatakan bahwa: “jika principal menyelesaikan kontrak tersebut pada waktunya dengan baik dan benar, atau membayar, memperbaiki dan mengganti pada obligee, semua kerugian dan kerusakan, yang mungkin diderita oleh obligee dan yang disebabkan oleh kegagalan atau kelalaian dari pihak principal dalam melaksanakan kontrak maka surat jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi; jika tidak, surat jaminan ini tetap berlaku dan mempunyai akibat sepenuhnya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan berikut ini. Surety berhak atas pemberitahuan lebih dahulu dari setiap perubahan atau perpanjangan waktu bagi penyelesaian kontrak, yang dibuat oleh obligee. Setiap kali jika principal lalai memenuhi ketentuan-ketentuan dari kontrak tersebut dan oleh obligee dinyatakan telah membuat
54 kelalaian, sedangkan obligee telah memenuhi semua kewajibannya, maka surety dapat segera memperbaiki kelalaian itu atau dengan segera: a. Memenuhi kontrak tersebut sampai selesai sesuai dengan syaratsyarat dan ketentuan-ketentuannya, atau b. Membayar dana-dana secukupnya untuk menutup biaya penyelesaiannya, akan tetapi tidak melebihi jumlah yang tersebut dalam ayat satu tersebut di atas. Klausula yang dicantumkan dalam perjanjian surety bond sebagaimana contoh di atas telah menegaskan pentingnya jaminan dalam kontrak pemborongan. Perjanjian asuransi surety bond merupakan jaminan yang sah digunakan dalam kontrak pemborongan dan merupakan satu kesatuan dokumen yang dibutuhkan dalam isi perjanjian pemborongan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000. Meskipun menurut ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi adanya jaminan dari pihak ketiga sebagai mitra boleh diadakan namun tidak ada kewajiban. Akan tetapi mengingat risiko yang dapat ditimbulkan dalam pelaksanaan kontrak pemborongan maka menurut pendapat penulis jaminan dalam kontrak pemborongan sangatlah penting untuk diadakan. Jaminan asuransi surety bond
telah
memenuhi
aspek
hukum
dalam
kontrak
pemborongan
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sebab berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian asuransi surety bond telah memenuhi segala unsur yang diperlukan sebagai jaminan yang dapat digunakan dalam kontrak pemborongan. Keberadaan jaminan ini dalalam kontrak pemborongan juga telah diamanatkan oleh undang-undang sehingga telah sah menurut hukum dan ketentuan-ketentuan yang harus tercantum dalam jaminan juga telah diatur. Sehingga terlihat bahwa adanya jaminan dalam kontrak pemborongan telah memenuhi aspek hukum dalam kontrak pemborongan. Jaminan asuransi surety bond termasuk salah satu jaminan yang sah digunakan dalam kontrak pemborongan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang mengamanatkan bahwa
55 perusahaan penjaminan dapat melakukan penjaminan pengadaan barang dan/ atau jasa berupa surety bond. Telah dipenuhinya sapek hukum dalam kontrak pemborongan oleh surety bond telah menegaskan bahwa surety bond dapat memberikan
perlindungan
hukum
bagi
para
pihak
dalam
kontrak
pemborongan dalam menjamin terselenggaranya prestasi dalam kontrak. B. KEKUATAN HUKUM INDEMNITY LETTER DALAM PERJANJIAN ASURANSI SURETY BOND SEBAGAI JAMINAN KONTRAK PEMBORONGAN PERUSAHAAN SWASTA 1. Dasar Hukum Penerbitan Klaim Indemnity Letter dalam Asuransi Surety Bond Surety bond merupakan suatu produk inovatif yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi guna mengambil alih risiko yang mungin akan diderita oleh salah satu pihak dalam perjanjian pokok yang telah mengikat para pihak sebelum diterbitkannya perjanjian asuransi surety bond. Perjanjian asuransi surety bond merupakan suatu perjanjian yang bersifat accesoir atau perjanjian tambahan, sehingga sebagai dasar penerbitan surety bond oleh perusahaan surety maka terlebih dahulu harus ada perjanjian pokok yang telah dibuat dan ditandatangani oleh principal dan obligee. Tanpa ada perjanjian pokok tersebut maka surety bond tidak dapat diterbitkan, hal tersebut dikarenakan : a. Surety bond merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok b. Surety bond menjamin semua hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian pokok (kontrak) c. Di dalam surety bond tercantum data yang harus ada dalam perjanjian pokok (kontrak) seperti : 1) Nama dan Alamat Principal; 2) Nama dan Alamat Obligee; 3) Pekerjaan yang dilaksanakan; 4) Nilai Kontrak; dan
56 5) Penal Sum yang ditetapkan oleh Obligee. Guna mengajukan permohonan untuk mendapatkan jaminan dalam bentuk surety bond harus menyertakan data pendukung, tanpa data-data pendukung tersebut jaminan/bond tidak dapat terbit. Data pendukung tersebut adalah : a. Data pendukung Jaminan Penawaran (Bid Bond) berupa Undangan Tender dan Dokumen Tender; b. Data pendukung Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) berupa Surat Penunjukan Pemenang atau Surat Perintah Kerja; c. Data pendukung Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) berupa Kontrakatau Surat Perjanjian Pemborongan; dan d. Data pendukung Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) berupa Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (Haerun Inayah, 2006: 64). Apabila dicermati lebih lanjut, terdapat beberapa ketentuan dalam perjanjian asuransi surety bond yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian asuransi pada umumnya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1. Perbedaan Asuransi dengan Asuransi Surety Bond Asuransi Perjanjian
dua
Surety Bond
pihak
antara Perjanjian tida pihak antara surety,
tertanggung dan penanggung.
principal, dan obligee.
Premi merupakan perhitungan untuk Premi diistilahkan dengan service mengcover biaya, loss, dan provit.
charge.
Dapat dibatalkan secara sepihak.
Tidak
dapat
dibatalkan
secara
sepihak meskipun service charge telah dibayar. Dapat
memperhitungkan
Law
of Select Your Client and Risk
Large Number Tidak ada recovery setelah klaim Melekat hak subrogasi/ recovery dari diselesaikan
oleh
penanggung surety company pada principal.
57 (kalaupun ada biasanya merupakan salvage) Merupakan perjanjian transfer of risk
Tidak ada pengalihan risiko, yang ada hanya penjaminan.
Adanya indemnity letter dalam asuransi surety bond telah membedakan antara asuransi konvensional dengan asuransi surety bond terkait melekatnya hak subrogasi atau recovery dalam surety bond sebagaimana tercantum dalam poin kelima tabel 1. Digunakannya indemnity letter dalam asuransi surety bond mengakibatkan tidak adanya pengalihan risiko sebagaimana dalam asuransi sebab pihak pirincipal akan membayar kembali sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh surety kepada obligee. Sedangkan dalam perjanjian asuransi surety bond pihak principal tetap harus membayar service charge kepada surety namun kegunaan service charge ini berbeda dengan permi pada asuransi pada umumnya sebab tidak digunakan untuk membayar kerugian yang dialami oleh tertanggung. Pencairan klaim pada perjanjian asuransi surety bond diberikan setelah principal terbukti melakukan wanprestasi sedangkan dalam asuransi konvensional diberikan apabila timbul suatu peristiwa yang tidak pasti. Sehingga meskipun jaminan asuransi surety bond dikeluarkan oleh perusahaan asuransi melalui lini usaha suretyship namun mekanisme pelaksanaanya tidak sepenuhnya sama dengan asuransi pada umumnya, Penerbitan indemnity letter merupakan ciri khusus dari jaminan asuransi surety bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi atau surety yang juga telah membedakannya dengan jaminan sejenis yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan yaitu bank garansi. Baik asuransi surety bond ataupun bank garansi dapat digunakan oleh principal untuk memperoleh jaminan guna melaksanakan suatu proyek. Jaminan ini dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan obligee dalam menjamin terselenggaranya kontrak pemborongan. Akan tetapi, meskipun antara keduanya sama-sama dapat digunakan sebagai jaminan kontrak pemborongan, namun tetap terdapat
58 perbedaan antara kedua jaminan tersebut. Perbedaan keduanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2. Perbedaan Jaminan Asuransi Surety Bond dengan Jaminan Bank Garansi Asuransi Surety Bond
Bank Garansi
Suatu bentuk jaminan bersyarat.
Suatu bentuk jaminan tanpa syarat.
Merupakan kegiatan pokok dalam Merupakan kegiatan tambahan pada asuransi.
usaha perbankan.
Pada prinsipnya non collateral.
Diperoleh
dengan
menyerahkan
collateral. Tidal perlu setor jaminan.
Menyetor jaminan uang sejuamlah tertentu.
Jangka waktu mengikuti kontrak. Dapat
dikeluarkan
dalam
Jangka waktu jaminan terbatas.
segala Hanya dalam valuta rupiah, apabila
valuta (mata uang).
dalam valuta asing harus memperoleh izin Bank Indonesia dan hanya dalam negeri.
Tidak
mempunyai
hak
istimewa Mempunyai hak istimewa sesuai
sesuai Pasal 1831 KUH Perdatadan Pasal perikatan bersifat tanggung renteng.
1831
KUH
Perdata
dan
perikatannya masuk pada hukum perikatan sepihak.
Berdasarkan rincian perbedaan antara surety bond dengan bank garansi sebagaimana tercantum dalam tabel 2, hal yang paling sering mempengaruhi diplihnya surety bond adalah karena tidak adanya jaminan dan collateral yang harus diserahkan oleh pihak princpal kepada surety. Jaminan asuransi surety bond dapat diperoleh oleh principal tanpa harus memberikan kontra garansi berupa agunan kepada surety sedangkan jaminan yang dkeluarkan oleh lembaga perbankan berupa bank garansi mewajibkan adanya agunan yang sesuai dengan nominal jaminan yang diberikan oleh bank sebagai salah satu persyaratan diterbitkannya jaminan bank garansi oleh pihak
59 bank. Selain itu, pihak bank juga masih meminta setoran jaminan uang tunai atau kolateral dalam jumlah tertentu yang disimpan di bank dengan tidak dikenai bunga dan baru dapat dicairkan setelah berakhirnya bank garansi. Sebagai ganti dari tidak diwajibkannya kontra garansi, surety mewajibkan pembayaran premi dan adanya indemnity letter yang dibuat oleh principal dengan surety dengan dilegalisir oleh notaris. Adanya legalisir oleh notaris ini akan semakin memperkuat kedudukan hukum indemnity letter sebagai jaminan ganti kerugian dari principal kepada surety. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada dasarnya mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang, begitu pula perjanjian indemnity letter. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Mengingat indemnity letter merupakan akta perjanjian yang dibuat di hadapan notaris sehingga merupakan akta autentik dan bukan akta bewah tangan. Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam buku “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yakni: 1) kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut; 2) kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. 3) Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (Tri Indriady, S.H. 2012. Kekuatan Hukum Perjanjian
Kredit
dengan
Akta
di
Bawah
Tangan.
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8b8aeabe0f4/pengikatan-
60 perjanjian-kredit-dibawah-tangan. Diakses pada 22 Juni 2016 Pukul 09.49 WIB). Ketetntuan mengenai dibuatnya perjanjian indemnity letter di hadapan notaris menentukan bahwa indemnity letter memiliki kekuatan hukum yang mengikat para
pihak
untuk
memenuhi
isi
perjanjian
sehingga
menjamin
terselenggaranya perjanjian asuransi surety bond dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan khususnya dapat melindungi risiko yang mungkin dialami oleh pihak surety. Peranan akta autentik dalam indemnity letter sangat penting, karena mempunyai daya pembuktian kepada pihak ketiga, hal ini tidak dipunyai oleh akta di bawah tangan. Indemnity letter merupaka perjanjian ganti kerugian yang mengatur bahwa principal/ pelaksana, pengurus, pengganti atau orang-orang yang ditunjuk oleh principal menyatakan sanggup untuk membayar kembali seluruh biaya yang telah dan/ atau akan dikeluarkan oleh surety sebagai penjamin dan membebaskan surety dari kerugian terhadap setiap tindakan yang berupa tagihan, tuntutan, tanggung jawab, kehilangan, atau biaya apapun termasuk biaya penasihat hukum yang harus dibayarkan oleh surety sebagai akibat telah diberikannya jaminan pada principal, ataupun yang dikeluarkan oleh surety sehubungan dengan suatu tuntutan, proses peradilan, pemeriksaan, maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya, termasuk gugatan untuk memaksakan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari perjanjian ganti kerugian atau indemnity letter ini. Pembayaran tuntutan ganti rugi ini diberikan apabila surety telah memenuhi kewajiban principal untuk untuk membayar tuntutan atau klaim ganti rugi dari obligee terhadap suatu kerugian yang disebabkan oleh keingkaran-keingkaran, kelalaian, atau kegagalan principal dalam melaksanakan kewajiban dalam kontrak pemborongan. Selain ditandatangani oleh principal dan surety, indemnity letter dalam jaminan asuransi surety bond juga harus ditandatangani oleh indemnitor dari principal. Indemnitor merupakan penjamin tambahan dari
61 principal yang menjamin bahwa principal akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian indemnity letter. Apabila principal tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam indemnity letter maka indemnitor berkewajiban mengganti kedudukan principal dalam hal membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh surety. Indemnitor dapat berasal dari perorangan maupaun badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mempunyai kecakapan dalam membuat perjanjian dan memiliki tempat kedudukan di daereh tempat usaha principal atau di daerah dalam wewenang surety. Indemnitor yang berasal dari perorangan harus memenuhi syarat: a. Mempunyai kekayaan yang cukup. b. Dengan sadar dang bertanggung jawab penuh akan kewajibannya. Sedangkan indemnitor yang berasal dari badan hukum harus memenuhi syarat: a. Diutamakan yang mempunyai bidang usaha yang sama dengan Principal. b. Masih aktif. c. Tidak dalam kondisi pailit. d. Telah meyerahkan data perusahaan yang lengkap sebagai persyaratan menjadi nasabah. e. Bonafiditasnya dinilai relatif layak untuk menjadi Indemnitor. Permasalahan
hukum
yang
timbul
akibat
diberlakukannya
indemnity letter pada perjanjian asuransi surety bond yaitu mekanisme berlakunya klaim indemnity letter mengesampingkan tentang pengaturan prinsip subrogasi dalam asuransi. Prinsip ini berlaku sebagai konsekuensi diberlakukannya prinsip indemnitas dalam mekanisme pencairan klaim surety bond pada bouwheer. Prinsip indemnitas bermakna bahwa asuransi kerugian hanya mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang benar-benar disderita tertanggung sehingga tidak boleh melebihi kerugin yang sebenarnya. Prinsip ini berlaku dalam mekanisme penyelesaian klaim asuransi surety bond karena asuransi ini merupakan salah satu jenis asuransi kerugian. Prinsip subrogasi timbul setelah dicairkannya jaminan terhadap principal yang sebagai konsekuensi dari prinsip inemnitas sebab terjadi pengalihan hak dari
62 tertanggung kepada penanggung jika penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung. Prinsip subrogasi dalam perjanjian asuransi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Pasal 284 KUHD menyatakan bahwa: “Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut sebagaimana ketentuan asuransi pada umumnya bahwa pada perjanjian asuransi hanya terdapat dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung, tidak ada pihak yang dijamin. Apabila dikaitkan dengan perjanjian surety bond maka pihak penanggung adalah perusahaan surety dan pihak tertanggung adalah principal karena telah membayar premi dan service charge. Sedangkan objek asuransinya adalah kewajiban pemenuhan prestasi dalam kontrak pemborongan. Ketentuan dalam pasal ini menjelaskan bahwa pihak penanggung menggantikan kedudukan pihak tertanggung untuk berhak menagih pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Sedangkan dalam perjanjian asuransi surety bond pihak surety sebagai penanggung harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh principal pada obligee dan setelah itu pihak surety dapat menuntut ganti kerugian melalui klaim indemnity letter pada pihak principal, hal ini bertentangan dengan sifat pertanggungan atau asuransi yang mewajibkan penanggung untuk membayar ganti rugi sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam polis tanpa hak menuntut kembali kepada pihak-pihak lain di dalam perjanjian (Beni Surya, 2015: 46). Surety bond sebagai salah satu produk dari perusahaan asuransi sehingga memiliki fungsi utama yaitu pengalihan risiko sebagaimana dalam perjanjian asuransi. Pengalihan risiko memili arti bahwa risiko yang dimiliki tertanggung beralih kepada pihak penanggung. Namun pengalihan risiko ini
63 tidak terjai karena untuk mendapatkan jaminan surety bond, pihak tertanggung harus menandatangani perjanjian ganti rugi atau indemnity letter yang menyatakan bahwa principal sebagai tertanggung harus mengganti kerugian kepada surety sejumlah uang yang sesuai dengan nilai kerugian yang sudah ditimbulkan oleh principal kepada obligee dimana kerugian obligee ini telah diganti oleh surety sebagai pihak penanggung. Hal ini menunjukkan bahwa risiko yang telah dialihkan oleh principal kepada surety dikembalikan lagi kepada principal. Berdasarkan uraian ini maka dapat terlihat bahwa adanya klaim indemnity letter dalam surety bond telah mengakibatkan penyimpangan dalam penerapan prinsip subrogasi dalam asuransi. Akan tetapi, meskipun klaim indemnity letter dalam perjanjian asuransi surety bond mengesampingkan berlakunya asas subrogasi yang tercantum dalam KUHD, namun mekanisme ganti rugi dalam indemnity letter telah sesuai dengan ketentuan subrogasi dalam KUH Perdata. Hal ini tercantum dalam Pasal 1839 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Si penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang utama. Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut si penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar ia telah memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam waktu yang patut. Si penaggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu”. Kemudian dalam Pasal 1840 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Si penanggung yang telah membayar menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang”. Berdasarkan ketentuan ini, apabila dikaitkan dengan indemnity letter dalam asuransi surety bond akan terlihat bahwa pihak surety yang telah menanggung kepentingan dari principal memiliki hak untuk meminta ganti kerugian pada principal dan principal sebagai pihak berutang utama wajib mengganti segala kerugian atau
64 mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan oleh surety untuk menanggung penyelesaian klaim dari pihak obligee kepada principal. 2. Akibat Hukum Recovery atau Subrogasi dalam Indemnity Letter Recovery merupakan hasil yang diperoleh perusahaan surety dari principal untuk membayar kembali atas klaim yang telah dibayarkan atas nama principal oleh perusahaan surety kepada obligee. Hak perusahaan surety memperoleh recovery ini dituangkan pada sebuah indemnity letter dimana dalam perjanjian surety bond disebut dengan Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety atau Agreement of Indemnity to Surety. Pasal 1840 KUH Perdata mengamanatkan bahwa perusahaan surety yang telah memenuhi kewajiban principal untuk mengganti kerugian kepada obligee melalui perjanjian asuransi surety bond menggantikan hak menuntut dari obligee yang sebelumnya ada pada principal. Obligee yang telah menerima ganti kerugian dari surety karena kegagalan principal melepaskan haknya untuk menuntut principal. Hak obligee untuk menuntut principal ini kemudian beralih demi hukum kepada surety. Pemenuhan recovery melalui perjanjian indemnity letter berkaitan erat dengan bentuk penjaminan dalam perjanjian asuransi surety bond. Awalnya, terdapat kesan yang sangat kuat bahwa produk penjaminan surety bond yang dikeluarkan oleh peruahaan asuransi cederung mengacu pada bentuk penjaminan conditional sedangkan bentuk penjaminan unconditional lebih mengacu pada bentuk jaminan yang dikeluarkan oleh bank garansi. Akan tetapi anggapan tersebut tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pebgadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang mewajibkan penjaminan dalam bentuk unconditional. Setelah dikeluarkannya aturan ini hampir semua surety bond yang dijual oleh perusahaan asuransi banyak yang mengacu pada prinsip unconditional, bahkan beberapa perusahaan asuransi sudah mulai mengeluarkan produk yang terkait dengan bank garansi yaitu produk kontra garansi bank (Amron, 2013: 74). Bentuk jaminan dalam surety bond ini
65 berpengaruh dengan recovery karena berkaitan untuk menentukan berapa besarnya kerugian yang diderita oleh obligee dan hal ini akan berpengaruh pula pada penghitungan recovery melalui klaim indemnity letter. Penyelesaian klaim dalam perjanjian asuransi surety bond atas terjadinya wanprestasi kontrak pemborongan pada prinsipnya harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kerugian yang terjadi (loss situation). Hal ini sejalan dengan jaminan surety bond yang berbebtuk conditional. Apabila jaminan berbentuk conditional maka penyelesaian klaim berpegang pada prinsip ganti rugi sehingga perlu diadakan penelitian dan perhitungan terlebih dahulu terkait berapa besarnya kerugian yang diderita dan diperlukan oleh obligee untuk menggantikannya. Hal ini berarti bahwa penjamin atau surety hanya akan membayar maksimum sebesar kerugian yang diderita oleh obligee atau sebesar jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pemborongan sehingga tidak semata-mata klaim dikeluarkan setelah pihak principal wanprestasi tanpa memperhatikan seberapa besar kerugian yang diderita. Pencairan klaim asuransi surety bond sebagai akibat hukum dari terjadinya wanprestasi dalam kontrak pemborongan hanya dapat dicairkan apabila kesalahan tersebut berasal dari pihak principal. Akan tetapi, prinsip adanya kerugian ini bisa berubah apabila dalam pengaturannya sudah dengan tegas disebutkan bahwa jaminan diminta bukan berdasarkan kerugian tetapi berdasarkan hukuman (penalty). Penalty berkaitan erat dengan bentuk jaminan unconditional. Mekanisme jaminan unconditional yaitu apabila principal gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak pemborongan maka penjamin wajib membayar sebesar jaminan. Pembayaran ini dilakukan dengan segera oleh perusahaan surety ketika jaminan diminta oleh obligee tanpa ada kewajiban bagi obligee untuk membuktikan kerugian yang diderita oleh obligee. Nilai recovery yang harus diperoleh dari pihak principal adalah sebesar klaim yang diajukan ditambah biaya lainnya yang terkait biaya pengadilan, biaya tagihan, maupun bunga atas tertundanya pengembalian ganti rugi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1839 KUH Perdata yang
66 menjelaskan bahwa dalam penuntutan kembali pihak penanggung dalam hal ini adalah surety tidak hanya memiliki hak penuntutan yang diperuntukkan pada uang pokoknya saja melainkan juga pada penggantian biaya, rugi, bunga, dan sebagainya, bila ada alasan untuk itu. Adapun besarnya jaminan yang diberikan oleh perusahaan surety kepada principal sesuai jenis asuraansi surety bond yang telah disepakati adalah sebagai berikut: a. Jaminan Penawaran (Bid Bond/ Tender Bond), nilai jaminannya sebesar antara 1% sampai dengan 3% dari harga kontrak pekerjaan pemborongan yang telah ditenderkan. b. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), nilai jaminannya sebesar antara 5% sampai dengan 10% dari harga kontrak pekerjaan pemborongan yang dilaksanakan. c. Jamninan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond), nilai jaminannya sebesar antara 15% sampai dengan 30% dari nilai kontrak pekerjaan pemborongan yang telah dikerjakan. d. Jaminan Pemeliharaan (Maintance Bond), nilai jaminannya sebesar 5% dari nilai kontrak pekerjaan pemborongan yang dikerjakan. Akan tetapi, pada praktiknya dalam pelaksanaan recovery terdapat kemungkinan adanya hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran recovry. Hal ini merupakan risiko yang mungkin akan diderita oleh perusahaan surety sehingga dalam hal inilah indemnity agreement memiliki peran penting untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan diderita oleh perusahaan surety. Hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Surety dalam pelaksanaan subrogasi atau recovery dalam Perjanjian Surety Bond adalah ketidakmampuan Principal secara keuangan mengakibatkan dibutuhkan waktu yang lama dan tidak optimalnya hasil diperoleh Perusahaan Surety dalam subrogasi atau recovery, untuk mengatasi hambatan tersebut Perusahaan Surety dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu dan menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dengan bersikap kooperatif dan memberikan kelonggaran kepada Principal untuk membayar secara mencicil dengan jangka waktu yang tidak terbatas sesuai
67 kemampuannya (Haerun Inayah, 2006: 74). Selain itu, apabila dalam hal memperoleh hak recovery ini surety memperoleh kendala dari principal terkait principal memiliki itikad tidak baik untuk memenuhinya maka pihak surety bisa memakasakan pemenuhan recovery ini dengan didasarkan oleh perjanjian indemnity letter. Indemnity letter dapat dijadikan dasar oleh surety untuk mengambil upaya terakhir yang dapat ditempuh melalui jalur hukum, yaitu dengan menyelesaikannya di Pengadilan. Penyelesaian ini dapat diselesaikan oleh pihak surety sendiri atau dengan bantuan Pengacara. Apabila dikaitkan dengan analisis underwriting yang digunakan oleh surety untuk menganilsa kelayakan calon principal dalam hal menerima jaminan surety bond maka dapat dilihat dari segi moralitas pihak principal apakah ia memiliki itikad baik pada waktu meminta jaminan surety bond. Jika principal dinilai telah memiliki itikad baik maka dapat terlihat bahwa meskipun terdapat kendala sedemikian rupa, pihak principal akan tetap memenuhi recovery terhadap surety. Didasarkan dari hal ini, pihak surety dapat bersifat koopertif pada principal dalam hal memberikan keringan tempo pembayaran. Berdasarkan ketentuan pembuatan perjanjian indemnity letter dalam surety bond terlihat bahwa perjanjian ini sangat mengutamakan aspek kehati-hatian agar nantinya pada saat terbukti terjadi wanprestasi pihak surety tidak ragu mencairkan jaminan surety bond. Di sisi lain, surety juga menekankan bahwa risiko yang mungkin diderita oleh surety setelah pencairan klaim cukup besar sehingga pihak surety meminta pihak ketiga yakni indemnitor untuk menjamin dipenuhinya prestasi oleh principal. Mengingat tidak adanya kontra garansi dalam perjanjian surety bond, tetapi digantikan dengan perjanjian indemnity letter atau ganti rugi yang akan diberikan principal setelah surety mencairkan jaminan surety bond maka sangatlah penting bagi surety untuk memastikan kelayakan dari principal untuk memperoleh jaminan surety bond agar tidak terjadi kendala saat pemenuhan prestasi dalam perjanjian indemnity letter.
68 Kaitannya dengan memastikan kelayakan dari pihak principal untuk melindungi pemenuhan prestasi ganti kerugian oleh principal, penulis mengutip pada jurnal internasional Under Construction Volune 15 Nomor 2 yang berjudul “Letters of Credit, Bonding, Guarantees and Default Insurance: Hedging Bets in a Roller-Coaster Market” karangan Jonathan J. Dunn, Esq., Sedgwick, LLP, Irvine, California, yang menyatakan seperti berikut ini : “If the surety incurs a loss, the surety is entitled to indemnity from its principal and any other signors of the surety’s indemnity agreement. A contractor must qualify for surety credit. Sureties require contractors to execute indemnity agreements and sometimes post collateral. In considering surety lines of credit, surety underwriters analyze the “three C's:” character, capital and capacity. Character is the bond principal’s trust worthiness. Capacity refers to management, experience, knowledge, capability, equipment, and personnel to perform the work program. Capital is the principal’s financial condition and financial history.” Berdasarkan kutipan jurnal internasional di atas, terlihat bahwa surety berhak mendapatkan ganti kerugian dari principal berdasarkan kesepakatan ganti kerugian. Prinsipal harus melalui tahap kualifikasi untuk memperoleh jaminan dari surety dimana hal ini untuk melindungi surety pada tahap ganti kerugian nantinya. Surety akan melakukan analisis “3C” yaitu character, capital dan capacity
pada principal agar principal pata memperoleh
jaminan. Character atau moralitas merupakan kepercayaan pokok dalam penjaminan, kepercayaan pokok obligasi. Capacity atau kapasitas merujuk pada arah manajemen, pengalaman, pengetahuan, kemampuan, peralatan, dan personil untuk melakukan program kerja. Sedangkan capital berkaitan dengan modal dan kondisi keuangan dari principal. Usaha asuransi di Indonesia menyetbut tahap analisis tersebut dengan istilah underwriting yang berkaitan dengan fungsi asuransi yang bertanggung jawab atas penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung, serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tertanggung atas risiko tersebut. Berdasarkan analisis 3C, apabila dikaitkan dengan pentingnya tahap underwriting dalam pemenuhan indemnity letter
maka terlihat bahwa underwriting sangat
69 berpengaruh dengan terpenuhinya prestasi dalam indemnity letter sebab dari tahap underwriting ini akan diketahui apakah principal memiliki itikad baik dalam meminta jaminan pada surety, dari sisi moral akan terlihat bagaimana karakter principal dalam mempertanggungjawabakan perbuatannya, namun sisi moral saja tidaklah cukup sebab harus dilihat pula kondisi keuangan dari principal apakah sesuai atau seimbang dengan risiko yang mungkin dialami dalam melaksanakan kontrak pemborongan, mengingat kontrak pemborongan utamanya jasa konstruksi memiliki risiko yang cukup tinggi. Selain dari kedua aspek tersebut aspek dari kecakapan teknis juga akan memperlihatkan sejauh mana keseriusan principal dalam membuat perjanjian. Penandatanganan perjanjian indemnity letter menjadi satu kesatuan dengan pembayaran premi dan analisa underwriting dalam memenuhi persyaratan memperoleh jaminan surety bond, berarti terlihat jelas antara surety bond dengan indemnity letter merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Akan tetapi, meskipun indemnity letter sangat penting untuk menjamin kerugian yang diderita pihak penjamin hingga saat ini masih terdapat para pihak dalam perjanjian surety bond yang tidak menandatangani perjanjian tersebut di muka bersamaan dengan pembuatan perjanjian indemnity letter. Masih terdapat para pihak yang memilih untuk menandatangani indemnity letter saat terjadi wanprestasi atau saat akan dicairkan jaminan asuransi surety bond. Pahahal berdasarkan Pasal 8 Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
124
/Pmk.010/2008
tentang
Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship, perusahaan surety wajib memberikan ganti kerugian pada obligee atas wanperstasi yang dilakukan oleh perincipal. Pasal ini menyatakan bahwa: (1) perusahaan asuransi umum wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada kreditur atau obligee akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur atau principal sesuai perjanjian pokok”.
70 (2) Perusahaan asuransi umum dilarang menunda dan/ atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan apapun termasuk alasan: a. Pembayaran klaim bagian reasuransi belum diterima dari reasuradur; b. Sedang dilakukan upaya oleh perusahaan asuransi umum agar pihak debitur atau principal dapat memenuhi kewajibannya tanpa adanya persetujuan dari kreditur atau obligee; dan/ atau c. Pembayaran imbal jasa belum dipenuhi oleh debitur atau principal. Melihat masalah-masalah yang mungkin dihadapi di atas, maka diperlukan kecermatan dalam membuat perjanjian indemnity letter termasuk dalam menilai kelayakan para pihak sebagaimana telah dijelaskan di atas. Indemnity letter sebagai dasar dilakukannya recovery memiliki peran penting dalam menghindarai permasalahan tidak dilakukannya recovery oleh pihak principal sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak surety yang memungkinkan diambilnya upaya hukum untuk mengatasi hal ini. Maka dari itu, guna menghindari diambilnya upaya hukum ini, sudah selayaknya kemungkinan ini dapat diprediksi di awal sehingga diperlukan ketelitian pada tahap awal pembuatan perjanjian asuransi surety bond yakni pada tahap underwriting. Sebab, kelayakan dari calon principal sangat mempengaruhi dipenuhinya
perjanjian
indemnity
letter
agar
nantinya
tidak
akan
menimbulkan sengketa. Mengingat bahwa klaim indemnity letter memiliki kekuatan hukum dalam menjamin terselenggaranga perjanjian asuransi surety bond sebagai jamian atas wanprestasi dalam kontrak pemborongan maka pembuatannya harus benar-benar diperhatikan oleh para pihak.
71 C. AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PEMBORONGAN 1. Bentuk-bentuk Wanprestasi Kontrak Pemborongan Salah satu syarat sahnya perjanjian atau kontrak adalah adanya suatu suatu hal tertentu, demikian juga dalam kontrak pemborongan. Maksud dari adanya suatu hal tertentu dalam kontrak adalah tentang apa yang diperjanjikan dalam perjanjian atau kontrak terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila nantinya timbul perselisihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu hal tertentu adalah barang yang menjadi objek dalam suatu perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad (2010: 303), sesuatu yang dapat dijadikan objek dalam perjanjian dapat berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, melakukan suatu perbuatan tertentu atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Objek tertentu ini dapat dikatakan sebagai prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Kontrak pemborongan diatur dalam Bab Ketujuh Buku Ketiga KUH Perdata tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Sesuai dengan syarat suatu hal tertentu dalam kontrak maka yang menjadi objek atau prestasi dalam kontrak pemborongan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu, dalam kontrak pemborongan bidang jasa kontruksi maka perbuatan dari principal untuk mendirikan sebuah bangunan sesuai dengan yang diperintahkan oleh obligee inilah yang menjadi prestasi dalam kontrak pemborongan. Pihak obligee ataupun principal bisa melakukan kelalaian dalam kontrak pemborongan, namun dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan terhadap kelalaian yang dilakukan oleh principal. Principal dikatakan lalai atau wanprestasi apabila tidak bisa memenuhi prestasi yang dijanjikan dalam kontrak pemborongan. Wanperstasi dapat dikategorikan dalam empat macam yaitu (Riduan Syahrani, 2006: 2018): a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
72 b. Tidak tunai memenuhi prestasi c. Terlambat memenuhi prestasi d. Keliru memenuhi prestasi. Apabila terjadi wanprestasi berarti objek dari perjanjian pemborongan tidak dapat dipenuhi oleh principal sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak pemborongan. Wanprestasi mungkin terjadi dalam pelaksaan kontrak pemborongan sebab kontrak adalah kehendak dari kedua pihak yang dibuat oleh manusia sehingga tidak semua rencana yang dikehendaki dapat berjalan sesuai kemauan para pihak. Berbagai hal dapat terjadi di luar kehendak manusia yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap jalannya suatu kontrak pemborongan. Hal ini dapat menyebabkan rencana pelaksanaan kontrak pemborongan diubah di tengah jalan, atau bahkan kemungkinan terburuknya rencana tersebut harus dibatalkan sama sekali. Menurut Munir Fuady (2002: 202), beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya wanprestasi yang mengakibatkan ketidakterlaksaan kontrak pemborongan adalah sebagai berikut: 1. keterlambatan, ketidakcocokan, dan kegagalan; 2. suspensi; 3. repudiasi; 4. determinasi; 5. force majeure; 6. variasi; 7. exempsi; 8. hardship; dan 9. terminasi. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah memberikan batasan terkait wanprestasi yang mungkin terjadi dari kontrak pemborongan. Pasal 33 peratutan ini menyatakan bahwa “kegagalan pekerjaan konstruksi adalah
73 keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa”. Selain itu, Pasal 34 juga menjelaskan tentang tindakan lain yang termasuk wanprestasi dalam dalam kontrak pemborongan jasa konstruksi, pasal ini menyatakan bahwa “kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi”. Berdasarkan kedua pasal ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wanprestasi dalam kontrak pemborongan jasa konstruksi dapat disebabkan baik oleh penyedia jasa atau principal maupun pengguna jasa atau bouwheer dan kegagalan dalam kontrak pemborongan ini dapat berupa: a. Kegagalan pekerjaan konstruksi; dan/ atau b. Kegagalan pekerjaan bangunan. Praktiknya, wanprestasi yang seringkali dilakukan oleh bouwheer sehingga menyebabkan kegagalan di atas dikarenakan keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Bouwher sering kali terlambat dalam melakukan pembayaran terhadap principal sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi sehingga principal harus terlebih dahulu mengajukan kepada bouwheer disertai dengan laporan dari konsultan pengawas. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan principal dalam hal perkembangan dan penyelesaian pelaksanaan kerja konstruksi, dimana sering terjadi keterlambatan penyelesaian kontrak pemborongan jasa konstruksi sehingga melewati batas yang sudah ditentukan dalam kontrak (Muhammad Insha Anshari, 2013: 157). Apabila salah satu pihak dalam kontrak pemborongan dinyatakan melakukan wanprestasi, mereka memiliki hak untuk melakukan pembelaan guna memberikan alasan atas kegagalannya dalam melakukan prestasi. Berikut alasan pembelaan yang dapat digunakan oleh pihak yang dinyatakan telah melakukan wanprestasi.
74 a. Adanya keadaan memaksa atau force majeure Terjadinya wanprestasi selain karena kelalaian dari para pihak juga bisa disebabkan dari adanya peristiwa force majeure. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf J Undang-Undang Jasa Konstruksi, klausul dalam kontrak pemborongan bidang jasa konstruksi juga harus memuat klausula tentang force majeure atau keadaan memaksa. Definisi force majeure menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah sesuatu yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Menurut penjelasan pasal ini, klasifikasi dari force majeure ada dua yaitu force majeure absolut dimana para pihak sudah tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya dan force majeure relatif dimana para pihak masih dapat mellaksanakan hak dan kewajibannya. Terkait risiko dari terjadinya force majeure, undang-undang ini mengamanatkan bahwa risiko dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga pertanggungan atau asuransi. Pengaturan force majeure secara umum termuat dalam Pasal 1244, 1245, dan 1444 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hak yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”. Sedangkan Pasal 1245 KUH Perdata nmenyatakan bahwa: “Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”. Pasal 1444 paragraf pertama KUH Perdata menyatakan bahwa: “Jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga
75 sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya”. Berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata tersebut di atas dapat terlihat beberapa syarat suatu kejadian dikatakan dalam kategori force majeure, diantaranya: 1) Disebabkan karena sesuatu yang tidak terduga oleh para pihak. 2) Peristiwa force majeure itu tidak disebabkan karena kesalahan debitur dan tidak ada itikad buruk dari debitur. 3) Peristiwa force majeure tidak dapat dipertanggung jawabkan pada debitur. 4) Debitur tidak sempat melaksanakan kewajibannya karena terjadi suatu hal yang kebetulan. b. Exceptio Non Adempleti Contractus Kontrak pemborongan merupakan perjanjian timbal balik dimana hak dan kewajiban dai satu pihak berhadapan dengn hak dan kewajiban pihak lain. Maka dari itu, terdapat asas bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sama-sama memenuhi kewajibannya dan sama-sama menerima haknya sehingga tidaklah logis apabila salah satu pihak menuduh wanprestasi terhadap pihak lain sedangkan ia sendiri dalam keadaan wanprestasi. Riduan Syahrani (2006: 242) berpendapat bahwa exceptio non adempleti contractus adalah: “tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Bilamana debitur selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisannya, ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu”. Alasan ini apabila dikaitkan dengan wanprestasi dalam kontrak pemborongan dapat diilustrasikan apabila pihak principal dinilai telah melakukan wanprestasi dalam kontrak pemborongan maka ia dapat mengajukan pembelaan dengan alasan bahwa pihak bouwheer sendiri juga belum melunasi seluruh kewajibannya pada principal. Dasar hukum
76 exceptio non adempleti contractus tidak terdapat dalam undang-undang sebab bersumber dari yurisprudensi yaitu Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Mei 1957 Nomor 156 K/ SIP/ 1955, yang menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Desember 1953 Nomor 218 / 1953 PT Perdata, yang telah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 29 September 1951 Nomor 767/1950 G dalam perkara perdata antara PT Pacific Oil Company (Java) Inc dengan Oei Ho Liang (Oei Ho Liang Trading Company) (Riduan Syahrani, 2006: 242). c. Rechtsverwerking Rechtsverwerking atau pelepasan hak adalah sikap dari pihak kreditur baik berupa pernyataan secara tegas maupun secara diam-diam bahwa ia tidak menuntut lagi kepada debitur apapun yang merupakan haknya. Kejadian ini dapat disimpulkan secara kasuistis setelah membuktikan proses pembuktian di depan sidang pengadilan. Apabila debitur dapat membuktikan bahwa kreditur benar-benar telah melepaskan haknya, tuntutan ganti rugi kerugian dan tuntutan-tuntutan lainnya yang diajukan kepadanya harus ditolak oleh hakim (Riduan Syahrani, 2006: 243). Sehingga
apabila
hal
ini
dijadikan
pembelaan
dalam
kontrak
pemborongan maka principal harus membuktikan bahwa bouwheer telah melepaskan haknya untuk meminta pelaksanaan prestasi tersebut dari principal. Sama halnya dengan exceptio non adempleti contractus, rechtsverwerking juga memiliki dasar hukum yang berasal dari yurisprudensi yakni berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juni 1955 Nomor 147 K/Sip/1955 berikut dalam keputusannya tanggal 30 November 1955 Nomor 14/ K/Sip/1955. 2. Akibat
Hukum
atas
Terjadinya
Wanprestasi
dalam
Kontrak
Pemborongan Terjadinya
wanprestasi
dalam
kontrak
pemborongan
akan
menimbulkan akibat hukum bagi para pihak baik karena wanprestasi yang
77 dilakukan oleh bouwheer ataupu oleh principal. Akibat hukum yang ditimbulkan atas terjadinya wanprestasi oleh pihak bouwheer adalah kewajiban untuk mengganti kerugian yang menimpa principal sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan akibat hukum yang yang ditimbulkan atas terjadinya wanprestasi dari pihak principal adalah pencairan uang jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak untuk diserahkan kepada obligee, dilunasinya uang muka oleh principal, serta membayar denda dan ganti kerugian (Fauziah Fitri Iskana Pane, 2009: 86). Wanprestasi dapat berupa kelalaian ataupun kealpaan. Terhadap kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, diancamkan beberapa saksi atau hukuman. Hukuman atau akibat dari melakukan wanprestasi itu terdiri dari empat macam, yaitu : a. Membayar kerugian yang diderita yang diderita atau dinamakan ganti kerugian. b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. c. Peralihan resiko. d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan Hakim. Akibat yang paling fatal adalah pemutusan kontrak. Akan tetapi saat wanprestasi terbukti terjadi biasanya tidak semata-mata pihak yang dirugikan langsung melakukan pemutusan kontrak pemborongan. Pemutusan kontrak akan menjadi pilihan terakhir dari para pihak. Menurut Munir Fuady (2002: 203), untuk menghindari risiko terjadinya pemutusan kontrak, para pihak dapat melakukan tindakan preventif dan tindakan kuratif. Tindakan preventif atau pencegahan dapat dilakukan dengan cara : a. Mengenal
sejauh
mungkin
reputasi
pihak lain
dalam
kontrak
pemborongan. b. Melihat sejauh mana kemampuan dari pihak lain dalam kontrak pemborongan. c. Melihat sejauh mana keseriusan pihak lain dalam menjalankan kontrak pemborongn.
78 d. Pihak obligee dapat mencari alternatif terbaik di antara para kandidat kontraktor atau principal. e. Terlebih dahulu membuat Memorandum of Understanding sambil saling menjajaki dan mengenal lebih jauh terhadap pihak mitra dalam kontrak pemborongan. Sedangkan tindakan kuratif dilakukan apabila tindakan preventif tidak membuahkan hasil dan salah satu pihak tetap memutuskan kontrak. Maka dari itu perlu diatur di dalam kontrak agar pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam kontrak pemborongan tidak sampai mengalami kerugian karena pemutusan kontrak ini. Agar tidak terjadi kerugian, maka pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya wanprestasi harus mamberikan ganti rugi (remedies) pada pihak yang dirugikan. Berkaitan dengn tindakan preventif yang dilakukan untuk menjamin kandidat principal yang akan terpilih memborong proyek milik bouwheer, bouwheer dapat meminta penjaminan dari pihak ketiga. Penulisan ini mengkhususkan pada jaminan asuransi surety bond. Apabila asuransi surety bond dijadikan sebagai jaminan dalam kontrak pemborongan maka terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait dalam perjanjian asuransi surety bond principal atau pemborong, perusahaan asuransi atau surety, dan pihak bouwheer yang disebut obligee. Wanprestasi dalam kontrak pemborongan juga akan menimbulkan akibat hukum pada jaminan asuransi surety bond. Surety bond hanya memberikan jaminan terhadap wanprestasi yang dilakukan karena kesalahan principal baik karena kesengajaan atau kelalaian. Dalam formulir perjnjian asuransi surety bond terdapat klausula yang menjelaskan bahwa apabila principal dapat melaksanakan kontrak tepat waktu sesuai dengan perjanjian, atau memberikan ganti rugi atas semua kerugian yang terjadi yang “disebabkan atas kegagalan atau kelalaian dari pihak principal” dalam melaksanakan kontrak pemborongan, maka jaminan asuransi surety bond menjadi batal. Ketentuan dalam klausul ini semakin menegaskan bahwa surety hanya akan menjamin wanprestasi yang disebabkan oleh kesalahan principal bukan karena force majeure. Besarnya
79 jaminan yang dikeluarkan oleh surety hanya sampai batas jumlah yang diperjanjikan sebagai jaminan atau penalty sum. Sehingga terlihat bahwa jaminan pelaksanaan kontrak pemborongan
tidak memberikan jaminan
terhadap peristiwa force majeure. Beberapa konsekuensi yuridis dari adanya suatu pemutusan kontrak kostruksi antara lain sebagai berikut : a. Kontraktor meninggalkan lokasi proyek Salah satu kewajiban utama dari pihak kontraktor jika terjadi pemutusan kontrak, adalah pihak kontraktor harus meninggalkan lokasi proyek dan memindahkan barang-barangnya dari lokasi proyek tersebut. b. Serah terima pekerjaan Dalam hal pemutusan kontrak, maka pihak bouwheer wajib untuk mengambil alih/serah terima pekerjaan-pekerjaan tertentu yang telah dilakukan oleh kontraktor. c. Serah terima Drawings dan dokumen Dalam kasus-kasus tertentu, jika teknologi hanya dimiliki oleh pihak kontraktor dan sulit dikerjakan oleh pihak lain, atau tidak bisa atau sulit di buat oleh pihak kontraktor maka dalam hal pemutusan kontrak, kontrak dapat mewajibkan pihak kontraktor untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu kepada pihak bouwheer. d. Pembayaran yang masih tersisa dan ganti rugi Layak pula ditentukan dalam kontrak jika terjadi pemutusan, maka setiap pembayaran kepada kontraktor yang tersisa mesti di selesaikan. Terhadap sengketa yang terjadi dalam kontrak pemborongan jasa konstruksi, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jasa Konstruksi dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak. Namun, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi. Apabila dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya
80 tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu natau para pihak yang bersengketa.
