Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
ADDENDUM KONTRAK PEMBORONGAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA Oleh : I Gusti Ngurah Anom, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Abstract Construction services business fields are much in demand by members of the community at various levels, as shown by the growing number of companies engaged in the business of construction services. Construction services related to the importance of the parties involved in the construction business that chartering services should pay attention to the various provisions of the law if you want to create a chartering contract. Chartering contracts involving both service users and service providers should pay attention to the basic principles of the contract. Similarly, if the parties want an amendment/addendum to the contract of chartering always inseparable from the nature of the contract set out in the Indonesian legislation. Keywords : An Amendment/Addendum of The Contract, Basic Principles of The Contract, Chartering Contracts. Abstrak Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Terkait dengan pentingnya jasa konstruksi maka para pihak yang terlibat dalam bisnis konstruksi yaitu pihak jasa pemborongan harus memperhatikan berbagai ketentuan hukum bilamana hendak membuat suatu kontrak pemborongan. Kontrak pemborongan yang melibatkan pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam kontrak. Begitupula apabila para pihak ingin amandemen/addendum kontrak pemborongan senantiasa tidak lepas dari hakikat kontrak yang diatur dalam peraturan perundangundangan Indonesia. Kata Kunci : Amandemen/Addendum Kontrak, Prinsip-prinsip Dasar Kontrak, Kontrak Pemborongan.
A. PENDAHULUAN
berbagai tingkatan sebagaimana terlihat
1.
dari makin besarnya jumlah perusahaan
Latar Belakang Masalah Dewasa
ini
jasa
konstruksi
yang bergerak di bidang usaha jasa
merupakan bidang usaha yang banyak
konstruksi. Terkait dengan pentingnya
diminati oleh anggota masyarakat di
jasa konstruksi maka para pihak yang
183
184
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
terlibat dalam bisnis konstruksi yaitu pihak
jasa
pemborongan
memperhatikan
berbagai
atau undang-undang.
harus ketentuan
Untuk (kontrak)
itu
setiap
yang
perjanjian
disepakati
harus
hukum bilamana hendak membuat suatu
dilaksanakan dengan itikad baik dan adil
kontrak pemborongan.
bagi
Kontrak
yang
dibuat
dalam
semua
pihak.
dinyatakan
sah
Suatu
apabila
perjanjian memenuhi
hubungan bisnis memiliki sifat yang tidak
beberapa syarat,
berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan
kesepakatan
yang memiliki akibat hukum. Akibat
membuat perjanjian, b) para pihak harus
hukum dari perjanjian (kontrak) yang sah
cakap, c) perjanjian menyepakati suatu
adalah berlakunya perjanjian sebagai
hal, dan d) sebab yang halal.
undang-undang
bagi
mereka
yang
yaitu : a) adanya
dari
para
Perjanjian
pihak
(kontrak)
tidak
membuatnya (pacta sunt servanda). Para
menimbulkan
pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar
dilaksanakan berdasarkan kesepakatan-
dari perjanjian secara sepihak, kecuali
kesepakatan yang dituangkan didalamnya.
apabila telah disepakati oleh para pihak
Akan
atau apabila berdasarkan pada alasan-
penafsiran terhadap kesepakatan dalam
alasan yang diatur oleh undang-undang
perjanjian
atau
dalam
perselisihan diantara para pihak yang
perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya
terikat didalamnya sehingga mengganggu
mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
pelaksanaannya. Pada dasarnya suatu
dinyatakan
perjanjian
hal-hal
yang
disepakati
didalamnya,
tetapi
juga
mengikat untuk segala sesuatu yang menurut
sifat
perjanjian
(kontrak)
diharuskan oleh kepatutan, dan kebiasaan
tetapi,
perselisihan
yang
kadangkala
dapat
(kontrak)
apabila
perbedaan
menimbulkan
harus
memuat
beberapa unsur perjanjian yaitu transaksi
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
jual beli yaitu :1 a.
Unsur esentialia, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik. Unsur naturalia, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian. Unsur accedentialia, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
b.
c.
e.
f.
g.
h.
Dalam suatu perjanjian (kontrak) harus diperhatikan pula beberapa macam asas yang dapat diterapkan antara lain : a.
Asas Konsensualisme, yaitu azas kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat. Asas Kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian. Asas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku. Asas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.
b.
c.
d.
1
Subekti.R, 1985, Aneka Perjanjian, Cet.VII, (selanjutnya disebut R.Subekti I), Alumni, Bandung, hal. 20.
i.
Asas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Asas Moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian. Asas Kepastian Hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undangundang bagi para pembuatnya. Asas Kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Asas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur naturalia dalam perjanjian. Kontrak
pemborongan
yang
melibatkan pihak pengguna jasa dan pihak
185
186
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
penyedia
jasa
prinsip-prinsip
harus dasar
memperhatikan kontrak
dengan mana satu pihak atau lebih
sebagaimana tersebut. Begitupula apabila
mengikatkan diri terhadap satu orang atau
para pihak ingin amandemen/ addendum
lebih”. Sedangkan menurut doktrin (teori
kontrak pemborongan senantiasa tidak
lama) yang disebut perjanjian adalah
lepas dari hakikat kontrak yang diatur
“Perbuatan
dalam
sepakat
peraturan
dalam
dengan perjanjian adalah “suatu perbuatan
perundang-undangan
hukum
untuk
berdasarkan
menimbulkan teori
baru
akibat
Indonesia.
hukum”.
2.
dikemukakan oleh Van Dunne, yang
Rumusan Masalah
Menurut
kata
yang
Adapun rumusan masalah yang
diartikan dengan perjanjian, adalah “Suatu
dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut :
hubungan hukum antara dua pihak atau
a.
Bagaimanakah prosedur melakukan
lebih berdasarkan kata sepakat untuk
amandemen atau addendum kontrak
menimbulkan akibat hukum”.
pemborongan ? b.
Bagaimanakah sengketa
yang
Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) pola
penyelesaian
terjadi
atau
(KUHPerd)
mengenai
hukum
setelah
perjanjian diatur dalam Buku III tentang
amandemen atau addendum kontrak
Perikatan, dimana hal tersebut mengatur
pemborongan?
dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban
B. KAJIAN PUSTAKA 1.
Pengertian Kontrak Amandemen Kontrak
yang berlaku terhadap orang-orang atau dan
Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris,
yaitu
contracts.
Pengertian
perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata, dimana yang dimaksud
pihak-pihak perjanjian
tertentu. atau
Istilah
kontrak
hukum
merupakan
terjemahan dari bahasa Inggris yaitu contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda
disebut
dengan
istilah
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
overeenscomsrecht2.
perjanjian
timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak
adalah “suatu peristiwa dimana seseorang
merupakan suatu kenikmatan, sedangkan
berjanji kepada seorang lain atau dimana
kewajiban merupakan beban. Keberadaan
dua orang itu saling berjanji untuk
suatu perjanjian atau yang saat ini lazim
melaksanakan
Suatu
hal”.3
sesuatu
Dengan
dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas
demikian perjanjian itu menerbitkan suatu
dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai
perikatan
sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti
antara
dua
orang
yang
membuatnya.
yang
Perikatan
adalah
suatu
perhubungan hukum antara dua orang
tercantum
dalam
Pasal
1320
KUHPerdata. 2.
Asas-asas Dalam Kontrak
atau dua pihak, berdasarkan yang mana
Dalam hukum kontrak terdapat 5
pihak yang satu berhak menunutut sesuatu
(lima) asas yang dikenal menurut ilmu
hal dari pihak yang lain, dan pihak yang
hukum perdata. Kelima asas itu antara
lain
lain adalah :
berkewajiban
untuk
memenuhi
tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa
perjanjian
perikatan.
Perjanjian
itu
a.
Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)
menerbitkan
adalah
Asas kebebasan berkontrak yang
sumber dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338
perikatan.
Hubungan
hukum
adalah ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi :
hubungan
yang
menimbulkan
akibat “Semua perjanjian yang dibuat secara sah
hukum. Akibat hukum disebabkan karena berlaku 2
Salim H.S, 2004, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3. 3
Subekti.R, 1990, Hukum Perjanjian, Cet. XII, (selanjutnya disebut R. Subekti II), PT. Intermasa, Jakarta, hal. 1.
sebagai
undang-undang
mereka yang membuatnya”. Asas
bagi ini
merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : a)
187
188
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
membuat atau tidak membuat perjanjian,
servanda merupakan asas bahwa hakim atau
b) mengadakan perjanjian dengan siapa
pihak ketiga harus menghormati substansi
pun,
kontrak yang dibuat oleh para pihak,
c)
Menentukan
pelaksanaan,
dan
menentukan
isi
perjanjian,
persyaratannya,
bentuk
d)
sebagaimana layaknya sebuah undang-
perjanjiannya
undang. Hakim atau pihak ketiga tidak boleh
apakah tertulis atau lisan. b.
Asas
melakukan intervensi terhadap substansi konsensualisme
(concsensualism) Asas
pacta sunt servanda dapat disimpulkan
konsensualisme
dapat
disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata.
Pada
kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas
pasal
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. d.
Asas itikad baik (goodfaith)
tersebut
Asas itikad baik yang tercantum
ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya
dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata
perjanjian adalah adanya kata kesepakatan
yang
antara kedua belah pihak. Asas ini
dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas
merupakan asas yang menyatakan bahwa
ini merupakan asas bahwa para pihak
perjanjian pada umumnya tidak diadakan
harus melaksanakan substansi kontrak
secara formal, melainkan cukup dengan
berdasarkan kepercayaan atau keyakinan
adanya kesepakatan kedua belah pihak.
yang teguh maupun kemauan baik dari
c.
Asas kepastian hukum (pacta sunt
para pihak.
servandd).
e.
berbunyi
:
“Perjanjian
harus
Asas kepribadian (personality)
Asas kepastian hukum atau disebut
Asas kepribadian merupakan asas
juga dengan asas pacta sunt servanda
yang menentukan bahwa seseorang yang
merupakan
akan
asas
yang
berhubungan
dengan akibat peijanjian. Asas pacta sunt
kontrak
melakukan hanya
dan/atau untuk
membuat kepentingan
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 4. KUHPerdata. 3.
Pengertian Amandemen /Addendum Kontrak Pengertian
Fungsi Kontrak Fungsi kontrak dibedakan menjadi
Amandemen
adalah
perubahan resmi dokumen resmi atau
dua macam yaitu fungsi yuridis dan
catatan
fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak
memperbagusnya. Perubahan ini dapat
adalah memberikan kepastian hukum bagi
berupa
para pihak sedangkan fungsi ekonomis
penghapusan catatan yang salah, tidak
adalah menggerakkan sumber daya dari
sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan
nilai penggunaan yang lebih rendah
untuk merujuk kepada perubahan pada
menjadi nilai yang lebih tinggi. Mark
konstitusi sebuah negara (amandemen
Zimmerman mengemukakan pandangan
konstitusional). Konstitusional merupakan
orang
prinsip-prinsip dasar politik serta hukum
Barat
tentang
fungsi
kontrak
tertentu,
terutama
penambahan
atau
untuk
juga
yang mencakup struktur, prosedur serta
bahwa : Bagi orang-orang barat, kontrak adalah dokumen hukum yang mengatur hak-hak dan kewajibankewajiban dari para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian diantara para pihak, dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian itu. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan mudah melalui perundingan diantara para pihak sendiri, mereka kan menyelesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. Isi kontrak itu yang akan dijadikan dasar oleh hakim untuk menyelesaikan pertingkaian itu.4 4
Sutan
Remmy
Sjahdeini,
1995,
kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu, konstitusional sangat berhubungan erat dengan amandemen karena bertujuan untuk
memperbaiki
suatu
catatan/dokumen penting suatu negara yang
mencangkup
bentuk,
struktur,
prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya. Adendum dan Amandemen dalam Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian (Credit Bank Indonesia), Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 131-132.
189
190
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
istilah kontrak adalah dua buah kata yang
dan budaya yang mempunyai peranan
berpadanan. Kedua kata berarti adanya
penting
sebuah perubahan atau penambahan atau
sasaran guna menunjang terwujudnya
pengurangan. Namun, Adendum biasanya
tujuan pembangunan nasional. Pengertian
digunakan dalam istilah perubahan pada
dari istilah-istilah yang dipergunakan
suatu perikatan atau perjanjian atau kontrak, sedangkan Amandemen biasanya digunakan untuk perubahan suatu undang-
substantif
a.
tidak
berbeda, hanya pemakaian kedua kata tersebut lebih lazim digunakan di salah
b.
satu topik, yaitu adendum pada suatu perikatan
perjanjian
sedangkan
amandemen
atau pada
kontrak, domain
undang-undang atau dasar hukum tertulis. 5.
Jasa Pemborongan Sebagaimana diketahui bahwa jasa
pemborongan
termasuk
dalam
c.
ruang
lingkup jasa konstruksi. Jasa konstruksi sebagaimana terkandung dalam Undang-
d.
undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, merupakan salah satu e. kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial,
berbagai
berikut :
demikian, dapat dikatakan adendum dan secara
pencapaian
pada jasa konstruksi adalah sebagai
undang atau dasar hukum tertulis. Dengan
amandemen
dalam
Jasa konstruksi menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk flsik lain (Pasal 1 butir 3); Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi (Pasal 1 butir 4); Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi (Pasal l butir 5); Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal l butir 5);
pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi; Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan; Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
g.
Pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa
h.
Konstruksi dijelaskan mengenai kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi
i.
sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai : a. b.
c.
d.
e.
f.
Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak; Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan; Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa; Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi. Cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban
C. PEMBAHASAN 1.
Prosedur Amandemen atau Addendum Kontrak Pemborongan Untuk mengetahui prosedur atau
tahapan-tahapan Amandemen dan/atau Addendum Kontrak Pemborongan maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai kontrak
pemborongan.
Kontrak
pemborongan dikategorikan kedalam jenis kontrak Lumpsum. Pada Perpres 54 tahun 2010 Pasal 51 ayat (1) Kontrak Lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas
waktu
tertentu
sebagaimana
191
192
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
a.
ditetapkan dalam Kontrak.
Pengguna jasa memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk
Adapun prosedur atau tahapan didalam
kontrak
sebagaimana Menteri
termuat
Pekerjaan
melaksanakan perubahan kontrak,
Pemborongan pada Umum
Peraturan
atau penyedia jasa mengusulkan
Nomor
43/PRT/M/2007 Tentang Standar dan
perubahan kontrak; b.
Penyedia jasa harus memberikan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
tanggapan atas perintah perubahan
yaitu memuat urutan hirarki bagian-
dari pengguna jasa dan mengusulkan
bagian dokumen kontrak yang bertujuan
perubahan harga (bila ada) selambat-
apabila terjadi pertentangan ketentuan
lambatnya dalam kurun waktu 7
antara bagian satu dengan bagian yang (tujuh) hari; lain maka yang berlaku adalah ketentuan c.
Atas
usulan
perubahan
harga
berdasarkan urutan yang lebih tinggi dari dilakukan negoisasi dan dibuat berita urutan yang telah di tetapkan. Pada acara hasil negosiasi; umumnya urutan hirarki dokumen kontrak d.
adalah sebagai berikut.: a. Surat perjanjian dan amandemen / addendum kontrak b. Ketentuan khusus kontrak c. Ketentuan umum kontrak d. Surat Perintah Kerja e. Berita Acara Klarifikasi/ Negosiasi f. Addendum Dokumen Lelang g. Spesifikasi Teknis h. Spesifikasi Umum i. Gambar j. Berita Acara Rapat Penjelasan Lelang (Aanwijzing) k. Bill of Quantity / Rincian Anggaran Biaya. Prosedur
amandemen
dilaksanakan sebagai berikut :
kontrak
Berdasarkan berita acara negosiasi dibuat amandemen kontrak.
2.
Pola Penyelesaian Sengketa Amandemen atau Addendum Kontrak Pemborongan Kontrak pemborongan yang dibuat
tidak
selalu
sebagaimana
dapat mestinya.
dilaksanakan Penyebabnya
biasanya ada pada pihak kedua (penyedia jasa pemborongan) yaitu : a.
Tidak dilaksanakannya pekerjaaan pemborongan sebagaimana yang jadi
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
kesepakatan. b.
c.
kerangka
Dalam
jangka
waktu
tidak
melanjutkan
mengakhiri
suatu
tertentu
pertikaian atau sengketa yang terjadi
pekerjaan
antara para pihak. Pola penyelesaian
pemborongan yang telah dimulainya.
sengketa
Secara langsung atau tidak langsung
macam, yaitu melalui pengadilan dan
dengan
alternatif penyelesaian sengketa.
sengaja
memperlambat
penyelesaian pekerjan pemborongan. d.
untuk
a.
merugikan
atau
dibagi
menjadi
dua
Penyelesaian melalui jalur Pengadilan
Memberikan keterangan tidak benar yang
dapat
Penyelesaian
sengketa
melalui
dapat
pengadilan (litigasi) adalah suatu pola
merugikan
pihak
pertama
penyelesaian sengketa yang terjadi antara
sehubungan
dengan
pekerjaan
para pihak yang bersengketa melalui jalur
pemborongan.
pengadilan. Untuk mendapat hasil yang
Oleh karena itulah dalam kontrak pemborongan tersebut perlu dimasukkan
bersifat final dan mengikat adakalanya apabila
sengketa
dalam
kontrak
klausul mengenai penyelesaian sengketa pemborongan penyelesaiannya dilakukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi melalui mekanisme pengadilan perdata. perjanjian
atau
wanprestasi.
Istilah b.
penyelesaian
sengketa
berasal
Penyelesaian
Sengketa
Melalui
dari Alternatif Penyelesaian Sengketa
terjemahan Bahasa Inggris, yaitu dispute resolution. Menurut Richard L. Abel, sengketa
(dispute)
adalah
“suatu
pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras”.5 Pola penyelesaian sengketa
adalah
suatu
bentuk
atau
Dalam menginginkan
hal agar
para
pihak
sengketa
kontrak
pemborongan dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat sehingga akan menghemat biaya maka pola penyelesaian di luar pengadilan adalah solusi terbaik.
5
Garry Goodpaster, dkk, 1995, Tinjauan Terhadap penyelesaian Sengketa dalam Seri : Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 23.
Pola Penyelesaian Sengketa ini dikenal dengan Altematif Penyelesaian Sengketa
193
194
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
dua pola penyelesaian sengketa yaitu :
(ADR).
Altematif Penyelesaian Sengketa
a.
The binding adjudicative procedure,
menurut Pasal 1 butir 10 Undang-undang
yaitu
Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase
penyelesaian
dan Altematif Penyelesaian Sengketa,
putusan hakim dalam suatu perkara
adalah lembaga penyelesaian sengketa
mengikat
atau beda pendapat melalui prosedur yang
penyelesaian
disepakati para pihak, yakni penyelesaian
dibagi menjadi empat macam yaitu
di luar pengadilan dengan cara konsultasi,
litigasi, arbitrase, mediasi-arbitrasi,
negosiasi,
dan hakim partikelir.
penilaian
mediasi, ahli.
konsiliasi,
Sengketa
atau
atau beda
b.
suatu
The
prosedur
di
dalam
sengketa
dimana
para pihak. sengketa
nonbiding
Bentuk ini
dapat
adjudicatuve
pendapat perdata dapat diselesaikan oleh
procedure, yaitu suatu proses di
para pihak melalui altematif penyelesaian
dalam penyelesaian sengketa dimana
sengketa yang didasarkan pada itikad baik
putusan hakim atau putusan orang
dengan mengesampingkan penyelesaian
yang ditunjuk di dalam memutuskan
secara litigasi di Pengadilan Negeri.
perkara tidak mengikat para pihak.
Penyelesaian sengketa atau beda pendapat
Artinya, dengan adanya putusan itu
melalui altematif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama
para pihak dapat menyetujui atau menolak
isi
putusan
tersebut.
Penyelesaian sengketa dengan cara ini dibagi menjadi enam macam yaitu
14 (empat belas) hari dan hasilnya konsiliasi, dituangkan
dalam
suatu
mediasi,
mini-trial,
kesepakatan summary Jury Trial, Neutral Expert
tertulis. Fact-Finding, dan Early Neutral Disamping itu dikenal juga adanya
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
Evaluation.6
eksekusi tetap ada di para pihak. Adapun tujuan dilakukan mediasi adalah tidak
Pola
penyelesaian
di
luar
untuk menghakimi salah atau benar
pengadilan yang tepat diterapkan pada
namun lebih memberikan kesempatan
sengketa kontrak pemborongan adalah
kepada para pihak untuk :
mediasi, arbitrase dan konsiliasi. a.
a. Menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan b. Melenyapkan kesalahpahaman c. Menemukan kepentingan yang pokok d. Menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat persetujuan e. Menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi ynng disusun sendiri oleh pihakpihak.
Mediasi Steven
Rosenberg
mengartikan
mediasi sebagai metode penyelesaian masalah yang dilakukan secara sukarela, rahasia, dan biasanya kooperatif, tidak ada unsur paksaan.7 Jay Folberg mengartikan
Ada beberapa manfaat mediasi
mediasi sebagai “proses negosiasi yang
menurut Jay Folberg yaitu : dibantu
secara
netral
dalam
upaya a. b. c. d. e.
mencapai konsensus dan penyelesaian sengketa”. penyelesaian
Mediasi
adalah
metode
yang
dilakukan
dengan
sukarela, tanpa paksaan dengan dibantu
b.
Kontrol terhadap para pihak Kerahasiaan Murah Cepat Fleksibel
Arbitrase
mediator yang ditunjuk oleh para pihak
Pengertian arbitrase menurut Pasal
namun mediator tersebut tidak memiliki
1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 tahun
kekuatan
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
apapun
untuk
memutus,
mediator hanya berfungsi untuk mencari
Penyelesaian
Sengketa
adalah
cara
jalan tengah, jadi keputusan akhir dan
penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan
6
Ibid.hal. 3. Garry Goodpaster. Op. Cit, hal. 6.
7
pada perjanjian arbitrase yang dibuat
195
196
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
secara tertulis oleh para pihak yang
usulan
bersengketa. Lembaga Arbitrase adalah
keputusan
badan yang dipilih oleh para pihak yang
Adapun inti dari pernyataan tersebut
bersengketa untuk memberikan putusan
adalah penyelesaian sengketa kepada
mengenai sengketa tertentu; lembaga
sebuah komisi dan keputusan yang dibuat
tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul
suatu
penyelesaian,
tersebut
tidak
namun
mengikat.8
oleh komisi tersebut tidak mengikat para pihak. Artinya bahwa para pihak dapat menyetujui atau menolak isi keputusan
sengketa (Pasal 1 butir 8). tersebut. c.
Konsiliasi Pada Dalam
Kamus
Besar
kontrak
pemborongan
Bahasa sebagaimana prosedur yang diharuskan
Indonesia disebutkan pengertian konsiliasi maka terdapat klausula khusus yang adalah suatu usaha untuk mempertemukan mengatur penyelesaian sengketa, yang keinginan pihak yang berselisih untuk diatur pada isi kontrak pemborongan. mencapai persetujuan dan menyelesaikan Adapun sebagai contoh dapat dijabarkan perselisihan
tersebut.
Menurut isi dari klausul penyelesaian sengketa
Oppenheim, konsiliasi adalah suatu proses kontrak pemborongan : penyelesaian
sengketa
dengan a.
Apabila terjadi perselisihan antara
menyerahkannya kepada suatu komisi kedua orang-orang
yang
bertugas
menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak
belah
pihak,
maka
akan
diselesaikan secara musyawarah. b.
Apabila dapat
perselisihan diselesaikan
itu
tidak secara
dan mengupayakan agar mereka mencapai 8
suatu kesepakatan), membuat usulan-
Huala Adolf dan A. Canderawulan, 1995, Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional, Rajawali, Jakarta, hal. 186.
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
musyawarah diselesaikan
c.
d.
maka oleh
suatu
akan
yaitu perintah tertulis kepada penyedia
Panitia
jasa untuk melaksanakan perubahan
Arbitrasi yang dibentuk dan diangkat
kontrak,
oleh kedua belah pihak.
mengusulkan
Keputusan Panitia Arbitrasi
ini
atau
penyedia perubahan
jasa kontrak,
kemudian dilakukan tanggapan
atas
mengikat kedua belah pihak secara
perintah
mutlak untuk tingkat pertama dan
perubahan dari pengguna jasa dan
terakhir serta tidak dapat diajukan
mengusulkan perubahan harga (bila
banding.
ada)
Biaya penyelesaian untuk Panitia
kurun waktu 7 (tujuh) hari, kemudian
Arbitrasi ditanggung bersama oleh
dilakukan negoisasi dan dibuat berita
kedua belah pihak.
acara hasil negosiasi, kemudian dibuat
selambat-lambatnya
dalam
amandemen kontrak. 3.
PENUTUP
1.
Simpulan Adapun
b.
simpulan
yang
dapat
Pola
penyelesaian
sengketa
amandemen/addendum
kontrak
pemborongan tidak diatur secara
dikemukakan yaitu sebagai berikut :
khusus dalam Undang-undang Nomor
a.
18
Prosedur
melakukan
amandemen/addendum
Tahun
1999
Tentang
Jasa
kontrak
Konstruksi maupun dalam Peraturan
pemborongan dapat mengacu pada
Menteri Pekerjaan Umum Nomor
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
43/PRT/M/2007 Tentang Standar dan
Nomor
Tentang
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi,
Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa
penyelesaian sengketa yang mungkin
Konstruksi sesuai dengan yang diatur
terjadi umumnya dilakukan sesuai
dalam syarat-syarat umum kontrak
dengan ketentuan dalam kontrak awal
43/PRT/M/2007
197
198
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
sebelum
dilakukan
amandemen/addendum yaitu melalui
Mediasi,
musyawarah,
Mediasi,
Arbitrase,
ataupun melalui Pengadilan.
Konsiliasi
ataupun
melalui
saran
yang
dapat
dikemukakan yaitu sebagai berikut : Pada saat ini belum ada aturan yang mengatur
tentang
amandemen
kontrak dilakukan, oleh karena itu sebaiknya hukum
segera dari
dibuat
paying
pemerintah
yang
mengatur tentang amandemen atau addendum
kontrak,
sehingga
menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat. b.
Dalam
penyelesaian
terhadap
sengketa
amandemen/addendum
kontrak sebaiknya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, namun apabila langkah tersebut tidak dapat memberikan solusi atau kepuasan bagi
Konsiliasi
Buku
Saran Adapun
a.
Arbitrase,
DAFTAR PUSTAKA
Pengadilan. 2.
ditempuh cara yang lain misalnya
para
pihak
maka
barulah
Garry Goodpaster, dkk, 1995, Tinjauan Terhadap penyelesaian Sengketa dalam Seri : Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. Huala Adolf dan A. Canderawulan, 1995, Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional, Rajawali, Jakarta, Salim H.S, 2004, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta. Subekti.R, 1985, Aneka Perjanjian, Cet.VII, (selanjutnya disebut R.Subekti I), Alumni, Bandung. _________, 1990, Hukum Perjanjian, Cet. XII, (selanjutnya disebut R. Subekti II), PT. Intermasa, Jakarta. Sutan
Remmy Sjahdeini, 1995, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian (Credit Bank Indonesia), Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
