PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONTRAK JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (PEMBORONGAN)
Diperbanyak oleh : Dinas PSDA Propinsi Jawa Tengah
BAB I KETENTUAN UMUM
A.
PENDAHULUAN Dengan berlakunya 1. UU No.18/1999 2. PP No.28/2000 3. PP No.29/2000 4. PP No.30/2000 5. Keppres 80/2003 Dipandang perlu untuk membuat Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) sebagai panduan
pengendalian
pelaksanaan
kontrak
bagi
para
penyelenggara proyek. Meliputi: 1. Proses penyiapan dokumen pengadaan 2. Metoda pemilihan penyedia jasa 3. Metoda penyampaian dokumen penawaran 4. Metoda evaluasi penawaran 5. Penetapan penyedia jasa 6. Kegiatan yang harus dilakukan dlm pelaksanaan kontrak sd kontrak selesai. Diharapkan penyelenggara proyek dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dengan tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar diperoleh hasil proyek yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. B.
ISTILAH 1. Jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) 2. Pengguna jasa
3. Penyedia jasa 4. Kepala kantor/satuan kerja 5. Pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek 6. Panitia pengadaan 7. Dokumen pengadaan 8. Estimasi perencanaan (Engineer’s Estimate/EE) 9. Harga Perkiraan sendiri (HPS) 10. Kontrak harga satuan 11. Kontrak lump sum 12. Harga Satuan Pekerjaan (HSP) 13. Pekerjaan utama 14. Mata pembayaran utama 15. Daftar kuantitas dan harga 16. Peserta lelang 17. Dokumen penawaran 18. Substansi penawaran 19. Personal inti 20. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan 21. Analisa harga satuan pekerjaan 22. Klarifikasi 23. Konfirmasi 24. Surat jaminan 25. Kontrak 26. Dokumen kontrak 27. Harga kontrak 28. Direksi pekerjaan 29. Direksi teknis 30. Panitia peneliti pelaksanaan kontrak 31. Panitia penerima pekerjaan 32. Tanggal mulai kerja 33. Amandemen kontrak 34. Masa pemeliharaan
35. Tanggal penyelesaian pekerjaan 36. Mediator 37. Konsiliator 38. Arbiter 39. Kegagalan bangunan C.
DASAR HUKUM 1. Keputusan Presiden R.I. No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah. 3. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. 4. Guidelines dari negara pemberi pinjaman antara lain World Bank/IBRD, ADB dan JBIC.
D.
TUJUAN Memberikan panduan kepada pengguna jasa dalam pengendalian pelaksanaan kontrak agar tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh hasil proyek yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya.
E.
RUANG LINGKUP Untuk
kontrak jasa pelaksanaan
konstruksi yang dibiayai
dengan dana APBN rupiah murni, dan yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari pemberi PHLN.
F.
KEWAJIBAN MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN Dokumen lelang dan dokumen kontrak harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat ketentuan dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dokumen tersebut dapat dinyatakan tidak sah.
BAB II PENGGUNA JASA, PANITIA PENGADAAN, PEMAKETAN PEKERJAAN DAN METODA PEMILIHAN
A. PENGGUNA JASA 1. Persyaratan Pengguna Jasa a.
Memiliki integritas moral
b. Memiliki disiplin tinggi c.
Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugasnya
d. Memiliki
kemampuan
untuk
mengambil
keputusan,
bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN e.
Memiliki
sertifikat
keahlian
pengadaan
barang/jasa
pemerintah paling lambat tgl 1 Januari 2006, sebelumnya dapat berlaku tanda bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah 2. Pengangkatan Pengguna Jasa Berdasarkan usulan pimpinan unit kerja yang bersangkutan, diangkat dengan surat keputusan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. 3. Tugas Pokok Pengguna Jasa a.
Menyusun perencanaan pengadaan jasa
b. Mengangkat panitia pengadaan c.
Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan
peningkatan pemberian kesempatan bagi
usaha kecil termasuk masyarakat
koperasi kecil, serta kelompok
d. Menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan, harga
perkiraan
sendiri
(HPS),
jadual,
tata
cara
pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan e.
Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan sesuai kewenangannya berdasarkan usulan panitia pengadaan
f.
Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
g. Menyiapkan
dan
melaksanakan
perjanjian/kontrak
dengan pihak penyedia jasa h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan jasa kepada pimpinan instansinya i.
Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
j.
Menyerahkan aset hasil pengadaan jasa kepada Menteri dengan berita acara penyerahan
k.
Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan
jasa
dimulai,
yaitu
sebelum
dilakukan
pengumuman pelelangan umum/prakualifikasi. B.
PANITIA PENGADAAN 1. Pembentukan Panitia Pengadaan a.
Wajib dibentuk untuk nilai di atas Rp.50 juta s.d. nilai Rp.50 juta dapat dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan.
b. Anggota panitia berasal dari pegawai negeri, dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya. Berjumlah gasal sekurang-kurangnya 1) 3 orang, untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp.500 juta 2) 5 orang, untuk pengadaan di atas Rp.500 juta c.
Terdiri dari unsur-unsur yang memahami 1) Tata cara pengadaan
2) Substansi pekerjaan yang bersangkutan 3) Hukum-hukum perjanjian/kontrak d. Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan ybs dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi ybs e.
Dilarang diangkat sebagai panitia pengadaan 1) Pengguna jasa dan bendaharawan 2) Pegawai Badan Pengawasan
Keuangan dan Pem-
bangunan (BPKP)/Inspektorat Jenderal Departemen. 2. Persyaratan Panitia Pengadaan a.
Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
b. Memahami seluruh pekerjaan yang akan diadakan c.
Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia pengadaan yang bersangkutan
d. Memahami prosedur
isi
dokumen
pengadaan
pengadaan/metoda
berdasarkan
ketentuan
dan yang
berlaku e.
Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengguna jasa
f.
Memiliki
sertifikat
pemerintah
paling
keahlian lambat
pengadaan tgl
1
barang/jasa
Januari
2006,
sebelumnya dapat berlaku tanda bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. 3. Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Panitia Pengadaan a.
Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
b. Menyiapkan dokumen pengadaan
c.
Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)
d. Mengumumkan pengadaan jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik e.
Menilai kualifikasi penyedia jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi
f.
Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
g. Mengusulkan calon pemenang h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna jasa i.
Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan
jasa
dimulai,
yaitu
sebelum
dilakukan
pengumuman pelelangan umum/prakualifikasi Masa kerja panitia berakhir setelah penyedia jasa ditetapkan oleh pengguna jasa atau sesuai dengan masa penugasannya. Catatan : Honorarium dan biaya kegiatan panitia harus dialokasikan dalam anggaran proyek yang akan dilelangkan. C. PEMAKETAN PEKERJAAN 1. Nilai paket pekerjaan s.d. Rp.1 miliar bagi usaha kecil/ koperasi kecil, kecuali paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil/koperasi kecil. 2. Sampai dengan tgl 31 Desember 2005, nilai paket pekerjaan di atas Rp.1 miliar
s.d. Rp. 3 miliar
bagi usaha menengah,
kecuali paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha menengah.
3. Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaan jasa pemborongan dengan nilai > Rp.50 miliar. D. METODA PEMILIHAN PENGADAAN 1. Pelelangan Umum Adalah metoda pemilihan penyedia jasa yang dilakukan secara terbuka dengan media
masa
dan
pengumuman secara luas melalui
papan
pengumuman
resmi
untuk
penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pada prinsipnya semua pemilihan pengadaan jasa pemborongan dilakukan dengan pelelangan umum. 2. Pelelangan Terbatas Adalah metoda pemilihan penyedia jasa dalam hal jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, yaitu untuk pekerjaan yang kompleks dan diumumkan secara luas melalui media masa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia jasa yang telah diyakini
mampu,
guna
memberi
kesempatan
kepada
penyedia jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. 3. Pemilihan Langsung Adalah metoda pemilihan penyedia jasa dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, yaitu pemilihan penyedia jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyakbanyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3
penawaran
dari penyedia jasa yang telah lulus prakualfikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya, serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui
internet. Dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp.100 juta. 4. Penunjukan Langsung Adalah metoda pemilihan penyedia jasa untuk pekerjaan yang memenuhi kriteria keadaan tertentu dan keadaan khusus, dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya, serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. a.
Keadaan tertentu 1) Penanganan keamanan
darurat dan
untuk
pertahanan
keselamatan
negara,
masyarakat
yang
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus
dilakukan
segera,
termasuk
penanganan
darurat akibat bencana alam; dan/atau 2) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau 3) Pekerjaan
yang
berskala
kecil
dengan
nilai
maksimum Rp.50 juta dengan ketentuan: a) Untuk keperluan sendiri; dan/atau b) Teknologi sederhana; dan/atau c)
Resiko kecil; dan/atau
d) Dilaksanakan oleh penyedia jasa badan usaha kecil/ koperasi kecil. b. Keadaan khusus 1) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
2) Pekerjaan spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 penyedia jasa; 3) Pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya
ada
1
penyedia
jasa
yang
mampu
mengaplikasikannya; 4) Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecahpecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dengan persetujuan Menteri.
BAB III PRAKUALIFIKASI DAN PASCA KUALIFIKASI
A. PRAKUALIFIKASI 1. Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia jasa sebelum memasukkan penawaran. 2. Wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa pemborongan yang menggunakan metoda pelelangan terbatas, metoda pemilihan langsung dan metoda penunjukan langsung. 3. Panitia pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan jasa pemborongan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks. 4. Dalam proses prakualifikasi panitia pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan dan peraturan perundangundangan. 5. Persyaratan prakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas. 6. Pengguna jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan, melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia jasa. 7. Penyedia jasa wajib menandatangani surat pernyataan pada materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir
isian
diketemukan
kualifikasi
adalah
penipuan/pemalsuan
benar, atas
dan
informasi
apabila yang
disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 tahun, dan tidak boleh
mengikuti pengadaan untuk 2 tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana. 8. Panitia pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan jasa. 9. Departemen dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu. 10. Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia jasa, pengguna jasa/panitia pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan. 11. Proses prakualifikasi secara umum meliputi: a.
Pengumuman prakualifikasi oleh panitia pengadaan;
b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi oleh penyedia jasa; c.
Penyampaian dokumen prakualifikasi oleh penyedia jasa;
d. Evaluasi dokumen prakualifikasi oleh panitia pengadaan; e.
Penetapan daftar penyedia jasa yang lulus prakualifikasi oleh panitia pengadaan;
f.
Pengesahan hasil prakualifikasi oleh pengguna jasa;
g. Pengumuman
hasil
prakualifikasi
oleh
panitia
pengadaan; h. Masa sanggah; B.
PASCA KUALIFIKASI 1. Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia jasa setelah memasukkan penawaran. 2. Wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa pemborongan yang menggunakan metoda pelelangan umum secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang
sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia jasa. 3. Dalam proses pasca kualifikasi panitia pengadaan dilarang menambah
persyaratan
kualifikasi
di
luar
ditetapkan dalam ketentuan dan peraturan
yang
telah
perundang-
undangan. 4. Persyaratan yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas. 5. Pengguna
jasa
wajib
menyederhanakan
proses
pasca
kualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia jasa. 6. Penyedia jasa wajib menandatangani surat pernyataan pada materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir
isian
diketemukan
kualifikasi
adalah
penipuan/pemalsuan
benar, atas
dan
informasi
apabila yang
disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sbg calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya
2
tahun,
dan
tidak
boleh
mengikuti pengadaan untuk 2 tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana. 7. Dalam proses pasca kualifikasi panitia pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon
peserta
pengadaan
jasa
dari
luar
propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan jasa. 8. Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia jasa, pengguna jasa/panitia pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan. 9. Proses pasca kualifikasi secara umum meliputi:
a.
Pengumuman
pelelangan
umum
dengan
pasca
kualifikasi oleh panitia pengadaan; b. Pengambilan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen lelang oleh penyedia jasa; c.
Penyampaian dokumen pasca kualifikasi bersamaan (menjadi
satu)
dengan
dokumen
penawaran
oleh
penyedia jasa; d. Evaluasi dokumen kualifikasi oleh panitia pengadaan; e.
Pembuktian kualifikasi oleh panitia pengadaan.
C. DOKUMEN KUALIFIKASI Panitia
pengadaan
menyusun
dokumen
kualifikasi
dan
ditetapkan oleh pengguna jasa. Dokumen kualifikasi berisi: 1. Penjelasan singkat mengenai paket pekerjaan yang akan dilaksanakan
(scope
of
works),
perkiraan
nilai
paket
pekerjaan, sumber dana, dan jadual proses pengadaan. 2. Formulir isian kualifikasi yang terdiri dari: a.
Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Pelelangan;
b. Surat Pernyataan tentang: 1) Secara hukum mempunyai kapasitas mendatangani kontrak; 2) Tidak
sedang
dinyatakan
pailit
atau
kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani
sanksi
pidana
atau
sedang
pengawasan pengadilan; 3) Tidak pernah dihukum; 4) Data administrasi; 5) Ijin usaha; 6) Landasan hukum pendirian perusahaan; 7) Pengurus perusahaan;
dalam
8) Data keuangan perusahaan; 9) Data personalia; 10) Data peralatan; 11) Data pengalaman perusahaan; 12) Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan; 13) Dukungan Bank; 14) Kebenaran data yang disampaikan, kesanggupan dikenakan
sanksi
administrasi,
perdata,
pidana
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA JASA 1. Memiliki ijin usaha jasa konstruksi; 2. Memiliki sertifikat badan usaha; 3. Memiliki sertifikat tenaga ahli/terampil; 4. Secara
hukum
mempunyai
kapasitas
menandatangani
kontrak; 5. Tidak
dalam
pengawasan
pengadilan,
tidak
bangkrut,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; 6. Dalam hal penyedia jasa akan melaksanakan kemitraan, wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/ kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan; 7. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu; 8. Selama 4 tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa pelaksanaan konstruksi baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
9. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi; 10. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil/koperasi kecil; 11. Memiliki kemampuan pd bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai utk bukan usaha kecil, memenuhi KD = 2NPt (KD: Kemampuan Dasar, NPt : Nilai Pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 tahun terakhir; 12. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm); 13. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks Pejabat Eselon I dapat menambahkan persyaratan lain seperti
peralatan
khusus,
tenaga
ahli
spesialis
yang
diperlukan, pengalaman tertentu, atau memiliki sertifikat manajemen mutu ISO; 14. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta
untuk
mengikuti
pengadaan
jasa
pelaksanaan konstruksi sekurang-kurangnya 10% dari nilai paket pekerjaan, kecuali
utk penyedia jasa usaha kecil/
koperasi kecil; 15. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; 16. Termasuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan; 17. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan; 18. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya; 19. Memiliki sisa kemampuan keuangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP).
E. PENGAMBILAN,
PENJELASAN,
PEMASUKAN
DOKUMEN
KUALIFIKASI 1. Pengambilan Dokumen Kualifikasi a.
Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi dilakukan bersamaan dengan dokumen lelang. Pelelangan umum dengan prakualifikasi dilakukan sebelum pengambilan dokumen lelang.
b. Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi pengambilan dokumen
kualifikasi dimulai 1
hari kerja setelah
pengumuman pelelangan sampai dengan 1 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. c.
Pelelangan umum dengan prakualifikasi pengambilan dokumen kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman prakualifikasi sampai dengan 1
hari
kerja sebelum
batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi. Sebelum pengambilan dokumen kualifikasi, penyedia jasa harus menandatangani pakta integritas dan menunjukkan sertifikat badan usaha (SBU) untuk kesesuaian kompetensi dan kemampuan usaha serta nilai paket pekerjaan. Tenggang waktu antara hari pengumuman prakualifikasi dengan batas akhir hari pengambilan dokumen sekurang-kurangnya 7
kualifikasi
hari kerja.
2. Penjelasan Dokumen Kualifikasi a.
Dilakukan oleh panitia pengadaan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan, dihadiri oleh peserta lelang yang telah mengambil dokumen kualifikasi. Untuk
pelelangan
umum
dengan
pasca
kualifikasi
penjelasan dilakukan bersamaan dengan penjelasan dokumen lelang.
b. Dalam
acara
penjelasan
disampaikan
penjelasan
meliputi: 1) Metoda dan tata cara penyelenggaraan pasca kualifikasi/prakualifikasi; 2) Persyaratan penyedia jasa; 3) Dokumen yang harus dilampirkan; 4) Metoda evaluasi; 5) Pembuktian kualifikasi; 6) Hal-hal yang menggugurkan. c.
Pertanyaan peserta dan jawaban panitia pengadaan serta keterangan lain dituangkan dalam BAP dan ditandatangani oleh panitia pengadaan. Dalam hal terjadi perubahan dokumen kualifikasi, maka panitia pengadaan
harus
menuangkan
dalam
adendum
dokumen kualifikasi dan disahkan oleh pengguna jasa. d. Panitia
pengadaan harus menetapkan batas waktu
penyampaian adendum beserta BAP dokumen kualifikasi dan
disampaikan
dalam
waktu
bersamaan
kepada
semua peserta kualifikasi. 3. Pemasukan Dokumen Kualifikasi a.
Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi dilakukan bersamaan dengan dokumen penawaran, dimulai 1 hari kerja setelah penjelasan lelang. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurang-nya 7 hari kerja setelah penerbitan adendum dokumen lelang terakhir.
b. Pelelangan umum dengan prakualifikasi
batas akhir
pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3
hari
kerja
setelah
berakhirnya
penayangan
pengumuman prakualifikasi dan sekurang-kurangnya 7 hari
kerja
setelah
kualifikasi terakhir.
penerbitan
adendum
dokumen
F.
PENILAIAN
DOKUMEN
KUALIFIKASI
DAN
PEMBUKTIAN
KUALIFIKASI 1. Penilaian Dokumen Kualifikasi a.
Pasca kualifikasi
dilakukan setelah evaluasi dokumen
penawaran. Prakualifikasi dilakukan sebelum pemasukan dokumen penawaran. b. Berdasarkan
kriteria
yang
telah
ditetapkan
dalam
dokumen kualifikasi sesuai dengan Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 te ntang Standar dan Pedoman Pengadaan
Jasa
Konstruksi,
mengenai
Pedoman
Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan). 2. Pembuktian Kualifikasi a.
Terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sbg pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi thd semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang
sah dan bila diperlukan dilakukan
konfirmasi kepada instansi terkait. b. Apabila ditemui hal-hal yang tidak benar/palsu, maka penyedia jasa dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. G. PENYUSUNAN DAFTAR PESERTA LELANG, PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI DAN SANGGAHAN 1. Penyusunan Daftar Peserta Lelang Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, penyedia jasa yang lulus kualifikasi dimasukkan dalam daftar peserta
lelang dan disahkan oleh pengguna jasa. Semua penyedia jasa yang tercatat dalam daftar peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen lelang. 2. Pengumuman Hasil Kualifikasi a.
Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, hasil penilaian kualifikasi setelah ditetapkan oleh pengguna jasa disampaikan kepada seluruh peserta prakualifikasi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet.
b. Pengumuman
hasil
kualifikasi
sekurang-kurangnya
memuat: 1. Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya; 2. Nama dan alamat penyedia jasa dan nama pimpinan yang berhak menandatangani kontrak pekerjaan untuk setiap calon penyedia jasa; 3. Nama dan nilai paket tertinggi pengalaman pada bidang
pekerjaan
yang
sesuai
untuk
usaha
kecil/koperasi kecil dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 tahun terakhir; 4. Keputusan lulus tidaknya calon penyedia jasa. 3. Sanggahan a.
Peserta prakualifikasi yang keberatan atas penetapan hasil kualifikasi dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil kualifikasi.
b. Surat
sanggahan
diajukan
kepada
pengguna
jasa
disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada unit pengawasan internal. Surat
sanggahan yang disampaikan kepada bukan pengguna jasa dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. c.
Pengguna jasa wajib memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam 5 hari kerja secara proporsional sesuai dengan masalahnya. Untuk memberikan jawaban terhadap sanggahan, maka pengguna
jasa
dapat meminta bukti isian formulir kualifikasi yang dipermasalahkan. d. Apabila peserta prakualifikasi yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna jasa, maka dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri, selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. e.
Menteri wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.
f.
Proses pelelangan umum dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu jawaban dari Menteri.
g. Apabila
sanggahan
banding
ternyata
benar,
dilakukan penilaian kualifikasi kembali atau pengumuman prakualifikasi ulang.
maka
dilakukan
BAB IV PROSES PENGADAAN
A. PELELANGAN UMUM 1. Pengumuman a.
Panitia pengadaan harus mengumumkan secara luas pelelangan
umum
dengan
pasca
kualifikasi
atau
prakualifikasi melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta media elektronik (bila memungkinkan). b. Isi pengumuman sekurang-kurangnya: 1) Nama dan alamat pengguna jasa; 2) Uraian singkat pekerjaan; 3) Perkiraan nilai pekerjaan; 4) Syarat-syarat penyedia jasa; 5) Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen lelang/kualifikasi. c.
Agar pengumuman dapat mencapai sasaran secara luas, efisien dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, maka diatur sebagai berikut: 1) Pengumuman yang ditujukan kepada usaha kecil/ koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan
pembaca
dan
pendengar
sekurang-
kurangnya di seluruh kabupaten/kota yang bersangkutan, serta dipasang pada pengumuman resmi untuk penerangan umum dan pada papan pengumuman pengguna jasa. Dalam hal di kabupaten/kota ybs tidak memiliki surat kabar harus diumumkan di surat kabar terbitan ibukota propinsi ybs;
2) Pengumuman yang ditujukan kepada perusahaan/ koperasi bukan usaha kecil menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan propinsi dan nasional, serta dipasang pada papan pengumuman resmi
untuk
penerangan
umum
dan
papan
pengumuman pengguna jasa. d. Calon peserta lelang dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak boleh dihalangi/dilarang mengikuti proses lelang di propinsi/ kabupaten/kota lokasi pelelangan. e.
Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, apabila penyedia jasa yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3, dilakukan pengumuman lelang ulang.
f.
Pelelangan
umum
dengan
prakualifikasi,
apabila
penyedia jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3, dilakukan pengumuman prakualifikasi ulang. Penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu dilakukan prakualifikasi ulang. g. Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang/ prakualifikasi, maka kepada: 1) Panitia pengadaan dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai ketentuan yang berlaku; 2) Penyedia jasa yang terlibat dikenakan sanksi daftar hitam 2 tahun dan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Dokumen lelang a.
Panitia pengadaan menyiapkan tepat pada waktunya. Harus dicantumkan secara jelas dan terinci semua persyaratan
yang
diperlukan,
administratif
maupun
teknis, penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur yang dinilai, kriteria
dan formula evaluasi yang akan digunakan, dan jenis kontrak yang dipilih, contoh-contoh formulir yang perlu diisi. b. Dokumen lelang terdiri dari: 1)
Pengumuman lelang/undangan lelang;
2)
Instruksi kepada peserta lelang;
3)
Data lelang;
4)
Bentuk
surat
penawaran,
lampiran,
surat
penunjukan dan surat perjanjian; 5)
Syarat-syarat umum kontrak;
6)
Syarat-syarat khusus kontrak;
7)
Spesifikasi teknis;
8)
Gambar-gambar;
9)
Daftar kuantitas, analisa harga satuan dan metoda pelaksanaan;
10) Bentuk-bentuk jaminan. c.
Diwajibkan
memberikan
preferensi
harga
untuk
penyedia jasa pemborongan nasional yaitu 7,5% di atas harga
penawaran
terendah
dari
penyedia
jasa
pemborongan asing. d. Harus disahkan oleh pengguna jasa. 3. Dokumen Kualifikasi a.
Panitia
pengadaan
harus
menyiapkan
dokumen
kualifikasi berupa: 1) Formulir isian yang memuat data administrasi, keuangan, personil, peralatan, dan pengalaman kerja; 2) Penilaian
kualifikasi
sesuai
dengan
Kimpraswil No. 257/KPTS/ M/2004.
Kepmen
b. Dalam
hal
pelelangan
prakualifikasi,
panitia
umum
dilakukan
pengadaan
dengan
mengumumkan
prakualifikasi yang memuat: 1) Lingkup pekerjaan; 2) Persyaratan peserta; 3) Waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen kualifikasi; 4) Penanggungjawab prakualifikasi. 4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) a.
Pengguna jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
b. HPS disusun oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna jasa. c.
HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga
penawaran
menetapkan
termasuk
besaran
rinciannya
tambahan
dan
nilai
untuk jaminan
pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengugurkan penawaran. d. Nilai
total
HPS
terbuka/tidak
bersifat
rahasia
dan
diumumkan pada waktu penjelasan dokumen lelang, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia. e.
Perhitungan berdasarkan
HPS
harus
ketentuan
dilakukan
dengan
cermat
dokumen
lelang,
dengan
menggunakan data dasar dan mempertimbangkan: 1) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan; 2) Perkiraan
perhitungan
biaya
oleh
konsultan/
engineer’s estimate (EE); 3) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
4) Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan
sejenis
setempat
yang
pernah
dilaksanakan; 5) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/ instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan; 6) Harga/tarif
barang/jasa
yang
dikeluarkan
oleh
pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen; 7) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 8) Kondisi lapangan/lingkungan: a) Kemungkinan penggunaan alat-alat berat; b) Fasilitas untuk mobilisasi peralatan; c)
Keharusan menggunakan cara manual karena kendala lingkungan;
d) Ketersediaan tenaga kerja; e) Ketersediaan bahan bangunan; f)
Hal-hal lainnya yang dianggap perlu.
9) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan f.
HPS telah memperhitungkan: 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 2) Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia jasa.
g. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia jasa. h. Penyusun HPS harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut: 1) Memahami dokumen lelang dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
2) Menguasai
informasi/kondisi
lapangan
dan
lingkungan di lokasi pekerjaan; 3) Memahami
dan
menguasai
berbagai
metoda
pelaksanaan dan mengetahui metoda mana yang paling efisien; 4) Tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik profesi; 5) Diutamakan mengenai
yang
telah
pengadaan
mendapat
penataran
barang/jasa
termasuk
penyusunan HPS. 5. Persyaratan Peserta Lelang a.
Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi 1) Harus mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang
sesuai
dengan
pekerjaan
yang
akan
dilelangkan. 2) Harus menandatangani pakta integritas sebelum mengambil dokumen lelang. 3) Memenuhi
persyaratan
yang
ditentukan
dalam
dokumen kualifikasi. b. Pelelangan umum dengan prakualifikasi 1) Harus
mempunyai
SBU
yang
sesuai
dengan
pekerjaan yang akan dilelangkan. 2) Harus menandatangani pakta integritas sebelum mengambil dokumen prakualifikasi. 3) Memenuhi
persyaratan
yang
ditentukan
dalam
dokumen kualifikasi. 4) Harus lulus prakualifikasi yang diadakan untuk pekerjaan dimaksud dan tercantum dalam daftar peserta lelang yang akan diundang. 6. Pengambilan Dokumen dan Penjelasan Lelang a.
Pengambilan dokumen lelang
1) Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi. a) Bersamaan dengan dokumen kualifikasi 1 hari kerja setelah pengumuman pelelangan s.d. 1 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. b) Sebelum mengambil dokumen lelang, peserta lelang harus menunjukkan SBU kepada panitia pengadaan untuk diteliti apakah sesuai dengan kompetensi dan kemampuan usaha serta nilai paket pekerjaan. c)
Peserta lelang harus menandatangani pakta integritas oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum
dalam
akta
pendirian
atau
per-
ubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama
adalah yang
berhak mewakili perusahaan bekerjasama. 2) Pelelangan umum dengan prakualifikasi a) Yang
lulus
prakualifikasi
dimasukkan
dalam
daftar peserta lelang dan disahkan pengguna jasa. Seluruh penyedia jasa yang tercatat dlm daftar peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen lelang. b) Bila penyedia jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3, dilakukan pengumuman prakualifikasi dan proses prakulifikasi bagi penyedia jasa
baru.
Apabila
setelah
pengumuman
prakualifikasi diulang, tidak ada tambahan calon baru atau keseluruhan calon peserta lelang
masih kurang dari 3, maka panitia pengadaan melanjutkan proses pelelangan dengan metoda seperti pemilihan langsung apabila yang lulus 2 peserta,
atau
metoda
seperti
penunjukan
langsung apabila yang lulus hanya 1 peserta. c)
Peserta
yang
diundang
berhak
mengambil
dokumen lelang. Pengambilan dilakukan 1 hari kerja setelah dikeluarkannya undangan lelang s.d. 1 hari kerja sebelum pemasukan dokumen penawaran. d) Surat undangan lelang memuat antara lain: (1) Nama proyek yang mengadakan pelelangan; (2) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilelangkan; (3) Syarat peserta lelang; (4) Tempat
dan
waktu
untuk pengambilan
dokumen lelang dan keterangan lainnya. (5) Tempat
dan
waktu
penyampaian
dan
pembukaan dokumen penawaran. b. Penjelasan lelang (Aanwijzing) 1) Dilakukan paling cepat 7 hari kerja sejak tgl pengumuman
pelelangan/pengumuman
hasil
kualifikasi. 2) Dilakukan
di
tempat
dan
pada
waktu
yang
ditentukan, dihadiri oleh para penyedia jasa. Penyedia jasa yang tidak hadir pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/ menggugurkan penawaran. 3) Dalam acara penjelasan lelang, harus dijelaskan kepada peserta lelang mengenai: a) Metoda penyelenggaraan pengadaan;
b) Cara penyampaian penawaran; c)
Dokumen
yang
harus
dilampirkan
dalam
dokumen penawaran; d) Acara pembukaan dokumen penawaran; e) Metoda evaluasi; f)
Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
g) Jenis kontrak ya ng akan digunakan; h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan
produksi
dalam negeri; i)
Ketentuan
dan
cara
sub
kontrak
sebagian
pekerjaan kepada usaha kecil/koperasi kecil; j)
Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran;
k) Tata cara perhitungan penyesuaian harga untuk kontrak jangka panjang (lebih dari 12 bulan). 4) Diumumkan nilai total HPS, rincian HPS tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia. 5) Apabila dipandang perlu, panitia pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan melakukan peninjauan lapangan. Peserta lelang dengan risiko dan
biaya
sendiri
dianjurkan
lapangan dengan saksama data
dan
informasi
untuk
untuk yang
meninjau
memperoleh
diperlukan
guna
menyiapkan penawaran. 6) Pertanyaan peserta lelang dan jawaban panitia pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan hasil peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP). BAP ditandatangani oleh panitia pengadaan dan minimal 1 wakil peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen lelang.
7) Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan harus menuangkan ke dalam adendum dokumen lelang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelah disahkan pengguna jasa. Bila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam adendum dokumen lelang, maka bukan merupakan bagian dokumen lelang dan yang berlaku adalah dokumen lelang awal (asli). 7. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran a.
Penyampaian dokumen penawaran 1) Metoda penyampaian dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan dokumen lelang. 2) Metoda penyampaian dokumen penawaran yang akan digunakan dengan sistem satu sampul dan harus dijelaskan pada waktu acara penjelasan lelang. 3) Yang berhak menyampaikan dokumen penawaran adalah yang telah mengambil dokumen lelang pada pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, atau yang lulus prakualifikasi dan masuk dalam daftar peserta lelang yang diundang. 4) Dimulai 1 hari setelah penjelasan lelang. Batas akhir penyampaian
sekurang-kurangnya
7
hari
kerja
setelah penjelasan lelang. Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Langsung
(1)
Secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya pemasukan
ke
dalam
dokumen
kotak/tempat
penawaran
yang
telah disediakan panitia pengadaan. (2)
Batas waktu paling lambat harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.
(3)
Pada batas waktu penyampaian dokumen penawaran berakhir, panitia pengadaan menyatakan penawaran
penyampaian ditutup,
menolak
dokumen dokumen
penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan dokumen penawaran. b) Melalui pos atau layanan hantaran/expedisi (1)
Menggunakan sampul dalam dan sampul luar. Panitia pengadaan mencatat tgl dan jam penerimaan pada sampul luar.
(2)
Batas waktu paling lambat harus sesuai dengan ketentuan dokumen lelang, yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.
(3)
Panitia pengadaan membuat berita acara penerimaan sampul
dokumen
luarnya
masih
penawaran dalam
yang
keadaan
tertutup, kemudian dokumen penawaran tsb dimasukkan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran. (4)
Panitia
pengadaan
menolak
dokumen
penawaran yang terlambat. Sampul luar dibuka untuk mengetahui alamat penawar
dan dikembalikan kepada penawar setelah pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan
jam
penawar,
penerimaan. serta
Nama,
sampul
luar
alamat disimpan
panitia pengadaan. c)
Peserta lelang harus memasukkan dokumen penawaran asli dan rekamannya pada masingmasing sampul dalam, menutup dan merekatnya. Sampul dalam harus ditandai “ASLI” untuk dokumen penawaran asli dan “REKAMAN” untuk dokumen penawaran rekaman serta ditulis nama dan alamat penawar. Sampul-sampul dalam tersebut dimasukkan ke dalam satu sampul luar kemudian sampul luar ditutup dan direkat.
d) Pada sampul luar hanya ditulis: (1)
Alamat pengguna jasa;
(2)
Nama paket pekerjaan yang dilelangkan di sudut kiri atas sampul;
(3)
Pada sudut kanan atas sampul ditulis “TIDAK BOLEH DIBUKA SEBELUM SAAT PEMBUKAAN PENAWARAN”.
e) Apabila
sampul
luar
tidak
direkat,
panitia
pengadaan tidak bertanggungjawab atas isi sampul
penawaran.
Penawaran
yang
tidak
direkat dan atau terdapat kesalahan penulisan pada sampul dokumen penawaran tidak dapat menggugurkan penawaran. 5) Penarikan,
pengubahan,
penggantian
penambahan dokumen penawaran
dan
a) Dokumen penawaran yang telah dimasukkan ke dalam
kotak/tempat
pemasukan
dokumen
penawaran tidak dapatdiambil oleh penawar. b) Apabila penawar akan menarik/ mengubah/ mengganti/ menambah dokumen penawaran yang sudah dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan
dokumen
penawaran,
harus
dilakukan sebelum waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran. c)
Dokumen
penarikan/pengubahan/penggantian/
penambahan dimasukkan ke dalam sampul tertutup dan diberi tanda sesuai butir 4)d) dan ditambah dengan tanda “PENARIKAN”/“PENGUBAHAN”/“PENGGANTIAN”/“PENAMBAHAN”. d) Dokumen
butir
5)c)
dimasukkan
ke
dalam
kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran. e) Tidak ada dokumen susulan yang dapat diterima oleh panitia pengadaan setelah batas waktu penyampaian dokumen penawaran berakhir/ ditutup. b. Pembukaan dokumen penawaran 1) Penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas atau surat keterangan/ penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya. Panitia pengadaan meminta kesediaan 2 orang wakil dari yang hadir sbg saksi. Apabila tidak terdapat wakil penawar yang hadir panitia menunda pembukaan s.d. batas waktu yang ditentukan panitia pengadaan sekurang-kurangnya 2 jam.
2) Setelah batas waktu yang ditentukan tidak ada penawar yang hadir, maka pembukaan penawaran dilaksanakan dengan disaksikan 2
saksi yang
bukan anggota panitia pengadaan, yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia pengadaan. 3) Panitia
pengadaan
membuka
dan
meneliti
isi
kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3, pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang. 4) Selanjutnya panitia pengadaan membuka sampul luar penawaran, termasuk dokumen penarikan/ pengubahan/ penggantian/ penambahan (bila ada), di hadapan para penawar atau para wakil penawar yang hadir pada jam, hari, tanggal dan tempat sebagaimana
telah
ditentukan
oleh
panitia
“PENGUBAHAN”
atau
pengadaan. 5) Sampul
bertanda
“PENGGANTIAN” atau “PENAMBAHAN” harus dibuka dan
dibaca
terlebih
dahulu.
Sampul
bertanda
“PENARIKA N” tidak dibuka. 6) Hal-hal
yang
dibacakan
harus
diperiksa,
dihadapan
para
ditunjukkan
peserta
dan
pelelangan
mengenai kelengkapan dokumen penawaran terdiri dari: a) Nama Peserta Lelang; b) Surat Penawaran; c)
Jaminan Penawaran Asli;
d) Daftar Kuantitas dan Harga ; e) Dokumen
lain
dokumen lelang.
yang
dipersyaratkan
dalam
7) Pada saat pembukaan penawaran panitia hanya mencatat
semua
kejadian
pada
saat
acara
pembukaan penawaran, tidak dilakukan evaluasi atau
pengguguran
penawaran
kecuali
untuk
penawaran yang terlambat. 8) Semua anggota panitia pengadaan yang hadir dan saksi yang ditunjuk (kecuali peserta lelang tidak hadir)
harus
membubuhkan
paraf
pada
surat
penawaran asli beserta pengubahan/ penggantian/ penambahan yang asli (bila ada), juga pada setiap lembar daftar kuantitas dan harga. 9) Sebelum
panitia
pengadaan
menutup
rapat
pembukaan penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran (BAPP), panitia pengadaan membacakan nilai total HPS yang telah ditetapkan pengguna jasa. 10) Panitia pengadaan harus membuat BAPP, yang berisikan hal-hal dan data-data pokok yang penting termasuk
informasi
yang
diperoleh
pada
saat
pembukaan penawaran. BAPP memuat hal-hal sebagai berikut: a) Nama-nama peserta pelelangan, nilai penawarannya, termasuk penawaran alternatif (bila ada), rabat, penarikan/pengubahan/ penggantian/ penambahan penawaran (bila ada), ada tidaknya jaminan penawaran; b) Alasan
bila
terjadi
penundaan
pembukaan
penawaran; c)
Keberatan dari peserta (bila ada);
d) Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh panitia pengadaan.
BAPP ditandatangani oleh panitia pengadaan yang hadir dan para saksi, kemudian dibagikan kepada peserta lelang yang hadir. 8. Evaluasi Dokumen Penawaran a.
Dilakukan oleh panitia pengadaan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Koreksi aritmatik (untuk kontrak harga satuan); 2) Evaluasi administrasi; 3) Evaluasi teknis; 4) Evaluasi kewajaran harga.
b. Dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang sesuai dengan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan
Pedoman
Evaluasi
Jasa
Konstruksi,
Penawaran
mengenai
Pelelangan
Nasional
Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan/Lump Sum. 9. Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi a.
Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, terhadap 3 penawaran terendah yang memenuhi persyaratan dilakukan penilaian kualifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang sesuai dengan Kepmen Kimpraswil No. 257/ KPTS/ M/ 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, mengenai Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan
Nasional
Pekerjaan
Jasa
Pelaksanaan
Konstruksi (Pemborongan). b. Terhadap yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan pembuktian kualifikasi dengan melakukan verifikasi thd semua data dan
informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait. 10. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) a.
Panitia pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dituangkan dalam
BAHP.
BAHP
memuat
hasil
pelaksanaan
pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, s.d. penetapan urutan pemenang berupa daftar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota panitia pengadaan atau sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota panitia pengadaan. b. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatanganan kontrak. c.
BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masingmasing peserta lelang; 2) Metoda evaluasi yang digunakan; 3) Unsur-unsur yang dievaluasi; 4) Rumus yang dipergunakan; 5) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; 6) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; 7) Penetapan urutan dari 1 calon pemenang dan 2 calon
pemenang
cadangan.
Apabila
tidak
ada
penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus
mencantumkan dinyatakan
pernyataan
gagal,
dan
bahwa
harus
pelelangan
segera
dilakukan
pelelangan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari 3, maka penyedia jasa tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang lelang. 11. Penetapan Pemenang Lelang a.
Panitia pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti: 1) Penawaran
memenuhi
syarat
administratif
dan
teknis sesuai ketentuan dokumen lelang; 2) Perhitungan harga yang ditawarkan setelah koreksi aritmatik, adalah wajar dan dapat dipertanggungjawabkan; 3) Telah
memperhatikan
penggunaan
semaksimal
mungkin hasil produksi dalam negeri; 4) Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 1), 2) dan 3). b. Calon pemenang lelang harus sudah ditetapkan oleh panitia pengadaan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pembukaan penawaran. c.
Dalam hal terdapat 2 calon pemenang lelang yang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia pengadaan
meneliti
bersangkutan
dan
kembali memilih
data peserta
kualifikasi yang
yang
menurut
pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar dan hal ini dicatat dalam berita acara. Kemampuan yang dinilai antara lain : 1) Kemampuan dasar (KD) untuk bukan usaha kecil;
2) Sisa kemampuan keuangan (SKK); 3) Sisa kemampuan paket (SKP). d. Panitia pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada pengguna jasa atau kepada pejabat
yang
berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang lelang melalui pengguna jasa. Laporan tsb disertai surat usulan calon pemenang lelang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. e.
Usulan penetapan pemenang lelang Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutan calon pemenang lelang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (bila ada), dan harus memuat: 1) Nama dan alamat penyedia jasa; 2) Harga penawaran setelah dikoreksi; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
f.
Penetapan pemenang lelang 1) Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkan usulan panitia pengadaan. Pejabat yang berwenang segera menetapkan pemenang lelang dengan menerbitkan surat penetapan penyedia jasa dan menyampaikan kepada panitia pengadaan selambat-lambatnya: a) 5 hari kerja penetapan oleh pengguna jasa utk yang bernilai s.d. Rp.50 milar; b) 14 hari kerja penetapan oleh Menteri utk yang bernilai di atas Rp.50 miliar. Ketentuan tersebut a) dan b) terhitung sejak surat usulan
penetapan
pemenang
lelang
tersebut
diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang. 2) Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang adalah: a) Dokumen lelang beserta adendum (bila ada); b) Berita acara pembukaan penawaran (BAPP); c)
Berita acara hasil pelelangan (BAHP);
d) Ringkasan
proses
pelelangan
dan
hasil
dokumen
penawaran
dari
calon
pelelangan; e) Rekaman pemenang
lelang
dan
cadangan
pemenang lelang yang telah diparaf
calon panitia
pengadaan dan 2 wakil dari peserta lelang. 3) Dalam hal pengguna jasa tidak sependapat dengan usulan panitia pengadaan maka: a) Untuk penetapan pemenang lelang dengan nilai s.d. Rp. 50 miliar, pengguna jasa membahas dengan panitia pengadaan untuk mengambil keputusan: (1)
Menyetujui usulan panitia; atau
(2)
Menetapka n keputusan yang
disepakati
bersama untuk melakukan evaluasi ulang atau
lelang
ulang
atau
menetapkan
pemenang lelang, dan dituangkan dalam berita acara yang memuat keberatan dan kesepakatan masing-masing pihak; atau (3)
Bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan diputuskan oleh Menteri dan bersifat final.
b) Untuk penetapan pemenang di atas Rp. 50 miliar. Pengguna
jasa
membahas
dengan
panitia
pengadaan untuk mengambil keputusan: (1)
Menyetujui usulan panitia pengadaan utk dimintakan persetujuan Menteri; atau
(2)
Menetapkan keputusan yang
disepakati
bersama utk evaluasi ulang atau lelang ulang, dan dituangkan dalam berita acara serta dilaporkan kepada Menteri; atau (3)
Apabila masih belum ada kesepakatan, maka dilaporkan kepada Menteri dengan catatan keberatan dari pengguna jasa, untuk diputuskan dan bersifat final.
c)
Untuk pengadaan bernilai di atas Rp. 50 miliar, apabila
pengguna
jasa
dan/atau
panitia
pengadaan tidak sependapat dengan keputusan Menteri, maka: (1)
Penetapan
pemenang
lelang
atau
keputusan lain diserahkan kepada Menteri dan panitia pengadaan dan pengguna jasa tidak perlu melakukan perubahan berita acara evaluasi; (2)
Keputusan Menteri bersifat final.
12. Pengumuman Pemenang Lelang Diumumkan dan diberitahukan oleh panitia pengadaan kepada para peserta lelang selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia jasa dari pejabat yang berwenang.
13. Sanggahan Peserta Lelang a.
Peserta
lelang
yang
keberatan
atas
penetapan
pemenang lelang dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja setelah tanggal pengumuman pemenang lelang. b. Diajukan kepada pengguna jasa disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada unit pengawasan
internal.
Surat
sanggahan
yang
disampaikan kepada bukan pengguna jasa dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. c.
Pengguna jasa wajib memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya
dalam
5
hari
kerja
secara
proporsional sesuai dengan masalahnya d. Apabila peserta lelang tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna jasa, dapat mengajukan sanggahan
banding
kepada
Menteri,
selambat-
lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. e.
Menteri wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.
f.
Proses
pelelangan
dapat
dilanjutkan
tanpa
harus
menunggu jawaban dari Menteri. g. Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pelelangan dievaluasi kembali atau dilakukan pelelangan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak. 14. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) a.
Rapat persiapan penunjukan penyedia jasa (Pre-award meeting) Sebelum
penerbitan
SPPJ,
diselenggarakan
rapat
persiapan penunjukan penyedia jasa yang dihadiri oleh pengguna jasa, panitia pengadaan dan penyedia jasa.
Hasil
rapat
dituangkan
dalam
berita
acara
yang
merupakan bagian dari dokumen kontrak. Rapat persiapan penunjukan penyedia jasa membahas antara lain: 1) Ketentuan mengenai bentuk, nilai,
masa berlaku,
dan batas waktu penyerahan jaminan pelaksanaan; 2) Jenis
asuransi
yang
harus
disiapkan
sebelum
tandatangan kontrak; 3) Harga satuan timpang; 4) Ketentuan perhitungan eskalasi (bila ada); 5) Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada waktu evaluasi penawaran; 6) Hal-hal lain yang dinilai perlu. b. Pengguna jasa menerbitkan SPPJ sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, dengan ketentuan: 1) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau 2) Sanggahan yang diterima pengguna jasa dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah. c.
Peserta lelang yang ditunjuk sbg penyedia jasa wajib menerima keputusan tsb. Apabila ybs mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dpt diterima secara obyektif oleh pengguna jasa, dengan ketentuan jaminan penawaran ybs dicairkan dan disetorkan Kas Negara.
d. Terhadap yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, disamping jaminan penawaran ybs dicairkan dan disetorkan Kas Negara, juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan jasa di instansi pemerintah selama 2 tahun.
e.
Apabila
urutan
penetapan
pertama
penyedia
jasa
mengundurkan dapat
diri,
dilakukan
maka kepada
pemenang lelang urutan kedua (bila ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan : 1) Penetapan pemenang lelang urutan kedua harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/ penetapan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang; 2) Masa berlakunya penawaran urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang. f.
Apabila
urutan kedua juga mengundurkan diri, maka
penetapan
penyedia
jasa
dapat
dilakukan
kepada
pemenang urutan ketiga (bila ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan: 1) Penetapan pemenang lelang urutan ketiga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan pejabat yang berwenang menetapkan lelang; 2) Masa berlakunya penawaran
urutan ketiga masih
berlaku atau sudah diperpanjang; 3) Jaminan penawaran pemenang lelang urutan kedua dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara; 4) Bila pemenang lelang urutan kedua mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir d. di atas. g. Apabila pemenang lelang urutan ketiga mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka ybs dikenakan sanksi sebagaimana tsb pada butir d. di atas. Kemudian panitia pengadaan melakukan pelelangan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran
dari pemenang lelang urutan ketiga dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara. h. SPPJ`harus dibuat paling lambat 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang lelang. i.
Salah satu tembusan dari SPPJ disampaikan (tanpa lampiran
perjanjian/kontrak)
sekurang-kurangnya
kepada unit pengawasan internal. 15. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang a.
Pelelangan dinyatakan gagal apabila: 1) Penyedia jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurang dari 3; atau 2) Penawaran yang masuk kurang dari 3; atau 3) Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang; atau 4) Semua harga penawaran di atas pagu dana yang tersedia; atau 5) Sanggahan
dari
peserta
lelang
atas
kesalahan
prosedur yang tercantum dalam dokumen lelang ternyata benar; atau 6) Sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN dari pemenang lelang urutan 1, 2 dan 3 ternyata benar; atau 7) Pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau 8) Pelaksanaan
pelelangan
tdk
sesuai
dengan
ketentuan dokumen lelang atau prosedur yang berlaku; atau 9) Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar.
b. Pelelangan ulang Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, pengguna jasa/ pejabat yang berwenang memerintahkan pelelangan ulang dengan prosedur: 1) Gagal karena a.1), dan/atau a.2), dan/atau a.5) dilakukan
pelelangan
ulang,
dengan
cara
mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta lelang baru selain yang telah masuk dalam daftar calon peserta lelang; 2) Gagal karena a.3), dan/atau a.4), dan/atau a.8) dilakukan pelelangan ulang, dengan cara mengundang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang untuk mengajukan penawaran
ulang
secara
lengkap
(administrasi,
teknis dan harga). Bilamana dianggap perlu, panitia pengadaan melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon peserta lelang baru. 3) Gagal karena a.6) dan a.9) , dilakukan sbb: a) Apabila panitia pengadaan tidak terbukti terlibat KKN, panitia pengadaan mengundang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon penyedia jasa untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga). Bilamana dianggap perlu panitia pengadaan melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon peserta lelang baru. Panitia
pengadaan
dilarang
mengundang
peserta yang terlibat KKN; atau b) Apabila panitia pengadaan terbukti terlibat KKN, maka dibentuk panitia pengadaan baru untuk melakukan pelelangan ulang. Panitia pengadaan
baru dilarang mengikutsertakan peserta lelang yang terbukti terlibat KKN; 4) Gagal karena a.7), dilakukan pelelangan ulang dengan cara sbb: a) Mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga baru apabila peserta lelang yang memenuhi syarat > 3 peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri); b) Mengumumkan
kembali/mengundang
peserta
lelang baru dan lama yang memenuhi syarat untuk
mengajukan
penawarannya
apabila
peserta yang memenuhi syarat < 3
peserta
(tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri). 5) Apabila dalam pelelangan ulang peserta < 3: a) Yang memenuhi syarat hanya 2, maka proses pemilihan
dilanjutkan
seperti
pada
proses
pemilihan langsung; b) Yang memenuhi syarat hanya 1, maka proses pemilihan
dilanjutkan
seperti
pada
proses
penunjukan langsung. 6) Dalam hal pengguna jasa atau panitia pengadaan menemukan indikasi kuat adanya KKN di antara penyedia jasa, maka: a) Panitia
pengadaan
meneliti
kewajaran
penawaran dengan cara memeriksa koefisien dan harga satuan dasar upah, bahan, dan alat dan
membandingkan
dengan
pekerjaan sejenis terdekat;
harga
satuan
b) Memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; c)
Apabila hasil penelitian pada a) dan b) mengarah kepada terjadinya KKN, maka pengguna jasa wajib menghentikan proses pelelangan untuk diperiksa instansi yang berwenang.
7) Apabila dalam pelaksanaan pelelangan ulang
ter-
jadi KKN, maka pengguna jasa wajib meng-hentikan proses pelelangan dan pejabat yang berwenang mengusulkan
pemindahan
alokasi
dana
untuk
pekerjaan lainnya. B.
PELELANGAN TERBATAS 1. Pada prinsipnya sama dengan proses pelelangan umum dengan prakualifikasi, kecuali dalam pengumuman prakualifikasi dicantumkan kriteria peserta lelang dan
nama-
nama penyedia jasa yang akan diundang. 2. Apabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia jasa yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhi kualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas. C. PEMILIHAN LANGSUNG 1. Penetapan Calon Peserta a.
Panitia pengadaan wajib melakukan prakualifikasi.
b. Prakualifikasi harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. 2. Undangan, Permintaan Penawaran dan Evaluasi a.
Panitia pengadaan mengundang sebanyak-banyaknya calon peserta yang lulus prakualifikasi.
b. Apabila penyedia jasa yang lulus prakualifikasi < 3, maka dilakukan pengumuman prakualifikasi ulang. c.
Apabila setelah pengumuman prakualifikasi ulang, yang lulus prakualifikasi hanya 2, maka proses pemilihan langsung dilanjutkan.
d. Apabila setelah pengumuman prakualifikasi ulang, yang lulus prakualifikasi hanya 1, maka dilakukan proses penunjukan langsung. e.
Atas dasar pengajuan penawaran yang dilakukan secara terpisah dari masing-masing peserta pemilihan langsung, panitia pengadaan melakukan koreksi aritmatik, evaluasi
administrasi,
evaluasi
teknis
dan
evaluasi
kewajaran harga thd semua penawaran yang masuk serta menyusun urutan penawaran sbg dasar utk melakukan klarifikasi dan negosiasi selanjutnya. 3. Klarifikasi dan Negosiasi a.
Sebelum dilakukan klarifikasi dan negosiasi, panitia pengadaan membuat pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang mencantumkan hal-hal teknis dan jenis pekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi, tetapi tdk boleh mencantumkan rincian HPS.
b. Dilakukan kepada peserta pemilihan langsung yang menawarkan harga terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik sampai terjadi kesepakatan. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh dihadiri oleh peserta pemilihan langsung lainnya. c.
Dilakukan untuk mendapatkan jasa yang sesuai atau lebih tinggi dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia jasa.
d. Untuk
kontrak
harga
satuan,
panitia
pengadaan
melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama thd harga
satuan
jenis-jenis
pekerjaan
yang
harga
satuan
penawarannya lebih tinggi dari harga satuan HPS. e.
Untuk kontrak lump sum, panitia pengadaan melakukan negosiasi hanya pada harga total saja.
f.
Setelah klarifikasi dan negosiasi panitia pengadaan meminta
peserta
pemilihan
langsung
yang
akan
diusulkan utk menandatangani BA hasil klarifikasi dan negosiasi. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan urutan pertama, maka klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada urutan penawar terendah berikutnya. g. Berdasarkan BA tersebut, panitia pengadaan membuat surat usulan penetapan penyedia jasa kepada pejabat yang berwenang menetapkan. 4. Penetapan Pemenang a.
Berdasarkan usulan dari panitia pengadaan, pejabat yang
berwenang
menetapkan
pemenang
pemilihan
langsung. b. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara panitia pengadaan dengan pengguna jasa dilakukan proses sesuai ketentuan yang tercantum dalam butir A.11.f.3). c.
Hasil
penetapan
pemenang
pemilihan
langsung
diumumkan dan disampaikan kepada seluruh peserta pemilihan langsung. 5. Sanggahan dan Pengaduan Mekanisme
dan
prosedur
sanggahan
dan
pengaduan
mengikuti ketentuan seperti pada proses pelelangan umum butir A.13. 6. Surat Penunjukan Penyedia Jasa Pengguna jasa menerbitkan surat penunjukan penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan.
D. PENUNJUKAN LANGSUNG 1. Penetapan Peserta a.
Panitia
pengadaan
wajib
melakukan
terhadap penyedia jasa yang akan
prakualifikasi ditunjuk untuk
pekerjaan kompleks. b. Prakualifikasi harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. 2. Permintaan Penawaran dan Negosiasi Teknis dan Harga a.
Panitia pengadaan mengundang penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi untuk mengajukan penawaran.
b. Panitia
pengadaan
melakukan
koreksi
aritmatik,
evaluasi penawaran, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga
thd
penawaran
yang
diajukan
berdasarkan
dokumen penunjukan langsung. c.
Panitia pengadaan membuat BA hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi.
3. Penetapan Penyedia Jasa Panitia pengadaan mengusulkan penetapan penyedia jasa kepada pejabat yang berwenang berdasarkan BA hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi. 4. Penunjukan Penyedia Jasa Berdasarkan surat penetapan pejabat yang berwenang, panitia pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia jasa
yang
ditunjuk
dan
kemudian
pengguna
jasa
menerbitkan surat penunjukan penyedia jasa. 5. Pengaduan Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam proses penunjukan langsung dipandang tidak transparan, tidak adil dan terdapat indikasi KKN.
BAB V KONTRAK A. DOKUMEN KONTRAK 1. Dibuat dalam bahasa
Indonesia serta
tunduk kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2. Harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum yang terdiri dari: a.
Surat perjanjian;
b. Surat penunjukan penyedia jasa; c.
Surat penawaran;
d. Adendum dokumen lelang (bila ada); e.
Syarat-syarat khusus kontrak;
f.
Syarat-syarat umum kontrak;
g. Spesifikasi teknis; h. Gambar-gambar; i.
Daftar kuantitas dan harga;
j.
Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
Instruksi kepada peserta lelang dan analisa harga satuan mata pembayaran utama tidak menjadi bagian dari dokumen kontrak. 3. Surat Perjanjian Kerangka surat perjanjian terdiri dari: a.
Pembukaan (Komparisi), meliputi: 1) Judul kontrak; 2) Nomor kontrak; 3) Tanggal kontrak; 4) Kalimat pembuka; 5) Para pihak dalam kontrak; 6) Penandatanganan kontrak.
b. Isi, meliputi: 1) Pernyataan
bahwa
para
pihak
sepakat
untuk
mengadakan kontrak; 2) Pernyataan bahwa para pihak menyetujui besarnya harga kontrak; 3) Pernyataan
bahwa
ungkapan-ungkapan
dalam
perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak; 4) Pernyataan
bahwa
kontrak
meliputi
beberapa
dokumen dan merupakan satu kesatuan kontrak; 5) Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak, yang dipakai dokumen urutannya lebih dulu; 6) Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing; 7) Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut; 8) Pernyataan
mengenai
kapan
mulai
efektif
berlakunya kontrak. c.
Penutup, meliputi: 1) Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut; 2) Tandatangan para pihak dalam surat perjanjian bermeterai dan tanggal pada materai.
C. HARGA KONTRAK DAN SUMBER DANA 1. Rincian
harga
kontrak
sesuai
yang
tercantum
dokumen kontrak (Daftar Kuantitas dan Harga).
dalam
2. Dibiayai dengan sumber dana APBN Murni/sebagian atau seluruhnya dibiayai dari PHLN. D. PENANDATANGANAN KONTRAK Setelah SPPJ diterbitkan, pengguna jasa menyiapkan dan menandatangani
kontrak
pelaksanaan
pekerjaan
apabila
dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 hari setelah SPPJ dan setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan sbb: a.
Nilai jaminan dalam bentuk jaminan bank atau surety bond sesuai ketentuan dokumen kontrak;
b. Masa berlakunya jaminan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak s.d. 14
hari setelah
tanggal masa pemeliharaan berakhir sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Apabila
penyedia
jasa
yang
ditunjuk
menolak/
mengundurkan diri dg alasan yang tidak dpt diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka pengguna jasa membatalkan SPPJ, mencairkan jaminan penawaran dan penyedia
jasa
dikenakan
sanksi
dilarang
mengikuti
pengadaan jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. 3. Pengguna jasa dan penyedia jasa tidak diperkenankan mengubah
dokumen
pengadaan
secara
sepihak
s.d.
penandatanganan kontrak. 4. Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memeriksa konsep surat perjanjian, meliputi substansi, bahasa/ redaksional,
angka, dan huruf serta membubuhka n paraf pada lembar demi lembar surat perjanjian. 5. Banyak rangkap kontrak sesuai kebutuhan: a.
Sekurang-kurangnya 2 kontrak asli dibubuhi materai;
b. Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai. 6. Kontrak di atas Rp.50 miliar ditandatangani pengguna jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional atau ditetapkan dengan keputusan Menteri.
BAB VI PELAKSANAAN KONTRAK
A. DIREKSI PEKERJAAN, DIREKSI TEKNIS, WAKIL PENYEDIA JASA, PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK DAN PANITIA PENERIMA PEKERJAAN 1. Direksi pekerjaan pada umumnya dijabat oleh pengguna jasa, namun dapat dijabat oleh orang lain yg ditetapkan oleh pengguna
jasa
pekerjaan.
Direksi
untuk
mengendalikan
pekerjaan
dapat
pelaksanaan
mendelegasikan
sebagian tugas dan tanggungjawabnya kepada direksi teknis dan dapat membatalkan pendelegasian tersebut setelah memberitahukan kepada penyedia jasa. 2. Direksi teknis ditetapkan oleh pengguna jasa, yang terdiri dari
konsultan
pengawas
(supervisi),
atau
petugas
kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 3. Penyedia jasa wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan dan diberikan wewenang penuh untuk bertindak atas nama penyedia jasa serta berdomisili di lokasi pekerjaan. 4. Panitia peneliti pelaksanaan kontrak dapat dibentuk oleh pengguna jasa setelah kontrak ditandatangani, terdiri dari unsur-unsur: a.
Perencanaan teknis;
b. Pelaksanaan lapangan; c.
Pengawasan lapangan;
d. Administrasi kontrak;
e.
Terkait
lainnya
yang
dipandang
perlu
(misalnya:
keuangan, pengujian, dan atasan langsung). 5. Tugas panitia peneliti pelaksanaan kontrak : a.
Meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar antara lain seperti: disain dan spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan, dan lain- lain yang dipandang perlu;
b. Membuat berita acara hasil penelitian; c.
Mengusulkan
saran
dan
tindak
lanjut
dilakukan kepada pengguna jasa atas
yang
perlu
penelitian
tersebut butir a. Panitia peneliti pelaksanaan kontrak bekerja atas permintaan pengguna jasa dan tugasnya berakhir setelah serah terima akhir pekerjaan. 6. Panitia penerima pekerjaan diangkat oleh pengguna jasa terdiri dari unsur
kantor/satuan kerja/proyek/ bagian
proyek, direksi teknis dan atasan langsung, untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan penyedia jasa. Panitia penerima pekerjaan bekerja pada waktu penyerahan pertama pekerjaan dan penyerahan akhir pekerjaan. B.
WEWENANG DAN KEPUTUSAN PENGGUNA JASA Pengguna jasa memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 1. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa a.
Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yg dilaksanakan penyedia jasa.
b. Meminta
laporan-laporan
secara
periodik
mengenai
pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. c.
Melakukan perubahan kontrak.
d. Menangguhkan pembayaran. e.
Mengenakan denda keterlambatan.
f.
Membayar uang muka, hasil pekerjaan dan uang retensi.
g. Menyerahkan seluruh/sebagian lapangan. h. Memberikan instruksi sesuai jadual. i.
Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia jasa terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yg dilakukan pengguna jasa.
2. Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa a.
Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi.
b. Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada). c.
Melaksanakan dengan
dan
jadual
menyelesaikan
pelaksanaan
pekerjaan
pekerjaan
sesuai
yang
telah
ditetapkan dalam kontrak. d. Melaporkan (laporan
pelaksanaan
harian,
pekerjaan
mingguan
dan
secara
periodik
bulanan)
kepada
pengguna jasa. e.
Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa.
f.
Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
g. Mengambil
langkah-langkah
yang
memadai
untuk
melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat
kerja
dan
membatasi
pengaruh/gangguan miliknya,
sebagai
kepada akibat
perusakan
masyarakat polusi,
dan
maupun
kebisingan
dan
kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa. D. RESIKO PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA 1. Pengguna jasa dan penyedia jasa bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko pengguna jasa dan penyedia jasa. 2. Resiko pengguna jasa a.
Resiko kecelakaan, kematian, kerusakan atau kehilangan harta benda (di luar pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan) yang disebabkan oleh: 1)
Penggunaan atau penguasaan lapangan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat dihindari sebagai akibat pekerjaan tersebut; atau
2)
Keteledoran,
pengabaian
kewajiban
dan
tanggungjawab, gangguan terhadap hak yang legal oleh
pengguna
jasa
atau
orang
yang
dipekerjakannya, kecuali disebabkan oleh penyedia jasa. b. Resiko
kerusakan
terhadap
pekerjaan,
peralatan,
instalasi, dan bahan yang disebabkan karena disain atau disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa, keadaan kahar dan pencemaran/terkontaminasi limbah radio aktif/nuklir.
c.
Resiko yang terkait dengan kerugian atau kerusakan dari pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan sejak saat pekerjaan
selesai
sampai
berakhirnya
masa
pemeliharaan, kecuali apabila: 1) Kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan; atau 2) Kejadian
sebelum
tanggal
pekerjaan ya ng bukan
penyerahan
pertama
tanggunggjawab pengguna
jasa. 3. Resiko penyedia jasa Kecuali resiko-resiko pengguna jasa, maka penyedia jasa bertanggungjawab atas setiap cidera atau kematian dan semua kerugian atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan, instalasi, bahan dan harta benda yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak. E. JAMINAN 1. Jaminan Pelaksanaan Penyedia jasa wajib menyerahkan kepada pengguna jasa selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterbitkannya SPPJ sebelum penandatanganan kontrak. Besarnya sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak. Masa berlakunya sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan. 2. Jaminan Uang Muka Pengguna
jasa
wajib
membayar
uang
muka
kepada
penyedia jasa sejumlah tertentu sesuai ketentuan dokumen kontrak, setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang
muka yang bernilai sekurang-kurangnya sama dengan uang muka. Masa berlakunya sekurang-kurangnya sejak tanggal permohonan pembayaran uang muka sampai dengan 14 hari setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan. 3. Jaminan Pemeliharaan Penyedia jasa dapat menyerahkan jaminan pemeliharaan kepada pengguna jasa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan pengguna jasa wajib mengembalikan uang retensi. Besarnya jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan dokumen kontrak. Masa berlakunya jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan
sampai
dengan
14
hari
setelah
tanggal
penyerahan akhir pekerjaan. 4. Jaminan pelaksanan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan dapat diserahkan oleh penyedia jasa dalam bentuk jaminan bank atau surety bond
kepada pengguna
jasa. Bentuk jaminan harus menggunakan bentuk yang tercantum dalam dokumen kontrak. F.
ASURANSI 1. Penyedia jasa harus menyediakan atas nama pengguna jasa dan penyedia jasa, asuransi yang mencakup dari saat mulai pelaksanaan
pekerjaan
sampai
dengan
akhir
masa
pemeliharaan, yaitu: a.
Semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta personil untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko yaitu
kecelakaan,
kerusakan-kerusakan,
serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
kehilangan,
b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja; c.
Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
2. Besarnya
masing-masing
asuransi
sesuai
ketentuan
dokumen kontrak. G. PERPAJAKAN 1. Penyedia jasa harus mengetahui, memahami
dan patuh
terhadap semua peraturan perundang-undangan
tentang
pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran. 2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan penyesuaian. H. PEMBAYARAN 1. Uang Muka a.
Setelah kontrak ditandatangani, penyedia jasa dapat mengajukan
permintaan
pembayaran
uang
muka
dengan nilai sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, disertai rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. b. Uang muka dapat diberikan setinggi-tingginya 30% dari nilai kontrak kepada usaha kecil/koperasi kecil dan setinggi-tingginya 20% dari nilai kontrak kepada selain usaha kecil. c.
Pengguna jasa harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran uang muka paling lambat 7 hari setelah jaminan uang muka diterima dari penyedia jasa.
d. Bentuk surat jaminan uang muka harus sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak dan harus diterbitkan oleh
bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang harus direasuransikan
sesuai
dengan
ketentuan
Menteri
Keuangan. e.
Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurangkurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diminta.
f.
Pengembalian
uang
berangsur-angsur
muka
secara
harus
proporsional
diperhitungkan pada
setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas
pada
saat
pembayaran
pekerjaan
mencapai
prestasi 100%. g. Untuk kontrak tahun jamak (multy years) nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. 2. Prestasi Pekerjaan a.
Sistem pembayaran prestasi hasil pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak (angsuran/termijn
atau
bulanan/monthly certificate). b. Sistem sertifikat angsuran 1) Setelah kemajuan hasil pekerjaan mencapai nilai prosentase kontrak,
tertentu penyedia
sesuai jasa
ketentuan mengajukan
dokumen laporan
kemajuan hasil pekerjaan kepada direksi teknis dengan lampiran data pendukung. 2) Kemajuan
hasil
pekerjaan
harus
mendapat
penetapan direksi teknis selambat-lambatnya 5 hari setelah diterimanya laporan tsb berikut kelengkapan data pendukungnya.
c.
Sistem sertifikat bulanan 1) Setiap
tanggal
25
bulan
yang
bersangkutan,
penyedia jasa mengajukan sertifikat bulanan kepada direksi teknis dengan lampiran data pendukung. 2) Direksi teknis harus menetapkan selambat-lambatnya 5 hari setelah diterimanya sertifikat bulanan tersebut berikut kelengkapan data pendukungnya. d. Pembayaran
prestasi
pekerjaan
yang
disepakati
dilakukan oleh pengguna jasa apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan yang telah disetujui oleh direksi teknis. Pengguna jasa dalam kurun waktu 7 hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran. e.
Pembayaran
prestasi
hasil
pekerjaan
hanya
dapat
dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan. f.
Bila terjadi ketidaksesuaian dalam perhitungan prestasi hasil pekerjaan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran . Pengguna jasa dapat meminta penyedia jasa untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara
dengan
mengesampingkan
hal-hal
yang
sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% dari jumlah nilai tagihan. g. Pembayaran
prestasi
pekerjaan
yang
disepakati
dilakukan oleh pengguna jasa apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan yang telah disetujui oleh direksi teknis. Pengguna jasa dalam kurun waktu 7 hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran.
h. Pembayaran
prestasi
hasil
pekerjaan
hanya
dapat
dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan. i.
Bila terjadi ketidaksesuaian dalam perhitungan prestasi hasil pekerjaan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran . Pengguna jasa dapat meminta penyedia jasa untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara
dengan
mengesampingkan
hal-hal
yang
sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% dari jumlah nilai tagihan. 3. Penyesuaian Harga a.
Hasil perhitungan penyesuaian harga
(untuk kontrak
jangka panjang lebih dari 12 bulan) harus dituangkan dalam amandemen kontrak yang dibuat secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 bulan. b. Pembayaran
penyesuaian
harga
dilakukan
oleh
pengguna jasa apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. Pengguna jasa dalam kurun waktu 7 hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran. 4. Ganti Rugi dan Kompensasi a.
Sesuai ketentuan dokumen kontrak kepada penyedia jasa harus dituangkan dalam amandemen kontrak.
b. Pembayaran dilakukan oleh pengguna jasa apabila penyedia
jasa
telah
mengajukan
tagihan
disertai
Pengguna jasa dalam kurun waktu 7 hari harus
sudah
perhitungan dan data-data. mengajukan surat permintaan pembayaran.
5. Pengguna jasa harus sudah membayar selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 hari sejak penyedia jasa mengajukan tagihan yang telah disetujui oleh direksi teknis dan direksi pekerjaan. Apabila pengguna jasa terlambat membayar, maka
dikenakan
bunga
keterlambatan
pembayaran
berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia. I.
PENYERAHAN LAPANGAN 1. Pengguna
jasa
wajib
menyerahkan
seluruh/sebagian
lapangan kepada penyedia jasa sebelum diterbitkannya SPMK. 2. Sebelum penyerahan lapangan, pengguna jasa bersamasama penyedia jasa melakukan pemeriksaan lapangan berikut bangunan, bangunan pelengkap dan seluruh aset milik pengguna jasa yang akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa, untuk dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara. 3. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara serah terima lapangan yang ditandatangani kedua belah pihak. 4. Keterlambatan penyerahan seluruh/sebagian lapangan dapat mengakibatkan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan atau kompensasi akibat kerugian penyedia jasa. J.
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 1. Pengguna jasa harus menerbitkan SPMK segera setelah dilakukan serah terima lapangan, selambat- lambatnya 14 hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. 2. Dalam hal penerbitan SPMK sebelum kontrak ditandatangani (untuk penanganan darurat akibat bencana alam), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri.
3. Dalam SPMK dicantumkan tanggal paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak. K.
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK (PRE CONSTRUCTION MEETING) 1. Diselenggarakan selambat-lambatnya 7 hari setelah SPMK, diikuti
oleh
direksi
pekerjaan,
direksi
teknis,
unsur
perencanaan dan penyedia jasa. 2. Untuk
menghasilkan
kesepakatan-kesepakatan
beberapa
materi yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pekerjaan. 3. Membahas : a.
Pasal-pasal dalam dokumen kontrak, perihal: 1)
Asuransi pekerjaan;
2)
Pekerjaan tambah kurang;
3)
Penyelesaian perselisihan;
4)
Pemeliharaan pekerjaan;
5)
Kompensasi;
6)
Denda;
7)
Pemutusan kontrak;
8)
Dan lain-lain yang dinilai perlu.
b. Tata cara penyelenggaraan pekerjaan, perihal: 1)
Organisasi kerja;
2)
Tata cara pengaturan pekerjaan;
3)
Jadual pelaksanaan pekerjaan;
4)
Jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;
5)
Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan;
6)
Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;
7)
Penyusunan program mutu;
8)
Dan lain-lain yang dinilai perlu.
4. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam berita acara. L.
PROGRAM MUTU 1. Program mutu harus disusun oleh penyedia jasa dan disetujui oleh direksi lapangan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan. 2. Program mutu sekurang-kurangnya berisi: a.
Informasi mengenai pengadaan;
b. Organisasi proyek pengguna jasa dan penyedia jasa; c.
Jadual pelaksanaan pekerjaan;
d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan; e.
Prosedur instruksi kerja;
f.
Pelaksana kerja.
3. Prosedur pelaksanaan tiap-tiap jenis pekerjaan meliputi : a.
Standar pekerjaan,
b. Prosedur kerja; c.
Daftar inspeksi;
d. Persyaratan testing. 4. Prosedur instruksi kerja mencakup rincian minimal tentang : a.
Urutan kegiatan pelaksanaan;
b. Prosedur kerja untuk mengawali kegiatan; c.
Pemantauan proses kegiatan;
d. Pemeliharaan yang diperlukan; e.
Penilaian hasil pekerjaan sesuai spesifikasi.
M. PEMERIKSAAN LAPANGAN BERSAMA 1. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah penerbitan SPMK, direksi teknis bersama-sama dengan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan penyedia jasa melaksanakan pemeriksaan
lapangan
bersama
dengan
melakukan
pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk rencana setiap kegiatan pekerjaan/mata pembayaran guna menetapkan kuantitas awal. 2. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila hasil pemeriksaan lapangan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak (spesifikasi teknis, gambar,
jenis pekerjaan, mata pembayaran, kuantitas),
maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam perintah perubahan kontrak yang ditindaklanjuti dengan pembuatan amandemen kontrak. 3. Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap kegiatan pekerjaan/mata pembayaran terus dilaksanakan selama
periode
waktu
pelaksanaan
pekerjaan
untuk
menetapkan kuantitas hasil pekerjaan yang akan dibayar setiap bulan/angsuran. N. PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN 1. Apabila
pada
saat
pelaksanaan
pekerjaan
terdapat
perbedaan antara kondisi lapangan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, maka pengguna jasa bersama penyedia jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: a.
Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan;
b. Menambah
atau
mengurangi
jenis
pekerjaan/mata
pembayaran; c.
Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
2. Nilai pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari nilai harga kontrak awal. 3. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah lebih dari 10% dari kuantitas kontrak
awal, maka harga satuan perubahan mata pembayaran utama tersebut disesuaikan dengan negosiasi harga. 4. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka penyedia jasa harus menyerahkan analisa harga satuannya kepada pengguna jasa dan dilakukan negosiasi teknis dan harga berdasarkan analisa harga satuan dan harga satuan dasar penawaran. 5. Perintah perubahan pekerjaan harus dibuat secara tertulis oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak. O. PEMBAYARAN UNTUK PERUBAHAN 1. Apabila diminta oleh pengguna jasa, penyedia jasa wajib mengajukan usulan biaya untuk melaksanakan perintah perubahan. 2. Direksi teknis wajib menilai usulan biaya dan melaporkan kepada
direksi
dalam waktu 7 3. Apabila
pekerjaan
tersebut
selambat-lambatnya
hari.
pekerjaan
dalam
perintah
perubahan
harga
satuannya terdapat dalam daftar kuantitas dan harga, dan apabila menurut pendapat direksi pekerjaan bahwa kuantitas pekerjaan tidak melebihi batas sesuai ketentuan dokumen kontrak
atau
waktu
pelaksanaan
tidak
mengakibatkan
perubahan harga, maka harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan. 4. Apabila
harga
satuan
berubah
atau
pekerjaan
dalam
perintah perubahan tidak ada harga satuannya dalam daftar kuantitas dan harga, jika dinilai wajar, maka usulan biaya dari penyedia jasa merupakan harga satuan baru untuk perubahan pekerjaan yang bersangkutan.
5. Apabila usulan biaya dinilai tidak wajar, maka pengguna jasa mengeluarkan perintah perubahan dengan mengubah harga kontrak
berdasarkan harga perkiraan pengguna jasa.
6. Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda pekerjaan,
maka
perintah
perubahan
tersebut
harus
dilaksanakan oleh penyedia jasa dan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi sesuai ketentuan dokumen kontrak. 7. Penyedia
jasa
tidak
berhak
menerima
pembayaran
tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini. P. AMANDEMEN KONTRAK 1. Amandemen
kontrak
harus
segera
dibuat
bila
terjadi
perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila: a.
Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan;
b. Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaaan; c.
Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan.
2. Prosedur pembuatan amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut: a.
Pengguna jasa segera memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak;
b. Penyedia perintah
jasa
harus
perubahan
memberikan dari
tanggapan
pengguna
jasa
atas dan
mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-
lambatnya dalam waktu 7
hari. Pengguna jasa harus
memberikan tanggapan atas usulan perubahan kontrak dari penyedia jasa selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari; c.
Atas usulan perubahan kontrak
dilakukan negosiasi
teknis dan harga dan dibuat berita acara hasil negosiasi; d. Berdasarkan
berita
acara
hasil
negosiasi
dibuat
amandemen kontrak. Q. MOBILISASI 1. Paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak diterbitkan SPMK. 2. Antara lain meliputi: a.
Mendatangkan
peralatan-peralatan
berat
dan
kendaraan-kendaraan; b. Mempersiapkan fasilitas lapangan untuk penyedia jasa meliputi kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan fasilitas lainnya yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak; c.
Mendatangkan alat-alat laboratorium, alat-alat ukur dan peralatan lainnya;
d. Mendatangkan personil-personil pelaksana. 3. Mobilisasi peralatan dan personil pelaksana dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di lapangan. R. PELAKSANAAN PEKERJAAN Hal-hal yang perlu mendapat perhatian direksi pekerjaan: 1. Itikad Baik a.
Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya sesuai dengan hak dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen kontrak.
b. Para
pihak
setuju
untuk
melaksanakan
perjanjian
dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masingmasing pihak. Apabila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 2. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi Penyedia jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapat ijin tertulis dari pengguna jasa. 3. Hak Paten, Hak Cipta dan Merek Apabila penyedia jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggungjawab penyedia jasa sepenuhnya dan pengguna jasa dibebaskan dari segala tuntutan oleh pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek. 4. Gambar Kerja Penyedia jasa harus membuat gambar kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan dan harus mendapat persetujuan direksi teknis, baik untuk pelaksanaan pekerjaan sementara maupun permanen. 5. Personil a.
Penyedia jasa wajib menugaskan personil inti yang tercantum dalam daftar personil inti atau menugaskan personil lainnya yang disetujui oleh direksi pekerjaan. Direksi
pekerjaan
hanya
akan
menyetujui
usulan
penggantian personil inti apabila kualifikasi, kemam-
puan, dan pengalamannya sama atau melebihi personil inti yang ada dalam daftar personil inti. b. Apabila direksi pekerjaan meminta penyedia jasa untuk memberhentikan permintaan menjamin
personilnya
tersebut, bahwa
maka
personil
dengan
alasan
penyedia
jasa
harus
sudah
harus
tersebut
atas
meninggalkan lapangan dalam waktu 7 hari dan harus diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14
hari.
6. Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Pengguna
jasa,
penyedia
jasa
direksi harus
pekerjaan, mentaati
direksi
prosedur
teknis
dan
pelaksanaan
pekerjaan yang telah disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 7. Hari Kerja a.
Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan
oleh
penyedia
jasa.
Daftar
pembayaran
ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh pengguna jasa. b. Penyedia jasa harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani. c.
Jam kerja dan waktu cuti untuk karyawan harus dilampirkan.
d. Penyedia jasa harus memberitahukan kepada direksi teknis sebelum bekerja di luar jam kerja. 8. Keselamatan Kerja a.
Penyedia jasa bertanggungjawab atas keselamatan kerja di lapangan sesuai ketentuan dokumen kontrak.
b. Perusahaan
yang
mempekerjakan
tenaga
kerja
sebanyak 100 orang ata u lebih dan/atau mengandung
potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja wajib menerapkan sistim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (Peraturan Menteri tenaga kerja no. 05/Men/1996 tentang Sistim
Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja). c.
Setiap perusahaan wajib menerapkan sistim manajemen keselamatan
dan
kesehatan
kerja
(SMK3)
yang
terintegrasi dengan sistim manajemen perusahaan (UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 9. Instruksi Direksi Pekerjaan Untuk keperluan pengaturan pekerjaan, direksi pekerjaan dapat menginstruksikan kepada penyedia jasa secara tertulis melalui surat atau buku harian. Penyedia jasa wajib melaksanakan
semua
instruksi
direksi
pekerjaan
yang
berkaitan dengan kontrak. 10. Korespondensi a.
Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis.
b. Korespondensi dapat dikirim langsung atau melalui pos, telex, kawat dan menggunakan bahasa sesuai ketentuan dokumen kontrak. 11. Penemuan-Penemuan a.
Semua benda yang memiliki nilai sejarah atau kekayaan yang secara tidak sengaja ditemukan di lapangan adalah menjadi hak milik negara.
b. Penyedia jasa wajib memberitahukan kepada direksi pekerjaan dan kepada pihak yang berwenang bila menemukan benda butir a.
12. Laporan Hasil Pekerjaan a.
Laporan harian 1. Untuk keperluan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan penyedia jasa wajib membuat buku harian. Buku harian diisi oleh penyedia jasa dan diketahui oleh direksi teknis, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian. 2. Laporan harian dibuat oleh penyedia jasa, diperiksa oleh
direksi
teknis
dan
disetujui
oleh
direksi
pekerjaan. 3. Laporan harian berisi: a) Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan; b) Jenis dan kuantitas bahan di lapangan; c)
Jenis, kapasitas, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan;
d) Jenis
dan
kuantitas
pekerjaan
yang
dilaksanakan; e) Cuaca
dan
peristiwa
alam
lainnya
yang
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; f)
Perintah dan persetujuan untuk melaksanakan pekerjaan;
g) Perubahan disain, gambar kerja dan realisasi pekerjaan dibandingkan dengan rencana; h) Foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan; i)
Catatan lain yang dianggap perlu.
4. Dari laporan harian harus dapat diperoleh informasi sebab-sebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, apakah disebabkan karena kerusakan peralatan,
penyediaan
personil/
bahan/peralatan
terlambat, atau disebabkan keadaan cuaca buruk.
5. Laporan harian dibuat sekurang-kurangnya dalam 3 rangkap untuk didistribusikan kepada: a) Asli untuk direksi pekerjaan; b) Tindasan pertama untuk penyedia jasa; c)
Tindasan kedua untuk direksi teknis.
b. Laporan mingguan 1) Laporan mingguan harian
terdiri dari rangkuman laporan
dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan
mingguan serta catatan yang dianggap perlu. 2) Laporan
mingguan
dibuat
oleh
penyedia
jasa,
diperiksa oleh direksi teknis dan disetujui oleh direksi pekerjaan. 3) Laporan dalam 3
mingguan
dibuat
sekurang-kurangnya
rangkap untuk didistribusikan kepada:
a) Asli untuk direksi pekerjaan; b) Tindasan pertama untuk penyedia jasa; c) c.
Tindasan kedua untuk direksi teknis.
Laporan bulanan 1) Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan serta catatan yang dianggap perlu. 2) Laporan
bulanan
dibuat
oleh
penyedia
jasa,
diperiksa oleh direksi teknis dan disetujui oleh direksi pekerjaan. 3) Laporan bulanan dibuat sekurang-kurangnya dalam 5 rangkap untuk didistribusikan kepada: a) Asli untuk direksi pekerjaan; b) Tindasan pertama untuk atasan pengguna jasa; c)
Tindasan
kedua
pengguna jasa;
untuk
atasan
langsung
d) Tindasan ketiga untuk penyedia jasa; e) Tindasan keempat untuk direksi teknis. d. Laporan direksi teknis 1) Direksi teknis wajib membuat laporan bulanan yang akan
digunakan
sebagai
dasar
pembayaran,
meliputi: a) Hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan; b) Hasil kualitas pekerjaan; c)
Hasil perhitungan kuantitas pekerjaan;
d) Foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan; e) Laporan lain yang dianggap perlu. 2) Laporan direksi teknis dibuat sekurang-kurangnya dalam 4 rangkap untuk didistribusikan kepada: a) Asli untuk pengguna jasa; b) Tindasan pertama direksi pekerjaan; c)
Tindasan kedua untuk atasan pengguna jasa;
d) Tindasan
ketiga
untuk
atasan
langsung
pengguna jasa. 13. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan a.
Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
b. Pengguna jasa harus menerbitkan SPMK selambatlambatnya 14 hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. c.
Mobilisasi harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak diterbitka n SPMK, yaitu antara lain mendatangkan peralatan berat, kendaraan, alat laboratorium, menyiapkan fasilitas kantor, rumah, gedung
laboratorium,
bengkel,
gudang,
dan
mendatangkan
personil.
Mobilisasi
peralatan
dan
personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. d. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% sesuai ketentuan dokumen kontrak dan telah dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh direksi pekerjaan. e.
Apabila
penyedia
jasa
berpendapat
tidak
dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual karena keadaan di
luar
pengendaliannya
dan
penyedia
jasa
telah
melaporkan kejadian tersebut kepada pengguna jasa, maka pengguna jasa melakukan penjadualan kembali pelaksanaan tugas penyedia jasa dengan amandemen kontrak 14. Pengawasan Untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh penyedia jasa, pengguna jasa diwakili oleh direksi teknis. 15. Pengendalian Mutu dan Cacat Mutu a.
Ada tiga tahap pengendalian mutu: 1) Pengendalian mutu bahan baku (tanah, pasir, batu, semen, aspal, dll); 2) Pengendalian
mutu
bahan
olahan
(campuran
beton, campuran aspal, dll); 3) Pengendalian mutu pekerjaan terpasang (timbunan tanah, pondasi beton, lapisan hotmix, dll).
Pengendalian mutu wajib dilakukan oleh penyedia jasa selama
pelaksanaan
pekerjaan
sesuai
ketentuan
dokumen kontrak (spesifikasi teknis). b. Direksi teknis wajib memeriksa mutu hasil pekerjaan dan memberitahu penyedia jasa bila terdapat cacat mutu dalam pekerjaan. Direksi teknis dapat memerintahkan penyedia jasa untuk menguji
hasil pekerjaan yang
dianggap terdapat cacat mutu. c.
Apabila direksi teknis memerintahkan penyedia jasa untuk
melaksanakan
pengujian
dan
ternyata
hasil
pengujian memperlihatkan adanya cacat mutu, maka biaya pengujian dan perbaikan menjadi tanggungjawab penyedia
jasa.
Apabila
dari
hasil
pengujian
tidak
ditemukan cacat mutu, maka biaya pengujian dan perbaikan menjadi tanggungjawab pengguna jasa. d. Setiap kali pemberitahuan cacat mutu oleh direksi teknis, penyedia jasa harus memperbaiki dalam waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan tersebut. Apabila penyedia jasa tidak memperbaiki dalam waktu yang telah ditentukan, maka direksi pekerjaan memperbaiki
dapat cacat
meminta mutu
pihak tersebut
ketiga
untuk
dengan
biaya
dibebankan kepada penyedia jasa. e.
Cacat
mutu
harus
diperbaiki
sebelum
penyerahan
pertama pekerjaan dan selama masa pemeliharaan. Penyerahan pertama pekerjaan dan masa pemeliharaan dapat
diperpanjang
sampai
cacat
mutu
selesai
diperbaiki. 16. Perkiraan Arus Uang (Cash Flow Forecast) a.
Penyedia jasa wajib menyerahkan perkiraan arus uang sesuai dengan program kerja kepada direksi pekerjaan.
b. Apabila suatu program kerja telah dimutakhirkan, maka penyedia jasa wajib memperbaiki perkiraan arus uang dan diserahkan kepada direksi pekerjaan. 17. Penyedia Jasa Lainnya Penyedia
jasa
harus
bekerjasama
dan
menggunakan
lapangan bersama-sama dengan penyedia jasa lainnya, petugas-petugas pemerintah, petugas-petugas utilitas dan pengguna jasa. 18. Penilaian Pekerjaan a.
Pengguna jasa harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.
b. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan. 19. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan a.
Apabila
penyedia
jasa
terlambat
melaksanakan
pekerjaan sesuai jadual, maka pengguna jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan pasal kontrak kritis sesuai ketentuan dokumen kontrak. b. Apabila disebabkan
keterlambatan oleh
pengguna
pelaksanaan jasa,
maka
pekerjaan dikenakan
ketentuan pasal kompensasi sesuai ketentuan dokumen kontrak. c.
Apabila
keterlambatan
pelaksanaan
pekerjaan
disebabkan oleh keadaan kahar, maka butir a. dan b. tidak diberlakukan. 20. Kontrak Kritis a.
Kontrak dinyatakan kritis apabila:
1) Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 15% dari rencana; 2) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana. b. Penanganan kontrak kritis 1) Rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM tingkat proyek. b) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia
jasa
membahas
dan
menyepakati
besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat proyek. c)
Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tingkat atasan langsung yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dalam
berita
acara
SCM
dituangkan
tingkat
atasan
langsung. d) Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM tingkat atasan
yang
membahas
dan
menyepakati
besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji
coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat atasan. e) Pada setiap uji coba yang gagal, pengguna jasa harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan. f)
Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka pengguna jasa dapat menyelesaikan pekerjaan melalui
kesepakatan
tiga
pihak
atau
memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. 2) Kesepakatan tiga pihak a) Penye dia jasa masih bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak. b) Pengguna jasa menetapkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan atau atas usulan penyedia jasa. c)
Pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan harga satuan kontrak. Dalam hal pihak ketiga mengusulkan harga satuan yang lebih tinggi dari harga satuan kontrak, maka selisih harga menjadi tanggungjawab penyedia jasa.
d) Pembayaran
kepada
pihak
ketiga
dapat
dilakukan secara langsung. e) Kesepakatan tiga pihak dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar pembuatan amandemen kontrak.
21. Percepatan a.
Apabila pengguna jasa menginginkan agar penyedia jasa menyelesaikan
pekerjaan
sebelum
rencana
tanggal
penyelesaian pekerjaan, maka direksi pekerjaan akan meminta usulan biaya yang diperlukan oleh penyedia jasa untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Bila pengguna jasa dapat menerima usulan biaya tersebut, maka
rencana
tanggal
penyelesaian
pekerjaan
dipercepat dan disahkan bersama oleh direksi pekerjaan dan penyedia jasa. b. Apabila pengguna jasa menerima usulan biaya untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan, maka usulan biaya tersebut
ditambahkan
dalam
harga
kontrak
dan
diperlakukan sebagai perintah perubahan untuk diproses menjadi amandemen kontrak. 22. Penundaan atas Perintah Pengguna Jasa a.
Pengguna jasa
dapat memerintahkan penyedia jasa
untuk menunda dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau memperlambat kemajuan suatu kegiatan pekerjaan. b. Jika perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta pembahasannya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dan perintah perubahan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi. 23. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan a.
Dapat diberikan oleh pengguna jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu untuk: 1) Pekerjaan tambah; 2) Perubahan disain;
3) Keterlambatan yang disebabkan oleh pengguna jasa; 4) Masalah yang timbul di luar kendali penyedia jasa; 5) Keadaan kahar. b. Penyedia jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi alasan dan data kepada pengguna jasa. Pengguna jasa menugaskan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan direksi teknis untuk meneliti
dan
mengevaluasi
usulan
tersebut.
Hasil
penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktu. c.
Berdasarkan berita acara hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu pelaksanaan dan rekomendasi, maka pengguna jasa dapat menyetujui/tidak menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan.
d. Apabila
perpanjangan
waktu
pelaksanaan
disetujui,
maka harus dituangkan di dalam amandemen kontrak. e.
Perhitungan
penyesuaian
harga
sesuai
ketentuan
dokumen kontrak didasarkan atas amandemen kontrak. 24. Kerjasama antara Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa a.
Penyedia
jasa
golongan
non
usaha
kecil
wajib
bekerjasama dengan penyedia jasa golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. b. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus disetujui oleh pengguna jasa dan tetap menjadi tanggungjawab penyedia jasa. c.
Pengguna
jasa
mempunyai
hak
intervensi
atas
pelaksanaan sub kontrak meliputi pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran kepada sub penyedia jasa.
25. Penggunaan Penyedia Jasa Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil a.
Apabila penyedia jasa yang ditunjuk adalah penyedia jasa usaha kecil/koperasi kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
b. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk adalah penyedia jasa bukan usaha kecil/koperasi kecil, maka: 1)
Penyedia jasa wajib bekerja sama dengan penyedia jasa
usaha
kecil/koperasi
kecil,
dengan
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; 2)
Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan,
dilarang
mensubkontrakkan
seluruh
pekerjaan; 3)
Penyedia jasa yang ditunjuk tetap bertanggungjawab
penuh
atas
pelaksanaan
keseluruhan
pekerjaan; 4)
Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka kontrak akan batal dan penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 tahun.
c.
Penyedia
jasa
bukan
menyalahgunakan
usaha
fasilitas
kecil
dan
yang
kesempatan
terbukti yang
diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Undang-
Undang No. 9 Tahun 1995 Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 yaitu sebagai berikut: a)
Barang
siapa
dengan
maksud
untuk
meng-
untungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha,
bidang
dan
kegiatan
usaha,
atau
pengadaan
barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar; b)
Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas adalah tindak pidana kejahatan;
c)
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir 1)
dilakukan oleh atau atas nama badan
usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap ijin usaha oleh instansi yang berwenang. 26. Keadaan Kahar a.
Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam dokumen kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
b. Yang digolongkan keadaan kahar adalah: 1. Peperangan; 2. Kerusuhan; 3. Revolusi; 4. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; 5. Pemogokan; 6. Kebakaran; 7. Gangguan industri lainnya.
c.
Keadaan
kahar
merugikan
ini
yang
tidak
termasuk
disebabkan
oleh
hal-hal
perbuatan
yang atau
kelalaian para pihak. d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi. e.
Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya
keadaan
kahar,
ditentukan
berdasar
kesepakatan dari para pihak. f.
Bila
terjadi
keadaan
memberitahukan
kahar,
kepada
maka
pengguna
lambatnya dalam waktu 14
penyedia jasa
jasa
selambat-
hari setelah terjadinya
keadaan kahar. g. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin penyedia jasa memberitahukan kepada pengguna jasa bahwa keadaan telah kembali
normal dan kegiatan
dapat dilanjutkan, dengan ketentuan: 1) Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar; 2) Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, penyedia jasa berhak menerima pembayaran
sebagaimana
ditentukan
dalam
dokumen kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati; 3) Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan
selama jangka waktu 60 hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya dan setelah itu penyedia jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan pasal pemutusan kontrak dalam dokumen kontrak. 27. Peringatan Dini a.
Penyedia jasa wajib menyampaikan peringatan dini kepada direksi pekerjaan melalui direksi teknik selambatlambatnya 14 hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Direksi pekerjaan melalui direksi teknik dapat meminta penyedia jasa untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap
pekerjaan,
penyelesaian
harga
pekerjaan.
kontrak
Perkiraan
dan
tanggal
tersebut
wajib
diserahkan penyedia jasa sesegera mungkin. b. Penyedia jasa wajib bekerja sama dengan direksi pekerjaan melalui direksi teknik dalam menyusun dan membahas
upaya-upaya
untuk
menghindari
atau
mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut. c.
Penyedia jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.
28. Rapat Pelaksanaan a.
Direksi pekerjaan, direksi teknik dan penyedia jasa dapat meminta dilakukan rapat pelaksanaan yang dihadiri semua pihak, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan
dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan peringatan dini butir 27. b. Direksi teknik wajib membuat risalah rapat pelaksanaan butir a. c.
Tanggung jawab masing-masing pihak atas tindakan yang harus diambil
ditetapkan oleh direksi pekerjaan
secara tertulis. 29. Penghentian dan Pemutusan Kontrak a.
Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
b. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga
para
pihak
tidak
dapat
melaksanakan
kewajiban yang ditentukan di dalam dokumen kontrak. Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna jasa wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. c.
Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa cidera
janji
tanggung
atau
tidak
jawabnya
memenuhi
sebagaimana
kewajiban diatur
di
dan
dalam
kontrak. Kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai butir e. d. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi
baik
dalam
proses
pelelangan
maupun
pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini : 1) Penyedia jasa dapat dikenakan sanksi yaitu : a.
Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara;
b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa; c.
Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 tahun.
2) Pengguna Peraturan
jasa
dikenakan
Pemerintah
sanksi
Nomor
30
berdasarkan Tahun
1980
tentang Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku. e.
Pemutusan kontrak oleh pengguna jasa Sekurang-kurangnya 30 hari setelah pengguna jasa menyampaikan
pemberitahuan
rencana
pemutusan
kontrak secara tertulis kepada penyedia jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, pengguna jasa dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : 1) Penyedia jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak pada tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK; 2) Penyedia jasa gagal pada uji coba ketiga dalam melaksanakan SCM; 3) Penyedia jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat
pemberitahuan
penangguhan
pembayaran
sesuai ketentuan dokumen kontrak; 4) Penyedia jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut; 5) Penyedia jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; 6) Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan;
7) Penyedia jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar
kepada
pengguna
jasa
dan
pernyataan
tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan pengguna jasa; 8) Terjadi keadaan kahar dan penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak. Terhadap
pemutusan
kontrak
yang
timbul
karena
terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf 1) sampai 8) diatas, Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tidak diberlakukan. Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf 1)
sampai 7)
penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 tahun. f.
Pemutusan kontrak oleh penyedia jasa Sekurang-kurangnya 30 hari setelah penye dia jasa menyampaikan
pemberitahuan
rencana
pemutusan
kontrak secara tertulis kepada pengguna jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, penyedia jasa dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : 1) Sebagai akibat keadaan kahar, penyedia jasa tidak dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai ketentuan
dokumen kontrak; 2) Pengguna jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
g. Prosedur pemutusan kontrak Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak,
sebelum tanggal
berlakunya pemutusan tersebut penyedia jasa harus: 1) Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak; 2) Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan
pekerjaan.
Pengalihan
hak
dan
penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh pengguna jasa; 3) Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai
oleh
pengguna jasa. h. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan butir e., pengguna jasa tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan butir f., selain pembayaran tersebut di atas pengguna jasa harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh penyedia jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak. i.
Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, penyedia jasa tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak.
30. Pemanfaatan Milik Penyedia Jasa Semua bahan, peralatan, instalasi, pekerjaan sementara, dan fasilitas pengguna
milik penyedia jasa, dapat dimanfaatkan oleh jasa
pengguna jasa.
bila
terjadi
pemutusan
kontrak
oleh
31. Penyelesaian Perselisihan a.
Penyelesaian perselisihan dapat melalui: 1) Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia; 2) Pengadilan.
b. Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam ketentuan dokumen kontrak. c.
biaya
untuk penyelesaian perselisihan
ditanggung
kedua belah pihak sesuai keputusan akhir. 32. Penyesuaian Harga Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak sebagai berikut: a.
Persyaratan penggunaan rumus penyesuaian harga: 1) Penyesuaian harga diberlakukan bagi kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 bulan dan diberlakukan
mulai
bulan
pertama
pelaksanaan
pekerjaan; 2) Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan biaya umum (overhead) sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga; 3) Penyesuaian
harga
satuan
diberlakukan
sesuai
dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui oleh direksi pekerjaan. Jenis pekerjaan yang
terlambat
penyedia
jasa,
menggunakan
dilaksanakan penyesuaian indeks
harga
karena
kesalahan
harga
satuan
sesuai
jadual
pelaksanaan pekerjaan. 4) Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan
valuta asing menggunakan indeks harga dari negara asal barang tersebut. b. Rumusan penyesuaian harga satuan: Hn = Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do + …… ) Hn
=
Harga
satuan
pada
saat
pekerjaan
dilaksanakan Ho
=
Harga satuan pada saat penyusunan harga
penawaran
(28 hari
sebelum
pemasukan penawaran) a
=
Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead. Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan
dan
overhead,
maka
a
adalah 0,15 b, c, d
=
Koefisien
komponen
harga
satuan
seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja dsb. Penjumlahan a+b+c+d+…. dst. adalah 1,00 Bn, Cn, Dn =
indeks
harga
komponen
pada
saat
pada
saat
pekerjaan dilaksanakan Bo, Co, Do =
indeks
harga
komponen
penyusunan harga penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran) Catatan
:
1) Indeks
harga
yang
digunakan
bersumber
dari
penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan
indeks
departemen teknis.
harga
yang
disiapkan
oleh
2) Penetapan
koefisien
komponen
harga
satuan
dilakukan oleh Menteri. c.
Rumusan penyesuaian nilai kontrak: Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ... dst Pn
=
Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan
Hn
=
Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian harga satuan
Vi
=
Volume pekerjaan yang dilaksanakan
33. Denda dan Ganti Rugi a.
Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia jasa, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pengguna jasa, karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan dokumen kontrak.
b. Besarnya
denda
kepada
penyedia
jasa
atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. c.
Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh pengguna jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap
nilai
tagihan
yang terlambat dibayar,
berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kontrak.
kompensasi
sesuai
ketentuan
dokumen
d. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi sesuai ketentuan dokumen kontrak. 34. Kompensasi a.
Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia jasa bila dapat dibuktikan merugikan penyedia jasa dalam hal sebagai berikut: 1)
Penyedia
jasa
pekerjaan,
belum
karena
bisa
masuk
pengguna
ke
jasa
lokasi tidak
menyerahkan seluruh/sebagian lapangan kepada penyedia jasa; 2)
Pengguna
jasa
tidak
memberikan
gambar,
spesifikasi, atau instruksi sesuai jadual yang telah ditetapkan; 3)
Pengguna jasa memodifikasi atau mengubah jadual yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
4)
Pengguna jasa terlambat melakukan pembayaran;
5)
Pengguna jasa menginstruksikan untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian
ternyata
tidak
diketemukan
kerusakan/kegagalan/ penyimpangan pekerjaan; 6)
Pengguna jasa menolak sub penyedia jasa tanpa alasan yang wajar;
7)
Keadaan tanah ternyata jauh lebih buruk dari informasi termasuk data penyelidikan tanah (bila ada) yang diberikan kepada peserta lelang;
8)
Penyedia jasa lain, petugas pemerintah, petugas utilitas atau pengguna jasa tidak bekerja sesuai waktu yang ditentukan, sehingga mengakibatkan keterlambatan penyedia jasa.
dan/atau
biaya
tambah
bagi
9)
Dampak yang menimpa/membebani penyedia jasa diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang menjadi resiko pengguna jasa.
10) Pengguna jasa menunda berita acara penyerahan pertama
pekerjaan
dan/atau
berita
acara
penyerahan akhir pekerjaan. 11) Pengguna
jasa
memerintahkan
penundaan
pekerjaan. 12) Kompensasi lain sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak. b. Penyedia jasa dapat
meminta kompensasi
biaya
dan/atau waktu pelaksanaan. 35. Penangguhan Pembayaran a.
Apabila penyedia jasa tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak, maka dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah pengguna jasa memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis.
b.
Pemberitahuan
penangguhan
pembayaran
memuat
rincian keterlambatan disertai alasan-alasan yang jelas dan keharusan penyedia jasa untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan
dalam jangka waktu sesuai
yang tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran. 36. Serah Terima Pekerjaan a.
Pengguna jasa membentuk panitia penerima pekerjaan yang terdiri dari unsur atasan langsung, pengguna jasa dan direksi teknis.
b. Setelah
pekerjaan
mengajukan
selesai
permintaan
100%, secara
penyedia tertulis
jasa
kepada
pengguna jasa untuk penyerahan pertama pekerjaan. c.
Pengguna
jasa
memerintahkan
panitia
penerima
pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya surat permintaan
dari
penyedia
jasa.
Apabila
terdapat
kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia jasa
wajib
menyelesaikan/memperbaiki,
kemudian
panitia penerima pekerjaan melakukan pemeriksaan kembali dan apabila sudah sesuai ketentuan dokumen kontrak, maka dibuat berita acara penyerahan pertama pekerjaan. d. Setelah penyerahan pertama pekerjaan pengguna jasa membayar sebesar 100% dari nilai kontrak dan penyedia jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. e.
Penyedia jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi hasil pekerjaan tetap berada seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
f.
Setelah masa pemeliharaan berakhir penyedia jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan.
g. Pengguna jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah
penyedia
jasa
melaksanakan
semua
kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik, setelah diperiksa oleh panitia penyerahan pekerjaan dan telah dibuat berita acara penyerahan akhir pekerjaan.
h. Setelah penyerahan akhir pekerjaan pengguna jasa wajib
mengembalikan
jaminan
pemeliharaan
dan
jaminan pelaksanaan. i.
Apabila penyedia jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sesuai kontrak, maka pengguna jasa berhak
mencairkan
jaminan
pemeliharaan
untuk
membiayai pemeliharaan pekerjaan dan mencairkan jaminan pelaksanaan dan disetor pada Kas Negara, penyedia jasa dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 tahun. 37. Perhitungan Akhir Penyedia jasa wajib mengajukan kepada direksi pekerjaan perhitungan terinci mengenai jumlah yang harus dibayarkan kepadanya sesuai ketentuan dokumen kontrak sebelum penyerahan
pertama
pekerjaan.
mengajukan
surat
permintaan
Pengguna
jasa
pembayaran
harus untuk
pembayaran akhir paling lambat 7 hari setelah perhitungan pembayaran akhir disetujui oleh direksi teknis. 38. Penyesuaian Biaya a.
Harga
kontrak
dapat
berubah
akibat
adanya
penyesuaian biaya. b. Penyesuaian biaya harus mengikuti
peraturan yang
berlaku, termasuk mata uang yang dipakai untuk penyesuaian biaya sesuai dengan kesepakatan para pihak. 39. Gambar Pelaksanaan a.
Penyedia
jasa
harus
menyerahkan
kepada
direksi
pekerjaan gambar pelaksanaan (as built drawing) paling lambat 14 hari sebelum penyerahan akhir pekerjaan.
b. Apabila penyedia jasa terlambat menyerahkan gambar pelaksanaan, maka pengguna jasa dapat menahan sejumlah uang sesuai ketentuan dokumen kontrak. c.
Apabila
penyedia
pelaksanaan,
jasa
tidak
maka
menyerahkan
pengguna
gambar
jasa
dapat
memperhitungkan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai ketentuan dokumen kontrak. 40. Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan a.
Penyedia jasa wajib memberikan pedoman pengguna
jasa
tentang
kepada
pengoperasian
dan
pemeliharaan. b. Apabila penyedia jasa tidak melakukan butir a., maka pengguna jasa dapat memperhitungkan pembayaran kepada
penyedia
jasa
sesuai
ketentuan
dokumen
kontrak. 41. Pengambilalihan Pengguna jasa akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu 7 hari setelah diterbitkan berita acara serah terima akhir pekerjaan.
42. Kegagalan Bangunan a.
Kegagalan
bangunan
yang
menjadi
tanggungjawab
penyedia jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan
dan
secara
tegas
dinyatakan
dalam
dokumen perencanaan paling lama 10 tahun. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditetapkan dalam dokumen kontrak.
b. Pelaksanaan ganti rugi atas kegagalan bangunan dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungan (asuransi) sesuai ketentuan dokumen kontrak.
