Jadwal Pelaksanaan Kontrak (Pekerjaan Konstruksi)

Jadwal Pelaksanaan Kontrak (Pekerjaan Konstruksi) Pemeriksaan Lap. Bersama

Ttd. Kontrak

Rapat Persiapan Pelaks. Kontrak

Penyerahan Lokasi

SPMK

PAM

Program Mutu

SPPBJ

Pra Kontrak

Awal Mobilisasi Pengukuran Bersama/MC

 Peristiwa Kompensasi,  Keterlambatan,  Kontrak Kritis & SCM,  Pemutusan Kontrak,  Pek. Tambah/Kurang,  Kontrak Lump Sum,  Adendum Kontrak,  Sanksi/Denda dll.

Pelaksanaan Konstruksi

penyerahan Jampel < 14 Hk

Permasalahan :

Pemberian Uang Muka

Pengawasan dan Pengendalian < 14 Hk

< 7 Hk

< 30 Hk

pelaksanaan pekerjaan waktu pelaksanaan pekerjaan/kontrak

masalah sosial

Ambil Alih Lokasi

ST-1

ST-2

Pemeli haraan masa pemeliharaan 3-6 bulan

Paska Konstruksi 7 Hk

14 Hk Pengembalian Jampem

masa ikatan hukum kontrak

4

Penanganan Kontrak Kritis 1. Periode -I : Rencana Fisik : 0- 70 %, keterlambatan > 10 % 2. Periode-II : Rencaca Fisik : 70-100 %, keterlambatan > 5 % 3. Kondisi : Rencana Fisik : 70-100 %, keterlambatan < 5 %, akan melampaui Tahun Anggaran. Pernyataan Kritis (Pengawas)

Kondisi No.1 atau No.2

SP-1 (PPK)

SP-2 (PPK)

SCM-I+ BA

SP-3(PPK)

SCM-II+ BA

SP-PK

Pemutusan

(PPK)

Kontrak + BAPK

SCM-III+ BA

Batas Akhir Kontrak

Rapat (PPK-PA)

1

2

3

UC-1

UC-2

UC-3

(Gagal)

(Gagal)

(Gagal)

4

5

 UC : Uji Coba  BAPK : BA Pemutusan Kontrak  SP : Surat Peringatan

6

7

8

9

10

sebelum

11

12

Akhir Tahun Angg.

sebelum

13

Kesalahan Penyedia Jasa

 Indikasi pekerjaan tidak akan selesai,  Tahun Anggaran akan terlampaui

Kondisi No. 3

Show Cause Meeting/SCM (Rapat Pembuktian) : a. b. c. d.

Sebab-sebab keterlambatan, Langkah-langkah untuk mengejar keterlambatan, Target kemajuan pekerjaan yang harus dicapai dan lamanya waktu pencapaian (uji coba) dan Reschedulling, Kemungkinan sanksi yang dapat dikenakan jika target tidak tercapai (uji coba gagal). 5

Pelaksanaan Kontrak Melebihi Batas Akhir Waktu Pelaksanaan dan Tahun Anggaran (Perpres RI No. 70/2012 dan Permenkeu No. 25/2012)

Tanpa/dengan penambahan waktu. TA belum berakhir

Ps.120

(Perpres No.70)

Ps. 93

Pekerjaan Terlambat TA akan berakhir (Permenkeu No.25)

Selesai 100 % tapi terlambat

Pemutusan kontrak Sepihak dilakukan sebelum kontrak berakhir.

 Kebutuhan BJ tidak dapat ditunda

melebihi batas akhir kontrak.

Dilanjutkan dengan add. waktu (maks.50 HK) Indikasi tidak akan selesai meskipun ada tambahan waktu Dilanjutkan sampai Tahun Ang. berikutnya (maks. 50 HK)  Pekerjaan azas manfaat tinggi

 Amandemen Kontrak hanya berisi : Sisa Pekerjaan

dibayar pada DIPA/DPA TA. berikutnya.  Diprogramkan dalam DIPA TA. berikutnya atau Revisi DIPA (mengurangi program yang lain).  KPPN mengklaim Jaminan Sisa Pekerjaan.

Denda Keterlambatan

Tidak (akan) selesai

Pemutusan Kontrak Sepihak

Tidak selesai sampai batas SP

Pemutusan Kontrak Denda Maks. (5 %)

Selesai sampai atau sebelum SP

Denda sesuai waktu keterlambatan (x %)

Penyedia Jasa membuat Surat Pernyataan Kesanggupan (SP) : 1. Menyelesaikan sisa pekerjaan sd. 100 %, 2. Selama (maks. 50 HK) sejak berakhirnya kontrak awal, 3. Dikenakan sanksi denda. dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan 5 % dari Sisa Pekerjaan.

6

Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Perpres RI No. 70/2012 dan Permenkeu No. 25/2012)

Indikasi pekerjaan tidak selesai 100 %

 Perpres RI No.70 (93) 1. Adendum Kontrak (Waktu maksimal 50 HK), atau 2. Putus Kontrak.

Batas Akhir Pelaksanaan Kontrak

Akhir Tahun Anggaran Berjalan

Tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (maks. 50 HK)

Tidak melampaui TA. Berjalan  Kebutuhan BJ tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak.

masa pelaksanaan kontrak awal 1. Add. Kontrak (Sumber Dana DIPA TA. berikutnya), 2. Srt. P Kesanggupan PJ, 3. Jaminan Sisa Pekerjaan.

 Tambahan waktu penyelesaian sisa pekerjaan (maks. 50 HK),  Pembayaran sisa pekerjaan pada TA. berikutnya.

Melampaui TA. Berjalan  BJ dengan azas manfaat tinggi.

 Permenkeu No. 25/2012

7

Perubahan Kontrak Perubahan pekerjaan

1.

Kondisi Lapangan dan Desain Pemberitahuan tertulis (PJ)

2.

Peristiwa Kompensasi

Perubahan nilai kontrak Perubahan jadwal/waktu

Ganti Rugi

Peringatan Dini (PJ)

3.

Keadaan Kahar Pernyataan Kahar (Pj./Inst.)

4.

Kondisi selain 1-2-3 :  bukan kesalahan PJ, tanggung jawab PJ, ada kerugian ,  substansi dokumen pengadaan (Draft kontrak/SSKK/SSUK),  administratif.

Penghentian pekerjaan

Dilanjutkan Pembayaran

Adendum Kontrak

Penghentian Kontrak  musyawarah/mufakat (itikad baik)  kesepakatan PPK-PJ (administratif)  pendapat ahli (substansial)

Laporan dan Data (PJ) Kajian dokumen (per-uu-an)  Kontrak Kerja Konstruksi merupakan hukum bagi kedua belah pihak yang menandatangani (perdata).  Itikad Baik : apabila selama pelaksanaan kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

8