MODUL 2 PENYUSUNAN KONTRAK MODUL 2 PENYUSUNAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

MODUL 2 PENYUSUNAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI MODUL 2 PENYUSUNAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

OUTLINE Submodul 2.1 Persiapan Penandatangan Kontrak Submodul 2.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak Submodul 2.3 Pelaksanaan Kontrak Submodul 2.4 Serah Terima Pekerjaan

SUB MODUL 2.1 PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK

DESKRIPSI TOPIK

Suatu pengantar yang berfungsi untuk membantu para peserta agar lebih memahami ketentuan-ketentuan tentang persiapan Penandatanganan kontrak, proses dan cara pelaksanaannya

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta memahami tentang tahapan dalam pelaksanaan kontrak khususnya pada tahap persiapan Penandatanganan kontrak termasuk ketentuan-ketentuan yang terkait, proses dan cara pelaksanaannya sesuai SSUK dalam Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta, khususnya bidang konstruksi mampu :  Menjelaskan gambaran tahapan persiapan pelaksanaan kontrak sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014  Menjelaskan tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014 sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014

 

 

Menjelaskan tentang Pre Award Meeting sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014 Menjelaskan tentang unsur-unsur pendukung PPK dan Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014 Menjelaskan tentang Jaminan Pelaksanaan sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014 Menjelaskan tentang ketentuan dalam penandatanganan kontrak sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014

KRITERIA NARASUMBER Narasumber yang menyampaikan materi dalam modul ini sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut:  Praktisi atau akademisi yang berpengalaman dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.  Memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai hukum dan kebijakan dalam penyusunan dokumen kontrak konstruksi

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN 2 x 60 menit

DAFTAR ISI DESKRIPSI TOPIK ................................................................................................ii TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) .................................................................ii TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) ................................................................ii KRITERIA NARASUMBER ....................................................................................... iii JUMLAH JAM PEMBELAJARAN ............................................................................. iii DAFTAR ISI ............................................................................................................ iv BAGIAN 1 PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK ...................................... 1 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ............................................ 1 Pre Award Meeting .......................................................................................... 2 Unsur pendukung PPK dan panitia penerima hasil pekerjaan.............................. 3 BAGIAN 2 JAMINAN .............................................................................................. 4 Jaminan Pelaksanaan ....................................................................................... 4 BAGIAN 3 PENANDATANGANAN KONTRAK ......................................................... 6

BAGIAN 1 PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (Dokumen Lelang), ketentuannya sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). PPK menerbitkan SPPBJ, dengan ketentuan apabila: a. pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku; b. tidak ada sanggahan dari peserta; c. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau d. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam/Black List; atau c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka tidak dikenakan sanksi dan Jaminan Penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat 1

5. 6.

penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK. SPPBJ harus diterbitkan, dengan ketentuan: a. Paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan; atau b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab. c. Di dalam SPPBJ disebutkan/ditegaskan/ditulis bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

Pre Award Meeting 1. 2.

Pre Award Meeting (Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Jasa) dihadiri oleh pengguna jasa, panitia pengadaan, dan penyedia jasa. Pre Award Meeting dilakukan untuk membahas beberapa konsep, yaitu: a. Konsep dokumen kontrak (surat perjanjian, SSUK, SSKK); b. Ketentuan mengenai bentuk, isi, nilai, masa berlaku, penerbit, dan batas waktu penyerahan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka; c. Rencana penandatangan kontrak; d. Jenis asuransi yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan kontrak; e. Harga satuan timpang; f. Ketentuan perhitungan eskalasi (bila ada); g. Hal – hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada waktu evaluasi penawaran; h. Hal – hal lain yang dianggap perlu. i. Hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang merupakan bagian dari dokumen kontrak.

2

Unsur pendukung PPK dan panitia penerima hasil pekerjaan 1.

2.

3.

Unsur pendukung PPK terdiri dari : a. Direksi pekerjaan b. Direksi teknis c. Wakil sah pengguna jasa d. Wakil sah penyedia jasa Panitia peneliti, terdiri dari unsur: a. Perencanaan teknis b. Pelaksanaan lapangan c. Pengawasan lapangan d. Administrasi kontrak e. Terkait lainnya f. Keuangan g. Pengujian h. PA/KPA PPHP dibentuk oleh KPA, terdiri dari unsur: a. PA/KPA b. PPK c. Direksi teknis d. Tim uji coba (bila diperlukan)

3

BAGIAN 2 JAMINAN Jaminan Pelaksanaan Surat Jaminan Pelaksanaan (Dokumen Lelang) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

Nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan; Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan; Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; Nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang menandatangani kontrak; Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ; Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan; Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO harus ditulis atas nama Kemitraan/KSO; dan memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan menolak untuk menandatangani Kontrak atau tidak menerima keputusan penunjukan sebagai penyedia barang/jasa, maka akan dikenakan sanksi.

Surat Jaminan (Permen PU No. 07 Tahun 2014). Penggunaan surat jaminan pekerjaan konstruksi diatur sebagai berikut: 1. 2.

Untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi. Untuk paket pekerjaan di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diterbitkan oleh Bank Umum. 4

3. 4.

Ketentuan 1) dapat dikecualikan dalam hal menggunakan sistem eprocurement sampai dengan Rp 2.500.000.00,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tidak diperlukan jaminan penawaran. Penggunaan surat jaminan pekerjaan jasa konsultansi diatur sebagai berikut : a. Untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi. b. Untuk paket pekerjaan di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diterbitkan oleh Bank Umum.

Jaminan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), meliputi: 1.

3. 4.

Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besaran/nilai: a. 5% dari nilai kontrak; atau b. 5% dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang ≤ 80% HPS. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO). Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau dengan menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;

5

BAGIAN 3 PENANDATANGANAN KONTRAK 1. 2. 3.

4.

5. 6. 7.

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan. Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memastikan Isian Kualifikasi masih berlaku/valid. Apabila terdapat data isian kualifikasi tidak valid, maka kontrak tidak ditandatangani. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a) adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b) pokok perjanjian; c) surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; d) syarat-syarat khusus kontrak; e) syarat-syarat umum kontrak; f) spesifikasi khusus; 6

8.

9. 10.

11.

g) spesifikasi umum; h) gambar-gambar; dan i) dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a) sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; b) rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi materai. Penandatanganan Kontrak bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenangyang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

7

SUB MODUL 2.2 PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

1

DESKRIPSI TOPIK

Suatu pengantar yang berfungsi untuk membantu para peserta agar lebih memahami ketentuan-ketentuan tentang persiapan pelaksanaan kontrak, proses dan cara pelaksanaannya.

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta mampu menjelasakan tentang tahapan dalam pelaksanaan kontrak khususnya pada tahap persiapan pelaksanaan kontrak termasuk ketentuanketentuan yang terkait, proses dan cara pelaksanaannya sesuai SSUK dalam Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta mampu :  Menjelaskan gambaran tahapan persiapan pelaksanaan kontrak sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014.  Menjelaskan ketentuan mengenai persiapan pelaksanaan kontrak dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014

KRITERIA NARASUMBER Narasumber yang menyampaikan materi dalam modul ini sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut: 

Praktisi atau akademisi yang berpengalaman dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah



Memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai hukum dan kebijakan dalam penyusunan dokumen kontrak konstruksi

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN 4 x 60 menit i

DAFTAR ISI DESKRIPSI TOPIK.............................................................................................. i TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) .............................................................. i TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) ............................................................. i KRITERIA NARASUMBER ..................................................................................... i JUMLAH JAM PEMBELAJARAN ............................................................................ i DAFTAR ISI ..........................................................................................................ii 1.

Penyerahan Lokasi Kerja (Pasal 20)........................................................... 1

2.

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (Pasal 21) ........................................... 1

3.

Program Mutu (Pasal 22) .......................................................................... 1

4.

Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) (Pasal 23) 3

5.

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pasal 24) ..................................... 3

ii

Dalam standar dokumen kontrak (Syarat-Syarat Umum Kontrak) yang diatur dalam Permen PU No. 07 Tahun 2014, diatur mengenai ketentuan dalam persiapan pelaksanaan kontrak yaitu sebagai berikut:

1. Penyerahan Lokasi Kerja (Pasal 20)

1) PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa adanya hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja 2) Perubahan isi kontrak akibat pemeriksaan lapangan bersama harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 3) Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. 4) Dibuat Inventarisasi hasil pemeriksaan lapangan berikut bangunan, bangunan pelengkap dan seluruh aset milik negara, dan berita acara serah terima lokasi kerja

2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (Pasal 21)

1) Pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi 2) PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak 3) Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia 4) Dilakukan setelah serah terima lokasi kerja 5) Pada kontrak sederhana/SPK tanggal dapat sama dengan tanggal kontrak 6) Pada kondisi penanganan darurat SPMK dapat terbit sebelum penandatangan kontrak dengan persetujuan Menteri (PA/KPA)

3. Program Mutu (Pasal 22)

1) Penyedia wajib menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. 2) Program mutu disusun paling sedikit berisi: (a) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 1

3) 4) 5)

6) 7)

(b) organisasi kerja penyedia; (c) jadwal pelaksanaan pekerjaan; (d) prosedur pelaksanaan pekerjaan; (e) prosedur instruksi kerja; dan (f) pelaksana kerja Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK. Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia Permen PU No. 04/PRT/M/2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu (bab. IV pasal 13). Penyedia Barang/Jasa wajib: (a) membuat RMK sebagai penjaminan mutu pelaksanaan kepada Unit Pelaksana Kegiatan yang dibahas pada rapat pra-pelaksanaan kegiatan (pre-construction meeting) untuk mendapat pengesahan dari Kepala Unit Pelaksana Kegiatan (SNVT/SKS/ PPK); (b) menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan kegiatannya. (c) melakukan tinjauan pada RMK apabila terjadi perubahan dalam pekerjaan yang meliputi pelaksanaan persyaratan/ketentuan/organisasi, agar tetap memenuhi mutu yang dipersyaratkan; dan (d) mengajukan usulan pengesahan ulang jika terjadi perubahan RMK

2

ISI RENCANA MUTU KONTRAK (RMK) :

4. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) (Pasal 23) 1) Pada kontrak Harga Satuan, K3 disebut Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K). 2) Penyedia wajib menyerahkan RK3K pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. 3) RK3K disusun paling sedikit berisi: (a) Kebijakan K3 Proyek; (b) Organisasi K3; (c) Perencanaan K3; (d) Pengendalian dan Program K3; (e) Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; (f) Tinjauan Ulang Kinerja K3. 4) RK3K dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan. 5) Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RK3K jika terjadi addendum kontrak dan peristiwa kompensasi dengan persetujuan PPK, dimana persetujuan PPK tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

5. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pasal 24)

1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur 3

2)

3)

4)

5)

6)

perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam PCM: (a) Program mutu (b) Rencana K3 Kontrak (c) Organisasi kerja (d) Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan (termasuk K3) (e) Jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (f) Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; (g) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak/PCM adalah rapat yang dilakukan oleh semua unsur yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang pada umumnya terdiri dari Ka.Satker/PPK sebagai unsur pengendali, Konsultan Supervisi sebagai pengawas dan Kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan. Tujuan PCM sebagai ajang menyamakan persepsi terhadap pasal – pasal yang tertera dalam dokumen kontrak / penyatuan pengertian terhadap hal- hal penting yang belum tertera dalam dokumen kontrak maupun antisipasi terhadap kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Hal lainnya yang juga dibahas dalam PCM adalah: (a) Kesepakatan tentang tata cara dan prosedur administrasi (1) Pengajuan pekerjaan (2) Shop drawing (3) Cara pengukuran dan pembayaran (4) Tagihan pembayaran/Monthly Certificate (MC) dan eskalasi (5) Serah terima pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) (6) Review Design (7) Addendum (b) Kesepakatan tentang tata cara dan Prosedur teknis pekerjaan utama (Major item) Hal lainnya yang juga dibahas dalam PCM adalah: (a) Kemungkinan adanya komposisi/Jumlah peralatan atau urutan kegiatan pekerjaan yang telah dituangkan ke dalam program mobilisasi dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan 4

(b)

Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja (c) Laporan Pelaksanaan 7) Hasil rapat PCM dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pengguna, penyedia dan pengawas/direksi teknis. 8) Pihak-pihak yang terlibat dalam PCM.

5

6

6. Mobilisasi (Pasal 25) 1) Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK 2) Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: (a) mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; (b) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau (c) mendatangkan personil-personil. 3) Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

7. Pemeriksaan Bersama (Pasal 26) 1) Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran (Mutual Check 0%). 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK 3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Jika ada perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak (Berita Acara Mutual Check 0%) 4) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syaratPersonil dan/atau Peralatan yang belummemenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

8. Penggunaan Produksi dalam Negeri (Pasal 27) 1)

Penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang 7

2) 3)

ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada saat penawaran; Penyedia wajib membuat laporan penggunaan produksi dalam negeri secara periodik; Apabila di dalam penggunaan produksi dalam negeri berbeda dengan yang ditunjukkan dengan nilai TKDN pada saat penawaran akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya, dan ditetapkan dalam SSKK.

8

SUB MODUL 2.3 PELAKSANAAN KONTRAK

1

DESKRIPSI TOPIK

Suatu pengantar yang berfungsi untuk membantu para peserta agar lebih memahami ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan kontrak, proses, dan cara pelaksanaannya.

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta mampu menjelasakan tentang tahapan dalam pelaksanaan kontrak khususnya pada tahap pelaksanaan kontrak termasuk ketentuan-ketentuan yang terkait, proses dan cara pelaksanaannya sesuai SSUK dalam Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta mampu :  Menjelaskan gambaran tahapan pelaksanaan kontrak sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014.  Menjelaskan ketentuan mengenai pelaksanaan kontrak dalam SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014.  Menjelaskan ketentuan mengenai pelaksanaan kontrak dalam SyaratSyarat Khusus Kontrak (SSUK) sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014.

KRITERIA NARASUMBER Narasumber yang menyampaikan materi dalam modul ini sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut: 

Praktisi atau akademisi yang berpengalaman dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah



Memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai hukum dan kebijakan dalam penyusunan dokumen kontrak konstruksi

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN 4 x 60 menit i

DAFTAR ISI DESKRIPSI TOPIK.............................................................................................. i TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) .............................................................. i TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) ............................................................. i KRITERIA NARASUMBER ..................................................................................... i JUMLAH JAM PEMBELAJARAN ............................................................................ i DAFTAR ISI ..........................................................................................................ii BAGIAN 1 KETENTUAN UMUM .......................................................................... 1 1.

Definisi (Pasal 1) ................................................................................... 1

2.

Penerapan (Pasal 2) .............................................................................. 1

3.

Bahasa dan Hukum (Pasal 3) ................................................................ 1

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan (Pasal 4) ............................................................. 1 5.

Asal material/bahan (Pasal 5) ............................................................... 2

6.

Korespondensi (Pasal 6) ....................................................................... 2

7.

Wakil Sah Para Pihak (Pasal 7) .............................................................. 2

8.

Pembukuan (Pasal 8) ............................................................................ 2

9.

Perpajakan (Pasal 9) ............................................................................. 3

10.

Pengalihan dan/atau subkontrak (Pasal 10) ........................................ 3

11.

Pengabaian (Pasal 11) .......................................................................... 3

12.

Penyedia Mandiri (Pasal 12) ................................................................ 3

13.

Kemitraan Kemitraan/KSO (Pasal 13) .................................................. 3

14.

Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan (Pasal 14) .................................. 4

15. Persetujuan atau pernyataan tidak berkeberatan dari pengawas pekerjaan (Pasal 15) ...................................................................................... 4 ii

16.

Perintah (Pasal 16) ............................................................................... 4

17.

Penemuan-Penemuan (Pasal 17)......................................................... 4

18.

Akses Lokasi Kerja (Pasal 18) ............................................................... 4

19.

Masa Pelaksanaan (Jangka Waktu Pelaksanaan) Pekerjaan (Pasal 19) 5

BAGIAN 2 PENGENDALIAN WAKTU ................................................................... 6 1.

Waktu Penyelesaian Pekerjaan (Pasal 28) ............................................ 6

2.

Perpanjangan Waktu (Pasal 29)............................................................ 6

3.

Penundaan Oleh Pengawas pekerjaan (Pasal 30) ................................. 6

4.

Rapat pemantauan (Pasal 31) ............................................................... 6

5.

Peringatan Dini (Pasal 32) ..................................................................... 7

BAGIAN 3 ADENDUM ......................................................................................... 8 1.

Perubahan Kontrak (Pasal 36) .............................................................. 8

2.

Perubahan Lingkup Pekerjaan (Pasal 37).............................................. 8

3.

Perubahan Kuantitas dan Harga (Pasal 38) .......................................... 9

4.

Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Pasal 39) .......................... 9

5.

Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deeskalasi) (Pasal 40) .......................... 10

BAGIAN 4 KEADAAN KAHAR ............................................................................ 11 1.

Keadaan Kahar (Pasal 41) ................................................................... 11

BAGIAN 5 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK .................................. 12 1.

Penghentian dan pemutusan Kontrak (Pasal 42) ............................... 12

2.

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis (Pasal 43) 13

3.

Peninggalan (Pasal 44) ........................................................................ 15

BAGIAN 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK ................................................. 16 1.

Hak dan Kewajiban Para Pihak (Pasal 45) ........................................... 16

2.

Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi (Pasal 46) . 17 iii

3.

Hak Kekayaan Intelektual (Pasal 47) ................................................... 17

4.

Penanggungan dan Risiko (Pasal 48) .................................................. 17

5.

Perlindungan Tenaga Kerja (Pasal 49) ................................................ 18

6.

Pemeliharaan Lingkungan (Pasal 50) .................................................. 18

7.

Asuransi (Pasal 51) .............................................................................. 18

8. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawasan Pekerjaan (Pasal 52) ............................................................... 19 9.

Laporan Hasil Pekerjaan (Pasal 53) ..................................................... 19

10.

Kepemilikan Dokumen (Pasal 54) ...................................................... 20

11.

Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia (Pasal 55).................. 20

12.

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil (Pasal 56) .................. 20

13.

Penyedia Lain (Pasal 57) .................................................................... 21

14.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pasal 58) .................................... 21

15.

Pembayaran Denda (Pasal 59) ........................................................... 21

16.

Jaminan (Pasal 60) ............................................................................. 22

BAGIAN 7 PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA ......................... 23 1.

Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia (Pasal 61)......................... 23

BAGIAN 8 KEWAJIBAN PPK .............................................................................. 24 1.

Fasilitas (Pasal 62) ............................................................................... 24

2.

Peristiwa Kompensasi (Pasal 63) ........................................................ 24

BAGIAN 9 PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA .................................................. 25 1.

Harga Kontrak (Pasal 64) .................................................................... 25

2.

Pembayaran (Pasal 65) ....................................................................... 25

3.

Hari Kerja (Pasal 66)............................................................................ 27

4.

Perhitungan Akhir (Pasal 67) .............................................................. 27

3.

Penangguhan (Pasal 68) ..................................................................... 28 iv

BAGIAN 10 PENGAWASAN MUTU ................................................................... 29 1.

Pengawasan dan pemeriksaan (Pasal 69) ........................................... 29

2.

Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK (Pasal 70) .......................... 29

3.

Cacat Mutu (Pasal 71) ......................................................................... 29

4.

Pengujian (Pasal 72)............................................................................ 29

5.

Perbaikan Cacat Mutu (Pasal 73) ........................................................ 29

BAGIAN 11 SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (TERKAIT PELAKSANAAN KONTRAK) ........................................................................................................ 31 1.

Korespondensi .................................................................................... 31

2.

Wakil Sah Para Pihak .......................................................................... 31

3.

Jenis Kontrak....................................................................................... 31

4.

Tanggal Berlaku Kontrak ..................................................................... 31

5.

Masa Pelaksanaan .............................................................................. 31

6.

Masa Pemeliharaan ............................................................................ 31

7.

Perbaikan Cacat Mutu ........................................................................ 31

8.

Umur Konstruksi ................................................................................. 32

9.

Pedoman Pengoprasian dan Perawatan/Pemeliharaan ..................... 32

10.

Pembayaran Tagihan ......................................................................... 32

11.

Pencairan Jaminan ............................................................................. 32

12. Tindakan Penyedia Yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan.................................................................................... 32 13.

Kepemilikan Dokumen ....................................................................... 32

14.

Fasilitas .............................................................................................. 32

15.

Peristiwa Kompensasi ........................................................................ 32

16.

Sumber Pembiayaan .......................................................................... 33

17.

Pembayaran Uang Muka ................................................................... 33 v

18.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja .................................................... 33

19.

Pembayaran Prestasi Pekerjaan ........................................................ 33

20.

Serah Terima Sebagian Pekerjaan ..................................................... 33

21.

Penyesuaian Harga ............................................................................ 33

22.

Denda................................................................................................. 35

23.

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil .................................... 35

24.

Penyelesaian Perselisihan/Sengketa ................................................. 35

vi

BAGIAN 1 KETENTUAN UMUM 1. Definisi (Pasal 1) Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dijelaskan dalam Definisi seperti istilah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan lain-lain. 2. Penerapan (Pasal 2) SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki dalam Surat Perjanjian. 3. Bahasa dan Hukum (Pasal 3) a. Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris. b. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. c. Apabila sumber dana berasal dari pinjaman/hibah luar negeri, menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah), pilihan hukum yang digunakan agar dicantumkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak yang selanjutnya disebut SSKK. 4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan (Pasal 4) a) Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan KKN, penyalahgunaan wewenang dan penipuan dapat dikenakan sanksisanksi administratif oleh PPK sebagai berikut : (1) Pemutusan Kontrak (2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK (3) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia 1

(4) Sanksi Pengenaan daftar hitam catatan: Sanksi pengenaan daftar hitam, diterbitkan oleh KPA atas usulan PPK. KPA mengirimkan dokumen penetapan sanksi daftar hitam kepada: 1) Penyedia yang dikenakan Daftar Hitam; dan 2) Kepala LKPP b) PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Asal material/bahan (Pasal 5) Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. 6. Korespondensi (Pasal 6) a) Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. b) Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. 7. Wakil Sah Para Pihak (Pasal 7) Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. 8. Pembukuan (Pasal 8) Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

2

9. Perpajakan (Pasal 9) Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakanatas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak 10. Pengalihan dan/atau subkontrak (Pasal 10) a) Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat merger maupun akibat lainnya. b) Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini. c) Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. d) Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK. 11. Pengabaian (Pasal 11) Pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain tidak menjadi pengabaian yang terusmenerus atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. 12. Penyedia Mandiri (Pasal 12) Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. 13. Kemitraan Kemitraan/KSO (Pasal 13) Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini. 3

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan (Pasal 14) a) PPK dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan (Direksi Pekerjaan/Direksi Teknis) yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. b) Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK 15. Persetujuan atau pernyataan tidak berkeberatan dari pengawas pekerjaan (Pasal 15) a) Semua gambar yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dariPengawas Pekerjaan b) Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga di dalam kontrak maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan penyedia dari tanggung jawabnya sesuai kontrak. 16. Perintah (Pasal 16) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini. 17. Penemuan-Penemuan (Pasal 17) Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara. 18. Akses Lokasi Kerja (Pasal 18) a) Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK, PengawasPekerjaan dan/atau pihak yang mendapat ijin dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan b) Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap 4

jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personil Penyedia.Kecuali ditentukan lain, maka : (1) Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat pengunaan jalur akses. (2) Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk. (3) Biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan Pihak Kedua, harus ditanggung Penyedia. (4) PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses. (5) PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut. 19. Masa Pelaksanaan (Jangka Waktu Pelaksanaan) Pekerjaan (Pasal 19) a) Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau yang ditetapkan dalam SSKK. b) Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK c) Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang tercantum dalam SSKK d) Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan membuat adendum kontrak e) Jadwal pelaksanaan pekerjaan disepakati bersama dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan tidak boleh melebihi dari masa pelaksanaan.

5

BAGIAN 2 PENGENDALIAN WAKTU 1.

Waktu Penyelesaian Pekerjaan (Pasal 28) a. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia wajib untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat - lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK b. Jika pekerjaan tidak selesai bukan akibat Keadaan Kahar/Peristiwa Kompensasi/kesalahan/kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda c. Jika keterlambatan disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian seluruh pekerjaan

2.

Perpanjangan Waktu (Pasal 29) a. Akibat peristiwa kompensasi penyedia berhak meminta perpanjangan waktu yang dilakukan melalui adendum kontrak. b. PPK menetapkan perpanjangan waktu berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan c. Jika penyedia lalai memberikan peringatan dini atas keterlambatan dan tidak bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk perpanjangan waktu.

3.

Penundaan Oleh Pengawas pekerjaan (Pasal 30) Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

4.

Rapat pemantauan (Pasal 31) a. Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan 6

perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini. b. Hasil rapat dituangkan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat. c. Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat. 5.

Peringatan Dini (Pasal 32) a. Penyedia wajib memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa/kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan secara tertulis. b. Penyedia wajib bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah/mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

7

BAGIAN 3 ADENDUM 1. Perubahan Kontrak (Pasal 36) a. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. b. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabiladisetujui oleh parapihak, meliputi: (a) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; (b) perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. (c) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; (d) Perubahan harga kontrak akibat adanya penyesuaian harga (eskalasi/de-eskalasi). c. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPK menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. KET : Perlu diperhatikan bahwa klausul d iatas tidak dipergunakan untuk kontrak Lump Sum 2. Perubahan Lingkup Pekerjaan (Pasal 37) a. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : (a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; (b) menambah atau mengurangi jenis pekerjaan; (c) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau (d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai lingkup kontrak awal b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan ≤ 10% dari nilai kontrak awal. c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPKsecara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga 8

dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak 3. Perubahan Kuantitas dan Harga (Pasal 38) a. Harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga digunakan untuk membayar prestasi pekerjaan. b. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi. c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi. d. Apabila ada daftar hitam pekerjaan yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam lampiran A SSKK. e. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada PPK. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi. 4. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Pasal 39) a. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: (a) pekerjaan tambah; (b) perubahan disain; (c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; (d) masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau (e) Keadaan Kahar. b. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurangkurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar. c. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

9

d. PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peniliti Pelaksanaan Kontrakuntuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. e. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak. 5. Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deeskalasi) (Pasal 40) a. Ketentuan penggunaan rumusan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan dan tidak timpang (110% dari HPS) yaitu sebagai berikut: (a) Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. (b) Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan. (c) Penyesuaian harga berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali mata pembayaran Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang. (d) Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh komponen harga satuan (upah, bahan, peralatan, dan bahan bakar), tidak termasuk komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran. (e) Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak. (f) Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. (g) Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani. (h) Jenis pekerjaan yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara indeks harga jadwal awal dengan indeks harga jadwal pelaksanaan pekerjaan. (i) Jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan. 10

BAGIAN 4 KEADAAN KAHAR 1. Keadaan Kahar (Pasal 41) a. Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. b. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi : (a) Bencana alam; (b) Bencana non alam; (c) Bencana sosial; (d) Pemogokan; (e) Kebakaran; dan/atau (f) Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. c. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang. d. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. e. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi. f. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia menerima pembayaran sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak

11

BAGIAN 5 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 1. Penghentian dan pemutusan Kontrak (Pasal 42) a. Karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar b. PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: (a) biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; (b) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan; (c) biaya langsung demobilisasi Personil c. Dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK d. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila : (a) penyedia lalai/cidera janji (b) tidak memulai pelaksanaan (tanpa persetujuan pengawas) (c) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 hari kalender (tidak tercantum dalam program mutu dan tanpa persetujuan pengawas) (d) penyedia berada dalam keadaan pailit (e) penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK (f) penyedia tidak mempertahankan keberlakuan jaminan pelaksanaan (g) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia > 5% dari nilai kontrak (h) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan /kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 hari (i) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK (j) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan (k) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang e. Dalam hal pemutusan Kontrak pada masa pelaksanaan dilakukan karena kesalahan penyedia maka: 12

a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyediaatau Jaminan Uang Muka dicairkan; c) Penyedia membayar denda; dan/atau d) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam f. Dalam hal pemutusan Kontrak pada masa pemeliharaan dilakukan karena kesalahan penyedia maka hanya berlaku point a) dan d) g. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha di dalam pelaksanaan pengadaan yang sudah diputuskan oleh instansi berwenang, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan 2. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis (Pasal 43) a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. b. Kontrak dinyatakan kritis apabila : (a) Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari pada 10% dari rencana; (b) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak) terlambat lebih besar 5% dari rencana; (c) Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan c. Penanganan Kontrak Kritis: (a) Dalam hal keterlambatan pada pasal 43.1 dan penanganan kontrak kritis pada pasal 43.2 dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM). (1)Kontrak kritis, Direksi menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia, SCM (2)Dalam SCM, uji coba pertama yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I. (3)Apabila Pihak Kedua gagal pada uji coba pertama, SCM Tahap II, uji coba kedua yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II. (4)Apabila Pihak Kedua gagal pada uji coba kedua, SCM Tahap III, uji coba ketiga yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III 13

(5)Apabila Pihak Kedua gagal pada uji coba kedua, SCM Tahap III, uji coba ketiga yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III (b) Dalam hal terjadi keterlambatan melampaui tahun anggaran berjalan, Penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan 50 hari dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial untuk setiap hari keterlambatan. (c) Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan diterbitkan adendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan. (d) Setelah dilakukan penanganan kontrak kritis PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika: (1)kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak (2)Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan (3)Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Peraturan Menteri Keuangan No.25/PMK.05/2012 terkait keterlambatan pelaksanaan pekerjaanDalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa pekerjaan TA Berkenaan yang dibebankan pada DIPA TA Berikutnya, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut : 1) Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DIPA, harus diselesaikan pada TA berkenaan. 2) Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir TA berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada TA berikutnya. 3) Pekerjaan yang dilanjutkan pada TA berikutnya tidak termasuk pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (multiyears contract) 14

4) Pekerjaan yang dilanjutkan ke TA berikutnya membebani DIPA TA berikutnya. 5) Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada TA berikutnya diatur sebagai berikut: a) Dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana DIPA TA berikutnya atau sisa pekerjaan yang akan diselesaikan; b) Penyedia barang/jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada KPA yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan penyedia barang/jasa; c) KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada TA berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan yang telah dilegalisasi; d) KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir TA; e) Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada KPA. 3. Peninggalan (Pasal 44) Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK.

15

BAGIAN 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 1. Hak dan Kewajiban Para Pihak (Pasal 45) a. Hak dan kewajiban PPK: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. b. Hak dan kewajiban Penyedia: 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; 2) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke/dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; 7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan 9) mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan 16

dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi. 2. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi (Pasal 46) Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambargambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak kecuali dengan ijin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Hak Kekayaan Intelektual (Pasal 47) Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh Penyedia 4. Penanggungan dan Risiko (Pasal 48) a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir : 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Sub penyedia (jika ada), dan Personil; 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam Pasal ini. 17

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. 5. Perlindungan Tenaga Kerja (Pasal 49) a. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. b. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. c. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. d. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian 6. Pemeliharaan Lingkungan (Pasal 50) Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini. 7. Asuransi (Pasal 51) a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk : 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 18

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak. 8. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawasan Pekerjaan (Pasal 52) a. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: 1) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK; 2) menunjuk Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; 3) mengubah atau memutakhirkan program mutu; 4) tindakan lain yang diatur dalam SSKK. b. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: 1) menggunakan spesifikasi dan gambar dalam Pasal 15 SSUK; 2) mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; 3) mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; 4) tindakan lain yang diatur dalam SSKK 9. Laporan Hasil Pekerjaan (Pasal 53) a. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. b. Seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. c. Laporan harian berisi: 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan, dan disetujui oleh wakil PPK. e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 19

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PPK dan penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan. 10. Kepemilikan Dokumen (Pasal 54) Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumendokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK. 11. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia (Pasal 55) a. Penyedia yang mempunyai harga Kontrak di atas 25 miliar wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. b. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. c. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. d. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. 12. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil (Pasal 56) a. Apabila penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana konstruksi adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. b. Apabila penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana konstruksi adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka:

20

1) penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya; 2) dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; 3) bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan 4) membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas. c. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK. 13. Penyedia Lain (Pasal 57) Penyedia wajib bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. 14. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pasal 58) Penyedia bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan semua pihak di lokasi kerja. Penyedia harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para personilnya. Penyedia harus memastikan bahwa staf kesehatan, fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, dan layanan ambulance dapat disediakan setiap saat di lapangan dan telah dibuat perencanaan yang sesuai dengan semua persyaratan kesehatan dan kebersihan untuk mencegah timbulnya wabah penyakit. Penyedia harus menunjuk petugas keselamatan kerja yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Petugas yang bersangkutan harus memenuhi aturan dan persyaratan K3. Petugas K3 dipersyaratkan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan : diperlukan Ahli K3 untuk pekerjaan berisiko tinggi dan diperlukan Petugas K3 untuk pekerjaan berisiko sedang/kecil sebagaimana ditetapkan dlm SSKK. 15. Pembayaran Denda (Pasal 59) Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. 21

16. Jaminan (Pasal 60) a. Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka; b. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan; c. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

22

BAGIAN 7 PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 1.

Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia (Pasal 61) a. Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK. c. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan. e. Jika PPK menilai bahwa personil inti : 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; 2) berkelakuan tidak baik; atau 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah

23

BAGIAN 8 KEWAJIBAN PPK 1. Fasilitas (Pasal 62) PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini. 2. Peristiwa Kompensasi (Pasal 63) a. Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia yaitu : 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan; 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 8) ketentuan lain dalam SSKK. b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 24

BAGIAN 9 PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 1. Harga Kontrak (Pasal 64) a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak b. Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead termasuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh Pihak Kedua untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi c. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga 2. Pembayaran (Pasal 65) a. Prestasi pekerjaan 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan : (a) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; (b) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK; (c) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen hasil pekerjaan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam SSKK. Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan adalah: (1) Peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (commisioning) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: i. Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya; ii. Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen; iii. Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen; iv. Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima; 25

v. Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan vi. Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. (2) Sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia Barang/Jasa; (d) Pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka, peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya, denda (apabila ada), pajak dan/atau uang retensi; (e) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada sub penyedia sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh sub penyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK. 2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan; 3) PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); 4) Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. b. Denda dan ganti rugi 1) Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia; 2) Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; 26

3)

4)

5) 6) 7)

Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah : (a) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan (sebelum PPN), apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau (b) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN), apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi; (c) sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan datadata.

3. Hari Kerja (Pasal 66) a. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK b. Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani c. Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan 4. Perhitungan Akhir (Pasal 67) 1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah selesai 100% dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua pihak berdasarkan Berita Acara Pekerjaan Selesai dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 2. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian 27

tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan 3. Penangguhan (Pasal 68) a. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. b. PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. c. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. d. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

28

BAGIAN 10 PENGAWASAN MUTU 1. Pengawasan dan pemeriksaan (Pasal 69) PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 2. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK (Pasal 70) a. Dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. b. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan. 3. Cacat Mutu (Pasal 71) PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan. 4. Pengujian (Pasal 72) Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. 5. Perbaikan Cacat Mutu (Pasal 73) a. PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. 29

Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan. b. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. c. Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo. PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mengenakan sanksi daftar hitam kepada penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan Cacat Mutu. Besaran denda keterlambatan akibat cacat mutu ini ditentukan dalam SSKK.

30

BAGIAN 11 SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (TERKAIT PELAKSANAAN KONTRAK) 1.

Korespondensi Berisi alamat para pihak mencakup nama, alamat, website, email, dan faksimili

2.

Wakil Sah Para Pihak Sebaiknya ada pemberitahuan dari pihak Kesatu secara tertulis tentang wakil sah dari Pihak Kesatu. Dalam hal Pihak Kedua menunjuk Wakil Sah pihak kedua, disarankan agar ada pemberitahuan kepada Pihak kesatu secara tertulis.

3.

Jenis Kontrak Jenis kontrak yang dilakukan (harga satuan/lump sum/gabungan)

4.

Tanggal Berlaku Kontrak Agar diperhatikan Tanggal Mulai Kerja dan Tanggal Akhir Kontrak sehingga Masa Pemeliharaan masuk ke dalam Masa Berlaku Kontrak. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.

5.

Masa Pelaksanaan Masa pelaksanaan agar ditentukan terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

6.

Masa Pemeliharaan Masa pemeliharaan agar ditentukan terhitung sejak tanggal penyerahan pertama (PHO) pekerjaan atau bagian pekerjaan yang sudah bisa berfungsi apabila ada serah terima parsial

7.

Perbaikan Cacat Mutu Denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. 31

Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK. 8.

Umur Konstruksi Umur Konstruksi dan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan agar disesuaikan dengan umur konstruksi yang ada dalam perencanaan, apabila umur konstruksi dimaksudkan kurang dari 10 tahun.

9.

Pedoman Pengoprasian dan Perawatan/Pemeliharaan Batas akhir penyerahan Gambar As built‖dan/atau pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan.

pedoman

10. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran 11. Pencairan Jaminan Ketentuan mengenai pencairan jaminan 12. Tindakan Penyedia Yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan Ketentuan mengenai tindakan – tindakan yang memerlukan persetujuan PPK atau pengawas pekerjaan selain yang tertera di SSUK. 13. Kepemilikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: “untuk penelitian dan riset”. 14. Fasilitas Daftar fasilitas yang diberikan oleh PPK. 15. Peristiwa Kompensasi Daftar peristiwa kompensasi yang dapat diberikan ganti rugi.

32

16. Sumber Pembiayaan Sumber dana pembiayaan dari kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi 17. Pembayaran Uang Muka Besaran uang muka u/ kontrak tahun jamak yaitu memilih diantara 2 (dua) pilihan, yaitu: a. 20% (dua puluh perseratus) dari Anggaran tahun pertama; atau b. 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak. 18. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Personil K3 yang dipersyaratkan, dapat diisi Ahli K3 untuk risiko tinggi atau Petugas K3 untuk risiko sedang atau kecil. 19. Pembayaran Prestasi Pekerjaan Ketentuan mengenai cara pembayaran prestasi pekerjaan, dokumen penunjang, dan besaran pembayaran untuk item peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama. 20. Serah Terima Sebagian Pekerjaan Serah terima parsial dapat dilaksanakan apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi. Selanjutnya PA menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. 21. Penyesuaian Harga Penyesuaian harga hanya berlaku u/ kontrak harga satuan dan bagian pembayaran harga satuan pada kontrak gabungan lump sum dan harga satu, dihitung menggunakan rumus: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) Hn Ho a

= Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; = Harga Satuan pada saat harga penawaran; = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; 33

b, c, d

Bn, Cn, Dn Bo, Co, Do

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan,alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00. = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak). = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dll seperti contoh tabel dibawah ini:

b. c.

Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. d. Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. e. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data; f. Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan. 34

22. Denda a. Denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari total nilai kontrak atau nilai bagian kontrak yang belum diserahterimakan, apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial b. Sanksi finansial terhadap realisasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan nilai TKDN Penawaran dikenakan berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan dikalikan dengan Harga Penawaran, dengan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15%. 23. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil Sanksi kepada penyedia apabila melanggar ketentuan mengenai subkontrak: a. Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang mensubkontrakkan pekerjaan adalah di denda senilai pekerjaan yang dikontrakkan kepada pihak lain atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku b. Penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang tidak mensubkontrakkan pekerjaan adalah di denda senilai pekerjaan yang akan disubkontrakkan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku c. Penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang mensubkontrakkan pekerjaan utama adalah di denda senilai pekerjaan utama yang disubkontrakkan atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku 24. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI). 35

Setiap sengketa yang terjadi ataupun akan terjadi terkait langsung atau tidak langsung dari kontrak ini harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan peraturan administrasi dan prosedur BADAPSKI yang putusannya bersifat final dan mengikat para pihak

36

SUB MODUL 2.4 SERAH TERIMA PEKERJAAN

1

DESKRIPSI TOPIK

Suatu pengantar yang berfungsi untuk membantu para peserta agar lebih memahami ketentuan-ketentuan tentang serah terima pekerjaan (Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Serah Terima Akhir Pekerjaan), proses, dan cara pelaksanaannya.

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta memahami tentang tahapan dalam pelaksanaan kontrak khususnya pada tahap serah terima pekerjaan termasuk ketentuan-ketentuan yang terkait, proses dan cara pelaksanaannya sesuai SSUK dalam Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta mampu :  Menjelaskan tahapan pelaksanaan serah terima pekerjaan konstruksi sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014.  Menjelaskan ketentuan mengenai Serah Terima Pekerjaan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014.  Menjelaskan ketentuan mengenai pelaksanaan kontrak dalam SyaratSyarat Khusus Kontrak (SSKK) Permen PU No. 07 Tahun 2014.

KRITERIA NARASUMBER Narasumber yang menyampaikan materi dalam modul ini sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut: 

Praktisi atau akademisi yang berpengalaman dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah



Memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai hukum dan kebijakan dalam penyusunan dokumen kontrak konstruksi

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN 4 x 60 menit 1

DAFTAR ISI DESKRIPSI TOPIK............................................................................................. 1 TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) ............................................................. 1 TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) ............................................................ 1 KRITERIA NARASUMBER .................................................................................... 1 JUMLAH JAM PEMBELAJARAN ........................................................................... 1 DAFTAR ISI ......................................................................................................... 2 BAGIAN 1 PENYELESAIAN KONTRAK .................................................................. 3 1.

Serah Terima Pekerjaan (Pasal 33) ....................................................... 3

2.

Pengambilalihan (Pasal 34) ................................................................... 4

3.

Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan (Pasal 35) .... 4

4.

Perhitungan Akhir (Pasal 67) ................................................................ 4

5.

Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan (Pasal 74) .................. 4

BAGIAN 2 SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (TERKAIT SERAH TERIMA PEKERJAAN) ....................................................................................................... 6 1.

Masa Pemeliharaan .............................................................................. 6

2.

Perbaikan Cacat Mutu .......................................................................... 6

3.

Umur Konstruksi ................................................................................... 6

4.

Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan ..................... 6

2

BAGIAN 1 PENYELESAIAN KONTRAK 1. Serah Terima Pekerjaan (Pasal 33) a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas panitia penerima hasil pekerjaan. c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaiaknnya atas perintah PPK. d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sejak tanggal berita acara penyerahan pekerjaan dan telah diterima oleh PPHP. e. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. f. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan. g. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan. h. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan stelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. i. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan. j. Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK. k. Dalam serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran dan kewajiban pemeliharaan disesuaikan. 3

l. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah penyerahan bagian pekerjaan dilaksanakan pertama kali. m. Umur konstruksi bangunan hasil dari pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dalam SSKK. 2. Pengambilalihan (Pasal 34) PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. 3. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan (Pasal 35) a. Penyedia wajib memberi petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK. b. Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan. 4. Perhitungan Akhir (Pasal 67) a. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah pihak berdasarkan Berita Acara pekerjaan selesai dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). b. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia wajib menyerahkan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo kepada Pengawas Pekerjaan. Oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk membayar tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan. 5. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan (Pasal 74) a. Apabila terjadi kegagalan konstruksi, maka PPK atau penyedia bertanggungjawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing. b. Apabila terjadi kegagalan bangunan maka PPK atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK 4

tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dicantumkan lama pertanggungan terhadap kegagalan bangunan yang ditetapkan apabila rencana umur konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun. c. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan. d. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam pasal ini. e. PPK ataupun penyedia wajib menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

5

BAGIAN 2 SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (TERKAIT SERAH TERIMA PEKERJAAN) 1. Masa Pemeliharaan a. Masa pemeliharaan berlaku selama: ............... [diisi jumlah hari kalender] terhitung sejak tanggal penyerahan pertama (PHO) pekerjaan; atau b. Masa pemeliharaan berlaku selama: ............... [diisi jumlah hari kalender] terhitung sejak tanggal penyerahan pertama (PHO) bagian pekerjaan yang sudah bisa berfungsi apabila ada serah terima parsial. 2. Perbaikan Cacat Mutu Denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu yang diperlukan, ditetapkan oleh PPK. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK. 3. Umur Konstruksi a. Bangunan hasil pekerjaan memiliki umur konstruksi: ................ (........ dalam huruf ......) tahun sejak tanggal penanda tanganan Berita Acara penyerahan akhir. Catatan: ketentuan umur konstruksi ini diisi apabila perencanaan konstruksi yang ditetapkan diperkirakan hanya mencapai umur kurang dari 10 (sepuluh) tahun. b. Pertanggungan terhadap kegagalan bangunan ditetapkan selama .......... (.........) tahun sejak tanggal penyerahan akhir. [diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a untuk yang umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun] 4. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan Gambar “As Built” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan selambat-lambatnya: ......... (........dalam huruf......) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penanda tanganan Berita Acara penyerahan awal. 6

1