BAB II PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN MILIK PEMERINTAH OLEH CV. DINA UTAMA. A. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

BAB II PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN MILIK PEMERINTAH OLEH CV. DINA UTAMA

A. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Perjanjian

pemborongan

bersifat

konsensuil,

artinya

perjanjian

pemborongan lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai suatu karya dan harga borongan/kontrak. Dengan adanya kata sepakat tersebut, perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lainnya. Dengan adanya perjanjian pemborongan selalu ada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pemborongan. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah: 1. Pemberi Tugas (Bouwheer)

Pemberi tugas dapat berupa perorangan, badan hukum, instansi pemerintah ataupun swasta. Sipemberi tugaslah yang mempunyai prakarsa memborongkan bangunan sesuai dengan kontrak dan apa yang tercantum dalam bestek dan syarat-syarat. Dalam pemborongan pekerjaan umum dilakukan oleh instansi pemerintah, direksi lazim ditunjuk dari instansi yang berwenang, biasanya dari instansi pekerjaan umum atas dasar penugasan ataupun perjajian kerja.46

46

Sri Soedewi Masjchun Sofwan. Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan, Liberty Yogyakarta, 1982, hal 62

32

Universitas Sumatera Utara

Hubungan hukum antara pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong diatur sebagai berikut:47 a. Apabila yang memborongkan maupun pemborong keduanya pemerintah, maka hubungan hukumnya disebut hubungan kedinasan. b. Apabila

yang

memborongkan

pihak

pemerintah

sedangkan

pemborongnya pihak swasta, maka hubungan hukumnya disebut perjanjian pemborongan yang dapat berupa akta di bawah tangan, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian Kerja/Kontrak. c. Apabila yang memborongkan maupun pemborong keduanya pihak swasta, maka hubungan hukumnya disebut perjanjian pemborongan yang dapat berupa akta di bawah tangan, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak. Adapun hubungan antara pemberi tugas dengan perencana jika pemberi tugas adalah pemerintah dan perencana juga dari pemerintah maka terdapat hubungan kedinasan. Jika pemberi tugas dari pemerintah dan atau swasta, perencana adalah pihak swasta yang bertindak sebagai penasihat pemberi tugas, maka hubungannya dituangkan dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal. Sedangkan apabila pemberi tugas dari pemerintah atau swasta dengan perencana dari phak swasta yang bertindak sebagai wakil pemberi tugas

47

FX. Djumialdji. Hukum Bangunan, Op.Cit., hal 29


(sebagai direksi) maka hubungannya dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792-1819 KUH Perdata). 2. Pemborong (kontraktor)

Pemborong adalah perseorangan atau badan hukum, swasta maupun pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan bangunan sesuai dengan bestek.48 Penunjukan sebagai pelaksana bangunan oleh pemberi tugas dapat terjadi karena pemborong menang dalam pelelangan atau memang ditetapkan sebagai pelaksana oleh pemberi tugas. Dalam perjanjian pemborongan, pemborong dimungkinkan menyerahkan sebagian pekerjaan tersebut kepada pemborong lain yang merupakan subkontraktor berdasarkan perjanjian khusus. a.

Bentuk badan usaha pemborong

b.

Kualifikasi usaha jasa pemborong Penggolongan kualifikasi usaha jasa perencana konstruksi dan usaha

jasa

pengawas

konstruksi

didasarkan

pada

kriteria

tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, serta kemampuan

48

melakukan

perencanaan

dan

pengawasan

pekerjaan

FX. Djumialdji. Hukum Bangunan, Op. Cit., hal 8


berdasarkan kriteria resiko dan/atau kriteria penggunaan teknologi dan/atau kriteri besaran biaya (nilai proyek/nilai pekerjaan).49 Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi menurut Pasal 11 Paragraf 2 Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, adalah sebagai berikut: 1) Badan Usaha yang berbadan hukum yang bersifat umum tanpa pengalaman atau baru berdiri dan memenuhi persyaratan serta memiliki modal disetor sama atau lebih dari Rp. 1 miliar tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, dapat diberi kualifikasi Gred 5 dan maksimum 4 (empat) sub bidang pekerjaan atau bagian sub bidang pekerjaan. 2) Badan Usaha kualifikasi Gred 5 baru sebagaimana dimaksud pada No.1 diatas setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sertifikatnya, dapat menambah subbidang atau bagian subbidang pekerjaan baru sesuai dengan perolehan pekerjaan dari subbidang atau bagian subbidang pekerjaan yang dimilikinya, dengan melampirkan bukti perolehan pekerjaan tersebut, batas jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan untuk kualifikasi Gred 5. 3) Badan Usaha yang berbadan hukum bersifat spesialis tanpa pengalaman atau baru berdiri, dan memiliki persyaratan serta

49

Lihat Pasal 10 Paragraf 1 Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi


memiliki modal disetor sama atau lebih besar dari Rp. 1 miliar yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya, dapat diberi kualifikasi Gred 5 satu subbidang pekerjaan atau satu subbidang pekerjaan. 4) Badan Usaha bersifat umum tanpa pengalaman atau berdiri, dan memenuhi persyaratan serta memiliki modal kurang dari Rp. 1 miliar dan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya, dapat diberi kualifikasi Gred 2 dengan maksimum 4 (empat) subbidang atau bagian subbidang pekerjaan. 5) Badan Usaha bersifat spesialis tanpa pengalaman dan memenuhi persyaratan serta memiliki modal kurang dari Rp. 1 milyar yang tercantum didalam akta pendirian atau perubahannya, dapat diberi kualifikasi Gred 2, dengan maksimum diberi satu subbidang atau satu bagian subbidang pekerjaan. 6) Badan Usaha asing dapat langsung diberikan kualifikasi Gred 7 Penetapan

atas

tingkat/kedalam

kompetensi

dan

potensi

kemampuan usaha jasa pelaksana konstruksi didasarkan pada penilaian manajemen atas pengalaman, sumber daya manusia, kekayaan bersih dan peralatan. c.

Syarat untuk menjadi pemborong Syarat untuk menjadi pemborong adalah terdaftar sebagai anggota pada Asosiasi Perusahaan yang telah dinyatakan lulus menjadi kelompok


unsur lembaga tingkat nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor:

154/KPTS/M/2011

tentang

Penetapan

Asosiasi

Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional. Adapun Asosiasi Perusahaan yang memenuhi persyaratan menjadi anggota Kelompok Unsur tingkat Nasional menurut Kepmen PU No. 154/KPTS/M/2011, adalah: 1) Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI); 2) Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI) 3) Gabungan

Perusahaan

Konstruksi

Nasional

Indonesia

(GAPEKSINDO) 4) Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO); 5) Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO); 6) Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanik Indonesia (AKLI); 7) Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (GAPEKNAS); 8) Gabungan Pengusaha Kontraktor Air Indonesia (GAPKAINDO); 9) Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI); 10) Gabungan Perusahaan Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI); 11) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO); 12) Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO).


Menurut Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), keanggotaan dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:50 1) Anggota Biasa (Regular Member) Yang dapat diterima menjadi Anggota Biasa adalah: a) Perusahaan Kontraktor yang berbadan Hukum Indonesia. b) Telah disyahkan oleh pihak yang berwenang. c) Mempunyai Izin Usaha d) Merampungkan pajak (atau surat fiskal) selambat-lambatnya 2 tahun sebelum penerimaan anggota. e) Volume pekerjaan setiap tahun (rata-rata) tiga tahun terakhir sebesar Rp. 1.000, -juta (seribu juta rupiah) untuk salah satu jenis pekerjaan dibawah ini : - Bangunan Gedung - Bangunan Jalan - Bendungan dan Bangunan Irigasi - Pekerjaan Pondasi - Bangunan Pelabuhan - Pekerjaan Tanah - Instalasi Listrik - Instalasi Air 50

Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), Persyaratan Menjadi Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), diakses dari website http://www.aki.or.id/?idmembership, pada tanggal 30 Januari 2012


- Instalasi Komunikasi - Instalasi Mesin-mesin - Instalasi AC - Instalasi Elevator / Escalator - Instalasi Pipa - Pengeboran Air - Pengeboran Pertambangan - Pertamanan Atau Rp. 2.000,- juta (dua ribu juta rupiah) untuk jumlah beberapa jenis/barang pekerjaan tersebut yang dicapai tanpa kerjasama teknis/keuangan (joint operation) dengan perusahaan lainnya. f) Mempunyai peralatan dengan total nilai Rp. 100 juta. 2) Anggota Peserta (Associate Member) Yang dapat diterima menjadi Anggota Peserta adalah : a) Perusahaan Kontraktor Asing yang terdaftar pada Pemerintah Indonesia atau b) Perusahaan bukan kontraktor yang bidang usahanya mempunyai kaitan erat dengan usaha kontraktor dan nilai usahanya per tahun melebihi Rp. 1.000,- juta (seribu juta rupiah) atau c) Perusahaan Kontraktor Indonesia yang hampir memenuhi persyaratan menjadi Anggota Biasa.


3) Anggota Kehormatan Yang dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan adalah: a) Perorangan yang telah berjasa untuk AKI dan atau berjasa di lapangan teknik pembangunan. Pengangkatan tersebut dilakukan oleh Rapat Anggota atas usul Pengurus. b) Mantan Ketua Umum AKI yang memenuhi masa jabatan penuh dan baik, diangkat menjadi Anggota Kehormatan dengan sebutan Ketua Kehormatan, pengangkatan tersebut dilakukan oleh Rapat Anggota c) Anggota Pendiri AKI dimana perusahaan yang diwakilinya dalam pendirian AKI, tetap menjadi Anggota Biasa sedikitdikitnya setahun tidak terputus, serta pernah menjabat sebagai Anggota Pengurus. Pengangkatan tersebut dilakukan oleh Rapat Anggota atas usul Pengurus. Syarat-syarat penerimaan dan pengangkatan Anggota AKI adalah sebagai berikut:51 1) Permintaan untuk menjadi Anggota AKI (semua jenis keanggotaan kecuali Anggota Kehormatan) harus diajukan kepada Pengurus secara tertulis. 2) Permintaan tersebut harus didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Biasa. 51

Ibid.


3) Calon Anggota yang telah memenuhi persyaratan, penerimaan keanggotaannya diputuskan oleh Rapat Pengurus. 4) Anggota Kehormatan diangkat oleh Rapat Anggota atas usul Pengurus. Prosedur menjadi anggota AKI adalah sebagai berikut:52 1) Pengambilan formulir pendaftaran Anggota AKI oleh pemohon di Sekretariat (biaya ganti copy sebesar Rp. 25.000,-). 2) Pengisian formulir dan melengkapinya oleh pemohon. 3) Menyerahkan berkas formulir ke Sekretaris AKI oleh pemohon. 4) Pemeriksaan kelengkapan berkas dan penilaian awal oleh Sekretariat AKI. 5) Penilaian dan rekomendasi oleh Komisi III. 6) Keputusan Pengurus dalam Rapat Pengurus (diselenggarakan satu bulan satu kali). 7) Bila diterima, membayar uang pangkal dan uang iuran minimal 6 bulan, yaitu dengan rincian: a)

Uang Pangkal Untuk : - PT Biasa sebesar Rp. 5.000.000,- PT PMA sebesar US$ 2.000 - Perwakilan Kontraktor Asing sebesar US$ 3.000

52

Ibid.


b) Uang Iuran Anggota Biasa sebesar Rp. 750.000,- per bulan, Anggota Peserta sebesar Rp. 500.000,- per bulan 3. Perencana (arsitek)

Arsitek adalah seseorang yang ahli dalam membuat rancangan bangunan dan yang memimpin konstruksinya.53 Pihak arsitek memegang peranan penting dalam suatu pembangunan proyek. Keterlibatan pihak arsitek dapat dipilah-pilah ke dalam tugasnya pada masa pra kontrak dan pasca kontrak.54 Apabila pihak yang memborongkan adalah pemerintah, sedangkan pihak Perencana juga dari pemerintah (DPU), maka terjadi hubungan kedinasan. Tetapi jika pihak yang memborongkan dari pemerintah atau swasta yaitu Konsultan Perencana, maka hubungannya diatur dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal atau perjanjian pemberian kuasa tergantung tugas yang dilakukan oleh Konsultan Perencana. Adapun tugas Perencana adalah sebagai berikut:55 a. Sebagai penasihat Dalam hal ini tugas dari Perencana adalah membuat rencana biaya dan gambar bangunan sesuai dengan pesanaan dari pihak yang memborongkan. Hubungan antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan Perencana sebagai penasihat dituangkan dalam perjanjian 53

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, cet. 4, Jakarta, 1995, hal. 57 Munir Fuady, Op. Cit., hal. 20 55 F.X. Djumialdji, Op. Cit., hal. 11. 54


melakukan jasa-jasa tunggal. Dalam prakteknya, perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal disebut dengan istilah perjanjian perencana atau perjanjian pekerjaan perencana. b. Sebagai wakil Dalam hal ini pihak Perencana bertindak sebagai pengawas, yang tugasnya antara lain mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan. Hubungan antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan perencana sebagai wakilnya dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792-1819 KUH Perdata). Sebagai seorang wakil atau pemegang kuasa, Perencana dapat diberhentikan sewaktu-waktu, hal ini tercantum dalam Pasal 1814 KUH Perdata. Perencana juga dapat menunjuk orang lain untuk mengawasi jalannya pelaksanaaan pekerjaan, dan hal ini dikatakan sebagai adanya substitusi. Mengenai hal substitusi ini dalam Pasal 1803 KUH Perdata menentukan sebagai berikut: “Si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk oleh nya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya: 1) Jika ia tidak diberikan hak untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya. 2) Jika hak itu telah diberikan kepadanya tanpa pengikatan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak cakap atau tak mampu 4. Pengawas (Direksi)

Pengawas

atau

Direksi

bertugas

untuk

mengawasi

jalannya

pelaksanaan dari pekerjaan pemborongan. Dalam hal ini Pengawas atau


Direksi dapat memberikan petunjuk-petunjuk, memborongkan pekerjaan, memeriksa bahan-bahan yang ada, waktu pembangunan berlangsung dan akhirnya membuat penilaian dari pekerjaan. Di samping itu, pada waktu pelelangan pekerjaan dilangsungkan, Pengawas atau Direksi bertugas sebagai panitia pelelangan. Ada pun tugas dari panitia pelelangan adalah:56 a. Mengadakan pengumuman pelelangan yang akan dilaksanakan b. Memberikan penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) untuk pemborongan-pemborongan/ pembelian dan membuat berita acara penjelasan. c. Melaksanakan pembukuan surat penawaran dan membuat berita acara pembukuan surat penawaran. d. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan dan sebagainya. Hubungan antara Direksi dengan pihak yang memborongkan pekerjaan dituangkan dengan perjanjian pemberian kuasa seperti yang diatur pada Pasal 1792-1819 KUH Perdata. Fungsi mewakili yang terbanyak dari direksi adalah pada fase pelaksana pekerjaan dimana direksi bertindak sebagai pengawas terhadp pekerjaan pemborong. Jadi kewenangan mewakili dari direksi ini ada selama tidak ditentukan sebaliknya oleh pemberi tugas secara tertulis dalam

56

Ibid., hal. 12


perjanjian yang bersangkutan bahwa dalam hal-hal tertentu hanya pemberi tugas yang berwenang menangani.57 Jika keempat unsur tersebut berada dalam satu tangan maka hal itu disebut swakelola/eigenbeheer.58 Dalam Pasal 26 ayat (1) jo ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memberikan

pengertian

swakelola,

yaitu

pelaksanaan

pekerjaan

yang

direncanakan dikerjakan dan diawasi sendiri yang dapat dilaksanakan oleh pengguna

barang/jasa,

instansi

pemerintah

lain

dan

atau

kelompok

masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. Salah satu contoh pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah penyelenggaraan diklat, kursus, seminar, lokakarya, penyuluhan atau pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.

B. Prosedur Mengikuti Pemerintah

Tender/Lelang

Pekerjaan

Pemborongan

Milik

Dalam proses pemborongan pekerjaan terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sebelum terjadinya perjanjian pemborongan. Kegiatan tersebut dapat dikatakan merupakan fase yang mendahului terjadinya perjanjian (precontractuale fase). Fase sebelum kontrak atau lazim disebut prosedur pelelangan, dapat terjadi jika pemborongan pekerjaan tersebut dilakukan melalui

57 58

Ibid., hal. 53 Ibid., hal. 24


pelelangan, dimulai sejak adanya pemberitahuan atau pengumuman sampai dengan pelulusan dari pelelangan sebagai berikut:59 1. Pemberitahuan atau pengumuman secara umum atau secara terbatas tentang adanya pelelangan pekerjaan, disertai dengan penjelasan mengenai pekerjaan dan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Pengumuman tentang adanya pelelangan umum atau terbatas memuat petunjuk-petunjuk dimana bestek harus diambil, dimana penjelasan tentang pekerjaan akan disampaikan, yang memungkinkan adanya penambahan ataupun perubahan terhadap bestek yang telah disusun, dimana tempat lokasi proyek atau pekerjaan, dimana tempat pendaftaran dan batas waktu pendaftaran, dimana dan kapan saat pelelangan akan diadakan. 60 Bestek adalah uraian tentang pekerjaan yang disertai gambar-gambar dan syaratsyarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan tersebut.61 Pemborong yang berminat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut setelah memenuhi persyaratan yang diwajibkan dapat mendaftarkan secara tertulis, yaitu dengan cara melakukan penawaran secara tertulis dengan mengingat batas waktu yang telah disebutkan dalam pengumuman, untuk kemudian ikut dalam pelelangan. 2. Syarat peserta lelang 59

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Op.Cit., hal. 8 Ibid., hal. 9. 61 Ibid., hal. 10 60


Peserta lelang harus terdaftar sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, tergantung dari status yang dimiliki, apakah merupakan badan usaha atau badan hukum. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka tidak dapat ditunjuk menjadi penyedia. Persyaratan peserta perseorangan pada prinsipnya sama dengan persyaratan penyedia yang berbentuk perusahaan. Mengingat badan usaha tidak hanya termasuk perusahaan tetapi juga perseorangan. Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

b.

memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

c.

memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan

pemerintah

maupun

swasta,

termasuk

pengalaman

subkontrak; d.

ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

e.

memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;


f.

dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

g.

memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

h.

memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

i.

khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), yaitu dengan ketentuan sebagai berikut: a.

untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

b.

untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) dari jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

j.

tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;


k.

sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

l.

secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

m. tidak masuk dalam Daftar Hitam; n.

memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

o.

menandatangani Pakta Integritas. Pada prinsipnya pendaftaran tidak harus dilakukan oleh direktur.

Panitia dapat menolak direktur perusahaan lain yang mendaftarkan penyedia lain perusahaannya pada paket pekerjaan yang sama. Mengingat 1 (satu) orang yang sama dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan

pengambilan

dokumen.

Sedangkan

menghadiri

aanwijzing

dan

pembukaan penawaran tidak wajib dilakukan oleh Penyedia. Penyedia yang memberikan kuasa untuk mengikuti pemilihan kepada Direktur Penyedia lain yang mengikuti pelelangan pada paket yang sama, dapat dijadikan indikasi awal adanya persekongkolan. Namun Panitia Pengadaan hanya dapat menggugurkan Penyedia yang sudah terbukti melakukan persekongkolan tender untuk memenangkan satu Penyedia dengan cara yang melawan hukum.


Namun demikian, indikasi persekongkolan harus dibuktikan melalui proses pembuktian yang benar.62 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 19 ayat (1) huruf n, dinyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. Untuk memastikan Penyedia memenuhi persyaratan yang dimaksud, sekretariat panitia/ULP dapat memeriksa dokumen perijinan terkait dan melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian alamat penyedia tersebut. Dalam hal Penyedia memiliki alamat yang tidak sesuai dengan yang tertera didalam dokumen perijinan, maka ULP terlebih dahulu melakukan klarifikasi dengan pihak terkait. Hasil klarifikasi tersebut dapat mengugurkan 3. Penyaringan pemborong. Menurut teori, penyaringan pemborong terdiri atas:63 a. Kualifikasi yaitu penyaringan pemborong menurut kemampuannya dalam jangka waktu panjang, misalnya selama lima tahun. b. Prakualifikasi yaitu penyaringan pemborong menurut kemampuannya dalam jangka waktu pendek, yaitu kurang dari lima tahun.

62

Fadli Arif,: Persyaratan Peserta Lelang, diakses dari website Konsultasi Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, http://www.konsultasi.lkpp.go.id/index.php? mod=browseP&pid=174#q_18, pada tanggal 30 Januari 2012 63 F.X. Djumialdji, Op.Cit., hal. 48


c. Klasifikasi yaitu penyaringan pemborong menurut spesialisasinya, seperti pemborong spesialisasi bidang kelistrikan, bidang perkapalan dan sebagainya. Di

Indonesia

penyaringan

pemborong

termasuk

ke

dalam

Prakualifikasi, sebab jangka waktunya kurang dari lima tahun yakni hanya dalam jangka waktu tiga tahun. Sebelum ditentukan pemborong mana yang dipilih untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah, terlebih dahulu haruslah dilakukan prakualifikasi terhadap calon-calon pemborong yang ada. Perbuatan prakualifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dasar perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum, maupun yang tidak berbentuk badan hukum di mana mereka mempunyai usaha pokok berupa pelaksanaan pekerjaan pemborongan, konsultasi, dan pengadaan barang/jasa lainnya.64

Prakualifikasi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:65 a. Registrasi, yaitu pencatatan dan pendaftaran data, yang meliputi: - data administrasi - data keuangan - data personalia - data peralatan

64 65

Munir Fuady, Op. Cit., hal. 173. Ibid., hal. 49.


- data perlengkapan - data pengalaman melakukan pekerjaan b. Klasifikasi, adalah penggolongan perusahaan bidang, sub bidang dan lingkup pekerjaan. c. Kualifikasi, adalah penilaian serta penggolongan perusahaan menurut tingkat kemampuan dasarnya pada masing-masing bidang, sub bidang dan lingkup pekerjaannya. Penentuan

kualifikasi

perusahaan

pemborong

dilakukan

dengan

memperhatikan:66 a. Kemampuan keuangan; b. Kemampuan personalia; c. Kemampuan peralatan; d. Kemampuan perusahaan. Terhadap badan usaha yang telah melalui proses kualifikasi dan telah lulus kualifikasi untuk melakukan pekerjaan jasa pemborongan, konsultasi atau pengadaan barang/jasa tersebut disebut “Rekanan”. Para rekanan tersebut selanjutnya ditempatkan dalam suatu daftar yang disebut Daftar Rekanan Mampu (DRM).67

66 67

Ibid., hal. 14 Munir Fuady, Op.Cit., hal. 174


DRM ini untuk bidang pemborongan akan berguna sebagai acuan persyaratan bagi peserta pelelangan terbatas yang bernilai di atas Rp. 5 juta dan acuan persyaratan bagi peserta pelelangan umum.68 Bagi para pemborong yang lulus prakualifikasi diberikan suatu sertifikat yang disebut Tanda Daftar Rekanan (TDR), yang merupakan prasyarat untuk mengikuti pelelangan dan penunjukan langsung. 4. Pemenuhan jaminan yang diwajibkan dalam pemborongan pekerjaan. Di dalam perjanjian pemborongan dikenal adanya 4 (empat) macam jaminan, yaitu:69 a. Bank Garansi/Garansi Bank/Jaminan Bank Bank garansi merupakan salah satu bentuk dari perjanjian penanggungan (borgtocht). Pengertian borgtocht terdapat di dalam pasal 1820 KUHPerdata, yaitu suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, apabila orang ini tidak memenuhinya.70 Dalam Bank Garansi yang bertindak sebagai penanggung adalah Bank apabila si debitur wanprestasi. Sifat Bank Garansi adalah suatu perjanjian tambahan (accessoir), yaitu adanya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian Bank Garansi akan berakhir apabila perjanjian pokoknya berakhir. 68

Ibid., hal. 17. F.X. Djumialdji, Hukum Bangunan, Op.Cit., hal. 128 70 F.X. Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, Op. Cit., hal. 30 69


Macam-macam bank Garansi dalam Perjanjian Pemborongan: 1) Jaminan Penawaran/Jaminan Pelelangan/Bid Bond/Tender Bond 2) Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond 3) Jaminan Uang Muka/Pre Payment Bond/Advance Payment Bond b. Surety Bond Surety Bond adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi kerugian yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin cidera janji (wanprestasi). Dengan demikian Surety Bond merupakan perjanjian tambahan dan bersifat accesoire terhadap perjanjian pokok, sama dengan sifat Garansi Bank.71 Di dalam sistem jaminan ini terdapat 3 (tiga) pihak yaitu: 72 1) Obligee yaitu pihak yang berhak atas prestasi serta merupakan pihak yang dilindungi dengan jaminan Surety Bond terhadap suatu kerugian adalah

instansi

Pemberi

Pekerjaan/

Pemilik

Proyek/

Yang

Memborongkan. 2) Prinsipal yaitu pihak yang berwajib memberikan prestasi serta merupakan pihak yang dijamin dengan jaminan Surety Bond, adalah Pemborong.

71 72

F.X. Djumialdji, Hukum Bangunan, Op.Cit., hal. 141 F.X. Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, Op.Cit., hal. 40


3) Surety Company yaitu pihak yang memberikan jaminan dalam bentuk Surety Bond adalah PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Keputusan Menteri Keuangan No. 76/ KMK. 013/ 1992). Macam-macam Surety Bond dalam Perjanjian Pemborongan: - Jaminan Penawaran/ Bid Bond/ Tender Bond - Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond - Jaminan Pembayaran Uang Muka/Advance Payment Bond - Jaminan Pemeliharaan/Maintenance Bond c. Jaminan Pemeliharaan/Maintenance Bond Apabila pemborong telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan

perjanjian

pemborongan,

maka

pemborong

menyerahkan

pekerjaannya dan pemborong menerima pembayarannya. Namun bagi pihak pemborong masih ada kewajiban-kewajiban untuk memelihara hasil pekerjaannya selama jangka waktu tertentu, yang dinamakan masa pemeliharaan. Jaminan pemeliharan merupakan sejumlah uang tertentu yakni sebesar 5% (lima persen) dari harga borongan yang digunakan untuk menjamin kerusakankerusakan pada pekerjaan tersebut selama jangka waktu tertentu. Apabila masa pemeliharaan sudah selesai, maka uang jaminan pemeliharaan tersebut dapat diambil oleh pemborong.73 d. Jaminan Pembangunan/Bouw Garansi 73

Ibid., hal. 54


Dalam perjanjian pemborongan, pihak yang memborongkan/ pemberi tugas dapat mensyaratkan adanya pemborong peserta yang akan melanjutkan pekerjaan jika pemborong utama tidak menyelesaikan pekerjaannnya, misalnya karena pemborong utama meninggal dunia.74 Jaminan

pembangunan

dapat

menguntungkan

pihak

yang

memborongkan maupun pihak pemborong. Karena bagi pihak yang memborongkan

tidak

mengalami

hambatan

dalam

melakukan

pekerjaannya, sedangkan bagi pihak pemborong tidak perlu membayar ganti rugi jika tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Di dalam praktek, jaminan pembangunan ini jarang digunakan. Jaminan pembangunan ini merupakan jaminan yang baik karena dengan adanya jaminan ini dapat menghilangkan kemungkinan terbengkalainya suatu pekerjaan, yakni dengan adanya pihak yang akan meneruskan pekerjaannya, yaitu pemborong peserta sehingga pekerjaan akan selesai tepat pada waktunya. 5. Pelelangan dan pelulusan. Dalam hal pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, dilakukan dengan metode pelelangan umum dan pelelangan sederhana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

74

Ibid., hal. 55


Di dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 terdapat 5 (lima) metode dalam hal pemilihan penyedia pemborongan/jasa lainnya yaitu: a. Pelelangan Umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. b. Pelelangan Terbatas adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. c. Pemilihan Langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi dan langsung dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga. d. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. e. Pengadaan Langsung adalah pemilihan penyedia barang/jasa dengan penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara


melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Ukuran untuk menentukan pelulusan adalah penawaran yang paling menguntungkan bagi Negara dan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai calon pemenang, dengan memperlihatkan keadaan umum dan keadaan pasar, baik untuk jangkan pendek atau jangka menengah. Dalam praktek pelaksanaan pelelangan, penentuan pelulusan pelelangan didasarkan atas penawaran yang terendah yang dapat dipertanggungjawabkan (the lowest responsible bid).75 6. Penandatanganan kontrak Penandatanganan kontrak sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah penyedia jasa konsultansi ditunjuk, hal tersebut disamping untuk menghemat waktu, juga untuk menghindari sehubungan adanya perubahanperubahan yang terjadi dimasyarakat yang dapat mempengaruhi kesepakatankesepakatan pada waktu klarifikasi dan negosiasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kontrak pekerjaan jasa konsultansi dilakukan, antara lain : a. Para pihak (bila perlu dengan bantuan ahli hukum) meneliti dengan cermat mengenai kebenaran konsep kontrak baik dari segi bahasa, isi/substansinya maupun redaksi, angka-angka dan hurufnya; b. Dalam dokumen kontrak tidak memuat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 75

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Op.Cit., hal. 32


c. Telah ada ketentuan yang mengatur hal-hal yang diluar dugaan (force majeur); d. Meneliti dengan cermat lampiran-lampiran yang menjadi bagian dokumen kontrak; Penandatanganan kontrak dilakukan oleh para pihak, yaitu pihak pengguna dan penyedia jasa konsultasi. Penandatangan kontrak pekerjaan jasa konsultansi adalah sebagai berikut: a. Dari

pihak

pengguna

adalah

pejabat

yang

berwenang

untuk

menandatangani kontrak. Untuk pengadaan jasa konsultansi instansi pemerintah pejabat yang berwenang tersebut adalah: Kepala kantor, atau kepala satuan kerja, atau pemimpin proyek, atau pemimpin bagian proyek atau pejabat yang disamakan atau ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan; b. Dari pihak penyedia adalah pejabat/orang yang ditunjuk mewakili penyedia untuk menandatangani kontrak; c. Dokumen kontrak asli yang ditandatangani oleh para pihak sebanyak 2 (dua) dokumen yang masing-masing disimpan oleh pihak pengguna dan pihak penyedia jasa konsultansi; d. Dokumen kontrak ditandatangani di atas materai secukupnya atau di kertas bersegel; e. Para pihak yang memerlukan dokumen kontrak untuk keperluan lain dibuatkan salinannya.


f. Dalam menyusun kontrak, pengguna dan penyedia jasa pemborongan mengacu kepada dan berdasarkan naskah draft kontrak yang ada dalam dokumen penawaran dan dokumen lainnya seperti: dokumen berita acara hasil pembukaan dokumen usulan, berita acara evaluasi, berita acara klarifikasi dan negosiasi, berita acara penetapan calon penyedia jasa pemborongan, dan keputusan penunjukan penyedia jasa pemborongan dari pihak pengguna, dan sebagainya. Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Kesebelas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, disebutkan bahwa kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut : a. para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama, jabatan, dan alamat; b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian; d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran; e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci; f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu

penyelesaian/penyerahan

yang

pasti

serta

syarat-syarat

penyerahannya;


g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan; h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak; j. ketentuan mengenai keadaan memaksa; k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan; l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja; m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan; n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan. Menurut ketentuan dalam Pasal 86 ayat 3 Keppres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penandatanganan kontrak dilakukan

selambat-lambatnya

14

(empat belas) hari

kerja setelah

diterbitkannya surat keputusan penunjukan penyedia jasa konsultansi dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna jasa.

C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Milik Pemerintah Perjanjian

pemborongan

diatur dalam beberapa peraturan

yaitu

KUHPerdata, AV 1941, UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Perpres


No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mengenai hakhak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian pemborongan hanya sedikit sekali diatur dalam KUHPerdata. Sedangkan dalam kontrak perjanjian antara CV. Dina Utama dengan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan saluran drainase tidak menjelaskan secara rinci klausula-klausula tentang hak dan kewajiban antara pengguna barang/jasa dengan pemborong. Akan tetapi, secara umum kewajiban utama yang terdapat di dalam kontrak perjanjian yaitu kewajiban dari si pemberi tugas dalam perjanjian pemborongan bangunan ialah membayar jumlah harga borongan sebagaimana tercantum dalam kontrak, kewajiban dari si pemborong dalam perjanjian pemborongan bangunan ialah melaksanakan pekerjaan pemborongan sesuai dengan kontrak, rencana kerja dan syarat-syarat yang telah ditetapkan (bestek). Bestek adalah uraian tentang rencana pekerjaan dan syarat-syarat yang ditetapkan disertai dengan gambar. Mengenai kewajiban pemberi tugas dalam hal cara pembayaran terhadap jumlah harga borongan telah diatur di dalam Pasal 9 kontrak perjanjian kerja. Dalam hal kewajiban pemborong untuk melaksanakan pekerjaan juga telah diatur mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu pelaksanaan pekerjaan tersebut harus sudah dimulai 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan jangka waktu pelaksanaan adalah 128 (seratus


duapuluh delapan) hari kalender dimulai dari dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 1.

Hak Dan Kewajiban Pengguna Barang/Jasa Di dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 telah ditentukan secara lengkap dan sistematis hak dan kewajiban pengguna barang/jasa, adalah : a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa. b. Meminta

laporan-laporan

secara

periodik

mengenai

pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa. c. Membayar kontrak pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang/jasa. d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. Sedangkan hak dan kewajiban menurut Pasal 29 Peraturan Ikatan Arsitek Indonesia (The Institute of Architects, Indonesia) tentang Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pengguna Jasa (tahun 2001), adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban Pengguna Jasa


Atas penugasan pekerjaan perencanaan perancangan arsitektur yang diberikan kepada Arsitek, maka Pengguna Jasa mempunyai tanggungjawab dan kewajiban meliputi : 1) Memberikan kerangka acuan kerja yang merupakan pedoman dan dasar pekerjaan perencanaan perancangan arsitektur, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dilampirkan pada Surat Perjanjian Kerja Arsitek dan Pengguna Jasa. Kerangka acuan kerja mencakup keterangan dan uraian yang jelas mengenai maksud dan tujuan penugasan yang meliputi program dan persyaratan termasuk jenis dan luas bangunan, batasan dana yang tersedia serta waktu pelaksanaan konstruksi yang disyaratkan Pengguna Jasa. 2) Memberikan informasi, uraian dan diskripsi mengenai proyek yang dimaksud meliputi antara lain : - Persyaratan pekerjaan, data kondisi lahan dan tanah serta lingkungan. - Pengadaan data primer/ hasil survai yang diperlukan oleh proyek, antara lain penyelidikan tanah, pemetaan tanah dan lain-lain yang dilaksanakan oleh Ahli yang direkomendasikan oleh Arsitek atau ditunjuk berdasarkan syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan yang disiapkan oleh Arsitek.


- Seluruh biaya untuk mendapatkan data/ informasi dan dokumen tersebut menjadi tanggungjawab Pengguna Jasa. 3) Memberikan keputusan dan persetujuan yang diperlukan oleh Arsitek guna melanjutkan tugasnya dalam waktu yang telah disepakati atau selambat-lambatnya tidak melebihi waktu 1 (satu) bulan untuk tiaptiap tahap penugasan. 4) Memahami seluruh dokumen yang diserahkan dan atau pertanyaanpertanyaan yang diajukan kepadanya atau kuasanya oleh Arsitek dalam kaitannya dengan pekerjaan serta memberikan keputusan segera untuk tidak menghambat pekerjaan Arsitek. 5) Tidak mengeluarkan instruksi apapun secara langsung kepada Pelaksana Konstruksi dan atau Sub Pelaksana Konstruksi selama Pelaksanaan Konstruksi melainkan hanya melalui Arsitek. 6) Membayar biaya-biaya perijinan yang diperlukan dan pungutanpungutan lain dalam Pelaksanaan Konstruksi. 7) Memberikan Imbalan Jasa kepada Arsitek atas penugasan kepadanya, meliputi Imbalan Jasa perencanaan perancangan dan biaya-biaya lain/Biaya Langsung Non Personil/Reimbursable yang dikeluarkan berkenaan dengan proyek sesuai Ketentuan Imbalan Jasa dan biaya penggantian. 8) Menjamin keamanan tempat kerja, menutup asuransi pertanggungan atas kegagalan bangunan dan pertanggungan atas keselamatan umum,


baik atas beban sendiri maupun bersama-sama dengan Pelaksana Konstruksi. 9) Menunjuk seorang kuasa yang bertindak atas namanya selama Pengguna Jasa tidak berada ditempat. Apabila Pengguna Jasa atau kuasanya tidak berada ditempat, Arsitek dapat bertindak atau mengambil keputusan atas nama Pengguna Jasa secara bijaksana. b. Hak Pengguna Jasa 1) Pengguna Jasa berhak mendapatkan 3 (tiga) salinan dokumen perencanaan perancangan secara cuma-cuma, selanjutnya sampai dengan 5 (lima) tahun setelah selesainya penugasan, Pengguna Jasa berhak mendapatkan tambahan dengan biaya penggantian. 2) Pengguna Jasa berhak meminta Arsitek untuk merubah PraRancangan yang telah disetujuinya, sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan Imbalan Jasa tambahan sesuai Ketentuan Imbalan Jasa. 3) Pengguna Jasa berhak menuntut ganti rugi kepada Arsitek bilamana terjadi

kelambatan

penyelesaian

tugasnya

yang

semata-mata

disebabkan oleh kelalaian/kelambatan Arsitek. 2.

Hak Dan Kewajiban Penyedia Jasa Hak dan Kewajiban dari pihak penyedia barang/jasa, adalah : a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah di tentukan dalam kontrak.


b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pengguna barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pengguna barang/jasa. d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak. e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan oleh pihak pengguna barang/jasa. f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak. g. Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan

membatasi

perusahaan

dan

membatasi

perusahaan

dan

pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan sebagai akibat kegiatan kontraktor.

D. Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Milik Pemerintah Antara CV. Dina Utama Dengan Dinas Penataan Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Dalam Pembangunan Saluran Drainase di Kabupaten Deli Serdang Dalam rangka penyaringan pemborong/rekanan/kontraktor/penyedia jasa Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Perbatasan Medan – Deli Serdang


di Dusun I Pauh Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Sepanjang 1.500 Meter, digunakan metoda pelelangan umum dengan proses pasca kualifikasi. Menurut Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurangkurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi. Adapun lingkup pekerjaan yang terdapat di dalam surat perjanjian pemborongan Pekerjaan (kontrak) adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan, diselesaikan, dan dipelihara oleh pihak pemborong terhadap pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Perbatasan Medan – Deli Serdang di Dusun I Pauh Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Sepanjang 1.500 Meter, diatur dalam Surat

Perjanjian

(Kontrak)

tanggal

25

Februari

2010,

nomor.

600/696/KPA.UPT.BPW-I.II/2010, ditandatangani yaitu antara: 1. H. Ali Muhar, ST, dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa pengguna anggaran pada Balai Pembinaan

wilayah I dan II Dinas Penataan ruang dan

permukiman Prov. Sumatera Utara. Di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan disebut sebagai PIHAK KESATU atau pengguna jasa/pemilik pekerjaan. 2. Achmad Fadly, Jabatan sebagai Wakil Direktrur CV. Dina Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Dina Utama berdasarkan Akte


Perubaha Perubahan Notaris Binsar Simanjuntak, SH Nomor 95 tanggal 21 Maret 2009. Di dalam perjanjian perjanjian pemborongan pekerjaan disebut sebagai PIHAK KEDUA atau pihak kontaktor/pemborong/penyedia jasa. Sebagai

tindak

lanjut

penandatanganan

kontrak

tersebut,

maka

pelaksanaan Pekerjaan tersebut harus sudah dimulai 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pihak Kedua dalam jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan yaitu 128 (seratus dua puluh delapan) hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan, yaitu dari tanggal 25 Mei 2010 s/d tanggal 29 September 2010.76 Dokumen Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak yaitu: a. Surat perjanjian b. Surat penawaran, berikut Daftar Kuantitas dan Harga c. Addendum /Amandemen Kontrak (bila ada) d. Syarat – syarat Khusus Kontrak e. Syarat – syarat Umum Kontrak f. Spesifikasi Teknis g. Gambar – gambar h. Dokumen lainnya yang tercantum dalam lampiran kontrak

76

Wawancara dengan Bapak Achmad Fadly, Wakil Direktur CV. Dina Utama Medan, pada tanggal 22 Agustus 2011.


i. Lampiran lainnya yang tidak terpisahkan dari dokumen lelang Melalui penandatanganan perjanjian pekerjaan pemborongan yang dilaksanakan tersebut, maka keseluruhan ketentuan-ketentuan di dalam dokumen kontrak merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian tersebut. Syarat-syarat dokumen kontrak mengikat kedua belah pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama. Perjanjian jasa pemborongan merupakan perjanjian yang mengandung resiko, antara lain resiko tentang keselamatan umum dan resiko tentang hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan, maka dari itu perjanjian lazim dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (kontrak). Oleh karena itu dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pihak pemborong atau penyedia jasa diwajibkan menggunakan jaminan, umumnya bank garansi atau lembaga asuransi, hal tersebut guna mencegah resiko yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari. PT. Bank Sumut, sebagai Penjamin (surety) dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Perbatasan Medan – Deli Serdang di Dusun I Pauh Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Sepanjang 1.500 Meter, antara CV. Dina Utama dengan Dinas Penataan ruang dan permukiman Prov. Sumatera Utara, yaitu sebagai jaminan pelaksana. Sedangkan jaminan pemeliharaan dikeluarkan oleh asuransi Intra Asia.77 Pemborong dapat

77

Wawancara dengan Bapak Achmad Fadly, Wakil Direktur CV. Dina Utama Medan, pada tanggal 22 Agustus 2011


menyerahkan jaminan pemeliharaan kepada pengguna jasa setelah pekerjaan dinyatakan

selesai

100%

(seratus

persen)

dan

pengguna

jasa

wajib

mengembalikan uang retensi. Sebelum berakhirnya masa kontrak antara CV. Dina Utama dengan Dinas Penataan ruang dan permukiman Provinsi Sumatera Utara, maka pihak kontraktor (CV. Dina Utama) membuat laporan secara tertulis kepada pemberi tugas dengan

tembusan kepada konsultan

pengawas untuk memohon

perpanjangan waktu penyelesaian, dengan melampirkan bukti-bukti yang masuk akal. Diantaranya bukti-bukti tersebut adalah :78 a. Adanya Surat

Pernyataan

dari pihak

kontraktor tentang terjadinya

keterlambatan penyelesaian pekerjaan. b. Bukti Kemajuan Pekerjaan. c. Bukti Gambar Pelaksanaan. d. Foto-foto dokumentasi tentang pelaksanaan perkembangan hasil kerja.

78

Wawancara dengan Bapak Zulkifli Dahlan, Direktur CV. Dina Utama Medan, pada tanggal 22 Agustus 2011


BAB II PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN MILIK PEMERINTAH OLEH CV. DINA UTAMA. A. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Recommend Documents