BAB I
“PELAKSANAAN
PERJANJIAN
PENDAHULUAN
PEMBORONGAN
PEKERJAAN
PENINGKATAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan
kemakmuran
dan
pembangunan
dinikmati
seluruh
harus
rakyat
dapat sebagai
peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya berhasil tidaknya pembangunan tergantung dari partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat
1.2 Ruang Lingkup Untuk menghindari adanya suatu penafsiran yang menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai maka ruang lingkup pembahasan dari penulisan skripsi ini adalah
pembahasan
dengan
melihat
melalui sudut pandang Hukum Perdata. Dimana pembahasan skripsi ini mengenai pelaksanaan
Perjanjian
Pemborongan
Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Desa (JPD) yang berada di Kabupaten Gresik.
(FX. Djumialdji, 1996:1). Jalan merupakan sarana utama dalam kelancaran transportasi, karena dengan adanya jalan ini akses informasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dapat diperoleh dengan cepat. Salah satu contoh pembangunan jalan adalah Peningkatan Jalan Poros Desa
Penulis akan menguraikan bagaimana proses
pembuatan
Perjanjian
dan
Pemborongan
pelaksanaan Pekerjaan
Peningkatan Jalan Poros Desa (JPD) serta bagaimana cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut. 1.3 Permasalahan Sehubungan dengan uraian latar
(JPD). Sebelum
pembuatan
perjanjian,
terdapat suatu proses pendahuluan. Proses pendahuluan
di
dalam
perjanjian
pemborongan merupakan proses dimana pihak
yang
memborongkan
mencari
pemborong yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang diinginkan. Setelah
proses
pendahuluan
terdapat
proses pelaksanaan perjanjian. Dalam pelaksanaan
perjanjian
terdapat
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis
memberi
belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah Perjanjian
proses
Pemborongan
pembuatan Pekerjaan
Peningkatan Jalan Poros Desa (JPD)? 2. Bagaimanakah Perjanjian
proses
Pemborongan
pelaksanaan Pekerjaan
Peningkatan Jalan Poros Desa (JPD)? 3. Bagaimanakah cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Peningkatan
kemungkinan terjadi wanprestasi.
diatas
POROS
DESA (JPD) “
kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil
JALAN
judul
Jalan Poros Desa (JPD)? 1.4 Tujuan Penulisan 1
Tujuan yang hendak dicapai dalam
3
Untuk mengkaji dan menganalisa cara
penulisan skripsi ini meliputi tujuan yang
penyelesaian jika terjadi wanprestasi
bersifat umum dan tujuan yang bersifat
dalam
khusus, yang secara terperinci dapat
Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros
diuraikan sebagai berikut.
Desa (JPD).
1.4.1 Tujuan Umum Adapun penulisan
ini
umum adalah
dalam sebagai
Untuk memperoleh hasil penulisan skripsi
yang
baik
berikut.
dipertanggungjawabkan
1. Untuk memenuhi dan melengkapi
maka
tugas
akhir
serta
syarat
yang
penulisan
dapat
kebenarannya,
menggunakan
yang
benar.
metode Hal
ini
dimaksudkan agar tujuan dari penulisan
Hukum Fakultas Hukum Universitas
skripsi dapat tercapai dan juga dapat
Jember;
memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode
dalam bidang hukum yang diperoleh
penulisan sebagai berikut.
dari kuliah dengan menghubungkan
Pendekatan Masalah
pada
kenyataan
yang
ada
dalam
masyarakat; 3. Untuk
Salah
satu
upaya
untuk
mendapatkan penulisan yang diharapkan
memberikan
sumbangan
maka perlu adanya suatu pendekatan yang
pemikiran pada pembangunan hukum
bersifat ilmiah terhadap permasalahan
dan para pihak yang berminat serta
yang
yang
permasalahannya.
berkepentingan
sehubungan
dengan permasalahan tersebut di atas.
Adapun penulisan
tujuan
skripsi
ini
khusus adalah
dalam sebagai
berikut. Untuk proses
menjadi
Pendekatan
lingkup
masalah
yang
adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu
pendekatan
melakukan mengkaji
ruang
digunakan dalam penyusunan skripsi ini
1.4.2 Tujuan Khusus
2
harus
serta
diperlukan guna meraih gelar Sarjana
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan
1
Pemborongan
Metodologi
tujuan
skripsi
Perjanjian
dan
pembuatan
menganalisa Perjanjian
masalah
kajian-kajian
dengan terhadap
peraturan perudangan-undangan, pendapat sarjana
dan
teori-teori
Pemborongan Pekerjaan Peningkatan
berhubungan
Jalan Poros Desa (JPD);
(Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 70).
Untuk
yang
permasalahan
dan
menganalisa
pelaksanaan
Perjanjian
Sumber bahan hukum merupakan
Pemborongan Pekerjaan Peningkatan
sarana dalam penulisan yang digunakan
Jalan Poros Desa (JPD);
untuk memecahkan masalah yang ada.
proses
mengkaji
dengan
hukum
1.5.0 Sumber Bahan Hukum
Adapun
macam
bahan
hukum
yang 2
digunakan dalam penulisan skripsi ini
Pengumpulan bahan hukum yang
adalah sumber bahan hukum primer dan
diperlukan dan yang relevan dengan
sumber bahan sekunder.
permasalahan disusun secara sistematis
1.5.1 Sumber Bahan Hukum Primer
dan standart guna memecahkan masalah
Bahan hukum primer merupakan
yang akan diteliti. Adapun prosedur
bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh
pengumpulan
penulis dari tangan pertama atau dari
digunakan dalam penulisan ini adalah
sumber asalnya yang pertama dan belum
dengan cara mempelajari kasus yang
diuraikan oleh orang lain. Bahan hukum
diaplikasikan dengan bahan hukum yang
primer yang digunakan penulis dalam
diperoleh dari hasil studi literatur, yaitu
skripsi ini adalah dari membaca peraturan
dengan membaca literatur, serta peraturan
dasar,
perundang-undangan yang berhubungan
peraturan
perundang-undangan,
bahan
dengan
yurisprudensi (Ronny Hanitijo Soemitro,
digunakan sebagai bahan perbandingan
1990:11). Bahan hukum primer tersebut
antara teori dengan kenyataan.
dianalisis, dikembangkan, dibandingkan,
1.5.4 Analisis Bahan Hukum Bahan
yang
dibahas
yang
pendapat para sarjana, norma-norma dan
dan diuji untuk memperoleh kebenaran
masalah
hukum
hukum
yang
dan
sudah
pengetahuan secara teoritis dan ilmiah.
terkumpul dianalisa agar dapat digunakan
kesemuanya itu kemudian dihubungkan
sebagai bahasan yang bersifat diskriptif,
dan digunakan untuk mengembangkan
yaitu bahasan yang memberikan gambaran
jawaban dalam pokok permasalahan dari
secara
penyusunan skripsi ini.
permasalahan yang terjadi di lapangan
1.5.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder
lengkap
dan
jelas
mengenai
kemudian disesuaikan dengan berbagai
Bahan hukum sekunder adalah
teori dan praktek. Penulis dalam penyajian
bahan-bahan yang erat kaitannya dengan
skripsi ini menggunakan metode diskriptif
bahan hukum primer dan dapat membantu
kualitatif,
menganalisis dan memahami bahan hukum
secara
primer
permasalahan yang tidak didasarkan atas
(Ronny
Hanitijo
Soemitro,
yaitu
singkat
merupakan atas
gambaran
1990:11). Bahan hukum sekunder dapat
angka-angka
diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang
melainkan
lain, majalah-majalah hukum, literatur-
perundang-undangan yang berlaku
literatur
yang
mendukung
bilangan
berdasarkan
suatu
statis
peraturan
BAB II
untuk
membahas permasalahan dalam skripsi ini.
atau
penyajian
FAKTA DASAR HUKUM
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan
DAN LANDASAN
Hukum
TEORI 2.1 Fakta 3
Fakta yang penulis berikan disini adalah
suatu
perjanjian
pemborongan
pekerjaan peningkatan Jalan Poros Desa (JPD)
di
Desa
–
Ngampel
Desa
Pejangganan – Desa Morobakung, dimana ketiga desa tersebut berada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Sedangkan dana
yang
digunakan
pembangunan Bantuan
untuk
tersebut
Swakelola
proyek
berasal
Subsidi
dari Daerah
Bawahan (SDB) II Peningkatan Jalan Poros Desa (JPD) Kabupaten Gresik yang kemudian dialokasikan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kedua belah pihak tersebut telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian
pemborongan
pekerjaan
peningkatan Jalan Poros Desa (JPD) Desa Ngampel – Desa Pejangganan – Desa Morobakung
Kecamatan
Manyar
Kabupaten Gresik. Setelah kedua belah pihak sepakat dan setuju maka timbullah hubungan hukum yang ditandatanganinya
ditandai dengan
surat
perjanjian
tersebut. Oleh sebab itu perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagai
tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya. b. Pasal 1243 & 1244 tentang wanprestasi Pasal 1243 Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Pasal 1244 Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. c. Pasal 1313 tentang pengertian perjanjian Suatu
perjanjian
adalah
suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
peraturan mereka. Apabila salah satu pihak, baik pemborong maupun yang memborongkan
melanggar
ketentuan
dalam perjanjian maka akan dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut. 2.2 Dasar Hukum 1. KUH Perdata a. Pasal 1237 tentang risiko Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan
d. Pasal 1320 tentang syarat sah suatu perjanjian Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal. 4
e.
Pasal
1338
tentang
mengikatnya
Jika
si
pemborong diwajibkan
perjanjian bagi para pihak
melakukan
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. f. Pasal 1601(b) tentang pengertian
pekerjaannya musnah maka ia
perjanjian pemborongan
pekerjaan
saja
dan
hanya bertanggung jawab untuk kesalahannya. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi a. Pasal 1 ayat (1) Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa
Pemborongan pekerjaan adalah
konsultansi pengawasan pekerjaan
persetujuan, dengan mana pihak yang
konstruksi.
satu, si pemborong, mengikatkan diri
b. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
untuk menyelenggarakan suatu
Pasal 5 ayat (1)
pekerjaan bagi pihak yang lain, yang
Usaha
memborongkan, dengan menerima
berbentuk orang perseorangan atau
suatu harga yang ditentukan. g. Pasal 1604, 1605 dan 1607 tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan Pasal 1604
jasa
konstruksi
dapat
badan usaha. Pasal 5 ayat (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana
Dalam hal pemborongan pekerjaan
dimaksud pada ayat (1) selaku
dapat ditetapkan dalam perjanjian
pelaksana konstruksi hanya dapat
bahwa si pemborong hanya akan
melaksanakan pekerjaan konstruksi
melakukan pekerjaan saja atau
yang berisiko kecil, yang berteknologi
bahwa ia juga akan memberikan
sederhana, dan yang berbiaya kecil.
bahannya. Pasal 1605 Dalam halnya si pemborong diwajibkan memberikan bahannya, dan pekerjaannya dengan cara bagaimana pun musnah sebelumnya pekerjaan itu diserahkan, maka segala kerugian adalah atas tanggungan si pemborong, kecuali apabila pihak yang memborongkan telah lalai untuk menerima pekerjaan tersebut.
c. Pasal 14 Para
pihak
dalam
pekerjaan
konstruksi terdiri dari : a. pengguna jasa; b. penyedia jasa. d. Pasal 17 (3) Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia
jasa
dapat
dilakukan
Pasal 1607 5
dengan cara pemilihan langsung
Pengaturan
hubungan
kerja
atau penunjukan langsung.
berdasarkan hukum sebagaimana
e. Pasal 18
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)
Pasal 18 ayat (1)
harus dituangkan dalam kontrak
Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup : a. menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami; b. menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan.
kerja konstruksi. g. Pasal 37 Pasal 37 ayat (1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi,
Pasal 18 ayat (2)
serta dalam hal terjadi kegagalan
Dalam pengikatan, penyedia jasa wajib
menyusun
penawaran
bangunan.
dokumen
berdasarkan
prinsip
Pasal 37 ayat (2) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi
keahlian untuk disampaikan kepada
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pengguna jasa.
dapat menggunakan jasa pihak ketiga,
Pasal 18 ayat (3)
yang disepakati oleh para pihak.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat
Pasal 37 ayat (3)
mengikat bagi kedua pihak dan
Pihak
salah satu pihak tidak dapat
dimaksud pada ayat (2) dapat
mengubah dokumen tersebut secara
dibentuk oleh Pemerintah dan/atau
sepihak sampai dengan
masyarakat jasa konstruksi.
penandatanganan kontrak kerja konstruksi. Pasal 18 ayat (4)
3.
(A.V.
ketiga
Tahun
sebagaimana
1941)
Algemene
Voorwaarden voorde unitvoering bij aanneming van openbare werken in Indonesia/Syarat-syarat umum untuk
Pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. f. Pasal 22 (1)
pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia. Pasal 62 Direksi / pimpinan proyek berhak mencabut
/
pemberian
pekerjaan
sepihak.
Apabila
kontraktor
telah
membatalkan secara terbukti menyerahkan 6
pekerjaan yang diterimanya kepada
5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun
kontraktor
lain
(mengorder
2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa
annemerkan)
tanpa
persetujuan
Konstruksi
direksi / pimpinan proyek. 4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 1 (4) Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
Pasal 29 Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.
Pasal 12 (2) penunjukan langsung pelaksana konstruksi dilakukan dengan syarat: 1. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus diregistrasi pada lembaga; 2. tenaga ahli dan atau tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha dan usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan 3. penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat lisensi. Pasal 12 ayat (3) Tata cara penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: 1. undangan; 2. penjelasan; 3. pemasukan penawaran; 4. negosiasi; dan 5. penetapan penyedia jasa 2.3 Landasan Teori 2.3.1
Pasal 33 Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi: a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa; b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.
Pengertian Perjanjian Dalam buku III KUH Perdata yang
mengenai perikatan, pada Pasal 1233 dinyatakan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa sumber dari perikatan adalah persetujuan/perjanjian atau undangundang. Selanjutnya pada Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa “Tiaptiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. 7
yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.
Menurut Moch Chaidir Ali, dkk (1993:16),
perikatan
“Suatu
adalah
hubungan hukum antara dua pihak yang mengadakan suatu perikatan dimana satu pihak mempunyai hak atau suatu prestasi sedangkan
pihak
lain
melaksanakannya.” Jadi suatu perikatan merupakan hubungan hukum berisikan hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak, dimana perikatan ini dapat berupa untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Perikatan yang lahir dari suatu perjanjian diatur didalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut bahwa
suatu
perjanjian
berasal dari keinginan satu orang atau beberapa
orang
untuk
melakukan
perbuatan mengikatkan diri terhadap satu
menurut
Subekti
(1990:1) adalah “Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana-mana orang itu saling berjanji
hanya
mempunyai
sedangkan
kewajiban
yang
mempunyai
hak
saja
memborongkan saja.
Sebenarnya
perjanjian pemborongan adalah perjanjian timbal balik hak dan kewajiban. Definisi perjanjian pemborongan yang lebih tepat adalah sebagai berikut: Pemborongan pekerjaan
adalah mana
pemborong,
suatu
pihak
yang
mengikatkan
menyelenggarakan
suatu
sedangkan
yang
pihak
memborong,
persetujuan
mengikatkan
satu,
diri
si
untuk
pekerjaan, lain,
yang
diri
untuk
membayar suatu harga yang ditentukan
Menurut Imam Soepomo (1982:2), perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, pemborong,
mengikatkan
suatu
hasil
diri
karya
untuk tertentu
dengan harga tertentu bagi pihak lainnya,
2.3.2 Pengertian Perjanjian
yang memborongkan pekerjaan, yang
Pemborongan Pasal
perjanjian sepihak sebab si pemborong
membuat
untuk melaksanakan suatu hal”.
Dalam
bahwa perjanjian pemborongan adalah
(FX. Djumialdji, 1996:4).
orang atau beberapa orang yang lain. Perjanjian
pekerjaan disini kurang tepat menganggap
dengan
satu orang lain atau lebih”.
menerangkan
Definisi perjanjian pemborongan
berkewajiban
1601
(b)
KUH
Perdata. Perjanjian pemborongan disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan, dimana isinya sebagai berikut. Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan, dengan mana pihak
mengikatkan
diri
untuk
memberikan
pekerjaan pemborongan itu kepada pihak yang satu. Jadi
lebih
jelaslah
pengertian
perjanjian pemborongan tersebut, dengan demikian timbullah hak dan kewajiban 8
dalam suatu hubungan hukum, sehingga kedua belah pihak harus melaksanakan kewajibannya
bila
tidak
melakukan
kewajibannya maka dikenai sanksi. 2.3.2.1 Jenis-Jenis Perjanjian Pemborongan Dalam KUH Perdata jenis-jenis perjanjian pemborongan diatur di dalam Pasal 1604 yaitu: “Dalam perjanjian pemborongan
pekerjaan
dapat
diperjanjikan bahwa pemborong hanya melakukan pekerjaan ataupun bahwa ia juga menyediakan bahan-bahannya.” Dari Perdata
unsur
dapat
Pasal
ditarik
1604
KUH
(dua)
jenis
2
perjanjian pemborongan yaitu: 1. perjanjian pemborongan di mana pemborong
hanya
melakukan
pekerjaan saja, 2. perjanjian pemborongan di mana pemborong pekerjaan
selain
melakukan
juga
menyediakan
bahan-bahannya. Berdasarkan jenis-jenis perjanjian pemborongan membedakan
tersebut antara
maka
untuk
keduanya
adalah
mengenai resiko pembebanan ganti rugi. Misalnya, apabila hasil pekerjaan musnah maka dalam perjanjian pemborongan di mana
pemborong
hanya
Jika dilihat dari cara terjadinya perjanjian pemborongan, maka dapat dibedakan menjadi: 1. Perjanjian pemborongan yang diperoleh sebagai hasil pelelangan atas dasar penawaran yang diajukan, 2. Perjanjian pemborongan atas dasar penunjukkan, 3. Perjanjian pemborongan yang diperoleh sebagai hasil dari perundingan antara pemberi tugas dan pemborong (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 2003:59). Jika dilihat menurut cara penentuan harganya, maka perjanjian pemborongan itu dapat dibedakan atas: 1. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga pasti. Dalam perjanjian ini harga borongan telah ditetapkan secara pasti, baik harga kontrak maupun harga satuan. 2. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga lumpsum. Dalam hal ini harga borongan diperhitungkan secara keseluruhan. 3. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar harga satuan, harga diperhitungkan dalam setiap unit. 4. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar jumlah biaya dan upah. Dalam perjanjian, pemberi tugas akan membayar harga borongan sesuai dengan jumlah biaya yang sesungguhnya dikeluarkan ditambah dengan upahnya (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 2003:60). 2.3.2.2 Prinsip-Prinsip Perjanjian
melakukan
Pemborongan
pekerjaan saja, pihak pemborong tidak
Menurut Munir Fuady (1998:26-
mengganti kerugian tersebut. Sedangkan,
30)
dalam perjanjian pemborongan di mana
yuridis
pemborong selain melakukan pekerjaan
pemborongan yang terdapat dalam KUH
juga menyediakan bahan-bahannya, disini
Perdata adalah sebagai berikut:
pihak
pemborong
menerima
yang
merupakan mengenai
prinsip-prinsip suatu
kontrak
resiko
pembebanan ganti rugi. 9
1. Prinsip korelasi antara tanggung
Menurut
prinsip
ini,
jawab para pihak dengan kesalahan
pemborong
dan penyediaan bahan bangunan.
jawab secara hukum atas pekerjaan
Prinsip
bahwa
yang dibuatnya, jika kemudian
masing-masing
bangunannya musnah (seluruh atau
ini
tanggung
menyatakan
jawab
mesti
pihak
bertanggung
pihak disangkutkan dengan (a)
sebagian)
kesalahan para pihak dan (b) pihak
penyusunan
mana yang menyediakan bahan
ditopang oleh kesanggupan tanah.
bangunan. Dalam
karena atau
cacat
dalam
faktor
tidak
3. Prinsip larangan perubahan harga
hal
ini
KUH
Perdata
kontrak.
menentukan bahwa dalam suatu
Yang dimaksud dengan prinsip
kontrak pemborongan, jika pihak
larangan perubahan harga kontrak
pemborong
harus
adalah bahwa pihak pemborong
menyediakan bahan bangunannya,
tidak boleh mengubah kontrak
maka apabila sebelum diserahkan,
secara sepihak dengan menaikkan
pekerjaannya
dalam
harga borongan, dengan alasan
maka
telah terjadi :
keadaan setiap
yang
musnah
bagaimanapun, kerugian
yang
timbul
merupakan tanggung jawab pihak pemborong,
kecuali
a. kenaikan upah buruh, atau b. kenaikan
dapat
dibuktikan pihak bouwheer telah
harga
bahan-
bahan bangunan, atau c. telah
terjadi
perubahan-
melakukan kesalahan berupa lalai
perubahan dan tambahan-
untuk menerima pekerjaan tersebut.
tambahan
Sebaliknya,
bahan
termasuk
bangunan disediakan oleh pihak
tersebut.
bouwheer
apabila
sementara
pemborong hanya
pihak
berkewajiban
4. Prinsip
yang dalam
kebebasan
tidak rencana
pemutusan
kontrak secara sepihak oleh pihak
melakukan pekerjaan saja, maka
bouwheer
jika pekerjaannya musnah, pihak
Prinsip ini berasal dari Pasal 1611
pemborong
KUH
hanya
bertanggung
jawab untuk kesalahannya saja. 2. Prinsip ketegasan tanggung jawab
Perdata.
menentukan bouwheer
Prinsip bahwa
bebas
pihak
memutuskan
pemborong jika bangunan musnah
kontrak
karena cacat dalam penyusunan
(walaupun
atau faktor tidak ditopang oleh
dalam
kesanggupan tanah.
kesalahan dari pihak pemborong, asalkan
di
ini
tengah tidak
perjanjian)
perjalanan
disebutkan walau
bouwheer
di
tanpa
tersebut 10
mengganti biaya kerugian (biaya
ketika menjalankan tugas yang
yang
dan
dibebankan
dari
atasannya itu.
telah
dikeluarkan
keuntungan
yang
hilang)
pekerjaan tersebut. Prinsip
ini
prinsip
hukum
7. Prinsip
oleh
eksistensi
hubungan
prinsip
Eksistensi
dari
kontraktual
yang
Berlakunya
para
Hubungan kontraktual ini juga
pihak tidak dapat memutuskan
antara lain sebagai konsekuensi
kontrak di tengah jalan kecuali
dari
disetujui oleh kedua kedua pihak
tersebut.
atau dengan keputusan pengadilan
berlakunya
(Pasal 1266 KUH Perdata), kecuali
liability, maka si pemborong juga
ditentukan lain dalam kontrak yang
bertanggung jawab atas tindakan
bersangkutan.
pekerja terhadap pihak bouwheer
umumnya
5. Prinsip
menyimpang
kepadanya
kontrak
berlaku
kontrak
bahwa
yang
melekat
dengan pihak pemborong Pada
umumnya
menentukan
Sebab
Pasal di
prinsip
1613
samping vicarious
(jadi tidak hanya tindakan pekerja terhadap pihak ketiga seperti dalam
hukum
bahwa
keberadaan
hak
dan
hal vicarious liability). 8. Prinsip hak retensi
kewajiban yang terbit dari suatu
Juga merupakan hukum yang telah
kontrak turun ke ahli waris. Prinsip
berlaku secara universal dan diakui
hukum yang berlaku umum seperti
secara
ini tidak berlaku terhadap kontrak-
Perdata (Pasal 1616) bahwa jika
kontrak untuk mana kepada salah
para pekerja menguasai sesuatu
satu
dapat
barang kepunyaan orang lain untuk
prestasinya
membuat sesuatu pekerjaan atas
pihak
untuk
melaksanakan diperlukan
skill
eksplisit
dalam
KUH
tertentu.
barang
tersebut,
maka
Contohnya kontrak pemborongan
pekerja
tersebut
diberikan
yang memang memerlukan skill
retensi. Maksudnya adalah bahwa
tertentu dari pihak pemborong.
para pekerja tersebut mempunyai
6. Prinsip vicarious liability
kepada hak
hak untuk menahan barang tersebut
Yang dimaksud dengan vicarious
(meskipun milik orang lain) dalam
liability
kekuasaannya,
(tanggung
jawab
selama
ongkos
pengganti) adalah suatu tanggung
pembuatan pekerjaan atas barang
jawab dari atasan atas tindakan-
tersebut belum dibayar lunas.
tindakan melawan hukum yang dilakukan tersebut
oleh terhadap
bawahannya pihak
2.3.2.3 Peserta Dalam Perjanjian Pemborongan
ketiga 11
Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan
(2003:68-75)
peserta
dalam
kepada
seorang
pemborong/pemborong-pemborong
perjanjian pemborongan bangunan, antara
lain
lain:
kontraktor-sub
1. Pemberi Tugas Pemberi
yang
merupakan
kontraktor
berdasarkan
tugas
(bouwheer;
antara
sub
perjanjian
pemborong
khusus
dan
sub
employer; prinsepaal) dapat berupa
kontraktor. Adanya sub kontraktor
perorangan, badan hukum, instansi
demikian
pemerintah ataupun swasta. Si
pemborongan harus dengan seizin
pemberi tugaslah yang mempunyai
bouwheer.
prakarsa memborongkan bangunan
dalam
perjanjian
4. Direksi
sesuai dengan kontrak dan apa
Pada fase pelaksanaan pekerjaan
yang tercantum dalam bestek dan
(pelaksanaan
syarat-syarat. Dalam pelaksanaan
sering
pemborongan tersebut si pemberi
melaksanakan
tugas dapat diwakili oleh direksi
direksi,
bertindak
yang
pemberi
tugas
bertugas
mengawasi
kontrak) ditunjuk
arsitek untuk
tugas
sebagai mewakili melakukan
pelaksanaan pekerjaan, dalam hal
pengawasan
ini dapat ditunjuk seorang arsitek
yang
atau utusan yang berwenang untuk
Fungsi mewakili yang terbanyak
melakukan.
dari direksi terjadi
2. Pelaksana
terhadap
dilaksanakan
pekerjaan pemborong.
pada fase
pelaksanan pekerjaan, di mana
Pelaksana
atau
pemborong
direksi bertindak sebagai pengawas
bertindak melakukan pemborongan
terhadap pekerjaan pemborong, di
bangunan sesuai dengan bestek dan
sini direksi bertindak mewakili
syarat-syarat
pemberi tugas dalam semua hal
sebagaimana
tercantum dalam kontrak. Dalam
yang
melaksanakan
pekerjaan
pembangunan bangunan.
pemborongan si pemborong dalam
2.3.2.4 Berakhirnya Perjanjian
pekerjaan
sehari-hari
dapat
menguasakan pekerjaan tersebut kepada pelaksana (uitvoerder). 3. Sub Kontraktor Dalam
perjanjian
bangunan pemborong
bertalian
dengan
Pemborongan Dalam KUH Perdata memang tidak diatur secara khusus dalam suatu pasal tertentu mengenai berakhirnya perjanjian
pemborongan
dimungkinkan
bahwa
menyerahkan
pemborongan namun mengenai hal ini telah diuraikan oleh (1996:20),
dimana
FX. Djumialdji perjanjian
pemborongan pekerjaan tersebut 12
pemborongan dapat berakhir dalam hal-hal
bahan
sebagai berikut.
Demikian
1. Pekerjaan telah diselesaikan oleh pemborong
setelah
masa
yang
telah juga
disediakan. ahli
pemborong
tidak
melanjutkan
pekerjaan
waris boleh tersebut
pemeliharaan selesai atau dengan
tanpa seizin yang memborongkan.
kata lain pada penyerahan kedua
Sebaliknya dengan meninggalnya
dan harga borongan telah dibayar
pihak yang memborongkan, maka
oleh pihak yang memborongkan.
perjanjian
Di dalam perjanjian pemborongan
berakhir. Oleh karena itu ahli waris
dikenal adanya 2 (dua) macam
dari yang memborongkan harus
penyerahan :
melanjutkan
a. Penyerahan pertama yaitu penyerahan pekerjaan fisik setelah selesai. b. Penyerahan
pemborongan
atau
tidak
membatalkan
dengan kata sepakat kedua belah pihak. 4. Kepailitan
kedua
yaitu
Berdasarkan Pasal 22 Peraturan
pekerjaan
Kepailitan, yang intinya bahwa jika
setelah masa pemeliharaan
debitur pailit maka demi hukum
selesai.
kehilangan haknya untuk berbuat
penyerahan
2. Pembatalan
perjanjian
pemborongan
bebas terhadap harta kekayaannya. Oleh
karena
itu,
Apabila
Menurut Pasal 1611 KUH Perdata
pemborong mengalami kepailitan
disebutkan:
maka yang memborongkan dapat
Pihak
yang
memborongkan jika dikehendakinya
mengakhiri
demikian,
menghentikan
alasan si pemborong telah pailit
pemborongannya, meskipun pekerjaan
sehingga kehilangan haknya untuk
telah dimulai, asal ia memberikan ganti
berbuat
rugi sepenuhnya kepada si pemborong
kekayaannya.
untuk
boleh
segala
biaya
yang
telah
perjanjian
bebas
5. Pemutusan
dengan
terhadap
harta
perjanjian
dikeluarkannya serta untuk keuntungan
pemborongan
yang terhilang karenanya.
Pemutusan
3. Pemborong meninggal dunia
pemborongan ini karena adanya
perjanjian
Menurut Pasal 1612 KUH Perdat
wanprestasi. Pemutusan perjanjian
bahwa pekerjaan berhenti dengan
pemborongan ini untuk waktu yang
meninggalnya si pemborong. Di
akan datang dengan kata lain
sini pihak yang memborongkan
pekerjaan yang belum dikerjakan
harus membayar pekerjaan yang
yang diputuskan, namun mengenai
telah diselesaikan, juga bahan13
pekerjaan yang telah dikerjakan
dikatakan bahwa bentuk wanprestasi ada
akan tetap dibayar.
tiga, yaitu:
6. Persetujuan kedua belah pihak Perjanjian
pemborongan
1. tidak memenuhi prestasi sama
dapat
berakhir apabila kedua belah pihak setuju
untuk melakukan perbuatan
tersebut.
sekali, 2. memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, dan 3. memenuhi prestasi tetapi tidak baik / sesuai.
2.3.3 Pengertian Wanprestasi Wanprestasi
suatu
Namun perlu mendapat perhatian,
keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh
bahwa wanprestasi itu tidak dengan
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
sendirinya ada, melainkan kreditur harus
Namun
sering
menyatakan dahulu bahwa debitur itu lalai.
sekali terjadi dan tidak dapat dihindarkan
Menurut FX. Djumialji (1996:17)
lagi.
merupakan
terkadang
Beberapa
wanprestasi
pengertian
mengenai
wanprestasi menurut para ahli antara lain: 1. Menurut F.X Djumialji (1996:16) wanprestasi adalah suatu keadaan jika
salah
satu
pihak
dalam
perjanjian tidak dapat memenuhi prestasi
karena
kesalahannya
(kesengajaan atau kelalaian).
wanprestasi
yang berhak menuntut prestasi dapat mengajukan tuntutan pada debitur yang wajib memenuhi prestasi: 1. Pemenuhan prestasi 2. Pemenuhan
prestasi
dengan
ganti rugi 3. Ganti rugi
2. Menurut Hartono Hadi Suprapto (1984:43)
akibat adanya wanprestasi ini kreditur
adalah
keadaan di mana seorang debitur
4. Pembatalan perjanjian 5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi
tidak dapat memenuhi prestasi
Masalah ganti rugi diatur didalam
kepada kreditur karena kesalahan
Pasal 1243 KUH Perdata yang dapat
debitur.
dituntut oleh kreditur dalam hal tidak
Menurut pendapat Hartono Hadi
dipenuhinya perikatan. Berdasarkan pasal
Suprapto (1984:43) keadaan wanprestasi
tersebut penggantian kerugian yang dapat
itu tidak selalu bahwa seseorang debitur
dituntut oleh seorang kreditur meliputi:
tidak dapat memenuhi sama sekali seluruh
1. Biaya-biaya
prestasi, melainkan dapat juga dalam hal
dikeluarkan.
seseorang debitur tidak tepat waktunya untuk memenuhi prestasi atau dalam memenuhi prestasi tidak dengan baik. Berdasarkan
uraian
itu
maka
2. Kerugian
yang
yang
telah
nyata-nyata
diderita. 3. Bunga.
dapat 14
Sedangkan menurut Hartono Hadi
100.000.000,- (seratus juta rupiah), metoda
Suprapto (1984:45) kerugian yang dapat
pemilihan
dituntut oleh kreditur, sebagai berikut.
adalah
pelaksana
metoda
yang
digunakan
penunjukan
langsung
1. Kerugian yang dapat dianggap
karena dalam peningkatan JPD Desa
sebagai akibat langsung dari
Ngampel – Desa Pejangganan – Desa
adanya wanprestasi (pasal 1248
Morobakung
KUH Perdata);
darurat untuk keamanan dan keselamatan
2. Kerugian
yang telah
dapat
diperlukan
masyarakat
penanganan
yang
pelaksanaan
diperkirakan atau diduga pada
pekerjaannya tidak dapat ditunda sehingga
waktu
perjanjian
dibuat,
harus segera dilakukan, dengan alasan
kalau
ada
bahwa berdasarkan definisi Jalan Poros
yaitu
Desa menurut buku Program Bantuan
kesengajaan dari debitur untuk
Swakelola SDB II Jalan Poros Desa Tahun
mengadakan wanprestasi (pasal
Anggaran 2003 Petunjuk Pelaksanaan dan
1247 KUH Perdata).
Petunjuk Teknis (2003:81), adalah jalan
kecuali
kesengajaan/tipuan
yang dapat dikategorikan sebagai jalan
BAB III
dengan fungsi lokal di daerah pedesaan,
PEMBAHASAN
artinya sebagai penghubung antara desa atau
3.1 Proses Pembuatan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Peningkatan
ke
Dalam
proses
pemasaran,
sebagai
penghubung hunian/perumahan, dan juga sebagai
Jalan Poros Desa (JPD)
lokasi
penghubung
desa
ke
pusat
kegiatan yang lebih tinggi tingkatnya pemborongan
terdapat kegiatan-kegiatan yang harus
(kecamatan). Sesuai definisi tersebut diatas maka,
JPD
Desa
Ngampel
–
Desa
dilakukan sebelum terjadinya perjanjian
Pejangganan – Desa Morobakung adalah
pemborongan. Kegiatan-kegiatan tersebut
merupakan
dapat dikatakan merupakan fase yang
penghubung antara desa atau ke lokasi
mendahului
pemasaran,
terjadinya
perjanjian
(Sri
jalur
utama
sebagai dan
sebagai
penghubung
Soedewi Masjchun Sofwan 2003:8). Fase
hunian/perumahan,
juga
sebagai
awal sebelum perjanjian pemborongan
penghubung desa ke pusat kegiatan yang
berupa kegiatan pemilihan pelaksana.
lebih tinggi tingkatnya (kecamatan), di
pemborongan
mana didaerah tersebut tidak ada jalan
pekerjaan peningkatan Jalan Poros Desa
alternatif lain sebagai penghubung ke hal-
(JPD) Desa Ngampel – Desa Pejangganan
hal tersebut diatas kecuali JPD ini. Dengan
– Desa Morobakung Kecamatan Manyar
adanya
Kabupaten Gresik yang bernilai Rp.
merupakan jalan utama dari ketiga desa
Dalam
perjanjian
keadaan
tertentu
yaitu
JPD
yang memiliki manfaat sangat penting bagi 15
masyarakat maka, diperlukan penanganan
dilakukan oleh Bapak Moh. Muchlish Ms.
darurat untuk keamanan dan keselamatan
Kemudian, karena Bapak Amrur Rozi,
masyarakat
pelaksanaan
S.T. setuju untuk melaksakan pekerjaan
pekerjaannya tidak dapat ditunda sehingga
maka, diadakanlah rapat lanjutan yang
harus segera dilakukan.
merupakan proses negosiasi. Dalam rapat
yang
Dalam
perjanjian
pemborongan
tersebut kedua belah pihak hadir untuk
pekerjaan ini, pelaksana berbentuk usaha
membahas
orang
tidak
pekerjaan dan cara pembayaran biaya
sedangkan,
pekerjaan. Kemudian ditetapkanlah Bapak
perseorangan
diregistrasi
pada
namun
lembaga
tenaga ahli dan atau tenaga terampil yang
Amrur
dipekerjakan
oleh
pekerjaan.
perseorangan
tersebut
usaha
orang
juga
tidak
mengenai
Rozi
S.T.
Selanjutnya
penjelasan
sebagai
setelah
atas
pelaksana
tahap-tahap
bersertifikat. Maka penunjukan langsung
tersebut dilewati dan Bapak Amrur Rozi
pelaksana
S.T.
kontruksi
pemborongan
dalam
pekerjaan
perjanjian ini
tidak
sepakat
pekerjaan
untuk
serta
setuju
melaksanakan dengan
biaya
memenuhi syarat yang ditentukan dalam
pemborongan pekerjaan maka, untuk itu
Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.
dibuatlah
29 Tahun 2000 diatas.
ditandatangai oleh Bapak Amrur Rozi S.T.
Tata cara penunjukan langsung
surat
perjanjian
yang
sebagai pihak pelaksana dengan Bapak
pelaksana konstruksi dalam perjanjian
Moh.
pemborongan
dapat
pemberi tugas. Dengan demikian secara
diuraikan sebagai berikut, Bapak Moh.
resmi perjanjian pemborongan pekerjaan
Muchlish. Ms. mengundang Bapak Amrur
tersebut telah sah dan mengikat seperti
Rozi, S.T. untuk menemuinya. Dalam
undang-undang bagi kedua belah pihak.
pertemuan tersebut Bapak Moh. Muchlish
3.2
pekerjaan
ini
Muchlish.
Proses
Pemborongan
S.T.
Peningkatan
melaksanakan
pekerjaan
pengaspalan Jalan Poros Desa (JPD) Desa
sebagai
Pelaksanaan
Ms. menunjuk kepada Bapak Amrur Rozi, untuk
Ms.
pihak
Perjanjian Pekerjaan
Jalan
Poros
Desa
(JPD)
Ngampel – Desa Pejangganan – Desa
Pelaksanaan perjanjian merupakan
Morobakung dengan biaya pekerjaan Rp
proses yang terjadi setelah perjanjian
100.000.000,-
dibuat dan telah ditandatangani oleh para
(seratus
juta
rupiah).
Penawaran menurut tata cara penunjukan
pihak,
langsung
pelaksana pekerjaan serta saksi. Dalam
diatas
dilakukan
dengan
baik
pemberi
pekerjaan
pemasukan penawaran harga namun dalam
perjanjian
perjanjian pemborongan pekerjaan ini
peningkatan Jalan Poros Desa (JPD)
tidak
pemasukan
perjanjian tersebut telah ditandatangani
penawaran harga tetapi penawaran harga
oleh Bapak Moh. Muchlish. Ms. sebagai 16
terdapat
proses
pemborongan
dan
pekerjaan
Jangka
pihak pemberi tugas dan Bapak Amrur Rozi, S.T. sebagai pelaksana serta juga
waktu
pelaksanaan
pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari
disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi.
Perjanjian
ini
dilakukan
pada
1 November 2003. Pelaksanaan pekerjaan
tanggal 14 Agustus 2003. Dalam
perjanjian
pemborongan
pekerjaan ini bahan dan alat-alat dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan
pekerjaan
kalender, atau selambat-lambatnya tanggal
pemborongan
dimulai 18 (delapan belas) hari kalender setelah tanggal penetapan Surat Keputusan Ketua
Tim
Pembangunan
Proyek
Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Poros Desa
disediakan oleh pelaksana, jadi pelaksana
(JPD) Desa Ngampel – Desa Pejangganan
disamping
– Desa Morobakung Kecamatan Manyar
bertugas
melaksanakan
pekerjan juga diwajibkan menyediakan bahan. Hal tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 1605 KUH Perdata maka, dalam perjanjian pemborongan pekerjaan ini segala kerugian harus ditanggung oleh pelaksana apabila hasil pekerjaan musnah sebelum pekerjaan diserahkan, namun terdapat pengecualian apabila pemberi tugas telah lalai untuk menerima pekerjaan tersebut maka pelaksana tidak dapat dibebani
untuk
menanggung
segala
Kabupaten
Gresik
nomor
03/skktp/VII/2003-Skep
:
tentang
Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Poros Desa (JPD) Desa Ngampel – Desa –
Pejangganan
Desa
Morobakung
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Jangka
waktu
pelaksanaan
pekerjaan
tersebut dapat berubah apabila timbul keadaan
Memaksa
yang
dapat
mengakibatkan terganggunya pekerjaan secara langsung.
kerugian yang ditimbulkan. Biaya pekerjaan tersebut di atas Agar pekerjaan dikerjakan dengan baik oleh pelaksana maka pemberi tugas menunjuk pengawas
pekerjaan secara
tertulis.
pekerjaan
Pengawas
dapat berubah apabila timbul keadaan memaksa
yang
dapat
mengakibatkan
terganggunya pekerjaan secara langsung.
disini Mengenai penyerahan pekerjaan
memiliki hak untuk mengawasi secara kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh aktif pelaksanaan pekerjaan. 17
pelaksana adalah tidak diperkenankan
diberikan kepada pemberi tugas untuk
terkecuali apabila hal tersebut diminta dan
menimbulkan keyakinan bahwa pelaksana
mendapatkan persetujuan tertulis terlebih
akan memenuhi kewajiban. Menurut Pasal
dahulu
dimana
23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah
pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan
No. 29 Tahun 2000, kontrak kerja
pekerjaan
konstruksi
dari
pemberi
tetap
tugas,
berada
pada
pihak
pelaksana.
sekurang-kurangnya
memuat pertanggungan. Berdasarkan hal
Dalam
setiap
perjanjian
tersebut
maka,
dalam
pemborongan
pemborongan pekerjaan pemberi tugas
pekerjaan proyek pemerintah
selalu meminta jaminan, karena dalam
terdapat jaminan.
perjanjian
harus
pemborongan
pekerjaan,
Setiap
harus
pelaksanaan
pekerjaan
jaminan merupakan salah satu syarat yang
menimbulkan hak dan kewajiban yang
diminta oleh pemberi tugas terhadap
merupakan akibat hukum dari adanya
pelaksana.
hubungan hukum yang ditimbulkan dari
Maksud
dari
permintaan
jaminan tersebut, adalah agar pelaksana
suatu
dalam menyelenggarakan pekerjaannya
pemborongan pekerjaan ini terdapat hak
penuh ketelitian dan kesungguhan. Yang
dan kewajiban masing-masing pihak.
dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu
Dengan berakhirnya penyerahan pekerjaan
yang diberikan kepada kreditor untuk
tersebut, maka kewajiban para pihak
menimbulkan keyakinan bahwa debitur
perjanjian
Dalam
perjanjian
berakhir dan surat perjanjian itu hapus
akan memenuhi kewajiban yang dapat
dengan
dinilai dengan uang yang timbul dari
pekerjaan tambahan/ pekerjaan kurang
suatu perikatan (Hartono Hadi Suprapto,
maka diperjanjikan dengan surat perjanjian
1984:50).
lainnya yang disebut Surat Perjanjian
Perjanjian pemborongan pekerjaan ini tidak menggunakan jaminan, padahal jaminan ini merupakan sesuatu yang harus
sendirinya.
Apabila
terjadi
Tambahan. 3.3 Cara Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi
Dalam
Perjanjian 18
Pemborongan
Berdasarkan pasal tersebut diatas,
Pekerjaan
Peningkatan Jalan Poros Desa
sebelum
(JPD)
wanprestasi para pihak berupaya untuk
Perjanjian pemborongan yang telah
menyelesaikan
disetujui dan disepakati oleh para pihak
menyatakan
pelaksana
permasalahan
tersebut,
dengan mengeluarkan surat perintah atau sebuah akta sejenis yang menetapkan
dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini berupa
prestasi,
di
mana
pihak
bahwa pelaksana harus segera memenuhi prestasinya pada waktu tertentu. Surat perintah ialah suatu peringatan resmi oleh jurusita pengadilan, sedangkan akta sejenis
pelaksana
berkewajiban
memenuhi
prestasi sedangkan pihak pemberi tugas
itu
sebenarnya
oleh
undang-undang
dimaksudkan suatu peringatan tertulis yang sekarang sudah lazim ditafsirkan
berhak atas prestasi.
suatu peringatan atau tegoran yang juga Pelaksana dan pemberi tugas harus
boleh dilakukan secara lisan, namun
bertindak aktif untuk mewujudkan prestasi
peringatan ini sebaiknya dilakukan secara
tersebut. Jika tidak ada tindakan aktif dari
tertulis atau dengan surat tercatat, agar
salah satu pihak maka prestasi akan sulit
nanti
terwujud.
dipungkiri
Dalam
pelaksanaan
perjanjian
dimuka
hakim
oleh
tidak
pelaksana
mudah (Subekti,
1990:46).
terdapat kemungkinan timbul wanprestasi
Peringatan tersebut tidak akan
yang dilakukan oleh para pihak dalam
menimbulkan permasalahan jika pelaksana
perjanjian (Sri Soedewi Masjchun Sofwan,
menyadari kewajibannya dan memenuhi
2003:82). Berdasarkan pendapat tersebut
kewajiban tersebut, apabila pelaksana
wanprestasi ini bisa berasal dari pihak
tidak memenuhi prestasinya, maka akan
pelaksana maupun dari pihak pemberi
timbul gugatan di Pengadilan Negeri
tugas.
setempat, Dari kedua bentuk wanprestasi
namun
demikian
pada
persidangan
pertama
tersebut, sudah jelas bahwa keadaan-
kemungkinan
bahwa
keadaan itu dapat membuat pelaksana
menyatakan tidak melakukan wanprestasi
dalam pemborongan pekerjaan dikatakan
dan sekaligus memenuhi kewajibannya.
wanprestasi namun, untuk menyatakan
Kemungkinan tersebut bisa saja terjadi
bahwa
melakukan
karena suatu gugatan di pengadilan sedikit
wanprestasi adalah tidak serta merta kita
banyak mempengaruhi bonafitas seseorang
katakan langsung bahwa pihak tersebut
dalam dunia usaha. Tetapi apakah ada
melakukan wanprestasi.
wanprestasi atau tidak dalam keadaan
pihak
pelaksana
terdapat pelaksana
19
semacam
itu
adalah
terserah
pada
memang
benar
penilaian hakim.
terjadi wanprestasi ini dituangkan dalam Pasal 17 Surat Perjanjian Pemborongan.
Pemberi
tugas
sebagai pihak yang berhak atas penyerahan
Apabila keadaan memaksa terjadi,
barang, tetapi mengenai pembayaran dan
maka dalam waktu selambat-lambatnya
menyerahkan pekerjaan
sarana
ia
adalah
pelaksanaan seorang
berkewajiban/berhutang
yang
(Subekti,
1990:54). Berdasarkan pendapat tersebut,
2X24 jam pelaksana diwajibkan memberi laporan secara tertulis kepada pemberi tugas
yang
diketahui
oleh
pejabat
mengenai tindakan yang harus dilakukan sebelum
menyatakan
pemberi
tugas
setempat, dan pemberi tugas diwajibkan
wanprestasi adalah sama halnya dengan
memberikan
tindakan sebelum menyatakan pelaksana
kepada pelaksana dalam waktu 3X24 jam
wanprestasi
sedangkan
hukuman
atau
jawaban
secara
tertulis
mengenai
akibat-akibat
jika
setelah menerima laporan tertulis dari
wanprestasi dilakukan oleh pemberi tugas
pelaksana. Sedangkan, apabila hal-hal
adalah sama halnya dengan hukuman atau
tersebut telah dipenuhi, maka kedua belah
akibat-akibat
yang
diberikan
jika pihak
wanprestasi dilakukan oleh pelaksana. Apabila
masalah
wanpretasi
tersebut menimbulkan perselisihan antara
sepakat
akan
membicarakan
mengenai langkah-langkah lanjutan yang perlu dan atau harus ditempuh. Pelaksanaan
pemberi tugas dengan pelaksana maka
perjanjian
pada dasarnya akan diselesaikan dengan
pemborongan
menempuh musyawarah untuk mufakat.
dengan
Sedangkan, apabila perselisihan tidak
wanprestasi,
dapat diselesaikan dengan musyawarah
dilakukan oleh pemberi tugas maupun
untuk mufakat, maka akan diselesaikan
wanprestasi
menurut
pelaksana.
arbitrase. lembaga
peraturan
prosedur
Keputusan arbitrase
yang
adalah
lembaga
pekerjaan
lancar baik
yang
dan
mengikat para pihak untuk dijalankan.
berjalan
tidak
wanprestasi
dilakukan
terjadi yang
oleh
BAB IV
diambil final
dan
ini
PENUTUP 4.1 Kesimpulan Berdasarkan pembahasan diatas, maka
Adapun penyelesaian perselisihan jika dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 20
1.
Dalam
perjanjian
pemborongan
dan
penyerahan
pekerjaan
pekerjaan peningkatan Jalan Poros
dilakukan 2 (dua) kali. Perjanjian
Desa
pemborongan
(JPD)
dilakukan
pemilihan dengan
langsung
dengan
pelaksana penunjukan
alasan
pekerjaan
ini
tidak
sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf
adanya
c Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun
keadaan tertentu yaitu JPD merupakan
2000,
jalan utama dari ketiga desa yang
menggunakan
memiliki manfaat sangat penting bagi
pemberi tugas adalah membayar biaya
masyarakat oleh karena itu, diperlukan
pekerjaan, melakukan pengawasan,
penanganan darurat untuk keamanan
dan
dan keselamatan masyarakat yang
diperlukan
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat
pekerjaan sedangkan, hak pemberi
ditunda
tugas adalah menerima hasil pekerjaan
sehingga
dilakukan. dalam
harus
Penunjukan perjanjian
segera langsung
sesuai
karena
perjanjian jaminan.
memberi
isi
Kewajiban
informasi
dalam
tidak
yang
pelaksanaan
perjanjian.
Kewajiban
pemborongan
pelaksana adalah menyediakan bahan
pekerjaan ini bertentangan dengan
bangunan, menyediakan perlengkapan
Pasal
Peraturan
keselamatan kerja, dan menyerahkan
Pemerintah No. 29 Tahun 2000,
hasil pekerjaan sesuai isi perjanjian
karena pelaksana dan arsitek tidak
sedangkan,
memenuhi
mendapatkan pembayaran.
12
ayat
(2)
persyaratan
yang
ditentukan didalam pasal tersebut. 2.
kali
3.
hak
pelaksana
Wanprestasi yang dilakukan oleh
Perjanjian dilaksanakan selama 60
pelaksana dapat berupa: tidak dapat
hari
Surat
menyelesaikan pekerjaan tepat pada
Keputusan Ketua Tim Pembangunan
waktunya, dan tidak menyerahkan
nomor:
hasil
kalender
setelah
ada
03/skktp/VIII/2003-Skep,
pekerjaan
dengan
baik.
kemudian terdapat masa pemeliharaan
Mengenai wanprestasi yang dilakukan
selama 60 hari kalender. Pembayaran
oleh pemberi tugas (mora creditoris)
biaya pekerjaan diangsur 4 (empat) 21
dapat berupa: terlambat membayar biaya pekerjaan, dan tidak membayar biaya pekerjaan sama sekali. Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan ini tidak terjadi wanprestasi karena pelaksana maupun pemberi tugas
melaksanakan
hak
dan
kewajiban sesuai isi perjanjian. 4.2 Saran Berdasarkan
kesimpulan
diatas,
penulis mencoba memberikan saran yang relevansi dengan permasalahan: 1. Dalam penunjukan langsung pada proyek
pemerintah
hendaknya
memenuhi syarat penunjukan langsung yaitu pelaksana harus diregistrasi pada instansi yang berwenang sedangkan pelaksana dan arsitek harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Undangundang. 2. Dalam
pelaksanaan
pemborongan
pekerjaan yang dananya berasal dari APBN
atau
APBD,
hendaknya
disyaratkan ada jaminan.
22
