PERATURAN TENTANG PEMBORONGAN PEKERJAAN (OUTSOURCING)

PERATURAN TENTANG PEMBORONGAN PEKERJAAN (OUTSOURCING) Mario Maurice Sinjal Senior Associate

Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners Law Office

Jakarta, 12 April 2016 ©NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS 2016

Dasar Hukum 1.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”);

2.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (“Permenaker 19/2012”);

3.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (“SE 04/2013”); dan

4.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (“KUHPerdata”).

Page 3

©NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS 2016

2

Definisi Pemborongan Pekerjaan A. Pasal 1601 b KUHPerdata “Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. B. Pasal 64 UU 13/2003 “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”.

Page 4


Definisi Pemborongan Pekerjaan C. Pasal 1 angka 4 Permenaker 19/2012

“Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.” Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian pemborongan pekerjaan harus dilaksanakan secara tertulis dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Page 5 ©NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS 2015

Jenis Outsourcing (Berdasarkan Permenaker 19/2012)

A. Pemborongan Pekerjaan (Business Activity Outsourcing); dan B. Penyediaan Jasa Pekerja (Manpower Outsourcing).


Berdasarkan KUHPerdata Sesuai dalam Pasal 1601 KUHPerdata, kontrak untuk melakukan pekerjaan, dapat dibagi menjadi 3 jenis, antara lain: Kontrak Kerja

Perjanjian Perburuhan (upah)

Page 7

Perjanjian Borongan (harga)

Pemborongan Pekerjaan


Perjanjian Tertentu

Penyedia Jasa Pekerja 6

Persyaratan Pemborongan Pekerjaan (berdasarkan UU 13/2003) A. Pasal 65 ayat (2) UU 13/2003 1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; 3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan 4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Permenaker 19/2012, antara lain sebagai berikut:


Persyaratan Pemborongan Pekerjaan (Berdasarkan Permenaker 19/2012) B.

Pasal 3 ayat (2) Permenaker 19/2012 1.

Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;

2.

Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;

3.

Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai alur kegitan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

4.

Tidak menghambat proses produksi secara langsung, kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan perusahaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.


Persyaratan Pemborongan Pekerjaan (Berdasarkan SE 04/2013) C.

SE 04/2013 1.

Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Manajemen terpisah: perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan bukan merupakan satu kesatuan, melainkan badan hukum yang berbeda; Pelaksanaan pekerjaan terpisah: tidak didasarkan pada terpisahnya lokasi.

2.

Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari perusahaan pemberi pekerjaan. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan. Perintah langsung bukan berarti status hubungan kerja antara pekerja dari perusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan.


Persyaratan Pemborongan Pekerjaan (Berdasarkan SE 04/2013) 3. Kegiatan penunjang perusahaan pemberi pekerjaan secara keseluruhan. Kegiatan yang mendukung dan memperlancar kegiatan utama sesuai dengan alur proses yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha 4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. Merupakan kegiatan tambahan yang bila tidak dilakukan, proses pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.


Alur Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan 1.

Pembuatan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan oleh masing-masing pengusaha, yang dapat dilakukan bersamaan dengan pendirian asosiasi sektor usaha.

2.

Penetapan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan oleh asosiasi.

3.

Pelaporan jenis alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh asosiasi kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.

4.

Instansi tenaga kerja setempat mengeluarkan bukti pelaporan.

5.

Pembuatan perjanjian pemborongan pekerjaan.

6.

Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan; dan

7.

Penerbitan bukti pendaftaran oleh Dinas Tenaga Kerja setempat.


Sanksi Apabila pelaksanaan pemborongan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka sanksinya adalah: 1. Pasal 65 ayat (7), (8), (9) UU 13/2003 (melanggar Perjanjian Pemborongan Kerja) Demi hukum, status hubungan kerja pekerja dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan, dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerjaan waktu tertentu (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).


Definisi Penyediaan Jasa Pekerja A. Pasal 66 ayat (1) UU 13/2003 “Pekerja dari Perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan tidak berhubungan langsung dengan proses produksi”. B. Pasal 1 angka 3 Permen 19/2012: “perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan”.

Page 14


Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja Perjanjian penyediaan jasa Pekerja harus dilaksanakan secara tertulis dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: A. Pasal 66 ayat (2) UU 13/2003 1. ada hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja; 2. Merupakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu sesuai Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; 3. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat – syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia pekerja; dan 4. Perjanjian tertulis dan sesuai ketentuan Undang – Undang antara perusahaan pengguna jasa pekerja dan perusahaan penyediaan jasa pekerja. Page 15 ©NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS 2016

Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja Sebagaimana diuraikan lebih lanjut, yakni sebagai berikut: Pasal 17 Permen 19/2012 1) 2) 3)

Perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja melalui perjanjian tertulis. Pekerjaan yang diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja merupakan kegiatan jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kegiatan jasa penunjang, meliputi: a. b. c. d. e.

Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service); Usaha penyediaan makanan bagi pekerja (catering); Usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan); Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. Hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud diatas.

NB: Perusahaan penyedia jasa pekerja dilarang menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja lain (Pasal 18 Permen 19/2012). Page 16 ©NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS 2016

Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja SE 04/2013 1. 2.

Perjanjian penyediaan jasa pekerja dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, meliputi: a. b. c. d. e.

3.

Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service); Usaha penyediaan makanan bagi pekerja (catering); Usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan); Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Perusahaan penyedia jasa pekerja dilarang menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaan penyedian jasa pekerja lain.


Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja 4. Memuat jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja. 5. Menegaskan perusahaan penyedia jasa pekerja bersedia menerima pekerja dari perusahaan penyedia jasa sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus-menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja. 6. Menjelaskan hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja – pekerja sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).


Persyaratan Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja Pasal 24 Permenaker 19/2012 a. b. c. d. e. f. g.

Berbentuk badan hukum PT (Perseroan Terbatas); Memiliki tanda daftar perusahaan; Memiliki izin usaha; Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; Memiliki izin operasional; Memiliki kantor dan alamat tetap; dan Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.


18

PEKERJAAN TERTENTU DAN JANGKA WAKTU DALAM PKWT (BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN KEP.100/MEN/VI/2004)

SYARAT/JANGKA WAKTU

PKWT Pertama DIPERPANJANG Min. 7 Hari sebelum berakhhir

Pekerjaan yang Sekali Selesai atau yang sementara sifatnya

Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun

Pekerjaan yang bersifat musiman

Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru

PALING LAMA 3 TAHUN

PALING LAMA 2 TAHUN

PALING LAMA 2 TAHUN

X

PALING LAMA 1 TAHUN

1 JENIS PEKERJAAN UNTUK YANG TERGANTUNG CUACA/MUSIM atau PEKERJAAN TAMBAHAN UNTUK YANG TERGANTNG TARGET PESANAN X

X

DIPERBAHARUI Min. 7 Hari sebelum berakhir AKIBAT: PKWTT Page 22

X

TIDAK TERPENUHINYA PKWT

SEJAK … ©NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS 2016

ADANYA HUBUNGAN KERJA

ADANYA HUBUNGAN KERJA

PALING LAMA 1 TAHUN

DILAKUKAN PENYIMPANGAN

PERATURAN TENTANG PEMBORONGAN PEKERJAAN (OUTSOURCING)

Recommend Documents