BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PEMBORONGAN. Kata perjanjian berasal dari terjemahan overeenkomst yang diterjemahkan

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PEMBORONGAN

A.

Pengertian Perjanjian Pemborongan Kata perjanjian berasal dari terjemahan overeenkomst yang diterjemahkan

dengan istilah perjanjian maupun persetujuan. Didalam Black’s Law Dictionary, yang diartikan sebagai kontrak adalah sebagai berikut: “An agreement betwween two or more person which creates an obligation to do or not to do to particular thing” Artinya kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih , dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ssecara sebagian. 46 Dalam penulisan skripsi ini digunakan secara bersama-sama atau secara bergantian masing-masing istilah “konstruksi” dan “pemborongan” . sungguhpun barangkali jika dikaji-kaji ada perbedaan diantara dikedua istilah tersebut. Tetapi teori dan praktek hukum, kedua istilah tersebut dianggap sama , terutama jika dikaitkan dengan istilah “hukum/kontrak kontruksi “ atau “hukum kontrak pemborongan”. Karena itu , dalam tulisan ini, kedua istilah tersebut digunakan untuk arti yang sama. Walaupun begitu , sebenarnya istilah “pemborongan” mempunyai cakupan yang lebih luas dengan istilah “konstruksi” . sebab dengan istilah “pemborongan” dapat saja berarti bahwa yang diborong tersebut bukan

46

Salim .H.S. Hukum Kontrak: Teori .....,Op.Cit. Hal .26.

42

Universitas Sumatera Utara

43

hanya konstruksi (pembangunannya) , melainkan dapat juga berupa “pengadaan” barang saja (procurement). 47 KUHPerdata pada Pasal 1601 yang berarti pada kontrak pemborongan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak pertama , yaitu Kontraktor mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk pihak lain yaitu bouwheer , dengan harga yang ditentukan . Dari defenisi itu terlihat bahwa KUHPerdata keliru memandang kontrak konstruksi atau kontrak pemborongan sebagai suatu jenis kontrak uniletarel , dimana seolah-olah hanya pihak kontraktor yang mengikatkan diri dan harus berprestasi. Padahal dalam perkembangannya saat ini, baik pihak kontraktor maupun pihak bouwheer saling mengikatkan diri, dengan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban nya sendiri-sendiri. 48 KUHPerdata Indonesia tidak banyak mengatur perjanjian pemborongan pekerjaan ini. Yaitu hanya terdapat dalam 14 Pasal saja, mulai dari Pasal 1601b dan Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1617. Namun demikian , sungguhpun singkat dan kelihatan sederhana sekali, tentunya KUHPerdata tersebut berlaku sebagai hukum positif di Indonesia .

49

Perlu ditegaskan bahwa ketentuan-

ketentuan perjanjian pemborongan didalam KUHPerdata berlaku baik dalam perjanjian pemborongan pada proyek-proyek swasta maupun pada proyek-proyek pemerintah. Perjanjian pemborongan pada KUHPerdata itu bersifat pelengkap artinya ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan dalam KUHPerdat dapat digunakan

47

Munir Fuady. Kontrak Pemborongan Mega Proyek , Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998. Hal. 12. 48 Ibid. 49 Ibid. Hal.26.

43


44

oleh para pihak dalam perjanjian pemborongan atau para pihak dalam perjanjian pemborongan

dapat

membuat

sendiri

ketentuan-ketentuan

perjanjian

pemborongan asal tudak dilarang oleh undang undang , tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan . 50 Karena ketentuan dalam KUHPerdata yang menyangkut perjanjian melakukan pekerjaan melakukan pekerjaan, khususnya mengenai pemborongan itu hanya memuat beberapa ketentuan saja mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam pemborongan, maka banyak hal yang menyamkut pelaksanaan pekerjaan pemborongan lalu diatur dalam peraturan standart sebagaimana yang tercantum dalam AV (Algemene Voorwaarden Voor De Uitvoering Bij Annmening Van Openbare Weerkween In Indonesia) tahun 1941 tentang syaratsyarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan di Indonesia. Kemudian hal ini diatur pula dalam undang-undang No.18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi , keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang kemudian dicabut dan digantikan dengan peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Perpres No. 35 tahun 2011 dan Perpres No. 70 tahun 2012. Lahir undang-undang ini sesungguhnya dimaksudkan untuk mengembangkan iklim usaha, yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal dalam rangka tercapainya pembangunan nasional. Adapun perjanjian pemborongan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dikenal dengan istilah jasa pemborongan. Jasa Pemborongan adalah layanan

50

Djumialdji, Cet. I. Op.cit. Hal.7.

44


45

pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perancanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Sedangkan dalam Perppres No. 54 Tahun 2010 terjadi perubahan nama jasa pemborongan menjadi pekerjaan konstruksi . pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Perubahan nama ini dilakukan agar sejalan dengan International Best Practice.

51

Kontrak kerja konstruksi atau kontrak pemborongan meliputi tiga (3) bidang pekerjaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada pronsipnya, pelaksanaan masing-masing jenis pekerjaan ini harus dilakukan oleh penyedia jasa secara tepisah dalam suatu pekerjaan konstruksi / pemborongan. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik kepentingan. Dengan demikian tidak dibenarkan adanya perangkapan fungsi, misalnya pelaksanaan konstruksi merangkap konsultan pengawas atau konsultan perencana merangkap pengawas . Pengecualian terhadap prinsip ini dimungkinkan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks, memerlukan teknologi canggih serta mengandung resiko besar, seperti pembangunan kilang minyak, pembangkit tenaga listrik dan reaktor nuklir.

52

Menurut Wikipedia ensiklopedia, konstruksi diartikan sebagai suatu kegiatan membangunan sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur 51

Khalid Mustafa . “Matriks Perbedaan Antara Keputusan Peresiden No. 80 Tahun 2003 , Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 , Perpres No. 35 Tahun 2011 Perbuahan Pertama” , dan Perpres No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua, http://lpse.palembang .go.id/eproc/index....download/31303631323235313b31, diaksespada tanggal 12 Maret 2014. 52 Y. Sogar Simamora. Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia). Surabaya: Kantor Hukum “Wins & Partners”. Cetakan kedua. 2013.Hal. 214.

45


46

atau teknik sipil , sebuah konstruksi juga dikenal sebagai sebuah bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda. 53 Pesatnya dinamika pembangunan nasional terutama dibidang fisik , harus pula didukung dengan semakin tumbuh dan berkembangnya usaha jasa konstruksi nasional yang handal dan profesional , diharapkan dapat menggairahkan iklim usaha yang kompetitif dan berdaya asing sekaligus juga dapat memaksimalkan penggunaan jasa produksi nasional oleh para pengguna jasa konstruksi nasional, maka secara tidak langsung telah mendukung upaya peningkatan penerimaan dan penghematan usaha devisa negara, serta memberikan lapangan usaha dan kesempatan kerja. 54 Didalam UU No. 18 Tahun 1999 terdapat asas-asas pengaturan jasa konstruksi atau pemborongan, yaitu : 55 1. Asas kemitraan , yang mengandung pengertian bahwa sesuatu yang diharapkan dapat diwujudkan dengan keterkaitan yang makin erat dalam satu kebaikan baik, antara pengguna jasa dengan penyedia jasa ataupun sebaliknya. 2. Asas kejujuran dan keadilan, yang mengandung pengertian kesadaraan akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa

53

Perspektif

Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana . Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Tindak Pidana Korupsi . Semarang : Aneka Ilmu ,2010. Hal.15. 54 Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana. Op.Cit. Hal.15. 55 Ibid.Hal.16-17.

46


47

konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya. 3. Asas manfaat, yang mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelangaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional . 4. Asas

keserasian

,

yang

mengandung

pengertian

bahwa

penyelenggaraan pekerjaan pemborongan harus berlandaskan pada prinsip

yang

menjamin

terwujudnya

keseimbangan

antara

kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan jasa wajib memenuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan disisi lain dapat memberikan terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai , dan disisi kesempatan kerja pada penyedia jasa. 5. Asas kemandirian , yang mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional. 6. Asas keterbukaan, yang mengandung pengertian ketersediaan informasiyang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak , terwujudnya tansparansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal dan untuk memperolehnya serta

47


48

memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat menghindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan. 7. Asas kemanaan dan keselamatan , yang mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi , keamanaan lingkungan dan keselamatan kerja serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstuksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa antara lain : 56 1. Efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dan dan daya erbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan. 2. efektif yaitu pengadaan barang / jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan (sasaran yang ingin dicapai) dan dapat memberikan manfaatyang tinggi dan sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud. 3. persaingan sehat yaitu diberinya kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan untuk menawarkan barang/jasanya berdasarkan etika dan norma pengadan yang berlaku dan tidak terjadi kecurangan dan praktik KKN. 4. Terbuka (transparansi 5. Tidak diskriminatif yaitu persamaan kedudukan terhadap semua calon penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang / jasa ini. 56

Sutedi Adrian, Aspek Hukun Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta : Sinar Grafika. 2008. Hal.12.

48


49

6. Akuntabilitas yaitu pertanggung jawaban pengadaan barang / jasa kepada para pihak terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pihak-pihak di Dalam Perjanjian Pemborongan Mariam Darus Badrulzaman mengartikan perjanjian pemborongan bangunan merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu (kontraktor) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain , yang memborongkan (aanbesteder, pemberi tugas) dengan menerima suatu harga yang ditentukan . dalam pemborongan bangunan , disamping pihak yang memborongkan / pemberi tugas (bouwheer, principal) dan pihak pemborong (kontraktor, aanmener) , dapat juga turut serta pihak-pihak lain, seperti : tenaga ahli (arsitek) yaitu perancang , perencana , penaksir biaya, pekerja bangunan, dan pengawas pekerja bangunan. 57 Berbeda

dengan

perjanjian-perjanjian

khusus

lainnya,

perjanjian

pemborongan bangunan mengenal selera para pihak dalam perjanjian , juga mengenal personalia/ peserta perjanjian yang tidak merupakan pihak dalam perjanjian pemborongan namun mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan perjanjian . 58 mengenai pihak-pihak yang langsung terkait dalam perjanjian pemborongan itu disebut peserta dalam perjanjian pemborongan yang terdiri dari unsur-unsur : 59

57

Ibid. Hal. 104. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Pembangunan , Cet.1. Yogyakarta : Liberty. 1982.Hal.65. 59 Djumialdji, Cet. I .Op.Cit.Hal.23. 58

49


50

1. Yang memborongkan (bouwheer / aanbesteder/ kepala kantor/ satuan kerja/ pemimpin proyek / pemberi tugas ) ; 2. Pemborong (rekanan, aanmener, contractor) ; 3. Perencana (arsitek) ; 4. Pengawas (Direksi). Ad.1.

Yang Memborongkan (bouwheer / aanbesteder/ kepala kantor/ satuan

kerja/ pemimpin proyek / pemberi tugas ) Pemberi tugas dapat berupa perorangan , badan hukum , instansi pemerintah ataupun swasta. Sipemberi tugaslah yang mempunyai prakarsa memborongkan bangunan sesuai dengan kontrak dan apa yang tercantum dalam bestek dan syarat – syarat . dalam pemborongan pekerjaan umum dilakukan oleh instansi pemerintah, direksi lazim ditunjuk dari instansi yang berwenang , biasanya daari instansi pekerjaan umum atas dasar penugasan ataupun perjanjian kerja. 60 Hubungan Hukum antara pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong diatur sebagai berikut : 61 a. Apabila yang memborongkan maupun pemborong keduanya pemerintah, maka hubungan keduanya adalah hubungan kedinasan. b. Apabila yang memborongkan pihak pemerintah sedangkan pihak pemborongnya pihak swasta , maka hubungan hukumnya disebut perjanjian pemborongan yang dapat berupa akta dibawah tangan , Surat Perintah Kerja (SPK) , Surat Perjanjian Kerja/kontrak. 60 61

Sri Soedewi Masjchun Sofwan.Op. Cit. Hal.68. Djumialdji . Cet.I. Op.Cit.Hal.29.

50


51

c. Apabila yang memborongkan maupun pemborong keduanya pihak swasta , maka hubungan hukumnya disebut perjanjian pemborongan yang dapat berupa akta dibawah tangan , Surat Perintah Kerja (SPK) , Surat Perjanjian Pemborongan /kontrak. Dalam Pasal 12 Perpres No. 54 Tahun 2010 , disebutkan bahwa pihak yang memborongkan /pengguna jasa ( dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen) harus memenuhi persyaratan , yakni : 62 a. Memiliki integritas ; b. Memiliki disiplin tinggi; c. Memiliki memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta menajerial untuk melaksanakan tugas; d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku , serta tidak pernah terlibat KKN; e. Menandatangani Pakta Integritas ; f. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan ; dan g. Memiliki Sertifikat keahlian Pengadaan Barang /Jasa. Sedangkan yang menjadi tugas pihak yang memborongkan (pengguna jasa) terdapat dalam pasal 8 dan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 yakni sebagai berikut : 63 a. Menyusun perencanaan pengadaan jasa; b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan jasa;

62

Pasal 12 Perpres No.54 Tahun 2010. 63 Marthen H Toelle. Disharmoni Pengaturan Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah di Indonesia . Salatiga : Griya Media ,2011. Hal.90.

51


52

c. Menetapkan

paket-paket

pekerjaan

disertai

ketentuan

mengenai

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat; d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) , jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan; e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya; f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia jasa sesuai ketentuan yang berlaku; g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia jasa; h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan jasa kepadapimpinan instansinya ; i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; j. Menyerahkan aset hasil pengadaan jasa danaset lainnya kepada menteri , Panglima

TNI/Kepala

Polri

,

Pimpinan

Lembaga.

Gubernur,

Bupati/Walikota, Dewan Gubernur BI, Pimpinan BUMN, Direksi, BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan; k. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan jasa dimulai; l. Pengguna jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran

52


53

yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD; m. Pengguna jasa bertanggung jawab dari segi administrasi ,fisik, keuangan dan fungsional atas pengaaan jasa yang dilaksanakan.

Ad.2.Pemborong (rekanan, aanmener, contractor) Pemborong adalah pihak yang diberi untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan dokumun-dokumen perencana yang telah disiapkan dalam rencana kerja dan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan penerima imbalan pembayaran menurut jumlah yang telah ditetapkan. 64 Pemborong dapat berbentuk perorangan ataupun badan hukum, baik pemerintah maupun swasta. Penunjukan sebagai pelaksana bangunan oleh pemberi tugas dapat terjadi karena pemborong menang dalam pelelangan atau ditetapkan sebagai pelaksana oleh pemberi tugas. Dalam perjanjian pemborongan, pemborong dimungkinkan menyerahkan sebagian pekerjaan tersebut kepada pemborong lain yang merupakan subkontraktor berdasarkan perjanjian khusus. 65 Persyaratan bagi pemborong / penyedia jasa konstruksi untuk ikut serta dalam pengadaan barang / jasa pemerintah di atur dalam pasal 11 Kepres no. 80 Tahun 2003 jo. Pasal 19 Perpres No. 54 tahun 2010 adalah sebagai berikut : 66 64

Aldian Hariikhman .”Prosedur Pembuatan Perjanjian Pemborongan Dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah melalui pengadaan langsung “, http://Aldianharikhman.blogspot.com/2010/08/prosedur-pembuatan - perjanjian.html, diakses pada tanggal 18 Mei 2017. 65 Apit Nurwidjanto. “pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada PT . Puri Kencana Mulia Persada di Semarang”. Program Pasca Sarjana , Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2007,eprints.undip.ac.id/15371/1/apit_nurwidjanto.pdf, diakses pada tanggal 18 Mei 2017. 66 Marthen H Tolle . Op.cit Hal 94.

53


54

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang /jasa; b. Memilik keahlian , pengalaman, kemampuan teknis dan manegertial untuk menyediakan barang/jasa; c. Tidak dalam pengawasan pengadilan , tidak pailit , kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan , dan /atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana ; d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan NPWP terakhir, melampirkan fhotocopy tanda bukti terima penyampaian surat pajak tahunan ( SPT) pajak penghasilan (PPh) tahun terakhir , dan fhoto copy surat setoran pajak (SPP) PPh pasal 29 ; f. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir telah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali penyedia barang / jasa yang baru terdiri kurang dari 3 (tiga) tahun ; g. Memiliki sunber daya manusia , modal , peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa ; h. Tidak masuk dalam daftar hitam ; i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; j. Khusu penyedian barang / jasa perorangan persyaratan sama dengan diatas kecuali huruf “f”.

54


55

Selain itu terdapat larangan – larangan untuk pihak pemborong / kontraktor sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (8) Keppres No. 80 Tahun 2003 , yaitu : 67 a. Pegawai negeri , Pegawai BI , Pengawas BHMN , BUMN / BUMD dilarang menjadi penyedia jasa (pemborong ) kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara, BI , BHMN, BUMN atau BUMD. b. Penyedia jasa yang keikutertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia jasa . c. Terpenuhinya persyaratan penyedia jasa dinilai melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi oleh panitia / penjabat pengadaan.

Ad.3.Perencana (Arsitek) Tugas perencanaan dalam pemborongan bangunan dilakukan oleh orang yang ahli yaitu arsitek / insinyur (eengineer) . arsitek adalah seorang yang ahli dalam membuat rancangan bangunan yang memimpin konstruksi nya .

68

meskipun perencanaan tidak merupakan pihak dalam perjanjian pemborongan namun mempunyai peranan yang penting dalam perjanjian ini.perencanaan dapat dari pihak dari pemerintah maupun swasta (konsultan perencana ) . perencana merupakan pesrta namun bukan merupaka npihak dalam perjanjian . perencana hanya mempunya hubungan hukum dengan si pemberi kerja yang ditentukan atas dasar perjanjian tersendiri diluar perjanjian pemborongan. Hubungan kerja antara perencana dengan pemberi kerja pada pokonya adalah bahwa perencana bertindak 67

Ibid . Hal. 96. Kamun Besar Bahasa Indonesia, cet.4, Jakarta :Balai Pustaka , 1995.

68

55


56

sebagai penasehat dan sebagai wakil boowheer dan melakukan pengawasan mengeai pelaksanaan pekerjaan 69. Adapun tugas perencana yaitu : 70 a. Sebagai Penasehat Disini perencanaan mempunyai tugas membuat rencana biaya dan gambar bangunan sesuai dengan pesanan pemberi tugas. Hubungan pemberi tugas dengan perencana sebagai penasehat dituangkan dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal. Dalam praktek perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal disebut dengan istilah seperti perjanjian perencana, perjanjian pekerjaan perencana. b. Sebagai wakil Disini perencana bertindak sebagai pengawas , dengan tugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan . hubungan antara pemberi tugas dengan perencana sebagai wakil dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 – 1819 KUHPerdata ). Sebagai wakil atau si kuasa , perencana dapat diberhentikan sewaktu-waktu (Pasal 1792 – 1819 KUHPerdata ). Perencana dapat menunjukkan orang lain untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan , hal ini dikatakan ada substansi. Tentang substansi itu dalam pasal 1803 KUHPerdata ditentukan sebagai berikut: Si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya. 1) Jika ia tidak diberikan hak untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya..

69

J.A Mukumoko. Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan , Jakarta : CV . Gaya Media Pratama , 1986. Hal. 2. 70 Djumialdji, Cet. II. Op.cit. Hal. 11-12.

56


57

2) Jika hak itu telah diberikan kepadanya tanpa pengikatan seseorang tertentu , sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seseorang yang tak cakap atau tak mampu. Ad.4. Pengawas (direksi). Direksi bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemborong . disini pengawas dengan keahliannya bertugas mengawasi seluruh kegiatan pekerjaan konstruksi mulai dari penyiapan, penggunaan dan mutu bahan, pelaksanaan pekerjaan serta pelaksana akhir atas hasil pekerjaan sebelum penyerahan . 71 selain itu ,pada waktu pelelangan pekerjaan dilangsungkan , pengawas (direksi) bertugas sebagai panitia pelelangan. Adapun tugas dari panitia pelelangan yaitu :

72

-

Mengadakan pengumuman pelelangan yang akan dilaksanakan ;

-

Memberi penjelasan mengenai RKS (Rencan Kerja dan Syarat-syarat ) untuk pemborongan-pemborongan / pembelian dan untuk membuat berita acara penjelasan;

-

melaksanakan pembukuan surat-surat penawaran dan membuat berita acara pembukuan surat penawaran;

-

mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang , serta membuat berita acara hasil pelelangan dan sebagainya.

71 72

Djumialdji. Cet.I. Op.cit. Hal .34. Djumialdj. Cet. II. Op.cit. Hal . 12.

57


58

Hubungan hukum antara direksi dengan pihak yang memborongkan dituangkan dalam perjanjian pemberi kuasa (Pasal 1792 – 1819 KUHPerdata ), yang diatur sebagai berikut : 73 1. apabila direksi dan yang memborongkan keduanya adalah pihak pemerintah , maka hubungan hukumnya disebut hubungan kedinasan. 2. Apabila direksi pihak swasta sedangkan yang memborongkan pihak pemerintah , maka hubungan hukumnya disebut perjanjian pemberian kuasa , dimana yang memberi kuasa pihak yang memborongkan (pemerintah) sedangkan yang diberi kuasa adalah pihak direksi (swasa). 3. Apabila direksi dan yang memborongkan keduanya adalah pihak swasta maka hubungan hukumnya disebut perjanjian pemberian kuasa. C. Jenis – jenis perjanjian pemborongan Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang kontak pengadaan barang/jasa atau disebut juga dengan perjanjian pemborongan dibagi atas beberapa jenis . Dilihat dari bentuk imbalannya , maka kontrak pengadaan barang/jasa dapat dibedakan dalam 5 (lima) jenis , yaitu : 74 1. Lump Sum, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu , dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa. 73

Djumialdji. Cet I .Op.cit. Hal. 34. Ibid. Hal. 113

74

58


59

2. Harga satuan , yaitu kontrak pengadaan barang / jasa atas seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan / unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara , sedangkan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. 3. Gabungan Lump Sum dan harga satuan , yaitu kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. 4. Terima jadi (turn key) adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan julah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan / konstruksi , peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang tekah ditetapkan. 5. Presentase, yaitu kontrak pelaksanaan jasa konsultasi dibidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dengan nilai pekerjaan fisik konstruksi / pemborongan tersebut.

59


60

Sedangkan ditinjau dari jangka waktu pelaksaannya, maka kontrak pengadaan barang / jasa dapat dibedakan menjadi dua jenis , yaitu :

75

1. Tahun Tunggal, yaitu kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran. 2. Tahun jamak, yaitu kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh : a. Menteri keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN. b. Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi , c. Bupati/walikota

untuk

pengadaan

yang

dibiaya

APBD

Kab/Kota. Ditinjau dari jumlah pengguna barang/jasa, maka dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu : 76 a. Kontrak pengadaan tunggal, yaitu kontrak satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang / jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. b. Kontrak pengadaan bersama, yaitu kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai kegiatan bersam yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

75

Ibid. Hal . 114-115. Ibid. Hal. 115.

76

60


61

c. Kontrak payung (framework contract), yaitu merupakan kontrak harga satuan dengan pemerintah dengan penyedia barang/jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/ Daerah/Institusi lainnya).

61


BAB IV

Analisis Yuridis Perjanjian Pengadaan Barang Antara CV.TUGEDE dengan Dispora Kota Tanjung Balai

A. Profil Umum CV. Tugede dan Profil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Balai Sebelum menguraikan proses pelaksanaan perjanjian pemborongan antara Dinas kepemudaan dan Olahraga kota Tanjung Balai dengan CV. Tugede , penulis terlebih dahulu akan mengulas sedikit tentang sejarah serta tujuan didirikannya CV.Tugede. CV.Tugede merupakan sebuah persekutuan Komanditer yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 116-F, Kota Tanjung Balai. CV ini didirikan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2001 berdasarkan akta notaris ALDO NATALIA SH. Nomor 84. Mengenai Persekutuan Komanditer atau yang sering disebut CV menurut Pasal 19 KUHD adalah susatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antaa orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan itu . 77 Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV mutlak harusdengan akta notaris , bisa juga pendirian tersebut dilakukan secara lisan . namun pada prakteknya negara Indonesia telah menunjukkan suatu

77

Ghilman Azim Nugraha ,”Pengertian CV”, http://pengertiancv.blogspot .com/2009/04/pengertian-cv.html, diakses pada tanggal 24 Mei 2017.

62


63

kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan Akta Notaris (otentik). Untuk memperkokoh posisi suatu CV, maka sebaiknya CV tersebutkan didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dengan membawa kelengkapan berupa surat keterangan Domisili Perusahaan (SKPD) dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan. 78 Dalam menjalankan suatu usaha yang tidak memerlukan tender pada instansi pemerintahan , dan hanya digunakan sebagai wadah berusaha, maka dengan surat-surat tersebut saja sudah cukup untuk pendirian suatu CV. Namun , apabila menginginkan ijin yang lebih lengkap dan akan digunakan untuk keperluan tender , biasanya dilengkapi dengan surat-surat lainnya yaitu: 79 1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3. Tanda Daftar Perseroan (khusus CV) 4. Keanggotaan pada KADIN Medan Dalam proses menjalankan usaha dibidang jasa pelaksana kontrak , CV. Tugede telah mendapatkan sertifikasi dari gabungan Pelaksana Konstraktor Nasional Indonesia (GAPENSI) sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahn 1999 Tentang jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28,29, dan 30 Tahun 2000 Surat Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPKJN) telah menetapkan bahwa CV.Tugede termasuk golongan kecil yakni grade (empat) dalam usaha jasa pelaksana konstruksi. 78

Robaga Gautama Simanjuntak, “prosedur , Cara dan Syarat Pendirian CV Serta UD”, http://nginfo .log.fisip.uns.ac.id/2014/01/08/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv-serta-ud/, diakses pada tanggal 24 mei 2017. 79 Eko Bayu Priawan ,”pengertian serta cara pendirian PT dan CV “,http://duniasombayu.blogspot.com/2013/02/pengertian-dan-cara-pendirian-cv-pt.html, diakses pada tanggal 16 Februari 2014.


64

Adapun pengkualifikasian golongan ini berdasarkan pengalaman (lama badan usaha itu berdiri ) jumlah tenaga ahli / terampil yang dimiliki dan sejumlah tenaga kerja serta nilai modal yang dimilikinya . 80 1. Untuk kualifikasi tertinggi atau yang sering disebut golongan besar , ditujukan kepada badan usaha yang memiliki grade 6 atau grade 7 dimana badan usaha tersebut bisa menangani proyek dengan nilai yang tidak terbatas . 2. Golongan menengah ditujukan kepada badan usaha yang memiliki grade 5 dengan nilai proyek berkisar antara 1 – 10 Milyar . 3. Golongan kecil ditujukan untuk grade 4 – 2 engan nilai proyek dibawah 1 Milyar. 4. Sedangkan Grade 1 merupakan golongan usaha perorangan . Tujuan dari pengkualifikasian ini hanya agar para badan usaha yang ada dapat mengikuti tender dan mengerjakan proyek sesuai dengan kapasitas yang dimiliki sekaligus untuk menjaga keberlangsungan usaha bagi golongan menengah sampai kecil. 81 Para pengurus CV. Tugede semuanya aktif. Dimana pengurusnya terdiri dari tenaga-tenaga muda profesional yang berpengalaman didalam bidangnya. Hal ini ssuai dengan anjuran dan program pemerintah untuk memberikan kesempatan untuk berusaha kepada tenaga-tenaga muda proseisonal ikut secara efektif didalan melanjutkan roda-roda pembangunan

80

Mohammad Amari dan Asep N.Mulyana . Op.cit .Hal.29. NJ Kontraktor . “Jasa kontraktor “, http://njkontraktor .com/dunia-konstruksi/jasakontraktor/,diakses pada tanggal 24 Mei 2017. 81


65

ini . Selanjutnya sampai saat ini CV. Tugede telah memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengerjakan proyek-proyek pemerintah maupun swasta. Adapun yang menjadi Visi dari CV . Tugede adalah menjadi perusahaan penyedia jasa konstruksi teknik pembangunan dan penyedia barang dan jasa yang terpercaya, terbaik dan mampu bersaing di kota Tanjung Balai dengan bertanggung jawab dan memberikan hasil pekerjaan dengan cepat tepat waktu dengan mutu yang sesuai dengan yang diinginkan . Sedangkan misi dari CV. Tugede ini sendiri adalah menjadi pelayan dalam jasa keahlian profesional diberbagai

bidang

seperti

perencanaan

rinsi,

studi

analisis,

teknik

pembangunan, pengelolaan proyek kepada instansi pemerintah dan swasta secara etika, transparan, jujur dan bertanggung jawab. 82 Maksud dan tujuan pendirian perseroan ini adalah : 83 -

Menjalankan usaha dibidang kontraktor pada umumnya , seperti pemborongan bangunan gedung-gedung , jalan-jalan, jembatan-jembatan , pengairan, instansi listrik dan pekerjaan lainnya;

-

Berdagang pada umumnya dari segala jenis dan rupa barang , termasuk perdagangan eksport maupun import , dari pulau maupun dari luar pulau, baik itu untuk perhitungan sendiri maupun atau dasar komisi atas perhitungan pihak lain ;

-

Bertindak sebagai leverensir, grosser , distributor dan sebagai agen komisi sari segala rupa barang;

-

Menjalankan usaha alam bidang perkebunan , pertanian; 82 83

Company Profile CV. Tugede . Pasal 2 akta Pendirian CV. Tugede.


66

-

Menjalankan usaha dibidang perikanan;

-

Menjalankan usaha jasa pada umumnya kecuali jasa dalam bidang pajak dan hukum;

-

Menjalankan usaha-usaha lainnya yang dapat membawa keuntungan pagi perseroan ; (segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.

-

Dalam menjalankan usahanya dibidang pemborongan bangunan , CV. Tugede sebelumnya telah memiliki berbagai pengalaman antara lain melakukan penanda tangan kontrak dengan dinas Penataan Ruang dan Permukiman

kota Tanjung Balai dalam proyek pembangunan saluran

drainase jalan kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Bali

sepanjang 750M. Sengan nilai Rp.

441.055.000,00, rehabilitasi jaringan irigasi di kecamatan Teluk nibung Tanjung Balai pada tahun 2005 dengan nilai proyek Rp. 557.000.000 dan masih banya lainnya . Pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2016 CV. Tugede kembali melukukan tanda tangan kontrak dengan dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Tanjung Balai dalam proyek pengadaan barang peralatan olahraga outdoor di Gedung Olahraga Serbaguna kota Tanjung Balai dengan nilai Rp. 117.194.00. kontrak pengadaan barang alat olahraga outdoor inilah yang akan dibahas lebih mendalam pada penulisan skripsi ini.


67

B. Profil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Balai (Dispora kota Tanjung Balai) Kota daerah Tanjung Balai secara administratif merupakan salah satu daerah tingkat II otonom di propinsi Sumatera Utara. Letak koordinat dari kota Tanjung Balai ini adalah 2ↄ56’ – 46,06” Lintang Utara dan 99ↄ45’46,84” Bujur Timur. Pemerintah kota Tanjung Balai dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota . walikota dan Wakil Walikota ini melimpahi sebagian wewenangnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menjalankan tugas-tugas kepala daerah. Sekda dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para asisten Kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan Kota Tanjung Balai, yang terdiri dari sepuluh Dinas, dan 6 Camat . Adapun dinas-dinas tersebut adalah : 84 1. Dinas Perikanan dan Kelautan; 2. Dinas Kesehatan ; 3. Dinas Komunikasi dan Informatika; 4. Dinas Pendidikan ; 5. Dinas kebersihan dan Pasar; 6. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7. Dinas Pekerjaan Umum; 8. Dinas Ketenagakerjaan ; 9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 10. Dinas Perhubungan;

84

Repository.usu.ac.id/bitscream/123456789/9511/1/10E00273.pdf.


68

Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Tanjung Balai merupakan salah satu dinas yang ada di Kota Tanjung Balai merupakan salah satu dinas yang ada di Kota Tanjung Balai . dinas ini beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 09 Kota Tanjung Balai . tugas Pokok dinas ini melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga. Salah satu susunan organisasi yang ada pada dinas Pora ini adalah bidang pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Adapun rincian tugas bidang pengembangan prasarana olahraga adalah sebagai berikut : -

Perumusan dan mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah dan peningkatan mutu pemudaan dan olahraga;

-

Merencanakan , melaksanakan , mengendalikan , mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi ;

-

Menyiapkan bahan kebijakan , bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan pemudadan olahraga;

-

Menyusun

dan

melaksanakan

standart

perencanaan

saran

dan

kewirausahaan pemudan dan olahraga; -

Pemberian stimulan peralatan kewirausahaan , pengembangan potensi pemuda dan olahraga;

-

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.


69

Dalam rangka melaksanakan tugaas-tugas pokok tersebut , bidang pengembangan prasarana olahraga

Kota Tanjung Balai membuat beberapa

perjanjian/kontrak untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga didaerahnya. Salah satunya adalah pekerjaan pengadaan peralatan olahraga outdoor di Gedung Olahraga Serbaguna kota Tanjung balai tepatnya di jalan Sudirman Km 4. Kec. Datuk Bandar Kotan Tanjung Balai. Dinas pemuda dan olahraga ini bertindak sebagai Pjabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK bertanggung jawab dari segi administrasi , fisik, keuangan , dan fungsional terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tugas PPK antra lain adalah membuat perencanaan teknis , menetapkan spesifikasi pekerjaan , mengawasi proses dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi , serta mengendalikan pelaksanaan kontrak , hingga menyerahkan hasil pekerjaan kepada atasannya. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan pelaksanaan kontruksi , PPK akan menandatangani kontrak sebagai pihak pertama mewakili Pemerintah.

85

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang antara CV. Tugede dengan Dispora Tanjung Balai Dalam KUHPerdata terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan tetapi hanya sedikit . KUHPerdata menjelaskan bahwa kewajiban dari si pemberi tugas adalah membayar jumlah harga borongan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak , 85

Alfian Malik. Pengantar Bisnis Jasa Pelaksa Konstruksi .yogyakarta : Andi , 2010.

Hal. 110.


70

sedangkan kewajiban si pemborong adalah melaksanakan pekerjaan pemborongan sesuai dengan kontrak , rencana kerja dan syarat-syarat yang telaah ditetapkan. Menurut analisa saya analisis Yuridis berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang menegeni pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang sarana peralatan olahraga outdoor di GOR kota Tanjung Balai terdapat dalam syarat-syarat umum kontrak paada point ke 24 . adapun mengenai pengaturan tersebut adalah sebagai berikut: •

Hak dan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen / si Pemberi Tugas : a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa. b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa. c. Melakukan perubahan kntrak d. Menangguhkan pembayaran. e. Mengenakan denda keterlambatan . f. Membayar uang muka , hasil pekerjaan , dan uang retensi . g. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan . h. Memberikan instruksi sesuai jadwal. i. Membayar ganti rugi , melindngi dan membela penyedia jasa terhadap semua tuntutan hukum , tuntutan lainnya , tanggunagan yang timbul karena kesalahan , kecerobohan , dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.


71

Hak dan kewajiban penyedia barang / si pemborong : a. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan dan uang retensi . b. Menerima pembayaran ganti rugi / kompensasi (bila ada) c. Melaksakan dan menyeesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaaan secara periodik kepada pejabat komitmen. e. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelasanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. g. Mengambil

langkah

–langkah

yang

memadai

untuk

melindungi

lingkungan baik didalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi , kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan oleh kegiatan penyedia jasa. Disamping syarat-syarat khusus tersebut, sesuai dengan dokumen kontrak , ada beberapa tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan kepada CV. Tugede dalam hal melaksanakan pengadaan barang ini , antara lain : 86

86

Pasal 15 Surat Pejanjian Kerja Nomor :050/318.B/SPK-DISPORABUDPAR/X2016.


72

1. Mengadakan usaha-usaha untuk menjamin keselamatan dan keamanan para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi peraturan tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) 2. Diwajibkan bekerjasama dengan pengusaha golongan ekonomi lemah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Harus

menyediakan

segala

peralatan

yang

dibutuhkan

dalam

pelaksanaan pekerjaan dilapangan secara mandiri atau dengan menyewa dari pihak luar. 4. Bertanggung jawab terhadap milik negara yang dipinjamkan atau yang diserahkan kepada CV. Tugede meliputi pemeliharaan , menjaga kondisi , perbaikan aas kerusakan dan penggantian atas kehilangan milik negara tersebut. 5. Keterlambatan pekerjaan akibat tidak adanya peralatan menjadi tanggung jawab CV. Tugede dan hal ini tidak dapat dijadikan atas keterlambatan pekerjaan dan menyangkut kualitas pekerjaan. 6. Harus mengutamakan jasa dan produksi dalam negeri dengan tetap mematuhi persyaratan spesifikasi teknik pekerjaan.

Dalam surat perintah mulai kerja yang dikeluarkan oleh dinas pemuda dan olahraga

kota Tanjung Balai dijelaskan bahwa pihak penyedia berkewajiban

untuk menyelesaikan pengadaan barang olahraga outdoor dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender . pekerjaan ini dimulai pada 31 oktober 2016 dan harus selesai pada tanggal 11 desember 2016


73

sesuai

dengan

SP

(Surat

Pesanan)

Nomor

:

050/27.10.16/PA-

DISPORA/X/2016: 87 •

Tanggal barang diterima : selambat-lambatnya tanggal 11 Desember 2016.

•

Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.

•

Waktu penyelesaian : selama 45 (empat puluh lima) hari kalender. Alamat pengiriman barang : Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Balai Jl. Jend Sudirman No. 9 Kota Tanjung Balai.

•

Denda : terhadap ssetiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Barang / jasa akan dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1 / 1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu sari nilai kontrak sebelum PPN sesuai persyaratan dan ketentuan kontrak. Artinya Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan

yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan berita acara serah terima . Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan arena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. 88 Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan , penyedia barang/jasa tidak hanya diwajibkan melaksanakan kewajiban secara tegas diatur dalam kontrak , tetapi juga wajib menanggung adanya cacat dalam kualitas pekerjaan . kewajiban menanggung ini dapat bersifat tegas dalam kontraknya maupun secara diam-diam.

87

SP (Surat Pesanan) Nomor : 050/27.10.16/PA-DISPORA/X/2016

88

Instruksi kepada penyedia dalam Surat Perintah Kerja Nomor dan tanggal SPK : 050/318.B/SPK-DISPORABUDPAR/X/2016, tanggal :31 oktober 2016.


74

Pengguna barang/jasa hanya akan menerima pekerjaan penyedia barang/jasa jika pekerjaan itu sesuai dengan spesifikasi, tidak mengandung cacat dan dalam tenggang

waktu

sevagaimana

ditetapkan

dalam

kontrak,

jika

terdapat

ketidaksesuaian dengan spesifikasi atau jika terdapat cacat maka pengguna barang/jasa berhak melakukan penolakan atau bahkan dapat memutuskan kontrak. 89 PPTK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan . PPTK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu. Serta munguji pekerjaan yang dianggap oleh PPTK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan. 90 D. Kendala dan Upaya Penyelesaian Sengketa Para Pihak dalam Perjanjian Pemborongan apabila muncul Sebagai salah satu rencana manusia sebagai makhluk Nya, tentunya tidak semua dari rencana tersebut kesampaian apa adanya seperti yang direncanakan . demikian juga rencana pemborongan suatu proyekpengadaan barang ini tentunya tidak selamanya dapat tercapai. Banyak hal yang dipengaruhi oleh kehendak manusia atau diluar kehendak manusia yang mempengaruhi jalan nya suatu proyek pengadaan barang dan jasa maupun konstruksi yang dapat menyebabkan rencana tersebut diubah haluan ditengah jalan, atau bahkan

kemungkinan

89

Y. Sogar Simamora . Op.Cit. Hal. 253. Point ke 6 (enam) syarat umum SPK (Surat Perjanjian Kerja) Nomor : 050/318.B/SPK-DISPORABUDPAR/X/2016. 90


75

rencana tersebut harus dibatalkan sama sekali. Demikianlah

maka akhirnya

berkembanglah teori dan praktek hukum mengenai ketidakterlaksanaan kontrak pengadaan barang ini dengan berbagai bentuk dan konsekuensi . Adapun hal-hal yang menjadi kendala sehingga menyebabkan ketidakterlaksanaannya suatu kontrak konstruksi antara lain ketrlambatan, ketidakcocokan dan kegagalan ; suspensi ; repudiasi; determinasi ; force majeure ; variasi ; exempsi ; hardship; dan terminasi. 91 Pada umumnya kerugian dalam hal perjanjian pengaaan barang/jasa lebih dominan dialami oleh para pihak penyedia barang. Hal ini disebabkan oleh kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Kedudukan pihak pengguna barang biasanya selalu lebih tinggi dibandingkan kedudukan penyedia barang , walaupun dalam teorinya kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian selalu setara satu sama lain karena tidak memandang latar belakang pendidikannya, status sosial , ataupun besar kecilnya kekuasaan yang dipegang oleh para pihak , namun kenyataannya dilapangan tidak mengatakan demikian. Terdapat 2 (dua) kategori ganti rugi atas kerugian yang dialami antara lain : 1. Ganti kerugian berdasarkan wanprestasi  Yaitu ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidk dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama. Bentuk-bentuk prestasi ini dapat berupa :

91

Munir Fuady. Op.Cit. Hal. 198.


76

a.

Penyedia dan/atau penyedia barang tidak memenuhi pretsi sama sekali;

b.

Pengguna dan/atau barang terlambat dalam memenuhi prestasi;

2. Ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum :Pasal 1365 KUHPerdata) yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a. Adanya perbuatan melanggar hukum; b. Ada kerugian; c. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum; d. Adanya kesalahan.\ Ketidakterlaksanaannya suatu kontrak dapat menimbulkan perselisihan atau yang sering disebut dengan “sengketa ” diantara para pihak pengguna dengan pihak penyedia barang/jasa tersebut. Yang dimaksud dengan sengketaalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam kontrak konstruksi, yang didunia barat disebut construction dispute. 92 Sesuai dengan SPK pada point ke 22 yang bunyinya : “PPTK

dan

Penyedia

berkewajiban

untuk

berupaya

sungguh-sungguh

menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK

ini atau interpretasinya selama atau setelah

pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara

92

Nazarkhan Yasin , Penyelesaian Sengkets , Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2004 ,

Hal.83.


77

musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan neeri dalam wilayah hukum Republi Indonesia. 93 Pasal 36 dan 37 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 18/1999) tentang pengadaan barang dan jasa mengatur mengenai penyelesaian sengketa pemborongan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa , yang dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa sebagai aplikasi dari asas kebebasan berkontrak. Ketentuan tersebut diatas dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 49 – 54 Peraturan Pemerintah No. 29 ahun 2000

(selanjutnya

pemborongan

disebut

bahwa

PP

No.

penyelesaian

29/2000)

sengketa

tentang

dalam

penyelenggaraan

pemborongan

diluar

pengadilan dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan melalui lembaga arbitrase ad hoc. 94 Kenyataan yang paling banyak terjadi d;lam praktek dari sebagian besar perjanjian pemborongan jikaa terjadi perselisihan biasanya akan diselesaikan secara musyawarah / mediasi. Jika tidak ada kata sepakat baru meminta penyelesaian ke Pengadilan. Untuk kontrak pengadaan barang dan jasa antara dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Tanjung Balai dengan CV. Tugede yang dimulai dari proses pembuatan kontrak sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan dari CV. Tugede sendiri tidak pernah mengalami kendala-kendala , Hal inilah yang menyebabkan pekerjaan pengadaan barang dan jasa itu dapat berjalan sesuai dengan dokumen kontrak. 93

Point ke 22 Surat Perjanjian DISPORABUDPAR/X/2016, 94 Marthen Toelle. Op. Cit. Hal. 121.

Kerja

Nomor

:

050/318.B/

SPK-


78

Apabila terjadi kendala-kendala yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan CV. Tugede , maka penyeesaian perselisihan itu akan dilakukan dengan cara musyawarah . Namun jika musyawarah tersebut tidak juga bisa menyelesaikan perselisihan tersebut , maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri Tanjung Balai.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Kontrak pengadaan alat-alat olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tanjung Balai telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan juga telah memenuhi Hak dan Kewajiban masing-masing pihak antara pihak Pejabat Pembuat Komitmen (sebagai perwakilan instansi Dinas Kepemudaan dan Olahraga ) yaitu Bapak Drs . Hafifi sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) Kegiatan Pengadaan barang sarana dan prasarana olahraga ini bersumber dari dana APBD Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2016 pada dinas Kepemudaan dan Olahraga Tanjung Balai dan pihak penyedia barang dan jasa yaitu Bapak Abdul Hady sebagai direktur CV. Tugede , mempunyai kapasitas untuk melakukan perjanjian pengadaan barang dan jasa karena telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dituangkan undang-undang. Namun secara teori dianggap tidak mempunyai keseimbangan kedudukan antara PPK dan Penyedia Barang/jasa didalam pembuatan kontrak, dikarenakan kontrak tersebut bersifat baku. Syarat dan ketentuannya sudah diatur oleh undang-undang, begitu pula mengenai hak dan kewajibannya dibuat oleh PPK.


80

2. Didalam proses pengadaan barang dan jasa ini tidak ada kendala yang serius, tetapi apabila pelaksanaan kontrak pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Balai tidak terpenuhi maka diadakan evaluasi terhadap kontrak tersebut dan harus jelas pula dikarenakan apa sebabnya, sampai tidak dapat terpenuhi , biasa jadi karena force Majeure

maka kontrak tersebut dapat dirubah sesuai dengan

ketentuan addendum dan musyawarah . Lain halnya apabila karena kelalaian pihak Penyedia Barang / jasa maka sesuai ketentuan dalam kontrak akan dikenakan sanksi berupa denda. Kontrak pengadaan barang dan jasa ini sama halnya dengan jual beli dimana ada barang maka ada harga. Jika tidak ada barang yang disediakan oleh Penyedia Barang/jasa maka tidak ada harga yang akan dibayarkan oleh Pengguna Anggaran, yang artinya bila kewajiban terpenuhi maka ada hak juga akan dipenuhi. Apabila terjadi masalah maka langkah yang disepakati para pihak (pihak penyedia barang/jasa dan pihak pejabat pengadaan)

sesuai dengan

klausula dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2016 maka penyelesaian sengketa itu diusahakan melalui jalan musyawarah dan mufakat berdasarkan asas Pancasila. Kemudian apabila tidak bisa tercapai maka akan diselesaikan melalui hukum yang berlaku . dan untuk masalah Teknis diselesaikan melalui Dewan Arbitrase Teknik dan untuk masalah hukum diselesaikan melalui Pengadilan Negara.


81

B. SARAN Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka disarankan hal-hal sebagai berikut : 1. Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah banyak mengetahui hampir seluruh proyek pemborongan pemerintah didasarkan atas praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( KKN ), oleh sebab itu disarankan pada waktu proses pengadaan barang/jasa , panitia lelang harus mengaplikasikan prinsip keadilan, keterbukaan / transparansi, tidak memihak harus uquality before the law , serta harus obyektif untuk menghindari terjadinya KKN didalam setiap pelaksanaan pemborongan tersebut. 2. Dalam sosialisasi pengadaan barang/jasa hendaknya diumumkan dimedia jauh sebelum proyek lelang dimulai sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah memenuhi prinsip transparansi . Dan walaupun kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah bersifat baku , hendaknya pemerintah membuka jalan negosiasi kepada calon Penyedia Barang/jasa . untuk terlaksananya kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik / tidak diskriminatif, artinya pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa. 3. Bagi pihak yang akan membuat atau mengadakan suatu perjanjian / kontrak hendaklah terlebih dahulu memahami dan mengerti mengenai dasar-dasar suatu perjanjian terlebih dahulu . terlebih mengenai asas-asas yang berlaku dalam kontrak sebelum menandatangani perjanjian/kontrak


82

tersebut. Sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan terlaksana tujuan kontrak . dan diharapkan pula agar para pihak benarbenar mempelajari , membaca dan mengerti terhadap kontrak sebelum menandatanganinya sehingga jelas memahami tentang hak dan kewajiban para pihak yang mengikatkan diri didalam kontrak tersebut. 4. Kontrak pengadaan barang / jasa yang bermasalah diselesaikan secara musyawarah mufakat , hendaknya dijelaskan secara detail dan lengkap didalam kontrak mengenai bagaimana musyawarah dan mufakat tersebut , sehingga mudah dilakukan penyelesaian ketika terjadi masalah . dan sebaiknya penyelesaian perselisihan tidak berakhir dipengadilan karena akan memperumit keadaan dan tidak memberikan solusi yang baik untuk kedua belah pihak , karena putusan hakim/inkracht bersifat menang dan kalah , bukan win-win solution.


BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PEMBORONGAN. Kata perjanjian berasal dari terjemahan overeenkomst yang diterjemahkan

Recommend Documents