I. PENGERTIAN SURETY BOND Surety Bond adalah suatu perjanjian dua pihak yaitu antara Surety dan Principal, dimana pihak pertama (Surety) memberikan jaminan untuk pihak kedua (Principal) bagi kepentingan pihak ketiga (Obligee) bahwa apabila Principal oleh sebab sesua tu hal lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjik an dengan Obligee, maka Surety akan bertanggung jawab terhadap Obligee untuk men yelesaikan kewajiban-kewajiban Principal tersebut Contoh : Obligee yaitu PT. Pertamina memberikan pekerjaan kepada Principal yaitu PT. ABC untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan RIG. Untuk hal tersebut maka Obligee memb uat perjanjian dengan Principal yang mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan ter sebut. Perjanjian ini disebut Perjanjian Pokok atau Main Contract / Underlying C ontract. Untuk keamanan pelaksanaan pekerjaan tersebut Obligee memerlukan surat jaminan t erhadap kesungguhan Principal dalam menyelesaikan proyek tersebut. Untuk memenuh i hal ini maka Principal dapat meminta Surat Jaminan atau Surety Bond dari Suret y Company. Dengan demikian Surety Bond adalah perjanjian tambahan antara Surety Company den gan Principal, yang dapat dibuat apabila ada Perjanjian Pokoknya. Perjanjian Pok ok tersebut harus dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak yakni Obligee dan Principal. Adapun perjanjian tambahan antara Surety Company dan Principal yang dituangkan d alam polis Surety Bond tersebut ditandatangani oleh Surety Company dan Principal . II. DASAR PENUTUPAN SURETY BOND Bisnis Surety Bond di Indonesia baru mulai diperkenlkan sejak tahun 1980 atas ke bijakan pemerintah dengan tujuan membantu pengusaha ekonomi lemah untuk ikut ber partisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam proyek yang didanai oleh APBN/D d an bantuan luar negeri. Dlam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan pemberian iji n kepada Lembaga Keuangan Non Bank untuk menerbitkan jaminan dalam bentuk Surety Bond sebagai alternatif pengganti Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan / regulasi sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan Surety Bond tersebut, khususnya untuk pelaksnaan proyek APBN/D setia p tahunnya. Beberapa keputusan pemerintah yang kemudian menjadi dasar penerbitan Surety Bond oleh perusahaan asuransi adalah : 1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan APBN , yang didalamnya memuat pasal-pasal yang mengatur tentang diperbolehkannya Peru sahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Program Surety Bond untuk menerbitkan Jam inan Proyek 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor KEP-166/MK.3/1994 dan Ket ua Bappenas/Meneg PPN Nomor KEP-27/KET/8/1994, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepp res No. 16 Tahun 1994, yang secara khusus mempertegas diperbolehkannya Perusahaa n Asuransi menerbitkan Jaminan Surety Bond. 3. Khusus untuk Kontraktor Golongan Ekonomi Lemah (GEL), maka besarnya Jami nan Uang Muka maksimum 40% dari Nilai Kontrak, sesuai dengan Surat Edaran Bersam a antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dengan Departemen Keuanga n No. SE-144/A/21/1098/5522/D.IV/10/1998 Tujuan yang ingin dicapai Pemerintah dengan diperkenankannya perusahaan asuransi menerbitkan Surety Bond antara lain adalah : 1. Memperluas jaminan yang dapat digunakan oleh para kontraktor dengan memb erikan alternatif pemilihan jaminan dalam pengerjaan pemborongan dan / atau pemb elian, sehingga para kontraktor berkesempatan memakai jaminan dengan biaya lebih murah. 2. Menciptakan pasar jaminan yang kompetitif, sehingga tidak dimonopoli ole h perbankan saja dan mendorong para pemberi jaminan memberikan pelayanan yang le bih baik 3. Memberikan kesempatan kepada kontraktor yang memiliki kemampuan teknis y ang baik tetapi memiliki kekurangan modal kerja, sehingga perlu diberikan bantua n modal kerja dengan cara memberikan uang muka 4. Penunjukan perusahaan asuransi sebagai pengelola Surety Bond dimaksudkan
agar insurance minded dikalangan masyarakat, khususnya bagi kontraktor / pembor ong / pemasok dapat semakin bertambah III. JENIS-JENIS SURETY BOND Jenis jaminan yang digolongkan dalam Surety Bond secara garis besar Surety Bond dapat digolongkan sebagai berikut : 1. Jaminan Penawaran / Tender (Bid Bond) Jaminan yang diterbitkan oleh Surety Company untuk menjamin Obligee bahwa Princi pal pemegang Bid Bond telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Obli gee untuk mengikuti pelelangan tersebut dan apabila Principal memenangkan pelela ngan maka akan sanggup untuk menutup Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan dengan Oblige e. Apabila tidak maka Surety Company akan membayar kerugian kepada Obligee sebes ar selisih antara penawaran Principal yang terendah dengan Principal terendah be rikutnya maksimum sebesar nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan adalah prosentase tertentu dari nilai penawaran Principal (nilai jaminan tidak mencerminkan nilai proyek itu sendiri), nilai jaminan ters ebut Penal Sum yang merupakan nilai maksimum dalam Bid Bond dan berkisar antara 1% s/d 3% dari nilai penawaran Proyek (sesuai dengan Keppres RI no. 80 tahun 200 3). Jaminan tender hanya berlaku pada saat pelelangan dan apabila Principal yang din yatakan oleh Obligee sebagai pemenang telah mendapatkan Jaminan Pelaksanaan maka Jaminan Tender Asli harus dikembalikan kepada Surety Company. Kepada peserta te nder lainnya yang telah dinyatakan kalah tender, wajib mengembalikan Jaminan kep ada Surety Company Hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan Bid Bond adalah kemungkinan terjadi persekongkolan / kolusi antara Obligee dengan pemenang tender I dan II yang men yebabkan dicairkannya Bond Prosedur Tender Dalam pelaksanaan tender suatu proyek, pemilik proyek (Obligee) mengundang rekan an dengan cara pengiriman surat, pengumuman atau memasang iklan di surat kabar. Para rekanan akan datang untuk membeli dokumen tender yang berisi : Instruksi umum / khusus kepada penawar Syarat syarat kontrak Daftar kuantitas harga Spesifikasi teknis dan gambar Bentuk surat penawaran, kontrak, surat jaminan penawaran Biodata principal yang disyaratkan dapat disusulkan, namun yang paling penting a dalah jangan sampai terlambat untuk mengikuti tender. Prosedur tender dilakukan untuk menentukan pemenang berdasarkan harga penawaran yang paling rendah, tetapi dapat dipertanggung jawabkan Risiko dalam Bid Bond baru timbul setelah ditentukannya pemenang tender. Risiko tersebut adalah : Bila pemenang tender mengundurkan diri Bila pemenang tender tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan setelah keluarn ya SPK Jaminan penawaran hanya berlaku pada saat pelelangan saja. Jika kontraktor pemen ang telah memperoleh Jaminan Pelaksanaan, maka Jaminan Penawaran asli harus dike mbalikan ke Surety Company. Demikian pula peserta tender lainnya yang kalah dala m pelelangan juga wajib mengembalikan Jaminan Penawaran asli Fungsi Jaminan Penawaran 1. Sebagai syarat dalam pelelangan suatu proyek dengan tujuan agar peserta tender bersungguh sungguh untuk mendapatkan proyek yang ditenderkan 2. Kontraktor sebagai pemenang tender dapat dijamin oleh Surety Company bil a dikenakan sanksi karena mengundurkan diri Isi Jaminan Penawaran 1. Janji bahwa Surety Company dan Principal akan memberikan ganti rugi kepa da Obligee bila Principal tidak memenuhi kewajibannya untuk melanjutkan kontrak yang diperolehnya melalui tender 2. Bila Obligee telah menerima baik penawaran dan jaminan yang diberikan ol eh Principal dan telah memenuhi syarat-syarat dalam dokumen penawaran yang dilan
jutkan dengan penanda tanganan kontrak dengan Obligee, maka Jaminan Penawaran be rakhir secara otomatis 3. Bila Principal tidak melanjutkan penanda tanganan kontrak atau mengundur kan diri (wanprestasi), maka Jaminan Penawaran dicairkan oleh Obligee 4. Besarnya kerugian yang menjadi tanggung jawab Surety Company adalah seli sih antara jumlah harga penawaran pemenang I dan II, maksimum sebesr nilai jamin an 5. Jangka waktu atau masa berlakukan Jaminan Penawaran 2. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Jaminan yang telah diterbitkan oleh Surety Company untuk menjamin Obligee bahwa Principal akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Obligee sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan. Apabila P rincipal tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak maka Surety Compa ny akan memberikan ganti rugi kepada Obligee maksimum sebesar nilai jaminan. Jaminan ini berlaku di Indonesia sesuai dengan Keppres RI no. 80 tahun 2003 dima na karena sifat jaminan ini Conditional maka kerugian tersebut diperhitungkan de ngan : Melibatkan pihak lain untuk meneruskan pekerjaan yang belum selesai Menghitung perkiraan biaya untuk meneruskan pekerjaan tersebut sampai selesai Besarnya nilai Jaminan (Penal Sum) Pelaksanaan adalah prosentase tertentu dari n ilai kontrak proyek itu sendiri yaitu antara 5% s/d 10% dari nilai proyek. Apabila pada saat berakhirnya kontrak ternyata masih ada kewajiban yang belum di penuhi oleh Principal maka Jaminan pelaksanaan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara Obligee dan Principal yang dituangkan dalam addendum kontrak. Fungsi Jaminan Pelaksanaan 1. Sebagai syarat dalam penanda tanganan kontrak kerja bagi pemenang tender 2. Jika Principal tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, maka Sure ty Company akan memberikan ganti rugi kepada Obligee dengan mencairkan jaminan P elaksanaan Isi Jaminan Pelaksanaan 1. Janji Surety Company dan Principal untuk memberikan ganti rugi kepada Ob ligee bila Principal tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang diatur da lam kontrak yang telah ditanda tangani 2. Kontrak kerja proyek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jamina n Pelaksanaan 3. Jika Principal telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai kontra k, maka Jaminan Pelaksanaan berakhir secara otomatis 4. Jika saat berakhirnya kontrak ternyata masih ada kewajiban yang belum di penuhi oleh Principal, maka Jaminan Pelaksanaan dapt diperpanjang sesuai kesepak atan antara Obligee dengan Principal yang dituangkan dalam adendum kontrak 5. Jika Principal lalai memenuhi ketentuan, maka Surety Company akan membay ar seluruh kerugian Obligee, maksimum sebesar nilai jaminan 6. Pengajuan ganti rugi oleh Obligee kepada Surety Company ditentukan dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya Jaminan Pelaksanaan
3. Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) Jaminan yang diterbitkan oleh Surety Company untuk menjamin Obligee bahwa Princi pal akan sanggup mengembalikan uang muka yang telah diterimanya dari Obligee ses uai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak, dengan maksud u ntuk mempelancar pembiayaan proyek. Apabila Principal gagal melaksanakan pekerjaannya dan karenanya uang muka tidak bisa dikembalikan maka Surety Company akan mengembalikan uang muka kepada Oblige e sebesar sisa uang muka yang belum dikembalikan (jumlah uang muka yang diterima Principal, dikurangi dengan cicilan/tahapan pembayaran prestasi) maksimum sebes ar nilai jaminan. Jumlah uang muka yang dijamin oleg Surety Company akan berkura ng sesuai dengan cicilan pengembalian uang muka yang telah dibayar oleh Principa l kepada Obligee. Adapun kesulitan Obligee dalam memotong cicilan uang muka dari Principal dalam s
etiap pembayaran termijn bukanlah merupakan jaminan dalam Jaminan Pembayaran Uan g Muka Jaminan ini berlaku di Indonesia sesuai dengan Keppres RI no. 80 tahun 2003 dima na untuk membantu para pengusaha (Principal) memperlancar pembiayaan proyek. Besarnya nilai jaminan adalah prosentase tertentu dari nilai kontrak proyek itu sendiri, yaitu sebesar 20% dari nilai kontrak proyek. Apabila pada saat jatuh tempo, pembayaran uang muka tersebut belum dikembalikan oleh Principal, maka Jaminan Uang Muka dapat diperpanjang sesuai dengan kesepaka tan antara Obligee dan Principal. Fungsi Jaminan Pembayaran Uang Muka 1. Sebagai syarat bila Principal mengambil uang muka untuk tujuan memperlan car pembiayaan proyek yang dikerjakannya 2. Jika Principal gagal melaksanakan pekerjaan sehingga tidak dapat mengemb alikan uang muka yang telah diterimanya, maka Surety Company akan membayar kepad a Obligee sebesar sisa uang muka yang belum dilunasinya Isi Jaminan Pembayaran Uang Muka 1. Janji Surety Company dan Principal untuk mengembalikan uang muka yang te lah diterima Principal sebelum pekerjaan selesai, sesuai dengan kontrak yang tel ah ditanda tanganinya 2. Jika Principal telah melaksanakan pengembalian uang muka kepada Obligee, maka Jaminan Pembayaran Uang Muka otomatis berakhir 3. Pada saat jatuh tempo pembayaran uang muka belum dilunasi, maka Jaminan Pembayaran Uang Muka dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Obligee dan Pr incipal 4. Jika Principal lalai tidak mengembalikan uang muka, maka Surety Company akan mengganti jumlah uang tersebut, maksimum sebesar nilai jaminan yang tercant um dalam Jaminan Pembayaran Uang Muka dengan diperhitungkan tingkat prestasi ker ja yang telah dicapai oleh Principal 5. Pengajuan ganti rugi atas jaminan kepada Surety Company diajukan dalam j angka waktu tertentu setelah berakhirnya Jaminan Pembayaran Uang Muka 4. Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) Jaminan yang diterbitkan oleh Surety Company untuk menjamin Obligee bahwa princi pal akan sanggup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan setelah pelaksa naan pekerjaan selesai sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Apabila Principal gagal memperbaiki kerusakan-kerusakan dan/atau kekurangan maka Surety Company akan mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusaka n maksimum sebesar nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan adalah prosentase tertentu dari nilai kontrak proyek itu sendiri sebesar 5% dimana pada saat Principal telah menyelesaikan 100% atas proy eknya dan diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I. Apabila setelah jangka waktu masa pemeliharaan sudah berakhir dan Principal tida k memenuhi kewajibannya maka Jaminan Pemeliharaan ini akan tetap berlaku sampai pada batas waktu yang ditetapkan oleh Obligee dan Principal. Kadang-kadang dalam pelaksanaannya Maintenance Bond sering diartikan sebagai pen gganti retainage money (uang yang ditahan). Atau dengan kata lain dapat diartika n sebagai Release of Retention Money Bond ( Jaminan atas Pelepasan Uang) Fungsi Jaminan Pemeliharaan 1. Sebagai pengganti dari sejumlah uang retensi sebesar 5% dari nilai proye k yang ditahan oleh Obligee 2. Jika Principal gagal memperbaiki kerusakan / kekurangan setalah proyek s elesai dikerjakan, maka Surety Company akan mengganti biaya perbaikan tersebut, maksimal sebesar nilai jaminan Isi Jaminan Pemeliharaan 1. Surety Company dan Principal berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada Obligee apabila Principal gagal atau tidak memenuhi kewajibannya untuk memperba iki kekurangan / kerusakan yang mungkin timbul selama masa pemeliharaan, sesuai dengan surat Jaminan Pemeliharaan yang dibuat Surety Company kepada Obligee 2. Jika Principal mengganti / memperbaiki seluruh kekuangan / kerusakan yan g timbul pada protek yang terjadi selama masa pemeliharaan, maka Jaminan Pemelih araan akan berakhir
3. Jika jangka waktu pemeliharaan telah berakhir dan Principal tidak memenu hi kewajibannya, maka Jaminan Pemeliharaan tetap berlaku sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Obligee dan Principal 4. Pengajuan ganti rugi kepada Surety berdasarkan jaminan dilakukan dalam j angka waktu tertentu setelah berakhirnya Jaminan Pemaliharaan IV. SIFAT SIFAT JAMINAN Dalam suatu kontrak yang mengikat Obligee dan Principal, biasanya Obligee memint a surat jaminan dari Principal dengan maksud untuk menyatakan kesungguhan Princi pal dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak yang telah disepakati. Jamina n itu diberikan oleh pihak lain sebagai penjamin, dan jika Principal tidak menep ati kontrak maka Penjamin wajib membayar kerugian Obligee sebesar yang diperjanj ikan. Jaminan hanya dapat diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Negara yaitu pihak perbank an maupun perusahaan asuransi yang memiliki program Surety Bond. Jenis dan sifat jaminan yang diterbitkan oleh perbankan adalah berbeda dengan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi walaupun terdapat perbedaan yang prinsip pada keduanya yaitu adanya loss factor, underwriting, spreading of risk. Hal inilah yang menye babkan surety business digolongkan ke dalam usaha perasuransian Surety Bond tergolong dalam financial guarantee, yang pada umumnya dilakukan ole h perbankan. Dengn dilibatkannya perusahaan asuransi turut menangani bisnis ini, maka dalam prakteknya pemberian jaminan dilaksanakan dengan 2 (dua) sifat, yait u : 1. Jaminan Bersyarat (Conditional Bond) Jaminan hanya akan dicairkan setelah diketahui sebab-sebab dari pencairan terseb ut dan Penjamin hanya wajib mengganti sebesar kerugian yang diderita oleh Oblige e Surety Bond bersifat conditional karena penerbitan yang dilakukan oleh perusahaa n asuransi berbeda dengan Bank Garansi yang memiliki hak istimewa tanpa meminta agunan. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan asuransi sebagai Penjamin dapat m elakukan penyebaran risiko (reasuransi) serta didukung dengan adanya perjanjian ganti rugi kepada Surety (Indemnity Agreement to Surety) Perjanjian ganti rugi tersebut ditandatangani oleh Principal bersama indemnitorn ya sebelum atau pada saat diterbitkan jaminan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa se tiap pencairan jaminan yang dibayarkan kepada Obligee harus dipertanggungjawabka n kepada semua pihak, dan atas dasar itulah maka Principal dan indemnitornya ber sedia membayar kembali pencairan yang telah dilaksanakan. Pada prinsipnya dalam jaminan conditional ini tidak ada pihak yang diuntungkan a tau dirugikan. Untuk itu dalam hal tuntutan pencairan jaminan harus dibuktikan t erlebih dahulu kerugian yang terjadi atau adanya loss situation serta telah diad akan pemutusan hubungan kerja secara resmi. Hal-hal yang perlu diteliti sebagai dasar penentuan pencairan jaminan adalah : Sebab-sebab tidak terpenuhi atau dilaksanakannya perjanjian Hak dan kewajiban masing-masing pihak Prestasi dan pekerjaan yang sudah dilaksanakan Jumlah kerugian yang diderita oleh pihak Obligee 2. Jaminan Tanpa Syarat (Unconditional Bond) Jaminan akan dicairkan apabila ketentuan dalam kontrak tidak dipenuhi tanpa haru s membuktikan kegagalan (loss situation) Jaminan ini biasanya diberikan oleh pihak perbankan kepada nasabahnya (bank gara nsi). Dalam pemberian jaminan, bank pada umumnya meminta agunan yang cukup sebag ai pendukung jaminan. Selain itu juga masih diminta setoran jaminan uang tunai d alam jumlah tertentu yang harus disimpan di bank tersebut tanpa bunga dan baru d apat dicairkan setelah bank garansi berakhir Dengan adanya agunan tersebut maka walaupun jaminan dicairkan, bank sebagai penj amin tidak akan mengalami kerugian karena nilai agunan yang dipegangnya lebih be sar daripada jumlah jaminan yang diberikannya. Demikian apabila Obligee mengajuk an pencairan jaminan, maka bank dapat segera memenuhinya tanpa khawatir akan kew ajiban nasabah / Principal. Perselisihan antara Obligee dengan Principal mengena i pencairan tersebut akan diselesaikan sendiri oleh kedua pihak
Bank menganut prinsip tersebut diatas dengan pertimbangan : Menghindari keterlibatannya dari perselisihan antara Principal dengan Obligee Adanya agunan dari Principal maka bank tidak akan dirugikan Dalam pelaksanaannya bank dapat menggabungkan jaminan tersebut dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah Untuk menunjukkan bonafiditasnya kepada pihak lain Kedua sifat jaminan tersebut diatas akhir-akhir ini hampir tidak tampak lagi per bedaan secara murni dalam pelaksanaannya. Perusahaan asuransi yang menerbitkan S urety Bond dan perbankan yang menerbitkan bank garansi telah melakukan pendekata n sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi sehingga dalam prakteknya suda h hampir sama. Bahkan dapat kita jumpai bahwa perusahaan asuransi juga dapat men erbitkan Surety Bond yang bersifat unconditional Jika dilihat dari cara penggantian kerugian yang dibayarkan oleh Surety Company kepada Obligee, maka dikenal 2 (dua) jenis polis Surety Bond, yaitu : 1. Ganti Rugi Keseluruhan (Penalty System) Polis Surety Bond mencantumkan ketentuan penggantian oleh Surety Company sebesar nilai yang tercantum dalam Surety Bond. Dengan demikian apabila terjadi wanpres tasi oleh Principal, maka ganti rugi yang dibayarkan kepada Obligee sesuai yang tertera di polis tanpa memperhitungkan prestasi Principal dalam mengerjakan proy ek. Kondisi ini memang keluar dari prinsip asuransi tentang indemnity, karena kerugi an Obligee sebenarnya harus diperhitungkan juga berapa prestasi Principal yang d itunjukkan dengan progres proyek yang telah selesai dikerjakan dan hal tersebut secara teknis sudah merupakan milik Obligee. Ketentuan ini diminta oleh Obligee untuk menghindati dispute masalah ganti rugi, karena Obligee berpendapat jika proses proyek harus diulang lagi dengan melibat kan kontraktor baru, maka dana yang disiapkan sama saja dengan memulai proyek ba ru. 2. Ganti Rugi Riil (Indemnity System) Dalam polis Surety Bond tercantum ketentuan penggantian kerugian yang dibayarkan oleh Surety Company akan diperhitungkan dengan prestasi yang telah dikerjakan o leh Principal sampai saat tuntutan ganti rugi diajukan oleh Obligee. Dengan demi kian Surety Company akan membayarkan selisih kerugian Obligee setelah dikurangi prestasi Principal Kondisi ini mengacu kepada prinsip asuransi tentang indemnity, yaitu menghindari pembayaran yang melebihi kerugian riil Obligee atas wanprestasi Principal Garansi Bank : Kerjasama Asuransi dengan Bank Salah satu produk penjaminan yang ada di perbankan adalah Garansi Bank (bank gua rantee). Sedangkan perusahaan asuransi juga menerbitkan produk penjaminan dengan nama Surety Bond. Namun dibandingkan dengan Surety Bond, terdapat beberapa pers yaratan Garansi Bank yang tidak dapat dipenuhi oleh Principal, salah satu dianta ranya adalah persyaratan agunan fisik yang besarnya minimal senilai Garansi Bank tersebut. Disisi lain, pihak perbankan dapat menerima agunan non fisik yang dap at dipertanggung jawabkan, salah satu diantaranya adalah corporate guarantee. Corporate guarantee adalah bentuk penjaminan dari suatu institusi (badan hukum p erusahaan) kepada Bank atas kredit yang dikucurkan oleh Bank kepada nasabahnya. Tentunya perusahaan yang memberikan jaminan tersebut telah mengenal dengan baik nasabah yang menerima kredit dari Bank, sehingga atas kegagalan pelunasan kredit nasabah akan menjadi tanggungan perusahaan yang menjaminnya . Mekanisme penjaminan tersebut diatas diaplikasikan oleh perusahaan asuransi seba gai Surety Company kepada Bank melalui skema Kontra Garansi Bank. Dalam istilah yang lebih sederhana, Surety Company menjadi penjamin (guarantor) atas garansi b ank yang diterbitkan oleh Bank. Dengan demikian meknisme ini merupakan penggabun gan antara Surety Bond dan Garansi Bank, dimana Principal harus berhubungan deng an 2 (dua) pihak yaitu Surety Company dan Bank, sedangkan Obligee hanya berhubun gan dengan pihak Bank saja. Disisi lain, Surety Company dan Bank telah mengikat suatu perjanjian mekanisme Kontra Garansi Bank Pengertian Garansi Bank adalah Pemberian janji secara tertulis dari Bank kepada
Obligee untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu bahw a Bank akan membayar kewajiban Principal apabila yang bersangkutan wanprestasi s ebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 jo SK Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pembe rian Garansi oleh Bank termasuk penggantian atau perubahannya. Adapun Kontra Garansi Bank adalah bukti penjamin dari Surety Company atas Garans i Bank yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Principal sebagaimana dipers yaratkan oleh Obligee. Dengan demikian Surety Company telah terikat membayar Gan ti Rugi kepada Bank atas klaim Garansi Bank yang diajukan oleh Obligee Mengingat Kontra Garansi Bank ini melibatkan dua institusi penjamin, maka terleb ih dahulu harus disepakati mekanisme legal dan operasional yang mengikat kedua b elah pihak (Asuransi dan Bank) agar proses penerbitan Garansi Bank oleh Bank dan claim s recovery oleh Asuransi dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian Bank menerbitan Garansi Bank sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indones ia No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 jo SK Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 1 8 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank termasuk penggantian atau perub ahannya. Disisi lain Surety Company juga mengikat Principal untuk menandatangani Indemnity Agreement to Surety guna proses claim s recovery Adanya kerjasama antara Asuransi dan Bank dalam penerbitan Kontra Garansi Bank i ni memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Keuntungan bagi pihak Asuransi : Menjaga maintenance portofolio nasabah Meningkatkan portofolio nasabah melalui pelayanan bersama dengan bank Peningkatan bisnis melalui kerjasama timbal balik Keuntungan bagi pihak Bank : Lebih terjamin dan sesuai dengan Undang-Undang Fee base income Risiko kredit relatif rendah karena ada penjamin PERSYARATAN PENERBITAN JAMINAN Garansi Bank juga dibagi berdasarkan jenis pekerjaan yang dijaminkan. Demikian p ula halnya dengan Kontra Garansi Bank yang menjamin Garansi Bank yang diterbitka n tersebut. Jenis Kontra Garansi Bank yang dimaksud adalah : 1. Kontra Garansi Bank Penawaran (Bid Bond) Jaminan kepada Bank atas penerbitan Garansi Bank oleh Bank Penerbit yang menjami n Obligee bahwa Principal memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Oblige e untuk mengikuti pelelangan, dan apabila Principal memenangkan pelelangan maka akan sanggup untuk menutup Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan dengan Obligee. Apabila tidak maka Bank Penerbit akan memberikan ganti rugi sebesar nilai jaminan yang diterbitkan kepada Obligee. 2. Kontra Garansi Bank Pelaksanaan (Performance Bond) Jaminan kepada Bank atas penerbitan Garansi Bank yang menjamin bahwa Principal a kan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Obligee sesuai dengan kete ntuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan. Apabila Principal ti dak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak maka Bank Penerbit akan memb erikan ganti rugi kepada Obligee sebesar nilai jaminan yang diterbitkan kepada O bligee. 3. Kontra Garansi Bank Uang Muka (Advance Payment Bond) Jaminan kepada Bank atas penerbitan Garansi Bank yang menjamin bahwa Principal a kan sanggup mengembalikan uang muka yang telah diterimanya dari Obligee sesuai d engan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak, dengan maksud untuk mempelancar pembiayaan proyek. Apabila Principal gagal melaksanakan pekerjaannya dan karenanya uang muka tidak bisa dikembalikan maka Bank Penerbit akan mengemb alikan uang muka kepada Obligee sebesar nilai jaminan yang diterbitkan kepada Ob ligee. 4. Kontra Garansi Bank Pemeliharaan (Maintenance Bond) Jaminan kepada Bank atas penerbitan Garansi Bank untuk menjamin bahwa principal akan sanggup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Apabila Princ ipal gagal memperbaiki kerusakan-kerusakan dan/atau kekurangan maka Bank Penerbi t akan mengganti biaya perbaikan sebesar nilai jaminan yang diterbitkan kepada O
bligee. Dalam proses penerbitan Kontra Garansi Bank, Principal menghubungi Surety Compan y dengan melengkapi dokumen-dokumen standard proyek dan data Principal sebagaima na proses penerbitan Surety Bond yang diuraikan pada bab sebelumnya. Selanjutnya Surety Company akan melakukan verifikasi dan analisa data. Apabila diperlukan a kan dilakukan pula survey ke lokasi Principal maupun proyek yang akan dikerjakan . Selanjutnya berdasarkan verifikasi dan survey tersebut akan dilakukan analisa 5C (Character, Capacity, Capital, Condition & Collateral). Hal yang perlu diperhat ikan adalah bahwa Kontra Garansi Bank merupakan unconditional bond atau jaminan tanpa syarat, dimana Surety Company harus membayar kerugian yang diajukan oleh B ank Penerbit Garansi Bank atas pencairan yang diajukan oleh Obligee kepada Bank sebagai akibat dari wanprestasi Principal kepada Obligee. Dengan demikian harus dipastikan bahwa Principal memiliki good performance serta proyek yang dikerjaka n adalah layak. Itupun harus didukung pula oleh indemnity agreement to surety ya ng ditanda tangani oleh Principal Setelah Surety Company menyetujui untuk menjamin Principal, selanjutnya direkome ndasikan kepada Bank agar dapat diterbitkan Garansi Bank yang nantinya akan dise rahkan ke Obligee. Berdasarkan penerbitan Garansi Bank tersebut kemudian Surety Company menerbitkan Kontra Garansi Bank yang selanjutnya diserahkan kepada Bank. Sebagai bagian dari proses pemberian kredit bank kepada debitur, maka Principal juga harus melengkapi persyaratan administrasi yang ada di Bank. Hal ini dikaren akan status Principal adalah bagian dari portofolio Bank yang akan dilaporkan ke Bank Indoneia.
