BAB III ANALISIS SISTEM
3.1. Tujuan Analisis Sistem Analisis permasalahan adalah hal yang pertama kita lakukan setelah kita mendapatkan spesifikasi kebutuhan pengguna atau SRS (software requirement spesification). Analisis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara keseluruhan tentang sistem yang akan kita kembangkan berdasarkan masukan dari calon pengguna (kadang ditambah dengan pendapat atau masukan dari beberapa pihak lain yang berkepentingan). Hasil utama dari analisis adalah pemahaman sistem seutuhnya sebagai persiapan menuju ke tahap perancangan. Pada tahap ini, penyusun akan menganalisis permasalahan secara lebih mendalam dengan menyusun suatu studi kelayakan, menurut Mc. Leod terdapat enam dimensi kelayakan, antara lain: 1.
Kelayakan teknis, yaitu dengan menganalisis ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dan organisasi untuk melaksanakan proses yang diperlukan.
2.
Pengembalian Ekonomis, yaitu dengan menganalisis manfaat, penggunaan dan potensi pengembalian secara ekonomis dari pembangunan sistem itu.
3.
Pengembalian
non-ekonomis,
yaitu
dengan
menganalisis
manfaat,
penggunaan, potensi dan keuntungan-keuntungan yang tidak dapat diukur secara financial.
33
34
4.
Hukum dan Etika, yaitu dengan menganalisis apakah sistem yang dibuat akan beroperasi dengan batasan hukum dan etika pada umumnya serta kultur organisasi pada khususnya.
5.
Operasional,
yaitu
dengan
menganalisis
apakah
sistem
dapat
diimplementasikan. 6.
Jadwal, yaitu dengan menganalisis apakah mungkin dalam keterbatasan waktu yang ada, sistem tersebut dapat disusun dan diselesaikan.
3.2. Analisis Prosedur yang Sedang Berjalan Analisis prosedur adalah tahap penguraian prosedur-prosedur yang berjalan didalam sistem, untuk memberikan penjelasan tentang tahap demi tahap yang terjadi pada setiap prosedur. 1.
Analisis Pembahasan APBD oleh Komisi DPRD Prosedur Pembahasan APBD oleh Komisi DPRD yang berjalan adalah sebagai berikut : a.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyerahkan Ranperda APBD dan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Sekreriat DPRD.
b.
DPRD menyusun jadwal pembahasan setiap komisi DPRD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
c.
DPRD melakukan pembahasan pada setiap Komisi DPRD dan Sekretariat DPRD memfasilitasi serta membuat Notulen Rapat
35
pada masing-masing Komisi, terdapat 3 Komisi : Komisi I, Komisi II, dan Komisi III. d.
Sekretariat DPRD membuat Rekapitulasi hasil Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD), berisi perubahan nomenkelatur, sasaran, serta pagu alokatif / anggaran kegiatan dan penambahan atau penghapusan usulan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
e.
Sekretariat DPRD Membuat Laporan Hasil Pembahasan Masingmasing Komisi menjadi Laporan Rekomendasi Komisi yang akan diserahkan kepada Ketua Komisi dan Badan Anggaran DPRD.
2.
Flow Map Pembahasan APBD oleh Komisi DPRD Flow Map Pembahasan APBD oleh Komisi DPRD ini menggambarkan dan menjelaskan bagaimana aliran dokumen dari awal sampai akhir mengenai prosedur pembahasan APBD oleh Komisi DPRD yang sedang berjalan, dapat dilihat pada gambar 3.1. dibawah ini.
36
TAPD
Sekretariat DPRD
Rancangan Perda dan RKA-SKPD
Komisi DPRD
Rancangan Perda dan RKA-SKPD
Membuat Rekap APBD
Badan Anggaran
Rancangan Perda dan RKA-SKPD
Melakukan Pembahas an dengan SKPD
Rekapitulasi Pembahsan
CETAK Laporan Rekap APBD Membuat Rekap Pembahasan Komisi DPRD
Cetak Laporan Rekap Pembahasan Komisi DPRD Laporan Rekap APBD
Laporan Rekap APBD
Laporan Rekap Pembahasan Komisi DPRD
Laporan Rekap Pembahasan Komisi DPRD
Laporan Rekap Pembahasan Komisi DPRD
Gambar 3.1. Flow Map Pembahasan APBD oleh Komisi DPRD yang sedang Berjalan.
37
3.
Analisis Prosedur Pembahasan APBD oleh Badan Anggaran DPRD Prosedur pembahasan APBD oleh Badan Anggaran DPRD yang sedang berjalan adalah sebagai berikut : a.
Sekretariat DPRD membuat laporan hasil pembahasan masingmasing Komisi menjadi laporan rekomendasi Komisi yang akan diserahkan kepada Ketua Komisi, Badan Anggaran DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
b.
Badan Anggaran membahas laporan rekapitulasi pembahasan dan laporan rekomendasi Komisi dengan TAPD.
c.
Badan Anggaran dan TAPD dapat menyetujui atau menolak rekomendasi pembahasan APBD dari masing-masing Komisi.
d.
Sekretariat
DPRD
mencatat
dan
membuat
laporan
hasil
pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan TAPD. e.
Sekretariat DPRD membuat kesepakatan pagu anggaran final hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD.
4.
Flow Map Pembahasan APBD oleh Badan Anggaran DPRD Flow
Map
Pembahasan
APBD
oleh
Badan
Anggaran
ini
menggambarkan dan menjelaskan bagaimana aliran dokumen dari awal sampai akhir mengenai prosedur pembahasan APBD oleh Badan Anggaran yang sedang berjalan, dapat dilihat pada gambar 3.2. dibawah ini.
38
TAPD
Sekretariat DPRD
Komisi DPRD
Badan Anggaran
Melakukan Perekapan Pembahasan Komisi DPRD
Buat Rekapan Pembahasan Komisi DPRD Laporan Rekap Pembahasan Komisi DPRD
Laporan Rekap Pembahasan Komisi DPRD
Laporan Rekap Pembahasan Komisi DPRD
Mencatat Rekap Pembahasan Badan Anggaran
Laporan Rekap Pembahasan Komisi DPRD
Melakukan pembahasan dengan TAPD
Laporan Rekap Pembahasan Badan Anggaran
Buat Laporan Rekap Final Plafon Anggaran
Laporan Rekap Final Plafon Anggaran
Laporan Rekap Final Plafon Anggaran
Laporan Rekap Final Plafon Anggaran
Melakukan Persetujuan bersama DPRD dan TAPD
Persetujuan Plafon Anggaran
Persetujuan Plafon Anggaran
Gambar 3.2. Flow Map pembahasan APBD oleh Badan Anggaran DPRD yang sedang Berjalan.
39
3.3. Analisis Dokumen Analisis dokumen bertujuan untuk mengetahui dokumen apa saja yang terkait dan diperlukan dalam sistem. Analisis dokumen ini juga akan membantu dalam perancangan sistem yang akan dibuat. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam Aplikasi Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sedang berjalan ini antara lain : 1.
Rancangan Perda APBD dan RKA-SKPD Sumber
: TAPD
Tujuan
: Ketua Dewan dan Komisi-Komisi
Fungsi
: Untuk menggambarkan anggaran Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta sebagai bahan pembahasan APBD.
Rangkap 2.
: 25 (dua puluh lima)
Laporan Rekapitulasi Plafon Anggaran SKPD Sumber
: Sekretariat DPRD
Tujuan
: Komisi-Komisi
Fungsi
: Untuk laporan rekapitulasi plafon anggaran pada setiap Program
dan
Kegiatan
yang
akan
dilaksanakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) , sesuai dengan Rancangan Perda APBD dan RKA-SKPD yang telah disampaikan oleh TAPD. Rangkap
: 25 (dua puluh lima)
40
3.
Laporan Rekap Pembahasan Komisi DPRD Sumber
: Sekretariat DPRD dan Ketua Komisi DPRD
Tujuan
: Badan Anggaran DPRD
Fungsi
: Untuk melaporkan hasil pembahasan antara Komisi DPRD dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berisi rekomendasi Komisi terhadap Program
dan
Kegiatan
yang
akan
dilaksanakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rangkap 4.
: 1 (satu)
Laporan Rekap Pembahasan Badan Anggaran DPRD Sumber
: Sekretariat DPRD dan Badan Anggaran DPRD
Tujuan
: TAPD dan Anggota DPRD
Fungsi
: Untuk melaporkan hasil pembahasan antara Badan Anggaran dan TAPD terhadap Laporan Rekapitulasi dan rekomendasi Komisi.
Rangkap 5.
: 30 (tiga puluh)
Laporan Final Rekap Pagu APBD Sumber
: Sekretariat DPRD dan Badan Anggaran DPRD
Tujuan
: TAPD dan Anggota DPRD
Fungsi
: Untuk merekap hasil pembahasan finalisasi Pagu Anggaran antara Badan Anggaran dan TAPD .
Rangkap
: 30 (tiga puluh)
41
3.4. Tinjauan Temuan Masalah Berdasarkan hasil tinjauan yang penyusun lakukan, penyusun menemukan permasalahan-permasalahan yang timbul pada sistem yang sedang berjalan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan. Adapun uraian permasalahan-permasalahan yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah terurai pada identifikasi masalah.
