BAB II URAIAN TEORITIS

BAB II URAIAN TEORITIS 2.1 BANK 2.1.1 Pengertian Bank Bank merupakan kata yang berasal dari bahasa Italia yaitu dari kata Banco, yang dapat diartikan sebagai meja/bangku. Menyinggung tentang sejarah perbankan, salah satu sejarah yang ada menyebutkan bahwa pada awalnya beberapa orang telah bertindak sebagai pegawai penukar uang di kawasan pantai laut Medeterania (selatan Italia) untuk memberi jasa penukaran uang terhadap para saudagar dan lain sebagainya, yang ketika itu banyak menggunakan laut Medeterania sebagai sarana transportasi. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, aktifitas yang ada pun saat itu juga berkembang seperti penyimpanan dan pemberian pinjaman. Perkembangan ini merupakan titik tolak timbulnya institusi perbankan. Secara sederhana masyarakat awam mendefenisikan bank adalah tempat menabung, menyimpan uang ataupun meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Prof. G.M. Verryn Stuart, mendefinisikan Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Pada umumnya bank dikenal sebagai lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari

pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) kepada pihak yang membutuhkan dana (unit deifsit). Adapun kegiatan utama lembaga keuangan tersebut berupa menerima simpanan giro, tabungan dan deposito serta berupa tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Menurut Peter Rose (1993), bank dapat disebut ”financial departement stores” yang berperan sebagai ”a full service financial instituion”. Pengertian Bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian dalam Undang-Undang tersebut mengandung kandungan filosofis yang tinggi. Pengertian secara teknis dapat ditemukan pada Peraturan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Surat Keputusan Mentri keuangan RI Nomor 792 tahun 1990. Pengertian Bank menurut PSAK Nomor 31 adalah: Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang

memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Sedangkan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 1990 pengertian bank adalah: Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan Berdasarkan defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Umumnya aktivitas lembaga keuangan meliputi 3 kegiatan utama yaitu : 1. Menghimpunan dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Dana masyarakat yang dihimpun oleh bank dapat disimpan baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan. Funding ini dilakukan dengan sasaran meminimumkan biaya perolehan dana. 2. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka perbankan mengalokasikan atau menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit serta investasi. Alokasi atau penyaluran dana dikenal dengan istilah lending dengan sasaran memaksimumkan pendapatan bank.

3. Memberikan jasa-jasa keuangan lainnya (seperti money changer, transfer, dll) dan jasa non keuangan (seperti pembayaran listrik, air, uang kuliah, pajak, dll) dengan sasaran memaksimumkan kepuasan nasabah. Dan biasanya kegiatan ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Dari ketiga kegiatan utama diatas yang menjadi kegiatan pokok perbankan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dimana kegiatan pokok ini sering disebut sebagai intermediasi keuangan dalam perbankan. Sedangkan memberikan jasa-jasa lainnya hanya merupakan kegiatan pendukung dari kedua kegiatan pokok yang ada. Dan keuntungan utama perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan ini dikenal dengan istilah spread based.

2.1.2

Klasifikasi Bank Bank-bank

yang

beroperasi

di

Indonesia

saat

ini

pada

dasarnya

dikelompokkan dalam bentuk Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral. Namun demikian, sejalan dengan terjadinya perubahan dalam kelembagaan perbankan sebagai dampak dikeluarkannya undang-undang di bidang keuangan dan perbankan, bank yang beroperasi di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan :

a. Dilihat dari segi fungsinya 1. Bank Sentral Merupakan bank yang memegang otoritas moneter yang mengambil keputusan perihal kebijakan moneter, baik dalam hal mempengaruhi jumlah uang beredar atau menjaga stabilitas nilai mata uang dalam negeri serta tingkat bunga, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perekonomian. Indonesia memiliki bank sentral yang dikenal dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia ini merupakan lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. Adapun tugas dari bank Indonesia adalah sebagai berikut : a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran c. Mengatur dan mengawasi Bank. 2. Bank Umum Bank Umum didefenisikan oleh Undang-Undang No.10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Dan juga dalam hal wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut sebagai bank komersil (commercial bank).

3. Bank Perkreditan Rakyat Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat(BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut Pasal 21 ayat 2 menyatakan bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berupa salah satu Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Terdiri dari sebagai berikut : 1. Bank milik Pemerintah (Bank Persero) Bank ini merupakan salah satu lembaga keuangan baik akte pendirian, modal, maupun sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh pemerintah. Bank milik pemerintah ini (Bank Persero) juga sering disebut sebagai Bank BUMN. Bank persero yang sebelumnya berjumlah 7 bank, diperkecil jumlahnya menjadi 4 bank pada awal dekade 2000-an. Kebijakan ini dilakukan pemerintah sebagai dampak terjadinya krisis perbankan. Keempat bank persero tersebut adalah Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri (yang merupakan penggabungan dari

Bank Bumi Daya, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Dagang Negara, dan Bank Exim). Beberapa dari bank persero tersebut telah menjadi milik publik atau go public, melalui penjualan sebagian sahamnya melalui pasar modal, antara lain : Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). 2. Bank Umum Swasta Nasional Bank umum swasta nasional merupakan bank yang berbadan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh modalnya, keuntungan, serta akte pendiriannya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau disebut swasta nasional. Contoh bank milik swasta nasional antara lain : Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Niaga, Bank Central Asia (BCA), Bank Bumi Putra, Bank Muamalat, dan lain sebagainya. 3. Bank Asing Bank jenis ini merupakan kantor cabang dari suatu bank di luar Indonesia, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Bank asing, yang sejak awal tahun 1970-an, tidak diijinkan membuka kantor cabang di Indonesia, namun sejak pertengahan tahun 1999 diberi kesempatan membuka kantor cabangnya di beberapa ibukota provonsi seperti Semarang, Surabaya, Bandung, Denpasar, Ujung Pandang, Medan, dan Batam dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Contoh bank asing di Indonesia yaitu : Citibank, Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC), Standard Chartered Bank, ABN AMRO Bank, dan lain sebagainya.

4. Bank Pemerintah Daerah Bank ini merupakan bank-bank umum milik pemerintah daerah yaitu Bankbank Pembangunan Daerah (BPD) yang pendiriannya berdasarkan Undangundang N0.13 Tahun 1962. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus memilih dan menetapkan badan hukum atas bank tersebut baik dalam bentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah. Jumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) sampai dengan pertengahan tahun 2004 mencapai 26 bank antara lain yaitu : BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Sumatera Utara (yang disebut Bank Sumatera Utara/Bank Sumut), BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya. 5. Bank Campuran Perkembangan bank campuran (joint venture bank) di Indonesia diawali ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan yang disebut Paket 27 Oktober 1988 yang membuka perizinan bagi pendirian bank-bank termasuk bank campuran atau bank patungan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor dan menarik masuknya investor asing. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dab atau badan hukum asing secara kemitraan. Pendirian bank campuran oleh pihak asing pada dasarnya dimaksudkan untuk mempermudah akses pelayanan atas nasbah-nasabahnya yang beroperasi di Indonesia.

Contoh bank campuran antara lain : PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, PT Bank Merincorp, PT ING Indonesia Bank, PT Interpacific Bank, dan bank campuran lainnya. c. Dilihat dari segi status Dilihat dari segi status atau kedudukan maksudnya yaitu menunjukan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanan. Dilihat dari kemampuannya bank umum dapat dibagi ke dalam 2 macam yaitu : 1. Bank devisa Bank devisa (foreign exchange bank) adalah bank yang dapat melaksanakan transakasi ke luar negeri dalam valuta asing atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Kegiatan bank devisa antara lain adalah: menerima simpanan dan memberikan kredit dalam valuta asing, termasuk jasa-jasa keuangan yang terkait dengan valuta asing, misalnya: letter of credit, travelers check, money changer. 2. Bank non devisa Bank non devisa (non foreign exchange bank) adalah bank yang tidak diperkenankan melakukan transaksi yang berkaitan dengan valuta asing seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa (non foreign exchange bank) merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari segi sistem pengenaan bunga Bank yang dilihat dari sistem pengenaan bunga sama halnya dengan jenis bank yang dilihat dari segi cara menentukan harga, yang terbagi atas 2 kelompok yaitu sebagai berikut : 1. Bank yang bedasarkan prinsip konvensional Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mulanya bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan kepada prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu : a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.. b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

2. Bank berdasarkan Prinsip Syariah Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di Negara-negara Timur Tengah, jenis bank ini sudah cukup lama berkembang pesat. Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut: a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( mudharabah ) b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal ( musharakah ) c. Prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan ( murabahah ) d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah ) e. Atau pembiayaan dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank atau pihak lain (ijahwaraiqtina ) Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Alquran dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.2 BANK UMUM 2.2.1

Pengertian Bank Umum Bank umum dalam pengertian perbankan di Indonesia dapat disamakan

dengan bank komersial karena bank umum didirikan dengan motivasi mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dari selisih pendapatan dan biaya. Pendapatan bank besumber dari hasil kegiatan yang berupa pemberian pinjaman dan jasa keuangan lainnya. Sedangkan biaya bersumber dari biaya bunga dana, biaya operasioanal, biaya pencadangan atas resiko kredit dan lain-lain. Menurut ketentuan pasal 1 angka (3) UU no. 10 tahun 1998, bank umum adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Bank umum diizinkan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito, sehingga bank umum disebut juga sebagai lembaga keuangan depositori. Berdasarkan kemampuannya menciptakan uang (uang giral), maka bank umum juga dikenal dengan pencipta uang giral (BPUG). Bank umum merupakan bank yang kepemilikan dapat dimiliki oleh negara, swasta asing ataupun dalam negeri , serta bank campuran. Berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bentuk hukum bank umum dapat berupa : a. Perseroan Terbatas (PT) b. Koperasi c. Perusahaan Daerah

2.2.2

Fungsi dan Peranan Bank Umum Fungsi-fungsi dan peranan bank umum menunjukan pentingnya keberadaan

bank umum dalam perekonomian modren yaitu antara lain : a.

Penciptaan Uang Uang yang diciptakan bank umum yaitu uang giral yaitu alat pembayaran mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank untuk menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

b.

Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran Fungsi lain yang sangat penting adalah kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran mudah dan nyaman seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

c.

Penghimpunan Dana Simpanan Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan yang terdiri atas giro, deposito berjangka, tabungan. Kemampuan bank umum untuk menghimpun dana jauh lebih besar dibanding dengan lembaga keuangan lainnya. Dana yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

d.

Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional Bank umum sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang dan jasa maupun tansaksi modal. Kesulitan-kesulitan antara dua pihak yang berbeda negara biasanya muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter masingmasing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan melakukan transaksi internasional dapat terlaksana dengan lebih mudah, cepat dan murah.

e.

Penyimpanan Barang-barang dan Surat-surat Berharga Penyimpanan barang-barang berharga adalah salah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barangbarang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak yang disengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safety deposit box).

f.

Pemberian Jasa-jasa Lainnya Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Masyarakat sudah dapat membayar rekening listrik, telepon, uang kuliah, membeli pulsa telepon selular, membayar gaji pegawai, dan jasa lainnya. Jasa-jasa ini sangat memudahkan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak yang menggunakannya.

2.2.3

Kegiatan atau Usaha Bank Umum Ruang ligkup kegiatan bank umum dapat dikelompokkan menjadi tiga

kegiatan utama, yaitu: 1.

Menghimpun dana dari masyarakat (Funding) Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari unit atau masyarakat

yang kelebihan atau surplus dana (lenders) dalam berbagai bentuk. Namun dana-dana utama yang dihimpun adalah giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), deposito berjangka(time deposit), sertifikat deposito (certificate of deposit). 2.

Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit (lending) Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit merupakan kegiatan

bank umum yang paling penting juga. Defenisi kredit dalam arti ekonomi adalah suatu penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan seseorang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. 3.

Memberikan jasa-jasa lainnya Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kegiatan

funding dan lending. Tapi kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan sekarang ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi bank. Penerimaan atau income yang berasal dari pemberian jasa-jasa ini disebut dengan fee based income. Adapun jasa- jasa lain yang umum ditawarkan bank kepada nasabahnya seperti: kiriman uang (transfer), kliring, Letter of Credit (L/C), jasa penitipan atau penyimpanan (Safe Deposit Box),

penukaran mata unag asing, insako, kartu kredit, menerima setoran-setoran dan melayani pembayaran-pembayaran lainnya. 2.2.4

Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Umum

a. Biaya Total Untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan, bank umum harus memberikan balas jasa atau kompensasi. Untuk dana deposito, bank umum memberikan balas jasa bunga deposito, sedangkan untuk pinjaman, bank umum harus memberikan balas jasa seperti pendapatan bunga bagi para pemberi pinjaman. Untuk menjalankan kegiatan operasional, bank umum memerlukan dana untuk biaya-biaya operasioanal. Biaya operasional yang paling utama adalah tenaga kerja, dan administrasi. Dengan demikian biaya total yang harus dikeluarkan bank umum adalah biaya dana ditambah biaya operasional. b. Pendapatan Total Bank umum memperoleh pendapatan atas dana-dana yang disalurkan berupa bunga yang dibayar debitur, dan atas jasa-jasa yang diberikan bank. Bank umum memperoleh pendapatan berupa fee, dan atas kredit yang disalurkan bank umum memperoleh pendapatan berupa bunga. Sumber pendapatan lainnya adalah investasi dalam bentuk sekuritas. c. Laba Bank akan memperoleh laba bila pendapatan total ( Total Revenue / TR ) lebih besar dari biaya total ( Total Cost / TC ). Laba bank akan bertambah besar apabila peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan penambahan

biaya total yang lebih kecil. Sekalipun pendapatan menurun, bank dapat saja meningkatkan laba bila penurunan pendapatan tersebut diimbangi dengan penurunan biaya yang lebih besar. 2.2.5

Sumber-sumber Dana Bank Umum Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam

menghimpun dana untuk membiayai operasionalnya. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah : 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri Dana ini dikenal dengan sebutan dana pihak pertama. Dana pihak pertama ini merupakan modal sendiri yaitu modal setoran dari para pemegang sahamnya. Modal setoran dari para pemegang saham berarti modal dari bank umum tersebut. 2. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya Sumber dana yang bersumber dari lembaga lainnya disebut juga sebagai dana pihak kedua. Sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana. Pencarian sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari : a.

Pinjaman antar bank (Inter Bank Call Money Market), yang biasanya diberikan pada bank-bank yang mengalami kalah kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dan bunga relatif tinggi.

b.

Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat.

c.

Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), merupakan kredit Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya dan juga pembiayaan pada sektor-sektor tertentu. Penggunaan dana KLBI sudah mulai dikurangi secara bertahap sejak deregulasi.

3. Dana yang berasal dari masyarakat luas Dana yang berasal dari masyarakat ini sering disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan operasional suatu bank dan juga dana dari masyarakat ini merupakan komposisi dana yang paling besar dan banyak komposisinya daripada sumber dana lainnya. Adapun sumber dana tersebut dapat dilakukan dalam bentuk : a.

Giro (demand deposit) Defenisi giro (demand deposit) menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Rekening giro atau checking account adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk

pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Rekening giro ini merupakan sumber dana jangka pendek. Jasa giro merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang berada di bank, yang jumlahnya relatif lebih kecil bila dibandingakan dengan simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. b.

Tabungan (saving deposit) Tabungan menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Cara penarikan dana pada tabungan yang paling banyak diguanakan saat ini adalah dengan kartu ATM. Tabungan dapat ditarik dengan cara-cara dan dalam waktu yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka . Besar bunga atas simpanan tabungan berada diantara giro dan deposito berjangka. Ditinjau dari sisi bank, penghimpunan dana melalui tabungan termasuk lebih murah daripada deposito tapi lebih mahal dibanding giro.

c.

Deposito (Time Deposit) Pengertian deposito berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikkannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Adapun jenis-jenis deposito antara lain :

 Sertifikat Deposito Merupakan deposito yang diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Pembayaran bunga dari sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka yaitu pada saat nasabah menempatkan dananya dalam bentuk deposito.  Deposito Berjangka Deposito ini merupakan simpanan atas nama dan bukan atas unjuk karena jenis simpanan ini hanya bisa dicairkan oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito. Bunga deposito berjangka ini diterima setelah jatuh tempo (jangka waktunya), baik ditarik tunai maupun non tunai (pemindahbukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Deposito berjangka tidak dapat diperdagangkan. Pada dasarnya sebelum jatuh tempo simpanan ini tidak dapat ditarik, namun apabila pihak deposan ingin menariknya sebelum jatuh tempo, maka biasanya bank mengenakan denda atau biaya administrasi yang disebut juga penalty rate atas penarikan tersebut. Deposito yang bisa diperpanjang secara otomatis melalui fasilitas Automatic Roll-Over (ARO) yang disediakan oleh pihak bank. Tingkat bunga deposito ini relatif lebih besar dibandingkan dengan giro maupun tabungan.

 Deposito On Call Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar. Pembayaran bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call dan merupakan suatu ketentuan bahwa sebelum dilakukan penarikan terhadap deposito ini terlebih dahulu nasabah sudah memberitahukan kepada pihak bank dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Besarnya bunga deposito on call ditetapkan lebih rendah daripada deposito berjangka. 2.2.6

Penggunaan Dana Bank Umum Penggunaan dana bank pada prinsipnya dapat diklasifikasikan atas dasar:

a. Prioritas penggunaan dana Menurut Dahlan Siamat (2005:125), alokasi dana bank berdasarkan prioritas penggunaan terdiri atas: 1.

Cadangan primer (primary reserve), merupakan prioritas pertama dan yang paling utama dalam alokasi dana bank. Cadangan ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum dan untuk keperluan operasi bank sehari-hari. Cadangan primer tediri dari : uang kas yang ada pada bank, saldo rekening giro pada Bank Indonesia (bank sentral), warkat-warkat yang dalam proses penagihan. Komponen-komponen ini sering disebut cash asset atau alat-alat likuid.

2.

Cadangan sekunder (secondary reserve), merupakan prioritas kedua dan sebagai pelengkap atau cadangan pengganti bagi cadangan primer. Karena casdangan ini hanya sebagai pelengkap atau pengganti sehingga waktunya tidak dapat diperkirakan maka cadangan sekunder ditanamkan dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek yang mudah diperjualbelikan. Instrumen cadangan sekunder dapat berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan sertifikat deposito.

3.

Penyaluran kredit merupakan prioritas ketiga dalam alokasi dana bank setelah mencukupi cadangan primer serta kebutuhan cadangn sekunder. Penyaluran kredit ini adalah kegiatan utama bank dan sumber pendapatan utama bank.

4.

Investasi portofolio, merupakan prioritas terakhir dalam alokasi dana bank dimana dana yang dialokasikan dalam kategori ini adalah dana sisa setelah penanaman dana dalam bentuk kredit telah memenuhi kriteria atau target tertentu. b. Sifat aktiva Alokasi dana bank berdasarkan sifat aktiva adalah pengalokasian dana bank

ke dalam bentuk-bentuk aktiva yaitu: 1.

Penanaman dana dalam aktiva produktif Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Komponen aktiva produktif terdiri atas kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga dan penyertaan modal.

2.

Penanaman dana dalam aktiva tidak produktif Aktiva tidak produktif adalah penanaman dana bank ke dalam aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank. Komponen dana dalam bentuk aktiva tidak produktif terdiri atas alat-alat likuid atau cash asset serta aktiva tetap dan inventaris.

2.3 Likuiditas Bank Umum 2.3.3

Pengertian Likuiditas Dalam terminologi keuangan dan perbankan terdapat banyak pengertian

mengenai likuiditas, beberapa diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut : ”Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito/ simpanan oleh deposan/ penitip”. Dengan kata lain, menurut definisi ini, suatu bank dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang dari pada penitip dana maupun dari para peminjam/ debitur. (Chairuddin, 2002:1) “Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang- hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan”. (Chairuddin, 2002:1) Ada beberapa pengertian likuiditas dalam perspektif perbankan menurut beberapa penulis antara lain: Joseph E. Burns, Likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Oliver G. Wood, Jr, Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan. William M. Glavin, Likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban. (Siamat, 2005:336) Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa likuiditas bank mengacu kepada kemampuan bank menyediakan dana dalam jumlah yang cukup, tepat pada waktunya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, utamanya: a. Memenuhi ketentuan pemerintah dan atau bank sentral tentang ketentuan likuiditas wajib (reserve requirement) atau cash ratio. b.

Memelihara hubungan baik dengan bank koresponden, dengan mengusahakan agar saldo rekening pada bank koresponden selalu sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.

c. Memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh nasabah penabung, pemilik rekening giro maupun debitur d. Membayar kewajiban jangka panjang yang telah jatuh tempo. e. Menutup biaya operasional perusahaan dan atau bank. Bank dalam melakukan kegiatan usahanya, terutama dalam penghimpunan dana, diwajibkan memelihara sejumlah likuiditas tertentu dari total dana pihak ketiga yang dihimpun. Jumlah likuiditas yang wajib dipelihara bank harus ditempatkan dalam rekening giro bank pada Bank Indonesia. Oleh kerana itu, likuiditas wajib ini

disebut juga Giro Wajib Minimum (GWM). Menurut ketentuannya, besar giro wajib minimum rupiah adalah 5% dari total dana pihak ketiga rupiah yang dihitung rata-rata hairan dalam satu minggu. Adapun perhitungan Giro Wajib Minimum rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus: 2.3.2

Manajemen Likuiditas Pengertian manjemen likuiditas menurut beberapa sumber: Duane B. Graddy, manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan

dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan. Oliver G. Wood, manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus menerus, baik kebutuhan jangka pendek atau musiman maupun kebutuhan jangka panjang. (Siamat, 2005:336) Teori manajemen likuiditas pada dasarnya adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana mengelola dana dan sumber-sumber dana bank agar dapat memelihara posisi likuiditas dan memenuhi segala kebutuhan likuiditas dalam kegiatan operasional bank sehari-hari. Beberapa teori manajemen likuiditas yang dikenal dalam perbankan antara lain : 1. Commercial-Loan Theory Teori ini dikenal dengan istilah productive theory of credit, atau sering pula disebut real bills doctrine, yang diperkenalkan sejak abad 18 dan cukup dominan sampai tahun 1920-an. Pada prinsipnya teori ini menitikberatkan sisi aktiva dari neraca bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas. Teori ini menyatakan bahwa bank harus hanya memberikan kredit jangka pendek (self-liquidating loans) seperti kredit

yang digunakan untuk modal kerja usaha yang bersifat sementara atau secara musiman. Kelemahan dari teori Commercial-Loan adalah : a. Banyak kredit bukan jangka pendek b. Dalam situasi ekonomi yang sedang lesu, kredit modal kerja, yang pelunasannya berasal dari arus kas naskah debitur, akan menjadi tidak lancar. c. Kredit jangka pendek dapat menjadi jangka panjang melalui perpanjangan waktu secara terus menerus. d. Dalam perekonomian yang semakin maju, kredit jangka menegah atau panjang akan menjadi semakin penting dan dibutuhkan. e. Teori ini mengabaikan kenyataan bahwa dalam keadaan normal atau stabil, sumber-sumber dana bank seperti dana pihak ketiga, memungkinkan untuk disalurkan sebagai kredit jangka panjang. f. Secara implisit teori ini menganggap bahwa likuiditas dapat terpenuhi dengan hanya mengandalakan sumber dari pelunasan dan atau pambayaran kredit oleh nasabah. Padahal penarikan dan pencairan kredit dapat melebihi likuiditas yang hanya bersumber dari pelunasan kredit. 2. Doctrine of Assets Shiftability Pada tahun 1920-an, bank mengembangkan teori likuiditas sebagai kreasi dari banyaknya kelemahan pada teori Commercial-Loan, yaitu Doctrine of Assets Shiftability yang mengatakan bahwa bank dapat segera memenuhi kebutuhan likuiditasnya dengan memberiakan call loan, yaitu pinjaman yang harus dibayar dengan pemberitahuan satu atau beberapa hari sebelumnya dengan jaminan surat

berharga. Kelemahan teori ini adalah apabila dalam waktu yang bersamaan bankbank membutuhkan likuiditas dan menjual jaminan surat-surat berharga tersebut untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Dalam situasi seperti ini, bukan hanya meyebabkan kredit tersebut tidak dapat dialihkan, tapi juga menyebabkan turunnya harga surat berharga karena bank-bank menjual jaminannya (surat berharga) dalam waktu yang bersamaan. 3. Theory of Shiftability to the Market Teori ini diperkenalkan akibat pesatnya penerbitan surat-surat berharga, terutama oleh pemerintah federal Amerika Serikat dan beberapa perusahaan besar lainnya yang selanjutnya menciptakan suatu pasar sekuirtas. Teori ini berasumsi bahwa likuiditas bank akan dapat terjamin apabila bank-bank memiliki portofolio ke surat-surat berharga yang dapat segera dialihkan untuk memperoleh uang kas. Kelemahan teori ini sama dengan teori Doctrine of Assets Shiftability, yang terlihat pada saat yang sama sitem perbankan sedang membutuhkan likuiditas dan secara serentak menggunakan cara yang sama, yaitu menjual sekuritasnya untuk

memenuhi

kebutuhan likuiditasnya sehingga bank-bank dalam waktu yang bersamaan menjadi penjual. 4. The Anticipated Income Theory Pada dekade 1930-an dan 1940-an teori The Anticipated Income dikembangkan, yang menyatakan bahwa bank-bank seharusnya dapat memberikan kredit jangka panjang dimana pelunasannya yaitu cicilan pokok pinjaman ditambah bunga, dapat diharapkan dan dijadwalkan pembayarannya pada waktu yang akan datang sesuai

dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Timbulnya teori ini diawali oleh rendahnya permohonan kredit kepada bank yang mengakibatkan kelebihan dana (ekses likuiditas) dan rendahnya keuntungan yang diperoleh bank, khususnya pada saat terjasi depresi ekonomi. Dengan diperkenalkannya teori ini, bank-bank terdorong untuk menjadi lebih agresif dengan berani memberikan kredit jangka panjang, misalnya kredit investasi. Adapun kelemahan teori ini yaitu bahwa teori ini menganggap semua kredit dapat ditagih sesuai dengan waktu yang dijadwalkan tanpa memperhatikan kemungkinan terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh debitur akibat faktor ekstern dan atau intern. Faktor ekstern terjadi diluar kendali nasabah, misalnya terjasi resesi ekonomi yang berkepanjangan dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. Faktor intern antara lain terjadinya missmanagement atau kurangnya tenaga yang berpengalaman dan terampil dalam perusahaan. 2.3.3

Kelebihan Dana/ Likuiditas Kelebihan dan ataupun kekurangan dana/likuiditas bagi suatu bank sama

bahayanya. Oleh karena itu bank harus mengelola likuiditasnya secermat mungkin. Ada beberapa bahaya dari kelebihan dana/likuiditas pada suatu bank yaitu: 1.

Kehilangan kesempatan memperoleh laba, karena tertahannya kas atau uang tunai.

2.

Mengurangi kepercayaan pemilik dana atau nasabah karena turunnya penghasilan bank tersebut.

3.

Rendahnya rentabilitas (kemampuan untuk meperoleh laba) pemilik dana menghambat perkembangan suatu bank.

Agar pengelolaan likuiditas tidak mengorbankan kepentingan rentabilitas, maka suatu bank harus memiliki proyeksi atau rencana kebutuhan likuiditas. Proyeksi tersebut berdasarkan informasi yang seksama dari unit-unit kerja terkait dan tidak dibuat sekali jadi dan berlaku untuk semua keadaan, karena kelebihan dana/likuiditas selalu berubah dan tidak pernah konstan. 2.4 Nilai Tukar Dalam perdagangan internasional pertukaran antara satu mata uang suatu Negara dengan Negara lain menjadi hal yang terpenting untuk mempermudah proses transaksi jual beli barang dan jasa. Dari pertukaran ini terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut dan inilah yang disebut dengan nilai tukar atau kurs. Jadi, secara umum nilai tukar atau kurs dapat diartikan sebagai harga mata uang suatu Negara terhadap harga mata uang Negara asing dalam satuan mata uang domestik. Dari segi asalnya, nilai tukar terdiri dari: a. Nilai tukar nominal, yaitu menunjukan harga relatif mata uang dua negara b. Nilai tukar riil, yairu menunjukan harga relatif barang dari dua negara. Nilai tukar riil dikenal juga sebagai nisbah perdagangan. Dalam mekanisme pasar, kurs dari suatu mata uang akan selalu mengalami fluktuasi (perubahan-perubahan) yang berdampak langsung pada harga barang-barang ekspor dan impor. Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah:

1. Revaluasi yaitu peningkatan resmi mata uang suatu Negara dibanding mata uang lainnya atau emas oleh Pemerintah dengan sengaja. 2. Devaluasi yaitu penurunan resmi mata uang suatau Negara dibanding mata uang Negara lainnya atau dibanding emas oleh Pemerintah dengan sengaja. 3. Apresiasi yaitu peristiwa menguatnya nilai tukar mata uang secara otomatis akibat bekerjanya kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan atas mata uang yang bersangkutan dalan sisem pasar bebas. Sebagai akibat dari perubahan kurs adalah harga produk Negara itu bagi pihak luar Negeri makin mahal, sedangkan harga impor bagi penduduk domestik menjadi lebih murah 4. Depresiasi yaitu peristiwa penurunan nilai tukar mata uang secara otomatis akibat bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran atas mata uang yang bersangkutan dalam sistim pasar bebas. Sebagai akibat dari perubahan kurs ini adalah produk negara itu bagi pihak luar negeri menjadi lebih murah, sedangkan harga import bagi penduduk domestik menjadi lebih murah. Dalam melakukan transaksi perdagangan internasional, yang sangat membutuhkan mata uang asing atau setidaknya mata uang suatu Negara yang banyak dipakai dalam perdagangan tersebut diperlukan diperlukan suatu pasar valuta asing. Pasar valuta asing yang merupakan tempat berlangsungnya perdagangan berbagai mata uang yang berbeda atau dimana mata uang asing diperjualbelikan, disinilah nilai tukar ditentukan. Selain itu, manfaat lainnya yaitu memingkinkan transfer daya beli dalam nilai suatu mata uang ke mata uang lainnya.

Pada umumnya, valuta asing diperdagangkan oleh bank-bank serta perusahaan yang berspesialisasi pada bisnis tersebut, eksportir-importir, pedagang perantara dan Bank Sentral. Bagian bank yang berurusan dengan pertukaran nilai mata uang biasanya akan senantiasa bergegas pekerjaan yang tidak akan memberikan peluang bagi mereka yang tidak mampu menarik keuntungan dari ajang percaturan yang serba cepat dengan tingkat marjin keberuntungan yang sangat tipis. Pasar valuta asing yang efisien sekarang telah menyebar ke seluruh dunia. Ada beberapa tindakan yang sering terjadi dalam pasar ini, antara lain: a.

Clearing, dimana para pelaku pasar terlibat dalam pertukaran barang dan jasa dan ingin memperoleh atau menyerahkan mata uang mereka yang lebih menarik bagi pihak lain yang berurusan dagang dengan mereka. Dengan kata lain, ekspor barang dan jasa yang dilakukan menyebabkan bahwa mata uang negara lain akan dijual untuk dapat membeli mata uang negara itu. Dan sebaliknya, mengimpor barang dan jasa satu sama lain cenderung menyebabkan bahwa mata uang dalam negeri akan dijual untuk dapat membeli mata uang negara lain.

b.

Hedging, merupakan suatu tindakan untuk menyamakan aset dalam bentuk nilai tukar mata uang asing agar dengan demikian kebal terhadap resiko yang akan terjadi akibat perubahan-perubahan di masa mendatang dalam mata uang luar negeri. Dalam arti, tindakan untuk memastikan bahwa kita tidak memiliki tanggung gugat atau menghapuskan aset sehubungan dengan mata uang yang tidak ingin kita miliki atau pinjam dari negara lain.

c.

Spekulasi, merupakan suatu tindakan mengambil posisi aset terhadap mata uang negara lain. Dengan kata lain, mengacu pada pembelian dan penjualan (pemilikan) property yang secara murni dilakukan demi memperoleh keuntungan dari adanya perubahan harga, yaitu keuntungan dari mata uang negara lain. Tindakan ini didorong oleh suku bunga mata uang dalam negeri dan mata uang asing yang dimiliki dan juga harapan-harapan terhadap gerakan masa depan dari nilai tukar mata uang yang mau diperdagangkan.

2.4.1

Penentuan Nilai Tukar Sistem nilai tukar menunjukan suatu kumpulan peraturan, rencana ,dan lembaga tempat dimana pembayaran dilakukan dan diterima untuk transaksi yang melewati batas-batas nasional. Nilai tukar mempengaruhi output, inflasi, perdagangan luar negeri dan beberapa tujuan pemerintah lainnya. Penentuan niali tukar tergantung sistem nilai tukar yang dipakai suatu negara. Adapun sistem nilai tukar yang utama antara lain: a. Standar emas, pada sistem ini negara menetapkan mata uangnya dalam satuan emas tertentu, kemudian membentuk nilai tukar secara tetap dengan negara-negara lainnya, pada standar emas. b. Sistim nilai tukar mengambang ”murni” (Pure Floating Exchange Rate System), pada sistem ini nilai tukar berfluktuasi mengikuti penawaran dan permintaan, sampai terjadi keseimbangan di pasar valuta asing. c. Sistem nilai tukar mengambang terkendali (Managed Floating Exchange Rate System). Pada sistem ini nilai beberapa mata uang dibiarkan (atau

berfluktuasi) secara bebas di pasar, beberapa mata unag lainnya ditentukan oleh kombinasi antara campur tangan pemerintah dan pasar. d. Sistem nilai tukar tetap (Pegged Exchange Rate System). Pada sistem ini, pemerintah menetapkan nilai tukar terhadap mata uang asing. e. Sistem nilai tukar yang sifatnya stabil (Stable Exchange Rate System). Dimana nilai tukar berada diantara dua nilai tukar yaitu, diantara nilai tukar terendah dan nilai tukar tertinggi yang ada. 2.5 Tingkat Suku Bunga 2.5.1

Pengertian Tingkat Suku Bunga Tingkat bunga merupakan harga dari penggunaan uang yang dinyatakan

dalam % per satuan waktu (perbulan atau pertahun) (Boediono, 1987:2). Dalam kamus ilmu ekonomi bunga diartikan imbalan yang dibayarkan oleh peminjam atas dana yang diterima bunga dinyatakan dalam persen. Bunga bank sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya. 2.5.2

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku

bunga secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.

Kebutuhan dana Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa

besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila Bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka akan dilakukan oleh Bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun peningkatan suku bunga simpanan akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya apabila dana yang ada dalam simpanan di Bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit maka bunga simpanan akan turun karena hal ini merupakan beban. 2.

Target laba yang diinginkan Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan target laba

merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Namun untuk menghadapi pesaing target laba dapat diturunkan seminimal mungkin. 3.

Kualitas jaminan Kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin likuid

jaminan (mudah dicairkan) yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh, jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. 4.

Kebijaksanaan pemerintah

Dalam menentukan baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman Bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Artinya ada batasan maksimal dan batas minimal untuk suku bunga yang diizinkan. Tujuannya adalah agar Bank dapat bersaing secara sehat. 5.

Jangka waktu Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi

bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah. Untuk bunga simpanan berlaku sebaliknya semakin panjang jangka waktu maka bunga simpanan semakin rendah dan sebaliknya. 6.

Reputasi perusahaan Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat

menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan demikian sebaliknya perusahaan yang kurang bonafid faktor risiko kredit macet cukup besar. 7.

Produk yang kompetitif Produk yang kompetitif sangat menentukan besar kecilnya bunga pinjaman.

Kompetitif maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga pembayarannya diharapkan lancar.

8.

Hubungan baik Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada

seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya Bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak Bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa. 9.

Persaingan Dalam kondisi tidak stabil dan Bank kekurangan dana, sementara tingkat

persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka Bank harus bersaing keras dengan Bank lainnya. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata pesaing 15% maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat tersalurkan. 2.6 Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 2.6.1

Pengertian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Sertifikat bank Indonesia (SBI) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia

No.6/4/DPM tanggal 16 Februari 2004 adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Sertifikat Bank Indonesia merupakan instrumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (open market operation) sebagai pelaksanaan kebijakan moneter oleh bank Indonesia. Biasanya tingkat bunga

Sertifikat Bnak Indonesia (SBI) paling rendah diantara instrumen pasar uang lainnya, karena itu bila Bank indonesia menaikkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia maka tingkat bunga tabungan juga akan naik, agar nasabah ataupun bank tidak memindahkan depositonya ke Sertifikat Bank Indonesia. 2.6.2

Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diterbitkan pertama kali tahun 1970 untuk

menciptakan instrumen keuangan jangka pendek yang diperdagangkan antarbank. Pada tahun 1971 pemerintah mengijinkan bank-bank menerbitkan sertifikat deposito, sehingga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tidak diterbitkan lagi, karena dianggap fungsinya telah digantikan oleh sertifikat deposito. Setelah deregulasi perbankan 1 Juni 1983, Bank Indonesia kembali menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai instrumen keuangan. Dasar

hukum penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yaitu Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/67. KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 tentang penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) seta intervensi Rupiah. Sejalan dengan ide dasar penerbitan Sertifikat Bank Indonesia salah satu piranti operasi pasar terbuka (open market operation), penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diprioritaskan kepada lembaga perbankan. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan masyarakat baik perorangan maupun perusahaan untuk dapat memiliki Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pembelian oleh masyarakat tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan harus melalui bank umum serta pialang pasar uang dan

pialang pasar modal yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Proses pembelian Sertifikat Bank Indonesia ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut : Pialang Pasar Uang/Modal Perusahaan /

Bank

Perorangan

Indonesia

Bank Umum Gambar 2.1 Bagan Pembelian Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai instrumen pasar uang memiliki karakteristik sebagai berikut : 1. Satuan unit sebesar Rp 1.000.000,000 2. Jangka waktu Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lama 12 bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo. 3. Diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto (discounted basis) 4. Diterbitkan tanpa warkat (Scriptless) 5. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder 6. Nilai diskonto dihitung sebagai berikut: Nilai Diskonto = Nilai Nominal – Nilai Tunai

7. Nilai tunai transaksi dihitung berdasarkan diskonto murni (true disconunt) menggunakan formula sebagai berikut : Nilai Diskonto =

Nilai Nominal x 360 360 + {(Tingkat Diskonto) x (Jangka Waktu)}

2.7 Kredit 2.7.1

Pengetian kredit Defenisi kredit dalam arti ekonomi adalah suatu penundaan pembayaran dari

prestasi yang diberikan seseorang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. Kredit erat kaitannya dengan pengadaan modal suatu badan usaha, dimana dalam menjalankan usahanya pihak manajemen berusaha untuk memperoleh tambahan modal dari berbagai sumber, termasuk diantaranya melalui kredit. Defenisi kredit menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 butir 11 tentang perbankan adalah: “ kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan”. Berdasarkan pengertian diatas, dapat dilihat bahwa unsur kredit yang utama adalah kepercayaan dan waktu. Kepercayaan dalam hal ini adalah bahwa pemberi

kredit berkeyakinan bahwa prestasi (uang, jasa, atau barang) yang diberikan kepada debitur akan benar-benar diterimanya dimasa yang akan datang. Unsur waktu adalah bahwa antara pemberian kredit dan pengembaliannya dibatasi oleh waktu tertentu. Selain itu yang termasuk unsur-unsur dalam kegiatan kredit pada bank umum yaitu unsur penyerahan yang menyatakan bahwa pihak kreditur (bank umum) menyerahkan nilai ekonomi kepada pihak debitur (nasabah/masyarakat) yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo, unsur risiko yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya, dan unsur persetujuan atau perjanjian yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian. Adapun tujuan bank umum dari pemberian kredit yaitu untuk mencari keuntungan melalui bunga yang ditetapkan atas kredit tersebut, membantu usaha nasabah supaya usaha nasabah atau masyarakat di sektor riil dapat berjalan dan berkembang pesat yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum, membantu pemerintah dalam memajukan dan mengembangkan perekonomian di Indonesia. 2.7.2

Jenis Kredit Ada beberapa jenis kredit yang terdapat pada bank antara lain:

a. Kredit Produktif Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. Jenis dari kredit produktif yaitu:

1.

Kredit Investasi Yaitu merupakan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu menengah dan atau yang relative panjang yaitu diatas 1 tahun, dan digunakan untuk membiayai pengadaan barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka modernisasi, ekspansi, relokasi, dan pendirian proyek baru.

2.

Kredit Modal Kerja Merupakan kredit yang digunakan sebagai tambahan modal usaha debitur yang pada prinsipnya meliputi modal kerja untuk tujuan komersil, industri, kontraktor bangunan, dan sebagainya. Biasanya kredit ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 tahun.

b. Kredit Konsumtif (consumer loan) Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya kepentingan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan. Contoh: jenis kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, yang semuanya untuk dipakai sendiri dan bukan untuk memperoleh laba. c. Kredit Komersial (commercial loan) Merupakan kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan seperti kredit ekspor, kredit untuk usaha pertokoan, dan sebagainya.

2.7.3 Komponen dalam Menentukan Bunga Kredit Sesungguhnya keuntungan utama dari bisnis perbankan adalah bagaimana mengelola dan menentukan bunga pinjaman secara fleksibel sehingga menghasilkan laba yang maksimal. Artinya tingkat suku bunga pinjaman haruslah lebih tinggi dari suku bunga simpanan sehingga Bank dapat memperoleh keuntungan. Namun dalam kondisi tertentu misalnya kesulitan dana maka dapat terjadi sebaliknya yaitu suku bunga simpanan lebih tinggi dari bunga pinjaman. Kondisi ini yang terjadi tahun 1998 sampai tahun 2000. Dan kondisi ini dikenal dengan istilah negative spread. Dalam menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada para debitur terdapat beberapa komponen yang perlu memperoleh perhatian. Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain: 1. Total biaya dana (Cost of Fund) Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh Bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. 2. Biaya operasi Dalam melakukan setiap kegiatan setiap Bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.