BAB II URAIAN TEORITIS

BAB II URAIAN TEORITIS 2.1.Pengertian dan Fungsi Koperasi Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat sekaligus badan usaha,bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umumnya . Ini berarti koperasi berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju,adil dan makmur . Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral perekonomian nasional.Koperasi Indonesia lahir dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya sendiri yang sangat ideal , yang tidak memfokuskan pada individu dan keuntungan yang maksimal,melainkan pada kebersamaan dan untuk kesejahteraan anggota.Hal ini wajar,karena koperasi merupakan perkumpulan orang (anggota) , sehingga anggotalah sebagai pemilik sekaligus pengguna koperasi . Berdasarkan fungsinya,koperasi memiliki ciri khusus yang amat berbeda dari Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta , sebagai berikut : 1.Koperasi

merupakan

salah

satu

alat

pemerintah

dalam

memperkokoh

perekonomian nasional,yaitu sebagai soko guru perekonomian nasional . 2.Koperasi membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejateraan ekonomi dan sosialnya . 3.Koperasi merupakan partner pemerintah dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,merata material dan spiritual .

Universitas Sumatera Utara

4.Tujuan koperasi harus benar-benar merupakan kepentingan bersama para anggotanya .

2.2.Permodalan Koperasi Yang menjadi acuan pembahasan permodalan koperasi di Indonesia adalah : UU NO.25 tahun 1992 pasal 41 , Bab VII tentang perkoperasian , disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari : 1.Modal Sendiri Modal sendiri bersumber dari : a.Simpanan Pokok Anggota Yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya , yang wajib dibayarkan oleh masingmasing anggota kepada koperasi . b.Simpanan Wajib Yaitu sejumlah uang simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu yang nilainya untuk masingmasing anggota tidak harus sama.Dengan demikian anggota yang lebih mampu dari segi keuangan dapat memberikan lebih kepada koperasi dibanding anggota lainnya sebagai simpanan wajibnya.Simpanan wajib ini tidak dapat diambil kembali oleh anggota , selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi tersebut . c.Dana Cadangan Yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan .


d.Donasi atau Hibah Yaitu sejumlah uang atau barang yang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga,tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengembalikannya .

2.Modal Pinjaman Modal pinjaman atau modal luar bersumber dari : a.Anggota Yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan . b.Koperasi Lainnya atau anggotanya Yaitu pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya didasari dari kerja sama antar koperasi . c.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Yaitu pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku . d.Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang Lainnya Yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku . 2.3.Pengertian Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Pengertian usaha mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40 / KMK.06 /2003 tanggal 29 Januari 2003 , yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil


penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) per tahun . Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,00. Ciri - ciri Usaha Mikro adalah : 1. Jenis barang / komoditi usahanya tidak selalu tetap , sewaktu – waktu dapat berganti . 2. Tempat usahanya tidak selalu menetap , sewaktu – waktu dapat pindah tempat . 3. Belum melakuakn administrasi keuangan yang sederhana sekalipun , dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha . 4. Sunber daya manusianya ( pengusahanya ) belum memiliki jiwa wira usaha yang memadai . 5. Tingkat pendidikan rata – rata relatif sangat rendah . 6. Umumnya belum akses kepada perbankan , namun sebagian dari mereka sudah akses kelembaga keuangan non bank . 7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP . Contoh Usaha Mikro antara lain : a. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan , perternak , nelayan , dan pembudidaya b. Industri makanan dan minuman , industri mebel pengolahan kayu dan rotan , industri pandai besi pembuat alat – alat . c. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar .


d. Peternakan ayam , itik dan perikanan . e. Usaha jasa seperti perbengkelan , salon kecantikan , ojek dan penjahit ( konveksi ) . Dilihat dari kepentingan lembaga keuangan baik perbankan ataupun non perbankan , usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang potensial untuk dilayani karena usaha mikro memiliki karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro lainnya , antara lain : perputaran usaha cukup tinggi , kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang , tidak sensitif terhadap suku bunga , tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter , pada umumnya berkarakter jujur , ulet dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat . Namun demikian Usaha Mikro masih sulit dalam memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi lembaga keuangan sendiri . Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No.9 tahun 1995 tentang pengusaha kecil,usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hal penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini . Adapun yang menjadi kriteria kekayan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan pada undang-undang No.9 tahun 1995 adalah sebagai berikut ini : a)

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah),tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha .


b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). c) Milik warga negara Indonesia . d) Berdiri sendiri,bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai.atau berafiliasi , baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar . e) Berbentuk usaha perseorangan,badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum , termasuk koperasi . Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/ KMK.016 / 1994 tanggal 27 Juni 1994 , usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan / usaha yang mempunyai penjualan / omzet per tahun setinggi-tingginya Rp.600.000.000 atau asset / aktiva setingginya Rp.600.000.000 ( diluar tanah dan bangunan yang ditempati ) terdiri dari : a) Badan usaha ( Fa , CV , PT , Koperasi ) b) Perorangan ( Pengrajin / industri rumah tangga,petani , peternak ,nelayan, perambah hutan , penambang , pedagang barang dan jasa , dan sebagainya ) . Ciri – ciri Usaha Kecil antara lain adalah : 1. Jenis barang / komoditinya yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah . 2. Lokasi / tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah - pindah . 3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana .


4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP . 5. Sumber daya manusianya memiliki pengalaman dalam berwira usaha . 6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal . 7. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning . Contoh Usaha Kecil sendiri antara lain : a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja . b. Pedagang di pasar grosir ( agen ) dan pedagang pengumpul lainnya . c. Pengrajin industri makanan dan minuman , industri meubeleir , kayu dan rotan , industri alat – alat rumah tangga , industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan . d. Peternakan ayam , itik , dan perikanan . Pengertian Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No. 10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 ( sepuluh milyar rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) s/d Rp.5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah ) . Ciri – ciri Usaha Menengah antara lain adalah :


1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik , lebih teratur bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas antara lain , bagian keuangan , bagian pemasaran , dan bagian produksi . 2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan . 3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan , telah ada jamsostek , pemeliharaan kesehatan , dll . 4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga , izin usaha , izin tempat , NPWP , upaya pengelolaan lingkungan dll . 5. Sudah akses kepada sumber – sumber pendanaan perbankan . 6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlayih dan terdidik . Contoh Usaha Menengah antara lain adalah : a. Usaha pertanian , peternakan , perkebunan , kehutanan skala menengah . b. Usaha perdagangan ( grosir ) termasuk ekspor dan impor . c. Usaha garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar propinsi . d. Usaha industri makanan dan minuman , elektronik dan logam . e. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan ,


Sementara itu usaha kecil menengah meliputi usaha kecil informal atau tradisional dan juga usaha menengah,yang mengelola usahanya lebih maju dibandingkan dengan industri kecil informal dan tradisional . Disamping itu juga dari segi permodalan juga sudah lebih besar dan manajemennya juga lebih maju . Menurut Urata ( 2000 ) ,dilihat dari sejarah keberadaannya di Indonesia , usaha kecil menengah mempunyai beberapa peran penting , yaitu : 1) UKM pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia . 2) Penyedia kesempatan kerja . 3) Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat . 4) Pencipta pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensifitas serta keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan . 5) Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non migas sehingga memperbaiki neraca pembayaran Masih terdapat beberapa perbedaan mengenai pengertian pengusaha lemah , baik yang ada dikalangan perbankan , lembaga terkait , Biro Pusat Statistik ( BPS ) , maupun Kamar Dagang dan Industri ( KADIN ) .


Tabel 2.1 Perbedaan Pengertian Usaha Kecil dan Menengah Sumber

Modal

Tenaga Kerja

Bank Indonesia

Rp.600.000.000,-

-

Departemen

Rp.70.000.000,-

-

-

1-5 orang (usaha rumah

perindustrian Biro Pusat Statistik

tangga 6-19 orang(usaha kecil) 20-99 orang(usaha menengah) 100 orang (usaha besar) Kamar

Dagang

dan Rp.600.000.000,-

250 orang

Industri

2.4.Keberadaan Usaha Kecil UMKM yang umumnya padat karya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar . Berdasarkan data dari kementrian koperasi dan UMKM , pada tahun 2004 , ada 37 juta unit usaha 99% dari seluruh jumlah unit usaha di Indonesia yang menyerap tenaga kerja sebanyak 60,4 juta atau 87,5% dari total


tenaga kerja keseluruhan. Dengan kapasitasnya ini , tentu UMKM pantas menjadi prioritas dalam kebijakan -kebijakan perekonomian nasional . Posisi usaha mikro,kecil dan menengah ( sering disingkat UMKM atau UKM saja ) sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan rakyat Indonesia . Tingkat pengangguran sudah mencapai 10% dan selama 5 tahun kedepan diharapkan turun menjadi sekitar 5%.Sementara angka kemiskinan mencapai 16% atau 38 juta orang . Jumlah ini harus dikurangi secara signifikan hingga tahun 2015 nanti sesuai seruan PBB tentang Millenium Development Goals ( MDG ) . UMKM pada kenyataannya selama krisis tidaklah terlalu terpuruk seperti halnya usaha besar . Hal ini disebabkan oleh dua hal ( Faisal Basri,2002) yaitu : 1)

Sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-barang konsumsi (cosumer goods) dengan ciri khasnya permintaan bersifat inelastis terhadap perubahan pendapatan . Artinya , jika pendapatan masyarakat turun karena krisis , turunnya permintaan terhadap barang kecil .

2)

Mayoritas UKM mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek

pendanaan .

Maka ketika perbankan juga mengalami krisis , UKM tidak

terpengaruh . Namun , akses usaha kecil pada fasilitas dana perbankan ini sebenarnya mengandung potensi permasalahan jika UKM ingin berkembang lebih jauh . Yang menjadi faktor penyebab UMKM mampu bertahan terhadap hantaman krisis , yaitu : permodalan yang tidak bergantung kepada pinjaman asing sehingga tidak terlalu terpengaruh terhadap fluktuasi mata uang asing . Selain itu pada umumnya jenis usaha ini menggunakan bahan baku lokal sehingga tidak terpengaruh


oleh naiknya bahan baku yang harus didatangkan dari luar negeri (Business News 7007,2004:3) . Bagaimana mengembangkan sektor usaha kecil , sehingga bisa sejajar dengan usaha menengah dan besar,harus dimiliki jalan keluarnya . Kenyataan menunujukkan banyak masalah yang meliputi usaha kecil yang bisa dikelompokkan dalam dua bagian besar yaitu masalah intern dan masalah ekstern , Masalah intern meliputi : 1. Masalah kemampuan dalam mengembangkan pasar atas produk yang dihasilkan . 2. Masalah profesionalisme tenaga pengelola . 3. Masalah permodalan yang masih kurang . 4. Masalah kemampuan teknologi yang belum memadai . Selain masalah tersebut diatas,pengusaha kecil juga menghadapi masalah ekstern , masalah ekstrn meliputi sebagai berikut : 1. Masalah Iklim usaha . 2. Masalah kebijakan permintaan yang belum mulus . 3. Masalah pembinaan manajemen,pelatihan dan konsultasi . 4. Masalah proteksi yang belum tepat . Agar lebih memahami sektor UMKM perlu dikenal dan dipahami lebih dalam ciri - ciri dari pengusaha kecil , yaitu : 1. Hampir setengah persen UKM hanya mempergunakan kapasitas 10% atau kurang . 2. Lebih dari 50% perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan usaha kecil kecilan.


3. Masalah utama yang dihadapi pada tahap sebelum investasi yang sering dihadapi menyangkut permodalan , kemudahan (lokasi , izin) . 4. Pada masa peningkatan usaha , maka yang dihadapi terutama bermula dengan pengenalan barang . 5. Penurunan usaha terjadi karena kekurangan modal , tidak mampu memasarkan dan kurang keterampilan tekhnis dan administrasi . 6. Pengusaha kecil mengharapkan bantuan dari pemerintah berupa permodalan , pemasaran dan pengadaan . 7. Hampir 70% dari usaha kecil melakukan pemasaran langsung ke konsumen . 8. Sebahagian besar pengusaha kecil .

2.5.Permasalahan Pokok UMKM Jika dilihat dari segi permasalahan umum UMKM , BPS dapat mengklasifikasikan permasalahan umum

yang dihadapi oleh UMKM (2003) .

Masalah - masalah tersebut adalah : 1. Kurang Permodalan . 2. Kesulitan Pemasaran . 3. Persaingan Usaha . 4. Kesulitan Bahan Baku . 5. Kurangnya kemampuan teknis produksi dan keahlian . 6. Kurangnya ketramilan manajerial . 7. Kurangnya pengetahuan manajemen keuangan .


8. Iklim Usaha yang Kurang Kondusif (perizinan , aturan / perundangan) Salah satu sisi lain dari keberhasilan pembangunan selama ini adalah bahwa manusia dan masyarakat yang lebih sejahtera juga disertai dengan munculnya tuntutan -tuntutan baru seperti berupa tranparansi , hak demokrasi,dan hak untuk lebih sejahtera.Beberapa permasalahan UMKM antara lain : 1.Hasil pembangunan masih terasa jauh lebih rendah dari potensinya terutama karena sebahagian sumber daya yang kita miliki masih belum dimanfaatkan secara produktif sesuai dengan kapasitas masing-masing meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi selama 30 tahun terakhir cukup tinggi,ternyata tingkat pengangguran riil juga masih tetap menjadi masalah,sehingga tingkat pendapatan dari sebahagian besar rakyat masih relatif rendah . 2.Hasil pembangunan dimaksud bahwa mencapai titik efisiensi yang maksimum (pareto optimum) .Hal ini terjadi karena masih sering melakukan pemborosan dalam alokasi sumber daya , seperti manusia , capital ,alam dan dana pembangunan . Kita juga masih melihat adanya persaingan pasar yang kurang sehat . Pada umumnya cukup tinggi sehingga pasar masih dikuasai oleh beberapa pengusaha saja . Konsentrasi yang sedemikian tingginya tak lepas dari kebijakan pemerintah , khususnya dibidang keuangan,investasi , industri ,dan perdagangan yang sejak pertengahan tahun 60-an dan tahun 80-an lebih dikenal protektif (misal: kuota dan tarif) .


3.Bahwa hasil pembangunan dimaksud masih menunjukkan adanya kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar pelaku ekonomi , antar sektor , antar golongan masyarakat yang ada disatu wilayah dan antar wilayah . Disamping adanya implikasi hasil dari tarif pembangunan tadi , yang pada umumnya bersumber dari dalam negeri , kita juga masih menghadapi tantangan dan permasalahan yang datang dari luar negeri , seperti kemajuan teknologi,informasi , dan komunikasi serta persaingan pasar lokal , regional dan global yang semakin ketat . Hal ini menuntut seluruh pelaku untuk membangun dan memiliki keunggulan persaingan . Selain itu , pengusaha multinasional telah berkembang sedemikian rupa sehingga keunggulan kompetisi yang mereka miliki telah tumbuh dan terakumulasi dengan kecepatan sangat tinggi . Mereka sangat cermat dan dengan gerakan cepat memanfaatkan kesempatan dari liberalisasi perdagangan dan investasi tersebut menguasai pasar domestik kita yang memang potensinya cukup besar . Sebaliknya,para pelaku usaha nasional masih sedang memulai reformasi diseluruh lini baris termasuk restrukturisasi bidang usaha untuk menetapkan basis usaha dan bisnis intinya dalam rangka pengembangan keunggukan kompetitifnya . Demikian juga halnya bahwa sebagian besar aparat pemerintah masih menempatkan dirinya pada posisi untuk dilayani daripada melayani . Hal ini menimbulkan birokrasi yang kurang efisien dan efektif dan akhirnya makin tidak dipercaya oleh masyarakat sehingga seringkali aparat birokrasi menjadi beban bagi usaha nasional terutama yang dikelola oleh masyarakat .Yang lebih memprihatinkan


adalah berbagai bentuk pungutan retribusi dan larangan terhadap UMKM baik legal maupun tidak legal tampaknya masih menjamur sehingga sulit untuk seluruhnya dihapuskan .

2.6.Pengertian BMT Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan system bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan . BMT berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah , yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil . Berdasarkan laporan pengurus BMT yang difasilitasi Pinbuk , pada desa-desa dimana BMT beroperasi,berbagai aspek rentenir hilang dan lenyap bagai ditelan bumi.Ini bukan karena BMT mampu menggantikan fungsi para rentenir , tetapi disebabkan pengurus BMT dibantu peran tokoh dan da’i setempat yang berhasil memberikan pelayanan pembiayaan yang mudah dan tidak menjerat leher pengusaha kecil . Terbukti bahwa BMT dapat menancapkan eksistensinya karena mampu menjaga kepercayaan masyarakat . Meski demikian,harus diakui bahwa realitas dinamika BMT dilapangan tidak terlalu bagus , bahkan ada BMT yang kemudian tumbang , gagal,rugi dan kemudian mati , tidak berjalan lagi . Diantara yang menyebabkan kegagalan pengelolaan BMT tersebut , yaitu :


1.Kurangnya persiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola , baik dari sisi pengetahuan,keterampilan dalam mengelola BMT , terutama masalah pengguliran pembiayaan . Kasus riil adalah banyaknya pembiayaan yang tidak tertagih (pembiayaan macet) 2.Lemahnya pengawasan pada pengelolaaan,terutama manajemen dana dan kurangnya rasa memiliki pengelola BMT . Fakta yang ada dilapangan menunjukkan banyaknya BMT yang tenggelam dan bubar yang disebabkan oleh berbagai macam hal antara lain : manajemen yang amburadul , pengelola yang tidak amanah dan professional , tidak percaya masyarakat , kesulitan modal , dll . Akibatnya citra yang timbul dimasyarakat sangat jelek . BMT identik dengan tidak dapat dipercaya , dan sebagainya . Hal lain yang tak kalah pentingnya penyebab kegagalan pengelolaan BMT adalah adanya ambivalensi antara konsep syari’ah pengeloalaan BMT dengan operasionalisasi dilapangan . Terdapat ketidakcocokan dari garis syari’ah yang telah disepakati . Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan dari para nasabah .

2.7.Pinjaman / kredit Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan ( trust atau faith ) , karena dasar dari kredit adalah kepercayaan . Dengan demikian seseorang memperoleh kredit dari orang lain atau dari bahan usaha pada dasarnya adalah karena kepercayaan . Bila transaksi kredit terjadi , maka akan dapat kita lihat


adanya pemindahan materi dari yang memberikan kredit kepada yang diberi kredit sehingga terdapat pihak yang terlibat yaitu : 1 ) Pihak yang berlebihan uang disebut pemberi kredit ( kreditur ) 2 ) Pihak yang membutuhkan uang disbut penerima kredit ( debitur ) Menurut pendapat Drs. Muchdarsah Sinungan ( 1994 : 3 ) “ Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga” ( Drs. Muchdarsyah Sinungan , Dasar – dasar dan Teknik Managemen Kredit , Jakarta , 1997 , hal.3 ) . Menurut Drs. Susatyo Reksoprodjo “ Kredit adalah lalu lintas pembayaran dan penukaran uang , barang , dan jasa oleh pihak yang memberikan prestasi baik berupa barang , jasa atau prestasi lain kepada pihak lain” . Jadi perkataan kredit dapat disimpulkan sebagai suatu hak , dimana hak – hak tersebut berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan seperlunya .

2.8.Pengertian Bagi Hasil Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen pengganti bunga , maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil . Salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syariah . Mekanisme lembaga keuangan Islam dengan menggunakan system bagi hasil , tampaknya menjadi salah satu


alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis . Kendatipun demikian perilaku bagi hsil dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijaksanaan moneter sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara . Bagi hasil menurut terminology asing ( Inggris ) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan , bahwa hal itu dapat berbentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya,atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan . Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil , pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan,baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian atau bentuk bisnis korporasi ( kerja sama ) . Pihak - pihak yang terlibat harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal . Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan bukan untuk kepentingan pribadi . Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shohibulwal dan mudharib . Dengan demikian , semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah , bukan untuk kepentingan mudharib , dapat dimasukkan kedalam biaya operasional . Keuntungan bersih harus dibagi antara shohibulwal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dlam perjanjian awal . Tidak ada pembagian laba sampai


semua kerugian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka .

2.9. Pelayanan Menurut Y.B. Suparlan pelayanan adalah “ usaha pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik berupa materi maupun non – materi agar orang itu dapat mengatasi masalah sendiri” ( Effendi , Onong Uchayana , 1989 : 44 ) . Dalam konteks ini pelayanan dimaksud adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan BMT kepada masyarakat sesuai dengan yang diperlukannya , yaitu memberikan pinjaman kredit untuk mengatasi kesulitan ekonomi setiap anggota ( masyarakat ) . Lebih lanjut The Liang Gie dan kawan – kawannya mengartikan pelayanan yaitu “Pelayanan masyarakat adalah kegiatan dari suatu organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri pada masyarakat”. Dari pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa pelayanan masyarakat itu adalah merupakan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi / perusahaan yang ditujukan kepada kepentingan masyarakat banyak atas dasar pemberian hak , ikhlas , jujur , tidak mengutamakan imbalan , tetapi mengutamakan rasa puas yang dibutuhkan oleh masyarakat . Menurut Effendi , Onong Uchayana ( 1989 : 48 ) kunci keberhasilan pelayanan kepada anggota adalah :


1) Trust ( kepercayaan ) . Menumbuhkan rasa percaya anggota terhadap pegawai BMT karena pada dasarnya seseorang akan lebih terbuka pada orang lain apabila ia menarik kepercayaan mereka . 2) Attitude ( sikap ) . Mengusahakan selalu bersikap baik dalam melayani anggota , agar anggota benar – benar merasa dihargai . 3) Easy ( kemudahan ) . Membuat anggota merasa nyaman , santai agar tidak merasa tegang bila datang ke loket BMT . Berusaha mengurangi ketegangan yang mereka alami. 4) Listen ( mendengarkan ) . Mengusahakan mendengar segala keluhan anggota dengan seksama dan memperhatikannya . Bila tidak cukup waktu , dilimpahkan kepada orang lain , agar tidak mengganggu pelayanan anggota lainnya dengan cara melakukannya secara halus dan luwes . Pelayanan anggota di BMT sangat menentukan dan menjadi bagian yang penting dalam menentukan besar kecilnya omset kredit dan perolehan bunga . Dalam pemasaran jasa ada beberapa hal penting yang harus diingat antara lain pelanggan adalah pihak yang cenderung memberikan penilaian terhadap mutu pelayanan . Mereka menilai dengan membandingkan apa yang mereka terima dengan apa yang mereka harapkan . Suatu perusahaan dapat meraih reputasi baik apabila mutu pelayanan senantiasa memenuhi harapan pelanggan .


BAB II URAIAN TEORITIS

Recommend Documents