BAB II URAIAN TEORITIS

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1 Sektor Industri 2.1.1 Pengertian Industri

Istilah industri sering diidentikkan dengan semua kegiatan ekonomi manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur (manufacturing). Padahal, pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Disebabkan kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya.

21 Universitas Sumatera Utara

Adapun klasifikasi industri berdasarkan kriteria masing-masing (Siahaan, 1996), adalah sebagai berikut :

1. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi :

a. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/tahu, dan industri makanan ringan.

b. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya: industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan rotan.

c. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemapuan manajerial


tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik.

d. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan (fit and profer test). Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang.

2. Klasifikasi industri berdasarkan lokasi usaha

Keberadaan suatu industri sangat menentukan sasaran atau tujuan kegiatan industri. Berdasarkan lokasi unit usahanya, industri dapat dibedakan menjadi :

a. Industri berorientasi pada pasar (market oriented industry), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah persebaran konsumen.

b. Industri berorientasi pada tenaga kerja (employment oriented industry), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah pemusatan penduduk, terutama daerah yang memiliki banyak angkatan kerja tetapi kurang pendidikannya.


c. Industri berorientasi pada pengolahan (supply oriented industry), yaitu industri yang didirikan dekat atau di tempat pengolahan. Misalnya: industri semen di Palimanan Cirebon (dekat dengan batu gamping), industri pupuk di Palembang (dekat dengan sumber pospat dan amoniak), dan industri BBM di Balongan Indramayu (dekat dengan kilang minyak).

d. Industri berorientasi pada bahan baku, yaitu industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku. Misalnya: industri konveksi berdekatan dengan industri tekstil, industri pengalengan ikan berdekatan dengan pelabuhan laut, dan industri gula berdekatan lahan tebu.

e. Industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain (footloose industry), yaitu industri yang didirikan tidak terikat oleh syaratsyarat di atas. Industri ini dapat didirikan di mana saja, karena bahan baku, tenaga kerja, dan pasarnya sangat luas serta dapat ditemukan di mana saja. Misalnya: industri elektronik, industri otomotif, dan industri transportasi.

3. Klasifikasi industri berdasarkan proses produksi

Berdasarkan proses produksi, industri dapat dibedakan menjadi :

a. Industri hulu, yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya


menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri alumunium, industri pemintalan, dan industri baja.

b. Industri hilir, yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen. Misalnya: industri pesawat terbang, industri konveksi, industri otomotif, dan industri meubel.

4. Klasifikasi industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian

Selain pengklasifikasian industri tersebut di atas, ada juga pengklasifikasian industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/ I/1986 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Adapun pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut :

a. Industri Kimia Dasar (IKD)

Industri Kimia Dasar merupakan industri yang memerlukan modal yang besar, keahlian yang tinggi, dan menerapkan teknologi maju. Adapun industri yang termasuk kelompok IKD adalah sebagai berikut :


1) Industri kimia organik, misalnya : industri bahan peledak dan industri bahan kimia tekstil.

2) Industri kimia anorganik, misalnya : industri semen, industri asam sulfat, dan industri kaca.

3) Industri agrokimia, misalnya : industri pupuk kimia dan industri pestisida.

4) Industri selulosa dan karet, misalnya : industri kertas, industri pulp, dan industri ban.

b. Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika (IMELDE)

Industri ini merupakan industri yang mengolah bahan mentah logam menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa mesin dan perakitan. Adapun yang termasuk industri ini adalah sebagai berikut :

1) Industri mesin dan perakitan alat-alat pertanian, misalnya : mesin traktor, mesin hueler, dan mesin pompa.

2) Industri alat-alat berat/konstruksi, misalnya : mesin pemecah batu, buldozer, excavator, dan motor grader.

3) Industri mesin perkakas, misalnya : mesin bubut, mesin bor, mesin gergaji, dan mesin pres.


4) Industri elektronika, misalnya : radio, televisi, dan komputer.

5) Industri mesin listrik, misalnya : transformator tenaga dan generator.

6) Industri kereta api, misalnya : lokomotif dan gerbong.

7) Industri kendaraan bermotor (otomotif), misalnya : mobil, motor, dan suku cadang kendaraan bermotor.

8) Industri pesawat, misalnya : pesawat terbang dan helikopter.

9) Industri logam dan produk dasar, misalnya : industri besi baja, industri alumunium, dan industri tembaga.

10) Industri perkapalan, misalnya : pembuatan kapal dan reparasi kapal.

11) Industri mesin dan peralatan pabrik, misalnya : mesin produksi, peralatan pabrik, dan peralatan kontruksi.

c. Aneka Industri (AI)

Industri ini merupakan industri yang tujuannya menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun yang termasuk industri ini adalah sebagai berikut :

1) Industri tekstil, misalnya : benang, kain, dan pakaian jadi.


2) Industri alat listrik dan logam, misalnya : kipas angin, lemari es, dan mesin jahit, televisi, dan radio.

3) Industri kimia, misalnya : sabun, pasta gigi, sampho, tinta, plastik, obatobatan, dan pipa.

4) Industri pangan, misalnya : minyak goreng, terigu, gula, teh, kopi, garam dan makanan kemasan.

5) Industri bahan bangunan dan umum, misalnya : kayu gergajian, kayu lapis, dan marmer.

d. Industri Kecil (IK)

Industri ini merupakan industri yang bergerak dengan jumlah pekerja sedikit, dan teknologi sederhana. Biasanya dinamakan industri rumah tangga, misalnya : industri kerajinan, industri alatalat rumah tangga, dan perabotan dari tanah (gerabah).

e. Industri Pariwisata

Industri ini merupakan industri yang menghasilkan nilai ekonomis dari kegiatan wisata. Bentuknya bisa berupa wisata seni dan budaya (misalnya : pertunjukan seni dan budaya), wisata pendidikan (misalnya : peninggalan, arsitektur, alat-alat observasi alam, dan museum geologi), wisata alam (misalnya : pemandangan alam di pantai, pegunungan, perkebunan, dan kehutanan), dan


wisata kota (misalnya : melihat pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan, wilayah pertokoan, restoran, hotel, dan tempat hiburan).

2.1.2 Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Industrialisasi

sebenarnya

merupakan

satu

jalur

kegiatan

untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain, pembangunan industri itu merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai fisik saja. Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya lainya. Hal ini berarti pula sebagai suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia. Dengan demikian dapat diusahakan secara “vertikal” semakin besarnya nilai tambah pada kegiatan ekonomi dan sekaligus secara “horizontal” semakin luasnya lapangan kerja produktif bagi penduduk yang semakin bertambah. Banyak pendapat muncul bahwa industri itu mempunyai peranan penting sebagai sektor pemimpin (leading sector). Sektor pemimpin ini maksudnya adalah dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Sektor jasapun berkembang


dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran/periklanan, dan sebagainya, yang kesemuanya itu nanti akan mendukung lajunya pertumbuhan industri. Seperti diungkapkan sebelumnya, berarti keadaan menyebabkan meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Kenaikan pendapatan dan peningkatan permintaan (daya beli) tersebut menunjukkan bahwa perekonomian itu tumbuh sehat. UNIDO (United Nations for Industrial Development Organization) mengelompokkan negara-negara sebagai berikut (Muhammad, 1992) : •

Kelompok negara non-industri apabila sumbangan sektor industri terhadap PDB kurang dari 10 persen.

•

Kelompok negara dalam proses industrialisasi apabila sumbangan tersebut antara 10-20 persen.

•

Kelompok negara semi industrialisasi jika sumbang tersebut antara 20-30 persen.

•

Kelompok negara industri jika sumbangan tersebut lebih dari 30 persen. Perroux mengatakan, pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada

waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Inti pendapat Perroux (dalam Muhammad, 1992) adalah sebagai berikut : 1. Dalam proses pembangunan akan timbul industri pemimpin yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Karena keterkaitan antar industri sangat

erat, maka


perkembangan industri pemimpin akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri pemimpin tersebut. 2. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainya. 3. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari industri pemimpin atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif. 2.1.3 Keterkaitan antar Industri Pendapat-pendapat yang mendukung investasi dalam bidang industri sebagai suatu prioritas pembangunan bukan hanya didasarkan pada hasil penelitian

yang

menunjukkan

bahwa

pertumbuhan

industri

menyertai

pembangunan. Para penganjur industri menunjukkan bahwa industri merupakan suatu sektor pemimpin karena industri tersebut merangsang dan mendorong investasi-investasi di sektor-sektor lain juga. Pola perkembangan industri dimana barang hasil produksi suatu industri dimanfaatkan oleh industri lainnya adalah bentuk keterkaitan antar industri.


Konsep pertumbuhan tidak seimbang menunjukkan bahwa pertumbuhan yang cepat dari satu atau beberapa industri mendorong perluasan industri-industri lainnya yang terkait dengan sektor industri yang tumbuh lebih dahulu tersebut. Keterkaitan-keterkaitan ini bisa keterkaitan ke belakang, misalnya industri tekstil menyebabkan peningkatan produksi kapas atau zat-zat pewarna untuk disediakan bagi industri tekstil tersebut. Keterkaitan tersebut bisa juga keterkaitan ke depan, misalnya adanya industri tekstil domestik mendorong tumbuhnya investasi dalam industri pakaian jadi. 2.1.4 Industri dan Tujuan Pembangunan Setelah melihat industri dari berbagai perspektif, maka dapat disimpulkan peranan yang diharapkan dari industri terhadap pembangunan. Pertama, industrialisasi bukanlah suatu “obat yang paling mujarab” untuk mengobati keterbelakangan. Tidak ada satupun faktor produksi, atau kebijaksanaan, atau sektor, yang bisa menyelesaikan secara sendiri-sendiri proses pembangunan. Demikian pula halnya dengan industri. Tetapi sektor industri mempunyai 2 pengaruh yang penting dalam setiap program pembangunan. Pertama, produktivitas yang lebih besar dalam industri merupakan kunci untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Kedua, industri pengolahan memberikan kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar bagi Industri Subsitusi Impor (ISI) yang efesien dan meningkatkan ekspor daripada industri primer. Jika

industrialisasi

bukan

merupakan

obat

yang

mujarab

bagi

keterbelakangan, demikian juga halnya pembangunan perdesaan. Masing-masing membutuhkan yang lainnya, dan akan gagal jika pertumbuhan tidak seimbang


serta terlalu jauh. Industri bisa menyediakan input-input produktif, terutama pupuk dan peralatan pertanian yang sederhana, bagi pertanian. Jika kebijaksanaan luar negeri dijalankan dan industri pengolahan telah efisien, input-input tersebut bisa ditawarkan dengan harga yang lebih murah daripada harga impor. Hubungan tersebut bisa kebalikannya, karena pertanian menyediakan bahan-bahan baku untuk industri, misalnya kapas, tembakau atau karet. Pertanian dan industri juga saling menyediakan pasar bagi barang-barang produksinya masing-masing. Jika pendapatan sektor pertanian tersebut tumbuh secara merata. Dimana di butuhkan land-reform dan pembangunan pedesaan yang sangat meluas, maka industri akan menikmati pasar yang lebih luas bagi barang-barang konsumsinya. Sejalan dengan itu. Pertumbuhan pendapatan di perkotaan yang didorong oleh perluasan industri, akan mendorong pertumbuhan output pertanian dan produktivitas melalui kenaikan permintaan akan pangan. Namun demikian, kunci dari permintaan akan pangan tersebut adalah tingkat pengerjaan yang meningkat dan perbaikan distribusi pendapatan di perkotaan. 2.1.5 Industri Subsitusi Impor (ISI) Salah satu strategi industrialisasi yang dilaksanakan Indonesia, sejak zaman pemerintahan Orde Baru adalah Industri Subsitusi Impor (ISI). ISI ini diharapkan bisa menghasilkan barang-barang baru dalam negeri yang semula diimpor. Setelah subsitusi impor berhasil, baru kemudian sebagian hasil produknya diekspor. Jadi subsitusi impor ini memegang peranan penting dalam mengenalkan barang-barang baru yang dulunya diimpor dan kemudian dihasilkan sendiri.


Alasan untuk mengadakan ISI ini sebenarnya berbeda-beda antara suatu negara dengan negara lain. Namun demikian, berikut ini dijelaskan beberapa alasan penting : •

ISI dimaksudkan untuk mengurangi atau menghemat penggunaan devisa. Seperti diketahui, hampir semua negara berkembang seringkali mengalami kekurangan devisa. Oleh karena itu, devisa yang sedikit harus digunakan secara efektif dan efesien.

•

Dengan adanya ISI biasanya pemerintah melakukan proteksi terhadapnya dengan cara pembatasan barang-barang impor. Pembatasan barang-barang impor tersebut tentu saja akan mengurangi jumlah barang-barang impor, sementara itu permintaan di dalam negeri masih tetap besar, sehingga pada akhirnya para pengusaha dalam negeri terdorong untuk meningkatkan produksi barang-barang yang terkena pembatasan impor tersebut. Dengan kata lain, ISI ini bisa merangsang kegiatan ekonomi para pengusaha di dalam negeri.

•

ISI bisa dimaksudkan untuk segera dapat memenuhi kebutuhan sendiri akan berbagai barang industri dan juga karena semangat kemerdekaan yang timbul di negara berkembang, yang kemudian diikuti pula oleh keinginan untuk mencapai kemerdekaan dalam bidang ekonomi.

•

Alasan lain bagi adanya ISI adalah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di dalam negeri. Walaupun suatu negara tidak mengalami kesulitan devisa, tetapi untuk memajukan perekonomian dan mendorong timbulnya industri-industri utama di dalam negeri, Negara tersebut


melakukan proteksi dan memberikan berbagai macam fasilitas kepada para pengusaha. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh para pengusaha bisa meningkat dan dapat mendorong kegiatan ekonomi lebih lanjut. Dalam pelaksanaannya kebijaksanaan ISI, ada berbagai masalah yang dihadapi oleh negara berkembang yang melaksanakannya. Pertama, kualitas barang yang dihasilkan. Kualitas barang yang dihasilkan di dalam negeri sebagai barang subsitusi impor sering jauh lebih rendah daripada hasil produksi luar negeri. Kualitas yang rendah ini akan sulit untuk diekspor. Dengan demikian, ISI bukannya menghemat penggunaan devisa tetapi juga menurunkan penerimaan ekspor. Kedua, biaya produksi.pada tahap awal industrialisasi bisanya dibutuhkan biaya yang sangat besar digunakan untuk tenaga kerja, membeli mesin-mesin, dan membeli bahan-bahan baku yang diperlukan. Jadi modal yang diperlukan sangat banyak. Jika suatu negara mempuyai modal yang sedikit, maka dalam tahap awal indutrialisasinya terpaksa mendatangkan modal dan tenaga kerja dari luar negeri. 2.1.6 Industri Promosi Ekspor (IPE) Menurut Krueger (1997), ada 4 faktor yang menerangkan mengapa strategi industalisasi promosi ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat daripada strategi ISI, keempat faktor tersebut adalah : 1. Kaitan sektor pertanian dengan sektor industri Pengalaman beberapa negara berkembang, antara lain India, RRC dan Filipina, telah menunjukan bahwa suatu sektor pertanian yang pertumbuhannya lamban dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan sektor industri pada khususnya. Hal ini dapat terjadi karena


produksi pertanian yang lamban akan meningkatkan harga pangan, sehingga tingkat upah juga cenderung naik, sehingga pada akhirnya akan dapat menghambat pertumbuhan sektor industri. 2. Skala ekonomis Bagi industri dimana faktor skala ekonomi adalah penting, maka strategi promosi ekspor akan dapat memberikan dorongan yang lebih kuat kepada perusahaan-perusahaan yang baru daripada strategi ISI, karena perusahaan-perusahaan ini dapat menyusun rencana investasi, produksi, dan pemasaran mereka atas dasar potensi pasar domestik dan pasar ekspor. Dengan strategi promosi ekspor sejak semula dapat dibangun pabrik dengan skala ekonomi yang efisien, oleh karena dalam membangun pabrik-pabrik tersebut para pengusaha sudah merencanakan untuk memasarkan sebagian dari produksi mereka di pasar dunia. 3. Dampak persaingan atas prestasi perusahaan Suatu segi positif yang penting dari strategi promosi ekspor adalah bahwa persaingan di pasar ekspor mengharuskan para pengusaha untuk menjajaki berbagai cara untuk menekan biaya produksi mereka sampai ke tingkat yang serendah-rendahnya, sehingga hasil produksi mereka dapat bersaing dalam harga di pasar ekspor. 4. Kekurangan devisa atas pertumbuhan ekonomi Jika kekurangan devisa dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tingkat makro ekonomi, skala investasi nasional perlu


dikurangi, jika diperkirakan bahwa pada tahun mendatang akan dihadapi masalah kekurangan devisa. 2.1.7 Pola Pengembangan Industri Pengelompokan pola pikir industrialisasi secara keseluruhan telah tercakup dalam Pola Pengembangan Indutri Nasional (PPIN) yang dibuat oleh Departemen Perindustrian (dalam Siahaan, 1996). PPIN tersebut berintikan 6 butir kebijakan : 1. Pengembangan

industri

yang

diarahkan

untuk

pendalaman

dan

pemantapan struktur industri serta dikaitkan dengan sektor lainnya. 2. Pengembangan indutri permesinan dan elektronika penghasil barang modal. 3. Pengembangan industri kecil. 4. Pembangunan ekspor komoditi industri. 5. Pembangunan kemampuan penelitian, pengembangan dan rancang bangun khususnya perangkat lunak dan perekayasaan. 6. Pembangunan kemampuan para wiraswasta dan tenaga kerja industri berupa manajemen, keahlian, kejujuran serta keterampilan.

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2.2.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam satu periode tertentu adalah PDRB. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah oleh seluruh unit ekonomi. Nilai akhir dari PDRB


akan sama dengan total nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor bersih. Konsumsi terdiri dari barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. Konsumsi dibagi menjadi tiga subkelompok : barang tidak tahan lama, barang tahan lama, dan jasa. Barang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang-barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, seperti makanan dan pakaian. Barang tahan lama (durable goods) adalah barang-barang yang memiliki usia panjang, seperti mobil dan televisi. Jasa (services) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu atau perusahaan, seperti pangkas rambut dan berobat ke rumah sakit. Investasi terdiri dari barang–barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Investasi juga dibagi menjadi tiga subkelompok : investasi tetap bisnis, investasi tetap residensi, dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis adalah pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan. Investasi tetap residensi adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah. Sedangkan investasi persediaan adalah peningkatan dalam persediaan barang perusahaan. Pengeluaran pemerintah adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pembayaran transfer kepada individu, seperti jaminan sosial dan kesejahteraan tidak termasuk pengeluaran pemerintah karena merealokasi pendapatan yang ada dan tidak membuat perubahan dalam barang dan jasa. Ekspor bersih adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurang nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain. Ekspor bersih


menunjukkan pengeluaran bersih dari luar negeri pada barang dan jasa kita, yang memberikan pendapatan bagi produsen domestik. Umumnya PDRB dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu PDRB atas harga berlaku (nominal) dan PDRB atas harga konstan (riil). PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun. Jadi, pada PDRB atas harga berlaku sudah termasuk unsur inflasi. Sedangkan PDRB atas harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu, misalnya 1983, 1993, atau 2000. PDRB atas harga konstan meningkat hanya jika jumlah barang dan jasa meningkat, sedangkan PDRB atas harga berlaku bisa meningkat karena produksi naik atau harga turun. Setelah PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan diketahui, maka dapat dihitung deflator PDRB. Deflator PDRB didefinisikan sebagai rasio PDRB atas harga berlaku terhadap PDRB atas harga konstan. Deflator PDRB = Deflator PDRB mencerminkan apa yang sedang terjadi pada seluruh tingkat harga dalam perekonomian. 2.2.2 Metode Penghitungan PDRB a. Metode Langsung 1) Pendekatan Produksi (Production Approach) PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit produksi di suatu wilayah dan periode tertentu, biasanya satu tahun. Nilai tambah bruto adalah nilai 39 Universitas Sumatera Utara

produksi bruto dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi. Y = P1Q1 + P2Q2 + … + PnQn Dimana : Y

= PDRB

P1, P2, …, Pn

= Harga satuan produk pada satuan masing-masing sektor ekonomi

Q1, Q2, …, Qn

= Jumlah produk pada satuan masing-masing sektor ekonomi

Yang dipakai hanya nilai tambah bruto saja agar dapat menghindari adanya perhitungan ganda. 2) Pendekatan Pendapatan (Income Approach) PDRB adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktorfaktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dan periode tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka nilai tambah bruto adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan laba yang kesemuanya belum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB ini termasuk pola komponen penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Y = Yw + Yr + Yi + Yp Dimana : Y

= Pendapatan regional atau PDRB

Yw = Pendapatan upah / gaji


Yr = Pendapatan sewa Yi = Pendapatan bunga Yp = Pendapatan laba 3) Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor bersih di dalam suatu wilayah dan periode tertentu, biasanya satu tahun. Dengan metode ini, penghitungan nilai tambah bruto bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi. Y = C + I + G + (X – M) Dimana : Y

= PDRB

C

= Pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi

I

= Pengeluaran perusahaan untuk investasi

G

= Pengeluaran pemerintah

(X-M)

= Ekspor bersih

Yang dihitung hanya nilai transaksi-transaksi barang jadi saja, untuk menghindari adanya perhitungan ganda. b. Metode Tidak Langsung (Alokasi) Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasi nilai tambah nasional ke dalam masing-masing kelompok


kegiatan pada tingkat regional. Metode ini menggunakan indikator yang paling besar pengaruhnya terhadap produktivitas kegiatan ekonomi tersebut. 2.2.3 Kegunaan Statistik Pendapatan Regional Data statistik pendapatan regional memberikan informasi yang berguna mengenai berbagai aspek dari kegiatan ekonomi (Sukirno, 2004:55) yaitu : a. Menilai prestasi kegiatan ekonomi Semakin tinggi pendapatan regional, semakin besar jumlah output yang diciptakan dalam suatu wilayah dan semakin tinggi kapasitas barang-barang modal yang digunakan oleh perusahaanperusahaan. Kenaikan pendapatan regional juga berkaitan erat dengan kenaikan kesempatan kerja. Apabila tingkat pengangguran masih tinggi, keadaan itu menggambarkan bahwa pendapatan regional yang dicapai masih di bawah potensi maksimal. b. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai Dengan membandingkan statistik pendapatan riil pada suatu tahun tertentu dengan pendapatan riil pada tahun-tahun sebelumnya akan dapat ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. c. Memberi informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi Data pendapatan regional

yang

dihitung

dengan

cara

pengeluaran menunjukkan nilai dan komposisi pengeluaran agregat,


seperti konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor, dan impor. Data pendapatan yang dihitung dengan cara produk neto memberikan gambaran tentang peranan berbagai sektor dalam perekonomian, yaitu menunjukkan nilai output yang mereka ciptakan dan persentase sumbangan berbagai sektor terhadap pendapatan regional. d. Memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran Tingkat kemakmuran penduduk suatu regional dapat diketahui melalui pendapatan per kapita yang diperoleh penduduk tersebut. e. Sebagai dasar untuk membuat ramalan dan perencanaan Data pendapatan regional pada masa kini dan masa lalu dapat memberi informasi penting mengenai cirri-ciri dari kegiatan ekonomi, seperti dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai dan sektor-sektor yang mewujudkan pertumbuhan tersebut, perkembangan ekspor dan investasi, dan berbagai informasi penting lainnya. Berdasarkan data tersebut, pemerintah dapat merumuskan kebijakan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan di masa mendatang, seperti meramalkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai, perkembangan investasi dan ekspor, dan sebagainya.


2.3 Tenaga Kerja 2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja Berdasarkan

publikasi

ILO

(International

Labour

Organization),

penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja dibedakan lagi ke dalam dua kelompok, yaitu penduduk yang bekerja (sering disebut pekerja) dan penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Dengan demikian, angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Secara umum, tenaga kerja (manpower) didefenisikan sebagai penduduk yang berada pada usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.


Menurut UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan disebutkan bahwa : “Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau perempuan yang sedang mencari pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. 2.3.2 Teori Tentang Tenaga Kerja Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan akan permintaan tenaga kerja (demand for labor) dan penawaran tenaga kerja (supply of

labor), pada suatu tingkat

upah

(Kusumosuwidho dalam Subri, 2003:54). Keseimbangan tersebut dapat berupa lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (excess supply of labor) atau lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (excess demand for labor). W S

We - - - - - - - - - - - - - - E

D 0

Ne

N

Gambar 2.1 : Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja


excess supply

SL

W1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DL 0

N1

N2

N

W SL

W1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - excess demand 0

N1

DL

N2

N

Gambar 2.2 : Kurva Ketidakseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Keterangan gambar : SL

= Penawaran tenaga kerja (supply of labor)

DL

= Permintaan tenaga kerja (demand for labor)

W

= Upah (wage)

L

= Jumlah tenaga kerja (labor)

Penjelasan gambar : 46 Universitas Sumatera Utara

1.

Jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masing sebesar Le pada

tingkat

upah

keseimbangan

We.

Dengan

demikian,

titik

keseimbangan adalah titik E. Pada tingkat upah keseimbangan We, semua orang yang ingin bekerja telah dapat bekerja. Berarti tidak ada orang yang menganggur. Secara ideal keadaan ini disebut full employment pada tingkat upah We. 2.

Pada gambar kedua, terlihat adanya excess supply of labor. Pada tingkat upah W1, penawaran tenaga kerja (SL) lebih besar daripada permintaan tenaga kerja (DL). Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N2, sedangkan yang diminta hanya N1. Dengan demikian, ada orang yang menganggur pada tingkat upah W1 sebanyak N1N2.

3.

Pada gambar ketiga, terlihat adanya excess demand for labor. Pada tingkat upah W1, permintaan akan tenaga kerja (DL) lebih besar daripada penawaran tenaga kerja (SL). Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja pada tingkat upah W1 adalah sebanyak N1, sedangkan yang diminta adalah sebanyak N2.

Terdapat beberapa tokoh yang membahas mengenai tenaga kerja, diantaranya : a. Adam Smith (1729-1790) Smith menganggap bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada SDM yang mengolahnya, sehingga bermanfaat bagi kehidupan.


Smith juga melihat bahwa alokasi SDM yang efektif adalah awal pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tetap tumbuh. Dengan kata lain, alokasi SDM yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi. b. Lewis (1959) Lewis menyebutkan bahwa kelebihan pekerja bukan merupakan suatu masalah, melainkan suatu kesempatan. Kelebihan pekerja pada suatu sektor akan memberi andil terhadap pertumbuhan produksi dan penyediaan kerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian, yaitu subsisten terbelakang dan kapitalis modern. Pada subsisten terbelakang, tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer koran. Pekerja pada subsisten terbelakang mayoritas berada di wilayah pedesaan. Pada subsisten terbelakang memiliki kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah yang relatif lebih rendah daripada kapitalis modern. Lebih rendahnya upah pekerja di pedesaaan akan mendorong pengusaha di wilayah perkotaan untuk merekrut pekerja dari pedesaan dalam

pengembangan

industri

modern

perkotaan.

Selama

berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja pada subsisten terbelakang akan diserap. Dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat.


Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi ketimpangan tingkat pendapatan antara perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya

kelebihan

pekerja

justru

merupakan

modal

untuk

mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari subsisten terbelakang ke kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak”. c. Fei-Ranis (1961) Teori Fei-Ranis berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai cirri-ciri kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut Fei-Ranis, ada tiga tahap pembagunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh yakni : 1) Para penganggur semu (yang tidak menambah produksi pertanian) Dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. 2) Tahap ini dimana pekerja pertanian menambah produksi, tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri. 3) Tahap ini ditandai dengan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan produksi lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dalam hal ini, kelebihan pekerja


terserap ke sektor jasa dan industri yang terus-menerus sejalan dengan pertambahan produksi dan perluasan usahanya. 2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja a. Tingkat upah Tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit produk yang dihasilkan. Apabila harga per unit produk yang dijual ke konsumen naik, reaksi yang biasanya timbul adalah mengurangi pembelian atau bahkan tidak lagi membeli produk tersebut. Kondisi ini memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat mengurangi akibat perubahan skala produksi disebut efek skala produksi (scale effect). Suatu kenaikan upah dengan asumsi harga barang-barang modal yang lain tetap, maka pengusaha mempunyai kecenderungan untuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat adanya penggantian dengan mesin disebut efek subsitusi (substitution effect). b. Teknologi Penggunaan teknologi dalam perusahaan akan mempengaruhi berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kecanggihan teknologi saja belum tentu mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja. Karena dapat terjadi kecanggihan teknologi yang menyebabkan hasil produksi yang


lebih baik, namun kemampuannya dalam menghasilkan produk dalam kuantitas yang sama atau relatif sama. Yang lebih berpengaruh dalam menetukan permintaan tenaga kerja adalah kemampuan mesin untuk menghasilkan produk dalam kuantitas yang jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia. Misalnya, mesin huller (penggilingan padi) akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja untuk menumbuk padi. c. Produktivitas tenaga kerja Berapa jumlah tenaga kerja yang diminta dapat ditentukan oleh berapa tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Apabila untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu dibutuhkan 30 karyawan dengan produktivitas standar yang bekerja selama 6 bulan. Namun dengan karyawan yang produktivitasnya melebihi standar, proyek tersebut dapat diselesaikan oleh 20 karyawan dengan waktu 6 bulan. Arsyad Anwar (dalam Kasnawi, 1999) mengemukakan bahwa produktivitas

tenaga

kerja

dipengaruhi

oleh

enam

hal,

yaitu

perkembangan barang modal per pekerja, perbaikan tingkat keterampilan, pendidikan,

dan

kesehatan

pekerja,

meningkatkan

skala

usaha,

perpindahan pekerja antar jenis kegiatan, perubahan komposisi output dari tiap sektor atau subsektor, serta perubahan teknik produksi. Di lain pihak, Basri (dalam Kasnawi, 1999) mengemukakan bahwa tinggi rendahnya produktivitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh pemanfaatan kapasitas dari berbagai sektor. Produktivitas tenaga kerja rendah karena pemanfaatan kapasitas produksi rendah.


d. Kualitas tenaga kerja Pembahasan mengenai kualitas ini berhubungan erat dengan pembahasan mengenai produktivitas. Karena dengan tenaga kerja yang berkualitas akan menyebabkan produktivitas meningkat. Kualitas tenaga kerja ini tercermin dari tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kematangan tenaga kerja dalam bekerja.

2.4 Kredit 2.4.1 Pengertian Kredit Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Pengaruh kredit usaha terhadap PDRB menurut Beck (2009) adalah postif dan signifikan. Penelitian yang dilakukannya dengan metode cross-section (beberapa negara dalam rentang waktu 1994-2005) menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah kredit usaha yang disalurkan perbankan terhadap sektor industri maka akan semakin meningkatkan PDRB.


Ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil resiko (misalkan, uangnya tidak kembali), dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari Character (kepribadian), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition of Economy (keadaan perekonomian), atau sering disebut sebagai 5C. a. Character Watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur (pihak pemberi utang) dapat meneliti apakah calon debitur masuk ke dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kredit juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari supplier dan costumer dari debitur. Selain itu dapat pula diperoleh dari Informasi Bank Sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai bank bidang perkreditan dengan menggunakan password dan komputer yang terhubung secara online dengan bank sentral. b. Capacity Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat


meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain. c. Capital Dengan melihat banyaknya modal yang dimiliki debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur dapat menilai modal debitur. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya. d. Collateral Jaminan dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman. e. Condition of Economy Keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain-lain. 2.4.2 Klasifikasi Kredit Kredit yang disalurkan sistem perbankan dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan beberapa criteria, yaitu : a. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya (Maturity) 1) Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan)


Kredit jangka pendek adalah kredit yang harus dilunasi dalam waktu setahun atau kurang. Biasanya kredit ini digunakan untuk kelancaran usaha, khususnya penyediaan dana untuk modal kerja. 2) Kredit Jangka Menengah (Medium Term Loan) Kredit ini harus dilunasi dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Kredit ini umumnya digunakan untuk pembiayaan modal kerja perusahaan-perusahaan besar atau kredit investasi perusahaanperusahaan kecil. 3) Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan) Kredit ini harus dilunasi dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun, bahkan lebih. Umumnya kredit jangka panjang digunakan untuk membiayai investasi. Semakin besar investasinya, makin panjang jangka waktu pembayarannya. Dalam kasus-kasus khusus, yakni untuk investasi yang mencapai ratusan milyar rupiah bahkan triliunan rupiah, jangka waktu kredit bisa mencapai puluhan tahun. Misalnya kredit untuk pembangunan hotel berbintang lima atau pabrik kimia raksasa. b. Berdasarkan ada tidaknya jaminan (Collateral) 1) Kredit Dengan Jaminan (Secured Loan) Kredit dengan jaminan adalah kredit yang disertai dengan jaminan atau agunan. Bentuk-bentuk jaminan dapat berupa harta berwujud seperti tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, dan beberapa harta wujud lainnya yang berharga dan dapat diterima oleh perbankan. Jaminan yang diserahkan debitur dapat juga berbentuk surat-surat


berharga (aset finansial), seperti surat saham, obligasi, dan deposito yang dibekukan. Barang atau aset yang dijaminkan harus lebih besar dari nilai kredit yang diberikan. 2) Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loan) Kredit tanpa jaminan dapat diberikan kepada seseorang atau perusahaan tertentu dengan beberapa alasan. Pertama, orang tersebut sudah sangat dikenal, teruji, dan dipercaya oleh pihak bank. Kedua, prospek debitur sangat baik dan biasanya juga terkait dengan penilaian bank tentang reputasi orang atau perusahaan tersebut. Kredit tanpa jaminan juga dapat diberikan kepada perusahaan-perusahaan kecil dan atau pengusaha lemah. Namun pemberiannya harus sangat selektif, karena pemberian kredit tanpa jaminan sangat beresiko. c. Berdasarkan Segmen Usaha 1) Kredit Pertanian Kredit pertanian adalah kredit yang disalurkan kepada usaha sektor pertanian seperti peternakan, perkebunan, dan perikanan. Kredit-kredit tersebut dapat disalurkan kepada petani-petani kecil di pedesaaan, seperti yang dilakukan oleh BRI Unit Desa atau dapat juga kepada perkebunan besar seperti kelapa sawit dan karet. 2) Kredit Industri Kredit yang disalurkan kepada sektor industri ada yang untuk industri kecil dan rumah tangga, tetapi ada juga untuk industri besar.


Di Indonesia, penyaluran kredit untuk sektor industri umumnya lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian. 3) Kredit Jasa Kredit jasa adalah kredit yang disalurkan untuk sektor jasa, baik untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) umumnya maupun usaha besar. Kredit yang disalurkan kepada UMK umumnya untuk kegiatan perdagangan kecil (toko-toko) dan rumah makan. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok usaha besar adalah perdagangan besar, restoran, mewah, dan hotel-hotel berbintang. d. Berdasarkan Tujuan 1) Kredit Komersial (Commercial Loan) Kredit komersial diberikan untuk memperlancar kegiatan nasabah yang bidang usahanya adalah perdagangan seperti kredit untuk usaha pertokoan dan kredit ekspor. 2) Kredit Konsumsi (Consumption Loan) Kredit konsumsi diberikan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi debitur yang ingin membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan konsumsi. Contohnya adalah kredit rumah atau kredit mobil. e. Berdasarkan Penggunaan 1) Kredit Modal Kerja Kredit modal kerja diberikan untuk tujuan komersial, yaitu membuat perusahaan mampu menjalankan usahanya sekalipun arus kas masuk untuk sementara masih lebih kecil dari arus kas keluar.


Besarnya kredit modal kerja dapat diketahui dengan menghitung selisih terbesar antara kewajiban lancar dengan aktiva lancar. Besar maksimum selisih antara kewajiban lancar dengan aktiva lancar menunjukkan jumlah dana yang harus didukung oleh perbankan. Semakin besar dan modern jenis usahanya biasanya kebutuhan modal kerjanya semakin besar. 2) Kredit Investasi Kredit investasi diberikan kepada debitur agar dapat membeli barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi, dan pendirian usaha baru. Dilihat dari jangka waktu pengembaliannya, kredit investasi termasuk kredit jangka menengah dan panjang. 2.4.3 Manfaat Kredit Menurut Tjoekam (1999:32), kredit memiliki beberapa manfaat, yaitu : a. Bagi debitur 1) Kredit dapat membuat kegiatan usaha semakin lancar dan baik daripada sebelumnya. 2) Kredit dapat meningkat minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan. 3) Kredit dapat memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan. b. Bagi kreditur 1) Kredit merupakan sumber utama pendapatan bank.


2) Pemberian kredit merupakan perangsang pemasaran produk-produk lainnya. 3) Kredit

dapat

dijadikan

sebagai

instrumen

penjaga

likuiditas,

solvabilitas, dan profitabilitas bank. 4) Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. c. Bagi masyarakat 1) Kredit dapat menimbulkan backward dan forward linkage dalam perekonomian. 2) Kredit dapat mengurangi pengangguran karena membuka peluang berusaha, bekerja, dan pemerataan pendapatan. 3) Kredit meningkatkan fungsi pasar karena ada peningkatan daya beli.


BAB II URAIAN TEORITIS

Recommend Documents