BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEMENTERIAN LUAR NEGERI
A. Sejarah Perkembangan Kementerian Luar Negeri Dalam sejarah perkembangan Kementerian luar negeri dapat dijelaskan bahwa: 16 Tahun 1945-1950 Tugas utama Kemlu melalui diplomasi : 1. Mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas teman-teman disegala bidang dan dengan berbagai macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia 2. Melakukan perundingan dan membuat persetujuan : a. Persetujuan Linggarjati – pengakuan atas RI meliputi Jawa dan Madura b. Tahun 1948 Perjanjian Renville – pengakuan atas RI meliputi Jawa dan Sumatera c. Tahun 1949 Perjanjian KMB – Indonesia dalam bentuk negara Federal > Tahun 1950 Diplomasi Indonesia berhasil mengembalikan keutuhan wilayah RI dengan membatalkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) Masa 5 tahun pertama kemerdekaan Indonesia merupakan masa yang menentukan dalam perjuangan penegakan kemerdekaan yang merupakan bagian sejarah yang menentukan Karakter atau Watak politik luar negeri Indonesia. Semangat Diplomasi Perjuangan yang memungkinkan Indonesia pada akhirnya meraih dukungan luas masyarakat internasional di PBB pada tahun 1950. Tahun 1966-1998
16
http://ardaninggar.wordpress.com. diakses tanggal 26 Juli 2011
Universitas Sumatera Utara
Tugas diplomasi Kemlu yang menonjol antara lain : 1. Pengakuan Irian Barat 2. Pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan dalam perjuangan hukum laut UNCLOS (United Nation Convention on Law of the Sea) 3. Meningkatkan Kerjasama ASEAN 4. Mencari Pengakuan internasional thd Timtim 5. Ketua Gerakan Non Blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang 6. Ketua APEC dan G-15 7. Meningkatkan kerjasama pembangunan Tahun 1998 – Sekarang : Tugas utama Kemlu diarahkan untuk : 1. Memagari potensi disintegrasi bangsa 2. Upaya membantu pemulihan ekonomi 3. Upaya peningkatan citra Indonesia 4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI Pada 6 Januari 2010, Kementerian Luar Negeri telah menyerahkan secara langsung Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional di Kementerian PAN dan RB. Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi ini disampaikan sebagai persyaratan awal Kementerian Luar Negeri mengikuti program Reformasi Birokrasi Nasional. Namun dengan adanya perubahan kebijakan nasional serta landasan hukum tentang Reformasi Birokrasi yang semula berupa Peraturan Menteri PAN dan RB menjadi Peraturan Presiden maka terjadi kevakuman di tingkat nasional yang berimbas kepada
Universitas Sumatera Utara
Kementerian/Lembaga
termasuk
Kemlu
menunggu
terbitnya
Peraturan
Presiden.
Pada 21 Desember 2010 Presiden RI telah menetapkan Perpres No. 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi sebagai cetak biru Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Menteri Negara PAN dan RB menetapkan Permenpan No. 20 Tahun 2011 mengenai Road Map Reformasi Birokrasi sebagai pedoman arah pelaksanaan RB Kementerian/Lembaga (K/L). Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dokumen yang wajib disampaikan ke Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai oleh MenPAN dan RB meliputi Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi dan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi K/L. 17 Tujuan Reformasi Birokrasi Kemlu adalah mewujudkan Birokrasi Kemlu yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), mampu melayani publik, bersikap netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Hal ini sejalan dengan tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sedangkan sasaran Reformasi Birokrasi Kemlu berfokus pada tiga hal utama yaitu: 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, melalui pengembangan atau penguatan sistem manajemen yang transparan, akuntabel dan adil. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik melalui upaya memperjuangkan kepentingan nasional di fora internasional maupun perlindungan bagi WNI dan BHI di dalam dan di luar negeri. 3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan memastikan dijalankannya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan secara taat azas oleh semua unit kerja, baik di Pusat maupun Perwakilan RI di luar negeri.
17
http://www.haluankepri.com. diakses tanggal 26 Juli 2011
Universitas Sumatera Utara
B. Kementerian Luar Negeri sebagai Perwakilan Indonesia Perwakilan Diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas ini dilakukan oleh perangkat diplomatik yang meliputi duta besar, duta, kuasa usaha dan atase-atase. Istilah diplomatik (diplomacy), dalam hubungan internasional ”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya”. Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya (Kedutaan atau Konsuler). 18 Dalam praktek internasional ada dua jenis perwakilan diplomatik : 19 1. Kedutaan Besar, yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu untuk saling memberikan hubungan rutin antar negara tersebut. 2. Perutusan Tetap, yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional (PBB). Tingkatan dan Kepangkatan Perwakilan Diplomatik : Tingkatan dan kepangkatan perwakilan diplomatik menurut Kongres di Aachen tahun 1918 sbb : a. Duta Besar (Ambassador) adalah tingkatan tertinggi dalam perwakilan diplomatik. Duta Besar memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa dan ditempatkan pada negara yang punya hubungan erat dan banyak hubungan timbal balik. Dlm beberapa hal duta besar dapat memutuskan sesuatu yang menyangkut negaranya tanpa berkonsultasi dengan kepala negaranya terlebih dahulu. b. Duta (Gerzant) adalah setingkat lebih rendah dari duta besar, biasanya ditempatkan pada negara yang tidak banyak hubungan timbal balik dan derajat kereratan hubungan lebih rendah dari pada negara yang mengirim duta besar. Segala persoalan yang menyangkut ke 18 19
http://www.rimanews.com diakseskan tanggal 26 Juli 2011 http://soef47.wordpress.com. diakseskan tanggal 26 Juli 2011
Universitas Sumatera Utara
dua negara, seorang duta harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah negaranya. c.
Menteri Presiden (Minister President) adalah mereka yang tidak dianggab sebagai wakil kepala negara, tetapi hanya ditempatkan untuk mengurus urusan-urusan negaranya.
d. Kuasa Usaha (Charge D’affair), kuasa usaha tidak diperbantukan kepada kepala negara, tetapi kepada menteri luar negeri negara penerima. Berhubungan dengan kepala negaranegara penerima melalui menteri luar negeri negara penerima. e. Atase-atase, adalah tenaga ahli kedutaan, ada atase militer, atase perekonomian, atase pendidikan dan kebudayaan, dll. Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik : 20 a. Sudah habis masa jabatan b. Ia ditarik oleh pemerintah negaranya c. Karena tidak disenangi (di persona non grata ) d. Negara penerima perang dengan negara pengirim. Hak Kekebalan (immunitet) Korps Diplomatik : 1) Hak Ekstra teritorialitas, hak kekebalan dalam daerah perwakilan seperti daerah kedutaan besar, daerah kedutaan termasuk halaman dan bangunannya dimana terpancang bendera dan lambang negara itu. Gedung perwakilan diplomatik tidak boleh digeledah atau dimasuki oleh petugas kehakiman, polisi, tanpa seizin kepala perwakilan diplomatik bersangkutan. Arsip-arsip, surat-surat ataupun telegram tidak boleh dibuka oleh polisi, hakim tersebut. Warga negara yang mencari perlindungan di gedung perwakilan diplomatik tidak dapat ditangkap begitu saja melainkan harus melalui perundingan
20
http://www.AnneAhira.com. diakseskan tanggal 26 Juli 2011
Universitas Sumatera Utara
dengan kepala perwakilan setempat. Kecuali pelaku kejahatan, yang memang harus diserahkan pada polisi setempat. 2) Hak Kekebalan atau Kebebasan Korps Diplomatik, setiap anggota diplomatik tunduk kepada hukum dan peraturan kepolisian setempat namun tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Mereka dibebaskan dari pajak dan bea cukai, bebas mendirikan tempat ibadah di lingkungan kedutaan.
C. Struktur Kementerian Luar Negeri Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat berhak menentukan nasibnya sendiri serta kebijaksanaan luar negerinya. Bangsa atau negara tidak mungkin sanggup memenuhi semua kebutuhan warganya karena itu, diperlukan suatu kerjasama hubungan internasional yaitu hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara itu.21 Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsipprinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan hubungan luar negeri Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional, oleh karena itu, Indonesia harus membangun citra yang positif diluar negeri. 22
21
Kalsum, Tenaga Kerja dan Perlindungan.diunduh dari:www.gogle.com. diakseskan tanggal 26 Juli
2011 22
Ibid
Universitas Sumatera Utara
Untuk menandai hubungan dengan negara lain, harus didahului dengan pembukaan utusan konsuler atau diplomatik yang bersifat bilateral. Hubungan Internasional diselenggarakan oleh kesatuan diplomatik sebagai unsur departemen luar negeri yang harus mampu menguraikan aspirasi nasional diluar negeri. Tugas-tugas yang dijalankan menteri luar negeri harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada presiden sebagai kepala pemerintahaan. 23 Dengan dilaksanakannya restrukturisasi, maka struktur organisasi Kementerian Luar Negeri pun berubah. Kementerian Luar Negeri yang sekarang terdiri dari Sekretariat Jenderal (Sekjen) dan Insepektorat Jenderal (Irjen). Berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri RI
Nomor
SK.053/OT/II/2002/01Tahun
2002,
ditetapkan
Susunan
Organisasi
Kementerian Luar Negeri sebagai berikut : Menteri Luar Negeri RI, membawahi :Staf Ahli:Unit Pengendalian Krisis:Inspektorat Jenderal:Sekretariat Jenderal;Badan Pengkajian Pengembangan Kebijakan;Perwakilan RI.Sekretariat Jenderal terdiri dari :Biro Administrasi Menteri;Biro Perencanaan dan Organisasi; 24
D. Tugas dan Fungsi Kementerian Luar Negeri Menurut UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Kementerian
Luar
Negeri
mempunyai
tugas
membantu
Presiden
dalam
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri. 25 Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi : 26 a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri;
23
Ibid http://www.hrw.org/es/news diakseskan tanggal 26 Juli 2011 25 Sendjun, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm 89. 26 Ibid 24
Universitas Sumatera Utara
b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Menurut UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Tugas Pasal 7 Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Bagian Kedua Fungsi Pasal 8 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
Universitas Sumatera Utara
