DAFTAR ISI 1. PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN RENCANA AKSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2016

DAFTAR ISI 1. PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2016 2. RENCANA AKSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2016 3. REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2016 4. MATRIKS INFORMASI KINERJA

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2016

RENCANA AKSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2016

RENCANA AKSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2016 NO

T 1.1

TARGET Tahun 2016

REVISI TARGET TAHUN 2016

Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN Indeks peran Indonesia di dunia internasional

90%

83%

88%

88%

83%

83%

85%

80%

85%

85%

80%

80%

92%

92%

92%

92%

92%

92%

91%

85%

91%

91%

85%

85%

Nilai manfaat ekonomi, IKU-1 keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri IKU-2

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia

80

80

-

-

-

80

27

27

-

-

-

27

IKU-3

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri

23

23

-

-

-

23

75.80%

81.75%

81.75%

81.75%

TUJUAN (T) / SASARAN STRATEGIS (SS)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kepemimpinan dan peran IKU-1 Indonesia dalam kerja sama internasional yang Sub IKU 1 berpengaruh Sub IKU 2

Sub IKU 3 T 1.2

SS 2.1.1

Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional

IKU-1

Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik

75.80% 75.80%

Sub IKU 1

Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

72%

85%

72%

72%

85%

85%

Sub IKU 2

Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intra kawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

80%

88%

80%

80%

88%

88%

Sub IKU 3

Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional

70%

70%

70%

70%

70%

70%

90%

75%

90%

90%

75%

75%

Sub IKU 4

SS 2.1.2

TARGET RENCANA AKSI REVISI REVISI Target Target TARGET TARGET TW1 s.d.TW2 s.d.TW3 s.d.TW4


T 2.1.2 1.1 SS


TARGET Tahun 2016


83.80%

83.80%

Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran Persentase isu strategis pada Renstra Kemenlu yang mengadopsi masukan publik.

93%

93%

93%

70%

70%

Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan

Top 99


Kepemimpinan dan peran Pemenuhan pelayanan dan IKU-1 Indonesia dalam kerja sama aspirasi publik Sub IKU 1 internasional yang berpengaruh Sub IKU 2

IKU-2 SS 1.1.6

Kebijakan luar negeri yang berkualitas

IKU-1

SS 1.1.1

Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat

IKU-1 Sub IKU 1

Sub IKU 2

Sub IKU 3

Sub IKU 4 SS 1.1.2

Kepemimpinan Indonesia di IKU-1 ASEAN yang meningkat

SS 1.1.3

Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat

IKU-1 Sub IKU 1 Sub IKU 2

Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik


83.80%

83.80%

93%

93%

93%

-

70%

70%

70%

Top 99

-

Top 99

Top 99

Top 99

94%

94%

94%

94%

90%

90%

88%

88%

88%

88%

88%

88%

24

24

-

10

19

24

75%

75%

7.50% 22.50%

56.25%

75.00%

Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan. Jumlah forum kerja sama kemaritiman dengan negara lain yang dibentuk

82%

82%

82%

82%

82%

82%

3

3

1

2

3

3

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN Indeks peran Indonesia di dunia internasional Persentase kerja sama bilateral yang disepakati

92%

92%

92%

92%

92%

92%

92%

85%

92%

92%

85%

85%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

90%

80%

90%

90%

80%

80%

Indeks diplomasi maritim dan perbatasan Jumlah naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim dan perbatasan Persentase perundingan batas wilayah di laut dan darat yang berhasil diselenggarakan

83.80% 83.80%

SS 1.1.3

NO

T 1.1

Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat

RENCANA AKSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2016


Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh


Diplomasi ekonomi yang kuat


Presentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antar kawasan

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Sub IKU 4

Persentase respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular

98%

80%

98%

98%

80%

80%

Sub IKU 5

Persentase dukungan konstituen internasional dan domestik terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia Persentase posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral bagi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4000 personel pada tahun 2019

93%

80%

93%

93%

80%

80%

90%

75%

90%

90%

75%

75%

Indeks diplomasi ekonomi

85%

89%

85%

85%

89%

89%

IKU-1 Sub IKU 1

Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan

83

37

16

33

37

37

Sub IKU 2

Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi Jumlah Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi

60

60

-

-

0

60

41

41

-

-

0

41

Sub IKU 3

Sub IKU 4

Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi

60%

50%

60%

60%

50%

50%

Sub IKU 5

Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di forum-forum di tingkat intra dan antar kawasan dan multilateral Jumlah promosi Trade Tourism Investment and Services (TTIS)

80%

75%

80%

80%

75%

75%

49

44

4

8

37

44

Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora

74.69%

74.69

18.53

37.07

57.94

74.69

Sub IKU 6 SS 1.1.5


Sub IKU 3

Sub IKU 6

SS 1.1.4

TARGET Tahun 2016

Pelayanan dan perlindungan IKU-1 WNI dan BHI dan diaspora yang prima

RENCANA AKSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2016 SS 1.1.5 NO

T 1.1

Pelayanan dan perlindungan TUJUAN (T) / WNI dan BHI dan diaspora SASARAN STRATEGIS (SS) yang prima Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh


Sub IKU 1

TARGET Tahun 2016

Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri Komponen 1 Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan

68.50% 65.00%

Komponen 2 Persentase Kasus Umum yang diselesaikan

75.00%

Sub IKU 2

90.83%

Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Komponen 1 Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar negeri


68.50


51.38

68.50

65.00% 16.25% 32.50%

48.75%

65.00%

75.00% 25.00% 40.00%

56.25%

75.00%

66.50

90.83

75.00%

100.00%

90.83

17.13

22.00

34.25

44.00

100.00% 100.00% 25.00% 50.00%

Komponen 2 Persentase Produk Hukum dan Panduan Teknis Bidang Perlindungan WNI dan BHI yang diterapkan

87.50%

66.67% 21.90% 43.80%

65.00%

66.67%

Komponen 3 Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

55.56%

87.50% 15.00% 30.00%

60.00%

87.50%

Komponen 4 Persentase Perjanjian Bilateral Bidang Perlindungan WNI/BHI yang ditandatangani yang diterapkan

100.00% 100.00% 25.00% 50.00%

65.00%

100.00%

Komponen 5 Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkanWNI/BHI

100.00% 100.00% 25.00% 50.00%

60.00%

100.00%

75

80

Sub IKU 3

Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Komponen 1 Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI

0.80

80

65

70

80.00%

75.00% 75.00% 75.00%

75.00%

75.00%

Komponen 2 Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional

80.00%

75.00% 75.00% 75.00%

75.00%

75.00%

Komponen 3 Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI

80.00%

75.00% 75.00% 75.00%

75.00%

75.00%

Komponen 4 Persentase inovasi kelompok masyarakat yang direalisasikan dalam perlindungan WNI di luar negeri

80.00% 100.00% 25.00% 50.00%

75.00%

100.00%




T 1.1.7 1.1 SS

TARGET Tahun 2016



Kepemimpinan peran Monitoring hasildan diplomasi IKU 1 Indonesia yang efektifdalam kerja sama internasional yang berpengaruh SS 3.1.1.1 SDM yang berkompeten IKU-1

Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri

10%

10%

-

-

-

10%

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

60%

60%

30%

40%

50%

60%

SS 3.1.1.2 Organisasi dan tata kelola IKU-1 yang baik SS 3.1.1.3 Lingkungan kerja yang IKU-1 kondusif SS 3.1.1.4 Sistem informasi manajemen IKU-1 yang terintegrasi

Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu Indeks kepuasan pegawai

75

75

-

-

-

75

70

58

-

-

-

58

Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

2 dari skala 4

2

-

-

-

2

3,45 dari skala 4

3.45

-

-

-

3.45

95%

95%

20%

45%

70%

95%

SS 3.1.1.5 Anggaran yang optimal

IKU-2

Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI)

IKU-1

Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja

REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2016

REALISASI RENCANA AKSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2016 NO

T 1.1

T 1.2



TARGET Tahun 2016


Target TW1

TARGET RENCANA AKSI & REALISASI PER TRIWULAN REVISI REVISI Realisasi Target Realisasi Realisasi TARGET TARGET s.d TW 1 s.d.TW2 s.d TW 2 s.d TW 3 s.d.TW3 s.d.TW4

Realisasi s.d TW 4

Kepemimpinan dan peran IKU-1 Indonesia dalam kerja sama internasional yang Sub IKU 1 berpengaruh

Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional

90%

83%

88%

41,77%

88%

54,01%

83%

77,56%

83%

88,36%

Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral

85%

80%

85%

18,91%

85%

35,13%

80%

67,56%

80%

83,78%

Sub IKU 2

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN

92%

92%

92%

94,97%

92%

95,45%

92%

95,05%

92%

95,74%

Sub IKU 3

Indeks peran Indonesia di dunia internasional

91%

85%

91%

57,14%

91%

69,19%

85%

90,09%

85%

94,72%

Nilai manfaat ekonomi, IKU-1 keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia

80

80

-

0

-

0

-

0

80

85

IKU-2

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia

27

27

-

0

-

0

-

0

27

39

IKU-3

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

23

23

-

0

-

0

-

0

23

13

IKU-1

Persentase tindaklanjut/ implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri

75,80%

81,75%

75,80%

69,46%

75,80%

78,05%

81,75%

96,59%

81,75%

101,71%

SS 2.1.1 Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional

Sub IKU 1

Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

72%

85%

72%

43,24%

72%

61,03%

85%

94,37%

85%

111,45%

Sub IKU 2

Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intra kawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

80%

88%

80%

100,00%

80%

92,31%

88%

105,56%

88%

100,00%


T 1.1




TARGET Tahun 2016


Target TW1


Realisasi s.d TW 4

Sub IKU 3

Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional

70%

70%

70%

96,55%

70%

98,39%

70%

97,41%

70%

97,84%

Sub IKU 4

Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional

90%

75%

90%

28,57%

90%

62,63%

75%

76,92%

75%

75,61%

83,80%

83,80%

83,80%

59,74%

83,80%

59,59%

83,80%

59,64%

83,80%

92,38%

93%

93%

93%

99,57%

93%

99,32%

93%

99,39%

93%

99,40%

Persentase isu strategis pada Renstra Kemenlu yang mengadopsi masukan publik.

70%

70%

-

0,00%

70%

0,00%

70%

0,00%

70%

81,86%

IKU-2

Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB

Top 99

Top 99

-

0,00%

Top 99

0,00%

Top 99

0,00%

Top 99

0,00%

SS 1.1.6 Kebijakan luar negeri yang berkualitas

IKU-1

Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan

94%

94%

94%

19,12%

94%

45,59%

90%

75,00%

90%

100,00%

SS 1.1.1 Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat

IKU-1

Indeks diplomasi maritim dan perbatasan

88%

88%

88%

44,17%

88%

65,63%

88%

83,90%

88%

120,51%

24

24

-

8

10

17

19

23

24

35

SS 2.1.2 Pemenuhan pelayanan dan IKU-1 aspirasi publik Sub IKU 1

Sub IKU 2

Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

Sub IKU 1

Jumlah naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim dan perbatasan

Sub IKU 2

Persentase perundingan batas wilayah di laut dan darat yang berhasil diselenggarakan

75%

75%

7,50%

25,00%

22,50%

41,67%

56,25%

Sub IKU 3

Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan. Jumlah forum kerja sama kemaritiman dengan negara lain yang dibentuk

82%

82%

82%

100,00%

82%

100,00%

82%

3

3

1

0

2

1

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN

92%

92%

92%

94,97%

92%

95,45%

Sub IKU 4

SS 1.1.2 Kepemimpinan Indonesia di IKU-1 ASEAN yang meningkat

75,00%

75,00%

158,33%

98,10%

82%

97,37%

3

1

3

2

92%

95,05%

92%

95,74%




TARGET Tahun 2016


Target TW1


Realisasi s.d TW 4

T 1.1.3 1.1 Kepemimpinan peran SS Peran Indonesiadan di dunia IKU-1 Indonesia dalam internasional yangkerja sama internasional yang meningkat Sub IKU 1 berpengaruh

Indeks peran Indonesia di dunia internasional

92%

85%

92%

57,14%

92%

69,19%

85%

90,09%

85%

94,72%

Persentase kerja sama bilateral yang disepakati

91%

91%

91%

23,81%

91%

53,57%

91%

90,48%

91%

98,81%

Sub IKU 2

Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

90%

80%

90%

33,08%

90%

67,93%

80%

89,14%

80%

86,71%

Sub IKU 3

Presentase prakarsa/ rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antar kawasan

95%

95%

95%

100,00%

95%

91,67%

95%

94,12%

95%

94,12%

Sub IKU 4

Persentase respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular

98%

80%

98%

90,54%

98%

93,53%

80%

90,16%

80%

95,37%

Sub IKU 5

Persentase dukungan konstituen internasional dan domestik terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia

93%

80%

93%

84,40%

93%

51,79%

80%

80,00%

80%

95,03%

Sub IKU 6

Persentase posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral bagi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4000 personel pada tahun 2019 Indeks diplomasi ekonomi

90%

75%

90%

33,33%

90%

66,66%

75%

100,00%

75%

100,00%

85%

89%

85%

12,02%

85%

28,04%

89%

36,62%

89%

76,91%

SS 1.1.4 Diplomasi ekonomi yang kuat

IKU-1 Sub IKU 1

Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan

83

37

16

5

33

11

37

16

37

32

Sub IKU 2

Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi

60

60

-

0

-

0

0

0

60

71

Sub IKU 3

Jumlah Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi

41

41

-

0

-

0

0

0

41

50

Sub IKU 4

Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi

60%

50%

60%

14,29%

60%

42,86%

50%

50,00%

50%

50,00%


T 1.1

SS 1.1.5




Sub IKU 5

Persentase prakarsa/ rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di forum-forum di tingkat intra dan antar kawasan dan multilateral

Sub IKU 6

Jumlah promosi Trade Tourism Investment and Services (TTIS)

Pelayanan dan IKU-1 perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima

TARGET Tahun 2016


Target TW1

80%

75%

80%

34,26%

80%

69,44%

75%

86,44%

75%

75,70%

49

44

4

3

8

10

37

14

44

44


Realisasi s.d TW 4

Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora

74,69%

74,69

18,53

62,01%

37,07

69,29%

57,94

88,57%

74,69

84,32%

Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri Komponen 1 Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan

68,50%

68,50

17,13

83,11%

34,25

83,44%

51,38

89,28%

68,50

88,62%

Sub IKU 1

65,00%

65,00% 16,25%

95,82%

32,50%

96,32%

48,75%

99,41%

65,00%

99,13%

Komponen 2 Persentase Kasus Umum yang diselesaikan

75,00%

75,00% 25,00%

59,50%

40,00%

59,50%

56,25%

70,48%

75,00%

69,10%

Sub IKU 2

90,83%

1,20%

44,00

17,78%

66,50

78,83%

90,83

58,58%

4,00%

50,00%

8,00%

75,00%

60,00%

100,00%

60,00%

Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Komponen 1 Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar negeri

90,83

22,00

100,00% 100,00% 25,00%

Komponen 2 Persentase Produk Hukum dan Panduan Teknis Bidang Perlindungan WNI dan BHI yang diterapkan

87,50%

66,67% 21,90%

0,00%

43,80%

0,00%

65,00%

66,67%

66,67%

16,67%

Komponen 3 Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

55,56%

87,50% 15,00%

0,00%

30,00%

76,88%

60,00%

87,50%

87,50%

136,25%

100,00% 100,00% 25,00%

0,00%

50,00%

0,00%

65,00%

100,00%

100,00%

0,00%

Komponen 4 Persentase Perjanjian Bilateral Bidang Perlindungan WNI/BHI yang ditandatangani yang diterapkan


T 1.1




Komponen 5 Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkanWNI/BHI Sub IKU 3

Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Komponen 1 Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI

TARGET Tahun 2016


Target TW1

100,00% 100,00% 25,00%

0,80

80

65


Realisasi s.d TW 4

0,00%

50,00%

0,00%

60,00%

100,00%

100,00%

100,00%

51,67%

70

76,67%

75

98,45%

80

100,00%

80,00%

75,00% 75,00%

100,00%

75,00%

100,00%

75,00%

110,00%

75,00%

100,00%

Komponen 2 Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional

80,00%

75,00% 75,00%

66,67%

75,00%

66,67%

75,00%

81,82%

75,00%

100,00%

Komponen 3 Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI

80,00%

75,00% 75,00%

0,00%

75,00%

100,00%

75,00%

100,00%

75,00%

100,00%

Komponen 4 Persentase inovasi kelompok masyarakat yang direalisasikan dalam perlindungan WNI di luar negeri

80,00% 100,00% 25,00%

25,00%

50,00%

25,00%

75,00%

100,00%

100,00%

100,00%

SS 1.1.7 Monitoring hasil diplomasi yang efektif

IKU 1

Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri

10%

10%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

10%

5,56%

SS SDM yang berkompeten 3.1.1.1

IKU-1

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

60%

60%

30,00%

5,56%

40,00%

18,31%

50,00%

23,94%

60%

48,61%

SS Organisasi dan tata kelola 3.1.1.2 yang baik

IKU-1

Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu

75

75

-

-

-

-

-

-

75

98,60%

SS 3.1.1.3 SS 3.1.1.4

IKU-1

Indeks kepuasan pegawai

IKU-1

Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

IKU-2 IKU-1

Lingkungan kerja yang kondusif Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

SS Anggaran yang optimal 3.1.1.5

70

58

-

-

-

-

-

-

58

53,20%

2 dari skala 4

2

-

-

-

-

-

-

2

1.86 dari skala 4

Indeks Pemeringkatan eGovernment Indonesia (PEGI)

3,45 dari skala 4

3,45

-

-

-

-

-

-

3,45

3.32 dari skala 4

Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja

95%

95%

20%

10,13%

45%

31,53%

70%

54,05%

95%

92,39%

MATRIKS INFORMASI KINERJA

TUJUAN 1.1 KEPEMIMPINAN DAN PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL YANG BERPENGARUH

LAMPIRAN T.1.1 SUB IKU 1 KEPEMIMPINAN DAN PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL YANG BERPENGARUH No 1 2 3 4

5

6

7 8 9 10 11 12

13

14 15 16 17

18 19

Pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia Pertemuan Defense Ministerial Peacekeeping Summit Ministerial Peacekeeping Dinner The Fifth Extraordinary OIC Summit on Palestine and Al-Quds AlSharif, di Jakarta, 6-7 Maret 2016 The Sixth Ministerial Conference of the Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related Transnational Crime , Bali, 22-23 Maret 2016 Regional Advanced Course and Field Exercise on Assistance and Emergency Response against Chemical Incidents for Asia-Pacific Countries , Jakarta, 4-8 April 2016 The First Bali Process Drafting Committee Meeting on the "Bali Process Policy Guides on Following the Money in Trafficking in Persons" di Jakarta, 29-30 September 20016 Pertemuan Konsultasi Pemerintah RI dengan United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (UNCTED) terkait Penanggulangan Terorisme, di Bali, 11 Agustus 2016 Kunjungan Presiden RI ke Timor Leste, Januari 2016 Dialog HAM RI-Uni Eropa, Brussels, 27-28 Juni 2016 Dialog HAM RI-Norwegia, Jakarta, 30-31 Mei 2016 Penyelenggaraan Side Event RANHAM, Jenewa, 16 Juni 2016 Penyelenggaraan Pertemuan Konsultasi mengenai Refleksi dan Proyeksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia - Timor Leste, Bali, 29-30 Agustus 2016 Pertemuan The Third Preparatory Committe (Prepcom 3) of the Habitat III & Workshop on Resilience Planning and Strategic Implementation of the Fifth Bureau of Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (AMPCHUD), Surabaya, 23-27 Juli 2016 Pertemuan World Islamic Economic Forum ke-12 diselenggarakan di Jakarta, 2-4 Agustus 2016 Consultation Meeting on Implementation of UNEA-2 Resolution on Coral Reefs , Manado, 28-29 Juni 2016 The 16th World Lake Conference, Bali, 7-11 November 2016 Laporan Lokakarya Mengenai Pengembangan Kemampuan Pejabat Dinas Luar Negeri Terkait Market and Trade Policy Intelligence , Bandung, 27 - 29 Juli 2016 Pengiriman 3 (tiga) orang Tim Pengamat Indonesia (TPI) dalam International Monitoring Team (IMT) unsur sipil ke Filipina Selatan masing-masing untuk periode Januari - Juni 2016. Pertemuan Ke-2 Indonesia-United Nations Consultative Forum (IUNCF) di Jakarta, 29 April 2016.

Terlaksana ✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

Tidak terlaksana

No 20 21 22 23 24

No

Pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia International Forum for the Challenges of Peace Operation , Bali, 10-11 November 2016 MIKTA Interfaith and Intercultural Dialogue , Yogyakarta, 18-19 Oktober 2016 Dialog HAM RI-Iran, 21-22 November 2016 Dialog HAM RI-Rusia, 10 Desember 2016 The 2nd Meeting of Consular Authorities of D-8 Member States on the Implementation of Agreement on Simplification of Visa Procedure di Jakarta, 24-25 Agustus 2016. Jumlah Jumlah Pencalonan yang Diusulkan

Terpilihnya Dubes Nugroho Wisnumurti sebagai anggota International Law Comission (ILC) periode 2017-2021 Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan pada 2 International Civil Aviation Organization (ICAO) periode 20162019 Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Council of Administration 3 (CA) pada Universal Postal Union periode 2017-2020

Terlaksana ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 24

-

Berhasil

Tidak ✔

1

✔

✔

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Postal Operations Council 4 (POC) pada Universal Postal Union periode 2017-2020 Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Organizational 5 Committee pada Peace Building Commission (PBC) periode 20172018 Terpilihnya Prof. Harkristuti Harkrisnowo sebagai anggota Committee on the Elimination of Discrimination against Women 6 (CEDAW) Terpilihnya Prof. Dr. Sri Suryawati, Apt sebagai anggota United 7 Nations International Narcotics Control Board (INCB) periode 2017-2020 (re-elections) Terpilihnya Ratna Kusuma Sari (KLHK) sebagai alternate member of Pleno Bureau of the Intergovernmental Platform on 8 Science-Policy Interface on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Programme Coordinating 9 Board of the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (PCB UNAIDS) Periode 2017-2019 Terpilihnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai Presiden 10 Organization of Islamic Cooperation (OIC) Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF)

Tidak terlaksana

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

No

Jumlah Pencalonan yang Diusulkan

Terpilihnya Suseno Sukoyono dan Tuti Hendrawati sebagai 11 anggota Peer Review Advisory Board Marine Plastic Debris United Nations Environment (UNEP) Advisory Committee Terpilihnya IndonesiaProgram sebagai anggota 12 International Mobile Satellite Organization (IMSO) Terpilihnya B. Putera Parthama, Ph. D sebagai Executive Director 13 International Tropical Timber Organization (ITTO) Jumlah Total Sub IKU-1 T.1.1.1 Persentase kepemimpinan Indonesia

Berhasil

Tidak

✔ ✔ ✔ 7 31

13 37

TUJUAN 1.2 NILAI MANFAAT EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN YANG OPTIMAL MELALUI HUBUNGAN LUAR NEGERI

LAMPIRAN T 1.2 NILAI MANFAAT EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN YANG OPTIMAL MELALUI HUBUNGAN LUAR NEGERI IKU-1 JUMLAH NEGARA AKREDITASI YANG MENCAPAI TARGET PENINGKATAN NILAI PERDAGANGAN DENGAN INDONESIA Tabel Perbandingan Peningkatan Nilai Perdagangan Negara Mitra dengan Indonesia Tahun 2015 dan 2016 No.

Negara

Jan-Okt 2015 Dalam Ribu USD

Jan-Okt 2016 Dalam Ribu USD

Peningkatan

Wilayah Asia Pasifik dan Afrika 1

BRUNEI DARUSSALAM

-36.861,7

14.309,0

138,82%

2

FIJI

16.252,8

23.656,8

45,55%

3

PILIPINA

2.776.891,0

3.595.061,3

29,46%

4

KEP.CHIRSTMAS

-6.805,5

-2.630,4

61,35%

5

KORSEL

-674.971,1

191.254,9

128,34%

6

KORUT

-1.215,7

4.393,1

461,36%

7

MALAYSIA

-676.355,6

-211.984,2

68,66%

8

MYANMAR

363.557,3

404.812,2

11,35%

9

SINGAPURA

-4.468.535,7

-2.306.310,4

48,39%

10

TIMOR LESTE

175.571,2

182.778,7

4,11%

11

TUVALU

51,8

110,3

112,80%

12

VANUATU

2.760,9

3.032,0

9,82%

13

VIETNAM

-340.058,5

-280.322,6

17,57%

14

AZERBAIJAN

-1.131.456,3

-434.119,4

61,63%

15

KAZAKHSTAN

-7.555,0

-5.589,2

26,02%

16

KYRGYZSTAN

227,4

862,9

279,44%

17

TAJIKISTAN

47,2

510,0

980,54%

18

TURKMENISTAN

-2.225,6

4.464,6

300,60%

19

KUWAIT

-473.735,9

-176.010,9

62,85%

20

MAROKO

-38.896,7

14.445,5

137,14%

21

MAURITANIA

44.036,5

51.868,8

17,79%

22

OMAN

59.208,6

122.035,7

106,11%

23

PALESTINA

567,4

953,0

67,97%

24

YAMAN

74.422,3

131.234,4

76,34%

25

SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SA

-1,1

0,0

100,00%

26

ANGOLA

-385.913,6

-148.267,7

61,58%

27

BENIN

105.389,6

136.893,3

29,89%

28

BURKINA FASO

-37.544,0

-17.809,0

52,57%

29

BURUNDI

145,2

462,4

218,50%

30

CAPE VERDE

-2.208,6

358,4

116,23%

31

LIBERIA

3.654,8

16.517,1

351,93%

No.

Negara

Jan-Okt 2015 Dalam Ribu USD -36.685,3

Jan-Okt 2016 Dalam Ribu USD -21.064,7

-5.456,0

-2.634,1

51,72%

6.928,1

9.729,4

40,43%

-61.250,3

-11.603,5

81,06%

-5.819,5

-3.712,3

36,21%

387,7

5.210,2

1.243,97%

Peningkatan

32

MALI

42,58%

33

NAMIBIA

34

NIGER

35

PANTAI GADING

36

REP.AFRIKA TENGAH

37

RWANDA

38

SEYCHELLES

-2.089,5

696,6

133,34%

39

SIERA LIONE

19.496,4

21.110,8

8,28%

40

SOMALIA

24.362,2

32.964,6

35,31%

41

SWAZILAND

223,4

446,5

99,84%

Wilayah Amerika dan Eropa 1

Austria

293.679,2

305.578,9

4,05%

2

Albania

4.265,5

8.153,9

91,16%

3

Antigua & Barbuda

566,4

1.102,7

94,68%

4

Barbados

2.388,1

2.505,2

4,91%

5

Bulgaria

67.774,0

93.383,8

37,79%

6

Belize

2.214,8

2.791,9

26,05%

7

Ceko

185.038,2

206.647,0

11,68%

8

Ekuador

57.076,2

82.851,0

45,16%

9

El Savador

14.320,1

35.849,3

150,34%

10

Estonia

38.377,4

45.348,6

18,16%

11

Georgia

39.931,1

46.334,0

16,03%

12

Guyana

1.463,7

1.958,9

33,83%

13

Grenada

484,9

732,6

51,09%

14

Haiti

83.684,5

89.641,2

7,12%

15

Honduras

8.907,7

23.160,9

160,00%

16

Hungaria

96.234,3

103.203,8

7,24%

17

Inggris

1.945.513,2

2.011.469,6

3,39%

18

Irlandia

135.109,0

139.532,4

3,27%

19

Kroasia

36.299,7

49.068,7

35,18%

20

Kosta Rika

26.011,5

50.810,4

95,34%

21

Kuba

5.011,1

13.014,6

159,72%

22

Latvia

46.591,4

57.712,8

23,87%

23

Liechtenstein

147,2

1.498,3

918,01%

24

Luksemburg

23.011,4

44.473,9

93,27%

25

Malta

3.763,2

26.866,3

613,93%

26

Montenegro

2.426,3

3.017,0

24,35%

27

Monako

508,7

616,6

21,20%

28

Norwegia

221.426,5

363.112,8

63,99%

29

Nikaragua

9.072,2

16.609,2

83,08%

30

Paraguay

25.058,3

67.764,2

170,43

No.

Negara

Jan-Okt 2015 Dalam Ribu USD 149.951,7

Jan-Okt 2016 Dalam Ribu USD 159.854,8

1.047,4

1.477,6

41,07%

Peningkatan

31

Portugal

32

Persemakmuran Dominika

33

Republik Dominika

34.149,9

49.355,7

44,53%

34

Romania

98.259,5

113.863,2

15,88%

35

Rusia

1.656.138,6

1.727.320,3

4,30%

36

San Marino

15,6

94,5

506,63%

37

Siprus

10.178,5

16.717,8

64,25%

38

St.Lucia

683,2

833,7

22,03%

39

Serbia

12.747,1

22.406,9

75,78%

40

Slovakia

42.676,8

67.617,1

58,44%

41

Swiss

1.588.777,1

2.595.773,0

63,38%

42

Trinidad &Tobago

13.911,0

17.818,6

28,09%

43

Ukraina

418.238,9

704.090,2

68,35%

44

Uruguay

39.030,2

48.207,9

23,51%

Sumber: Kementerian Perdagangan dan BPS

6,60%

LAMPIRAN T 1.2 NILAI MANFAAT EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN YANG OPTIMAL MELALUI HUBUNGAN LUAR NEGERI IKU-2 JUMLAH NEGARA AKREDITASI YANG MENCAPAI TARGET PENINGKATAN NILAI INVESTASI ASING DENGAN INDONESIA Tabel Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Serta Amerika dan Eropa Triwulan III 2015 Dan 2016 Q3 2015 No.

Q3 2016

Peningkatan (%)

Negara P

I

P

I

P

I

KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA 2 0 1 Afghanistan Algeria 2 -

9 1

0.52 0.4

350% -

-

398

575.53

33%

134%

3 4 425 6 1 2 1 320 1 5 7 9 13 5 2 1,127 3 449 1 32

0.52 0.06 1,601.31 0.41 0.1 0.35 0.3 348.52 0.05 7.19 0.77 1.7 1.54 4.3 0.25 2,233.14 0.78 272.23 0 103.17

200% 7% 200% 0% 55% -29% 250% -36% 225% 150% 54% 0% -15% 100%

75% 413% 8% 228% 157% 183% 1000% 79% 1014% 27% 581%

16

0.99

433%

560%

15

6.69

50%

1238%

3

China

300

245.75

Egypt 1 0 Iran Japan 399 917.27 2 0.08 Jordan Kenya 1 0 Kuwait Liberia 206 322.93 Malaysia Mali 7 2.19 New Zealand 2 0.3 Nigeria 14 0.6 Pakistan 4 0.14 Philipines 2 0 Russia Sierra Leone 734 1,248.80 Singapore 3 0.07 South Africa 531 214.83 South Korea Sri Lanka 16 15.16 Thailand United Arab 3 0.15 24 Emirates 10 0.5 25 Samoa KAWASAN AMERIKA DAN EROPA 1 Belgia 16 1,1 2 Bahamas 3 Brazil 4 Inggris 54 19,3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

19 1 5 84

8,3 0,01 24,41 114,3

19% 56%

681% 491%

Q3 2015 No.

Q3 2016

Peningkatan (%)

Negara P

5 Jerman 33 6 Kanada 9 7 Luxemburg 9 8 Norwegia 2 9 Polandia 3 10 Rusia 2 11 Swiss 30 12 Yunani 1 13 Ukraina 1 14 Venezuela Keterangan: P: Jumlah Proyek Investasi I: Nilai Investasi (Dalam Juta Dollar AS) Sumber: BKPM

I 2,5 0,2 22,6 0,3 0,0 14,7 0,0 -

P

I 32 17 8 2 5 5 28 5 2 1

26,35 13 27,24 0,3 0,1 4,3 57,56 0,68 0,02 0,89

P

I

-3% 948% 89% 5.896% -11% 21% 9% 67% 1.900% 150% -7% 291% 400% 48.471% 100% -

LAMPIRAN T 1.2 NILAI MANFAAT EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN YANG OPTIMAL MELALUI HUBUNGAN LUAR NEGERI IKU-3 JUMLAH NEGARA AKREDITASI YANG MENCAPAI TARGET PENINGKATAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA DENGAN INDONESIA Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dari Kawasan Aspasaf dan Amerop Bulan Januari-November 2015 dan Januari-November 2016 No.

Kebangsaan

2015

Kawasan Asia Pasifik dan Afrika 1. RRT 1.062.884 2. India 260.205 3. Thailand 86,646 4. Australia 55.179 5. Saudi Arabia 150.156 6. Mesir 9.448 7. Bahrain 1.466 Kawasan Amerika dan Eropa 1. Amerika Serikat 238.569 2. Inggris 254.359 3. Belanda 158.987 4. Jerman 184.761 5. Perancis 196.891 6. Rusia 57.624

2016

Pertumbuhan (%)

1.340.760 336.575 91,665 1.100.817 9 178.435 13.156 2.008

26,14% 29,35% 5,79% 15,25% 18,83% 39,25% 36,97%

269.550 302.992 182.282 218.237 238.344 69.377

12,99% 19,12% 14,65% 18,12% 21,05% 20,40%

Sumber: Kementerian Pariwisata

Tabel Jumlah Wisatawan dari Kawasan Asia Pasifik dan Afrika ke Indonesia Kebangsaan Asia Pasifik Brunei Darussalam Malaysia Filipina Singapura Thailand Vietnam 5 Hongkong India Jepang Korea Pakistan1

2013

2014

6,943,413 16,932 1,380,686 247,573 1,432,060 125,059 43,249 95,258 231,266 497,399 351,154 6,281

7,475,049 19,078 1,418,256 248,182 1,559,044 114,272 48,018 94,560 267,082 505,175 352,004 7,057

2015 8,096,372 18,262 1,431,728 267,700 1,594,102 118,579 49,845 93,529 306,960 528,606 375,586 7,570

Kebangsaan

2013

Bangladesh Srilanka Taiwan Tiongkok Australia Selandia Baru Asia Pasifik Lainnya Lainnya (Timur Tengah dan Afrika)

8,132 8,288 247,146 858,140 983,911 67,852 343,027 230,046

2014

2015

13,891 8,760 220,328 1,052,705 1,145,576 79,380 321,682 261,589

15,790 11,190 223,478 1,249,091 1,090,025 86,609 627,720 293,006

(Sumber : Badan Pusat Statistik)

Tabel Jumlah Wisatawan dari Kawasan Amerika dan Eropa ke Indonesia Kebangsaan Amerika Amerika Serikat Kanada Amerika Lainnya Eropa Austria Belgia Denmark Perancis Jerman Italia Belanda Spanyol2 Portugal Swedia3 Norwegia Finlandia Swiss Inggris Rusia Eropa Lainnya

2013

2014

343,573 236,375 65,385 41,813 1,285,097 21,645 34,414 22,890 201,917 173,470 56,705 161,402 39,383 18,194 29,281 18,174 15,074 43,906 236,794 99,872 111,976

361,220 246,397 68,432 46,391 1,337,553 20,599 33,601 22,577 208,537 184,463 62,265 168,494 47,376 17,675 32,308 17,253 15,332 45,567 244,594 94,345 122,566

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

2015 401,934 269,062 74,212 58,660 1,439,464 22,458 38,193 27,692 208,679 201,202 67,892 172,371 53,115 22,032 37,555 18,526 18,564 51,685 286,806 72,302 140,393

SASARAN STRATEGIS 2.1.1 DUKUNGAN DAN KOMITMEN NASIONAL YANG TINGGI ATAS KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL

LAMPIRAN SS 2.1.1 SUB IKU-1 DUKUNGAN DAN KOMITMEN NASIONAL YANG TINGGI ATAS KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN DAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL I. ASPASAF No 1

2 3 4

5

6 7 8

9 10

11

Dokumen kesepakatan yang ditindaklanjuti Rangkaian Pertemuan Special Retreat on Special Retreat on Irregular Migration in the Irregular Migration in the Indian Ocean, Bali Indian Ocean tanggal 3-4 Desember 2015 Process'30th Steering Group Meeting dan 10th Ad-Hoc Group Senior Officials' Meeting tanggal 1-2 Pebruari 2016 Pertemuan ke 1 Task Team RI-Malaysia Join Working Group (JWG) ke 11 di Jakarta tentang Perekrutan dan Penempatan TKI tanggal 15-16 Oktober 2015 Sektor Domestik, Malaka 25-28 Pebruari 2016 Rapat Bahas Kerjasama Kota Solok dengan Kesepakatan Kerjasama Kota Solok, Kota Toyohashi Jepang dan JICA, tanggal 1 Sumatra Barat dengan Kota Toyohashi Maret 2016 Jepang Tahun 2013 Rapat Koordinasi antar Kementerian/Lembaga Kemitraan Strategis Komprehensif yang yang terkait dan juga masukan dari KBRI disepakati oleh Republik Indonesia dan RRT Beijing membahas draf Plan of Action For the pada bulan Oktober 2013 Implementation of Comprehensive Strategic Partnership Between The Republic of Indonesia and the People's Republic of China For the Period 2016-2020 Kunjungan Kerja Delegasi RI ke Filipina dalam Mutual Legal Assistance Treaty Among Like rangka pertemuan technical working group Minded ASEAN Countries (MLAT) membahas Tindak Lanjut Pemermintaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari Pemerintah Filipina kepada Pemerintah Indonesia terkait Mary Jane Veloso, 10-11 Maret 2016 Konferensi Boao Forum for Asia 2016 di Tindak Lanjut Boao Forum Tahun 2001 Hainan, RRT, 22-24 Maret 2016 Roundtable Discussion Persiapan Special Tindak Lanjut Surat Menteri Luar Negeri Session on Brder Issues (SSBI) Republik Republik Indonesia kepada Menteri Luar Indonesia - Papua Nugini, 21-23 April 2016 Negeri Papua Nugini Pertemuan ke 5 Dialog Bilateral Bidang Politik, Tindak Lanjut Pertemuan ke 4 Dialog Hukum dan Keamanan RI - RRT antara Menko Bilateral Bidang Politik, Hukum dan Polhukam RI dengan State Councilor RRT Keamanan RI - RRT antara Menko Polhukam RI dengan State Councilor RRT Pelaksanaan Seminar on Pacific Update di Tindak Lanjut Kerjasama Pendidikan antara Universitas Pasundan, Bandung, 12 Mei 2016 Fiji National University dengan Universitas Pasundan Pembahasan Diplomasi Maritim dengan Tindak Lanjut dari Undang undang Perwakilan RI di Tingkat Pelaksana tentang Perikanan No.45 tahun 2009 Kebijakan Pemberantasan IUU Fishing dan Dampaknya dalam Hubungan Bilateral RINegara Sahabat di Kawasan Asia Timur dan Pasifik, di Surabaya, 28-30 Mei 2016 Pertemuan Tingkat Menteri the 6th Indonesia - Tindak Lanjut Kesepakatan Pertemuan Singapore Six Bilateral Economic Working Leaders Retreat tahun 2015 Groups tanggal 30 Mei 2016 Kegiatan

No

Kegiatan

12

9th Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWG-MOC) RI Filipina, Makati City, Filipina 8 - 10 Juni 2016 Penyelenggaraan High Level People to people Exchange Mechanism ke-2 RI-RRT, Guiyang, 31 Juli - 3 Agustus 2016 High Level People to people Exchange Mechanism ke-2 RI-RRT, Guiyang, 31 Juli - 3 Agustus 2016 Penadatanganan MoU between The Ministry of Research, Tekhnology and Higher Education of The Republic of Indonesia and The Ministry of Education of The People's Republic of China on Establishing the China-Indonesia Scholarship in Higher Education Program Penandatanganan Agreement Between The Ministry of Education and Culture of The People's Republic of China on Promoting Exchanger and Cooperation in the Field of Cultural Heritage Kunjungan Direktur National Disaster Management Office Fiji, Mr. Akapusi Tuifagalele, ke Jakarta dan Aceh, 13-17 September 2016 dalam rangka mempelajari sistem pengendalian bencana di Indonesia dan struktur organisasi BNPB dalam rangka menjadikan NDMO sebagai badan koordinator penanganan bencana di Fiji seperti BNPB di Indonesia 2nd Joint Technical Working Group (JTWG) RIFiji bidang Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender, Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, di Suva, Fiji, 18-21 Juli 2016 Penandatanganan MoU Antara Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Kitakyushu Prefektur Fukouka Jepang mengenai Kerjasama Kota Bersaudara Bidang Lingkungan Pelaksanaan Forum Koordinasi penyelesaian perbatasan darat RI-RDTL di Bali, 24-26 Juli 2016 Perundingan putaran ke 4 Indonesia-Australia comprehensive Economic partnership Agreement (IACEPA) tanggal 23-26 Agustus 2016 di Sydney, Australia Negosiasi Draft Memorandum of Cooperation between Indonesia and Japan on Establishment of "Indonesia-Japan Maritime Forum" to Strengthen and Accelerate Matitime Cooperation.

13 14 15

16

17

18

19

20 21

22

Dokumen kesepakatan yang ditindaklanjuti Tindak Lanjut Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWG-MOC) RI - Filipina tahun 2003 High Level People to people Exchange Mechanism ke-1 RI-RRT, High Level People to people Exchange Mechanism ke-1 RI-RRT, First Meeting of China- Indonesia High-Level People-to-People Exchange Mechanism held in Jakarta on 27th of May, 2015

The Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People'S Republic of China on Cultural Cooperation, signed in Jakarta on November 7, 2001 MoU Kerjasama Penanggulangan Bencana (Disaster Risk Management) RI-Fiji, ditandatangani 6 Juni 2016

MoU Kerja Sama KPP-PA RI-KPAPK Fiji yang ditandatangani pada 18 Desember 2013

Deklarasi Bersama pada Konferensi Kitakyushu tentang Kerjasama Lingkungan antara Kota-kota di Wilayah Asia pada tanggal 15 Oktober 1997 Special Working Group ke-3 di Dili bulan Oktober 2015 Indonesia-Australia comprehensive Economic partnership Agreement (IACEPA) Indonesia-Japan Joint Statement Further Strengthening of the Partnership Underpinned by Democracy" Issued in Tokyo on 2015

"Towards Strategic Sea and 23 March

No 23 24 25 26 27

28

Dokumen kesepakatan yang ditindaklanjuti Pertemuan ke-4 Menlu - Menhan RI - Australia Pertemuan ke-3 Menlu - Menhan RI "The 2+2 Dialogue" tanggal 27 Oktober 2016 Australia "The 2+2 Dialogue" Taun 2015 Pelaksanaan Leaders' Retreat RI - Singapura di Kunjungan Kenegaraan Presiden ke Semarang, tanggal 14 November 2016 Singanpura pada bulan Juli 2015 dan Leaders' Retreat RI - Singapura Tahun 2013 Pertemuan 3rd Indonesia-Australia Dialogue di 3rd Indonesia-Australia Dialogue Yogyakarta, tanggal 29 - 30 Agustus 2016 Persiapan Pertemuan Teknis Penetapan Batas Joint Statement Between The Republic of ZEE RI - Vietnam ke - 9 tanggal 22 - 23 Indonesia and The Socialist Republic of Viet November 2016 Nam Rapat Koordinasi Permintaan Pelatihan Special Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Forces untuk Kepolisian PNG, Jakarta, 1 Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Desember 2016. Nugini tentang Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional dan Peningkatan Kapasitas - Kunjungan Tim Aju Direktorat Afrika ke Dokumen Reinvirogerating the New AsianCirebon, 18-19 Januari 2016 dalam rangka African Strategic Partnership (NAASP) persiapan RTD “Penguatan Kerja sama Pemerintah Daerah/Kota RI-Afrika Subsahara” pada bulan April 2016 - Kunjungan Tim Aju Direktorat Afrika ke Makassar, 13-15 Maret 2016 dalam rangka persiapan RTD “Penguatan Kerja sama Pemerintah Daerah/Kota RI-Afrika Subsahara” pada bulan April 2016 - Kunjungan Tim Aju Direktorat Afrika ke Solo dan Yogyakarta, 23-26 Maret 2016 dalam rangka persiapan RTD “Penguatan Kerja sama Pemerintah Daerah/Kota RI-Afrika Subsahara” pada bulan April 2016 - Kunjungan kerja Direktorat Afrika ke Bali dalam rangka penguatan kerjasama bilateral bidang perekonomian dan pariwisata RI-Afrika Sub Sahara, khususnya Pemrpov Bali dengan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Bali dan Kepala Dinas Pariwisata provinsi Bali, 29 Maret – 1 April 2016 - Persiapan rangkaian pertemuan bilateral dalam KTT LB OI ke-5, 6-7 Maret 2016 - Penyelenggaraan Forum Bisnis “Penguatan Sinergi Pelaksanaan Misi Ekonomi ke Afrika” di Bogor tanggal 3-5 Februari 2016. - Penyelenggaraaan Afrika Day "Friendly Football Match'' tanggal 21 Mei 2016 - Kunjungan kerja Direktur Afrika ke Medan dalam rangka penguatan sinergi dengan stakeholder di daerah dan peningkatan kerja sama perdagangan dan Pariwisata RI - Afrika Sub sahara, 8 - 10 April 2016. - Kunjungan kerja ke Batam untuk penjajakan kerja sama bidang industri perkapalan RI Afrika sub sahara, 8-10 April 2016 Kegiatan

No

29

30

31

32

Kegiatan

Dokumen kesepakatan yang ditindaklanjuti

- Forum Koordinasi Penguatan Kerja Sama Kemaritiman RI dengan Negara-Negara Afrika, Jakarta, 25 Agustus 2016 - Forum Koordinasi Penguatan Penetrasi Pasar Afrika bagi Produk Farmasi dan Alat Kesehatan RI, Bandung 8 September 2016 - Famtrip Dubes-Dubes Afrika Sub-Sahara di Indonesia ke Serpong dan Bandung, Oktober 2016 - Forum Dialog dengan Kedubes Afrika “Penguatan Kerja Sama Investasi dan Perdagangan di Sektor Elektronika dan Telematika (ICT), Oktober 2016 - Forum koordinasi sinergi diplomasi RI ke Afrika sub-Sahara, Serpong, 14-17 Desember 2016 - Pertemuan koordinasi dengan Pemkab Gowa dalam rangka Persiapan Pembentukan Syekh Yusuf Center Pertemuan koordinasi dengan Duta Besar Memorandum Saling Pengertian antara Nigeria di Jakarta Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Nigeria mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral/ Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Nigeria on the Establishment of a Joint Commission for Bilateral Cooperation Penyelenggaraan Kuliah Umum Menlu Gambia Memorandum Saling Pengertian antara di Universitas Islam as Syafi’iyah dan dialog di Pemerintah Republik Indonesia dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 4 Pemerintah Republik Gambia tentang Maret 2016 Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Gambia on Establishing Joint Commission for Bilateral Cooperation - Kunjungan Kerja Delegasi Wamenlu ke Afrika MoU Pembukaan Hubungan Diplomatik RISelatan, 7 – 11 Februari 2016 Afrika Selatan - Kunjungan Kerja Plh. Direktur Afrika ke Afsel dalam rangka Penguatan Kerjasama Bilateral, 20-26 Desember 2016 Kunjungan Kerja Delegasi Wamenlu ke MoU Pembukaan Hubungan Diplomatik RIZimbabwe, 7 – 11 Februari 2016 Zimbabwe

No

33

Dokumen kesepakatan yang ditindaklanjuti - Pendampingan Kunjungan Menristek Nigeria Persetujuan antara Pemerintah Republik ke PT Pindad dan PT DI tanggal 18-19 Januari Indonesia dan Pemerintah Republik 2016 Federasi Nigeria mengenai Kerjasama - Kunjungan kerja ke Bandung dalam rangka Ekonomi dan Teknik tindak lanjut kunjungan Menristek Nigeria ke Indonesia, 11-14 Maret 2016 Agreement between the Government of the - RTD Rencana kerjasama industri strategis RI Republic of Indonesia and the Government of dengan Mozambique dan Nigeria, di Jakarta the Federal Republic of Nigeria on Economic tanggal 28 Maret 2016 and Technical Cooperation - Review meeting penguatan hubungan bilateral RI-Nigeria, Abuja, 27 November – 2 Desember 2016 Pertemuan Koordinasi Direktorat Afrika Persetujuan antara Pemerintah Republik dengan BUZI HPL Mozambique, tanggal 12 Indonesia dan Pemerintah Republik Januari 2016 Mozambik untuk Promosi dan Perlindungan Investasi Kegiatan

Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique for the Promotion and Protection of Investment Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik

34

35

36

- Pertemuan Koordinasi Pembahasan rencana pembelian produk PT Pindad oleh Mozambique melalui skema pembayaran ekspor, tanggal 13 Januari 2016 - RTD Rencana kerjasama industri strategis RI dengan Mozambique dan Nigeria, di Jakarta Agreement between the Government of the tanggal 28 Maret 2016 Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique on Economic and Technical Cooperation Mengikuti Pameran ASIA-IO di Antananarivo, Persetujuan antara Pemerintah Republik Madagaskar, tanggal 16- 22 Maret 2016 Indonesia dan Pemerintah Republik Madagaskar mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Madagascar on Economic and Technical Cooperation - Kunjungan Study Tour NDC Kenya ke MoU Pembukaan Hubungan Diplomatik RIIndonesia, 16 23 April 2016 Kenya - Kunjungan Delegasi NDC Kenya II, tanggal 9 10 Mei 2016 Kunjungan Delegasi NDC Zimbabwe, tanggal 13 MoU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI- 21 Juni 2016 Zimbabwe Kunjungan kerja ke Kenya dalam rangka Persetujuan Kerjasama Ekonomi, Ilmu peningkatan hubungan ekonomi dan Pengetahuan, Teknik dan Kebudayaan perdagangan bilateral, tanggal 14 - 20 Juni antara Pemerintah Republik Indonesia dan 2016 Pemerintah Republik Kenya Agreement on Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Kenya

No

Kegiatan

37

Kunjungan Delegasi Komisi anti Korupsi Zambia, tgl. 19 - 25 Juni 2016 - Kunjungan kerja ke Nigeria dalam rangka Indonesia Solo Exhibition dan Review Meeting RI - Nigeria, 4 - 10 April 2016 - Penandatangan MoU transaksi antara PT. PIM Pharmaceutical (Nigeria) dan PT. Phaphros (Indonesia), 13 Oktober 2016 - Pertemuan Kamar Dagang Nigeria dengan KADIN RI, 13 Oktober 2016 - Site Visit Delegasi Nigeria dan Kamerun ke PT. DI dan PT. Pindad di Bandung, 14 Oktober 2016 - Pertemuan Delegasi Gubernur Littoral, Kamerun dan BKPM Provinsi Bauchi, Nigeria dengan Gubernur DKI Jakarta, 11 Oktober 2016 Kunjungan Menteri BUMN Ethiopia, 7 - 10 April 2016

38

39

40

41

42

Kunjungan kerja ke Seychelles, 27 April - 3 Mei 2016 Kunjungan kerja ke Djibouti, 27 April - 3 Mei 2016 Penyelenggaraan pertemuan koordinasi dan dialog "Penguatan ekonomi RI - Afrika, termasuk dengan Afsel dan Zimbabwe" tanggal 12 April 2016 di Sunda Kelapa, Jakarta

Penyelenggaraan pertemuan koordinasi dan dialog "Penguatan ekonomi RI - Afrika, termasuk dengan Afsel dan Zimbabwe" tanggal 12 April 2016 di Sunda Kelapa, Jakarta

Dokumen kesepakatan yang ditindaklanjuti MoU Pembukaan Hubungan Diplomatik RIZambia Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Nigeria on Economic and Technical Cooperation

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia tentang Kerjasama Ekonomi dan Teknik Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia on Economic and Technical Cooperation MoU Pembukaan Hubungan Diplomatik RISeychelles MoU Pembukaan Hubungan Diplomatik RIDjibouti Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Afrika Selatan tentang Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa on the Establishment of a Joint Commission for Bilateral Cooperation Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Zimbabwe tentang Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Zimbabwe on the Establishment of a Joint Commission for Bilateral Cooperation

No

Kegiatan

43

- Kunjungan kerja ke Bandung dalam rangka tindak lanjut kunjungan Dit. Afrika ke Seychelles dan Djibouti, 15-16 Mei 2016 - Forum Koorinasi dan dialog "Penguatan kerja sama berbagai sektor RI dengan Seychelles dan Djibouti kedepan'', 2 Juni 2016 di Bogor

44

45

46

- Kunjungan kerja ke Bandung dalam rangka tindak lanjut kunjungan Dit. Afrika ke Seychelles dan Djibouti, 15-16 Mei 2016 - Pendampingan kunjungan kerja Gubernur Bank Sentral Djibouti dan Gubernur Bank Sentral Mozambik ke Perum Peruri, 17 Mei 2016 - Forum Koorinasi dan dialog "Penguatan kerja sama berbagai sektor RI dengan Seychelles dan Djibouti kedepan'', 2 Juni 2016 di Bogor - Pertemuan Kamar Dagang Djibouti dengan KADIN RI, 13 Oktober 2016 Pendampingan kunjungan kerja Gubernur Bank Sentral Djibouti dan Gubernur Bank Sentral Mozambik ke Perum Peruri, 17 Mei 2016

Peningkatan Hubungan Ekonomi dan Perdagangan Bilateral RI-Mozambik dan RIAfrika Selatan, Maputo dan Pretoria, 28 Agustus – 3 September 2016

Dokumen kesepakatan yang ditindaklanjuti Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Seychelles mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Seychelles on Economic and Technical Cooperation Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Djibouti mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Djibouti on Economic and Technical Cooperation

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique on Economic and Technical Cooperation Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Industri dan Perdagangan Republik Mozambik mengenai Kerjasama Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Memorandum of Understanding between the Ministry for Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia and the Ministry of Industry and Trade of the Republic of Mozambique concerning Cooperatives, Small and Medium Enterprises Development Cooperation

No

Kegiatan

47

 Peningkatan Hubungan Ekonomi dan Perdagangan Bilateral RI-Mozambik dan RIAfrika Selatan, Maputo dan Pretoria, 28 Agustus – 3 September 2016  Pertemuan KADIN RI beserta pengusaha Indonesia (Mensa Group, Phaphros, Asosiasi Kopi, Jepara Women Entrepreneurs) dengan Trade & Investment West Cape Business Chamber /Kamar Dagang West Cape (Capetown), 13 Oktober 2016  Pertemuan Syntell dengan Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub, 14 Oktober 2016  Pertemuan pengusaha Mdm. Amiena Pastor (Islamic Women Fashion di Capetown) dengan Desainer Anisa Hasibuan, 14 Oktober 2016  Penguatan hubungan bilateral RI-Afsel sebagai mitra strategis RI, Cape Town, 2026 Desember 2016 Penjajakan Kerja Sama Sekolah Pariwisata Indonesia-Afsel, Cape Town Afrika Selatan, 19-22 September 2016

48

49

50

Partisipasi acara Sales Mission dan The Getaway Show 2016, Johannesburg, Afrika Selatan 23-26 September 2016

Partisipasi Perguruan Tinggi RI pada Promosi dan Kerja Sama Pendidikan Indonesia di Kenya dan Ethiopia, 28 September – 5 Oktober 2016

Dokumen kesepakatan yang ditindaklanjuti Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Strategis untuk Masa Depan Damai dan Sejahtera antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan Joint Declaration on Strategic Partnership for a Peaceful and Prosperous Future between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa

Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Departemen Hubungan dan Kerjasama Internasional Republik Afrika Selatan mengenai Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Department of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa on Mutual Cooperation on Policy Research and Development Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Afrika Selatan tentang Kerja Sama Kebudayaan Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa on Cultural Co-operation Persetujuan Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan, Teknik dan Kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kenya Agreement on Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Kenya

No

51

Kegiatan - Partisipasi Perguruan Tinggi RI pada Promosi dan Kerja Sama Pendidikan Indonesia di Kenya dan Ethiopia, 28 September – 5 Oktober 2016 - Business Forum: Trade and Investment Opportunity in Ethiopia , 14 Oktober 2016 - Kunjungan Pengusaha Ethiopia yang ingin merintis usaha aviasi ke PT. DI, 17 Oktober 2016 - Pertemuan Delegasi Senegal dengan PT. DI, 13 Oktober 2016 - Review meeting hubung bilateral RI-Senegal, Dakar, 2 – 8 Desember 2016

52

Pertemuan Gubernur Littoral, Kamerun dengan KADIN RI, 13 Oktober 2016

53

Study Visit Delegasi ACCT (Association Citizen Contractors of Tanzania) ke Kementerian PU PR, 15 - 20 Oktober 2016

54

- Pertemuan Walikota Otjiwarongo (Namibia), Mr. Bennes Haimbondi dengan Wakil Walikota Jakarta Pusat, 14 Oktober 2016 - Pertemuan Walikota Otjiwarongo (Namibia), Mr. Bennes Haimbondi dengan PT. Wijaya Karya (Wika), 14 Oktober 2016

55

Kunjungan Menteri Kesehatan Palestina, H.E. Dr. Jawad Mohammad Awwad ke Indonesia, 811 Januari 2016

56

Kunjungan Pengusaha Aljazair, Mr. Bara Ali Abderrahman dalam rangka menandatangi MoU Kerjasama Investasi di bidang perhotelan di Sabang, Aceh , 9-11 Februari 2016 sebagai tindak lanjut dari kegiatan Indonesia Middle East Update (IMEU), Banda Aceh, 17-19 Oktober 2015

Dokumen kesepakatan yang ditindaklanjuti MoU Pembukaan Hubungan Diplomatik RIEthiopia

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Senegal mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Senegal on Economic and Technical Cooperation Pembukaan hubungan diplomatik RIKamerun Persetujuan mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan, Teknik dan Kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Persatuan Tanzania Agreement on Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Republic of Tanzania Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Namibia mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Namibia on Economic and Technical Cooperation Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara Palestina dalam Kerjasama Teknik untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, 22 Oktober 2007 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair mengenai Kerjasama Pariwisata, 13 Oktober 2003

No

Kegiatan

57

Pertemuan bilateral Menteri Pertahanan RI dengan Menhan dan pejabat Kemlu Saudi Arabia di Riyadh, 29 s.d. 31 Januari 2016

58

Kunjungan Grand Imam Sheikh Al-Azhar Mesir, H.E. Prof. DR. Ahmad Mohammad Ahmad AlTayyeb ke Indonesia, 21-27 Februari 2016

59

Pertemuan Bilateral Presiden RI-Presiden Palestina, 6 Maret 2016

60

Pertemuan Bilateral Presiden RI-Utusan Khusus Raja Yordania, 6 Maret 2016

61

Pertemuan Bilateral Presiden RI- Perdana Menteri Libya, 7 Maret 2016

62

Pertemuan Bilateral Presiden RI-Presiden Sudan, 7 Maret 2016

63

Pertemuan Bilateral RI dalam rangka menerima kunjungan Kehormatan Ketua Dewan Oman, 7 Maret 2016

64

Pertemuan Bilateral Presiden Ri dalam rangka menerima kunjungan Kehormatan Menlu Saudi Arabia, 7 Maret 2016 Pertemuan Bilateral Wakil Presiden RI dengan Menlu Tunisia, 7 Maret 2016

65

66

Pertemuan Bilateral Menlu Ri dengan Menlu Mesir, 7 Maret 2016

Dokumen kesepakatan yang ditindaklanjuti Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Jakarta, 23 Januari 2014 Protokol Kerjasama dalam bidang Keagamaan dan Wakaf antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir, Jakarta, 11 Mei 1992 Pernyataan Bersama antara Pemerintah RI dan Pemerintah Negara Palestina pada saat berakhirnya Kunjungan Kenegaraan dan Percakapan Bilateral antara Presiden Negara Palestina, Yang Mulia Mahmoud Abbas dan Presiden Republik Indonesia, Yang Mulia DR. Susilo Bambang Yudhoyono, Jakarta 22 Oktober 2007 MoU Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri dan Orang Asing Kerajaan Yordania Hasyimia mengenai Konsultasi Bilateral, Jakarta, 25 Februari 2014 Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Komite Umum Rakyat Libya untuk Urusan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Republik Rakyat Sosialis Arab Libya Raya mengenai Konsultasi Politik, 24 Maret 2009 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan mengenai Pembentukan Komisi Bersama Tingkat Menteri, Khartoum, 28 Februari 2001 Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Kesultanan Oman tentang Konsultasi Politik, Jakarta, 05 Januari 2016 Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, Jeddah, 24 November Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Pembentukan Konsultasi Bilateral, Tunis 10 November 2003 Pernyataan Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Persatuan Arab pada waktu Kunjungan Menteri Utama Bidang Politik/Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Adam Malik ke Republik Persatuan Arab, Cairo, 16 September 1966

No

Kegiatan

67

Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Yordania terkait Tindak Lanjut MoU Saling Pengertian antara Kemlu RI dan Kemlu Yordania mengenai Konsultasi Bilateral, Yordania, 1112 Maret 2016

68

Pertemuan Menteri Luar Negeri RI dengan Konhor RI Palestina dan pertemuan bilateral dengan pejabat Yordania di Amman, Yordania , 13-15 Maret 2016 Pelaksanaan kegiatan Misi Dagang Indonesia ke Kuwait di Kuwait City dan Muscat, 27-29 Maret 2016

69

70 71 72

73

74

Pelaksanaan kegiatan Misi Dagang Indonesia ke Oman di Muscat, 30 Maret - 1 April 2016 Kunjungan Pangeran Kerajaan Arab Saudi, Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Alsaud ke Indonesia, 22 Mei 2016 Pertemuan Koordinasi antara Direktorat Timur Tengah dengan K/L terkait membahas deliverables documentyang akan ditandatangani pada Sidang Komisi Bersama RI-Mesir, 30 Juni 2016 di Depok Pertemuan Koordinasi antara Direktorat Timur Tengah dengan K/L terkait membahas deliverables documentyang akan ditandatangani pada Sidang Komisi Bersama RI-Sudan, 1 Juli 2016 di Depok

Kegiatan ”Indonesia - Oman Business Forum” di Jakarta dan Bandung, 27-31 Juli 2016

Dokumen kesepakatan yang ditindaklanjuti Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri dan Orang Asing Kerajaan Yordania Hasyimia mengenai Konsultasi Bilateral, Jakarta, 25 Februari 2014 Memorandum Saling Pengertian mengenai Konsultasi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara Palestina, Jakarta, 22 Oktober 2007 Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait, Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Kuwait, Jakarta, 30 Mei 2007 MoU Konsultasi Politik RI-Oman, 5 Januari 2016 Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, Jeddah, 24 November 1970 Pernyataan Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Mesir Joint Statement between the Republic of Indonesia and the Arab Republic of Egypt, Jakarta, 4 September 2015 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan mengenai Pembentukan Komisi Bersama Tingkat Menteri Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Sudan on the Establishment of a Joint Ministerial Commission Khartoum, 28 Februari 2001 Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Kesultanan Oman tentang Konsultasi Politik utamanya dalam kerangka Diplomasi Ekonomi. Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Sultanate of Oman on Political Consultation Jakarta, 5 Januari 2016

No

Kegiatan

75

Penyelenggaraan Kegiatan ”Familiarization with Middle East Countries: Economic Prespective”, Balikpapan, 2-5 Agustus 2016

76

Indonesia Middle East Update, Gorontalo, 9-11 Oktober 2016

77

Pertemuan Koordinasi antara Direktorat Timur Tengah dengan K/L terkait membahas deliverables documentyang akan ditandatangani pada Sidang Komisi Bersama RI-Kuwait, 17 Oktober 2016 di Jakarta

Dokumen kesepakatan yang ditindaklanjuti Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Qatar on Economic and Technical Cooperation, Jakarta, 19 Mei 20019 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates concerning the Establishment of Joint Committee for Bilateral Cooperation Jakarta, 19 Oktober 2010 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair mengenai Kerja Sama dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Democratic Republic of Algeria regarding Cooperation in the Field of Small and Medium Enterprises Development Jakarta 13 Oktober 2003. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair mengenai Kerjasama Pariwisata. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Democratic Republic of Algeria on Tourism Cooperation. Jakarta, 13 Oktober 2003 Memorandum Saling Pengertian mengenai Pembentukan Komite Bersama untuk Kerjasama antara Indonesia dan Kuwait Memorandum of Understanding on Establishing Joint Committee for Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Kuwait,Jakarta, 30 Mei 2007 Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Democratic Republic of Algeria regarding Cooperation in the Field of Small and Medium Enterprises Development. Jakarta, 13-Okt-2003

No

Kegiatan

79

Familiarization Trip Duta Besar Negaranegara Timur Tengah dan Afrika Utara, Lombok, 29-30 November 2016 Pertemuan Koordinasi antara Direktorat Timur Tengah, Direktorat KST dan KBRI Amman terkait Monev Bantuan Kerja Sama Teknik Indonesia bagi Palestina di Amman, Yordania, 29 November s.d. 3 Desember 2016

80

81

Pertemuan dengan Pejabat Kemlu dan pengusaha Yordania dalam rangka Penguatan Kerja Sama Bilateral RI-Yordania, 10 - 13 Desember 2016

82

Pertemuan dengan Pejabat Kemlu dan pengusaha Irak dalam rangka Penguatan Kerja Sama Bilateral RI-Irak, 13 - 16 Desember 2016

83

Penandatanganan Joint Venture Development Agreement antara PT. Pertamina (Persero) dengan Saudi Aramco, Jakarta, 22 Desember 2016 Kunjungan Menlu RI sebagai Utusan Khusus Presiden RI ke Iran, didampingi oleh Direktur Asia Selatan dan Tengah, 12-14 Januari 2016 Energy Forum RI-Azerbaijan, di Baku, 1-2 Februari 2016

84 85 86

87

Kunjungan Menteri Perhubungan RI ke Mumbai, India dalam rangka menghadiri pameran Make in India Week, 12-14 Februari 2016 Pertemuan Pertama Joint Technical Committee on Power and Energy RI-Iran di Bali, 13 Februari 2016

Dokumen kesepakatan yang ditindaklanjuti

Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara Palestina dalam Kerjasama Teknik untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the State of Palestine on Technical Cooperation for Human Resource Development, Jakarta, 22 Oktober 2007

Memorandum Saling Pengertian mengenai Kerja Sama Ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina Memorandum of Understanding on the Economic Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine, Jakarta, 28 Februari 2014 Pertukaran Nota antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Irak mengenai Pembentukan Komisi Bersama Tingkat Menteri Exchange of Notes between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Iraq on the Establishment of a Joint Commission at Ministerial Level Jakarta, 24 Januari 1996 Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Riyadh, 19 Mei 1981 Joint Statement: Bilateral Meeting between the Minister of Foreign Affairs RI-Iran in Tehran (2015) Joint Statement on the visit of H.E. Mr. Sudirman Said, Minister of Energy and Mineral Resources of Indonesia (2015) Summary Records of 3rd FOC RI-India (2015)

Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership RI-Iran (2005) dan Agreed Minutes of the 11th Session of the Joint Commission on Economic and Trade Cooperation RI-Iran (2015)

No 88 89

90

91

92

93

94

95 96

97 98

Kegiatan Perundingan Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian MLA RI-Iran, di Tehran, 23-25 Februari 2016 Pertemuan Bilateral Menlu RI dan Menlu Afghanistan di sela-sela KTT Luar Biasa OKI ke-5 mengenai Palestina dan Al-Quds AlSharif, di Jakarta, 6 Maret 2016 Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri Tajikistan dengan Menteri Luar Negeri RI di sela-sela pelaksanaan KTT Luar Biasa ke-5 OKI tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, Jakarta, 6 Maret 2016

Pertemuan Bilateral Wapres RI dengan Deputi Perdana Menteri Azerbaijan di selasela pelaksanaan KTT Luar Biasa ke-5 OKI tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, Jakarta, 7 Maret 2016 Pertemuan Bilateral Presiden RI dengan Presiden Pakistan di Sela-Sela Pertemuan KTT Luar Biasa ke-5 OKI tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di Jakarta, 7 Maret 2016 Courtesy call Wakil Menteri Pertanian Kazakhstan kepada Wakil Menteri Luar Negeri RI, Jakarta, 14 Maret 2016 Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Pembangunan Ekonomi Maladewa di Sela-Sela Pertemuan BRMC di Bali, 23 Maret 2016 Pertemuan Pertama Konsultasi Bilateral Republik Indonesia dan Republik Islam Afghanistan, 24 Maret 2016 di Bali High Level Meeting Kemtan RI-Kemtan Kyrgyzstan dan Kunjungan Delegasi Pemerintah Kyrgyz dipimpin oleh Deputi Menteri Pertanian Mr. Zhanybek Kerimaliev tanggal 28 Maret – 2 April 2016 ke Jakarta dan Malang dalam rangka rangkaian kegiatan kerja sama triangular RI - Kyrgyz - IDB “Reverse Linkage Project”. Pertemuan Pertama Indonesia-India Eminent Persons Group di Jakarta, 4-5 April 2016 Pertemuan Bilateral Presiden RI dengan Presiden Sri Lanka di sela-sela KTT G-7 di Tokyo, Jepang, 27 Mei 2016

Dokumen kesepakatan yang ditindaklanjuti MoU on the Establishment of Committee on Bilateral Consultations RI-Iran (2003) dan Agreed Minutes of 5th CBC RI-Iran (2014) Agreement on Friendship and Cooperation RIAfghanistan (2012) Agreement on Economic and Technical Cooperation RI-Tajikistan (2003)

Agreement on Economic and Technical Cooperation RI-Azerbaijan (2008)

MoU on Establishment of Joint Commission for Bilateral Cooperation RI-Pakistan (2003) dan Agreed Minutes 1st JCBC (2008) MoU about the Establishment of the Joint Commission on Economic Cooperation RIKazakhstan (2013) dan Protocol of 1st JCEC RI-Kazakhstan (2013) Pembukaan Hubungan Diplomatik RIMaladewa (2 September 1974) MoU on Bilateral Consultation RI-Afghanistan (2012) MoU on Bilateral Consultation RI-Kyrgyzstan (2011) dan Summary Records of the 1st Committee on Bilateral Consultation RIKyrgyzstan (2015)

Joint Statement on Five Initiatives for Strengthening Strategic Partnership RI-India (2013) Mou on the Establishment of Joint Commission for Bilateral Cooperation (2007) dan Agreed Minutes of 2nd JCBC RI-Sri Lanka (2014)

No

Kegiatan

99

Kunjungan Kehormatan PM Sri Lanka kepada Presiden RI, Jakarta, 3 Agustus 2016

100 Pertemuan Pertama Bilateral Working Group on Combating Drugs RI-India, New Delhi, 1011 Agustus 2016 101 Pendampingan Delegasi KADIN ke Iran, 2329 September 2016

102 Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Luar Negeri Maladewa di Sela-Sela Bali Democracy Forum di Bali, 8 Desember 2016 103 Kunjungan Kerja Menteri Luar Negeri RI ke Bangladesh, 20 Desember 2016

Dokumen kesepakatan yang ditindaklanjuti Mou on the Establishment of Joint Commission for Bilateral Cooperation (2007) dan Agreed Minutes of 2nd JCBC RI-Sri Lanka (2014) MoU on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and its Precursors RI-India (2013) Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership RI-Iran (2005) dan Agreed Minutes of the 11th Session of the Joint Commission on Economic and Trade Cooperation RI-Iran (2015) Pembukaan Hubungan Diplomatik RIMaladewa (2 September 1974) Joint Statement on the Meeting of President of the Republic of Indonesia and Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh on 23 April 2015 at Jakarta (2015)

II. AMEROP No

Nama Dokumen

1

Temu Bisnis dengan pelaku usaha dan stakeholders sektor pariwisata di Jakarta, 4 Februari 2016 Pelaksanaan penggalangan pelaku usaha pariwisata dan perdagangan di Bandung tanggal 9-12 Februari 2016 Temu Bisnis dan "Summer Food Festival" di Bandung, 20 Agustus 2016 Pelaksanaan penggalangan pelaku usaha pariwisata dan perdagangan di Bandung tanggal 9-12 Februari 2016, Partisipasi pada Pameran Pariwisata Feria Internacional del turismo en Ecuador (FITE) di Equador 26 September 2016 Breakfast Meeting antara Kadin Komite Amerika dengan Pengusaha asal kawasan Amerika Selatan dan Karibia pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2016 di Jakarta, 14 Oktober 2016 Temu bisnis dengan Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) di Jakarta, 11 Februari 2016 Temu Bisnis dengan pelaku usaha sektor pariwisata di Bali, 1 Maret 2016 Temu Bisnis dengan Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan tour operator di Yogyakarta, 16-18 Maret 2016, Temu Bisnis dengan pengusaha Indonesia sektor industri pertahanan dan produk plastik yang ingin memasuki pasar Amerika Selatan dan Karibia di Provinsi Jawa Timur 29 Februari 1 Maret 2016 Temu Pemerintah Daerah dan pelaku usaha bidang perdagangan, pariwisata dan investasi di Medan dan sekitarnya,Provonsi Sumatera Utara, 17-20 Mei 2016

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

Keterangan

No

Nama Dokumen

12

Temu Usaha dan One on One Meeting pelau pariwisata Chile dengan DPD ASITA Bali di Kuta tanggal 26 Agustus 2016 Partisipasi Indonesia pada World Travel Market Latin America di Sao Paulo tanggal 29-31 Maret 2016 Joint Assesment RI-Suriname di Paramaribo, 1 Desember 2016 Keikutsertaan Indonesia pada FIDAE di Santiago, 29 Maret - 3 April 2016 Cetak Buku Potensi Ekonomi Amerika Selatan dan Karibia Familiarization Trip ke Destinasi Wisata Unggulan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali dan Lombok, 7- 17 Oktober 2017 Partisipasi Indonesia pada Pameran Peru Moda, 20-22 April 2016 SKB ke-6 RI - Argentina terlaksana tanggal 5 Desember 2016 (Agreed Minutes) Partisipasi Indonesia pada Pameran FIHAV di Expo Cuba Havana, 31 Oktober - 4 November 2016 SKB ke-2 RI - Peru dan FKB ke-3 RI - Peru di Jakarta, 19-20 Oktober 2016

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26

27 28

29

Partisipasi Indonesia pada Pameran VYVA 2016 di Santiago, 12-14 TTI November 2016 Kunjungan Delegasi Bisnis Kolombia Bidang Agroindustri ke TTI Indonesia, 31 Oktober - 7 November 2016 Kunjungan Delegasi Bidang Perdagangan, Industri dan Pariwisata TTI Kolombia ke Indonesia, 5-8 September 2016 Promosi Indonesia pada International Food Expo di Herning, Denmark tanggal 6-8 Maret 2016 sebagai tindak lanjut kesepakatan pada Joint Declaration between The Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark on "An Innovative Partnership for the 21st Century", ditandatangani di Jakarta tanggal 22 Oktober 2015. Kunjungan Menteri Luar Negeri Belanda ke Indonesia tanggal 22 25 Maret 2016 sebagai tindak lanjut Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Komprehensif antara RI dan Belanda pada November 2013. Pameran Cosmoprof Worldwide Bologna, di Italia sebagai tindak lanjut atas MoU kerja sama dalam bidang pengembangan sektor industri tahun 2014. The 4th Indonesia - Portugal Joint Working Group on Energy and Geological Resources, Lisabon, Portugal, 14 - 16 April 2016, sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU tentang Kerja Sama Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditandatangani pada waktu kunjungan Presiden RI ke Portugal pada 19 September 2014. Perundingan Putaran ke-10 IE-CEPA (Indonesia-European Free Trade Association - Comprehensive Economic Partnership Agreement), 23 - 26 Mei 2016, Interlaken, Swiss, sebagai tindak lanjut dari pengaktifan kembali proses perundingan IE-CEPA yang telah terhenti kurang lebih 2 tahun sejak Mei 2014.

Keterangan

No

Nama Dokumen

30

Pertemuan Bilateral Indonesian-Swedish Initiative for Sustainable Energy Solution (INSISTS) di Swedia sebagai tindak lanjut MoU INSIST antara Dewan Energi Nasional (DEN) dan Swedish Energy Agency pada tahun 2013 Dialog HAM RI - Norwegia, di Jakarta, 30 - 31 Mei 2016, sebagai tindak lanjut penandatangan Declaration by The Minister of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia and The Minister of Foreign Affairs of The Kingdom of Norway on Cooperation "Towards a Dynamic Partnership in the 21st Century" tahun 2013, dan kunjungan PM Norwegia tahun 2015 The 4th Joint Working Group on Energy Indonesia - Prancis, di Paris,15 - 18 Juni 2016, sebagai tindak lanjut dari Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis mengenai Kerjasama Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2011 Specialty Coffee Associations of Europe (SCAE) World of Coffee Expo di Dublin, 23 - 25 Juni 2016, sebagai tindak lanjut dari MoU untuk kerja sama promosi kopi specialty Indonesia di UE dengan Executive Director SCAE. Perundingan Working Group on Cooperation and Capacity Building Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (WGCCB IE-CEPA) Putaran ke-11 di Bandung pada tanggal 27-28 September 2016. Indonesia - EFTA menyepakati pembentukan MoU sebagai kerangka hukum implementasi Cooperation and Capacity Building (CCB). Menteri Urusan Uni Eropa dan Perdagangan Swedia beserta delegasi bisnis dan universitas Swedia berkunjung ke Indonesia tanggal 2-4 Oktober 2016. Salah satu capaian utama dalam rangkaian kunjungan adalah penandatanganan kesepakatan kerja sama sektor transportasi antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Swedia, yaitu LoI between The Government of The Republic of Indonesia and The Kingdom of Sweden on Cooperation in The Transport Sector Dalam pertemuan bilateral pada Kunjungan PM Belanda Mark Rutte ke Indonesia tanggal 21-23 November 2016, telah dibahas beberapa kerja sama prioritas kedua negara di berbagai bidang diantaranya perdagangan dan investasi, infrastruktur maritim dan pengelolaan air, dan telah dihasilkan 8 (delapan) dokumen kesepakatan antar pemerintah sbb: 1. MoU Kerja Sama Sektor Perikanan dan Kelautan 2. LoI Pertukaran Informasi Elektronik tentang Kualitas dan Keamanan Produk Perikanan atau E-Certification 3. LoI Kerja Sama Pembangunan Pesisir dan Revitalisasi Pantai Utara Jawa 4. MoU bidang Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan bagi Diplomat RI, Kunjungan PM Belanda Mark Rutte ke Indonesia 5. MoU Pendidikan Vokasi dan Pelatihan dengan Pelatihan dengan Pilot Project Sektor Pertanian 6. MoU Kerja Sama Lingkungan Hidup, mencakup aspek perubahan iklim, pengelolaan sampah, dan circular economy

31

32

33

34

35

36

Keterangan

No

Nama Dokumen

37

Penyelenggaraan Konsultasi Politik RI – Turki di Lombok pada tanggal 7-9 Oktober 2016 dipimpin oleh Dirjen Amerop, dan Delegasi Turki yang dipimpin oleh Dirjen Politik Bilateral Kemlu Turki. Forum bilateral ini sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Deklarasi Kemitraan Strategis RI-Turki tahun 2011. The 1st Joint Agriculture Working Group terselenggara pada tanggal 11-12 Oktober 2016 di Bogor sebagai implementasi dari penandatanganan MoU bidang Pertanian yang ditandatangani kedua negara pada 12 April 2016 Penyelenggaraan Indonesia Investment Day II, Milan, 26 Oktober 2016 sebagai implementasi atas Memorandum Saling Pengertian antara Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Italian Trade Agency tentang Kerja Sama Promosi Penanaman Modal tahun 2015 Pelaksanaan Joint Working Group Meeting on Tourism between Republic of Indonesia and The French Republic pada tanggal 2728 Oktober 2016 sebagai tindak lanjut dan implementasi atas MoU bidang Pariwisata antara Sekolah Tinggi Pariwisata Indonesia di Bali dan University Angers tahun 2015

38

39

40

41

42

43

44 45 46

Pada tanggal 7-9 November 2016, Indonesia telah berpartisipasi pada World Travel Market (WTM) 2016 di London yang merupakan ajang pariwisata tahunan terbesar kedua di dunia setelah ITB Berlin. Partisipasi Indonesia pada kegiatan ini sebagai bentuk Pengembangan hubungan kerja sama Indonesia-Inggris di bidang pariwisata berlandaskan kemitraan strategis melalui Joint Statement on Closer Cooperation Between The Republic of Indonesia and The United Kingdom and The Relaunch of Indonesia – UK Partnership Forum, yang diluncurkan oleh kedua kepala pemerintahan pada tanggal 11 April 2012 di Jakarta. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kerja Sama RIJerman dalam Kerangka Kemitraan Comprehensive Deklarasi Jakarta di Bandung pada tanggal 10-11 November 2016 diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Deklarasi Jakarta pada Juli 2012. Pertemuan Bilateral Direktorat Eropa Barat dengan Stakeholders Daerah dalam rangka Penguatan Diplomasi Ekonomi RI di kawasan Eropa Barat di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 13-15 Desember 2016 sebagai tindak lanjut atas Kerja sama Provinsi Jatim dengan Provinsi Utara Prancis (Nord Pas-de-Calais yaitu LoI Kerja Sama oleh Pemprov Jatim dengan CCI Nord de France dengan fokus pada 3 bidang kerja sama yakni Blue Economy, Food Processing, Railways and Transport tahun 2014 Pertemuan dengan pengusaha IT dan start-up di Bandung 19 Februari 2016, untuk penggalangan pengusaha IT ke kawasan ETT, termasuk Hongaria, Ceko, dan negara Baltik Temu bisnis dan kunjungan kerja dalam rangka penetrasi pasar Eropa Tengah dan Timur, khususnya Belarus dan Georgia, di Nusa Tenggara Barat, 10-11 Maret 2016 Pertemuan dengan Rusia dalam rangka pembahasan Roadmap Monitoring Program Strategis Indonesia-Rusia, 16-18 Maret 2016

Keterangan

No

Nama Dokumen

47 48

Windows to Indonesia di Tbilisi, Georgia, 13-16 April 2016 Program Promosi Ekspor Indonesia dalam Pameran TIBCO dan Pasar Indonesia, di Bucharest, Romania, 28 Mei-5 Juni 2016 Pertemuan WGTII ke-2 di Jakarta, 2 Mei 2016 (Protokol Pertemuan ke-II Working Group on Trade, Investment and Industry (WGTII) Indonesia-Rusia) Program Pertemuan Bisnis bertema “Mendorong Penetrasi Produk Unggulan Sulawesi Utara ke Kawasan Eropa Tengah dan Timur”, di Manado, 1-4 Juni 2016 Penggalangan pengusaha daerah untuk mendorong kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan kawasan ETT, khususnya Rusia dan Belarus, di Kalimantan Timur, 25 Juli 2016 Penggalangan pengusaha daerah untuk mendorong kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan kawasan ETT di Lampung, 10 Agustus 2016 Program Promosi Terpadu dalam Festival Indonesia, Moskow, 2021 Agustus 2016 Pelaksanaan rangkaian forum bisnis dan pameran furnitur di Praha serta promosi furnitur Indonesia di Bratislava (Slowakia), Warsawa (Polandia) dan Budapest (Hongaria), 20-28 September 2016 Pelaksanaan kegiatan famtrip tour Operator (TO) Polandia yang diikuti juga oleh peserta dari Austria, Hongaria, Slowakia dan Bulgaria di Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Bali, pada tanggal 14-26 Oktober 2016 Pelepasan Cruise Indonesia PRIMA dan Pertemuan dengan Health and Environment Affairs Officer mengenai Implementing Arrangement between the Agency for Meterology, Climatology and Geophysics of the Republic of Indonesia and The National Ocean and Atmospheric Administration of the Department of Commerce of the United States of America Regarding Joint Activities on Ocean Obeservations and Climate Services Support Capacity Building Program ditandatangani oleh Andi Eka Sakya, Dirjen Meterologi, Klimatologi dan Geofisika - Craig N.Mclean, Asisten Administrator, Penelitian Kelautan dan Atmosfer di Jakarta, 17 Februari 2016 Pembahasan permohonan Penempatan 8 (delapan) Marinir AS pada Konsulat AS di Surabaya, 18 Februari 2016 Pertemuan dengan Pelaku Industri Strategis PT.PINDAD, PT. Dirgantara Indonesia dan Universitas Katolik Parahyangan, di Bandung, 3-5 Maret 2016 Partisipasi Indonesia dalam ANTAD dan Alimentaria Expo 2016 di Guadalajara, 14-18 Maret 2016 Pembahasan kerjasama RI-USAID dan RI-MCC di Bogor, 22-24 Maret 2016 Pembahasan Feedom of Navigation Programme AS di Bogor, 1719 Maret 2016 Pertemuan MTR JCM S&T (Mid-Term Review on Joint Commission Meeting on Science and Technology) Indonesia-Amerika Serikat, 28 Januari 2016

49 50 51 52 53 54

55

56

57 58 59 60 61 62

Keterangan

No

Nama Dokumen

63

Pertemuan Dialog Diplomasi Ekonomi Indonesia-Kanada dan Kuliah Umum Hubungan Bilateral Indonesia -Kanada di Medan, 19 April 2019 Pameran 28th Annual Specialty Coffee Association of America 2016 (SCAA) tanggal 12 s/d 19 April 2016 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat Indonesia Festival 2016, di Ottawa dan Montreal, Kanada tanggal 20 s/d 26 Mei 2016 Kunjugan ke kilang Gas Saka Indonesia Pangkah Limited, Gresik tanggal 18-20 Mei 2016 Command and Central interoperability board II (CCIB II) pada tanggal 23-26 Mei 2016 di Jakarta Pembahasan draft Letter of Intent (LOI) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America on Cooperation and Capacity Building in Cyber Space Kegiatan Monitoring Calon Relawan Peace Corps (PC) Angkatan VII di Kediri, 9 April 2016 Pertemuan TIFA di Yogyakarta Ratifikasi Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas RI- El Salvador Ratifikasi Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas RI- Panama

64 65 65 67 68

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82

Individual Arrangement RI dengan USAID di bidang penguatan pemerintah demokratis Individual Arrangement RI-USAID mengenai pelaksanaan Proyek Kesehatan Pengiriman TKI Profesional (Butcher) ke Kanada Partisipasi aktif pada Cooperative Technology Security Dialogue Partisipasi aktif Indonesia pada Pertemuan Indonesia-United States Security Dialogue (IUSSD) ke-XIV di Washington DC, Amerika Serikat, 1-2 September 2016 Partisipasi aktif Indonesia dalam Our Ocean Conference Delegasi RI pada Maritime Security and Technology Symposium, yang dilaksanakan di New Mexico Technical (NMT) University, New Mexico, AS, pada 31 Oktober-5 November 2016. Pertemuan bilateral RI-Panama bidang Maritim (kerja sama Universitas Maritim Panama dan Kementerian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Panama dengan Indonesia), 20-21 November 2016 Delegasi RI pada Regional Workshop on Cybersecurity: Norms in Cyberspace di Bangkok, 19-20 Desember 2016 Penandatanganan Implementing Arrangement RI-USAID untuk pendidikan (14 Desember 2016);

Keterangan

LAMPIRAN SS 2.1.1. SUB IKU-2 PERSENTASE PRAKARSA/REKOMENDASI PADA FORUM KERJA SAMA INTRA KAWASAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDERS DALAM NEGERI No

Nama Dokumen

1

Diseminasi kebijakan Pemerintah RI terkini terkait investasi dan perdagangan; membahas kesempatan usaha di berbagai bidang, serta membahas persiapan kunjungan pejabat tinggi Indonesia ke Uni Eropa (Brussel) dalam Pertemuan Indonesia – European Union Business Dialogue for Presidential Visit, Jakarta, 22 Maret 2016 Indonesia menyampaikan konsep Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kepada pembeli, konsumen Uni Eropa dan competetent authority dalam pelaksanaan FLEGT-License yang akan diberlakukan UE tahun 2016 dalam Sosialisasi SVLK di London

2

3

Indonesia menyampaikan konsep Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kepada pembeli, konsumen Uni Eropa dan competent authority dalam pelaksanaan FLEGT-License yang akan diberlakukan UE tahun 2016 dalam Sosialisasi SVLK di Paris

4

Indonesia menyampaikan konsep Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kepada pembeli, konsumen Uni Eropa dan competetent authority dalam pelaksanaan FLEGT-License yang akan diberlakukan UE tahun 2016 dalam Sosialisasi SVLK di Hamburg Indonesia menyampaikan konsep Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kepada pembeli, konsumen Uni Eropa dan competetent authority dalam pelaksanaan FLEGT-License yang akan diberlakukan UE tahun 2016 dalam Sosialisasi SVLK di Den Haag Indonesia menyampaikan konsep Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kepada pembeli, konsumen Uni Eropa dan competetent authority dalam pelaksanaan FLEGT-License yang akan diberlakukan UE tahun 2016 dalam Sosialisasi SVLK di Brussel

5

6

Keterangan

Indonesia menyampaikan konsep Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kepada pembeli, konsumen Uni Eropa dan competent authority dalam pelaksanaan FLEGT-License yang akan diberlakukan UE tahun 2016

No

Nama Dokumen

7

Pertemuan 1st Security Policy Dialogue RIUni Eropa yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016 di Bandung, membahas hal-hal utama sebagai berikut : Bidang Counter-Terrorism and CounterRadicalization, Maritime Security, Counter Narcotics, Transnational Organized Crimes (TOC) and Anti-Corruption, Peacekeeping and Peacebuilding, Disaster Management dan kesepakatan pertemuan security dialogue 2017 diadakan di Brussel dalam Pertemuan Security Policy Dialogue RI-UniEropa, Bandung, 25 Mei 2016

8

Kegiatan pelaksanaan pemberian kuliah umum terkait “ASEM and Beyond” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, tanggal 18 Mei 2016 dalam Pelaksaan ASEM outreach program to Academica and Civil Societies, 18 Mei 2016 Kegiatan Roundtable Discussion: Securing Access to EU’s Market by Strengthening Sustainable Palm Oil in Indonesia, di Jakarta tanggal 28 Juni 2016 yang membahas Perdagangan dan Minyak Sawit yang Berkesinambungan, Penguatan ISPO dalam Roundtable Discussion: Securing Access to EU’s by Strengthening Sustainable Palm Oil in Indonesia, 28 Juni 2016 Kegiatan Forum for East Asia and Latin America (FEALAC) Journalist Visit Program (JVP) untuk kawasan Amerika Latin dan Asia Timur untuk menindaklanjuti usulan proyek Indonesia sebagai co-chairs FEALAC Working Group on Trade, Investment, Tourism and MSMEs periode 2015-2017, yang bertujuan untuk lebih mengenalkan dan mempromosikan Indonesia melalui publikasi media lokal di masing-masing negara mitra FEALAC dalam Berita Biasa Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa Nomor:

9

10

Keterangan

No

Nama Dokumen B-06765/KEMLU/160729 perihal Laporan Kegiatan FEALAC Journalist Visit Program 2016, tanggal 15-19 Juli 2016 di Jakarta dan Bali serta B-08789/KEMLU/160929 perihal Laporan Kegiatan FEALAC Journalist Visit Program, tanggal 20-26 September 2016

11

12

Persiapan penyusunan posisi Indonesia baik . ofensif maupun defensif untuk diajukan dalam putaran perundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang rencananya akan dimulai pada awal 2017. Dalam proses penyusunan posisi memerlukan masukan dari berbagai pihak terkait baik pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga think tank mengenai kepentingan Indonesia dalam CEPA antara lain, perdagangan barang dan jasa, investasi, penghapusan hambatan perdagangan, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, pengadaan barng dan jasa pemerintah dan persaingan usaha, pada kegiatan Perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, Jakarta, 1 -2 September 2016 Sebagai tindaklanjut tangible cooperation di bidang kepemudaan dalam KTT ASEM ke 11, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif telah menyelenggarakan ASEM First Youth Entrepreneurial Meeting : Passion –Preneurs’ Challenge Towards 20 Years of ASEM di Jakarta dalam Penyelenggaraan ASEM First Youth Entrepreneurial Meeting : PassionPreneurs’ Challenge Towards 20 Years of ASEM di Jakarta, Oktober 2016

Keterangan

No

Nama Dokumen

13

Kegiatan FEALAC Outreach di Bandung untuk menjajaki kesediaan Walikota Bandung menjadikan Bandung sebagai tuan rumah FEALAC Youth Secretariat untuk mengoperasikan FEALAC Youth Forum, sesuai dengan rekomendasi Bandung Declaration yang diadopsi pada IndonesiaFEALAC Youth Conference (IFYC) di Bandung tanggal 18-22 September 2015. FEALAC Youth Forum akan berperan antara lain sebagai sarana untuk memberikan komitmen kontribusi bagi pembangunan dan penanganan permasalahan di kawasan Asia Timur dan Amerika Latin Berita Website tanggal 7 Desember 2016 berjudul “Bandung sebagai pusat pengembangan potensi pemuda FEALAC”

Keterangan

LAMPIRAN SS 2.1.1 IKU-1 SUB IKU-3 PERSENTASE SARAN KEBIJAKAN YANG DISETUJUI UNTUK PELAKSANAAN KESEPAKATAN ASEAN DI TINGKAT NASIONAL No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Kodefikasi Data Dukung

1

a. Pengesahan EAS Statement : deklarasi politik dan komitmen bersama EAS untuk bekerja sama di bidang maritim pada kelima pilarnya.

1

Laporan Rapat InterKementerian/Lembaga Poin 3-1

2

b.Penyusunan concept paper/proposal kerja sama maritim dalam konteks EAS dengan merujuk pada isu-isu yang telah dikelompokkan. c. Program/kegiatan yang berhasil diidentifikasi dan diajukan harus memiliki ruang lingkup regional/kawasan dan bermanfaat bagi seluruh negara peserta EAS.

1

Laporan Rapat InterKementerian/Lembaga Poin 3-2 Laporan Rapat InterKementerian/Lembaga Poin 3-4

d.Pendanaan program/kegiatan dapat diupayakan melalui trust fund dan cooperation fund dalam kerangka kerja sama kemitraan ASEAN dengan mengajukan proposal ke Sekretariat ASEAN atau melalui penggalangan dukungan co-chairmanships dari negara peserta EAS lainnya. a. Pengelompokan isu yang akan dikembangkan sesuai dengan prioritas Indonesia adalah: IUUF, drugs trafficking , penyeludupan senjata, konektivitas, pengendalian pencemaran minyak, konservasi lingkungan, dan penanganan bencana. b. Perlunya penyusunan concept paper /proposal kerja sama maritim dalam konteks EAS dengan merujuk pada isu-isu yang telah dikelompokkan.

1

Laporan Rapat InterKementerian/Lembaga Poin 3-5

1

Laporan Rapat InterKementerian/Lembaga Poin 7

1


c. Perlunya melanjutkan Rapat pembahasan dalam kelompok yang lebih kecil/terfokus dengan Kementerian/Lembaga RI terkait setelah adanya formulasi suatu inisiatif atau rencana program/kegiatan yang lebih spesifik d. Koordinasi dengan Sekretariat ASEAN dan negara peserta EAS lainnya guna menjajaki kemungkinan diperolehnya dukungan (cochairmanship ) terhadap suatu program/kegiatan usulan Indonesia.

1


1


e.Disampaikan indikasi awal tentang upaya implementasi EAS Statement pada ASEAN SOM dan EAS SOM di Laos (Mei 2016).

1


3

4

5

6

7

8

9

1

Keterangan Kegiatan Inter-Kementerian/ Lembaga Pembahasan Identifikasi Program dan Kegiatan sebagai bagian dari Implementasi East Asia Summit (EAS) Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation , Tangerang Selatan

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


10 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Wakil Indonesia untuk AICHR bahwa pada masa mendatang AICHR akan mengalami tantangan dari bergantinya mayoritas Wakil Negara Anggota ASEAN untuk AICHR dan mengambangnya status kajian ulang terhadap Kerangka Acuan AICHR. Berkaitan dengan hal ini, dorongan untuk melakukan pembahasan kajian ulang Kerangka Kerja AICHR perlu terus didorong. 11 Berkaitan dengan komitmen ASEAN dalam pemberantasan perdagangan orang, Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Wakil Indonesia untuk AICHR, Polri, dan Kementerian Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar menekankan pentingnya melanjutkan Annual Meeting on the Implementation of ASEAN Instrument on TIP dengan menggandeng badan sektoral ASEAN lain, di antaranya SOMTC dan ACWC.

1

H.I.03 Hal 3

1

H.I.03 Hal 3

12 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM bahwa Indonesia agar dapat meratifikasi Konvensi ACTIP pada tahun 2016 dan diharapkan AICHR dapat terus memainkan perannya sebagai badan yang turut membantu mengimplementasikan ACTIP dalam konteks perlindungan HAM kepada korban tindak perdagangan orang. 13 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Wakil Indonesia untuk AICHR bahwa AICHR perlu meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat ASEAN akan pentingnya hak-hak tenaga migran.

1

H.I.03 Hal 3

1

H.I.03 Hal 3

14 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kemenko Polhukam agar Delegasi RI menyampaikan posisi Indonesia yang terbuka terhadap ide pembentukan Direktori PoC ini untuk memperkuat komunikasi antar CERT negara ARF. Akan tetapi, hal tersebut sebaiknya dapat digunakan sebagai dasar pembentukan Study Group yang usulan pembentukannya merupakan mandat dari ARF Work Plan on Security and in the Use of ICT yang telah diadopsi oleh Pertemuan Tingkat Menteri ARF. Oleh karena itu, pembentukan Study Group seharusnya menjadi prioritas dan ARF Work Plan on Security and in the Use of ICT seharusnya menjadi unsur pendukung Study Group dimaksud.

1

A.I.01, Hal. 5

Keterangan Kegiatan “Refleksi dan Proyeksi Perkembangan HAM di ASEAN: Perspektif Indonesia”, 25 - 26 Januari dan 28 Januari 2016

ARF Workshop on Operationalising Confidence Building Measures for Cooperation during CyberIncident Response, Kuala Lumpur, Malaysia, 2-3 Maret 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


15 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kemenko Polhukam agar kiranya Delegasi RI dapat membagi informasi mengenai bentuk-bentuk kerja sama yang telah dikembangkan RI dengan negara lain. Mempertimbangkan adanya perbedaan sistem hukum, kapasitas dan kapabilitas otoritas pengawasan perbatasan. Delegasi RI kiranya juga dapat menyampaikan rekomendasi mengenai perlunya membentuk suatu model on management of cross-border movement of criminals yang akan menjadi pedoman penguatan pengelolaan perbatasan. Penyusunan model ini kiranya dapat memanfaatkan expertise dari ASEAN Sekretariat dan UNODC.

1

A.I.02, Hal. 3

16 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada BNPT agar Delegasi RI memberikan paparan mengenai perkembangan situasi dan tantangan yang dihadapi Pemri dalam memberantas kejahatan terorisme, khususnya dalam menangani keterlibatan Warga Negara Indonesia sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF). Delegasi RI kiranya juga dapat membagi informasi mengenai trends, modus operandi, dan rute pergerakan pelaku terorisme dan FTF yang kembali ke Jakarta. Kasus ledakan bom di Sarinah Thamrin juga menjadi salah satu contoh kasus yang dapat disampaikan.

1

A.I.02, Hal. 3

17 Dalam kaitan perdagangan orang, Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kemenko Polhukam bahwa Delegasi RI kiranya dapat menyampaikan perkembangan kasus dan upaya Pemri dalam memberantas isu yang menjadi prioritas Indonesia ini. Delegasi RI juga dapat menggarisbawahi bahwa momentum penguatan kerja sama dalam memberantas perdagangan orang menjadi tepat saat ini, terutama mengingat tahun lalu ASEAN telah mengesahkan ASEAN Convention against Trafficking in Persons, especially Women and Children (ACTIP) dan ARF telah menjadikan TIP dengan isu prioritas tambahannya.

1

A.I.02, Hal. 3

18 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa Delegasi RI kiranya dapat menyampaikan paparan mengenai upaya Indonesia dalam memberantas perdagangan narkoba, khususnya terkait prakarsa Indonesia dalam membentuk ASEAN Seaports Interdiction Task Force (ASITF).

1

A.I.02, Hal. 3

Keterangan Kegiatan ARF Workshop on Strengthening Management of Cross-Border Movement of Criminals, Guangzhou, RRT, 7-11 Maret 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


19 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa Workshop dapat menjadi venue bagi Peserta ARF dan organisasi regional serta Internasional untuk berbagi informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan, di tingkat nasional, regional serta global, dalam rangka mengelola perikanan dan memberantas IUU Fishing.

1

A.I.04, Hal. 4

20 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada KKP bahwa workshop dipandang telah membantu mengarahkan Peserta ARF untuk mengakui IUU Fishing sebagai ancaman bersama. Workshop juga membangun kesadaran Peserta ARF untuk menerapkan kewajiban dan due diligence-nya dalam mencegah nelayan-nelayannya atau kapal-kapal penangkap ikan berbendera negaranya untuk melakukan IUU Fishing di perairannya maupun ZEE negara lain. Hal ini berguna untuk mendorong lebih lanjut penguatan dialog dan kerja sama pemberantasan IUU Fishing di dalam kerangka ARF.

1

A.I.04, Hal. 4

21 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa Indonesia dapat mendukung pelayaran yang rendah karbon dan rendah polusi (low carbon and low pollution shipping), termasuk melalui langkah-langkah efisiensi energi, pengembangan sistem penggerak kapal (ship propulsion system) dan bahan bakar kapal. Indonesia menekankan bahwa pembahasan dilakukan secara aktif melalui keterlibatan Indonesia di IMO 22 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar kiranya Indonesia dapat menyampaikan rekomendasi bahwa pembahasan pada tingkat regional seyogyanya tidak overlapping dengan kesepakatan yang telah dibuat pada tingkat multilateral dan tidak prejudging terhadap hasil dan proses pembahasan di IMO. Indonesia juga dapat menekankan pentingnya kerja sama yang dilakukan tetap sinergis dengan kesepakatan pada tingkat multilateral dimaksud sehingga tidak menggantikan namun justru memperkuat serta memberi nilai tambah pada mekanisme yang telah ada

1

A.I.05, Hal. 4

1

A.I.05, Hal. 4

Keterangan Kegiatan ARF Workshop on Improving Fisheries Management, Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, 19-25 Maret 2016

ARF) Workshop on Green Shipping, Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 29-30 Maret 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


23 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Polri bahwa secara prosedur, usulan SOMTC Kamboja terkait draft ACTIF belum pernah dibahas di Pertemuan AMMTC/SOMTC, sehingga belum ada mandat apapun untuk membahas draft usulan Kamboja. Tidak seharusnya Workshop ini membahas draft ACTIF. 24 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Polri bahwa sekiranya Workshop tetap membahas draft ACTIF usulan Kamboja, maka peserta Indonesia dapat tetap hadir selama pertemuan, namun demikian peserta Indonesia hendaknya menyampaikan disclaimer bahwa Indonesia tidak bisa mendukung hasil workshop yang sifatnya melangkahi wewenang SOMTC/AMMTC.

1

K.I.04.Hal 2 No 10

1

K.I.04.Hal 2 No 10

25 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Polri agar workshop dapat membahas elements of possible instrument sebagai ganti pembahasan draft ACTIF. 26 Dit. Polkam ASEAN meminta SOMRI (Kemenkominfo) agar dapat mengumpulkan dan mengeluarkan data atau informasi yang berkaitan dengan persoalan HAM, seperti pengangguran, migrasi, penyandang disabilitas, dan sebagainya sebagai rujukan bagi media, peneliti, dan akademisi. 27 Dit Polkam mendorong AICHR Indonesia untuk lebih aktif bekerja sama dan melibatkan pemangku kepenntingan isu pekerja migran dan perdagangan orang, di antaranya Kemnaker, Kemen-PPPA, Kemensos, Kemenhukham, dan Polri dalam kegiatan AICHR untuk pemajuan dan perlindungan pekerja migran dan perncegahan perdagangan orang. 28 Dit Polkam mendorong AICHR Indonesia untuk mengikutsertakan pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk mengupayakan langkah-langkah pencegahan perdagangan orang di daerah. 29 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim, Kemenhub, serta unit terkait lainnya di Kemenlu mengenai perkembangan kerja sama keamanan maritim Indonesia dalam kerangka ARF ISM-MS termasuk mengenai perkembangan negosisasi IUU Fishing dan isu Laut China Selatan (LTS). LSC tidak boleh menjadi flashpoint rivalitas negara-negara tertentu dan mendorong semua pihak untuk menahan diri, mendorong kerja sama, dan segera menyelesaikan code of conduct.

1

K.I.04.Hal 2 No 12

1

H.II.02 Hal. 3

1

H.II.02 Hal. 5

1

H.II.02 Hal. 5

1

A.II.03, Hal. 4 dan 6

Keterangan Kegiatan Workshop on ASEAN Instrument against Small Arms and Light Weapons Smuggling

AICHR Regional Forum on Media and Human Rights in ASEAN, 16-17 Mei 2016 di Kuala Lumpur, Malaysia

8th ASEAN Regional Forum (ARF) Inter-Sessional Meeting on Maritime Security (ARF ISM on MS, Manila, Filipina, 6-7 April 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

30 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan hasil-hasil penting pertemuan kepada BNN, Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim, Ditjen Bea Cukai, Kemenhub, unit-unit di Kemlu dan perwakilan RI di luar negeri mengenai upaya Indonesia menuju kemandirian nasional dalam teknologi radar maritim untuk dapat berkontribusi dalam sinergi kepentingan ship profiling di kawasan dan menekankankan pentingnya maritime domain awareness yang membutuhkan biaya tinggi. 31 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada unit-unit terkait di Kemenlu hasil workshop on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) yang telah membuka ruang kerja sama regional, membangun kesadaran dan pemahaman pentingnya kerja sama IUU Fishing dan menjaring dukungan untuk prakarsa Indonesia mengenai Draft ARF Statement on IUU Fishing .

1

A.II.04, Hal. 3

ASEAN Regional Forum (ARF) Capacity Building Workshop on Ship Profiling, Kuala Lumpur, 24-25 Mei 2016

1

A.II.05, Hal. 2 dan hal 3

32 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kemenko Maritim, Kemenhub dan Bakamla Indonesia hasil workshop terutama mengenai pentingnya common responsibility dalam keamanan maritim dan peran Bakamla sebagai pengemban mandat terbesar dalam keamanan maritim nasional, meski Bakamla bukanlah single point of contact. 33 Dit. Polkam ASEAN telah menyampaikan perkembangan isu ketiga pilar ASEAN, terutama implementasi Visi ASEAN 2015, Cetak Biru ketiga pilar ASEAN, dan isu strategis seperti Laut China Selatan kepada akademisi Universitas Negeri Surabaya, perwakilan 50 BEM se-Indonesia, perwakilan Forum Pemudan Pelajar Indonesia (FPPI) dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI).

1

A.II.06, Hal. 2

ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on National Maritime Single Points of Contact, Cebu City, Filipina, 28-29 April 2016

1

A.II.07, Hal. 2

“Public Hearing Diplomasi Kepentingan Politik dan Keamanan Indonesia di ASEAN”, Surabaya, 27 Mei 2016

34 Dit. Polkam ASEAN telah menyampaikan kepada PSA Universitas Pasundan perkembangan terkini ASEAN dan membahas upaya peningkatan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN, misalnya dengan melakukan riset konsolidasi agar peran Indonesia di ketiga pilar Masyarakat ASEAN dapat efektif dan responsif, ASEAN Centrality & Unity, dan global platform ASEAN agar semakin aktif berperan di isu-isu internasional

1

K.II.08, Hal. 1

Diskusi Isu Politik dan Keamanan ASEAN dengan Pusat Studi ASEAN (PSA) Universitas Pasundan, Bandung, 4 Juni 2016

ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, Bali, 1921 April 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan Konsultasi Nasional Pembahasan Kontribusi Indonesia pada Publikasi ASEAN Regional Forum Annual Security Outlook (ARF ASO) 2016, Bogor, 1618 Juni 2016

35 Dit. Polkam ASEAN bersama perwakilan dari Kementerian terkait telah merumuskan posisi dan kebijakan Indonesia terhadap tantangan nasional dan regional yang dihadapi, termasuk diantaranya isu Laut China Selatan, proliferasi nuklir dan perlucutan senjata, terorisme dan radikalisme, kejahatan lintas negara, keamanan maritim, serta bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Hasil rumusan ini akan dimasukkan dalam ARF ASO.

1

K.II.09, Hal. 1

36 Dit. Polkam ASEAN bersama perwakilan dari Kementerian terkait telah merumuskan saran kebijakan yang menggarisbawahi perlunya Indonesia mendorong Laos sebagai Ketua ASEAN untuk meningkatkan kontribusi Negara Peserta ARF dalam ARF ASO. Sebagai gambaran, hanya 19 dari 27 Negara Peserta ARF yang berkontribusi pada ARF ASO 2015. 37 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada kemeterian/lembaga terkait seperti Kemenko Polhukam, Polri, Kemenkes, Kemenristekdikri, Kemeneg PPA, dll mengenai hasil pembahasan mengenai Matriks Rencana Aksi atau Kegiatan SOMTC dan relevant sectoral bodies dimana ditekankan agar tidak mencampuradukkan dengan aktivitas nasional AMS dalam mengimplementasikan ACTIP. 38 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada AICHR Indonesia untuk mendukung salah satu kegiatan yang diusulkan oleh AICHR bekerjasama dengan SOMTC mengenai pembentukan SOP ASEAN mengenai penanganan korban TIP. Pembuatan SOP tersebut akan memudahkan Indonesia dalam mengupayakan perlakuan yang manusiawi bagi korban TIP dari Indonesia di negara-negara ASEAN. 39 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada SOMTC Indonesia untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi posisi Indonesia terkait dengan usulan kegiatan dalam Matriks dengan melibatkan seluruh Kementerian dan badan sektoral ASEAN di Indonesia termasuk SOM-ED-Indonesia, DGICM-Indonesia, ASLOM-Indonesia, SOM-HDIndonesia, AICHR-Indonesia, ACWC-Indonesia, dan SOMSWD Indonesia, sehingga kepentingan Indonesia dapat tercermin.

1

A.II.09, Hal. 2

1

K.II.06

1

K.II.06 Hal. 5 No. 16

1

K.II.06 Hal. 5 No. 17

SOMTC – ASEAN Sectoral Bodies/Organs Collaboration Meeting on Trafficking In Persons (TIP), Manila, Filipina, 31 Maret - 1 April 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

40 Dit. Polkam ASEAN telah menyampaikan kepada Kemenko Polhukam, Kemenhukham (Ditjen Imigrai), Polri, dan unit-unit terkait di Kemlu hasil pembahasan Workshop on Enhancing Cooperation on Border Management in ASEAN dan rekomendasi yang disampaikan Indonesia pada workshop tersebut, diantaranya pentingnya kerjasama dan saling tukar informasi dan data harus menjadi komitmen bersama, serta pentingnya dialog yang lebih dalam antar otoritas yang memberi fasilitasi lintas perbatasan dan otoritas menejemen lintas perbatasan.

1

K.II.08 Hal. 3 No. 10

Second Regional Conference on Enhancing Cooperation on Border Management in ASEAN: Towards a More Interconnected and Safer ASEAN Community, Bangkok, Thailand, 25 – 26 April 2016.

41 Dit. Polkam ASEAN telah menyampaikan kepada Dirjen Imigrasi Kemenhukham, Kabareskrim Polri, Dirjen Protkons Kemlu, Dirjen Penempatan dan Pembinaan Tenaga Kerja Kemensos, hasil-hasil Workshop on Improving Border Controls and Strengthening the Capacity of Law Enforcement Authorities to Address Irregular Migration and Trafficking in Person, termasuk rekomendasi Indonesia mengenai pentingnya badan/satgas anti perdagangan orang melibatkan badan antikorupsi dan komisi HAM nasional untuk mengarusutamakan isu perdagangan manusia di tingkat nasional, serta perlunya mengembangkan mekanisme rujukan di kawasan yang melibatkan perwakilan negara asing.

1

K.II.07 Hal. 3 No 11b

ASEAN Workshop on Improving Border Controls and Strengthening the Capacity of Law Enforcement Authorities to Address Irregular Migration and Trafficking in Persons, 1-2 Juni 2016, Manila, Filipina.

42 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Dirjen Imigrasi Kemenhukham, Kabareskrim Polri, Dirjen Protkons Kemlu, Dirjen Penempatan dan Pembinaan Tenaga Kerja Kemensos sebagai focal point badan-badan sektoral ASEAN agar mendukung rekomendasi yang dihasilkan dalam workshop. 43 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kabareskrim Polri selaku focal point SOMTC-Indonesia untuk mempertimbangkan policy dialogue yang ditawarkan Uni Eropa untuk bertukar pikiran dan pengalaman dalam penanganan penyelundupan orang di kedua kawasan.

1

K.II.07 Hal. 4 No 14

1

K.II.07 Hal 4 No 15

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


44 Dit. Polkam ASEAN telah menyampaikan kepada Kabareskrim Polri dan unit-unit terkait di Kemlu, mengenai hasil Inter-Regional Conference on Illegal Wildlife and Timber Trafficking between ASEAN, Asian and African Countries dan usulan Indonesia agar Struktur Draft Work Programme dapat menyesuaikan dengan struktur Draft ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime yang telah disetujui pada Pertemuan ke-16 SOMTC bulan Mei 2016 dan SOMTC Work Programme 2016-2018 yang telah diadopsi pada Pertemuan ke-10 AMMTC.

1

K.II.09 Hal. 6 No. 16

45 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kabareskrim Polri dan pemangku kepentingan lainnya dalam isu wild trafficking and timber agar dapat memanfaatkan instrumen hukum internasional yang telah ada untuk memperkuat instrumen hukum nasional. Di ASEAN, Indonesia dapat memanfaatkan rencana pembentukan SOMTC WG on Illegal Trafficking of Wildlife and Timber.

1

K.II.09 Hal. 7 No. 20

46 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kabareskrim Polri sebagai focal point SOMTC Indonesia untuk membahas Draft Work Programme di tingkat nasional dengan melibatkan instansi terkait agar dapat sesuai dengan kepentingan Indonesia.

1

K.II.09 Hal. 7 No. 21

47 Dit. Polkam menyampaikan kepada Kemdikbud bahwa untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, diperlukan pemajuan hak-hak dasar pendidikan, baik dalam bentuk sekolah luar biasa maupun sekolah inklusif. 48 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada perwakilan Kemkumham bahwa dalam hak politik, perlu diwujudkan accessible election dengan menyediakan fasilitas penunjang dan memperjuangkan pembebasan dari diskriminasi dan halangan lainnya bagi penyandang disabilitas dalam partisipasi politik.

1

H.III.04 Hal 3

1

H.III.04 Hal 3

49 Dit. Polkam menyampaikan kepada perwakilan Bareskrim Polri bahwa hal yang perlu dikomunikasikan dalam penanggulangan perdagangan orang adi antaranya adalah hak untuk bermigrasi, migrasi yang aman, pengentasan kemiskinan terutama di wilayah terpencil, perbatasan dan pesisir, penguatan komunikasi yang efektif serta supervisi.

1

H.III.05 Hal 5

Keterangan Kegiatan Inter-Regional Conference on Illegal Wildlife and Timber Trafficking between ASEAN, Asian and African Countries, Bangkok, Thailand 19-23 Juni 2016

The 2nd AICHR Regional Dialogue on the Mainstreaming of the Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN Community, Chiang Mai, Thailand, 29 Juni – 1 Juli 2016

AICHR Workshop on Effective Communication Strategies to Combat Trafficking in Persons, Nha Trang, Vietnam, 23 – 24 Juni 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

50 Disampaikan juga oleh Dit. Polkam ASEAN kepada perwakilan Bareskrim Polri bahwa hal yang perlu ditingkatkan dalam penanganan perdagangan orang adalah arti penting kerja sama antar instansi, sosialisasi program mengenai pencegahan perdagangan orang dan peningkatan perhatian terhadap isu ini disamping capacity building dan penegakan hukum. 51 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Wakil Indonesia untuk AICHR perlunya dialog rutin antara AICHR-SOMTC terkait implementasi ACTIP dan APA untuk membantu SOMTC dalam memahami ragam bentuk perdagangan orang dan sumber-sumber masalahnya sehingga ketika menangani korban, mereka bisa menerapkan prosedur yang sesuai. 52 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada mahasiswa perwakilan Indonesia dalam AICHR Youth Debates agar lebih memahami dan merujuk peraturan nasional di masing-masing negara mengenai topik realisasi SDGs dalam konteks Deklarasi HAM ASEAN.

1

H.III.05 Hal 8

1

H.III.05 Hal 8

1

H.III.06 Hal 2

53 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada mahasiswa untuk memberi fokus pada perlindungan hak-hak kelompok rentan di ASEAN. 54 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada dosen-dosen Hubungan Internasional bahwa kegiatan MSNS perlu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu di ASEAN. Hal ini karena selain mendapatkan informasi, para mahasiswa juga terlibat dalam simulasi yang memberikan gambaran mengenai proses pengambilan keputusan di ASEAN

1

H.III.06 Hal 2

1

H.III.07 Hal 2

Multi Stages Negotiation Simulation, Makassar, 15 – 16 September 2016

55 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada BNPB dan Basarnas beberapa masukan terkait penyelamatan dan penanganan korban serta teknis pengawasan udara dengan menggunakan helikopter.

1

A.III.01, Hal. 3

ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Urban Emergency Rescue, Shanghai, RRT, 10-14 Juli 2016

56 Dit. Polkam ASEAN merekomendasikan kepada BNPB, Basarnas, Kemenhub, Polri dan KL terkait mengenai proses dekontaminasi korban dari zat-zat berbahaya yang sekiranya dapat dilakukan secepatnya tanpa ditunda. 57 Dit. Polkam ASEAN merekomendasikan kepada BNPB, Basarnas, Polri dan KL terkait mengenai pengoperasian helikopter yang semestinya diatur berdasarkan ketinggian tertentu sehingga memberikan posisi aman dan stabil apabila terjadi ledakan besar pada instalasi.

1

A.III.01, Hal. 3

1

A.III.01, Hal. 3

Pelatihan Debat Perwakilan Indonesia dalam AICHR Youth Debates 2016, Jakarta, 9 September 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


58 Pada skenario penyelamatan di kecelakaan lalu lintas, Dit. Polkam ASEAN menyampaikan evaluasi kepada BNPB, Basarnas, Kemenhub, Polri dan KL terkait mengenai penanganan korban kecelakaan yang perlu dilakukan secara lebih seksama dan hatihati, selain itu, pertolongan medis yang lengkap perlu menjadi perhatian dalam masa evakuasi korban. 59 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepadaBNPB, Basarnas, Kemenhub, Polri dan KL terkait beberapa masukan teknis terkait penggunaan aerosol sebagai penanda (marking ) di lingkungan terdampak kebakaran, mengingat sifatnya yang mudah terbakar pada suhu yang relatif tinggi. 60 Dalam hal pelaksanaan SAR pada bangunan runtuh, Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada K/L terkait masukan mengenai alternatif penggunaan akses gedung sebagai jalur keluar evakuasi korban 61 Terkait penyelamatan, Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada BNPB, Basarnas, Kemenhub, Polri dan KL terkait mengenai perlunya penanganan korban dengan tepat agar korban tidak banyak bergerak yang dapat menimbulkan luka yang lebih parah. Selain itu, ditekankan pula pentingnya stabilisasi kendaraan yang mengalami kecelakaan sebelum tim SAR masuk ke kendaraan.

1

A.III.01, Hal. 3

1

A.III.01, Hal. 3

1

A.III.01, Hal. 3

1

A.III.01, Hal. 3

62 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan masukan kepada pejabat DPR terkait finalisasi ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers yang bersifat mengikat secara hukum guna memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi para pekerja migran dan keluarganya di tingkat regional ASEAN.

1

A.III.03, Hal. 4

63 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan dukungan kepada pejabat DPR terkait pembentukan ASEAN Senior Officials’ Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Working Group on Illegal Wildlife and Timber Trafficking guna memperkuat upaya regional dalam memberantas perdagangan ilegal wildlife and timber

1

A.III.03, Hal. 6

64 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan pesan Presiden RI mengenai pentingya kolaborasi antara badan eksekutif dan legislatif yang merupakan perwakilan suara masyarakat dalam mendukung ASEAN untuk harmonisasi legislasi.

1

A.III.04, Hal. 3

Keterangan Kegiatan

8th ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus, Luang Prabang, Laos, 8-12 Agustus 2016

Pertemuan Interface Para Pemimpin ASEAN dengan Perwakilan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan AIPA Preparatory Meeting, Vientiane, Laos, 5-6 September 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


65 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada pejabat DPR terkait mengenai pentingnya memelihara perdamaian, stabilitas dan keamanan di wilayah Laut China Selatan (LCS), melakukan selfrestraint untuk mencegah eskalasi ketegangan di kawasan, penyelesaian sengketa secara damai dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, implementasi Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) secara penuh dan pengesahan segera (early adoption ) atas Code of Conduct in the South China Sea (COC) 66 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada pejabat DPR terkait mengenai pentingnya Framework on Trilateral Cooperative Arrangement antara Indonesia, Malaysia dan Filipina yang ditandatangani di Jakarta, tanggal 14 Juli 2016 dalam menanggulangi kelompok teroris dan pemberontak Abu Sayyaf 67 Dit. Polkam ASEAN mengusulkan kepada pejabat DPR terkait untuk memasukkan paragraf terkait pembangunan mekanisme regional untuk mencegah, menangkal dan mengatasi IUU Fishing

1

A.III.04, Hal. 3

1

A.III.04, Hal. 3

1

A.III.04, Hal. 3

68 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Polri mengenai pelaksanaan joint investigation dengan Negara Anggota ASEAN lainnya. 69 Dit. Polkam ASEAN mengusulkan kepada Polri pentingnya berbagi data intelijen antar lembaga penegakan hukum (kepolisian) di ASEAN. 70 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan pentingnya upaya bersama memberantas cybercrime di tingkat regional sbagai bagian dari upaya ASEAN merealisasikan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025 di mana masyarakatnya hidup dalam lingkungan yang aman dan harmonis. 71 Dit. Polkam ASEAN menypaikan kepada Polri perlunya kerja sama antara Negara Anggota ASEAN dan komunitas internasional dalam memberantas cybercrime mutlak diperlukan mengingat ancaman cybercrime yang bersifat transnasional tidak dapat diselesaikan oleh hanya satu negara tertentu tanpa adanya kerja sama.

1

K.III.02.Hal 4 No 7(f)

1


1

K.III.02.Hal 6 No 15(a)

1

K.III.02.Hal 6 No 15(b)

72 Dit. Polkam ASEAN merekomendasikan kepada seluruh K/L yang hadir (14 K/L) bahwa menjalankan perannya di ASEAN, perlu senantiasa mengedepankan prinsip statemanship daripada stagemanship. Dalam arti, Indonesia harus mengedepankan hal-hal yang benar-benar menjadi kepentingan nasional Indonesia di ASEAN dan bukan demi mendapatkan sanjungan semata.

1

K.III.05.Hal 4 No 11(a)

Keterangan Kegiatan

ASEAN Plus Three (APT) Cybercrime Workshop dan 4th ASEAN Senior Officials Roundtable on Cybercrime (SORC)

Konsultasi Nasional Antar Instansi Pumpunan (Focal Point) dan Pemangku Kepentingan dalam rangka Implementasi Cetak Biru Masyarakat PolitikKeamanan ASEAN 2025

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


73 Dit. Polkam ASEAN merekomendasikan kepada seluruh K/L yang hadir bahwa dalam menghadapi proses pembuatan keputusan ASEAN yang dianggap lambat karena adanya prinsip konsensus, instansi terkait didorong untuk menyusun siasat yang kreatif dalam memperjuangkan kepentingan nasional di ASEAN. Terkait hal itu, Kemlu terbuka terhadap berbagai masukan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan guna mencari solusi terhadap berbagai kritik mengenai ASEAN. 74 Dit. Polkam ASEAN menghimbau seluruh K/L yang hadir (14 K/L) untuk memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan yang terjadi di berbagai badan sektoral ASEAN agar upaya diplomasi Indonesia di forum-forum tersebut terpadu satu sama lain. 75 Menyusul telah diadopsinya Visi ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2025, Dit. Polkam ASEAN menghimbau seluruh K/L yang hadir (14 K/L) untuk mulai mengidentifikasi langkah-langkah aksi yang menjadi area kerjanya untuk diimplementasikan secara efektif dan tepat waktu. 76 Dit. Polkam ASEAN merekomendasikan kepada seluruh K/L yang hadir (14 K/L) untuk memanfaatkan Sekretariat ASEAN secara optimal untuk memahami mekanisme kerja badan sektoral ASEAN secara lebih mendalam, khususnya apabila instansi terkait memiliki kepentingan untuk memajukan suatu prakarsa tertentu di forum ASEAN. 77 Dit. Polkam ASEAN merekomendasikan kepada seluruh K/L (14 K/L) yang hadir mengenai pentingnya proses persiapan dalam menghadapi sidang (negosiasi) ASEAN, terutama dalam penyusunan posisi dan intervensi, agar tujuan negosiasi tercapai sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. 78 Dit. Polkam ASEAN merekomendasikan kepada seluruh K/L yang hadir (14 K/L) untuk mengkonsolidasikan posisi nasional Indonesia atas suatu isu tertentu terlebih dahulu sebelum perundingan berlangsung. Perbedaan pandangan antarinstansi perlu disamakan melalui koordinasi yang kuat di tingkat nasional.

1

K.III.05.Hal 4 No 11(b)

1

K.III.05.Hal 4 No 11(c)

1

K.III.05.Hal 4 No 11(d)

1

K.III.05.Hal 4 No 11(e)

1


1

K.III.05.Hal 4 No 11(g)

79 Diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional, baik bilateral, regional, maupun global, terkait satu sama lain dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, Dit. Polkam ASEAN merekomendasikan kepada seluruh K/L yang hadir (14 K/L) untuk mengkoherenkan upaya diplomasi Indonesia di berbagai tingkatannya agar dapat saling memperkuat satu sama lain.

1

K.III.05.Hal 4 No 11(h)

Keterangan Kegiatan

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


80 Dit. Polkam ASEAN merekomendasikan kepada seluruh K/L yang hadir (14 K/L) untuk menyelenggarakan forum rutin antar K/L yang membahas perkembangan dan pending matters isu-isu crosscutting, baik di dalam suatu Badan Sektoral ASEAN tertentu maupun antar Badan Sektoral ASEAN. 81 Dit. Polkam ASEAN merekomendasikan kepada perwakilan Instansi Focal Point Pilar Polkam ASEAN, terutama Pasukan Khusus TNI agar dapat memaksimalkan mekanisme ASEAN seperti ADMMPlus, AMMTC dan SOMTC sebagai platform kerja sama dalam penanganan Violent Extremism (VE) dan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). 82 Dit. Polkam ASEAN merekomendasikan kepada unit terkait Kemlu mengenai pentingnya menjaga ASEAN Centrality, mengimplementasikan DoC, dan mendorong penyelesaian CoC dalam menghadapi isu LCS, serta menerapkan sikap selft-restraint dan non-militerisasi dalam melaksanakan aktifitas di wilayah LCS

1

K.III.05.Hal 4 No 11(i)

1

K.III.07 Hal 1 No 1(a)

1

K.III.07 Hal 1 No 1(b)

83 Dit. Polkam ASEAN merekomendasikan kepada Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk mempercepat penyelesaian SoP Joint Coordinated Patrol dalam kaitan Kerja Sama Trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk mengamankan wilayah Laut Sulu, Laut Sulawesi dan sekitarnya 84 Dit. Polkam ASEAN merekomendasikan kepada unit terkait di Kemlu, Kemenhan, Mabes TNI, Kemenko Maritim, KKP menegnai perlunya mempromosikan status IUU Fishing dari Transnational Challenge menjadi Transnational Organized Crime dalam fora regional dan internasional sebagai pembuka jalan bagi kerja sama penanganan IUUF secara multilateral 85 Dit. Polkam ASEAN mengusulkan kepada pihak penyelenggara (Satgas 115, IOM, dan Polri) untuk mengkonsultasikan wacana penyampaian Joint Recommendation hasil Konferensi di AMMTC Retreat dan di KTT ASEAN dengan pihak Kemlu. 86 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan masukan kepada kepada pihak penyelenggara (Satgas 115, IOM, dan Polri), mengenai rekomendasi agar ditulis dalam Bahasa Inggris, diawali dengan Introduction, dan dibuat dengan bahasa yang lebih general agar lebih mudah diterima oleh semua anggota ASEAN.

1

K.III.07 Hal 1 No 1(c)

1

K.III.07 Hal 1 No 1(d)

1


1


Keterangan Kegiatan

Pacific Area Security Sector Working Group (PASSWG)

Rapat Kelompok Kerja Persiapan ASEAN Conference: Human Trafficking and Forced Labor in Fishing Industry

No

Rekomendasi

87 Dit. Polkam ASEAN mengusulkan kepada Satgas 115, IOM, dan Polri bahwa ACTIP dan APA sebaiknya dijadikan payung dari semua rekomendasi lainnya, sehingga poin mengenai ratifikasi ACTIP diletakkan di poin pertama. 88 Dit. Polkam ASEAN mengusulkan kepada pihak Satgas 115, IOM, dan Polri untuk menghilangkan sub-judul: Pencegahan, Perlindungan Korban dan Penindakan Pelaku, serta Peningkatan Kerja Sama. 89 Dit. Polkam ASEAN merekomendasikan kepada Satgas 115, IOM, dan Polri untuk membangun manajemen yang baik dalam pengumpulan data dan pertukaran informasi antar-AMS. 90 Dalam poin 7 mengenai Pemberian Bantuan, Dit. Polkam ASEAN mengusulkan kepada Polri untuk menambahkan kata-kata “with full respect for their human rights ”. 91 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kemhan, Mabes TNI dan unit terkait Kemlu untuk memperjelas lokasi persis untuk latihan tersebut agar tidak berada di wilayah sengketa negaranegara yang berada di Laut Tiongkok Selatan (LTS). 92 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kemhan, Mabes TNI dan unit terkait Kemlu bahwa latihan tersebut perlu dilaksanakan sejalan dengan implementasi Declaration on the Conduct (DoC) of Parties di LTS. 93 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kemhan, Mabes TNI dan unit terkait Kemlu mengenai pentingnya menjaga sentralitas dan kesatuan ASEAN dalam menanggapi proposal RRT tersebut sehingga dipandang penting untuk dilakukan pertemuan Negara Anggota ASEAN di sela-sela ADMM Retreat di Laos pada bulan November 2016. 94 Dit. Polkam ASEAN memberikan pemahaman dan pengetahuan tambahan kepada seluruh K/L yang hadir mengenai teori dan praktik teknik negosiasi, terutama dalam kerangka ASEAN, serta mengenai public speaking , dan media handling. 95 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Wakil Indonesia untuk AICHR dan perwakilan SOMTC (Bareskrim Polri) bahwa guna memperkuat implementasi ACTIP dan APA melalui pendekatan HAM, ASEAN perlu mengedepankan langkah-langkah pencegahan yang efektif, memperkuat dialog dan kerja sama antar badan sektoral ASEAN, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk keluarga korban, pemimpin masyarakat, pemerintah lokal, dan organisasi kemasyarakatan.

Diterima

Tidak Diterima


1


1


1


1

K.III.07 Hal 2 No 3(d)

1


1


1


1

K.III.08 Hal 2 No 1

1

H.IV.01 Hlm 4

Keterangan Kegiatan ASEAN Conference: Human Trafficking and Forced Labor in Fishing Industry

Rapat pembahasan tanggapan terhadap proposal China untuk menyelenggarakan ASEAN-China Maritime Exercise

Pelatihan Simulasi Diplomasi Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN” (Pelatihan Pra Mini MultiStages Negotiation Simulation/MSNS)” AICHR-SOMTC Consultation on Human RightsBased Approach in the Implementation of the ACTIP and APA. Jakarta, 29-30 September 2016

No

Rekomendasi

96 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada perwakilan Bareskrim Polri bahwa untuk meningkatkan kualitas sistem monitoring penanganan perdagangan orang yang telah dimiliki oleh otoritas terkait masing-masing negara. 97 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Wakil Indonesia untuk AICHR, Bareskrim Polri, Kemnaker RI, Kemkumham RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menginstitusionalisasi konsultasi antar badan sektoral ASEAN terkait, seperti AICHR, SOMTC, ACWC, ACMW, dan SOMSWD, baik di tingkat regional maupun nasional. 98 Dit. Polkam menyampaikan kepada Bareskrim Polri pentingnya pengembangan standard operating procedure (SOP) ASEAN mengenai identifikasi dan perlindungan korban. 99 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Bareskrim Polri, Kemkumham, dan LPSK untuk memperkuat referral system di tingkat nasional dan regional 100 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Kemkumham dan Kemdikbud bahwa tidak ada orang berdisabilitas, hanya lingkungan yang tidak mendukung (“there is no person with disability, there’s only a disabled environment" ). 101 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada perwakilan Kementerian Sosial bahwa model perawatan bagi kelompok disabilitas psikososial seharusnya berbasis pada model sosial yang inklusif dan tersedia di level local yang terdekat dengan rumah tinggal, bukan model pengobatan di rumah sakit jiwa, mengingat banyak hak-hak dasar pasien yang terabaikan dalam model pengobatan. 102 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada perwakilan Kementerian BUMN pemerintah perlu terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan RAN khususnya dengan CSO dan perusahaan sebagai pelaksana CSR. Sektor swasta dipandang perlu semakin didorong untuk memiliki kesiapan dalam menghadapi adopsi suatu RAN maupun Strategi Regional mengenai CSR, khususnya UMKM yang memerlukan peningkatan kapasitas dalam menghadapi peningkatan persaingan usaha berdasarkan tingkat compliance terhadap nilai-nilai HAM dalam bisnis.

Diterima

Tidak Diterima


1

H.IV.01 Hlm 6

1

H.IV.01 Hlm 6

1

H.IV.01 Hlm 7

1

H.IV.01 Hlm 7

1

H.IV.02 Hlm 25

1

H.IV.02 Hlm 34-35

1

H.IV.06 Hlm 3

Keterangan Kegiatan

The AICHR Training Programme on the Rights of Persons with Disabilities . Bangkok, 11 – 14 Oktober 2016

AICHR Seminar on Promoting Corporate Social Responsibility and Human Rights in ASEAN , Singapura, 3 - 4 November 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan AICHR Regional Workshop on Strengthening National Plan of Actions on Trafficking in Persons to Ensure Effective Implementation of the ACTIP and APA, Kamboja, 1 - 2 Desember 2016

103 Dit. Polkam ASEAN menjelaskan kepada Bareskrim Polri, LPSK, dan Kemkumham mengenai pentingnya penguatan referral mechanism antara polisi dan victim service agencies , kerja sama penyediaan penerjemah dengan kedutaan setempat, kerja sama antar polisi di kawasan, khususnya untuk parallel investigation .

1

H.IV.07 Hlm 3

104 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Wakil Indonesia untuk AICHR bahwa pembahasan isu perdagangan orang juga perlu lebih dalam mencakup perdagangan organ manusia dengan mengundang SOM on Health Development (SOM HD) 105 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada Bareskrim Polri bahwa Implementasi NAP membutuhkan koordinasi komprehensif antaragensi dan unit terkait lainnya. 106 Dit. Polkam ASEAN menyampaikan kepada K/L terkait penanganan IUUF mengenai pentingnya kesadaran kolektif di kawasan betapa negatif dan merugikan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). 107 Pertemuan menerima saran Direktorat KFA agar dilakukan reviu tahunan kinerja Komisioner Indonesia untuk ASEAN Commision on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC). 108 Pertemuan menerima saran Direktorat KFA yang mendorong daerah untuk lebih memperhatikan pemenuhan hak penyandang disabilitas (sesuai Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of the Persons with Disabilities in ASEAN Community dan the ASEAN Decade of Persons with Disabilities (20112020)) dan kaum lanjut usia (sesuai dengan Brunei Darussalam Declaration on Strengthening Family Institution: Caring for the Elderly dan Kuala Lumpur Declaration on Ageing: Empowering Older Persons in ASEAN ).

1

H.IV.07 Hlm 5

1

H.IV.07 Hlm 5

1

A.IV.03, Hal. 3

1

I-6-hal-3-N-6-a

1

I-6-hal-3-N-6-b

109 Pertemuan menerima saran Direktorat KFA untuk melakukan sosialisasi terkait keberadaan ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) di daerah, yang dilakukan dengan menekankan kaitan erat upaya penanggulangan bencana dengan penghidupan masyarakat.

1

I-6-hal-3-N-6-c

110 Pertemuan menerima masukan Direktorat KFA perlunya pertemuan berkala antar tiap Kementerian/Lembaga yang menangani pilar Sosial Budaya sebagai upaya peningkatan koordinasi dan komunikasi;

1

I-7-hal-2-N-6-a

ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Preventive Diplomacy in Non-Traditional Security Issue, Nanjing, RRT, 21-23 November 2016 Rapat Konsinyering “Pembahasan Implementasi Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2015” di Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, 3-4 Februari 2016

Rapat Koordinasi "Persiapan Pertemuan the 11th Coordinating Conference on the ASEAN SocioCultural Community (11th SOC-COM)" di Bekasi, Jabar, 23 Maret 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

111 Pertemuan menerima masukan Direktorat KFA untuk mendorong peningkatan peran Indonesia pada ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM) karena merupakan entry point kerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri di ASEAN;

1

I-7-hal-2-N-6-a

112 Pertemuan menerima masukan Direktorat KFA bahwa isu pekerja migran, berkaitan erat dengan isu-isu bidang Politik-Keamanan dan isu perlindungan perempuan dan anak. 113 Plt. Gubernur Riau mencatat penyampaian saran kebijakan Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang dilaksanakan Direktorat KFA. Saran kebijakan dimaksud sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut tertuang dalam naskah sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahli Plt. Gubernur Riau, Drs. H. Arlizman Agus, MM. 114 Pemerintah Kota Sabang mendukung saran kebijakan Direktorat KFA bidang pendidikan dalam rangka menghadapi Masyarakat ASEAN diantaranya melalui pelaksanaan Program Literasi Sekolah, Kampung Inggris dan Kampung Arab. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang, Drs. Misman pada acara focus group discussion . 115 Rektor UKSW, Prof. Pdt. John A. Titaley, T.hD mendukung penyampaian saran kebijakan menghadapi Masyarakat ASEAN yang dilaksanakan Direktorat KFA. Hal tersebut tercermin dalam pernyataannya pada media dalam rangka mempersiapkan para mahasiswa untuk menghadapi era global yang penuh tantangan ke depannya. 116 Pertemuan mencatat saran Direktorat KFA agar setiap pekerja asing (migran) harus dibekali berbagai pengetahuan agar bisa menjadi pekerja profesional sesuai bidang kerja yang dikuasai. 117 Pertemuan menerima saran Direktorat KFA bahwa ASEAN merupakan peluang untuk pengiriman tenaga kerja migran secara legal melalui pemanfaatan Mutual Recognition Arrangement (MRA) , yang cocok dengan Kabupaten Sumbawa karena terdapatnya beberapa akademi keperawatan dan teknik yang lulusannya merupakan bagian dari profesi dalam cakupan MRA.

1

I-7-hal-2-N-6-a

1

II-15-hal-11-Par-1

1

II-16-hal-3-N-7

Kegiatan Konsultasi Publik Penyampaian Saran Kebijakan Bidang Pendidikan, Sabang, 19-20 Mei 2016

1

II-17-hal-7-Par-5

Rangkaian kegiatan "Forum Masyarakat ASEAN: Satu Visi, Satu Identitas, Satu Masyarakat" di Universitas Satya Wacana (UKSW), Salatiga, 27-28 Juni 2016

1

II-18-hal-7-Par-5

Forum Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN di Sulawesi Utara, 21-23 Juni 2016

1

III-31-hal-2-N-5-c

Rangkaian Kegiatan Forum Sosial Budaya ASEAN di Sumbawa, NTB, 21-22 Juli 2016

Forum Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN di Pekanbaru, Riau, 13-15 April 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

118 Pertemuan menerima saran Direktorat KFA, bahwa Maluku sebagai bagian dari Indonesia Timur mempunyai sumber daya alam yang dapat diberdayakan untuk kepentingan pariwisata setempat. Selain itu, Maluku, Australia dan New Zealand sudah mempunyai ASEANAustralia-New Zealand Free Trade Agreement , sehingga menjadikan Maluku sebagai salah satu titik strategis.

1

III-32-hal-2-N-7-d

Kegiatan Forum Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN di Langgur dan Dobo, Provinsi Maluku 22-25 Agustus 2016

119 Pertemuan menerima saran Direktorat KFA agar University Network dan ASEAN Curriculum Sourcebook dapat dimanfaatkan oleh pelaku pendidikan di tingkat nasional. 120 Direktorat KFA menyampaikan saran bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan agar meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan cara membangun berbagai infrastruktur pendidikan dan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi tenaga pengajar. Namun Hal tersebut sulit dilaksanakan karena anggaran yang tersedia di kabupaten sangat terbatas. 121 Direktorat KFA menyampaikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat agar mengikuti intruksi Pusat yaitu mengembangkan wilayah Raja Ampat sebagai tujuan wisata yang mengandalkan keindahan alamnya, namun hal tersebut sulit dilaksanakan karena terbentur UU Lingkungan yang mengatur daerag konservasi yang dilarang untuk dikembangkan.

1

III-33-hal-2-N-4

Kegiatan Forum Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN di Melonguane, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, 19-20 Agustus 2016 Kegiatan Forum Sosial Budaya ASEAN: Penyampaian Saran Kebijakan terkait Pemajuan Kerja Sama Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup di Sorong Selatan, 25-26 Agustus 2016, dan dan Raja Ampat, 29-30 Agustus 2016

122 Direktorat KFA menyampaikan saran bahwa Pemerintah Kabupaten Raja Ampat agar dapat menekan angka penularan HIV/AIDS. Namun Hal tersebut sulit dilaksanakan karena anggaran yang tersedia di kabupaten sangat terbatas. 123 Pertemuan menerima saran Direktorat KFA agar memanfaatkan ASEAN untuk kemajuan daerah misalnya pemanfaatan ASEAN University Network (AUN) sebagai jejaring antar perguruan tinggi di ASEAN, ASEAN Credit Transfer System yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas mahasiswa di kawasan ASEAN dengan prinsip pengakuan angka kredit mata kuliah anggota AUN dan ASEAN Curriculum Sourcebook sebagai acuan pada kurikulum pendidikan dan mata pelajaran mengenai ASEAN yang bertujuan meningkatkan awareness tentang ASEAN.

1

1

III-34-hal-2-N-7-e

1

III-34-hal-4-N-13-c

1

III-34-hal-4-N-13-d

IV-41-hal-2-N-7

Konsultasi Publik Pilar Sosial Budaya ASEAN pada Festival Kita Cinta Indonesia, di Mukun, Kab. Manggarai Timur - Flores, NTT, 26-31 Oktober 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


124 Pertemuan menerima saran Direktorat KFA agar sosialisasi Pilar Sosial Budaya ASEAN lebih spesifik dan tailor-made kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan mengingat pemanfaatan Masyarakat ASEAN harus bersifat people involvement , people participation dan people mainstreaming . Berkenaan dengan hal ini, K/L terkait dapat berperan untuk mewujudkan asas peoplecentered and people-oriented di Pilar Sosial Budaya ASEAN.

1

IV-42-hal-1-N-2

125 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bangka Belitung menyabut baik usulan yang disampaikan oleh Staf Ahli Menlu Bidang Ekososbud mengenai perlunya meningkatkan awareness mengenai Masyarakat ASEAN dan mengajukan kerja sama untuk melakukan kegiatan tersebut di Provinsi Bangka Belitung 126 Dalam kegiatan tersebut, Rektor Universitas Sangga Buana menyampaikan bahwa MEA bukannlah suatu momok yang menakutkan, melainkan harus dipandang sebagai driving force untuk bersaing agar Indonesia mampu menjadi pemain utama dalam MEA. 127 Perwakilan dari Dit.KSEA mneyampaikan visi dan misi mengenai kerja sama pangan, pertanian, dan kehutanan ASEAN 2016-2025, dan Pertemuan yang dihadiri oleh stakeholders produk kayu Indonesia sepakat bahwa penting bagi Indonesia untuk menyusun strategi agar produk kayu Indonesia dapat bersaing dan memanfaatkan peluang MEA 128 Perwakilan Dit. KSEA menyampaikan bahwa Regional Secretariat on Tourism Proffesional bukan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Namun, peserta rapat (Kementerian/Lembaga) yang menangani sektor Pariwisata masih berpandangan bahwa sekretariat regional tersebut yang rencananya akan berkedudukan di Jakarta berpotensi untuk menjadi organisasi yang profit-oriented . 129 Perwakilan Dit. KSEA menyampaikan penting bagi pemerintah setempat untuk berperan aktif dalam meningkatkan daya saing daerah seperti meningkatkan kapasitas UKM lokal, meningkatkan kapasitas tenaga kerja di daerahnya dan aktif dalam melakukan promosi keunggulan daerah dalam rangka menghadapi MEA.

1

IKU2.SK.01.ND.H2.P4

130 Pertemuan yang dihadiri oleh anggota lembaga dakwah Al Habjah setuju bahwa MEA merupakan peluang bagi para anggota Al Habjah yang juga merupakan para pelaku UKM

1

1

Keterangan Kegiatan Rapat Koordinasi Pilar Sosial Budaya ASEAN di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 14 November 2016

Hadir sebagai narasumber pada Diklat Pim III Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Pangkal Pinang, 1 Februari 2016

IKU2.SK.02.ND.H1.P4

Menghadiri Seminar "Peran Perguruan tinggi di Tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN" di Universitas Sangga Buana, Bandung, 5 Januari 2015

IKU2.SK.03.ND.H2.P5

Pertemuan dengan multi stakeholders di bidang produk kayu Indonesia dalam rangka MEA 2025 di Sucofindo, Jakarta 12 januari 2016

IKU2.SK.04.ND.H2.P5

Rapat Penyusunan Host Country Agreement on MRA on Tourism Profesionals, Jakarta 9 Februari 2016 di Kementerian Pariwisata

IKU2.SK.05.M.H2.P8

Menghadiri Seminar "Peluang dan Rintangan dalam Menghadapi MEA di Daerah", Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 15 Februari 2016

IKU2.SK.06.M.H2.P6

Menghadiri Diskusi MEA di Lembaga Pengembangan Dakwah Al Habjah, Jakarta 20 Februari 2016

1

1

1

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan Pertemuan dengan Indonesia Students Association for International Studies (ISAFIS), di Jakarta tanggal 4 Februari 2016

131 Dari diskusi interaktif para peserta yang merupakan para mahasiswa hubungan internasional menyepakati pentingnya penguasaan hard skills (melalui pendidikan formal) dan soft skills (melalui ekstrakurikuler maupun organisasi kemahasiswaan) sedari muda. Hal ini akan memberikan nilai tambah bagi pemuda Indonesia dalam berkompetisi dengan tenaga kerja ASEAN.

1

IKU2. SK.07.ND.H2.P4a

132 Pertemuan menyepakati bahwa sertifikasi terhadap profesi, khususnya yang diatur dalam 8 (delapan) Mutual Recognition Arrangement (MRA) perlu diraih oleh para angkatan kerja yang ingin bersaing di bursa tenaga kerja ASEAN. 133 Peserta kegiatan yang merupakan para pelaku ekonomi digital, sepakat bahwa ekonomi digital dapat berperan sebagai bentuk partisipasi langsung masyarakat akar rumput dalam proses integrasi ekonomi di kawasan yang merupakan tujuan dari dibentuknaya Masyarakat Ekonomi ASEAN. 134 Diharapkan ada roadmap yang jelas untuk PSA agar ada strategi komunikasi yang efektif dan memberikan pemahaman MEA yang lebih ke masyarakat

1

IKU2. SK.07.ND.H2.P4b

135 Terkait rencana pengembangan ternak domba di Kabupaten Garut dalam menghadapai MEA, pertemuan yang dihadiri para pelaku sektor peernakan di Garut sepakat agar pengembangan jenis ternak tersebut berdasarkan kategorinya. 136 Pertemuan yang dihadiri oleh stakeholders nasional terkait ASEAN Connectivity menyepakati untuk menindaklanjuti usulan Dit.KSEA untuk menjajaki pengajuan Menteri PPN dan Menko Perekonomian sebagai koordinator nasional untuk konektivitas.

1

IKU2.SK.10.ND.H2.P3

1

IKU2.SK.11.ND.H2.P3

137 Peserta kegiatan, yaitu para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang sepakat bahwa penting untuk mencintai poduk-produk dalam negeri. Kecintaan akan produk-produk dalam neegri tersebut akan menghidupkan kembali industri dalam negeri dan produk-produk Indonesia dapat bersaing baik dalam negeri maupun ke luar negeri. 138 Peserta kegiatan setuju pentingnya untuk mengembangkan kemampuannya dalam berinovasi. Hal ini dikarenakan inovasi yang kuat dapat memicu transformasi dan transformasi tersebut dapat mendukung Indonesia untuk mencapai kesetaraan dengan negara lain.

1

1 IKU2.SK.08.ND.H2.P4c

1

IKU2.SK.12.ND.H2.P4b

1 IKU2.SK.12.ND.H2.P4c

Kegiatan Media Gathering Implementasi dan Pemanfaatan Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi Pelaku Usaha di Sektor e-commerce. Sanur, 18 Februari 2016 Kegiatan Perumusan Rekomendasi dan Saran Kebijakan terkait Optimalisasi Peran Pusat Studi ASEAN (PSA) dalam Menghadapi MEA 2025. Yogyakarta, 3 Maret 2016 “Mengantarkan Potensi Daerah menjadi Andalan Nasional dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN” di Garut pada tanggal 4 Maret 2016 Working Lunch "ASEAN Connectivity", Hotel Borobudur, 2 Maret 2016

Kegiatan "Implementasi Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN di Jawa Timur", di Caraka Loka, Kemlu, pada 4 Maret 2016

No

Rekomendasi

Diterima

139 Peserta kegiatan yang merupakan para pelaku UKM dan akademisi dari Universitas Bangka Belitung menyepakati perlunya peningkatan keberpihakan dan kepedulian Pemprov Babel kepada UMKM dengan meningkatkan program-program yang kreatif dan inovatif. 140 Peserta kegiatan menyepakati perlunya pembangunan infrastruktur dan konektifitas guna menurunkan cost production dari barang yangt dihasilkan di Babel sehingga barang tersebut dapat berdaya saing di ASEAN. 141 Peserta kegiatan menyepakati Perlunya pengembangan inkubator UMKM yang didukung oleh pemerintah daerah guna meningkatakan daya saing UKM Bangka Belitung. 142 Bupati Kolaka menyampaikan bahwa Kabupaten Kolaka siap menghadapi MEA. Kesiapan ini terefleksi dengan upaya benah diri di berbagai bidang, seperti penguatan sektor pertanian dan perkebunan (coklat, cengkeh, dan jagung), perikanan, industri mineral (dikelola oleh PT. ANTAM), pendidikan tenaga kerja terampil di Balai Latihan Tenaga Kerja (BLTK) bersertifikasi, dan pendidikan formal di USN (merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri di tingkat kabupaten di wilayah timur Indonesia)

1

143 Bupati Kolaka juga menyampaikan bahwa konektivitas Kabupaten Kolaka melalui jalur laut juga sudah membaik dengan adanya pelayaran (untuk keperluan logistik) langsung ke pelabuhan di Makassar dan Surabaya. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kapasitasnya agar bisa bersaing dengan negara ASEAN lainnya

1

144 Rektor USN dan Bupati Kolaka mengindikasikan keinginan untuk tetap engaged dengan Kemlu, khususnya dalam promosi potensi yang dimiliki Kabupaten Kolaka agar dapat memanfaatkan peluang MEA. Sebagai tahap awal, bidang yang diusulkan adalah promosi pariwisata. 145 Dari hasil diskusi para peserta kegiatan yang merupakan kalangan akademisi dan pelaku UMKM menyepakati bahwa pengembangan kebijakan UMKM dilaksanakan secara terpadu sehingga kebijakan berbagai instansi yang menangani UMKM dapat terkoordinasi dan terarah.

1

Tidak Diterima


IKU2.SK.13.ND.H2.P7

Keterangan Kegiatan Kegiatan "Pemberdayaan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Rangka Implementasi MEA," di Universitas Bangka Belitung (UBB), Pangkalpinang, pada 23 Maret 2016

1

1 1

IKU2.SK.14.ND.H2.P5

”Penyampaian Saran Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Meraih Peluang dalam Integrasi Ekonomi Kawasan/MEA” di Universitas Sembilanbelas November, Kolaka-Sulawesi Tenggara, 29-30 Maret 2016

IKU2.SK.14.ND.H3.P11

1

IKU2.SK.15.ND.H1.P2

Kegiatan “Pemberdayaan UMKM di Indonesia, terkait dengan Pemberlakuan MEA”, di kampus Universitas Nasional, tanggal 29 Maret 2016. Rekomendasi no. 3 di Nota Dinas

No

Rekomendasi

Diterima

146 Dari hasil diskusi para peserta kegiatan yang merupakan kalangan akademisi dan pelaku UMKM menyepakati bahwa Regulasi pemerintah terkait UMKM perlu didesiminasikan ke tingkat grass root agar dapat diimplementasikan bagi perkembangan daya saing UMKM khususnya dalam era MEA. 147 Dari hasil diskusi para peserta kegiatan yang merupakan kalangan akademisi dan pelaku UMKM menyepakati bahwa perlu terus dilakukan inovasi bagi pengembangan produk UMKM.

1

148 Dari hasil diskusi para peserta kegiatan yang merupakan kalangan akademisi dan pelaku UMKM menyepakati bahwa kerja sama dengan peneliti dan kalangan universitas dapat mendorong untuk menemukan inovasi bagi UMKM di era digital.

1

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

1

149 Masih terdapat pesimisme dari kalangan akademisi dalam menghadapai MEA, terutama terkait dengan semakin sempitnya lapangan pekerjaan

1

150 Dari hasil diskusi, para peserta yang terdiri dari para pemangku kepentingan dari K/L sektor di bidang energi sepakat bahwa Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Rusia guna menjamin ketahanan energi nasional dan meningkatkan perekonomian nasional 151 Peserta diskusi sepakat agar posisi RI dalam kerjasama energi menekankan pada transfer technology , dan investasi pembangunan infrastruktur migas dan energi, energi terbarukan, serta konservasi energi 152 Dalam diskusi peserta Pertemuan menyetujui bahwa kepentingan Indonesia yang perlu tertuang dalam outcome document ASEANRussia Commemorative Summit , antara lain kerjasama perpajakan, financial inclusion, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur

1

153 Pertemuan menyetujui untuk mendorong keterlibatan Rusia dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, kerja sama cyber security , dan implementasi proyek confidence building antara ASEAN dengan Rusia 154 Peserta kegiatan yang merupakan mahasiswa/pelaku e-commerce menyetujui bahwa perlu ditingkatkan keterampilan guna menunjang inovasi, kreatifitas, dan produktivitas yang unggul

1

IKU2.SK.16.ND.H2.P2

IKU2.SK.17.ND.H2.P5e

Menghadiri Rapat Senat Terbuka dan Kuliah Tamu di Universitas Mulawarman dan Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda, 26 Maret 2016 Kegiatan "Perumusan Rekomendasi dan Saran Kebijakan Terkait Inisiatif Kerja Sama Energi ASEAN-Rusia", Jakarta 11 April 2016

1 IKU2.SK.17.ND.H2.P7 1

IKU2.SK18.ND.H2.P4

Kegiatan "Perumusan Rekomendasi dan Saran Kebijakan Terkait Inisiatif Kerja Sama Keuangan ASEAN-Rusia", Jakarta 12 April 2016

IKU2.SK.18.ND.H2.P5 1

IKU2.SK.19.ND.H1.P3

Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan "Peningkatan Daya Saing Industri e-commerce Indonesia menghadapi Persaingan di ASEAN, Bandung, 31 Mei - 2 Juni 2016

No

Rekomendasi

Diterima

155 Peserta kegiatan menyampaikan bahwa para mahasiswa dapat mengambil manfaat dari kegiatan diskusi dan simulasi sidang, serta meneruskan pemahaman yang didapat kepada masyarakat luas dalam rangka perwujudan Masyarakat ASEAN yang peoplecentered, people-oriented 156 Peserta diskusi menyetujui bahwa penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dipandang mampu mengurangi penyalahgunaan visa turis untuk bekerja di daerah.

1

157 Dalam kegiatan disepakati bahwa kerja sama di bidang energi perlu didorong untuk penciptaan nilai tambah dan bersifat jangka panjang, meliputi capacity building dan joint production

1

158 Peserta kegiatan setuju agar isu financial inclusion dan tax cooperation diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Joint Statement of the ASEAN-Russian Federation Dialogue Relations

1

159 Dalam diskusi disepakati bahwa kerja sama sains dan teknologi perlu didorong untuk melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas serta pemanfaatan hak paten dan hak atas kekayaan intelektual sebagai joint patent dan joint intelectual properties

1

160 Peserta kegiatan menyepakati bahwa implementasi kebijakan ekonomi terbuka kiranya dapat difokuskan pada ekspor dan investasi serta menekankan pada kerja sama ekonomi internasional yang selektif, bukan liberalisasi perdagangan 161 Peserta kegiatan menyepakati bahwa K/L dan pemangku kepentingan perlu bersama-sama menentukan prioritas perundingan FTA serta membentuk Komite Ekonomi Nasional untuk menyelaraskan kebijakan terkait 162 Dalam diskusi disepakati bahwa reformasi domestik seyogyanya dilakukan secara paralel dengan implementasi komitmen FTA, namun tidak serta merta membuka FTA baru dengan negara mitra

1

163 Para peserta kegiatan yang terdiri dari para pelaku UMKM di DIY menyepakati bahwa MEA merupakan ancaman melainkan peluang sehingga pelaku UMKM senantiasa dapat proaktif dan lebih maju melakukan ekspansi ke pasar ASEAN

1

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

IKU2.SK.19.ND.H2.P9

1 IKU2.SK.20.ND.H3.P12


Menghadiri Diskusi "Pengenalan Masyarakat Ekonomi ASEAN" dalam acara Pelatihan Teknis Diplomasi bagi Pejabat Pemda, 12 April 2016, Yogyakarta Kegiatan Perumusan Rekomendasi dan Saran Kebijakan terkait Inisiatif Kerja Sama Ekonomi ASEAN-Rusia, Jakarta, 11 Maret 2016

IKU2.SK.21.ND.H2.P4f

IKU2.SK.21.ND.H2.P4i

IKU2.SK.22.ND.H2.P5b 1

Kegiatan Perumusan Rekomendasi dan Saran Kebijakan terkait Pemanfaatan MEA dalam Integrasi Ekonomi Kawasan yang Lebih Terbuka" Jakarta, 31 Maret 2016

IKU2.SK.22.ND.H2.P5e 1 IKU.2.SK.22.ND.H2.P5f

IKU2.SK.23.ND.H1.P3

Penyampaian Saran Kebijakan Terkait Peningkatan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah Sektor Makanan/Minuman di Yogyakarta dalam rangka Implementasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN” di Yogyakarta, 11-14 Mei 2016

No

Rekomendasi

Diterima

164 Sebagai tindak lanjut kegiatan simulasi sidang, pihak FISIPOL UMY merencanakan untuk menyusun rules of procedures dan guidelines simulasi sidang pilar Ekonomi ASEAN untuk menjadi bagian dari materi panduan pelajaran simulasi sidang ASEAN ke depannya

1

165 Disampaikan bahwa kunci dalam menghadapi MEA adalah dengan mengubah mindset dan melihat MEA sebagai peluang serta meningkatkan daya saing melalui inovasi, meningkatkan kualitas produk, dan mengintensifkan marketing. Masyarakat Jambi menyambut baik gagasan tersebut dan adanya usulan untuk mengadakan kegiatan serupa di Jambi dengan partisipasi yang lebih luas 166 Dialog interaktif juga dilakukan di Radio El-John dan membahas mengenai cara meningkatkan daya saing produk dan tenaga kerja, dampak MEA terhadap usaha yang dirintis, dan pengaturan untuk memanfaatkan MEA. 167 Pada sesi pelatihan kepemimpinan, Dit. KSEA menyampaikan bahwa para pemuda harus kreatif dan senantiasa mengembangkan kapasitas diri untuk menjadi tenaga kerja berkualitas, serta mengembangkan karakter ulet guna menjadi tenaga kerja yang berkarakter dan diminati di ranah internasional

1

168 Perwakilan Dit. KSEA menekankan pentingnya MEA sebagai proses transformasi dan integrasi ekonomi yang menjadikan ASEAN berdaya saing sehingga pemangku kepentingan dan masyarakat diharapkan berbenah diri untuk meningkatkan daya saing potensi daerah 169 Disampaikan bahwa potensi kerajinan tangan Indonesia masih perlu ditingkatkan kualitasnya melalui pengembangan inovasi, standarisasi, dan registrasi produk untuk industri kreatif guna berdaya saing dan mampu melakukan ekspansi pasar ke ASEAN

1

170 Perwakilan Dit. KSEA menyampaikan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas di ASEAN sehingga telah diatur mengenai liberalisasi sektor dan jasa pariwisata dalam melakukan kerjasama mempromosikan ASEAN sebagai satu tujuan destinasi wisata

1

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

IKU2.SK.23.ND.H1.P9

IKU2.SK.24.ND.H5.P13

Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan "Peningkatan Daya Saing UMKM Jambi dalam rangka Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Jambi, 3-4 Mei 2016

1 IKU2.SK.24.ND.H2.P5 1 IKU2.SK24.ND.H2.P5

IKU2.SK.25.ND.H2.P5

1

Menghadiri Sosialisasi MEA di Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara, 30 Mei 2016

IKU2.SK.26.ND.H1.P2

Menghadiri Seminar Nasional dan Forum Bisnis "Peluang dan Tantangan menghadapi MEA", Jakarta, 21 April 2016

IKU2.SK.27.ND.H1.P3

Menghadiri Forum Dialog Kebijakan Bakrie Center Foundation di Universitas Bakrie, Jakarta, 20 April 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

171 Pertemuan menyepakati untuk memperjuangkan artikle UKM dalam RCEP serta memastikan bahwa UKM Indonesia dapat memanfaatkan secara maksimal peluang yang ditawarkan dalam kerjasama RCEP

1

172 Peserta kegiatan menyepakati agar isu ASEAN Food Safety Regulatory Framework masuk dalam pemabahasan Expert Group Meeting on Food Safety mencatat bahwa isu ini bisa menjadi isu politis apabila diangkat ke tingkat Menteri sehingga sektor-sektor terkait perlu membahas isu ini secara komprehensif

1

173 Perwakilan Dit. KSEA menyampaikan bahwa dalam kondisi ekonomi terbuka, Indonesia harus mampu mengidentifikasi kepentingan nasional agar dapat memanfaatkan MEA secara optimal 174 Disampaikan pula bahwa Indonesia harus memanfaatkan secara cermat ASEAN Single Window dalam kerja sama bidang pertanian, khususnya kegiatan yang bersifat pertukaran informasi hasil penelitian pertanian 175 Perwakilan Dit. KSEA menyampaikan bahwa Masyarakat Indonesai harus melihat MEA sebagai peluang, bukan sekedar ancaman, sehingga menjadi kesempatan untuk menarik investasi ke dalam negeri, menjadi lebih kompetitif, mendorong berkembangnya UKM, industri pariwisata, dan perkembangan sektor jasa kesehatan

1

176 Perwakilan Dit. KSEA menyampaikan Saat ini, kerja sama jasa di ASEAN ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) telah mencapai Paket AFAS 10. Dalam kaitan AFAS, terdapat 7 subsektor jasa konstruksi yang telah diliberalisasi. Selain liberalisasi sektor konstruksi, MEA juga memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil melalui skema Movement of Natural Persons (MNP) dan Mutual Recognition Arrangement (MRA).

1

IKU2.SK.31.ND.H1.P5 Penyampaian Saran Kebijakan “Mendorong Peningkatan Kompetensi Jasa Konstruksi Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” telah dilaksanakan di Surabaya tanggal 9 Agustus 2016

177 Dialog interaktif dilakukan di tiga media massa elektronik yaitu Radio Suara RH, TVRI Gorontalo dan RRI Gorontalo. Dari ketiga dialog interaktif tersebut tampak apresiasi dan tanggapan positif masyarakat Gorontalo terhadap MEA serta antusiasme para pemangku kepentingan dalam memanfaatkan MEA.

1

Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan "Laju Konektivitas Bagi Penguatan Daya Saing Pariwisata di Provinsi Gorontalo dalam rangka Implementasi MEA", Kwandang, Gorontalo, 20 Juli 2016

IKU2.SK.28.ND.H2.P5a

Kegiatan Perumusan Saran Kebijakan dan drafting artikel untuk kerja sama UKM pada Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) serta pembahasan ASEAN Food Safety Regulatory Framework (AFSRF), Jakarta, 14-15 April 2016

IKU2.SK.28.ND.H4.P9e

Nota Dinas laporan halaman 1paragraf 2 IKU2.SK.29.ND.H1.P2

Menghadiri Sosialisasi Kerja Sama ASEAN bidang Pertanian 2016-2025, Medan, 14 April 2016

1 IKU2.SK.29.ND.H2.P3d 1 IKU2.SK.30.ND.H2.P3f

IKU2.SK.32.ND.H3.P5

Menghadiri Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PSNMHII) ke-28, Pekanbaru, 10 Mei 2016

No

Rekomendasi

178 Pada jamuan makan malam yang dihadiri oleh anggota Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Gorontalo, akademisi dan perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dibahas isu mengemuka seperti perlunya peningkatan mutu SDM sejalan dengan pengembangan kualitas destinasi pariwisata yang berkelanjutan. 179 Pemri perlu terus mengerahkan nelayan-nelayan untuk melakukan eksploitasi dalam ZEE perairan Indonesia dan memastikan adanya kontribusi signifikan dari sumber daya alam (SDA) kelautan bagi perekonomian daerah. 180 perlu kebijakan nasional yang fokus untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang meliputi upaya menjadikan Maluku sebagai sentra produksi bahan baku dan sekaligus menjaminkan lahirnya industri perikanan yg kuat dan mandiri. 181 Maluku sebagai salah satu dari 9 (sembilan) provinsi kepulauan di Indonesia perlu untuk (i) menjaga stabilitas keamanan (ii) memastikan penegakan hukum dan (iii) peningkatan infrastruktur konektivitas. Upaya diplomasi untuk mengurangi illegal fishing harus terus dilakukan sebagai upaya optimalisasi potensi kemaritiman 182 pemanfaatan kerja sama ASEAN khususnya MEA di Maluku hendaknya dilakukan melalui pengembangan pendekatan keamanan (security approach) yang paralel dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) . 183 Para Pelaku UMKM Minahasa dan Talaud pada umumnya telah menyadari poetnsi yang dimiliki namun masih diperlukan lebih banyak bimbingan dari elemen pemerintah pusat dan daerah maupun sharing of experience dari pihak swasta agar para UMKM tersebut dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usaha 184 Masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Minahasa di antaranya adalah masalah kemampuan berinovasi, akses finansial, peningkatan teknologi dan akses pasar 185 Penguatan konektivitas juga merupakan hal yang penting untuk dilakukakan guna menunjang upaya peningkatan daya saing UMKM di daerah

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

1 IKU2.SK.32.ND.H3.P5

1


1


1

IKU2.SK.33.ND.H2.P5c

1

IKU2.SK.33.ND.H2.P5d

1


1


1

IKU2.SK.34.ND.H2.P5c

Penyampaian Saran Kebijakan “Diplomasi Poros Maritim dalam rangka Penataan Wilayah Kepulauan Provinsi Maluku di tengah Dinamika Ekonomi ASEAN", Ambon tanggal 23 - 26 Oktober 2016

Penyampaian Saran Kebijakan Penguatan Daya Saing UMKM dalam rangka Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN di Tondano, Minahasa dan Melonguane, Kepulauan Talaud, November 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


186 Diperlukan lebih banyak diseminasi informasi mengenai kesepakatan-kesepakatan di ASEAN dari pemangku kepentingan terkait kepada para pelaku UMKM untuk dapat mengambil peluang dan memanfaatkan MEA secara maksimal, di antaranya mengenai standarisasi label, kemasan maupun fasilitasi ekspor

1

IKU2.SK.34.ND.H2.P5d

187 Para pelaku UMKM di kedua daerah memerlukan lebih banyak bimbingan teknis dari daerah setempat maupun dari Pusat/daerah lain. 188 Adapun fokus-fokus pengembangan sektor perikanan yang dapat dilakukan, antara lain (i) meningkatkan produktivitas, teknologi, dan inovasi; (ii) pemenuhan standar ekspor produk perikanan; (iii) meningkatkan akses pasar; (iv) memperbaharui kebijakan yang mendukung pelaku usaha; dan (v) meningkatkan pengembangan SDM di sektor perikanan 189 beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memenangkan pasar ASEAN, diantaranya (i) melakukan pemetaan posisi sektor kelautan dan perikanan Indonesia dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Indonesia terhadap 9 (sembilan) negara ASEAN lainnya, dan (ii) meningkatkan dukungan kepada UMKM baik dalam bentuk kemudahan akses pembiayaan, penerapan dan pemantauan SNI

1

IKU2.SK.34.ND.H3.P9

1

IKU2.SK.35.ND.H1.P3

1

IKU2.SK.35.ND.H2.P4

190 Perwakilan Dit. KSEA menyampaikan paparan dan informasi mengenai perlunya peningkatan profesionalisme UMKM antara lain dalam pengembangan produk khusus dan peningkatan kualitas produk serta manajemen usaha 191 Dialog Interaktif dilakukan di Radio Republik Indonesia (RRI) Banjarmasin. Dari dialog interaktif, nampak masih perlunya outreach pemerintah dalam membangun kapabilitas UMKM di daerah, khususnya terkait akses pendanaan, sesuai dengan Strategic Action Plan ASEAN untuk UMKM 192 SMA Labschool Jakarta mendukung rekomendasi dari Setditjen Kerja Sama ASEAN agar pelajar dan pemuda Indonesia meningkatkan daya kompetisi untuk dapat berhasil dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut disampaikan pada pembukaan kegiatan ASEAN Goes to School di SMA Labschool Jakarta, Rawamangun, 18 Maret 2016, yang diselenggarakan oleh Setditjen Kerja Sama ASEAN.

1

IKU2.SK.36.ND.H1.P4

1

IKU2.SK.36.ND.H3.P9

1

WK.H1.P2.

Keterangan Kegiatan

Penyampaian Saran Kebijakan “Peningkatan Daya Saing Sektor Perikanan Daerah Memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN” di Kupang, Nusa Tenggara Timur, tanggal 16-17 November 2016

Kegiatan penyampaian saran kebijakan "Peningkatan Daya Saing UMKM di Pasar ASEAN melalui Perluasan Akses Pendanaan" di Banjarmasin, 24 November 2016

Penyampaian Rekomendasi untuk Meningkatkan Kompetensi dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN melalui Kegiatan ASEAN Goes to School di SMA Labschool Jakarta, Rawamangun, 18 Maret 2016

No

Rekomendasi

193 Rapat menyepakati sejumlah rekomendasi yang disampaikan pimpinan rapat (Setditjen KSA) terkait penguatan Setnas ASEANIndonesia yang terdiri dari 4 aspek, yaitu: kelembagaan, reviu regulasi, pertemuan & kegiatan Setnas ASEAN-Indonesia serta Sumber Daya Manusia & Anggaran. Rapat merekomendasi agar aspek-aspek tersebut dapat direfleksikan dalam revisi Perpres yang baru mengenai Setnas ASEAN-Indonesia. Khususnya alokasi dukungan anggaran yang memadai bagi Setnas agar dapat menjalankan aktiviats yang berdampak signifikan dan mencerminkan peran Setnas ASEAN-Indonesia sesuai tugas dan fungsinya. 194 Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pasundan (HIMHI UNPAS), Bandung mendukung rekomendasi dari Setditjen Kerja Sama ASEAN agar pemuda Indonesia meningkatkan daya kompetisi untuk dapat berhasil dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut disampaikan pada Kuliah Umum tentang Indonesia dan Kerja Sama ASEAN bagi HIMHI UNPAS pada tanggal 21 April 2016 di Ruang Caraka Loka, Pusdiklat Kementerian Luar negeri. 195 FISIP Univ. Prof. Dr. Hazairin SH, Bengkulu mendukung rekomendasi dari Setditjen Kerja Sama ASEAN agar pemuda Indonesia meningkatkan daya kompetisi untuk dapat berhasil dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut disampaikan pada Kuliah Umum tentang Indonesia dan Kerja Sama ASEAN bagi Mahasiswa FISIP Univ. Prof. Dr. Hazairin SH, Bengkulu, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 18 Mei 2016.

Diterima

Tidak Diterima


1

1

1

Keterangan Kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan Setnas ASEANIndonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, 4 Februari 2016

WK.H2.PAR4

Penyampaian Rekomendasi untuk Meningkatkan Kompetensi dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN melalui Kegiatan Kuliah Umum tentang Indonesia dan Kerja Sama ASEAN bagi HIMHI UNPAS pada tanggal 21 April 2016 di Ruang Caraka Loka, Pusdiklat Kementerian Luar negeri

Dek.Dukungan.Univ.Hazairin Penyampaian Rekomendasi untuk Meningkatkan Kompetensi dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN melalui Kegiatan Kuliah Umum tentang Indonesia dan Kerja Sama ASEAN bagi Mahasiswa FISIP Univ. Prof. Dr. Hazairin SH, Bengkulu, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 18 Mei 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

196 Pusat Studi ASEAN London School of Public Relations dan perwakilan mahasiswa dari Universitas Darma Persada, Universitas Bina Nusantara, dan Institut Pertanian Bogor mendukung rekomendasi Setditjen Kerja Sama ASEAN agar pemuda Indonesia meningkatkan daya kompetisi untuk berhasil dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut disampaikan dalam kerangka Lomba Public Speaking tentang Masyarakat ASEAN bagi Mahasiswa seJabodetabek, Mei-Juni 2016. Para peserta merupakan mahasiswa Universitas Darma Persada, London School of Public Relations , Universitas Indonusa Esa Unggul, Universitas Bina Nusantara, Universitas Negeri Jakarta, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Surya. Maudy Auliadina (Universitas Darma Persada), Noto Suoneto (Universitas Bina Nusantara), dan Suli Hendra (IPB) terpilih menjadi Pemenang I, II, dan III. Babak Semi Final dan Final dilaksanakan tanggal 27 Mei 2016 di Kampus LSPR, dan penyampaian penghargaan kepada para pemenang dilaksanakan tanggal 5 Juni 2016 di Mall Kuningan City.

1

WBINUS.H2.PAR5, WPR.H1.PAR6, WOZ.H2.PAR6.PAR7

Penyampaian Rekomendasi untuk Meningkatkan Kompetensi dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN melalui Lomba Public Speaking tentang Masyarakat ASEAN bagi Mahasiswa se-Jabodetabek, Mei-Juni 2016

197 Berdasarkan undangan Dit. KSI ASPASAF Kemlu, Setditjen Kerja Sama ASEAN menyampaikan saran kebijakan tentang kepentingan pembentukan Masyarakat ASEAN pada Kegiatan Stocktaking Initiative “Keterlibatan Aktif Indonesia pada Asia Cooperation Dialogue (ACD): Revitalisasi dan Identifikasi Potensi Pengembangan Area Kerja Sama”, Bogor, 17-19 Februari 2016. Saran kebijakan tersebut dimanfaatkan sebagai pembanding dalam upaya peningkatan integrasi ACD. 198 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pentingnya para pimpinan dalam ruang lingkup provinsi tersebut untuk memiliki pengetahuan yang ekstensif tentang kerja sama ASEAN sehingga bisa mendorong daya saing provinsi mereka dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut tercermin melalui undangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Setditjen Kerja Sama ASEAN untuk menyampaikan materi perkembangan kerja sama ASEAN pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXII Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Gedung Badan Diklat Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, tanggal 1 Maret 2016.

1

NDEXKSIASPASAF_PAR2

Penyampaian saran kebijakan tentang kepentingan pembentukan Masyarakat ASEAN pada Kegiatan Stocktaking Initiative “Keterlibatan Aktif Indonesia pada Asia Cooperation Dialogue (ACD): Revitalisasi dan Identifikasi Potensi Pengembangan Area Kerja Sama”, Bogor, 17-19 Februari 2016

1

SRTEXBABEL.PAR2

Penyampaian kebijakan tentang pentingnya mendorong daya saing provinsi dalam Masyarakat ASEAN kepentingan pembentukan Masyarakat ASEAN pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXII Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Gedung Badan Diklat Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, tanggal 1 Maret 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

199 Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, mendukung kebijakan tentang pentingnya pemuda Indonesia meningkatkan daya saing dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut tercermin melalui undangan Prodi HI UII, Yogyakarta, kepada Setditjen Kerja Sama ASEAN untuk menyampaikan materi tentang kerja sama ASEAN dan Simulasi Sidang ASEAN pada Diplomatic Course: How to Do Diplomacy di UII, Yogyakarta, 29-31 Mei 2016; 200 Kementerian Pertanian mendukung kebijakan tentang pentingnya pimpinan dalam ruang lingkup Kemtan untuk memiliki pengetahuan yang ekstensif tentang kerja sama ASEAN sehingga mampu mendorong daya saing pertanian Indonesia dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut tercermin melalui undangan Balitbang Kemtan kepada Setditjen Kerja Sama ASEAN untuk menyampaikan materi terkait kerja sama ASEAN dan teknik persidangan ASEAN pada Pelatihan Teknis Diplomasi bagi Pimpinan Eselon III dan II Kemtan, Depok, 31 Mei 2016.

1

1

NDEXPUSDIKLAT.PAR3

Penyampaian kebijakan tentang pentingnya pimpinan dalam ruang lingkup Kemtan untuk memiliki pengetahuan yang ekstensif tentang kerja sama ASEAN sehingga mampu mendorong daya saing pertanian Indonesia dalam Masyarakat ASEAN pada Pelatihan Teknis Diplomasi bagi Pimpinan Eselon III dan II Kemtan, Depok, 31 Mei 2016.

201 Pemerintah Kota Jambi dan Universitas Jambi mendukung kebijakan peningkatan daya saing masyarakat Indonesia dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut tercermin melalui undangan untuk berpartisipasi melalui ASEAN Corner pada pameran di Dekranasda Pemkot Jambi dan di Universitas Jambi, 3 Mei 2016. 202 Universitas Negeri Surabaya (UNESA) mendukung saran untuk mendorong partispasi pemuda dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut tercermin melalui undangan kepada Setditjen Kerja Sama ASEAN untuk mengadakan ASEAN Corner dalam kesempatan" Public Hearing: Diplomasi Kepentingan Nasional Indonesia di ASEAN" di UNESA, 27 Mei 2016. 203 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung mendukung saran untuk mendorong partisipasi pemuda dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut tercermin melalui undangan kepada Setditjen Kerja Sama ASEAN untuk mengadakan ASEAN Corner pada Kegiatan Penyampaian Saran dan Pendapat di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jawa Barat, 1 Juni 2016.

1

NDEXKSEA.PAR1.PAR3

Penyampaian kebijakan peningkatan daya saing masyarakat Indonesia dalam Masyarakat ASEAN melalui ASEAN Corner pada pameran di Dekranasda Pemkot Jambi dan di Universitas Jambi, 3 Mei 2016

1

1

Penyampaian kebijakan tentang pentingnya pentingnya pemuda Indonesia meningkatkan daya saing dalam Masyarakat ASEAN pada Diplomatic Course: How to Do Diplomacy di UII, Yogyakarta, 2931 Mei 2016

NDEXPOLKAM.PAR1. PAR2 Penyampaian saran untuk mendorong partispasi pemuda dalam Masyarakat ASEAN melalui ASEAN Corner dalam kesempatan "Public Hearing: Diplomasi Kepentingan Nasional Indonesia di ASEAN" di UNESA, 27 Mei 2016. NDEXKSEA2.PAR3

Penyampaian saran untuk mendorong partisipasi pemuda dalam Masyarakat ASEAN melalui ASEAN Corner pada Kegiatan Penyampaian Saran dan Pendapat di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jawa Barat, 1 Juni 2016.

No

Rekomendasi

204 Universitas Satya Wacana, Salatiga, mendukung saran untuk mendorong partisipasi pemuda dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut tercermin melalui undangan kepada Setditjen kerja Sama ASEAN untuk mengadakan ASEAN Corner pada Forum Masyarakat ASEAN: Satu Visi Satu Identitas Satu Komunitas di Universitas Satya Wacana, Salatiga, 27 Juni 2016. 205 Pendengar Radio Lita FM Bandung yang menjangkau wilayah Jawa Barat mendukung saran untuk memberikan kontribusi pada pelaksanaan Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut disampaikan pada dialog interaktif antara Setditjen Kerja Sama ASEAN dengan masyarakat Jawa barat melalui Radio Lita FM pada 24-27 Mei 2016. Dialog interakitf tersebut dilaksanakan untuk mendiseminasikan dan mempromosikan Masyarakat ASEAN guna memperoleh dukungan dari masyarakat umum. 206 Pusat Studi ASEAN (PSA) di Indonesia terhadap kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat Indonesia dalam Masyarakat ASEAN. Setditjen Kerja Sama ASEAN melakukan Pertemuan Koordinasi dengan berbagai PSA di Bogor, 27-29 Mei 2016. Berdasarkan berbagai komunikasi yang dilakukan dengan berbagai PSA yang dibentuk melalui MoU antara Ditjen Kerja Sama ASEAN dengan 20 perguruan tinggi negera dan swasta di Indonesia. Tindak lanjut dapat dilaksanakan melalui kerja sama penyelenggaraan kegiatan. Terdapat 16 PSA yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, yaitu Universitas Airlangga, Andalas, Dayanu Ikhsanuddin, UGM, UNHAS, Universitas Mulawarman, LSPR, UNPAD, UNPAS, UNIPDU Jombang, Universitas Pattimura, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Universitas SamRatulangi, Universitas Negeri Semarang, Universitas 17 Agustus, dan Universitas Wiraraja. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah rencana kerja sama memperingati HUT ke-49 ASEAN tanggal 8 Agustus 2016, berupa pameran foto bertema ASEAN 2015 and Beyond, dengan jadwal dan tempat disesuaikan dengan jadwal akademik dan kesediaan tempat masing-masing perguruan tinggi. Setditjen Kerja Sama ASEAN dan PSA juga sepakat untuk bekerja sama memperingati HUT ke-50 ASEAN tahun 2017.

Diterima 1

1

1

Tidak Diterima

Kodefikasi Data Dukung NDEXKFA.NO3

Keterangan Kegiatan Penyampaian saran untuk mendorong partisipasi pemuda dalam Masyarakat ASEAN melalui ASEAN Corner pada Forum Masyarakat ASEAN: Satu Visi Satu Identitas Satu Komunitas di Universitas Satya Wacana, Salatiga, 27 Juni 2016.

Audio_Dtk_010326_010418 Penyampaian saran agar masyarakat umum , memberikan kontribusi pada pelaksanaan Audio_Dtk_1007_1216 Masyarakat ASEAN melalui Dialog Interaktif di Radio Lita FM, Bandung, pada 24-27 Mei 2016.

RP.H4.H5.NO6

kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat Indonesia dalam Masyarakat ASEAN dalam Pertemuan Koordinasi dengan berbagai PSA di Bogor, 27-29 Mei 2016.

No

Rekomendasi

207 Setnas ASEAN-Indonesia melakukan koordinasi kerja dengan Pusat Studi ASEAN-Universitas Sam Ratulangi untuk membahas perkembangan studi ASEAN di kalangan akademisi serta membahas kerja sama potensial antara PSA Unsrat dengan Kementerian Luar Negeri di masa mendatang.

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

1

Rapat koordinasi kerja dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dan koordinasi kerja dengan PSA Universitas Sam Ratulangi Manado 7-9 April 2016

1

Partisipasi Setnas ASEAN-Indonesia dalam Gelar ProdukWirausaha Baru Jawa Barat dengan tema "Kahiji di ASEAN" dan Rapat Koordinasi dengan an koordinasi dengan KUMKM Provinsi Jawa Barat, 3 April 2016

1

Penyampaian saran agar masyarakat umum memberikan kontribusi pada pelaksanaan Masyarakat ASEAN

1


Rapat koordinasi selanjutnya dilakukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, pada kesempatan ini dibahas peluang dan tantangan yang dimiliki Provinsi Sulawesi Utara dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam rapat tersebut, Dinas Indag Sulut menerima rekomendasi Setnas ASEAN-Indonesia untuk melakukan reviu kebijakan daerah terkait industri dan perdagangan disesuaikan dengan apa yang tertuang dalam Visi ASEAN 2025. Setnas ASEAN-Indonesia juga mengadakan ASEAN Corner guna diseminasi informasi ASEAN di kegiatan Pameran Produk Unggulan Investasi 208 Perdagangan, Dinas KUMKMPariwisata Jawa Baratdan menerima rekomendasi Setnas ASEANIndonesia untuk melakukan reviu kebijakan daerah terkait UMKM disesuaikan dengan apa yang tertuang dalam Visi ASEAN 2025. Setnas ASEAN-Indonesia juga berkontribusi dalam melakukan diseminasi informasi mengenai ASEAN melalui pemasangan booth ASEAN corner, wawancara dengan Bandung TV, dan presentasi mengenai perkembangan kerja sama ASEAN di hadapan pejabat dan tamu undangan yang hadir. 209 Masyarakat pengunjung pameran foto di museum seni rupa dan keramik di kawasan kota tua, Jakarta mendukung untuk memberikan kontribusi nyata pada pelaksanaan Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut disampaikan melalui media sosial (blog. twitter dan facebook ) yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pameran foto ASEAN Community 2015 and Beyond pada tanggal 6 - 13 Agustus 2016 di Jakarta 210 Masyarakat pengunjung pameran foto di museum Konperensi Asia Afrika mendukung untuk memberikan kontribusi nyata pada pelaksanaan Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut disampaikan melalui media sosial yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pameran foto pada tanggal 6 - 13 Agustus 2016 di Jakarta

No

Rekomendasi

211 SD Gemala Ananda, Cilandak mendukung rekomendasi dari Setditjen Kerja Sama ASEAN agar para pelajar dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelajar mengenai ASEAN dan Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut disampaikan kegiatan ASEAN Goes to School di SD Gemala Ananda, Cilandak pada tanggal 25 Agustus 2016. 212 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) mendukung rekomendasi dari Setditjen Kerja Sama ASEAN agar pemuda Indonesia meningkatkan daya kompetisi untuk dapat berhasil dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut disampaikan pada Kuliah Umum tentang Indonesia dan Kerja Sama ASEAN bagi Mahasiswa Fakultas Hukum UNNES pada tanggal 07 September 2016 di Ruang Caraka Loka, Pusdiklat Kementerian Luar negeri. 213 Kementerian Perhubungan mendukung kebijakan tentang pentingnya memiliki pengetahuan yang memadai tentang kerja sama ASEAN dan teknis persidangan di pertemuan-pertemuan ASEAN sehingga mampu melakukan diplomasi dan menyusun posisi Indonesia dalam pertemuan ASEAN. Dukungan tersebut tercermin melalui undangan Kementerian Perhubungan kepada Setditjen Kerja Sama ASEAN untuk menyampaikan materi terkait kerja sama ASEAN dan teknik persidangan ASEAN pada Pelatihan Teknis Diplomasi bagi Pimpinan Eselon II dan III Kementerian Perhubungan, Semarang, 21 Juli 2016 214 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) mendukung rekomendasi dari Setditjen Kerja Sama ASEAN agar pemuda Indonesia meningkatkan daya kompetisi untuk dapat berhasil dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut disampaikan pada Kegiatan ASEAN University Week yang dilaksanakan Mahasiswa Fakultas Hukum UNNES pada tanggal 23 September 2016 di Auditorium Fakultas Hukum UNNES, Semarang. 215 FISIP Univ. Prof. Dr. Hazairin SH, Bengkulu mendukung rekomendasi dari Setditjen Kerja Sama ASEAN agar pemuda Indonesia meningkatkan daya kompetisi untuk dapat berhasil dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut disampaikan pada kegiatan "Bengkulu Goes to ASEAN" yang dilaksanakan pada tanggal 9 - 10 September 2016 di Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Bengkulu

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

1

Penyampaian rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelajar mengenai ASEAN dan Masyarkat ASEAN

1

Penyampaian Rekomendasi untuk Meningkatkan Kompetensi dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN melalui Kegiatan Kuliah Umum tentang Indonesia dan Kerja Sama ASEAN bagi Mahasiswa FH UNNES pada tanggal 07 September 2016 di Ruang Caraka Loka, Pusdiklat Kementerian Luar negeri

1

Penyampaian kebijakan tentang pentingnya pimpinan dalam ruang lingkup Kementerian Perhubungan untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang kerja sama ASEAN pada Pelatihan Teknis Diplomasi bagi Pimpinan Eselon II dan III Kementerian Perhubungan, Semarang, 21 Juli 2016

1

Penyampaian Rekomendasi untuk Meningkatkan Kompetensi dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN melalui Kegiatan Kuliah Umum tentang Indonesia dan Kerja Sama ASEAN bagi Mahasiswa FH UNNES pada tanggal 07 September 2016 di Ruang Caraka Loka, Pusdiklat Kementerian Luar negeri

1

Pernyataan dukungan untuk mempersiapkan diri serta memaksimalkan segala sumber daya yang ada untuk dapat bersaing dalam Masyarakat ASEAN, yang disampaikan pada tanggal 10 September 2016 di Universitas Prof. Dr. Hazairin S.H. Bengkulu

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

216 Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, mendukung kebijakan tentang pentingnya pemuda Indonesia meningkatkan daya saing dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut tercermin melalui undangan Prodi HI UII, Yogyakarta, kepada Setditjen Kerja Sama ASEAN untuk menyampaikan materi tentang kerja sama ASEAN pada Kuliah Umum dengan tema "Peran Indonesia dalam Penguatan Kerja Sama di Asia Tenggara" pada tanggal 19 September 2016 di Kampus UII, Sleman, Yogyakarta 217 Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa yang mengunjungi Pameran foto sejarah dan perkembangan ASEAN (ASEAN Community 2015 and Beyond) dilakukan oleh 21 Pusat Studi ASEAN di Universitas/perguruan tinggi di seluruh Indonesia mendukung untuk memberikan kontribusi nyata pada pelaksanaan Masyarakat ASEAN

1

Penyampaian kebijakan tentang pentingnya pemuda Indonesia meningkatkan daya saing dalam Masyarakat ASEAN pada Kuliah Umum di Kampus UII, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 19 September 2016

1


218 Masyarakat yang ikut berpartisipasi pada kegiatan Jalan Sehat Keluarga ASEAN (ASEAN Fun Walk ) mendukung untuk memberikan kontribusi nyata pada pelaksanaan Masyarakat ASEAN. Dukungan disampaikan pada pelaksanaan kegiatan ASEAN Fun Walk yang berlangsung pada tanggal 28 Agustus 2016 di Bandung, Jawa Barat. 219 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Radio Lita FM mendukung kebijakan peningkatan daya saing masyarakat Indonesia dalam Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut tercermin melalui permohonan agar dilaksanakan program ASEAN Corner pada acara Jalan Sehat Keluarga ASEAN (ASEAN Fun Walk) pada tanggal 28 Agustus 2016 di Bandung 220 Setditjen Kerja Sama ASEAN melakukan media engagement untuk mendiseminasikan dan mempromosikan Masyarakat ASEAN guna memperoleh dukungan dari masyarakat umum. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan kontrak kerja sama dengan Radio Sindo Trijaya FM untuk menyiarkan program Kerja Sama ASEAN selama 6 bulan mulai September 2016 s/d Februari 2017 dengan durasi tayang15 detik pukul 07.30 dan waktu tayang hari Selasa dan Kamis.

1


1

Penyampaian kebijakan peningkatan daya saing masyarakat Indonesia dalam Masyarakat ASEAN melalui ASEAN Corner pada acara Jalan Sehat Keluarga ASEAN (ASEAN Fun Walk) tanggal 28 Agustus 2016 di Bandung

1

Penyampaian saran agar masyarakat umum memberikan kontribusi pada pelaksanaan Masyarakat ASEAN melalui siaran radio program Kerja Sama ASEAN di Radio Sindo Trijaya FM setiap hari Selasa dan Kamis

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

221 Pusat Studi ASEAN Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat mendukung saran kebijakan agar masyarakat mendorong ASEAN menjadi organisasi yang semakin bersifat people-driven, peoplecentered dan people-oriented . Dukungan tersebut tercermin melalui kerja sama antara PSA Universitas Andalas dan Setditjen Kerja Sama ASEAN dalam menyelenggarakan Kuliah Umum dan Panel Diskusi, serta Pameran Foto bertema ASEAN Community 2025 and Beyond di Universitas Andalas, Padang, Sumatera barat, 1 November 2016.

1

NW.PAR3.PAR5 WK.PAR3.PAR5

Penyampaian saran kebijakan agar masyarakat mendorong ASEAN menjadi organisasi yang semakin bersifat people-driven, people-centered dan people-oriented melalui Kuliah Umum dan Panel Diskusi, serta Pameran Foto bertema ASEAN Community 2025 and Beyond di Universitas Andalas, Padang, Sumatera barat, 1 November 2016

222 Universitas Narotama, Surabaya mendukung saran kebijakan agar mahasiswa dan pelajar Indonesia berperan aktif dalam menghadapi Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut tercermin melalui kerja sama pembentukan Pusat Studi ASEAN di Universitas Narotama, serta dinyatakan dalam kegiatan Seminar Nasional mengenai "Peran Pemuda Menghadapi ASEAN dalam Bingkai Nasionalisme", dan dalam Lomba Majalah Dinding untuk Pelajar Tingkat SMA di Surabaya, 27 Oktober 2016.

1

CN.PAR5 CN.PAR2.PAR3

Penyampaian saran kebijakan agar mahasiswa dan pelajar Indonesia berperan aktif dalam menghadapi Masyarakat ASEAN melalui pembentukan Pusat Studi ASEAN di Universitas Narotama, Surabaya; Seminar Nasional mengenai "Peran Pemuda Menghadapi ASEAN dalam Bingkai Nasionalisme"; dan Lomba Majalah Dinding untuk Pelajar Tingkat SMA, di Surabaya, 27 Oktober 2016

223 Universitas Muhammadiyah Malang mendukung saran kebijakan agar masyarakat Indonesia siap menghadapi dan memanfaatkan peluang dan tantangan kerja sama ASEAN. Dukungan tersebut tercermin melalui pembentukan Pusat Studi ASEAN di Universitas Muhammadiyah Malang, serta disampaikan dalam Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Kerja sama ASEAN di Universitas Muhammadiyah Malang, 15 Desember 2016.

1

UMM.PAR4.PAR5 IK.PAR2.PAR3

224 Universitas Brawijaya, Malang mendukung saran kebijakan agar masyarakat Indonesia siap menghadapi dan memanfaatkan peluang dan tantangan kerja sama ASEAN. Dukungan tersebut tercermin melalui kerja sama penyelenggaraan Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Kerja sama ASEAN di Universitas Brawijaya, Malang, 14 Desember 2016.

1

Penyampaian saran kebijakan agar masyarakat Indonesia siap menghadapi dan memanfaatkan peluang dan tantangan kerja sama ASEAN melalui pembentukan Pusat Studi ASEAN dan Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Kerja Sama ASEAN di Universitas Muhammadiyah Malang, 15 Desember 2016 Penyampaian saran kebijakan agar masyarakat Indonesia siap menghadapi dan memanfaatkan peluang dan tantangan kerja sama ASEAN melalui Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Kerja Sama ASEAN di Universitas Brawijaya, Malang, 14 Desember 2016

No

Rekomendasi

225 PSA di Indonesia mendukung saran kebijakan untuk memperkuat Pusat Studi ASEAN (PSA) sebagai mitra pemerintah dan menjembatani pemerintah dengan masyarakat Indonesia di era Masyarakat ASEAN. Dukungan ini tercermin melalui tingginya animo perguruan-perguruan tinggi di Indonesia untuk membentuk Pusat Studi ASEAN.

Diterima 1

Tidak Diterima


Keterangan Kegiatan

RRI.PAR3 WK.PAR3

Penyampaian saran kebijakan untuk memperkuat peran Pusat Studi ASEAN (PSA) sebagai mitra pemerintah dan menjembatani pemerintah dengan masyarakat Indonesia di era Masyarakat ASEAN melalui Rapat Konsolidasi Ditjen Kerja Sama ASEAN dengan PSA di Indonesia, Jakarta, 1-2 Desember 2016

Dalam kegiatan tersebut dibentuk dibentuk 12 PSA baru, yaitu PSA di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto; Universitas Kristen Indonesia, Jakarta; Universitas Lampung, Bandar Lampung; Universitas Muhammadiyah Malang; Universitas Negeri Manado; Universitas Riau, Pekanbaru; Universitas Siliwangi, Tasikmalaya; Universitas Suralaya, Tasikmalaya; Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh; Universitas Sumatera Utara, Medan; Universitas Bisnis dan Multimedia ASMI, Jakarta; dan Sekolah Tinggi Pariwisata Manado, Manado. Dengan pembentukan PSA di 12 perguruan tinggi tersebut, kini terdapat 34 PSA di Indonesi. 226 Setditjen Kerja Sama ASEAN melakukan media engagement untuk mendiseminasikan dan mempromosikan Masyarakat ASEAN guna memperoleh dukungan dari masyarakat umum dengan melakukan kontrak kerja sama dengan Radio Sindo Trijaya FM untuk menyiarkan program Kerja Sama ASEAN selama 6 bulan mulai September 2016 s/d Februari 2017 dengan durasi tayang15 detik pukul 07.30 dan waktu tayang hari Selasa dan Kamis. Siaran ini menjangkau 5000 pendengar. 227 Setditjen Kerja Sama ASEAN melakukan media engagement untuk mendiseminasikan dan mempromosikan Masyarakat ASEAN guna memperoleh dukungan dari masyarakat umum melalui siaran "ASEAN Update" di stasiun televisi TATV Jawa Tengah. Disiarkan enam episode yang menekankan integrasi ASEAN dalam Pilar Politik dan Keaman, Pilar Ekonomi, Pilar Sosial Budaya, serta bagaimana ASEAN bekerja sama dengan negara-negara mitra. Selain menekankan integrasi ASEAN, para narasumber menekankan pula pentingnya masyarakat Indonesia meningkatkan daya saing sehingga mampu berkompetisi dalam Masyarakat ASEAN. Siaran "ASEAN Update" menjangkau 1500 pemirsa.

1

Penyampaian saran agar masyarakat umum memberikan kontribusi pada pelaksanaan Masyarakat ASEAN melalui siaran radio program Kerja Sama ASEAN di Radio Sindo Trijaya FM setiap hari Selasa dan Kamis, September 2016 - Februari 2017

1

Penyampaian saran agar masyarakat umum memberikan kontribusi pada pelaksanaan Masyarakat ASEAN melalui siaran "ASEAN Update" diTATV Jawa Tengah, Mei-Oktober 2016

No

Rekomendasi

228 Berbagai instansi/organisasi lain mendukung saran kebijakan agar masyarakat Indonesia mengenal dan mengambil manfaat dari Masyarakat ASEAN. Dukungan tersebut tercermin melalui undangan/permintaan kepada Setditjen Kerja Sama ASEAN untuk menyampaikan paparan tentang Masyarakat ASEAN dalam berbagai kegiatan berikut: a. Kuliah Umum bagi mahasiswa HI Universitas Jayabaya, di Kemlu, Jakarta, 13 Oktober 2016; b ASEAN Flower Festival, Bandung, 24-26 Oktober 2016; c. Diskusi tentang Masyarakat ASEAN dengan Pengurus KNPI Kota Bandung di Jakarta, 21 Desember 2016; d. Seminar Nasional dan Call for Paper tentang Lanskap Demografi di Indonesia dalam Menghadapi MEA, Universitas Wiraraja Sumenep, 5 Oktober 2016. TOTAL Jumlah Diterima Jumlah yang Disampaikan Presentase Rekomendasi yang Diterima dalam Setiap Pertemuan

Diterima

Tidak Diterima

4

226 226 231 97.84%


Keterangan Kegiatan Penyampaian saran kebijakan agar masyarakat Indonesia mengenal dan mengambil manfaat dari Masyarakat ASEAN melalui kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan undangan/permintaan instansi/organisasi lain.

5

LAMPIRAN SS 2.1.1 SUB IKU-4 PERSENTASE REKOMENDASI DARI FORUM MULTILATERAL YANG DITANGGAPI PEMANGKU KEPENTINGAN

No 1 Implementa si

Yang diimplementasikan

Diimplementasikan

Tidak berhasil diimplementasikan

1 Simposium Nasional Bisnis dan HAM, Januari

2016 berhasil memperoleh informasi mengenai implementasi UN Guiding Principles on Business and Human Rights di Indonesia dari para pemangku kepentingan terkait serta tantangan yang dihadapi. Jakarta, 19 Januari 2016 2 Jaring Masukan Daerah mengenai implementasi Konvensi Pekerja Migran berhasil memperoleh masukan mengenai upaya pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan ketentuanketentuan konvens. Masukan ini akan digunakan untuk menyusun laporan nasional terhadap Konvensi Pekerja Migran. Semarang, 22 Maret 2016 3 Rapat Koordinasi terkait Pencarian Suaka/Pengungsi yang Berlokasi di jln Sirih Jakpus, Jakarta, 10 Maret 2016

Nota dinas laporan Seminar dimaksud

√

-

Nota dinas laporan seminar dimaksud

√

√

-

-

4 Buku Panduan Sistem Pelaporan Berkala pada Badan-Badan Traktat HAM dan Dewan HAM PBB dan Buku Informasi Lokakarya Nasional Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Nota dinas laporan sosialisasi dimaksud

Nota dinas laporan rakor dimaksud

√

-

5 Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Revisi

Peraturan Presiden No. 75 thn 2015 dan Hasil Rapat, Jakarta, 24 Februari 2016 dan 31 Maret 2016

Data Dukung

√

-

Nota dinas laporan rapat dimaksud

6 Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan

Presiden ttng Penanganan Orang Asing sbg Pengungsi di Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, tgl. 4 Februari 2016. 7 Laporan Pertemuan Direktur HAM dan Kemanusiaan dengan Mr. Randy Berry, United States Special Envoy for Human Rights of LGBT Persons, di Jakarta tgl. 10 Februari 2016.

√

-

Nota dinas Seminar dimaksud

√

-

8 Rapat Persiapan World Humanitarian Summit (WHS) 2016 tgl. 29 Februari 2016

√

-

9 Pertemuan dgn Kontras, AJAR,IKOHI dan

Koomnas HAM mengenai Penanganan Separated Children Eks Timor-Timur 10 Maret 2016 10 Peninjauan ke Tempat Penampungan Sementara Imigran Ireguler Bersama Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM) Amerika Serikat , International Organisation for Migration (IOM), dan United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) di Medan dan Aceh tgl. 25-28 Februari 2016

√

-

√

√

-

Nota dinas Rapat dimaksud

Nota dinas kegiatan dimaksud

√

-

13 Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Awal dan Periodik Implementasi Konvensi HAM Internasional di Bogor tgl. 7 - 8 April 2016


-

12 Seminar Jaringan Masuk Daerah "Menuju World Humanitarian Summit 2016" Peran dan Kepentingan Indonesia dlm Pemajuan Isu-isu Kemanusiaan Global " pd tgl. 14 April 2016 di Yogyakarta

Nota Dinas Sosialisasi dan Seminar dimaksud


11 Rapat Persiapan Partisipasi Indonesia pd

Pertemuan World Humanitarian Summit (WHS) 2016, Jakarta, 31 Maret 2016

Nota dinas Seminar dimaksud

√

-


14 Sosialisasi dan Jaringan Masukan Daerah

Penyusunan Laporan Implementasi Konvensi Pekerja Migran di Makasar Tgl. 3 Mei 2016

√

-

15 Rapat Koordinasi Peran Aktif Wakil Indonesia dalam Perangkat HAM Regional dan Internasional, Yogyakarta, 5 Agustus 2016


√

-

16 Sosialisasi dan Jaringan Masukan Daerah "

Implementassi CRPD dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Tingkat Daerah " Ambon , Maluku tgl. 11 -13 Mei 2016 17 Rapat Koorodinasi dalam rangka Menindaklanjuti Permintaan Country Visit Special Procedure Mandate Holder (SPMH) PBB, 10 Mei 18 Rapat Persiapan Partisipasi Pemri pada World Humanitarian Summit (WHS) tgl. 29 April dan 9 Mei 2016


√

√

√

-

-

-

19 Rapat Koordinasi Pembahasan Naskah Urgensi dan Draft Naskah Perubahan Perpres 75/2015 ttng Rencana Aksi Nasional HAM Thn 20152019 tgl. 30 Mei 2016

20 Rapat Koordinasi Rencana Pemberian Bantaun Kemanusiaan kpd Pemerintah Turki dan Lebanon 21 Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Nasional Indonesia pd UPR Dewan HAM dan Rapat Koordinasi Lanajutan Penyusunan Laporan Inisial dan Periodik Implementasi Konvensi HAM Internasional Jakarta 15-16 Juni 2016

Nota dinas kegiatan' dimaksud

√

-

√

-


Nota dinas Rapat dimaksud Nota dinas Rapat dimaksud

Nota dinas Rapat dimaksud Nota dinas Rapat dimaksud

√

-

22 Sosialisasi dan Jarinagn Masukan Daerah

Laporan Indoneswia atas Implementasi Konvensi Hak Pekerja Migran, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Protokol Opsinal Konvensi Hak Anak ttg Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak, di Tanjung Piang Kep. Riau tgl. 23 -24 Juni 2016 23 Rapat Finalisasi Naskah Perubahan Peraturan Presiden No. 75/2016 ttg Rencana Aksi Nasional HAM Thn 2015-2019 Jakartaa, 30 Juni 2016 24 Tim Peninjau Perkembangan Kondisi Irreguler Migrants Sri Lanka di Lhokseumawe Aceh tgll. 26-28 Juni 2016


√

√

√

-

-


-


-


-


-


-


25 Rapat Persiapan Indonesia dalam Pertemuan

Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke 71 di New York, September 2016, Jakarta, 22 Juli 2016

√

26 Rapat pembahasan perumusan kebijakan

Pemerintah terkait Peristiwa 1965, Jakarta, 26 Juli 2016

√

27 Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan

Indonesia pada UPR Dewan HAM PBB siklus ke tiga, Bandung, 1-2 Agustus 2016

√

28 Rapat Koordinasi Peran Aktif Wakil Indonesia pada Perangkat HAM Internasional dan Regional, Yogyakarta, 5 Agustus 2016

√

29 Rapat capaian periode B09 Dit. HAM dan

Kemanusiaan atas prioritas penyusunan RPerpres ttg Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Prakarsa Kemlu tahun 2016, 8 Agustus 2016 30 Penyelenggaraan Konsultasi Nasional Pelaporan Indonesia pada Badan Traktat HAM Internasional dan Mekanisme Universal Periodic Review, Jakarta, 14-15 Desember 2016

√

√

-

-



31 Rapat Pembahasan Potensi pengiriman PNS Kementerian Luar Negeri RI, ke Misi Pemeliharaan Perdamaian dan Misi Pembangunan Perdamaian PBB, 12 Januari 2016

✔

32 Rapat Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan

Perdamaian (TKMPP) Tingkat Pelaksana Harian tanggal 4 Februari 2016, 21 April 2016, 15 Juni 2016

✔

33 Rapat Koordinasi Penyusunan Masukan Pusat

bagi Statement Delegasi RI pada Sesi Substantif Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34), Tahun 2016 di New York, 16 Februari11 Maret 2016 Pemutakhiran Roadmap Vision 4,000 34 Rapat Peacekeepers di Jakarta 17 Mei 2016

✔

✔

35 Rapat Koordinasi Lanjutan Persipan Negosiasi Letter of Assist Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI UNIFIL dan Pemulangan Satgas Helikopter MINUSMA, 24 Juni 2016

✔

36 Rapat konsinyering pelaksana harian tim

koordinasi misi pemeliharaan (TKMPP) terkait pemutakhiran roadmap vision 4000 peacekeepers dan penyusunan issue papers indonesia pada pertemuan kelompok kerja

✔

37 Rapat penyusunan issue papers indonesia pada pertemuan kelompok kerja contingent owned equipment 2017 tanggal 12 Agustus 2016

✔


Perdamaian (TKMPP) Tingkat Pelaksana Harian tanggal 15 Agustus 2016

✔


Perdamaian (TKMPP) Tingkat Pelaksana Harian tanggal 4 Oktober 2016

✔

40 Rapat Koordinasi Khusus TKMPP Tingkat Menteri, 5 Desember 2016

✔

41 Rapat Koordinasi Penyusunan Tanggapan

Pemri terhadap United Nations Secretary General Plan of Action to Prevent Violent Extremism, di Bogor, Indonesia, 17-18 Maret 42 Rapat pembahasan rancangan proposal kelompok inisiatif UN70 terkait rekomendasi pembenahan dan penguatan reformasi PBB, 27 April 2016

✔

✔

43 Rapat Koordinasi Penyusunan Tanggapan

Pemri terkait Annual Review terhadap WNI dan entitas dalam ISIL (Daesh) and Al Qaida Sanctions List, di Jakarta, tanggal 13 Mei 2016 44 Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Countering Violent Extremism (CVE) di Lembaga Pemasyarakatan, di Cilacap, tanggal 23-25 Mei 2016

✔

✔

45 Sosialisasi Hasil KTT Keamanan Nuklir (Nuclear Security Summit), Jatinangor, 3-4 Juni 2016

✔

46 Rapat awal penyusunan dokumen substansi

Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) OKI mengenai Palestina dan Al-Quds AlSharif, 28 Januari 2016

✔

47 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Persiapan

Partisipasi Delri pada the 30th Special Session of the General Assembly (UNGASS 2016) di New York, Amerika Serikat, tanggal 19-21 Maret Rapat Koordinasi terkait Tawaran Pelatihan 48 2016 Penanggulangan Radikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan dari Global Center on Cooperative Security, di Jakarta, Indonesia, 12 49 Rapat Persiapan Delri Sixth Biennial Meeting of States to Consider the Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat, and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its Aspects (BMS-6), 50 Rapat Sosialisasi Resolusi DK PBB 2270 mengenai Korea Utara, Jakarta, 14 April 2016

✔

✔

✔

✔

51 Rapat Sosialisasi Resolusi DK PBB 2321

mengenai Korea Utara, Jakarta, 15 Desember 2016

✔

52 Pertemuan Internasional Bali Clean Energy Forum (BCEF), Bali, 11-12 Februari 2016

√

53 Rakor Tindak Lanjut Agenda Pembangunan

berkelanjutan (SDGs) 2030, Jakarta, 16 Februari 2016

√

54 Rakor Pembahasan Partisipasi Indonesia pada Open Government Partnership (OGP), Jakarta, 30 Maret 2016

√

55 Penyelenggaraan Lokakarya “Implementasi

Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan dan Kesepakatan Perubahan Iklim, serta Keterkaitannya dengan Pembangunan Tingkat 56 Rakor Penyusunan Dokumen Impelentasi Komitment Indonesia di G20 Tahun 2016, Kementerian Luar Negeri, 21 Maret 2016

√

√

57 Penyelenggaraan Rakor Penyusunan Dokumen “Implementasi Komitmen Indonesia di G20 Tahun 2016 di Kemlu, Jakarta, April 2016

√

58 Penyelenggaraan Rakor Persiapan Sidang

Komisi UNESCAP ke-72 Bangkok, Thailand 1519 Mei 2016 di Jakarta, 29 April 2016.

√

59 Penyelenggaraan Rakor Persiapan Sidang

Dewan IRENA ke-11 Abu Dhabi, Uni Arab Emirat, 23-26 Mei 2016, di Jakarta, 18 Mei 2016.

√

60 Penyelenggaraan Rakor Persiapan Kehadiran

Presiden RI pada Pertemuan G7 Outreach di IseShima, Jepang, di Jakarta, 11 Mei 2016.

√

61 Penyelenggaraan Rakor K/L untuk update

Perkembangan SDGs dan Persiapan Pertemuan High Level Political Forum, Jakarta, 20 Juni 2016

√

62 Pelaksanaan Konsultasi Publik “Diplomasi

Multilateral Indonesia Menuju Konferensi Negara Pihak ke-17 Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati di Iniversitas Udayana, Bali dan Kantor BKSD, Bali, 16-17 Juni 2016

√

63 Pertemuan Consultation Meeting on

Implementation of UNEA-2 Resolution on Coral Reffs, Manado, 28-29 Juni 2016

√

64 Rakor Kedua Penyusunan Dokumen

"Implementasi Komitment Indonesia di G20 Tahun 2016", Jakarta, 20 Juli 2016

√

65 Rakor antar Kemneterian/Lembaga terkaiat

untuk membahas persiapan WIEF, Jakarta, 25 Juli 2016

√

66 Rakor pada tanggal, 29 Juli 2016 dalam rangka Pembahasan Substansi Persiapan KTT G20 di Hangzhou, Tiongkok, 4-5 Juli 2016

√

67 Sosialisasi Menjelang KTT G20 Hangzhou 2016: Peluang dan Tantangan Inklusivitas Pertumbuhan Global bagi Pembangunan Nasional dan Daerah, di Universitas Mataram, Mataram, tanggal, 11 Agustus 2016

√

68 Rapat Pembahasan Government-UNDP COFinancing Mechanism, 12 Agustus 2016

√

69 Simposium "Menyongsong Sidang Majelis

Umum PBB ke-71: Peran Indonesia dalam Transformasi Global untuk Implementasi Agenda 2030, Hotel Aryaduta, Jakarta, 23 Agustus 2016

√

70 Rakor Ketiga Penyusunan Dokumen

"Impplementasi Komitment Indonesia di G20 Tahun 2016", Jakarta, 27 September 2016

√

71 Rakor dalam rangka Kunjungan Pejabat ESCAP, Jakarta, 19 Oktober 2016

√

72 Rakor Persiapan Substansi dalam rangka Sidang COP-13 CBD, COP-MOP-8 Protocol Cartagena dan COP-MOP2 Protocol Nagoya, Jakarta, 31 Oktober 2016

√

73 Rakor G20 Indonesia dan Pembahasan Isu-Isu pada Presidensi Jerman 2017, Jakarta, 1 Desember 2016

√

74 Konsinyering Perumusan Final Implementasi

Komitmen Indonesia Pada G20 Tahun 2016 di Cirebon, Jawa Barat, 6 Desember 2016

√

75 Penerbitan Buku Implementasi Komitmen

Indonesia Pada G20 Tahun 2016, Desember 2016

√

76 Rakor Persiapan pelaksanaan Resepsi

Diplomatik terkait Pencalonan Presiden IFAD dengan seluruh Perwakilan Negara Sahabat di Jakarta, 23 Desember 2016

√

77 Rakor Pembahasan Resepsi Diplomatik dalam

rangka Pencalonan Prof. Dr. Bambang Brojonegoro sebagai Presiden IFAD, Jakarta, 28 Desember 2016 78 Rapat Penyusunan Host Country Agreement (HCA) RI - UNIDO, Jakarta, 17 Februari 2016

√

√

79 Rapat Pokja terkait penyelesaian penyusunan Database Kebijakan Perdagangan, Jakarta, 24 Februari 2016

√

80 Rapat Interkem Pembahasan Posisi Pemri

terkait Jabatan Executive Secretary - Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Jakarta, 17 April 2016

√

81 Laporan Rapat Pengajuan proposal Proyek dan Calon Anggota PSPA - CFC, Jakarta, 18 Maret 2016

√

82 Laporan Rapat pembahasan absesi Bosnia-

Herzegovina pada WTO, Jakarta, 21 Maret 2016

√

83 Lokakarya Mengenai Prospek Komoditi

Nasional Dalam Perdagangan Internasional, Bogor, 24 Maret 2016

√

84 Rapat Keterkem dalam rangka penyusunan

posisi Delri pada sidang CDIP ke-17, Jakarta, 29 Maret 2016

√

85 Laporan Lokakarya "Diplomasi Multiateral

Indonesia di Bidang Pertanian: Pangan dan Nutrisi", Mataram, 11-12 April 2016

√

86 Laporan Rapat Pokja terkait penyelesaian

penyusunan Database Kebijakan Perdagangan, Jakarta, 28 April 2016

√

87 Laporan Rapat Penyusunan Host Country

Agreement (HCA) RI - UNIDO ke-4, Jakarta, 2 Mei 2016

√

88 Laporan Pembahasan proses Aksesi Iran di WTO, Jakarta, 11 Mei 2016

√

89 Laporan Bimbingan Teknis Penyusunan

Proposal Proyek yang dibiayai oleh Organisasi CFC, Jakarta, 26 Mei 2016

√

90 Laporan Rapat Koordinasi Persiapan KTM UNCTAD XIV, Jakarta, 2 Juni 2016

√

91 Laporan Sosialisasi dan Jaring Masukan:

Perkembangan Perundingan Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional, Jakarta, 14 Juni 2016

√

92 Laporan Rapat terkait Pemilihan Tuan Rumah

World Forestry Congress (WFC) 2021, Jakarta, 15 Juni 2016

√

93 Laporan Rapat Pokja terkait penyelesaian

penyusunan Database Kebijakan Perdagangan, Jakarta, 24 Juni 2016

Jumlah Target Rekomendasi yang ditindaklanjuti Persentase hingga Triwulan I

√ 93 123

0

75.61%

SASARAN STRATEGIS 2.1.2 PEMENUHAN DAN PELAYANAN ASPIRASI PUBLIK

LAMPIRAN SS 2.1.2 SUB IKU 1 PERSENTASE PENERIMA JASA YANG MENYATAKAN PUAS ATAS PELAYANAN KEKONSULERAN No. 1 2 3 4 5

Laporan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tahunan

Total kuesioner kembali

Total kuesioner puas

3520 6207 2814 883 13424

3505 6156 2804 878 13343

LAMPIRAN SS 2.1.2 SUB IKU 2 PERSENTASE ISU STRATEGIS PADA RENSTRA KEMENLU YANG MENGADOPSI MASUKAN PUBLIK

Kuesioner yang kembali = 7 kuesioner Dari 7 kuesioner yang kembali, keseluruhan kuesioner valid, dengan rincian sebagai berikut: 1. Masukan mengenai Rumusan Tujuan Kementerian Luar Negeri 2015-2019

Pertanyaan keRumusan Tujuan Kemenlu Tahun 20152019

Sangat Tidak Sesuai 1

Tidak Sesuai

Tidak Tahu

Sesuai

Sangat Sesuai

2

3

4

5

Jumlah

1

0

0

2

4

1

7

2

0

0

1

5

1

7

jumlah

0

0

3

9

2

14

Persentase (%)

0.00%

0.00% 21.43% 64.29% 14.29% 100,00% 78,58%

2. Masukan Rumusan Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019

Pertanyaan ke-

Rumusan Sasaran Strategis Kemenlu Tahun 20152019


Tidak Sesuai

Tidak Tahu

Sesuai

Sangat Sesuai

2

3

4

5

Jumlah

1

0

0

2

4

1

7

2

0

1

1

4

1

7

3

0

0

1

5

1

7

4

0

0

0

5

2

7

5

0

0

1

6

0

7

6

0

0

1

6

0

7

7

0

1

1

3

2

7

8

0

1

0

3

3

7

9

0

1

1

4

1

7

jumlah

0

4

8

40

11

63

Persentase (%)

0.00%

6.35% 12.70% 63.49% 17.46% 100.00% 80,95%

3. Masukan Rumusan Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri 2015-2019

Pertanyaan ke-

Rumusan arah kebijakan Kemenlu Tahun 20152019


Tidak Sesuai

Tidak Tahu

Sesuai

Sangat Sesuai

2

3

4

5

Jumlah

1

0

1

2

3

1

7

2

0

0

3

4

0

7

3

0

0

1

6

0

7

4

0

1

2

3

1

7

5

0

1

0

3

3

7

6

0

0

0

5

2

7

7

0

1

1

3

2

7

Jumlah

0

4

9

27

9

49

Persentase (%)

0.00%

8.16% 18.37% 55.10% 18.37% 100.00% 73,47%

SASARAN STRATEGIS 1.1.6 KEBIJAKAN LUAR NEGERI YANG BERKUALITAS

LAMPIRAN SS 116 KEBIJAKAN LUAR NEGERI YANG BERKUALITAS IKU-1 PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI YANG DIIMPLEMENTASIKAN No

Isu

Rekomendasi

1 Peluncuran Hasil Kajian Pusat P2K OI tahun 2016 dan 1. Perlunya reposisi diplomasi Indonesia di era pembangunan berkelanjutan yang Seminar Nasional “Diplomasi Indonesia di Era merefleksikan status Indonesia sebagai middle income country Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta, 23 Februari 2016 2. Dalam mendukung agenda pembangunan dan berkontribusi terhadap masyarakat global, diplomasi Indonesia harus terus dapat memajukan kepentingan nasional, baik politik maupun ekonomi 3. Mengingat Indonesia juga memiliki tantangan-tantangan pembangunan nasional serta posisi Indonesia yang merupakan negara pemberi dan penerima dalam kerja sama pembangunan, Indonesia harus dapat menentukan prioritas politik luar negeri yang efektif dalam memanfaatkan isu pembangunan sebagai narasi diplomasi 4. Kerja Sama Selatan-Selatan merupakan modalitas utama yang dapat dimanfaatkan oleh diplomasi Indonesia untuk meningkatkan peran global-nya dan sekaligus berkontribusi baik bagi komunitas internasional serta bagi kepentingan nasional untuk rakyat Indonesia

Tidak Direspon

Respon Positif √

5. Kerja Sama Selatan-Selatan merupakan modalitas utama yang dapat dimanfaatkan oleh diplomasi Indonesia untuk meningkatkan peran global-nya dan sekaligus berkontribusi baik bagi komunitas internasional serta bagi kepentingan nasional untuk rakyat Indonesia 2 Policy Planning Dialogue (PPD) dengan tema “Emerging Indonesia: Enhancing Its Role in Addressing 21st Century Global Issues” Jenewa 31 Januari - 5 Februari 2016

1. Menindaklanjuti hasil PPD dengan Divisi Teknologi dan Logistik UNCTAD (sebagaimana telah disampaikan pada laporan PPD sebelumnya), terdapat perkembangan terkait tindak lanjut kerja sama yang konkrit antara Kemlu dan UNCTAD. Sesuai dengan permintaan delegasi Indonesia dalam PPD, pihak UNCTAD telah menyampaikan proposal terkait pengembangan program Train for Trade yang dilaksanakan oleh UNCTAD di Indonesia untuk meliputi tema Sustainable Tourism dan Electronic Commerce. 2. Melakukan eksplorasi kerja sama dengan IISD terkait formulasi dan diseminasi model kontrak dalam agricultural investment serta investasi pertambangan yang menyeimbangkan ruang kebijakan pemerintah dan kepentingan publik dengan kepentingan investor. 3. Melakukan pengkajian lebih lanjut terkait pemanfaatan momentum disepakatinya SDGs dan Paris Agreement untuk memajukan isu-isu peran kebijakan industri dan green financing untuk mendukung inplementasi agenda-agenda pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim

√

No

Isu

Rekomendasi

Tidak Direspon

Respon Positif

4. Melaksanakan diskusi terbatas dan seminar nasional untuk diseminasi informasi mengenai pencegahan jatuhnya lebih banyak korban pada daerah konflik termasuk sharing information peran PBB melakukan norm setting diantaranya melalui Konvensi Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional yang dianggap melukai secara berlebihan atau memiliki efek semena-mena (CCW). 3 Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) 1. Kemlu perlu untuk secara konsisten terus memperjuangkan posisi dan kepentingan “Penguatan Rezim HAKI: Peningkatan Inovasi dan Daya nasional terkait perlindungan dan pemanfaatan rezim HAKI di berbagai forum, baik dalam Saing Produk Indonesia” Yogyakarta 10 Maret 2016 perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral. Seperti ketentuan dalam Trade-Related Aspects of Intellectual Properties Rights (TRIPS) dalam kerangka WTO yang menetapkan “standard-setting” untuk KI. 2. Terdapat keperluan untuk memberikan perhatian pada SDGPTEBT dan IG, sebagai comparative advantage Indonesia yang memiliki banyak kekayaan budaya dan kekayaan alam. Kemlu perlu untuk terus melaksanakan perannya terkait perlindungan dan pengembangan rezim SDGPTEBT dan IG 3. Kemlu juga perlu untuk terus berperan aktif dalam pengelolaan dan pembentukan rezim KI nasional dengan mendorong kesamaan pandangan dari stakeholders terkait mengenai pentingnya pengembangan potensi KI. 4. Kemlu dapat turut serta mendorong penguatan koordinasi dan sinkronisasi database antara berbagai instansi untuk mewujudkan startegi nasional yang komprehensif dalam penanganan KI 5. Melihat pentingnya isu kekayaan intelektual, sebagai tindak lanjut, BPPK (c.q. Pusat P2KOI) akan menjajaki kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat memanfaatkan kunjungan kerja Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO). Dirjen WIPO dijadwalkan akan berada di Jakarta pada bulan Juli 2016 untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan WIPO. Memanfaatkan momentum tersebut, BPPK berencana untuk menindaklanjuti hasil FKKLN dengan menyelenggarakan kegiatan berskala nasional terkait pengembangan KI dengan mengundang Dirjen WIPO. 4 Seminar Nasional “Prospek dan Tantangan Indonesia 1. Implementasi SDGs di tingkat nasional perlu di dukung oleh penguatan kepasitas nasional dalam Implementasi Agenda Pembangunan dan sub-nasional yang memadai, meliputi pemahaman yang komperhensif mengenai targetBerkelanjutan 2030 (SDGs)” Universitas Andalas, target, tantangan, serta identifikasi kapasitas nasional dan sub-nasional terkait pencapaian Padang, 6 April 2016 agenda pembangunan;

√

√

No

Isu

Rekomendasi

Tidak Direspon

Respon Positif

2. Mengingat masih tingginya angka kesenjangan antara pusat dan daerah, pemerintah perlu memformulasi tata kelola kelembagaan untuk meningkatkan sinergi antara agenda pembangunan di tingkat nasional dan sub-nasional. Tata kelembagaan baru tersebut diharapkan mengedepankan inklusivitas dalam pelaksanaan implementasi SDGs; 3. Dalam mendukung agenda pembangunan dan berkontribusi terhadap masyarakat global, diplomasi Indonesia harus terus dapat memajukan kepentingan nasional, baik politik maupun ekonomi. Dukungan tersebut juga dapat diarahkan untuk membangun jaringanjaringan dalam rangka mengupayakan sumber-sumber pendanaan baru dan inovatif bagi implementasi agenda pembangunan; 4. Kedepannya, dibutuhkan penguatan strategi dan koordinasi nasional dalam mengakomodasi pelibatan multipihak yang efektif dan efisien untuk mendukung implementasi agenda pembangunan yang tepat sasaran. 5 Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) “Strategi 1. Kemlu perlu mengawal proses ratifikasi Konvensi ILO No. 188 yang tengah dijalankan Perlindungan dan Penanganan Kasus ABK Sektor oleh Kemnaker dan Kemhub, untuk memperkuat upaya perlindungan dan pengarustamaan Perikanan Indonesia yang Bekerja DI Luar Negeri” penanganan TPPO terhadap ABK sektor perikanan. Jakarta 12 Mei 2016 2. Kemlu perlu terus aktif melakukan fasilitasi untuk memperkuat sinergi dan koordinasi nasional. Dalam hal ini, Dit. PWNI dan BHI telah menginisiasi Nota Kesepahaman antar kementerian dan lembaga yang berfungsi sebagai referral mechanism bagi penanganan WNI korban TPPO di luar negeri. 3. Kemlu melalui Perwakilan RI dimana ABK sektor perikanan Indonesia bekerja perlu memperkuat jaringan dengan penegak hukum, organisasi internasional, maupun lembaga bantuan hukum agar proses penyelesaian kasus TPPO bisa dijalankan secara lebih optimal.

4. Dalam kerangka bilateral, Kemlu dapat menginisiasi MLA dengan negara kapal maupun negara dimana ABK sektor perikanan Indonesia banyak bekerja. Perwakilan RI juga perlu secara pro aktif mengidentifikasi perusahaan, pemilik kapal, maupun agen di luar negeri yang terindikasi terlibat jaringan TPPO. 5. Kemlu dapat mendorong mainstreaming isu penangananTPPO ABK sektor perikanan di berbagai forum regional dan multilateral antara lain melalui forum Bali Process, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, Pertemuan Para Pihak UNTOC, maupun CCPCJ. Isu perlindungan ABK sektor perikanan juga dapat dilihat relevansinya dengan tema transnational crime in the fisheries sector yang dibahas dalam pertemuan UNDOC maupun CCPCJ.

√

No

Isu

6 Partisipasi pada “19th High Level Committee on SouthSouth Cooperation” New York 16-19 Mei 2016

7 Policy Dialogue and Discussion (PDD) “Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia” dan “Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri” New Delhi India 22-27 Mei 2016

Rekomendasi Kerja Sama Selatan-Selatan diharapkan dapat membantu pencapaian 2030 Agenda for Sustainable Development. Untuk itu UNOSSC ehdnaknya dapat meningkatkan programprogram konkritnya secara bersinergi dengan badan-badan PBB lainnya. Terkait dengan usulan Indonesia sebagai tuan rumah peringatan 40 tahun Buenos Aires Plan of Action tahun 2018, kiranya usulan ini dapat dipertimbangkan secara positif. 1. Melakukan eksplorasi kerja sama lebih lanjut antara Kemlu c.q. BPPK dalam upaya pengkajian kebijakan terkait pengembangan KSS dengan prominent think-tank di India seperti Research and Information System for Developing Countries (RIS), Forum for Indian Development Cooperation (FIDC), dan Network of Southern Think Tank (NEST). 2. Melakukan penjajakan lebih lanjut keikutsertaan Kemlu untuk dapat menjadi peserta aktif maupun co-host dalam forum-forum dialog KSS. Forum-forum dialog yang datang dari inisiatif negara berkembang dapat memperkuat posisi Indonesia, untuk dapat melakukan engagement dengan “like minded countries” khususnya dalam dinamika pembahasan KSS di fora multilateral. 3. Mengeksplorasi kerja sama lebih lanjut dengan Institute for Defense Studies and Analysis (IDSA), National Maritime Foundation (NMF), Indian Council of World Affairs (ICWA) utamanya terkait isu keamanan maritim maupun isu-isu strategis lain. Ketiga think tank tersebut di atas telah menyampaikan keinginan untuk membuka diri dalam kerja sama pengkajian dan pengembangan kebijakan dalam isu keamanan maritim dengan think tank pemerhati persoalan maritim di Indonesia. Untuk itu diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan K/L terkait maupun think tank di Indonesia melalui Kemlu untuk dapat mengakomodasi dan memanfaatkan peluang kerja sama tersebut. 4. Melakukan pengkajian lebih lanjut dalam framework pengembangan Strategic Partnership antara Indonesia dan India yang telah berjalan lebih dari 10 tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dieksplorasi kemungkinan penggunaan narasi kerja sama “dalam rangka penguatan KSS maupun kerja sama maritim”, sebagai angle dalam pengembangan kemitraan strategis antara Indonesia dan India.

Tidak Direspon

Respon Positif

√

√

No

Isu

8 Partisipasi sebagai Delegasi Indonesia dalam pertemuan UNCTAD XIV Nairobi Kenya 17-22 Juli 2016

Rekomendasi Kegiatan ini menghasil dua dokumen yaitu Nairobi Azimio dan Nairobi Maafikiano. Nairobi Azimio secara umum menyerukan komitmen para member states untuk menegakkan keputusan yang diambil pada UNCTAD XIV dan mendorong agar seluruh member states dapat secara penuh mengimplementasikan Nairobi Maafikiano. Deklarasi juga menegaskan pada setiap member states memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan ekonomi dan sosial masing-masing.

Catatan: Dalam pertemuan dibahas hal-hal terkait kiprah Tingkok dalam Liberal International Order . Masih terdapat perbedaan cara pandang mengenai sifat order itu sendiri. Kegiatan ini merupakan wadah bertukar pandangan yang dapat memberikan manfaat bagi aspek diplomasi Indonesia, baik postur diplomasi RI secara umum termasuk mengenai diplomasi poros maritim. 10 The 3rd Indonesia Australia Dialogue, Yogyakarta 28-31 Parstisipan Indonesia - Australia Dialogue diharapkan dapat mengimplementasikan hasilAgustus 2016 hasil diskusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Selain itu diharapkan pula untuk dapat menciptakan kerja sama dan solusi permasalahan yang konrit. 11 Partisipasi pada FGD FemaleDev, Denpasar, Bali, 29 Agar Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, khususnya Kemlu, dapat lebih aktif Oktober 2016 melibatkan pelaku bisnis startup digital, khususnya dalam evaluasi sarana komunikasi antara masyarakat dan Kemlu secara online (e-perlindungan, LAPOR, dsb.)

Tidak Direspon

Respon Positif

√

9 Partisipasi dalam the 10th Strategy Forum Tokyo, Jepang 12-13 September 2016

12 Partisipasi pada Lombok Dialogue 2016, ASPI - FPCI, Sydney, Australia, 28 - 29 November 2016

1. Indonesia dan Australia perlu mengembangkan sistem komunikasi pada berbagai tingkatan. Pengembangan hubungan bilateral tidak berhenti di sektor pemerintah, akan tetapi perlu diperluas pada tataran think tanks serta lembaga non-pemerintah. 2. Perlu dikembangkan mekanisme monitoring harian untuk melakukan koordinasi terkait berbagai perkembangan hubungan bilateral. 3. Untuk mencapai berbagai kepentingan strategis kedua negara, Indonesia dan Australia dapat mengoptimalisasikan peran organisasi kawasan yang ada, khususnya ASEAN dan EAS, maupun menjajagi berbagai kerja sama para middle power di kawasan. 4. Terkait dengan transformasi kepemimpinan di Amerika Serikat, perlu diantisipasi imbas dan pengaruhnya dalam hubungan Indonesia-Australia. 5. Indonesia dan Australia perlu mengeksplorasi lebih jauh mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman tradisional maupun non-tradisional, dalam konteks sebagai kedua negara yang memiliki perbatasan langsung dengan Samudera Hindia, dan keterlibatan keduanya dalam IORA.

√

√

√

√

No

Isu

Rekomendasi

Tidak Direspon

Respon Positif

6. Sementara itu diskusi juga telah mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pemberantasan terorisme: (i) kapabilitas intelijen; (ii) Program deradikalisasi; (iii) Program radikalisasi yang terjadi di penjara; (iv) Propaganda gerakan terorisme lewat berbagai media social; (v) Pengembangan sistem respon darurat terhadap serangan terorisme. Dari berbagai tantangan tersebut terdapat beberapa potensi kerjasama yang dapat dilakukan, antara lain: (i) Kerjasama intelijen; (ii) pengembangan kapasitas penegak hukum; (iii) Cyber security; (iv) reformasi sistem penjara.

13 Parisipasi pada Regional Workshop on Cybersecurity: Norms in Cyberspace, Bangkok, Thailand, 19 - 20 Desember 2016

7. Penanganan terorisme perlu melibatkan kerjasama baik di level domestik, maupun bilateral, regional, dan pengarusutamaan counter terrorism di tingkat multilateral. Dari segi persepsi masyarakat terhadap terorisme, perlu diperkuat definisi mengenai terorisme sebagai sebuah tindakan yang dapat dikenai hukum. 8. Di sektor kerjasama industri pertahanan, kedua negara memiliki potensi untuk melakukan kerjasama lebih lanjut. Hal ini mengingat Indonesia sedang dalam tahapan membangun postur militer dalam konsep Minimum Essential Forces (MEF). Sementara itu Australia juga memiliki kebijakan industri pertahanan yang dapat mendukung kerjasama diantara dua negara. 9. Terkait isu keamanan maritim, Indonesia dan Australia memiliki perspektif yang sejalan dalam memandang penting aspek kelautan sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dikaji lebih lanjut mengenai kemungkinan kerja sama Indonesia dan Australia untuk dapat mendorong engagement dengan like-minded countries lain yang memiliki kedekatan geopolitik dan kesamaan kepentingan agar dapat mengarusutamakan isu strategis maritim di tingkat bilateral, regional, multilateral. 1.Pentingmaupun bagi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN untuk mendorong terbentuknya norma siber dan penguatan kerja sama capasity building baik dalam dimensi hukum, kebijakan maupun teknis. 2. Di tingkat regional, ASEAN, Singapura telah menginisiasi kerja sama siber melalui penyelenggaraan ASEAN Ministerial Conference on Cyberspace (AMCC) serta rencana untuk menyelenggarakan ASEAN Cyber Capasity Programme (ACCP) pada April 2017. Kedua forum tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peran Indonesia dan sehingga kerja sama siber tidak hanya sesuai dengan kepentingan kawasan namunjuga kepentingan nasional. 3. Dokumen Tallin Manual 1.0 dan draft Tallin Manual 2.0 tidak didorong untuk diadopsi secara penuh dalam konteks kawasan.

√

No 14

Isu

Rekomendasi

Kerja sama penelitian dengan Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM mengenai Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi: Tinjauan Terhadap Sektor Pertanian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional

1. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, penting untuk dilakukan khususnya dalam menentukan apa yang perlu diperjuangkan dalam perundingan. 2. Untuk sektor UMKM, pemerintah mampu membentuk trading house yang berguna sebagai pusat pemasaran, informasi, data domestik barang- barang mentah, koordinasi berbagai dinas, serta merangkul universitas dan berbagai instansi dalam mengembangkan riset. 3. TPPA menuntut produk pertanian dan UMKM mampu memenuhi berbagai standar yang telah ditetapkan oleh masing- masing negara tujuan. Maka perlu adanya peningkatan standarisasi atau sertifikasi yang dikembangkan oleh berbagai pelaku usaha pertanian dan UMKM Indonesia. 4. Negosiator perlu mempersiapkan negosiasi annex TPPA, selain melihat berbagai kesiapan keseluruhan sektor di Indonesia, khususnya sektor pertanian dan UMKM perlu untuk dilindungi dengan penerapan safeguard measure. Selain itu penting untuk Indonesia memperbaharui sensitive list pada schedule commitment di TPP. 15 Kerja sama penelitian dengan CSIS mengenai Diplomasi 1. Memulai proses formulasi strataegi raya Diplomasi Pertahanan Maritim sebagai Pertahanan Maritim : Strategi, Tantangan dan Prospek. pengejawantahan dimensi eksternal dari doktrin PMD. 2. Presiden merumuskan kembali dan mendorong proses penataan hukum dan kelembagaan untuk mempertegas wewenang penegakan keamanan di wilayah perairan Indonesia. 3. Kementerian Luar Negeri menjalankan konsultasi dan koordinasi yang sifatnya lebih reguler dengan para pemangku kebijakan pertahanan maritim lainnya. Misalnya dapat mempertimbangkan untuk mengadakan forum Diplomasi Pertahanan Maritim secara reguler 4. Kementerian Luar Negeri juga perlu memikirkan formulasi sistem manajemen krisis yang dapat sewaktu- waktu diaktifkan bila terjadi insiden- insiden di laut yang dapat meningkatkan ketegangan. 5. Kementerian Luar Negeri perlu mengkaji berbagai instrumen hukum internasional dan konvenasi regional terutama terkait dengan naval warfare yang belum diadopsi oleh Indonesia. 6. Kementerian Luar Negeri perlu menperdalam kerangka- kerangka perjanjian bilateral dengan kegiatan- kegiatan baru, seperti joint counter- piracy atau counter- IUU fishing operations yang lebih sesuai dengan perubahan lingkungan maritim Indonesia.

Tidak Direspon

Respon Positif √

√

No

Isu

Rekomendasi 2. Kementerian Luar Negeri dapat terus meningkatkan perannya dalam pengelolaan keamanan maritim, antara lain: (a) Menjadikan agenda keamanan maritim sebagai salah satu agenda strategis dalam rencana strategis Kementerian Luar Negeri bersama dengan dimensi kesejahteraan dan kedaulatan; (b) Memperkuat diplomasi dan kerja sama internasional dengan fokus mengembangkan keamanan maritim yang akan memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mengokohkan kedaulatan perairan Indonesia di tingkat global. (c) Mengarusutamakan isu-isu keamanan maritim seperti IUU fishing sebagai isu kejahatan transnasional; (d) Meningkatkan komitmen kerja sama internasional dalam penanganan ancaman keamanan maritim, khususnya dalam bidang ancaman kekerasan dan ancaman nontradisional lainnya; (e) Memperkuat upaya terkoordinasi bersama di antara negara-negara di kawasan dalam menangani ancaman keamanan maritim, khususnya ancaman kekerasan;(f) Mengembangkan bentuk kerja sama keamanan maritim yang lebih inklusif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedepankan Track II Diplomacy dalam menjalin kerja sama dan memajukan kepentingan keamanan maritim Indonesia dalam dunia internasional; (g) Berpartisipasi aktif dan mengikuti perkembangan upaya konsolidasi nasional untuk menentukan fokus ancaman keamanan maritim yang dihadapi Indonesia beserta upaya-upaya penanganannya; (h) Memanfaatkan kondisi belum adanya konsepsi yang tetap mengenai keamanan maritim dan tidak berusaha mengubah hal tersebut;(i) Memantau perkembangan kerja sama maritim, baik dalam lingkup bilateral maupun regional, yang selama ini telah dilakukan; (j) Memperkuat peran Perwakilan RI dalam mengidentifikasi peluang kerja sama dan mengarusutamakan kepentingan Indonesia terkait keamanan maritim dan pembangunan maritim di negara akreditasi; (k) Menetapkan jasa/layanan yang dapat diberikan pada kapal-kapal internasional yang melewati perairan Indonesia agar Indonesia dapat mengambil keuntungan strategis dari posisinya sebagai perlintasan jalur perdagangan dunia; dan (l) Mengedepankan kepentingan Indonesia di forum regional dan multilateral dalam upaya menanggulangi (MTOC). 3. Dalam bidang tata kelola keamanan maritim, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan, di antaranya: (a) Mempercepat perumusan Kebijakan Kelautan Nasional; (b) Menyusun Cetak Biru Sistem Penegakan Hukum di Laut yang Terpadu dan Terintegrasi; (c) Membentuk Pusat Informasi Keamanan dan Keselamatan di Laut yang terpadu serta terintegrasi; (d) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk menjaga keamanan laut; (e) Membentuk Indonesian Coast Guard; (f) Terus meningkatkan pembangunan infrastruktur maritim yang baik serta membangun pulau-pulau terluar dan wilayah pesisir Indonesia.

Tidak Direspon

Respon Positif

No

Isu

17 Kajian Mandiri "Kerja Sama Pembangunan Internasional: Narasi Diplomasi Indonesia di Era Pembangunan Berkelanjutan

Rekomendasi 1. Membentuk Arah Kebijakan, Payung Hukum dan Strategi yang Jelas Terkait Pelaksanaan KSS Indonesia

Tidak Direspon

Respon Positif √

2. Membentuk Single Agency Pelaksana KSS Indonesia 3. Mendorong Pengesahan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pengelolaan Pelaksanaan KSS Indonesia 4. Melaksanakan Fasilitasi Informasi Pelaksanaan KSS Indonesia, melalui : (a) Memaksimalkan upaya diseminasi informasi (sosialisasi) peraturan tata kelola KSS dan program pemerintah dalam kerangka KSS; (b) Membangun sarana (platform) untuk tukar pikiran, pengalaman dan gagasan di antara semua pemangku kepentingan di Indonesia; (c) Membangun sistem integrasi database KSS Indonesia dari hasil koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan KSS; (d) Melaksanakan program pembangunan kapasitas (capacity building) bagi staf-staf teknis penyelenggara KSS Indonesia; (e) Melaksanakan diplomasi publik yang ditujukan pada masyarakat Indonesia dan komunitas global. 18 Forum Debriefing I Mantan Kepala Perwakilan RI di Kawasan Asia Tenggara

a. Indonesia hendaknya tetap memfokuskan pad kerjasama ekonomi ASEAN dan mengembangkan berbagai strategic partnership yangtelah dimiliki. Dalam menerrapkan MEA, hendaknya para kementerian\lembaga (K\L) tidak berpikir sektoral danfragmentid;karena itu, perlu dilakukan strategiterpadu dengan melaksanakan konsep Indonesia incorporated. b. Indonesia perlu menetapkan prioritas unggulan dan strategis dalam upaya memenangkan persaingan. Selain itu, leadership dan peran aktif Indonesia perlu terus diperbaharui sesuai dengan upaya pencapaian kepenntinngan nasional. c. Inndonesia perlumengarahkan agar ASEAN mengutamakan proses penajaman (deepening) daripada perluasan (broadening) sehingga lebih focus dan tidak melebar kemana-mana.

√

No

Isu

19 Forum Debriefing II Mantan Kepala Perwakilan RI di Kawasan Timur Tengah

Rekomendasi a. Diperlukan strategi penguatan kehadiran Indonesia di Afrika. Strategi tersebut dapat disusun dalam sebuah cetak biru pengemmbangan hubungan Indonesia-Afrika. Dalam cetak birutersebut harus terdapat strategi koordinasi antar masing-masing stakeholder, sehingga terbentuk kerja sama dalam kerangka Indonesia Incorporated.Indonesia dapat belajar dari Tiongkok dalammengembangkkan kerja sama dengan Afrika. b. Kawasan Afrika Slatan yang kaya akan summmber energi dapat dijadikan dapat dijadikan sebagai hub untuk kerjasama energi denganbeberapa negara penghasil energi lainnya di Afrika. Penciptaan hub ini pada akhirnya ditujukan dalam upaya untuk mengamankan pasokan energi nasional. c.Peningkatan keberhasilan indonesia juga perlu dilakukan pad sektor pendidikan, dengan meningkatkan pemberian beasiswa Darmasiswa dan BSBI kepaada negara Afrika.d. Indonesia perlu mengintensifkan upaya berbagai pengalaman di bidang kependudukan dan kesehatan, seperti pembentukan sistem kesehatan masyarakat, seperti melalui puskesmas dan pos yandu, dan keberhasilan inndonesia dalam keluarga berencana.

Tidak Direspon

Respon Positif

√

No

Isu

20 FGD "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Diplomasi Ekonomi untuk Diplomat Muda" dan FGD "Kebijakan Pembangunan Pemerintah RI di Papua"

Rekomendasi a.Perlunya penyiapan solusiatas sejumlah hambatan yang masih kerapkali dihadapi oleh para pelaku industri kreatif Indonesia, antara lain masalah pendanaan, jalur distribusi dan juga perlindungan atas hak kekayaan intelektual . Dibidang pariwisata, isu yang mengemuka adalah perlunya mempersiapkan SDM, khususnya masyarakaat yang berada di daerah tujuan wisata, sebagai bagian yang akan bersentuhan langsung dengan wisatawanitu sendiri. Terkait investasi, untuk memudahkan koordinassi dan tindak lanjut investor potensial, BKPM telah menunjuk TIM marketing oficer untuuk sejumlah kawasan. selain itu, untuk kemudahan diseminasi informasi, BKPM jga telah membuatt aplikasi layanan "invest in Indonesia" untuk smartphone yang dapat diunduh(download) dari Playstore (Android). para diplomat yang akan ditugaskan di luar negeri, kususnya bidang ekonomi, diharapkan mampu menjadi bridge builder, marketer, lobbyist, market analyst untuukkepentingan diplomasi ekonomi indonesia. secara keseluriuhan kegiatan pelatihan berjalan lanvar dan diharapkan dapat menjadi agenda kegiatan rutin kementerian Luar Negeri.b. Perlu pertimbangan untuk membuat Indonesia Trading house dengan mengutamakan market intelligence, market contacts dan cooperation, dengan diikuti konekvitas nasional dan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. c. Upaya Diplomasi melalui jalur budaya dan kuliner juga dapat dilakukan sebagai usaha untukmembentuk nation branding yang dapat dikaitkan dengan promosi perdagangan dan kebudayaan. d. Perlu pertimbangan secara khusus pembuatan buku panduan secara komprehensif mengenai pelaksanaan diplomasi ekonomi di luar negeri yang didalamnya terdapat konsep market intelligence. e. MEA merupakan perjanjian untukmembuka perdagngan dan mengurangi hambatan perdagangan, oleh karena itu untuk memproteksi dan menjamin kepentingan INdonesia khususnya UKM, perlu di-revew kembali perjanjian perdagangan dengan negara lain. f. Organisasi KADIN dilindungi oleh UU namun tidakmengatur tentang peraturan yang berada dibawahnya, sehingga peran KADIN sebatas hanya advokasi, lobbying dan pemberi usulan kebijakan, namun belum bisa menjadi eksekutor dalam membuat terobosan-terobosan baru.

21 FGD "Timor Leste-Indonesia-Australia Growth Triangle Pemerintah pusat perlu menyusun makro polical strategy dalam kerjasama indonesai (TIA-GT) prospect and challenges" dengan australia dalam kerangka TIA-GT maupun sister city. Sementara kemlu tetap memainkan peran aktif untuk memperjuangkan pembangunan KTI melalui penguatan kerangka kerjasama tersebut. pemerintah daerah perlu menterjemahkan kesepakatankesepakatan tersebut ke dalam program-program yang konkrit , disesuaikan dengan kebutuhan. Kerjasama dengan universitas perlu disenergikan dengan program CDU yang diisi dengan program yang substansial.

Tidak Direspon

Respon Positif

√

√

No

Isu

22 FGD "Indonesianis sebagai agen soft power. Upaya pemanfaatannya bagi Indonesia.

23 Forum Debriefing III Mantan Kepala Perwakilan RI di Kawasan Asia Selatan dan Tengah.

24 Forum Debriefing IV Mantan Kepala Perwakilan RI di Kawasan Timur Tengah

25 Forum Debriefing V Mantan Kepala Perwakilan RI di Kawasan Eropa

Rekomendasi Ditinjau dari segi definisi, perlu dibedakan atara Indonesia dan berbagai kelompok lainnya, seperti diaspora Indonesia, Friends of Indonesia, dan peneliti yangmelakukan penelitian di Indonesia. Untuk itu perlu dibuat definisi yang ketat mengenai Inndonesia dalam rangka penyususnan kajian ke depan. Terdapat dua bahasa utama, yaitu 1) upaya menccetak indonesianis baru dan mengembangkan studi indonesia dan 2) upaya melakukan enggagement dengan indonesianis yang telah ada. Sekalipun berkaitan, kedua hal tersebut memerlukan pendekatan yangberbeda. dalam penyusunan kajian ke depan, perlu kiranya memperhatikan kedua hal tersebut dan menetapkan fokus kajian di antarakedua isu tersebut. a. Pemerintah Indonesia kiranya dapat menangkap pelauang untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Iran dan Azerbaijan. Untuk jangka pendek dapat diprioritaskan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan volume perdagangan dengan Iran dan Azerbaijan. B. Pemerintah harus mampu menghapus stigma negatif yang melekat pada Iran sehingga akan lebih terbuka dan berkembang hubungan perdagangannya dengan Iran. Begitupuin dengan Azerbaijan hingga tercipta hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan Azerbaijan. a. Perlunya Indonesia melanjutkan prakarsa dan inisiatif baru dalam mendorong perdamaian dan stabilitas dikawasan timur tengah secara berkelanjutan, baik memalalui shuttle diplomacy dengan meliobatkan pihak ketiga maupun dengan meningkatkan peran aktif Indonesia melali mekanisme OKI. b. Indonesia perlu membentuk dan mengembangkan kerjasama FTA dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dalam upaya meningkatkan volume of trade dan menciptakan balance trade. c. Sbagai salah satu bentuk public accountability, kiranya dapat diusulkan agar para kepala perwakilan RI dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya mas atugas, mempersiapkan paper yang menjelaskan konsep kepemimpinan, capaian misi dan rekomendasi kebijakn ke depan. a. Kehadiran Kemlu sebagai focal point penyelenggaraan hubungan luar negeri hendakanya mengambil peran yang aktif, porsi yang besar, dan "think beyond" dengan menginisiasi beberapa langkah yang beraspek hubungan luar negeri dalam mewujudkan WWS tersebut melalui: New Marshall Plan yang lebih diberayakan pemanfaatannya secara optimal untuk mengembangkan kapasitas manajemen pemerintah dan kebijakan publik; Review EPA (conprehensive Economic Partnership Agreement) yang perlu segera dilakukan dengan memastikan kepentingan pengembangan human investment-heavy; Memastikan setiap FTA (Free Trade Agreement) berdampak pada berbagai sektor masyarakat serta berbasis pada demokrasi. b. perlu dilakukan pendalaman materi WSS dalam tinjauan knoledge economy melalui kajian khusus tentang hal tersebut.

Tidak Direspon

Respon Positif

√

√

√

√

No

Isu

Rekomendasi

26 FGD "Pembangunan dan Progres Pengembangan Sektor a. Pemerintah Indonesia masih menghadapi hal teknis dalam pembanguan energi papua, Kelistrikan dan Perhubugan di Papua" dan FGD khususnya mengenai kelistrikan sepeti kendala tanah ulayat dan wilayah konvervasi hutan. "Kebijakan Pembangunan Pemerintah RI di Papua" Terkait ini, perlu koordinasi dan kerjasama antara kementerian terkait baik pada tingkat nasional maupun daerah. b. Kebijakan pemerintah saat ini terkait pembangunan di Papua telah menunjukan kemajuan. Hal ini telah menjadi bukti nyata bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. c. Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Pusat Perlu terus membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau permukiman, khususnya disepanjang ruas jalan trans Papua. d. Pembangunan infrastruktur di Papua perlu terus melibatkan penduduk setempat dengan memperhatikan kearifan lokal. e. Kementerian PU dan BUMN dapat dilibatkan dalam pembangunan infrastruktus di negaranegara Pasifik sebagai upaya diplomasi RI memperkuat hubungan dan dukungan terhadap integritas wilayah NKRI. d. Kiranya Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan penyelenggaraan event internasional di Papua sejalan upaya mempromosikan potensi perdagangan, pariwisata, dan investasi (TTI). 27 FKK I "Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar dalam Kerangka Keutuhan Wilayah dan Penguatan Ketahanan Nasional serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah"

28 Seminar dan Talkshow "Bandung Spirit for Palestine"

a. Solusi yang dapat dijalankan oleh Pemerintah adalah memiliki Kebijakan Keberpihakan. b. Konsep pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau terluar sebagai bentuk pertahan dini terhadap ancaman pengambilalihan hak kepemilikan, maka dirasa perlu untuk melakukan koordinasi dan pengawasan secara terus-menerus oleh instansi terkait khususnya yang bertugas untuk keselamatan dan pertahanan negera kesatuan RI serta menjaga kedaulatan negara. c. Hal-hal terkait penanganan dalam bidang pertahanan keamanan antara lain : Akselerasi penyelesaian batas wilayah negara laut, penempatan pos pertahan -keamanan, dan atau pos lain, penempatan TNI dan/atau kepolisian Negara, penempatan pembangunan simbol negara, dan/atau tanda batas negara, penempatan sarana bantu nevigasi pelayaran,pengembangan potensi maritim lainnya. d. Selain menjaga keamanan dan pertahanan melalui pembangunan di pulau terluar maka penjagaan dan pengawasan dari pihak terkait harus sangat ketat. a. Pelaksanaan KTT Luar Biasa OKI telah memberikan dampak yang besar, terutama untuk kalangan internasional. Hal ini sangat baik bagi mendukung dan melaksanakan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina. b. Perlu adanya adanya kelanjutan dari seminar ini terutama untuk kalangan generasi muda, dan karena Bandung telah dikenal sebagai Ibukota KA kiranya dapat terus dikembangkan semangat dukungan kepad Palestina. c. Sarana media merupakan salah satu cara penyampaian keadaan yang sebenarnya yangterjadi. d. Meningkatkan kerjasama Indonesia dengan Palestina terutama peningkatan volume perdagangan, guna membangun dinamika ekonomi rakyat palestina.

Tidak Direspon

Respon Positif

√

√

√

No

Isu

29 FKK II "Menjadikan Pariwisata sebagai Instrumen Utama Diplomasi Ekonomi Kerakyatan

30 FKK III "Penerapan Konsep "Negara Sejahtera" dengan model Scandinavian di Kawasan Timur Indonesia"

31 Forum Debriefing VI Kepala Perwakilan Amerika Selatan dan 1 Kepala Perwakilan Eropa Timur

32 Kajian Komprehensip "Gastrodiplomacy"

Rekomendasi a. Perlu dibentuk pola promosi destinasi wisata yang memfokuskan pada nation branding, dengan, menonjolkan pada kekhasan Indonesia yang bernilai tambah dan memiliki nilai kompetitif. b. Perlu dipertimbangkan untuk mensinergikan model koordinasi yang efektif yang terpadu dengan instansi terkait; c. menyusun mapping potensi wisata nontradisional oleh perwakilan RI di negara-negara emerging econoies dan tradisional economies; d. menguatkan kemitraan pentahelix dalam mengedapankan pemasaran wisata di luar negeri. a. Perlunya penguatan peran koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar SKPD, serta pendampingan secara konprehensif oleh Pemerintah Pusat dalam mengawal pelaksanaan welfare governmance di lapangan. b. Untuk lebih memastikan walfere governance diterapkan secara konsisten mengingat komponenyang tercakup diadopsi dari model Scandinavian, mka setiap penentuan kebijakannya agar didahului dengan kajian akadmis. Penjajagan awal penerapan WSS dapat diwadahi kajian akademisnya dengan penelitian berdama oleh BPPK Kemlu bekerjasama dengan UNIPA. c. Mempertimbangkan aspek kerjasama luar negeri pada setiap komponen welfare governace, maka kementerian luar negeri perlu mengambil peran yang kuat, khususnya untuk kepentingan mendorong kerjasama perdagangan luar negeri, investasi asing, pariwisata, dan people to people contact. d. Perlunya kerjasama Kemlu dengan pihak Pemda Papua Barat dan Universitas Papua (UNIPA) melalui pembentukan MOU sebagai payung kerjasama pengembangan kapasitas welfare governance Papua Barat. a. Hubungan perdangangan yang selama ini dibangun oleh Indonesia berdasarkan prospek pasar tradisional perlu ditambah dengan pengembangan pasar yang lebih luas yakni negaranegara yang masih dikatagorikan sebagai untapped market namun memiliki potensi yang besar. b. Pemerintah Indonesia perlu menindaklanjuti kunjungan balasan dari negaranegara Eropa Tengah dan Timur. c. Kemlu hendaknya melakukan hubungan lebih dalam kepada kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait terutama pelaksana promosi baik dalam bidang politik, ekonomi, pariwisata dan sosial budaya. 1. Pentingnya Kemlu dilegalkan sbg leading sector dlm gastrodiplomacy; 2. Penyususnan dan pengembangan gastrodiplomacy hrs berbasis sinergi antar departemen (state actor) dan swasta/publik (non-state actors); 3. Dalam implementasi gastrodiplomacy, penelitian ini merekomendasikan rujukan untukmengembangkan selera dan cita rasa orisinal INdonesia dengan cita rasa kawasan sehingga memberikan informasi awal untuk implementasi kuliner Indoneia di berbagai kawaan dunia; 4.Keberlanjuan program gastrodiplomcy sebagai kebijakan dan implementasi.

Tidak Direspon

Respon Positif

√

√

√

√

No

Isu

33 Kajian Komprehensip "Pembentukan Badan Promosi Nasional"

34 Kajian Mandiri "Indonesianis"

Rekomendasi 1. Struktur BPN yaitu tiga sektor dalam satu badan promosi, dengan 2 pilihan strategis struktur organisasi BPN yaitu: fokus pada promosi perdagangan, pariwisata dan investasi dan fokus kepada promosi perdagangan, pariwisata dan investasi serat advokasi; 2. Peran Kemenlu yaitu: Kemlu dapat memainkan peran berdasarkan misi kemlu ke-1, ke-4, dan ke5. Adapun misi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam peran Kemenlu dalam BPN yaitu, peran advokasi, dan peran aset infrastruktur; 3. Menuju BPN yaitu: pembentukan kelompok kerja; perumusan naskah akademik sebagai landasan dasar hukum pembentukan BPN yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 1. Perlu diformulasikan suatu kurikulum tambahan tentang pengetahuan seni dan budaya Indonesia; 2. pemberian program beasiswa kepada mahasiswa asing perlu ditingkatkan pada strata yang lebih tinggi; 3. Perlu dibuat suatu mekanisme untuk dapat dilakukan monitoring oleh pemerintah terhadap sanggar seni yang memiliki pelajar orang asing, sehingga upaya dalam melakukan pembinaan orang asing dapat dilakukan secara terpadu; 4. Pemerintah perlu mendorong penyelenggaraan festival alumni mahasiswa/sanggar budaya bagi para Indonesianis; 5. Dibuat daftar/list, dibentuk perhimpunan/assosiasi chapter Jepang di Tokyo dan Sub-Sub Chapter seperti di Osaka, Nagoya, Kyoto, Kobe dll. Asosiasi ini dibawah koordinasi KBRI dan KJRI, dengan program tahunannya sesuai dengan keahlian masing-masing di bahas dalam program tahunan dimaksud; 6. Perlu sinergitas dalam meningkatkan ketertarikan warga Jepang pada aspek sosial dan budaya Indonesia. Selain itu tentunya perlu memperhatian upaya peningkatan kenyamanan dan konektivitas serta mudn event internasional di Papua sejalan upaya mempromosikan potensi perdagangan, pariwisata, dan investasi (TTI).uat Indonesia Trading house dengan mengutamakan market intelligence, market contacts dan cooperation, dengan diikuti konekvitas nasional dan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. c. Upaya Diplomasi melalui jalur budaya dan kuliner juga dapat dilakukan sebagai usaha untukmembentuk nation branding yang dapat dikaitkan dengan promosi perdagangan dan kebudayaan. d. Perlu pertimbangan secara khusus pembuatan buku panduan secara komprehensif mengenai pelaksanaan diplomasi ekonomi di luar negeri yang didalamnya terdapat konsep market intelligence. e. MEA merupakan perjanjian untukmembuka perdagngan dan mengurangi hambatan perdagangan, oleh karena itu untuk memproteksi dan menjamin kepentingan INdonesia khususnya UKM, perlu di-revew kembali perjanjian perdagangan

Tidak Direspon

Respon Positif

√

√

No

Isu

35 Lokakarya Internasional "LCS"

36 Blue Book

37 FKKLN "Quo Vadis Satu Dekade NAASP"

Rekomendasi 1. Kemlu RI (cq BPPK) merekomendasikan untuk menciptakan e-information hub dalam rangka meningkatkan koordinasi dan monitoring proyek-proyek kerja sama. Melalui einformation hub tersebut, bisa dimonitor secara ketat pelaksanaan setiap proyek dan program yang telah disetujui oleh Lokakarya; 2. Indonesia juga merekomendasikan Joint Development Concept untuk menjaga keamanan Laut Cina Selatan melalui kerja sama teknik bersama. 1. Bluebook menjadi bahan pegangan bagi internal Kemenlu dan Perwakilan RI untuk diplomasi isu Papua; 2. Bahan evaluasi dengan K/L lain dalam penanganan isu papua; 3. Hasil bluebook dimaksud akan disingkronisasikan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagai penanganan nasional seluruh K/L. a. Perlunya kerja sama yang lebih inklusif dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di luar pemerintah seperti kalangan bisnis, akademisi, media, NGO dan masyarakat antara lain melalui pembentukan Asia Africa Business Council dan Asia Africa News Agency ; b. Melibatkan media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai NAASP. Pemerintah perlu terus menyelenggarakan public awareness campaign terutama melalui media coverage ; c. Menindaklanjuti hasil kesepakatan KTT Asia Afrika tahun 2015 mengenai Asian African Academic Forum diantaranya dengan mendorong pertukaran pelajar, joint research terkait isu praktis bagi peningkatan kerja sama people to people contact ; d. Mendorong tumbuhnya sense of ownership NAASP di negara anggotanya, serta mendorong lahirnya champion countries di tiap delapan fokus area kerja sama. Perlu juga ditingkatkan sense of urgency dari kedelapan fokus area kerja sama sehingga negara-negara anggota semakin merasa terpanggil untuk berpartisipasi aktif; e. Merevitalisasi common interests negara anggota dengan mengangkat isu-isu strategis masa depan seperti ketersediaan sumber energi, pangan dan air; f. Menguatkan kerja sama bilateral dengan negara-negara Afrika melalui pendirian Indonesia Africa Economic Cooperation Forum . Cara ini dilakukan negara lain, seperti Tiongkok (FOCAC), India (IAFS), Jepang (TICAD), Korea Selatan, Vietnam, dan Malaysia

Tidak Direspon

Respon Positif

√

√

√

No

Isu

38 FKKLN "Strategi Tenaga Profesional Indonesia dalam menghadapi MEA"

39 FKKLN "Pembangunan Isu-Isu Terkini Papua"

Rekomendasi a. Revitalisasi sistem diklat berbasis kompetensi di semua sektor dan wilayah di tanah air yang tidak hanya mencakup keahlian teknis namun juga soft skill seperti kemampuan berbahasa asing; b. Perlunya meningkatkan kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan; c. Mendorong sosialisasi Mutual Recognition Agreement (MRA) dan kehadiran lembaga sertifikasi profesi hingga sampai ke daerah; d. Indonesia sebaiknya tidak hanya fokus pada 8 bidang profesi MRA, mengingat 7 dari 8 bidang tersebut adalah bidang pekerjaan yang diatur cukup ketat oleh setiap negara. Indonesia juga perlu mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di 12 sektor prioritas ASEAN; e. Indonesia perlu menyusun model skill mobility delapan profesi MRA, diawali dari bidang profesi pariwisata yang sudah sejalan dengan standar AQRF dan telah memiliki dukungan kelembagaan yang cukup, mengingat Indonesia merupakan negara penggagas pada bidang tersebut. a. Meningkatkan pemantauan terhadap ULMWP dan meningkatkan pendekatan terhadap pemerintah dan parlemen setempat tanpa harus melakukan kebijakan yang over-reactive; b. Memfasilitasi pembentukan forum kerjasama antar kantor berita nasional IndonesiaAfrika dalam rangka pertukaran berita, khususnya berita mengenai pembangunan dan peluang bisnis di Papua. Pada tahap awal kerjasama ini bisa dimulai antara lain melalui kerjasama pertukaran berita antara Lembaga Kantor Berita Nasional Antara dan Pan African News Agency (Panapress) yang berkantor di Dakar, Senegaral dan African News Agency di Cape Town, serta Kantor Berita Nasional Ethiopia mengingat Ethiopia adalah host country Uni Afrika; c. Mengidentifikasi keberadaan diaspora Indonesia yang duduk di parlemen dan pemerintahan Afrika, dan selanjutnya melakukan pembinaan agar mereka bisa membantu melakukan counter campaign terkait isu Papua di kawasan ini. Mohon hasil listing namanama dan kontak mereka bisa disampaikan ke BPPK dan Ditjen. Aspasaf;

Tidak Direspon

Respon Positif

√

√

No

Isu

Rekomendasi d. Mengoptimalisasikan diplomasi publik, melalui program yang selektif di sektor beasiswa, kerja sama teknik, familiarization trip khususnya bagi wartawan Afrika ke Papua untuk kepentingan misi counter campaign terhadap kelompok pro kemerdekaan Papua di Afrika; e. Menjajaki realisasi kunjungan Jokowi ke Afrika. Kunjungan tersebut utamanya untuk menguatkan hubungan Indonesia-Afrika; f. Melanjutkan taktik yang terukur dalam menyikapi kampanye kelompok pro kemerdekaan Papua serta menghindari melakukan tindakan-tindakan yang dapat "membesarkan" keberadaan kelompok pro kemerdekaan Papua dimaksud; g. Membangun komunikasi intensif antara Pusat dan Perwakilan serta antar Perwakilan RI (lesson learned) terkait upaya menyikapi perkembangan isu Papua di luar negeri; h. Meningkatkan visibilitas diplomat asal Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT dalam mesin diplomasi Indonesia, di antaranya melalui penugasan di perwakilanperwakilan yang strategis terkait perkembangan isu Papua, termasuk perwakilan RI di Afrika yang menjadi target kampanye kelompok pro kemerdekaan Papua; i. Menyertakan pejabat/tokoh Papua dalam misi kunjungan Presiden RI ke luar negeri (khususnya di negara dimana isu Papua terdengar santer), sebagai upaya membangun persepsi positif tentang Papua;

j. Meningkatkan kehadiran dan pengaruh Indonesia di luar negeri, diantaranya melalui pembentukan lembaga humanitarian fund, sebagai chapter dalam single agency untuk tujuan misi bantuan kemanusiaan bagi negara-negara sahabat (Afrika) yang sedang dilanda bencana; k. Menguatkan institusi Pokja Integrasi, Politik, dan Kewilayahan (IPK) dengan menempatkan institusi ini di bawah kewenangan Wakil Menteri Luar Negeri dengan didukung Staf Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Isu-Isu Strategis sebagai Ketua Harian Pokja.

Tidak Direspon

Respon Positif

No

Isu

40 Policy Dialogue Discussion (PDD) Kajian Mandiri P3K2 Aspasaf Tahun 2016 "Indonesia dan Asia Tengah: Sebuah Upaya Penguatan Diplomasi Ekonomi", Baku, 27 Maret - 1 April 2016

Rekomendasi a. Menyelesaikan berbagai kegiatan dan perjanjian kerja sama G to G yang masih pending serta peningkatan saling kunjung antar pejabat kedua negara; b. Mengoptimalkan modalitas politik, ekonomi dan sosial budaya dalam mendorong diplomasi ekonomi; c. Membangun strategi diplomasi ekonomi yang komprehensif dengan seluruh negara Asia Tengah dan implementasi pelaksanaan diplomasi ekonomi yang disesuaikan dengan keadaan masingmasing negara. Penting juga melihat peran dan pengaruh kekuatan besar di sekitarnya, antara lain Rusia, Tiongkok, Turki, Iran, dan India; d. Meningkatkan public awareness pemangku kepentingan di Azerbaijan (kalangan pemerintah, pebisnis, dan masyarakat) mengenai Indonesia, dan sebaliknya; e. Meningkatkan jumlah Home Staff di KBRI Baku untuk mendukung pelaksanaan diplomasi Indonesia; f. Mengoptimalkan peran diaspora Indonesia sebagai agent of public awareness kepada masyarakat Azerbaijan secara luas; g. Menambahkan alokasi pemberian beasiswa dan pemberian bantuan bahan pengajaran mengenai Indonesia kepada Pusat Studi Indonesia. Perlu dijajagi kerja sama antara Universitas di Indonesia dengan Pusat Studi Indonesia di Azerbaijan; h. Mendorong pebisnis di bidang logistik Indonesia utnuk menjalin mencari solusi terhadap masalah logistik pengiriman barang ke Azerbaijan.

41 Policy Dialogue Discussion (PDD) ke Kazakhstan, 28-31 a. Sekiranya tidak ada pertimbangan lain, Expert Group Meeting on Indonesia and Maret 2016 Kazakhstan Economic Relations yang diusulkan untuk diadakan pada Astana Economic Forum 2017 atau di sela-sela Joint Commission on Economic Cooperation (JCEC) dengan bekerjasama dengan Economic Research Institute (ERI) dan Foreign Policy Research Division Kemlu Kazakhstan dapat ditanggapi secara positif. Sekiranya disetujui, BPPK kiranya dapat bertindak sebagai focal point dari pihak Indonesia pada kegiatan dimaksud; b. Partisipasi Kementerian Investasi dan Pembangunan yang akan membawa sejumlah tour operator pada PATA Travel Marts pada bulan September 2016 perlu mendapat perhatian khusus sehingga dapat dijadikan ajang penjajakan kerjasama dan promosi pariwisata guna meningkatkan arus wisatawan dari Kazakhstan ke Indonesia; c. Implementasi MoU between the Chamber of Commerce of the Republic of Indonesia and Kazakhstan yang masih belum berjalan dan rencana Pertemuan ke-2 Joint Commission on Economic Cooperation di Kazakhstan pada Semester II tahun 2016 kiranya dapat perlu terus di follow-up .

Tidak Direspon

Respon Positif

√

√

No

Isu

42 Policy Dialogue Discussion (PDD) ke Mumbai, 23-26 April 2016

43 Policy Dialogue Discussion (PDD) ke New Delhi, 27-29 April 2016

44 Policy Dialogue Discussion (PDD) ke Vietnam, 24-29 April 2016

Rekomendasi a. Pelaksanaan PDD ke Mumbai berjalan produktif, sekalipun pada saat ini hubungan ekonomi (perdagangan) masih relatif kecil antara India dan Asia Tengah, India memandang pasar Asia Tengah cukup potensial. Pemerintah India sendiri telah melancarkan berbagai program guna memfasilitasi serta mendorong penetrasi pasar komoditas ekspor India di wilayah tersebut; b. Terkait dengan pihak pengusaha India yang sangat antusias melakukan hubungan dagang dengan Indonesia, kiranya Pokja Diplomasi Ekonomi dan Direktorat Asia Selatan dan Tengah dapat mengingatkan KADIN untuk follow up tersebut yang sebelumnya pernah dibahas pada saat kunjungan mereka ke Jakarta bulan Oktober 2015 untuk menghadiri TEI. a. Pertemuan dengan berbagai pihak dalam PDD di New Delhi berjalan produktif. PDD kali ini telah memberikan berbagai macam perspektif mengenai bagaimana hubungan dengan Asia Tengah bisan dijalankan. India sebagai role model country telah menunjukkan bahwa berbagai macam hambatan yang ada di Asia Tengah tidak menghalangi mereka untuk terus meningkatkan hubungan ekonomi dari tahun ke tahun meskipun belum terlalu signifikan; b. Kementerian Luar Negeri India menyambut positif usulan penyelenggarakan Policy Planning Dialogue dengan Indonesia. Berbagai lembaga think-tank terkemuka di India juga sangat antusias untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang P3K2 Aspasaf selenggarakan. Kiranya inisiatif-inisiatif tersebut dapat segera direspon melalui pengaturan yang lebih konkrit dan mengikat antara kedua belah pihak. a. Policy dialogue dan discussion berjalan lancar dan produktif. Tim mendapat data-data penting dan masukan yang konkrit mengenai upaya-upaya Vietnam dalam kerjasama ekonomi dengan negara-negara Asia Tengah; b. Kedekatan Vietnam dengan negara-negara pecahan Uni Soviet merupakan keunggulan Vietnam dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tengah. Selain itu, diaspora Vietnam di Asia Tengah, yang sebagian besar adalah mahasiswa yang pernah menempuh ilmu di bekas Uni Soviet, memegang peranan penting dalam mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak di negaranegara Asia Tengah; c. Bergabungnya Vietnam pada FTA dengan Eurasia Economic Union (EEU) dapat dimaknai bahwa negara-negara Asia Tengah menjadikan Vietnam sebagai hub untuk menginisiasi kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia dapat memanfaatkan ini dengan menjajaki pembentukan FTA dengan EEU; d. Terkait hubungan dengan Iran, dari jalannya diskusi PDD, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama adalah sanksi ekonomi terhadap Iran yang menyebabkan belum maksimalnya kerja sama ekonomi kedua negara. Namun demikian, paska dicabutnya sanksi atas Iran, kedua negara sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan dari US$ 350 juta menjadi US$ 2 milyar dalam 5 (lima) tahun.

Tidak Direspon

Respon Positif

√

√

√

No

Isu

45 Policy Research Dialogue RI - Iran

Rekomendasi a. Meningkatkan kerja sama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Masalah perbankan diakui menjadi kendala utama meskipun sanksi telah diangkat. Transaksi perbankan yang difasilitasi Bank BRI dan Halk Bank Turki untuk pembelian LPG oleh Pertamina dari National Iranian Oil Company (NIOC) pada bulan September ini diharapkan dapat segera tuntas dan menjadi perintis transaksi perbankan untuk fasilitas perdagangan RI - Iran di masa mendatang; b. Kunjungan Presiden RI ke Iran yang direncanakan pada bulan Desember 2016 perlu menjadi prioritas untuk direalisasikan. Kunjungan Presiden RI secara politis akan menjadi simbol keinginan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Iran dan pada saat yang bersamaan menjadi kunci bagi peningkatan kerjasama ekonomi. Diharapkan dalam kunjungan tersebut dapat tercapat berbagai kesepakatan-kesepakatan politik dan ekonomi yang bermanfaat bagi Indonesia; c. Iran diketahui sedang memproses kontrak pembelian 118 pesawat Airbus, 100 pesawat Boeing dan sedang menjajaki pembelian pesawat terbang Embraer, Brasil. Pesawat balingbaling produksi PTDI sangat antusia untuk digunakan dalam penerbangan domestik jarak dekat di Iran, sebagaimana digunakan dalam rute antar pulau di Indonesia. PTDI dapat menjajaki kerja sama dengan perusahaan industri pesawat terbang Iran, Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA). Pihak Iran telah menyerahkan surat undangan ke PTDI untuk mengunjungi industri pesawat terbang di Iran.

Tidak Direspon

Respon Positif

√

No

Isu

46 Simposium Internasional "The 20th Anniversary of IORA: Learning from the Past and Charting the Future"

Rekomendasi Simposium menghasilkan Yogyakarta Message yang berisi 11 rekomendasi bagi pengembangan IORA kedepannya: a. In order to promote trade and investment, IORA Member States need to substantially enhance connectivity by developing port-led infrastructure to reduce logistics cost; encourage harmonization of tariffs and cuctoms; intensify investment in human capital; advance inclusive development such as through boosting micro-finance structure and empowering SMEs; promote regional value chain by tapping into the complementarities among IORA Member States; and enhance the role of women in economic development; b. As a major driving force for economic development in the region, IORA should priorities comprehensive and sustainable development of blue economy. It was also highlighted that on fishery, IORA Member States should continue the joint endeavor in combating illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing such as by supporting Regional Fishery Management Organization (RFMO); c. Small Islands and LDCs Development Initiatives are important for IORA to promote economic development and integration. IORA should promote the engagement of academia to support the development projects, utilize the innovation potential of university and industry networks; ensure people driven development that takes into account local wisdom and human resources; encourage IORA Member States and Dialogue Partners to support transfer of technology, capacity building programs and exchange of best practices and expertise on the development of small Islands and LDCs; d. IORA needs to continue its people-centered dialogue approcah towards a regional architecture that is open, transparent, inclusive, and evolutionary. Such architecture should be based on principles and guidelines of the IORA Charter and adheres to international law;

Tidak Direspon

Respon Positif

√

No

Isu

Rekomendasi e. IORA should earnestly strive to nurture a sense of regionalism among its Member States that are also parts of an array of regional groupings that cohabit the Indian Ocean. Such regional identity should be based on the common pursuit of peace, stability and prosperity as well as collective undertaking to overcome current and future challenges; f. Recognizes the importance of IORA Concord as an instrument to further elevate IORA cooperation. The formulation of the concord should be carried out in a way which ensures that the voices of all stakeholders are heard. Some of the elements that the IORA Concord should include are: the need to institutionalize assistance provisions to IORA's Least Developed Countries (LDC's) Member States and strengthen IORA Secretariat. With regard to the IORA Actian Plan, currently being formulated, IORA should aapoint a country champion for each of the projects to ensure their success and sustainability; g. In order to construct a solid regional architecture in the Indian Ocean region with IORA should deepen its inclusive engagement with all parties. This includes strengthening the platforms for non-governmental parties under IORA framework such as Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF) and the Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG). IORA member states should also augment its engagement with the dialogue partners, and other key countries in the region as well as international and regional organizations (such as but not limited to ASEAN, GCC. SAARC, and SADC); h. The shared socio-culture commonalities in the Indian Ocean, forged by centuries of interaction acress the region, is the foundation of greater solidatiry and partnership with IORA. The Member States of the Association should employ cultural diplomacy ehich requires cross-sectoral synergy; preserve historical sites as hallmark of the shared identity; and foster cultural and religious tourism networks;

Tidak Direspon

Respon Positif

No

Isu

Rekomendasi

Tidak Direspon

Respon Positif

i. In order to deliver inclusive development that upholds gender equality, IORA should prioritize the collection of gender disaggregated data on women's labor force participations as well as establish an inclusive and comprehensive policy making process in addressing women employment issues; j. IORA Member States are encouraged to promote academic, science and technology cooperation and prioritize the development of "Knowledge-based economy" such as through, but not limited to: providing incentives to stimulate private sector R&D: promoting manufacturing of selected high technology products; improving the quality of technical and vocational training institutes; and implement national program to support and facilitate technology development; k. In strengthening disaster management across the Indian Ocean, IORA should develop a sustainable mechanism which will bolster local socio-economic-political resilience againts disaster and promote local ownership in post-disaster reconstruction efforts. 47 FKKLN Peran Agama dalam Mengembangkan Demokrasi serta Menjaga Keutuhan NKRI

a. Pemerintah RI perlu meningkatkan pendekatan terhadap publik internasional melalui 2nd track diplomacy . Hal ini bisa dilakukan dengan mendukung civil society, seperti NU dan Muhammadiyah melalui penyelenggaraan kegiatan internasional (International Conference of Islamic Scholars - ICIS and World Peace Forum - WPF); b. Indonesia perlu terus memainkan peran pentingnya (leading roles ) di Organisasi Kerja Sama Islam (OIC). Sebagai negara demokratis dan berpenduduk muslim terbesar di dunia, kepemimpinan Indonesia di OIC dapat menjadi wahana Indonesia sebagai role model Islam yang rahmatan lil alamim; c. Forum memandang penting untuk terus menyelenggarakan BDF sebagai wahana pengembangan demokratisasi di kawasan; d. Pemerintah Indonesia perlu terus melakukan upaya yang bertujuan utnnuk membendung paham radikalisme dan upaya deradikalisasi di kalangan WNI di luar negeri; e. Pemerintah Indonesia perlu untuk mempertimbangkan pendirian lembaga pusat kajian Sunni-Syiah (Sunni-Syiah Center ) guna menyikapi persoalan Sunni-Syiah di Indonesia sekaligus untuk menjadikan Indonesia sebagai role model bagi penyelesaian masalah ini; f. Perlu terus melakukan engagement yang lebih intensif terhadap media dalam rangka mempromosikan hasil-hasil yang dicapai BDF.

√

No

Isu

48 Policy Reseach and Dialogue RI - Jepang

49 Workshop on "Legal Status of Islands and Rocks in International Law and Practice in the South China Sea"

50 Kajian Mandiri "Indonesia dan Asia Tengah: Sebuah Upaya Penguatan Diplomasi Ekonomi"

51 Studi Kajian dengan Universitas Jember

Rekomendasi a. Indonesia menyampaikan gagasan Poros Maritim Dunia, implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia serta Kemenlu menjalankan dilomasi maritim baik di tingkat regional dan global; b. Terkait upaya peningkatan dagang dan investasi, Jepang menyampaikan bahwa masih dirasa ada dua hambatan utama yang lebih besar dibandingkan negara sekawasan (misalnya Malaysia dan Singapura) dan kebijakan local content pada industri. Selain itu, Jepang berharap Indonesia dapat lebih memberikan kesempatan kepada Jepang untuk berpartisipasi pada mega proyek, seperti proyek infrastruktur. a. Indonesia melalui ASEAN perlu memaksimalkan momentum ini untuk mendorong diplomasi dan negosiasi guna tercapainya kesepakatan COC. Hal ini sekaligus menjadi momentum untuk mempertegas sentralitas dan kohesi ASEAN; b. Indonesia melalui ASEAN perlu terus mempertegas common interest and value antara ASEAN. Tiongkok dan Amerika Serikat tentang pentingnya economic interdependence dan stability and prosperity (convergent interest and convergent value); c. Selain mendorong para pihak untuk merujuk pada ketentuan UNCLOS, Indonesia dapat memanfaatkan momentum pasca putusan PCA untuk mendorong Amerika Serikat meratifikasi UNCLOS. Dengan demikian, baik ASEAN, Tiongkok, dan Amerika Serikat (serta sekutunya di kawasan) akan berdialog dan bersikap dalam legal language yang sama. a. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan di Indonesia akan potensi ekonomi Asia Tengah; b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan di Indonesia dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi khususnya ke Asia Tengah; c. Mempertajam market intellegence ; d. Identifikasi komoditi unggulan; e. Pelaksanaan public awareness campaign secara berkelanjutan kepada pemangku kepentingan di negara-negara Asia Tengah; f. Mendorong aktivitas pebisnis Indonesia di Asia Tengah; g. Optimalisasi perjanjian kerja sama ekonomi antar pemerintah; h. Mendorong peningkatan peope to people contact (p to p ); i. Mengupayakan kunjungan Presiden RI ke Asia Tengah; j. Pembuatan national single window (NWS) berisi informasi potensi ekonomi dan berbagai negara di Asia Tengah; k. Mendorong keanggotaan Indonesia dalam berbagai kerja sama regional di Asia Tengah; l. Membangun jalur logistik dan transportasi yang paling efisien bagi kegiatan ekspor dan impor antara Indonesia dan Asia Tengah; m. Pembukaan kantor Perwakilan RI di negaranegara Asia Tengah yang belum terdapat Perwakilan RI; n. Mengupayakan adanya penerbangan langsung antara Indonesia dan Asia Tengah. a. "Evaluasi Efektivitas Kemitraan Strategis/Komprehensif Indonesia dengan negara-negara di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika", dengan Universitas Jember; b

Tidak Direspon

Respon Positif

√

√

√

√

No

Isu

52 Studi kajian dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 53 Partispasi / Pengumpulan Data di Jerman "Power, Normd,

Responsibiity and Global Governance " Auswaetiges Amt. 13 18 Januari 2016 54 Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri di Manado "Pembangunan Kemaritiman Menuju Ekonomi Biru" 16 - 18 Februari 2016 55 Seminar Internasional "Garuda Directions for Indonesia Foreign Policy" dan "Contemporary Analysis of Bebas Aktif in Indonesia Foreign Policy" 15 - 18 Maret 2016 56 Policy Dialogue and Discussion Italia - Spanyol 7 - 11 Maret 2016

57

58 59 60 61

62

Rekomendasi . "Pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Afrika", dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. a. Memanfaatkan dan memaksimalkan keinginan Jerman untuk ikut serta dalam menjaga stabilitas kawasan b. Menjalin kerja sama untuk konektivitas antar pulau dan industri maritim a. Meningkatkan prinsip ekonomi biru dalam pembangunan dan APBN serta kerja sama pembangunan dengan negara mitra b. Peningkatan infrstruktur di kawasan pesisir sepanjang ALKI a. Menciptakan konsensus dengan like minded country dalam permasalahan Lau China Selatan b. Mengikutsertakan Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum negara anggota dalam BDF

a. Membentuk Forum Interfaith Dialogue dengan Italia b. Menjalin kerja sama penanggulangan terorisme dengan Italia c.Membangun kerja sama Universitas di Italia dengan Uiversitas di wilayah Timur Indonesia d. Melakukan koordinasi terkait no-tariff barier CPO di Spanyol e.Melanjutkan MoU Kepariwisataan dengan Spanyol f. Menjajaki kerja sama pendidikan g. mebentuk forum Casa Asia Policy Planning Dialogue RI - Chile 26 Maret - 1 April 2016 di a. Mempercepat proses negosiasi Indonesia - Chile CEPA Santiago b. Menjajaki kerja sama Tsunami Early Warning System dengan Chile c. Menambah kuota dharmasiswa dari Chile d. Melanjutkan secara reguler kegiatan Policy Planning Dialogue dengan Chile Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri "Crisis of Europe" 26 a. Publikasi keuntungan (good story) CEPA melalui kegiatan public and media consultation 28 April di Yogyakarta Policy Planning Dialogue RI- Belanda 11 - 13 Mei 2016 di Den a. Menjajaki kerja sama dengan Netherlands Water Partnership (NWP) untuk pembangunan kawasan Haag Timur Pengumpulan Data dan Riset di Makasar 12 - 14 Juni 2016 a. Perlu adanya spesialisasi diplomat sebagai contoh Diplomat Maritim yang fokus akan isus maritim dan kekayaan maritim Indonesia Partisipasi dalam "Forum Singergitas Ekspor" di Medan 24 - a. Meningkatkan kerja sama Kemlu dengan Bank Indonesia agar dapat memetakan potensi daerah 26 Agustus 2016 dengan potensi ekspor b. Optimalisasi Domestic Value Chain and Added agar dapat mendorong orientasi ekspor di tiap daerah c. Mendorong kontak langsung tiap daerah dengan Perwakilan RI di Luar Negeri untuk dapat memenuhi kebutuhan daerah In-depth-interview Pengumpulan Data dan Riset di Ukraina a. Memanfaatkan potensi Ukraina dengan berinvestasi terutama di wilayah Ukraina bagian barat 13 - 18 Septermber 2016 yang dekat dengan wilayah UE. b. Meningkatkan people-to-people contact dengan menambah kuota Dharmasiswa dan memasukan Ukraina dalam daftar BSBI serta meningkatkan intensitas kujungan pejabat

Tidak Direspon

Respon Positif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

No

Isu

63 Pengumpulan Data dan Riset di Yogyakarta 13 - 16 September 2016 64 Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri "Proyeksi Ekonomi Kawasan Eropa Tengah dan Timur" 2 - 4 Oktober 2016 di Bandung 65

66

67

68

Rekomendasi

Tidak Direspon

Memasukan kerja sama konkrit dalam kegiatan kebudayaan Jogja dengan St. Petersburg

Respon Positif √

a. Peningkatan sharing information terkait regulasi di kawasan Eropa Tengah dan Timur b. Identifikasi produk ekspor di kawasan tersebut, termasuk produk halal dan TKI terampil c. Meingkatkan pemanfaatan forum kerja sama regional dan forum konsultasi bilateral d. Identifikasi negara lain di kawasan ETT, seprti Lithuania, Estonia dan Belarusia Partisipasi dalam "International Conference on International a. Memfasilitasi program magang mahasiswa dengan syarat paling cepat 2 bulan masa magang Relations & Academic and Professional Gathering 2016" di b. Sinergi antar Direktorat Jenderal untuk pemasaran produk Bio Farma dan PT LEN serta perlu Bandung 27-29 Oktober 2016 adanya tour dengan mengundang Duta Besar Asing ke pabrik tersebut. c. Membentuk MoU BPPK dengan Universitas Parahyangan Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri "Prospek Kerja Sama Melakukan feasibility study lebih lanjutuntuk kerja sama FTA Indonesia dengan EAEU atau ASEAN Pedagangan Bebas dengan Eurasian Economic Union" 3 - 5 EAEU November 2016 di Tangerang a. Perlunya peningkatan penggunaan teknologi Informasi dalam pengambilan-pengambilan Kajian Kerja Sama dengan Universitas keputusan maupun pemetaan strategi oleh institusi-institusi pemerintah b. Sistem Informasi Geografis ini dapat dikembangkan substansinya untuk menganalisa negaranegara dikawasan lain dengan kawasan Amerika dan Eropa sebagai pilot project -nya c. Dari temuan-temuan data kuantitatif yang digunakan sebagai “basic” data dalam kajian akademik ini perlu pengembangan dan kepercayaan lebih terhadap negara-negara yang selama ini belum menjadi mitra utama dan mitra strategis Indonesia, banyak negara kecil yang justru besar kepentingannya untuk Indonesia. d. Diharapkan pengembangan sistem Informasi Geografis ini dapat dilakukan secara berkala sehingga updating data dan updating software-nya terus terjaga guna menjaga validitas hasil data-data yang ditemukan e. Perlu adanya kerjasama dengan instasi-instansi pemerintah lainnya terkait dengan penyediaan data indikator yang akan digunakan sehingga terdapat keseragaman data yang membuat data tersebut menjadi lebih valid Kajian Mandiri 2016 "Kerja Sama Ekonomi di Kawasan a. Meningkatkan sinergi kebijakan lintas sektoral untuk menembus emerging economies Chile, Amerika dan Eropa: Menembus Pasar Prospektif" Meksiko, Polandia dan Turki b. Memperkuat market intellegence ke pasar non-tradisional tersebut c. Mendorong FTA/CEPA/PTA d. Meningkatkan kerja sama kerangka regional dengan MIKTA, Pacific alliance, APEC dan FEALAC.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√

√ √ √ √ √

e.Meningkatkan upaya investasi ke negara-negara tersebut 0

√ 68

SASARAN STRATEGIS 1.1.1 DIPLOMASI MARITIM DAN PERBATASAN YANG KUAT

LAMPIRAN SS 1.1.1 IKU-1 JUMLAH NASKAH KESEPAKATAN HASIL PERUNDINGAN DI BIDANG DIPLOMASI MARITIM DAN PERBATASAN No

Nama Dokumen

1

Joint Communique to Combat IUU Fishing Cooperation RI-RDTL (26 Januari 2016) Memorandum of Understanding Kerja Sama Perikanan RIHongaria (1 Februari 2016) Pengaturan Pelaksanaan (Impelementing Arrangement) Kerja Sama Perikanan RI-Inggris (19 April 2016) Memorandum of Understanding Kerja Sama Maritim RIBelanda (22 April 2016) Memorandum of Understanding Kerja Sama Maritim RI-Korea Selatan (16 Mei 2016) Joint Communique to Combat IUU Fishing Cooperation RIFederasi Rusia (18 Mei 2016) Joint Communique to Combat IUU Fishing Cooperation RISelandia Baru (18 Juli 2016) Joint Communique to Combat IUU Fishing Cooperation RIRepublik Palau (28 Juli 2016) Letter of Intent Sertifikasi Elektronik untuk Ikan dan Produk Perikanan antara RI-Belanda (23 Nov 2016) Memorandum of Understanding Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Belanda (23 Nov 2016) Joint Communique to Combat IUU Fishing Cooperation RI-India (Desember 2016) RoD Pertemuan Teknis ke-29 Penetapan Batas Maritim Indonesia–Malaysia di Jakarta, Indonesia, 16-17 Maret 2016 RoD Pertemuan Teknis ke-8 Penetapan Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia – Vietnam di Bali, Indonesia, 2224 Maret 2016 RoD Pertemuan Panitia Nasional Survei dan Penegasan Batas Internasional Indonesia – Malaysia di Bali, Indonesia, 22-24 Maret 2016 Risalah Pertemuan Sekretariat Bersama (Sekber) Sosek Malindo RI-Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, 9-12 Mei 2016

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RoD Pertemuan ke-9 Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWG MOC), Makati City, Filipina, 8-10 Juni 2016 RoD Pertemuan Joint Working Group on Common Border Datum Reference Frame and Joint Border Mapping (JWG CBDRF JBM), Bandung, 4-5 Agustus 2016 RoD Pertemuan Joint Malaysia-Indonesia Technical Boundary Committee on Survey and Demarcation RI-Malaysia ke 46 di Penang, Malaysia, 20-22 September 2016 RoD Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim ke-30 antara Indonesia dan Malaysia, Kuala Lumpur, 19 Juli 2016 RoD Pertemuan Antar Sesi Kelompok Kerja Teknis Penetapan Batas Maritimantara Indonesia dan Malaysia, Kuala Lumpur, 18 Juli 2016

Keterangan

Perundingan Batas Maritim Perundingan Batas Maritim Pertemuan Penegasan Batas Darat Perundingan Batas Darat (Kerjasama Perbatasan) Perundingan Batas Maritim Perundingan Penegasan Batas Darat Perundingan Penegasan Batas Darat Perundingan Batas Maritim Perundingan Batas Maritim

LAMPIRAN SS 1.1.1 IKU-1 JUMLAH NASKAH KESEPAKATAN HASIL PERUNDINGAN DI BIDANG DIPLOMASI MARITIM DAN PERBATASAN No

NamaDokumen

21

RoD Pertemuan Intersessional Meeting of Technical Working Group RI-Malaysia, Bandung, 14-15 Oktober 2016 RoD Pertemuan Intersessional Meeting of Technical Working Group RI-Malaysia, Seremban, Malaysia, 3-4 November 2016 RoD Pertemuan Technical Meeting ke-9 antara RI-Vietnam, Hanoi, Vietnam, 28-29 November 2016. RoD Border Liaison Meeting RI-PNG ke-13, Port Moresby, 7-8 November 2016 RoD Joint Sub-Committee on Security Matters RI-PNG ke-21, Port Moresby, 9 November 2016 RoD Joint Border Committee RI-PNG ke-33, Port Moresby, 1011 November 2016 RoD JKK/KK Sosek Malindo ke-34, Kuala Terengganu, Malaysia, 29-30 November 2016 RoD First Informal Discussion of the Joint Working Group on the Outstanding Boundary Problems (JWG-OBP) RI – Malaysia, Seremban, Malaysia, 16-17 Desember 2016 Laporan Informal Penetapan Batas ZEE antara RI-India, Jakarta, 18 November 2016. Laporan Pertemuan Konsultasi Informal Penetapan Batas ZEE antara RI-Thailand, Bangkok, 2 Desember 2016.

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

Dokumen Saling Balas Nota Diplomatik dalam Pertemuan dengan Watap AS untuk ASEAN dan delegasi US Interagency Analysts terkait situasi Laut Cina selatan di Jakarta, 22 Juni 2016 Pengesahan POA MoU Kerjasama Maritim RI-AS (18 Oktober 2016) Joint Communique "On The State Visit of The President of The Republic of Indonesia to The Democratic Republic of TimorLeste" 26 Januari 2016. Joint Declaration by President of the Republic of Indonesia and President of the Republic of th Philippines on ooperation to Ensure Maritime Security in Sulu Sea. Statement on Maritime Cooperation between Indonesia and India (New Delhi, 12 December 2016).

Keterangan Perundingan Batas Maritim Perundingan Batas Maritim Perundingan Batas Maritim Perundingan Penegasan Batas Darat Perundingan Penegasan Batas Darat Perundingan Penegasan Batas Darat Perundingan Penegasan Batas Darat Perundingan Penegasan Batas Darat Perundingan Batas Maritim Perundingan Batas Maritim

LAMPIRAN SS 1.1.1 SUB IKU-2 PERSENTASE PERUNDINGAN BATAS WILAYAH DI LAUT DAN DARAT YANG BERHASIL DISELENGGARAKAN No

Nama Dokumen

1

RoD Pertemuan Teknis ke-29 Penetapan Batas Maritim Indonesia – Malaysia di Jakarta, Indonesia, 16-17 Maret 2016 RoD Pertemuan Teknis ke-8 Penetapan Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia – Vietnam di Bali, Indonesia, 22-24 Maret 2016 RoD Pertemuan Panitia Nasional Survei dan Penegasan Batas Internasional Indonesia – Malaysia di Bali, Indonesia, 22-24 Maret 2016 Risalah Pertemuan Sekretariat Bersama (Sekber) Sosek Malindo RIMalaysia, Johor Bahru, Malaysia, 9-12 Mei 2016 RoD Pertemuan ke-9 Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWG MOC), Makati City, Filipina, 8-10 Juni 2016 RoD Pertemuan Joint Working Group on Common Border Datum Reference Frame and Joint Border Mapping (JWG CBDRF JBM), Bandung, 4-5 Agustus 2016 RoD Pertemuan Joint Malaysia-Indonesia Technical Boundary Committee on Survey and Demarcation RI-Malaysia ke 46 di Penang, Malaysia, 20-22 September 2016 RoD Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim ke-30 antara Indonesia dan Malaysia, Kuala Lumpur, 19 Juli 2016 RoD Pertemuan Antar Sesi Kelompok Kerja Teknis Penetapan Batas Maritim antara Indonesia dan Malaysia, Kuala Lumpur, 18 Juli 2016 RoD Pertemuan Intersessional Meeting of Technical Working Group RI-Malaysia, Bandung, 14-15 Oktober 2016 RoD Pertemuan Intersessional Meeting of Technical Working Group RI-Malaysia, Seremban, Malaysia, 3-4 November 2016 RoD Pertemuan Technical Meeting ke-9 antara RI-Vietnam, Hanoi, Vietnam, 28-29 November 2016. RoD Border Liaison Meeting RI-PNG ke-13, Port Moresby, 7-8 November 2016 RoD Joint Sub-Committee on Security Matters RI-PNG ke-21, Port Moresby, 9 November 2016 RoD Joint Border Committee RI-PNG ke-33, Port Moresby, 10-11 November 2016 RoD JKK/KK Sosek Malindo ke-34, Kuala Terengganu, Malaysia, 2930 November 2016 RoD First Informal Discussion of the Joint Working Group on the Outstanding Boundary Problems (JWG-OBP) RI – Malaysia, Seremban, Malaysia, 16-17 Desember 2016 Laporan Informal Penetapan Batas ZEE antara RI-India, Jakarta, 18 November 2016. Laporan Pertemuan Konsultasi Informal Penetapan Batas ZEE antara RI-Thailand, Bangkok, 2 Desember 2016.

2

3

4 5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19

Keterangan Perundingan Batas Maritim Perundingan Batas Maritim

Pertemuan Penegasan Batas Darat Perundingan Batas Darat (Kerjasama Perbatasan) Perundingan Batas Maritim

Perundingan Penegasan Batas Darat Perundingan Penegasan Batas Darat Perundingan Batas Maritim Perundingan Batas Maritim Perundingan Batas Maritim Perundingan Batas Maritim Perundingan Batas Maritim Perundingan Penegasan Batas Darat Perundingan Penegasan Batas Darat Perundingan Penegasan Batas Darat Perundingan Penegasan Batas Darat Perundingan Penegasan Batas Darat Perundingan Batas Maritim Perundingan Batas Maritim

LAMPIRAN SS 1.1.1 SUB IKU-3 PRAKARSA/REKOMENDASI INDONESIA YANG DITERIMA DI BIDANG KEMARITIMAN DAN PENGELOLAAN PERBATASAN _ No

Rekomendasi

Diterima

1

Indonesia menyampaikan rekomendasi untuk mendorong agar terdapat kesepakatan peta jalan, struktur, dan elemen-elemen Code of Conduct in the South China Sea (COC) dalam pertemuan Joint Working Group (JWG) on the Declaration of Conduct in the South China Sea (DOC) pada bulan Maret 2016. Terkait Laut Tiongkok Selatan, Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai pentingnya penerapan prnisip-prinsip selfrestraint dan penyelesesaian sengketa secara damai berdasarkan jalur hukum internasional internasional yang berlaku, termasuk UNCLOS 1982. Indonesia menyampaikan usulan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas Timor-Leste atas beberapa isu penting di ASEAN seperti isu SEANWFZ, Laut Tiongkok Selatan, termasuk kapasitas hukum internasional dan lainnya. Indonesia menyampaikan perlunya ASEAN memiliki posisi bersama dan menghormati keputusan akhir Permanent Court of Arbitration (PCA) atas tuntutan yang diajukan oleh Filipina yang rencananya akan keluar tahun ini. Perlu dibentuknya suatu drafting group khusus yang terpisah dari sesi pleno. Hal ini kemudian disepakati oleh peserta Pertemuan yang kemudian membahas 4 (empat) dokumen a.l. Concept Paper on the MFAs Hotline, Non-paper on the Steps towards the Establishment of Technical Committees. Paper Filipina mengenai Parameters of SelfRestraint in Paragraph 5 of the DOC, Draft Guidelines for MFAs Hotline.

1

ASEAN Ministers" Retreat (AMM Retreat), Vientiane, Laos, 26-27 Februari 2016

P.I.2.a. 13 dan 22; P.I.2.b. Poin 11 dan 12

1


P.I.2.a. Poin 11

1


P.I.2.b. Poin 8

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

Dapat dibentuknya mekanisme ASEAN-China CUES yang merujuk kepada mekanisme CUES yang dihasilkan dalam WPNS. Kedua dokumen ini dapat diusulkan untuk menjadi deliverables yang dapat disepakati pada ASEAN-China Commemorative Summit tahun 2016. Perlu segera dimulainya pengorganisasian 22 elemen dalam List of Elements for a Possible Outline of a COC (guna mempermudah pembahasan struktur COC) dibandingkan kebuntuan dalam pembahasan working approach. Indonesia menekankan pentingnya Hotline of Communications disertakan di dalam draft sebagai salah satu highlight kemajuan proses negosiasi ASEAN-RRT terkait early harvest measure di LCS. Usulan tersebut didukung oleh Singapura. Indonesia menekankan pentingnya ASEAN memiliki posisi bersama terkait hasil keputusan PCA. Indonesia menegaskan bahwa kehadiran seluruh Menlu ASEAN pada pertemuan tersebut menjadi strategis untuk memberikan penekanan komitmen ASEAN serta arti pentingnya isu LCS bagi ASEAN. Indonesia menyampaikan indikasi kemungkinan keikutsertaan dalam Exercise MT 16. Indonesia telah merencanakan 1 (satu) KRI untuk berpartisipasi pada International Naval Fleet Review (INR) tanggal 18-21 November 2016. Indonesia menyampaikan konfirmasi komitmennya untuk berkontribusi dengan mengirimkan 1 (satu) kapal perang, pasukan khusus (on board) untuk FTX di Brunei Darussalam dan Singapura. Total kontingen Indonesia yang akan berpartisipasi dalam FTX ini berjumlah sekitar 130 personil

1

16th ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (JWG on DOC)

P.I.3 Poin 7

1

P.I.3. Poin 14 dan 15

1

Special ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM), Singapura, 23 Maret 2016

P.I.4. Hal. 3 poin 9.a.

1

P.I.4. Hal. 4 poin 9.b.

1

P.I.4. Hal. 2 poin 4

1

1

14

Pertemuan menerima usulan Indonesia pada paragraf terkait kerja sama maritim yang antara lain melalui pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing , yang juga merupakan salah satu fokus kerja sama dalam Kerangka Aksi Kerja Sama Kemitraan Strategis ASEAN-AS.

1

15

Pada Sesi I Special ASEAN-U.S. Summit , Pertemuan menerima usulan Indonesia yang menggarisbawahi dua isu utama yaitu perdamaian di Laut China Selatan (LCS) dan perdamaian di Timur Tengah:

1

18

P.I.2.b. Poin 13 dan 31

P.I.3. Poin 5

1

17


1

Terkait dengan mekanisme kerja sama antara AWGCME dan ASEAN Maritime Transportation Working Group (AMTWG), pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar dapat diselenggarakan regular consultation , antara lain dengan mengundang chair AMTWG untuk hadir dalam pertemuan AWGCME atau sebaliknya.

16

Keterangan Kegiatan

1

13

a. Mendorong terciptanya kawasan yang damai dan stabil di LCS di mana hukum internasional harus dihormati dan kegiatan-kegiatan yang menciptakan ketegangan harus dihentikan. b. Mendukung adanya dialog untuk menyelesaikan permasalahan di LCS dan menciptakan perdamaian di kawasan. Pertemuan menyetujui usul Indonesia sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) periode 2015-2017 untuk meminta dukungan India atas IORA Concord yang saat ini sedang disusun oleh Indonesia dan direncanakan untuk diadopsi pada KTT ke-1 IORA di Indonesia tahun 2017. Pertemuan menerima pernyataan Indonesia sebagai lead discussant yang menekankan bahwa kerja sama maritim akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan di kawasan. Oleh karena itu, Indonesia mendorong dukungan Selandia Baru dalam berbagai program kerja sama ASEAN terkait illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing ) melalui saling tukar pengalaman dan peningkatan kapasitas, penguatan sistem tata kelola nelayan lintas batas, serta menelusuri asal ikan tangkapan sehingga mencegah masuknya produk perikanan hasil IUU Fishing ke dalam supply chain . Indonesia juga menekankan perlunya dibangun mekanisme kerja sama regional terkait IUU Fishing melalui pendekatan hukum. Indonesia juga terus mendorong upaya implementasi konkrit prakarsa Indonesia yaitu EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation oleh ASEAN dan EAS dimana Selandia Baru merupakan salah satu co-sponsor EAS Statement tersebut.

Tidak Diterima

Pertemuan ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMMPlus) Experts Working Group on Maritime Security: Initial Planning Conference (IPC) Exercise Mahi Tangaroa Final Planning Conference (FPC) for the ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus Maritime Security and Counter-Terrorism Exercise (ADMM-Plus MS-CT Exercise) Pertemuan ke-17 ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment (AWGCME) and Consultative Workshop on Drafting the AWGCME Action Plan , Melaka, Malaysia, 10-12 Mei 2016 Pertemuan ASEAN tingkat Kepala Negara di Sunnylands, California, Amerika Serikat (AS), tanggal 1516 Februari 2016

K.I.07.Hal 4 No 11

K.I.08 Hal. 7 No 22

II-12-hal-3-N-6-d

Vide Laporan butir 3e. - Joint Statement of the ASEAN-U.S. Special Leaders’ Summit: Sunnylands Declaration butir 7, 8, 9.

Pertemuan ASEAN tingkat Kepala Negara di Sunnylands, California, Amerika Serikat (AS), tanggal 1516 Februari 2016

Vide Laporan butir 21.

1

Pertemuan Delhi Dialogue VIII, N ew Delhi, 17-19 Februari 2016

Vide Laporan butir 6.f

1

Pertemuan 23rd ASEAN-New Zealand Dialogue , Bali, Indonesia, 3-4 Maret 2016

Vide Laporan butir 11.e.

1

No

Rekomendasi

Diterima

19

d. Menekankan pentingnya ASEAN-China Special FMM tersebut untuk membahas mengenai peringatan 25 tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-RRT dan perkembangan terkini di Laut China Selatan. Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk mendorong kerja sama di bidang maritim, untuk meningkatkan konektivitas maritim antara ASEAN dan India melalui pembangunan infrastruktur dan transportasi maritim. Pertemuan menyepakati usulan Indonesia terkait Maritime Connectivity agar penyelesaian Agreement on Maritime Transport antara ASEAN-India dapat disesuaikan dengan pembentukanTask Force on Maritime Connectivity . Pertemuan menerima pandangan Indonesia yang menekankan dan menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1

Pertemuan 18th ASEAN-India Senior Officials’ Meeting (SOM)

Vide Laporan butir 3.c

1


Vide Laporan butir 9.a

1


Vide Laporan butir 9.d

1

Pertemuan Special ASEAN Senior Officials’ Meeting di Singapura, 23 Maret 2016

20

21

22

23

24

25

a. Secara prinsipnya pertemuan menyepakati usulan diadakannya Pertemuan Special ACFMM tersebut. b. Pentingnya kesatuan dan sentralitas ASEAN. Dalam konteks ini, Indonesia menyerukan agar ASEAN memiliki posisi bersama yang solid sebelum bertemu dengan RRT. c. Mengingat krusialnya isu yang akan dibahas, kehadiran seluruh Menlu ASEAN pada pertemuan tersebut menjadi strategis untuk memberikan penekanan komitmen ASEAN serta arti pentingnya isu d. Pertemuan menyepakati pentingnya memiliki tujuan dan target deliverables yang jelas. Untuk itu, adalah fundamental bagi ASEAN untuk memiliki satu suara dan pandangan bersama terkait pesan yang akan disampaikan kepada RRT, sehingga pertemuan dapat berjalan dan memberikan hasil sesuai harapan ASEAN.

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


Vide Laporan butir 4

1


1

Vide Laporan butir 4, 11.

1


26

e. Terkait insiden pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh Coast Guard RRT terhadap Kapal Patroli Maritim Hiu 11 di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Indonesia di Perairan Natuna, Indonesia telah memanggil Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) RRT di Jakarta untuk menyampaikan protes keras Indonesia atas insiden tersebut.

1



27

Pertemuan menerima usul Indonesia agar topik terkait LCS harus dipimpin oleh Negara Anggota ASEAN, dalam hal ini Singapura, selaku negara koordinator kerja sama kemitraan ASEAN-RRT, sementara RRT memimpin agenda mengenai ASEAN-China Relations.

1



28

Pertemuan mencatat pandangan Indonesia yang menekankan pentingnya ASEAN memiliki posisi bersama terkait hasil keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) sebagaimana telah disampaikan Menlu RI pada saat AMM Retreat .

1


Vide Laporan butir 9.b

1

14thASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Crime (ARF ISM on CTTC), Siem Reap, Kamboja, 21-22 Maret 2016

A.I.07, Hal. 3

1



1

Rangkaian Pertemuan ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM) / ASEAN Plus Three (APT) SOM / East Asia Summit (EAS) SOM / ASEAN Regional Forum (ARF) SOM, Luang Prabang, Laos, 5-9 Mei 2016 10th ASEAN Defence Minister’s Meeting (ADMM), Vientiane, Laos, 23-27 Mei 2016

P.II.3.a Halaman 7

29 Indonesia mengutarakan perlunya dibentuk suatu instrumen kawasan untuk menangani isu IUUF

30 a.Pertemuan menerima pandangan Indonesia yang menggarisbawahi perlunya penguatan upaya pemberantasan IUU Fishing sebagai salah satu isu keamanan non tradisional yang perlu ditangani oleh ASEAN dan Rusia.

31 Terkait Laut China Selatan, Indonesia merekomendasikan agar early harvest measures dapat berjalan paralel dengan penghentian segala aktivitas rekalamasi, konstruksi dan pembangunan aset militer.

32

33

34

Pertemuan mencatat masukan Indonesia yang mengharapkan semua pihak yang terlibat konflik di LTS dapat menahan diri dari setiap tindakan yang dapat memicu dan meningkatkan ketegangan dan konflik terbuka. Selain itu, persaingan antar kekuatan utama di kawasan harus dihindarkan. Indonesia mendorong semua pihak terkait untuk menghormati proses hukum dan diplomatik, memegang teguh komitmen bersama melalui upaya dialog untuk terwujudnya resolusi damai.

1

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia menyampaikan bahwa terkait kerjasama tiga negara/trilateral (Indonesia-Filipina dan Malaysia) perlu dilakukan: (a) Pembentukan pos komando bersama di perbatasan laut ketiga negara atau di wilayah terdekat sebagai pusat komando dan komunikasi untuk penanganan jika terjadi perampokan dan penyanderaan kapal; (b) Penyelenggaraan latihan bersama di laut dan di darat, sedikitnya 2 kali setahun.

1

10th ASEAN Defence Minister’s Meeting (ADMM), Vientiane, Laos, 23-27 Mei 2016

Indonesia menekankan pentingnya referensi dukungan terhadap proses DOC/COC dalam Sochi Declaration. Dengan mempertimbangkan referensi terbaru mengenai isu Laut China Selatan, pertemuan sepakat mengusulkan untuk memasukkan referensi mengenai “full respect for legal and diplomatic processes” sebagaimana tercantum dalam Sunnylands Declaration.

1

Pertemuan ke-28 ASEANAustralia Forum

K.II.02.Hal 6 No 21

K.II.02.Hal 7 No 27

TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL3.NO.8C

No

Rekomendasi

Diterima

35

Indonesia mendorong agar ASEAN dan Mitra Wicaranya, termasuk Australia, untuk dapat bekerja sama memerangi IUU Fishing melalui mekanisme kerja sama regional seperti ARF, EAMF dan AMMTC.

1

Pertemuan ke-28 ASEANAustralia Forum

TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL7.NO.13-EAMF

Pertemuan menerima pandangan Indonesia yaitu bahwa isu maritim penting untuk ditambahkan menjadi salah satu area prioritas kerja sama EAS sebagai upaya penguatan EAS. Pertemuan menerima pandangan Indonesia bahwa implementasi Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC) secara penuh dan efektif serta pencapaian early conclusion dari COC penting untuk terus diupayakan. Pertemuan juga menerima pandangan Indonesia bahwa negara peserta EAS perlu menahan diri dan meminimalisir resiko terjadinya konflik terbuka. Pertemuan menerima pandangan Indonesia bahwa penghormatan penuh terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 perlu terus diupayakan oleh pihak terkait. Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia yang menekankan pentingnya komitmen terhadap penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) secara damai, termasuk penghormatan penuh terhadap proses hukum dan diplomatik. Oleh sebab itu, sebagai sebuah rule-based community, ASEAN harus menghormati hasil putusan Permanent Court of Arbitration (PCA), yang merupakan cara penyelesaian sengketa yang legal dan damai.

1

Pertemuan East Asia Summit (EAS) SOM

TW2.IKU1.R.5.(LAPORAN EAS SOM)HAL4.NO.1.B.III

1


TW2.IKU1.R.5.(LAPORAN EAS SOM)HAL5.NO.2D

1



1



1

Pertemuan ke-29 ASEAN-United States (U.S.) Dialogue

TW2.IKU1.R.6.(LAPORAN ASEAN-US)HAL4.NO.6A

41

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia yang mendorong partisipasi aktif AS dalam mendukung implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children (ACTIP) yang ditandatangani oleh para Pemimpin ASEAN di KTT ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia bulan November 2015 lalu.

1


TW2.IKU1.R.6.(LAPORAN ASEAN-US)HAL4.NO.7C.)

42

Pertemuan sependapat dengan Indonesia yang menegaskan pentingnya menangani isu Trafficking in Person (TIP) secara komprehensif dan melihat kaitannya dengan kejahatan transnasional lainnya seperti illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF).

1



43

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia yang menggarisbawahi perlunya ASEAN dan AS meningkatkan kerja sama untuk mengatasi perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang dalam upaya menangani TIP.

1



44

Pertemuan menyepakati usulan Indonesia agar Kemitraan ASEANRusia harus dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia Pertemuan menyepakati usulan Indonesia mengenai pentingnya arsitektur kawasan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Inisiatif ini telah disampaikan Indonesia dalam East Asia Summit. Pertemuan menerima usulan Indonesia agar ASEAN dan Rusia berkolaborasi dalam mewujudkan bangunan arsitektur kawasan dengan mengedepankan kesatuan, Sentralitas, dan kepemimpinan ASEAN melalui prinsip utama yaitu terbuka, transparan, dan inklusif.

1

KTT Peringatan 20 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Rusia

1


TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL7.NO.14A TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL7.NO.14B

1


TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL7.NO.14B

Pertemuan menerima usulan Indonesia mengenai peningkatan kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia yang fokus pada pembangunan konektivitas energi, ketahanan energi, dan penguatan UMKM guna memajukan kesejahteraan rakyat Pertemuan menyetujui usulan Indonesia terkait pentingnya penguatan people-to-people contacts, khususnya melalui pendidikan, kepemudaan, dan pariwisata. Pertemuan menerima usulan Indonesia mengenai perlu segera diselesaikannya konflik Palestina dan Israel, normalisasi hubungan Iran dan Arab Saudi, serta konflik Suriah yang telah menimbulkan peningkatan ekstremisme, migrasi, dan krisis kemanusiaan.

1


TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL7.NO.14C

1


1


TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL7.NO.14D TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL8.NO.14E

Pertemuan menerima usulan Indonesia yang mendorong adanya dialog politik secara inklusif dan penjaminan bantuan kemanusiaan demi terwujudnya stabilitas dan perdamaian Timur Tengah dan dunia. Pertemuan menerima pandangan Indonesia yang menyampaikan bahwa proses integrasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dicegah. Selain terjadi di kawasan masing-masing, baik ASEAN dan kawasan lainnya, terdapat pula upaya untuk membangun jembatan kerja sama di antara organisasi kawasan, termasuk dengan terus membangun kerja sama dengan organisasi-organisasi lain yang potensial. Hal ini yang dinamakan “fostering dialogues among nations”. Pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar proses integrasi dan pengembangan kerja sama dengan organisasi kawasan perlu dilakukan secara bertahap. Pertemuan menerima usulan Indonesia mengenai kerja sama dan komunikasi antar Sekretariat organisasi kawasan dapat mulai diintensifkan sebagai langkah awal bagi pengembangan kerja sama antar kawasan yang lebih luas.

1


TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL8.NO.14F

1


TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL10.NO.21A

1


1


TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL10.NO.21B TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL10.NO.21C

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar EAEU dan SCO dapat mengadakan konsultasi kerja sama dengan ASEAN melalui engagement antara Sekretariat terlebih dahulu.

1


Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


Indonesia menambahkan bahwa IUU Fishing merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang terorganisir dan memiliki keterkaitan dengan kejahatan lintas negara lainnya seperti penyeludupan orang, perdagangan manusia, forced labor, perdagangan narkoba, dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan kesehatan dan lingkungan, sehingga membutuhkan kerja sama yang lebih intensif secara bilateral, regional maupun global, untuk memerangi kejahatan lintas batas tersebut. 36

37

38

39

40

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL11.NO.21D

No

Rekomendasi

Diterima

55

Terkait moda kontribusi ASEAN-Korea Center (AKC), Indonesia mengusulkan batas tertinggi yang tidak terlalu jauh dari estimasi yang dibutuhkan AKC per tahunnya. Indonesia mendorong ASEAN agar hal ini dapat segera diputuskan mengingat masalah ini sudah cukup lama dan berlarut-larut. Pertemuan dapat menerima pandangan Indonesia tersebut. Pertemuan dapat menerima pandangan Indonesia bahwa peningkatan kerja sama people-to-people contacts melalui berbagai program kepemudaan, serta pendidikan dan beasiswa di negara ASEAN dan ROK perlu ditingkatkan. Pertemuan dapat mendukung pendapat Indonesia bahwa untuk penguatan pertukaran kebudayaan dan seni dapat melalui pengembangan industri kreatif. Peremuan menyambut baik ditetapkannya ASEAN-ROK Cultural Exchange Year tahun 2017. Pertemuan mengapresiasi ROK yang tengah membangun ASEAN Culture House di Busan. Pertemuan dapat menerima usulan Indonesia agar ASEAN dan ROK membahas mengenai isi dari ASEAN Cultural House tersebut.

1

Pertemuan ke-20 ASEANRepublic of Korea Dialogue

TW2.IKU1.R.8.(LAPORAN ASEAN-ROK 20)-Hal1.NO2

1



1



1

Pertemuan ke-20 ASEANRepublic of Korea Dialogue Pertemuan ke-20 ASEANRepublic of Korea Dialogue Pertemuan ke-20 ASEANRepublic of Korea Dialogue

TW2.IKU1.R.8.(LAPORAN ASEAN-ROK 20)-Hal9.NO8. TW2.IKU1.R.8.(LAPORAN ASEAN-ROK 20)-Hal9.NO8. TW2.IKU1.R.8.(LAPORAN ASEAN-ROK 20)-Hal9.NO6

Pertemuan dapat mendukung pendapat Indonesia bahwa pemanfaatan AKC untuk promosi budaya dan people-to-people exchanges, serta pariwisata perlu dioptimalkan. Pertemuan menyetujui bahwa ASEAN dan ROK perlu meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan dan proyek di bidang people-to-people contacts, menjaga networking para peserta, serta meningkatkan partisipasi stakeholders yang lebih luas.

1



1



63

Pertemuan sependapat dengan masukan Indonesia penguatanupaya konservasi keanekaragaman laut bagi keberlangsungan sumber daya laut dan ketahanan pangan seperti melalui kerja sama capacity building, riset dan pertukaran teknologi, serta manajemen perikanan perlu ditingkatkan.

1



64

Pertemuan menerima pandangan Indonesia mengenai pentingnya untuk melindungi dan melestarikan ekosistem dan sumber daya laut dari aktivitas yang merugikan seperti Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Pertemuan menerima pendapat Indonesia mengenai perlunya pendekatan baru untuk dapat memerangi IUU Fishing secara komprehensif dan menyeluruh. Pertemuan menerima pandangan Indonesia untuk mensinergikan kerja sama maritim pada berbagai ASEAN-led mechanisms diantaranya melalui implementasi konkret EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation yang disahkan pada 10th EAS di Kuala Lumpur, November 2015. Pertemuan mendukung pandangan Indonesia untuk mendorong disahkannya prakarsa Indonesia tentang ARF Statement on Cooperation to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing pada Pertemuan Tingkat Menteri ARF, Juli 2016. Indonesia menyampaikan prakarsa adanya Pernyataan bersama para Menlu ASEAN menanggapi perkembangan di Laut China Selatan yaitu “Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Stability, and Prosperity in the Region” Merekomendasikan memasukkan Paragraf stand-alone mengenai Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, yang pada intinya menegaskan kompleksitas isu tersebut di kawasan, menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama regional dalam menangani isu IUU Fishing.

1



1



1



1



1

Rangkaian Pertemuan 49th ASEAN Foreign Ministers' Meeting, Vientiane, Laos, 21-26 Juli 2016

1

Rangkaian Pertemuan 49th P.III.1.a hal 5 poin 23 dan P.III.1.f hal 2 ASEAN Foreign Ministers' Meeting, poin 4 Vientiane, Laos, 21-26 Juli 2016

1


P.III.1.d hal 1 poin 5 dan P.III.1.e

1

Rangkaian Pertemuan KTT ke-28 dan ke-29 dan KTT Terkait Lainnya, Vientiane, 5-8 September 2016 ASEAN Related Meetings on the Sideline of the 71st United Nations General Assembly, New York, 2224 September 2016

P.III.3.c hal 7 dan 8 poin 31-32

Pertemuan 18th ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (JWG on DOC) dan 13th Senior Officials Meeting on the Implementation of the DOC, Manzhouli, RRT, 14-16 Agustus 2016

P.III.6.a. hal 2 poin 3a dan P.III.6.b. hal 2 poin 3

56

57

58 59 60

61

62

65

66

67

68

69

70

Merekomendaiskan pembahasan berbagai tantangan keamanan nontradisional di kawasan seperti IUU Fishing, implementasi East Asia Summit (EAS) Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation dan penyelesaian instrumen pekerja migran ASEAN.

71

Tidak Diterima

1 1

Merekomendasikan satu paragraf khusus mengenai pentingnya mendiskusikan dan menangani tantangan terkait IUU Fishing 72

73

74

75

76

77

78

Mengusulkan agar para Menteri Luar Negeri ASEAN dapat mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Venezuela selaku Ketua Gerakan Non Blok untuk menyampaikan kembali reservasi ASEAN terhadap rumusan paragraf mengenai Laut China Selatan (LCS) di Final Document KTT ke-17 GNB di Isla Margarita, Venezuela, bulan September 2016, yang tidak merefleksikan posisi ASEAN. Pada Pertemuan koordinasi, mengusulkan agar dokumen Joint Statement on CUES dapat juga memasukan unsur menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan serta prinsip freedom of navigation in and overflight above the South China Sea sebagai tujuannya. Merekomendasikan agar Application on CUES in the South China Sea dapat juga memuat rujukan kepada The International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972. Meminta dibentuknya timeline penyelesaian COC. Merekomendasikan agar pembahasan struktur dan elemen COC dapat dilaksanakan pada pertemuan JWG berikutnya. Meminta komitmen penyelesaian COC pertengahan tahun 2017. Terkait putusan PCA, Indonesia menegaskan bahwa proses hukum dan diplomasi harus dihormati dengan secara simultan berupaya mendorong diselesaikan dan diadopsinya COC Berkaitan dengan topik IUU Fishing, Indonesia menyatakan bahwa IUU fishing tidak hanya berdampak kepada lingkungan, namun juga kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta politik dan keamanan. Indonesia menyoroti kurangnya mekanisme regional yang khusus mengangkat isu IUU fishing dan oleh karenanya mendorong ASEAN untuk membuat langkah maju terkait hal ini

1

Prakarsa Indonesia yaitu agar ARF Statement to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang juga disponsori Amerika Serikat dan Timor Leste dapat diadopsi

1

1

1

1 1

Keterangan Kegiatan

1 1

1

23rd ASEAN Regional Forum (ARF) , Vientiane, Laos, 26 Juli 2016


P.III.1.b, P.III.1.g hal 3 dan P.III.1.i

P.III.5.a hal 3 poin 8

P.III.6.a.hal 5 poin 10.b

P.III.6.b. hal 3 poin 11 P.III.6.b. hal 3 poin 12 P.III.6.a. hal 3 poin 3b A.III.02, Hal. 3

A.III.02, Hal. 5

A.III.02, Hal. 6

No

Rekomendasi

Diterima

79

Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia bahwa hukum internasional dan UNCLOS 1982 harus dihormati dan perdamaian serta kestabilan sangat penting di kawasan. Indonesia memberikan penekanan mengenai betapa pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN dalam isu LCS, serta menghormati dan menjalankan hal-hal yang telah disepakati sebelumnya

1

Pertemuan 49th ASEAN Foreign TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN 49th AMM)Ministers’ Meeting (49th AMM) / POIN.6 Post Ministerial Conferences (PMC) / 17th ASEAN Plus Three Foreign Ministers’ Meeting (17th APT) / 6th East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting (6th EAS) / 23rd ASEAN Regional Forum (23rd ARF)

80

Pertemuan menyetujui agar konsultasi COC dapat diselesaikan secara dini dan efektif.

1

Pertemuan 49th ASEAN Foreign TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministers’ Meeting (49th AMM) / Ministerial Conference (PMC) 10+1 Post Ministerial Conferences Session with China)-POIN.6.i (PMC) / 17th ASEAN Plus Three Foreign Ministers’ Meeting (17th APT) / 6th East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting (6th EAS) / 23rd ASEAN Regional Forum (23rd ARF)

81

Pertemuan menyetujui peningkatan kerja sama keamanan maritim, terutama peran ASEAN dan Jepang dalam mengimplementasikan EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation.

1

Pertemuan 49th ASEAN Foreign TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministers’ Meeting (49th AMM) / Ministerial Conference (PMC) 10+1 Post Ministerial Conferences Session with Japan)-POIN.5.c (PMC) / 17th ASEAN Plus Three Foreign Ministers’ Meeting (17th APT) / 6th East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting (6th EAS) / 23rd ASEAN Regional Forum (23rd ARF)

82

Pertemuan memandang penting peningkatan kerja sama maritim, khususnya dalam upaya memerangi kegiatan IUU fishing yang telah membawa dampak negatif bagi ekonomi nasional, kerusakan lingkungan, mengancam keberlanjutan perikanan tradisional, dan nelayan skala kecil. Untuk itu perlu peningkatan kerja sama di antara para penegak hukum diantaranya melalui pertukaran informasi dan penguatan kapasitas

1

Pertemuan 49th ASEAN Foreign TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministers’ Meeting (49th AMM) / Ministerial Conference (PMC) 10+1 Post Ministerial Conferences Session with U.S.)-POIN.5.a (PMC) / 17th ASEAN Plus Three Foreign Ministers’ Meeting (17th APT) / 6th East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting (6th EAS) / 23rd ASEAN Regional Forum (23rd ARF)

83

Pertemuan menyetujui peningkatan kerja sama (i) konektivitas maritim dan penanggulangan IUU Fishing; (ii) counter-terrorism dan counter violent extremism; (iii) perdagangan dan investasi; serta (iv) people-to-people contacts, khususnya pendidikan

1

Pertemuan 49th ASEAN Foreign TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministers’ Meeting (49th AMM) / Ministerial Conference (PMC) 10+1 Post Ministerial Conferences Session with EU)-POIN.5.b (PMC) / 17th ASEAN Plus Three Foreign Ministers’ Meeting (17th APT) / 6th East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting (6th EAS) / 23rd ASEAN Regional Forum (23rd ARF)

84

Pada isu kerja sama maritim, Indonesia menekankan pada pentingnya kerja sama dalam memperkuat konektivitas maritim dan pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

1

Pertemuan 49th ASEAN Foreign TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministers’ Meeting (49th AMM) / Ministerial Conference (PMC) 10+1 Post Ministerial Conferences Session with New Zealand)-POIN.5.d (PMC) / 17th ASEAN Plus Three Foreign Ministers’ Meeting (17th APT) / 6th East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting (6th EAS) / 23rd ASEAN Regional Forum (23rd ARF)

85

Indonesia menegaskan bahwa perdamaian dan keamanan berkelanjutan di LCS harus diciptakan melalui kepatuhan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, serta upaya menahan diri dari pihak yang berseketa dengan mengedepankan penyelesaiannya secara damai. a. Indonesia mendorong penguatan konektivitas maritim yang akan menciptakan kawasan yang lebih terhubung dan terintegrasi. b. Indonesia mendorong peningkatan kerja sama pembangunan Sumber Daya Manusia melalui penguatan program pendidikan, kejuruan dan keterampilan, serta pertukaran pemuda dan pelajar melalui program JENESYS. c. Indonesia mengajak Jepang untuk melaksanakan secara konkret the EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation, dalam kerangka EAS

1

Rangkaian Pertemuan KTT Terkait Lainnya pada Rangkaian Pertemuan KTT ke-28 dan ke-29 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya

TW3.IKU1.R.4.(LAPORAN KTT ke-19 ASEAN-RRT)-POIN.5B

1


TW3.IKU1.R.4.(LAPORAN KTT ke-19 ASEAN-RRT)-POIN.5A, 5B

87

Indonesia mendorong kerja sama maritim melalui kerja sama keamanan maritim dan implementasi konkret EAS Statement On Enhancing Regional Maritime Cooperation serta penguatan IORA.

1


TW3.IKU1.R.4.(LAPORAN KTT Dua Tahunan Pertama ASEAN-Australia)POIN.4C

88

Indonesia mendorong peningkatan kemitraan di sektor maritim dengan memberantas Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) dan kejahatan lintas batas di lautan. Penting bagi EAS untuk menjaga laut sebagai urat nadi perekonomian dan memastikan laut tetap menjadi sumber penghidupan mengingat posisi kawasan yang berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia

1


TW3.IKU1.R.4.(LAPORAN KTT ke-11 East Asia Summit (EAS)-POIN.5C

89

Pertemuan menyetujui usulan Indonesia mengenai Maritime Security, yang menekankan bahwa hal tersebut harus sejalan dengan Rule of Law

1

Pertemuan ke-3 ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Security Cooperation

90

Pertemuan menyepakati usulan Indonesia mengenai perlunya Claimant States/Legal Scholars melakukan identifikasi terkait Critical Date yang merupakan elemen penting dari mekanisme penyelesaian masalah perbatasan, karena dapat mengurangi sensitifitas dari isu Laut Cina Selatan. Pertemuan menyepakati usulan Indonesia untuk mencatatkan "the Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Regional Cooperation for Combatting IUU Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products" ke dalam Joint Press Statement AMAF ke-38 sebagai salah satu capaian kerja sama sektor perikanan di ASEAN

1

Pertemuan ke-3 ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Security Cooperation

TW3.IKU1.R.5.(LAPORAN Pertemuan ke-3 ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Security CooperationPOIN.6A TW3.IKU1.R.5.(LAPORAN Pertemuan ke-3 ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Security Cooperation)POIN.6B

1

Brafaks Laporan Delri dan Joint Press Statement AMAF ke-38

86

91

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


Pertemuan 38th AMAF dan the 16th AMAF+3, tanggal 2-8 Oktober 2016 di Singapura

No

Rekomendasi

Diterima

92

Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia untuk memasukkan tantangan makin meluasnya penyelundupan narkotika melalui jalur laut di kawasan pada Chairman's Statement .

1

Pertemuan 5th ASEAN Meeting on IV-37-hal-3-N-4f Drug Matters (AMMD) di Singapura, 19-20 Oktober 2016

93

Sebagai salah satu pembicara seminar, perwakilan delegasi Indonesia menggarisbawahi pentingnya ASEAN-RRT untuk dapat mencapai COC yang ambisius dan dapat diimplementasikan/actionable. Selain melalui identifikasi kesamaan (commonalities approach), ASEAN-RRT juga perlu mengidentifikasi struktur COC secara simultan. Oleh karena itu, perlu ditentukan suatu timeline. Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa elemen dasar dari COC adalah formula 3+1 yang terdiri dari promoting confidence, avoiding incidents, managing incidents (should they occur) dan promoting condition conducive through early harvest measures. Outline COC dapat merujuk pada aturan dan ketentuan teknis yang telah ditentukan dalam hukum internasional seperti UNCLOS, COLREGS, dan CUES. Delri berusaha menengahi dan memberikan solusi saat Vietnam berupaya memasukkan referensi terkait Laut China Selatan (LCS), bahwasanya pembahasan mengenai LCS dapat dilakukan pada pembahasan resolusi terkait keamanan maritim. Terkait Roll on Roll off (RoRo), Indonesia menyampaikan pentingnya peran pelaku usaha untuk operasionalisasi rute Bitung-General Santos.

1

The Seminar on the Promotion of Peace and Security in the South China Sea: “Moving Toward a Code of Conduct”

1

Brafaks Laporan Delri dan Nota Dinas Laporan Pertemuan

98

Pertemuan menyetujui referensi terkait pemberantasan IUU Fishing pada draft Bangkok Roadmap. ASEAN menyepakati masukan tersebut dengan formulasi sebagai berikut: “Exchange of best practices and information to combat IUU Fishing”;

1

Pertemuan ke-21 ASEANEuropean Union Ministerial Meeting (AEMM), Bangkok, Thailand, 13-14 Oktober 2016

Pertemuan 42nd ASEAN Senior Transport Official (STOM), 15 th STOM-China, 15 th STOM+Japan, 8 th STOM-ROK, 22 nd ASEAN Transport Ministerial (ATM) Meeting, 15 th ATM+China, 14 th ATM+Japan dan 7 th ATM ROK, Manila, Filipina 14 – 18 November 2016 TW4.IKU1.R.1.(lampiran Laporan Pertemuan Asean-European Union Senior Officials’ Preparatory Meeting, 12-13 Oktober 2016)-POIN.5F Hal.4

99

Terkait arah ke depan kerja sama ASEAN-UE, Indonesia secara khusus menegaskan: a. pentingnya peningkatan kerja sama maritim, khususnya penanggulangan IUU Fishing, sebagai salah satu isu strategis bersama di masa yang akan datang. b. perlunya IUU Fishing dikategorikan sebagai isu kejahatan transnasional mengingat adanya kaitan antara IUU Fishing dengan kegiatan penyelundupan manusia, perdagangan obat terlarang, hingga senjata. c. ASEAN dan UE perlu untuk mulai membahas PoA ASEAN-UE periode 2018-2022 sebagai kerangka kerja sama selanjutnya.

1

Pertemuan ke-21 ASEANEuropean Union Ministerial Meeting (AEMM), Bangkok, Thailand, 13-14 Oktober 2016

TW4.IKU1.R.1.(Lampiran Laporan Pertemuan ke-21 ASEAN-European Union Ministerial Meeting (AEMM), 13-14 Oktober 2016)-POIN.10 Hal.6

100

Pertemuan menyetujui perlunya penegakan keamanan maritim yang efektif melalui information and data sharing. Terkait hal ini, EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation merupakan platform yang baik untuk menjalin kerja sama di bidang maritim dalam kerangka EAS Pertemuan mencatat perlunya dijajaki sebuah kerangka hukum internasional serupa UNCLOS yang mengatur burden sharing antara coastal states dan flag states terkait biaya pengamanan SLOCs.

1

TW4.IKU1.R.4.(Laporan EAS Seminar on Maritime Security Cooperation)butir 3

102

Pertemuan menyetujui penguatan kerja sama keamanan maritim kawasan dapat dilakukan melalui isu-isu yang tidak sensitif dan menjadi perhatian bersama, misalnya terkait pengelolaan limbah maritim.

1

103

Delegasi Indonesia pada KTT ASEM 11 mengusulkan untuk mengangkat “Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)" sebagai salah satu isu yang menjadi kepentingan bersama ASEM dalam Ulaanbaatar Declaration; rujukan kebutuhan khusus Negara kepulauan, Negara pulau, dan negara yang terpencil secara geografis (geographically-peripheral ), dalam paragraph mengenai Connectivity pada Chairs’ Statement; Penyelenggaraan the 4 th ASEM Transport Ministers Meeting tahun 2017 dalam list of ASEM Future Initiatives .

1

EAS Seminar on Maritime Security Cooperation “Enhancing Information Sharing Among Commercial Vessels”, 22-25 November 2016 EAS Seminar on Maritime Security Cooperation “Enhancing Information Sharing Among Commercial Vessels”, 22-25 November 2016 EAS Seminar on Maritime Security Cooperation “Enhancing Information Sharing Among Commercial Vessels”, 22-25 November 2016 KTT ASEM ke-11 di Ulan Bator, Mongolia, 12-16 Juli 2016 Brafak 00343/Beijing /160719

104

Dalam pertemuan The Blue Economy Summit II dan IORA/IRENA Renewable Energy Technical Working Session , Abu Dhabi pada tanggal 18-22 Januari 2016, Delegasi RI mengusulkan untuk mendorong penerapan sustainable fisheries khususnya melalui pemberantasan IUU Fishing dan mendorong adanya Public-private Partnership dalam menerapkan Blue Economy yang tertuang dalam Abu Dhabi 2016 Blue Economy Declaration dan diterimanya usulan dimaksud. B eberapa hal pokok yang dapat dicatat dari deklarasi tersebut sebagaiberikut :

1

Ditjen Aspasaf

1

Ditjen Aspasaf

94

95

96

97

101

1

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

Seam Reap, Cambodia, 14 December 2016


P.IV.3. hal. 4

13P.IV.3. hal. 4

1

P.IV.3. hal. 4

1

A.IV.01, Hal. 6

1

TW4.IKU1.R.4.(Laporan EAS Seminar on Maritime Security Cooperation)butir 6a TW4.IKU1.R.4.(Laporan EAS Seminar on Maritime Security Cooperation)butir 13 Ditjen Amerop

a. Menyepakati pentingnya dukungan financial untuk pengembangan kapasitas nelayan kecil dalam kerangka sustainable development termasuk upaya untuk memberantas IUU Fishing. b. Menekankan bahwa penelitian dan riset berperan penting dalam mendorong penerapan Blue Economy dan memahami potensi ekosistem laut. Dalam pertemuan Indian Ocean Rim Association (IORA) Ministerial Economic and Business Conference II (EBC-II) di Dubai tanggal 10-14 April 2016, usulan Indonesia dapat diterima/disepakatinya peningkatan capacity building dan joint project on innovation bagi UKM di kawasan Samudera Hindia guna meningkatkan kemampuan UKM di kawasan agar mampu bersaing di tingkat global. 105

Dalam Pertemuan The 17th Meeting of the Working Group of Heads of Missions Indian Ocean Rim Association (the 17th WGHM IORA) , di Pretoria tanggal 18 Februari 2016, Delegasi RI menyampaikan sejumlah inisiatif dan diterima hal tersebut, yakni terkait : - The First Ad Hoc Committe on the IORA Concord - International Symposium “IORA 20th Anniversary on Learning from the Past and Charting the Future”Indian Ocean Dialogue III.

No

Rekomendasi

Diterima

106

Dalam Pertemuan 1st Ad-Hoc Committee Meeting on IORA Concord di Bali tanggal 14-18 Maret 2016, Delegasi Indonesia telah menyampaikan usulan/hal-hal yang diterima para pihak sebagai berikut : - Indonesia telah menyusun Non-Paper IORA Concord sebagai bentuk upaya awal untuk mendorong proses pembahasan penyusunan IORA Concord - Bersama TROIKA, Indonesia telah menyusun draft Outline IORA Concord yang diterima oleh negara-negara anggota. Dalam pertemuan Indian Ocean Rim Association (IORA) Ministerial Economic and Business Conference II (EBC-II) di Dubai tanggal 10-14 April 2016, usulan Indonesia dapat diterima/disepakatinya peningkatan capacity building dan joint project on innovation bagi UKM di kawasan Samudera Hindia guna meningkatkan kemampuan UKM di kawasan agar mampu bersaing di tingkat global.

1

1

Ditjen Aspasaf

Dalam pertemuan 14th Southwest Pacific Dialogue (SwPD) Ministerial Meeting di Vientiane pada tanggal 23 - 26 Juli 2016, Indonesia mendorong pembahasan agenda konektivitas dalam setiap pertemuan South west Pacific Dialog (SwPD). Penguatan konektivitas secara fisik, khususnya udara dan laut memerlukan peran aktif sector swasta. Dalam hal ini, akan digelar workshop on connectivity di Port Moresby, Papua Nugini tahun 2016. Usulan dari Indonesia tersebut dapat diterima.

1

Ditjen Aspasaf

107

108

109

110

111

Resolusi Sustainable Coral Reefs Management yang diadopsi pada sidang pleno UNEA-2 di Nairobi, Kenya, akhir bulan Mei 2016. Komitmen Indonesia dalam pengelolaan terumbu karang telah diselenggarakan Consultation Meeting on Implementation of UNEA-2 Resolution on Coral Reefs pada tanggal 28-29 Juni 2016 di Manado. Pertemuan Regional Conference on the Establishment of Regional Convention Against IUU Fishing dimana pertemuan pertama diadakan di Bali, tanggal 18-20 Mei 2016 dan pertemuan kedua di Yogyakarta, 12-13 Oktober 2016. TOTAL

Jumlah Diterima Jumlah yang Disampaikan Presentase Rekomendasi yang Diterima dalam Setiap Pertemuan

Tidak Diterima

1

1

1

111

111 113 98.23%

2

Keterangan Kegiatan


LAMPIRAN SS1.1.1 SUB IKU-4 JUMLAH FORUM KERJA SAMA KEMARITIMAN DENGAN NEGARA LAIN YANG DIBENTUK No

Nama Dokumen

1

Forum Kemaritiman RI-Republik Korea, telah dilaksanakan 1st Bilateral Dialogue between RI-ROK pada 15 Desember 2016 di Jakarta sebagaitindaklanjut MOU on Maritime Cooperation ygditandatanganipada 16 Mei 2016

2

Forum Kemaritiman RI-Jepang, MOC pembentukan Maritime Forum Japan-RI baru ditandatangani pada 21 Desember 2016 di Tokyo.

Keterangan

SASARAN STRATEGIS 1.1.2 KEPEMIMPINAN INDONESIA DI ASEAN YANG MENINGKAT

LAMPIRAN SS 1.1.2 IKU-1 PERSENTASE REKOMENDASI DAN PRAKARSA INDONESIA YANG DITERIMA DALAM SETIAP PERTEMUAN ASEAN REKOMENDASI No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


1

2

3

4

5

6

1

Pertemuan menyetujui rekomendasi Indonesia agar Laporan AREPG disusun dalam bentuk singkat (maksimal 4 halaman), berpandangan ke depan (visioner), komprehensif, konkret, berorientasi aksi dan dapat diimplementasikan (untuk jangka waktu 5-10 tahun ke depan).

1

2

3

4

5

6

7

8 9

Pertemuan menerima usulan Indonesia agar AREPG menghasilkan Laporan yang singkat dan komprehensif sehingga menarik perhatian para Leaders untuk dapat dibaca. Pertemuan menyetujui usul Indonesia agar Sekretariat ASEAN dapat menyusun suatu draft Laporan AREPG berdasarkan perkembangan hasil diskusi AREPG dan paper Rusia berjudul “ASEAN-Russia: the Future Oriented Multidimensional Partnership ”. Pertemuan menerima usul Indonesia terkait perlunya clustering rekomendasi, terutama terkait dengan rekomendasi yang dapat dicapai dalam jangka waktu dekat, menengah, atau jangka panjang. Pertemuan menerima keberatan Indonesia atas penggunaan kata principles pada outcome document Special ASEAN-U.S. Summit. Pertemuan menerima usulan Indonesia pada paragraf terkait kerja sama maritim yang antara lain melalui pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing , yang juga merupakan salah satu fokus kerja sama dalam Kerangka Aksi Kerja Sama Kemitraan Strategis ASEAN-AS.

a. Mendorong terciptanya kawasan yang damai dan stabil di LCS di mana hukum internasional harus dihormati dan kegiatan-kegiatan yang menciptakan ketegangan harus dihentikan. b. Mendukung adanya dialog untuk menyelesaikan permasalahan di LCS dan menciptakan perdamaian di kawasan. c. Menekankan bahwa memburuknya hubungan Arab Saudi dan Iran akan berpengaruh terhadap perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

10 d. Mendorong penyelesaian konflik di Suriah dan meningkatkan upaya untuk melawan aksi teror dari Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) agar mengurangi Foreign Terrorist Fighters (FTF) serta menyelesaikan isu Palestina. 11 e. Menyampaikan kesediaan Indonesia untuk membantu penyelesaian masalah agar terciptanya perdamaian di Timur Tengah. 12 f. Untuk perdamaian di Timur Tengah, Indonesia mengusulkan dibentuknya suatu mekanisme, seperti Code of Conduct , yang berisi prinsip-prinsip, yaitu: (i) membangun kepercayaan (trust building ), (ii) menghormati kedaulatan negara lain, dan (iii) tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 13 a. Mendorong pentingnya kerja sama dalam mempromosikan toleransi, memberantas terorisme dan ekstremisme, serta mengatasi akar masalah (root causes ) dan kondisi yang kondusif terhadap terorisme. 14 b. Selain pendekatan hardpower, lebih diutamakan pula pendekatan softpower untuk memberantas ekstremisme dan terorisme melalui pendekatan agama dan budaya, melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan organisasi agama. 15 c. Memanfaatkan penuh dua organisasi Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang bersama pemerintah menyuarakan moderasi, toleransi dan Islam sebagai Rakhmatan Lil Alamin. 16 d. Melakukan diversifikasi pendekatan deradikalisasi dan kontra-radikalisasi melalui program rehabilitasi narapidana teroris dan program penerimaan kembali (reintegrasi) di masyarakat. 17 e. Memperkuat kerja sama pertukaran intelijen dan pengawasan perbatasan. 18 Pertemuan menerima usulan Indonesia agar ASEAN dan AS dapat menyepakati isu “non-militarisation” dalam Joint Statement of the ASEANU.S. Special Leaders’ Summit: Sunnylands Declaration . 19 Selama proses negosiasi Joint Statement , Pertemuan menerima posisi Indonesia mengenai pentingnya Sentralitas ASEAN. 20 Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia bahwa dalam berinteraksi dengan Mitra Wicara, ASEAN harus mengutamakan prinsip Sentralitas ASEAN, yaitu ASEAN sebagai driving force , termasuk pengambilan keputusan di dalam berbagai ASEAN led-mechanism . Sentralitas ASEAN dalam arti yang sesungguhnya, di mana ASEAN dalam menentukan ataupun mencapai konsensus, tidak terpengaruh oleh kepentingan ataupun tekanan dari pihak eksternal ASEAN. 21 a. Memastikan bahwa dana kontribusi yang dibayarkan oleh negara anggota ASEAN termasuk diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan secondment of officials negara anggota ASEAN (yang terdiri dari gaji, biaya asuransi, dan biaya operasional lainnya) serta untuk membiayai programprogram yang dapat mendorong kerja sama kemitraan ASEAN-ROK; 22 b. Apabila perubahan mode kontribusi disetujui, maka perlu dilakukan amandemen atas Pasal 10 pada MoU on the Establishing of AKC between the Member Countries of ASEAN and the ROK mengenai financing, guna memuat pengaturan dana kontribusi sebesar 9:1 serta bahwa pembiayaan secondment of officials tidak akan dibebankan kepada negara anggota ASEAN; 23 c. Mode kontribusi dimaksud, apabila disetujui, diharapkan dapat dilaksanakan paling cepat pada tahun anggaran 2017, sehingga negara anggota ASEAN memiliki kesempatan untuk mempersiapkan pengaturan anggaran untuk kontribusi di negaranya masing-masing. 24 Pertemuan menyepakati usul Indonesia dalam agenda Consideration and Approval of Draft Annual Work Programs and Budget for FY2016 agar AKC dapat menambah sektor fashion untuk kegiatan ASEAN Good Exhibition 2016, mengingat perkembangan sektor fashion di ROK cukup pesat.

1


Pertemuan ke-1 ASEAN-Russia Eminent Persons Group (AREPG) Vientiane, Lao PDR, 19-20 Januari 2016


1


1


1

Vide Laporan butir 3.a, 3.b, 7.b dan 50. Vide Laporan butir 3e. - Joint Statement of the ASEAN-U.S. Special Leaders’ Summit: Sunnylands Declaration butir 7, 8, 9.

1

1 1 1

vide laporan butir 21

1

1

1 Pertemuan ASEAN tingkat Kepala Negara di Sunnylands, California, Amerika Serikat (AS), tanggal 15-16 Februari 2016 1

1

1

1 1 1


1

Vide Laporan butir 51. 1

1

8th Annual Meeting of the Council of ASEANKorea Centre, Seoul, Korea Selatan, 18-19 Februari 2016

Vide Laporan butir 5.b, 15, dan 16

1

Vide Laporan butir 5b, 15, dan 16.

1

Vide Laporan butir 5b, 15, 16, dan 17.

1


No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


1

2

3

4

5

6

25 Di bidang investasi, Pertemuan menerima pandangan Indonesia bahwa sehubungan ROK merupakan investor terbesar ke-4 di dunia dengan kontribusi nilai investasi sebesar 5,4% (USD 8 miliar) dari total investasi di dunia, maka partisipasinya dalam kegiatan AKC dapat digunakan sebagai sebagai salah satu sarana promosi bagi Indonesia untuk mengundang investor ROK. 26 Pertemuan menerima usul Indonesia agar website BKPM (www.bkpm.go.id) dapat disambungkan dengan website AKC untuk memudahkan penyebaran informasi mengenai investasi di Indonesia. 27 Untuk kegiatan ASEAN Connectivity Forum , Pertemuan menyetujui usul Indonesia agar dapat membahas isu mengenai konektivitas maritim dan logistik mengingat kedua sektor tersebut merupakan prioritas kebijakan pembangunan Indonesia saat ini. 28 Pertemuan menerima pandangan Indonesia yang menyampaikan agar rekomendasi streamlining ASEAN Meetings yang telah disepakati untuk dapat diimplementasikan terlebih dahulu sementara mencari solusi yang tepat untuk hal-hal yang belum menemukan konsensus. 29 Pertemuan menerima pandangan Indonesia tentang pelaksanaan dua kali KTT ASEAN secara back-to-back (streamlining), sebagaimana dilaksanakan oleh Laos tahun 2016. 30 Pertemuan menerima laporan Indonesia sebagai Country Coordinator Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Selandia Baru terkait persiapan penyelenggaraan Pertemuan 23rd ASEAN-New Zealand Dialogue di Bali, Indonesia, tanggal 3-4 Maret 2016. Pertemuan dijadwalkan akan membahas mengenai perkembangan dan arah ke depan kerja sama kemitraan ASEAN dan Selandia Baru, termasuk perkembangan implementasi POA ASEAN-New Zealand (2016-2020) ; Key Initiatives Selandia Baru yakni People Strategy and Prosperity Strategy ; perkembangan di ASEAN dan kawasan Pasifik Selatan; serta exchange of views on regional and international issues .

31 Terkait Laos’ Non-Paper on Appropriate Modalities to Engage with New Potential External Partners , Pertemuan menerima pandangan Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya yang menyambut baik dan menyepakati untuk menugaskan CPR dan Sekretariat ASEAN guna mempelajari lebih dalam non-paper tersebut. 32 Pada agenda ASEAN External Relations , Pertemuan menerima pandangan Menlu RI yang menegaskan perlunya ASEAN menerapkan sentralitas sesuai dengan tujuan dan makna sebenarnya, sebagaimana terefleksikan diseluruh ASEAN-led Mechanisms . 33 Terkait pembahasan moratorium, Pertemuan menerima pandangan Menlu RI yang mendorong pencapaian kesepakatan untuk mencabut moratorium yang telah diberlakukan sejak tahun 1999. Hal ini akan memungkinkan ASEAN untuk lebih mengembangkan dan memperluas hubungan dengan Mitra Wicara yang ada, termasuk kemungkinan untuk menambah Mitra Wicara dan pihak eksternal lainnya.

34 Terkait isu delimitasi batas maritim RI-Filipina, Pertemuan menerima pandangan Menlu RI yang mengharapkan dukungan Filipina untuk meningkatkan kerja sama maritim di kawasan sebagai implementasi dari kesepakatan kerja sama maritim East Asia Summit tahun lalu.

35 Terkait ASEAN Centrality , dalam pertemuan diegaskan perlunya ASEAN menerapkan sentralitas sesuai dengan tujuan dan makna sebenarnya, sebagaimana terefleksikan di seluruh ASEAN-led Mechanisms. Oleh karena itu, keputusan ASEAN harus didasarkan atas kepentingan ASEAN dan seyogyanya tidak dipengaruhi oleh pihak luar. ASEAN harus tetap menjadi driving force di setiap inisiatifnya dalam seluruh mekanisme kerja sama ASEAN. 36 a. Pertemuan mencatat rekomendasi Indonesia untuk adanya peningkatan kerja sama dalam mengembangkan arsitektur keamanan kawasan di dalam kerangka EAS. 37 c. Pertemuan mencatat usul Indonesia untuk penghapusan “maritime terrorism ” sebagai salah satu kegiatan ilegal di laut mengingat istilah ini masih perlu didefinisikan lebih lanjut. 38 d. Pertemuan menerima pandangan Indonesia mengenai perlunya peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui kegiatan promosi, pameran, seminar dan publikasi.

1


1


1


1


1


ASEAN SOM pada Rangkaian Pertemuan ASEAN Ministers’ Meeting Retreat, Vientiane, Laos, 26 Februari 2016 1


1

Vide Laporan butir 25.d.

1


1


Pertemuan ASEAN Ministers’ Meeting Retreat , Vientiane, Laos, 27 Februari 2016

1


1


1


1


1

Pertemuan ke-2 ASEAN-Russia Eminent Persons Group (AREPG) Siem Reap, Kamboja, 29 Maret - 1 Maret 2016 Vide Laporan butir 10.d

39 e. Pertemuan menyepakati usul Indonesia mengenai perlunya peningkatan kerja sama di bidang pangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan melalui capacity building, best practices , penelitian, dan pelatihan. 40 f. Pertemuan menyetujui usul Indonesia untuk menambahkan cabang olahraga seperti bulutangkis, tenis, senam, dan catur untuk dapat ditingkatkan dalam kerja sama ASEAN-Rusia melalui pertandingan dan pertukaran atlet. 41 Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk mendorong kerja sama antara UMKM Indonesia dengan investor asing untuk memastikan adanya transfer teknologi, pengembangan kapasitas dan inovasi, serta peningkatan kualitas dan standar produk. 42 Pertemuan menyetujui usul Indonesia sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) periode 2015-2017 untuk meminta dukungan India atas IORA Concord yang saat ini sedang disusun oleh Indonesia dan direncanakan untuk diadopsi pada KTT ke-1 IORA di Indonesia tahun 2017.

1

Vide Laporan butir 10.e

1

Vide Laporan butir 10.j

1

1

Pertemuan Delhi Dialogue VIII, N ew Delhi, 1719 Februari 2016



No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


1

2

3

4

5

6

43 Pertemuan menerima usul Indonesia yang menekankan bahwa keberadaan mega trading block yaitu RCEP dan TPP, merupakan suatu realitas yang harus disikapi dengan tepat oleh negara-negara di kawasan. Bagi Indonesia, kedua mega trading block ini merupakan suatu kesempatan yang perlu dimanfaatkan secara optimal dan sekaligus sebagai penyeimbang ekonomi dan perdagangan dunia. Dengandemikian, aktivitas perekonomian dunia tidak terkonsentrasi kedalam satu blok perdagangan, sehingga potensi distorsi ekonomi dunia dapat diminimalisasi.

44 Pada pembahasan mengenai perkembangan di Timur Tengah, Pertemuan menerima pernyataan Indonesia yang menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam upaya penciptaan perdamaian di Timur Tengah, antara lain melalui pesan damai Presiden Indonesia kepada Presiden Iran dan Raja Arab Saudi, serta usulan untuk membentuk mekanisme Code of Conduct antara Iran dan Arab Saudi. Kontribusi Indonesia lainnya adalah dengan menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina dan Al-Quds AlSharif di Jakarta pada tanggal 6-7 Maret 2016, serta melalui rencana dibukanya Konsul Kehormatan RI di Ramallah pada tahun ini. 45 Pertemuan menerima pernyataan Indonesia sebagai lead discussant yang menekankan bahwa kerja sama maritim akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan di kawasan. Oleh karena itu, Indonesia mendorong dukungan Selandia Baru dalam berbagai program kerja sama ASEAN terkait illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing ) melalui saling tukar pengalaman dan peningkatan kapasitas, penguatan sistem tata kelola nelayan lintas batas, serta menelusuri asal ikan tangkapan sehingga mencegah masuknya produk perikanan hasil IUU Fishing ke dalam supply chain . Indonesia juga menekankan perlunya dibangun mekanisme kerja sama regional terkait IUU Fishing melalui pendekatan hukum. Indonesia juga terus mendorong upaya implementasi konkrit prakarsa Indonesia yaitu EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation oleh ASEAN dan EAS dimana Selandia Baru merupakan salah satu co-sponsor EAS Statement tersebut.


1

Vide Laporan butir 9.a.

1

Vide Laporan butir 11.e. Pertemuan 23rd ASEAN-New Zealand Dialogue , Bali, Indonesia, 3-4 Maret 2016

46 Pada pembahasan kerja sama kemitraan ASEAN-Selandia Baru di masa mendatang, selaku Country Coordinator kerja sama kemitraan ASEANSelandia Baru (2015-2018), Pertemuan menerima usul Indonesia yang menyampaikan signifikansi sinergi antara implementasi POA dan Visi Komunitas ASEAN 2025. Di samping itu, ditekankan pula perlunya penguatan kerja sama dalam bidang food and energy security dan UMKM; implementasi 120 beasiswa dalam bidang kepemimpinan publik, pertanian, pencegahan bencana, dan energi terbarukan; serta lebih banyak pertukaran pemuda dengan cakupan yang lebih luas seperti peneliti, seniman, dan jurnalis muda.

1

47 Pertemuan menerima dukungan Indonesia terkait usulan Sekjen ASEANJapan Centre (AJC) untuk menjadikan AJC lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan kerja sama ASEAN-Jepang. Hal ini sangat diperlukan mengingat untuk meningkatkan peran AJC dan mengharapkan agar momentum ASEAN sebagai single market , menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah Jepang untuk mempertahankan keberadaan AJC.

Vide Laporan butir 12.b.

Pertemuan ke-35 Council of ASEAN-Japan Centre , Tokyo, Jepang, 16–18 Maret 2016

1

48 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia mengenai tanggal penyelenggaraan Pertemuan Special ASEAN SOM di Singapura pada tanggal 23 Maret 2016. 49 a. menyambut baik dan menekankan pentingnya penyelenggaraan ASEANChina Special FMM tersebut; 50 b. preferensi waktu pertemuan yaitu tanggal 28 Maret 2016 atau pada bulan April 2016, sebelum atau sesudah ASEAN-China Senior Officials Consultation (ACSOC), Singapura, 27-28 April 2016. Usul tersebut ditolak oleh Pertemuan;

53 Pertemuan menerima usulan Indonesia terkait kerja sama ASEAN India di bidang ekonomi. Indonesia menekankan perlunya meningkatkan intensitas perdagangan dan investasi antara ASEAN dan India yang belum optimal, sejalan dengan FTA ASEAN-India dan percepatan target perdagangan ASEANIndia. 54 Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk mendorong kerja sama di bidang maritim, untuk meningkatkan konektivitas maritim antara ASEAN dan India melalui pembangunan infrastruktur dan transportasi maritim.


1


1


1

51 c. menekankan konsensus ASEAN dalam penyusunan agenda/rekomendasi serta menegaskan pentingnya kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam melakukan hubungan dengan RRT; 52 d. Menekankan pentingnya ASEAN-China Special FMM tersebut untuk membahas mengenai peringatan 25 tahun Kerja Sama Kemitraan ASEANRRT dan perkembangan terkini di Laut China Selatan.


1


1


1

Vide Laporan butir 8 Pertemuan 18th ASEAN-India Senior Officials’ Meeting (SOM)

55 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia terkait Maritime Connectivity agar penyelesaian Agreement on Maritime Transport antara ASEAN-India dapat disesuaikan dengan pembentukanTask Force on Maritime Connectivity . 56 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia terkait dengan arsitektur regional di Asia Timur untuk menekankan pentingnya prinsip ASEAN Unity dan ASEAN Centrality dalam menghadapi perkembangan dan dinamika di kawasan. 57 Pertemuan menerima usulan Indonesia yang menekankan KTT Asia Timur (East Asia Summit /EAS) sebagai forum utama pembahasan isu-isu politik, keamanan dan ekonomi secara luas dan strategis. 58 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar penyelenggaraan 2 International Conference on ASEAN-India Cultural Relations dapat dijadikan salah satu list of activities perayaan peringatan 25 tahun kerja sama kemitraan ASEAN-India pada tahun 2017. 59 a. Secara prinsipnya pertemuan menyepakati usulan diadakannya Pertemuan Special ACFMM tersebut.

1

1


1


1


1


1


1


nd

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4

60 b. Pentingnya kesatuan dan sentralitas ASEAN. Dalam konteks ini, Indonesia menyerukan agar ASEAN memiliki posisi bersama yang solid sebelum bertemu dengan RRT. 61 c. Mengingat krusialnya isu yang akan dibahas, kehadiran seluruh Menlu ASEAN pada pertemuan tersebut menjadi strategis untuk memberikan penekanan komitmen ASEAN serta arti pentingnya isu LCS bagi ASEAN. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan Special ACFMM yang tepat dan kondusif perlu dipertimbangkan secara matang. 62 d. Pertemuan menyepakati pentingnya memiliki tujuan dan target deliverables yang jelas. Untuk itu, adalah fundamental bagi ASEAN untuk memiliki satu suara dan pandangan bersama terkait pesan yang akan disampaikan kepada RRT, sehingga pertemuan dapat berjalan dan memberikan hasil sesuai harapan ASEAN. 63 e. Terkait insiden pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh Coast Guard RRT terhadap Kapal Patroli Maritim Hiu 11 di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Indonesia di Perairan Natuna, Indonesia telah memanggil Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) RRT di Jakarta untuk menyampaikan protes keras Indonesia atas insiden tersebut. 64 Pertemuan menerima usul Indonesia agar topik pada Pertemuan Special ACFMM dibuat lebih fokus dengan hanya membahas 2 (dua) isu utama yaitu ASEAN-China Relations dan South China Sea, tanpa sub-agenda sehingga para Menlu dapat menyampaikan pandangan secara lebih leluasa. 65 Pertemuan menerima usul Indonesia agar topik terkait LCS harus dipimpin oleh Negara Anggota ASEAN, dalam hal ini Singapura, selaku negara koordinator kerja sama kemitraan ASEAN-RRT, sementara RRT memimpin agenda mengenai ASEAN-China Relations. 66 Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia mengenai pentingnya Hotline of Communications disertakan di dalam draft sebagai salah satu highlight kemajuan proses negosiasi ASEAN-RRT terkait early harvest measure di LCS. 67 Pertemuan mencatat pandangan Indonesia yang menekankan pentingnya ASEAN memiliki posisi bersama terkait hasil keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) sebagaimana telah disampaikan Menlu RI pada saat AMM Retreat . 68 Pertemuan menyepakati usul Indonesia terkait fleksibilitas atas bentuk atau pemilihan kata yang digunakan (join statement, common position, atau common views ), selama kesatuan ASEAN tetap dapat terefleksikan terhadap hasil keputusan PCA. 69 Pertemuan menerima usul Indonesia untuk menekankan secara prinsip fleksibel selama ada konsensus ASEAN dan menekankan sebaiknya mempertimbangkan waktu yang tepat setelah Pertemuan 22 nd ASEAN-China Senior Officials Consultation (ACSOC). 70 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk memperbanyak dan mengintensifkan proses drafting Comprehensive Plan of Action (CPA) dan Joint Statement agar dapat diselesaikan sebelum KTT Peringatan ASEANRusia. 71 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia mengenai antisipasi 5 (lima) isu yang masih pending dalam draft Comprehensive Plan of Action (CPA) 20162020 dan telah disepakati CPR agar dapat dibahas pada tingkat SOM. Kelima isu tersebut adalah indivisibility of security, maritime security, human rights (peletakan paragraf di bawah pilar politik dan keamanan atau sosialbudaya), Global Movement of Moderates (penyederhanaan dan peletakan paragraph di bawah pilar politik dan keamanan), dan implementation mechanism.

1

Keterangan Kegiatan


5

6



1

Vide Laporan butir 4, 11.

1


1


1


1


1

Vide Laporan butir 9.a.

1


1


1


1

Pertemuan ke-13 ASEAN-Russia Senior Officials’ TW2.IKU1.R.1.(LAPORAN ARSOM 13)Meeting, 4-5 April 2016 HAL2.NO.4C

1

Pertemuan ke-13 ASEAN-Russia Senior Officials’ TW2.IKU1.R.1.(LAPORAN ARSOM 13)Meeting, 4-5 April 2016 HAL3.NO.4E

72 Pertemuan menerima usulan Indonesia mengenai pentingnya meneruskan komitmen serta mendukung sistem perdagangan multilateral dengan cara menjaga peran sentral WTO.

1

Pertemuan ke-13 ASEAN-Russia Senior Officials’ TW2.IKU1.R.1.(LAPORAN ARSOM 13)Meeting, 4-5 April 2016 HAL6.NO.9B-International Situation

73 Pertemuan menerima usulan Indonesia mengenai perlunya mendukung investasi di bidang infrastruktur.

1


74 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia yang menekankan pentingnya komunikasi aktif di antara para Pemimpin G-20.

1


75 Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk mendorong diversifikasi mata uang dalam pembangunan dan perdagangan.

1


76 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia yang menyambut baik inisiatif pencarian sumber pendanaan yang lebih baik untuk pembangunan infrastruktur dan mendukung Global Infrastructure Hub (GIH).

1


77 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia terkait kerja sama yang lebih nyata dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Rusia.

1


78 Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk mendorong semua pihak terkait agar dapat melanjutkan kembali Six-Party-Talks tanpa prasyarat.

1

Pertemuan ke-13 ASEAN-Russia Senior Officials’ TW2.IKU1.R.1.(LAPORAN ARSOM 13)Meeting, 4-5 April 2016 HAL6.NO.9A-Nuclear NonProliferation and Disarmament

79 Pertemuan menerima usulan Indonesia bahwa aksesi Rusia dan Nuclear Weapon State (NWS) pada Protokol Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) sangat penting untuk dapat mewujudkan secara efektif kawasan Asia Tenggara yang bebas senjata nuklir.

1

Pertemuan ke-13 ASEAN-Russia Senior Officials’ TW2.IKU1.R.1.(LAPORAN ARSOM 13)Meeting, 4-5 April 2016 HAL7.NO.9C-Nuclear NonProliferation and Disarmament

80 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar ASEAN dan NWS perlu segera menyelenggarakan kembali pertemuan Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) yang relevan guna membahas dan menyelesaikan masalah deklarasi/reservasi oleh P4.

1

Pertemuan ke-13 ASEAN-Russia Senior Officials’ TW2.IKU1.R.1.(LAPORAN ARSOM 13)Meeting, 4-5 April 2016 HAL7.NO.9C-Nuclear NonProliferation and Disarmament

81 Pertemuan menerima usulan Indonesia agar isu SEANWFZ tetap terdapat di dalam Laporan AREPG mengingat isu ini merupakan salah satu isu penting dalam kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia yang perlu terus didorong penyelesaiannya 82 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia untuk memuat upaya pemberantasan IUU Fishing sebagai salah satu rekomendasi AREPG pilar Polkam yang perlu ditingkatkan kerja samanya.

1

Pertemuan ke-3 ASEAN-Russia Eminent Persons Group (AREPG) di Moskow, 6-7 April 2016

1

Pertemuan ke-3 ASEAN-Russia Eminent Persons TW2.IKU1.R.2.(LAPORAN AREPG 3)Group (AREPG) di Moskow, 6-7 April 2016 HAL3.NO.9E

TW2.IKU1.R.2.(LAPORAN AREPG 3)HAL2.NO.9B

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4

Keterangan Kegiatan


5

6

83 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia agar produk makanan menjadi salah satu rekomendasi di bidang pangan, khususnya dalam meningkatkan nilai ekspor negara anggota ASEAN, terutama Indonesia, ke Rusia.

1

Pertemuan ke-3 ASEAN-Russia Eminent Persons TW2.IKU1.R.2.(LAPORAN AREPG 3)Group (AREPG) di Moskow, 6-7 April 2016 HAL3.NO.9F

84 Indonesia menyampaikan pandangan dan masukan terhadap draft Co-Chairs’ Statement antara lain mengenai dukungan positif dari ASEAN dan Australia terhadap hasil KTT ke-10 East Asia Summit (EAS) untuk memperkuat kerja sama dalam kerangka EAS secara kelembagaan serta kelanjutan pembahasan suatu arsitektur keamanan kawasan yang didasarkan pada aturan dan norma yang disepakati bersama. Selain itu, disampaikan pentingnya penghormatan dan pengakuan terhadap proses hukum dan diplomatik dalam upaya penyelesaian sengketa secara damai (khususnya dalam konteks Laut China Selatan).

1

Pertemuan ke-28 ASEAN-Australia Forum, 2122 April 2016

TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL2.NO.4B

85 Indonesia mendukung penggunaan referensi dan agreed text AREPG terkait prinsip dan norma kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia serta kerja sama keamanan maritim guna memastikan terdapat acuan kerja sama yang setara dan saling menguntungkan antara ASEAN-Australia, termasuk untuk isu keamanan maritim. 86 Rapat menyetujui perlunya ASEAN mempertahankan paragraf tentang kerja sama HAM dan governance mengingat kedua isu dimaksud terdapat di dalam Visi Masyarakat ASEAN 2025. 87 Indonesia menekankan pentingnya referensi dukungan terhadap proses DOC/COC dalam Sochi Declaration. Dengan mempertimbangkan referensi terbaru mengenai isu Laut China Selatan, pertemuan sepakat mengusulkan untuk memasukkan referensi mengenai “full respect for legal and diplomatic processes” sebagaimana tercantum dalam Sunnylands Declaration.

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL3.NO.8A

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL3.NO.8B

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL3.NO.8C

88 Secara prinsip, Indonesia menyampaikan bahwa akan sepakat mendukung konsensus ASEAN terhadap usulan penandatanganan dokumen Sochi Declaration oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan Rusia. Namun hal tersebut dengan pemahaman bahwa mengingat waktu yang mendesak, seluruh negara anggota ASEAN dapat menyelesaikan proses internalnya masing-masing secara tepat waktu.

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL4.NO.8D

89 Terkait agenda Regional Architecture, Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia terhadap kepemimpinan, kesatuan, dan sentralitas ASEAN dalam pengembangan arsitektur kawasan. Dukungan Australia tersebut dianggap penting oleh Indonesia mengingat partisipasi aktif Australia dalam berbagai mekanisme kerja sama ASEAN, seperti di EAS, ARF, ADMM Plus, dan EAMF. Indonesia mengharapkan agar negara peserta EAS, termasuk Australia, dapat mengedepankan pembangunan keamanan di kawasan dengan memperhatikan beberapa tantangan seperti growing trust deficit, unresolved territorial disputes, dan geopolitical challenges and shifts of economic powers

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL6.NO.13Regional Architecture

90 Indonesia menyambut baik dukungan positif Australia sebagai co-sponsor terhadap inisiatif Indonesia “EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation” yang telah disahkan pada KTT ke-10 EAS di Kuala Lumpur, November 2015, merupakan sebuah langkah positif Australia sebagai mitra stategis ASEAN saat ini. Oleh sebab itu, Indonesia mengajak ASEAN dan Australia untuk mengimplementasikan komitmen yang telah disepakati bersama pada KTT ke-10 EAS tersebut secara maksimal dan berdampak positif bagi masyarakat ASEAN maupun Australia.

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL6.NO.13-EAS

91 Setelah lebih dari dua dekade keberadaannya, Indonesia memandang ARF sebagai sebuah forum mekanisme kerja sama ASEAN yang terus berkontribusi dalam pembangunan arsitektur kawasan, serta mendukung upaya penciptaan perdamaian dan keamanan di kawasan melalui dialog dan kerja sama. Indonesia juga mengajak Negara Peserta ARF lainnya untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dan berkontribusi menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Oleh karena itu, Indonesia berpandangan bahwa ARF memiliki peran penting dalam mewujudkan kawasan yang stabil dan aman bagi masyarakat secara global.

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL6.NO.13-ARF

92 Indonesia mendorong agar ASEAN dan Mitra Wicaranya, termasuk Australia, untuk dapat bekerja sama memerangi IUU Fishing melalui mekanisme kerja sama regional seperti ARF, EAMF dan AMMTC.

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL7.NO.13-EAMF

Indonesia juga menyambut baik pertemuan pertama CPR dengan Duta Besar Negara Peserta EAS non ASEAN di Jakarta serta pembentukan EAS unit di ASEC. Diharapkan bahwa pertemuan CPR dengan Duta Besar Negara Peserta EAS dapat diselenggarakan secara reguler dan juga dapat berkontribusi terhadap segala kebijakan terkait kerja sama EAS. Mengenai pembentukan EAS unit di ASEC, disampaikan bahwa EAS Unit dimaksud dapat berkontribusi positif terhadap upaya untuk mempercepat implementasi konkret dari komitmen yang telah disepakati.

Indonesia menambahkan bahwa IUU Fishing merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang terorganisir dan memiliki keterkaitan dengan kejahatan lintas negara lainnya seperti penyeludupan orang, perdagangan manusia, forced labor, perdagangan narkoba, dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan kesehatan dan lingkungan, sehingga membutuhkan kerja sama yang lebih intensif secara bilateral, regional maupun global, untuk memerangi kejahatan lintas batas tersebut.

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4

93 Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN telah memasuki era baru Masyarakat ASEAN, dimana ASEAN perlu bertransformasi dalam segala aspek, terutama terkait dengan tata kelola pemerintah yang baik/good governance. Good governance merupakan aspek pembangunan penting yang harus ditingkatkan di kawasan, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.

Keterangan Kegiatan 5

Kodefikasi Data Dukung 6

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL7.NO.13Governance

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL7.NO.13Economy Global

95 Terkait isu Irregular Movement of Persons, Indonesia mengajak ASEAN dan Australia untuk memperkuat kerja sama dalam mengontrol irregular movement of persons, mengingat saat ini negara anggota ASEAN dan negara lain di luar kawasan dijadikan sebagai negara transit, tujuan, bahkan negara asal terkait isu tersebut. Selain itu, Irregular migrants sering mendapat perlakuan yang tidak wajar/tindak kriminal. Oleh sebab itu, Indonesia sekali lagi menginginkan agar ASEAN dan Australia dapat menemukan solusi yang tepat dari masalah ini, dan saling berbagi beban serta tanggung jawab demi menunjang kehidupan yang stabil.

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL8.NO.13Irregular Movement of Persons

96 Indonesia juga menekankan strategis yang komprehensif dalam melawan terorisme yaitu melalui:

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL8.NO.13Terrorism.)

97 Sebagai salah satu isu penting, Indonesia memandang bahwa trafficking in person (TIP) dan people smuggling merupakan kejahatan lintas negara di kawasan sehingga memerlukan perhatian yang khusus dan koordinasi antar instansi terkait baik di ASEAN maupun Australia. Disampaikan bahwa, Australia dan ASEAN patut menjaga kawasan agar tetap aman dan damai, yaitu melalui keterlibatan kedua belah pihak dalam memerangi trafficking in persons dan people smuggling di kawasan Asia Tenggara melalui berbagai mekanisme.

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL8.NO.13-People Smuggling/Human Trafficking

98 Terkait AANZFTA, Indonesia menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan proses internal guna meratifikasi dokumen tersebut pada tahun ini serta akan memberikan fleksibilitas terkait penggunaan Certificate of Origin Form (CO Form) dan Operational Certificate Procedures (OCP) yang baru

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL9.NO.13-AANZFA

99 Indonesia menyampaikan pandangan bahwa sebagai ASEAN-led mechanism yang menekankan pada ASEAN centrality, RCEP diharapkan dapat berperan dalam penguatan integrasi ekonomi kawasan dan memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat ASEAN dan Australia.

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL9.NO.13-RCEP

100 Indonesia mengusulkan adanya pembentukan ASEAN-Australia Centre sebagai upaya nyata untuk mengakomodasi kegiatan yang dapat meningkatkan people to people contact serta memperkuat pemahaman masyarakat terhadap kerja sama kemitraan ASEAN-Australia.

1


TW2.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEANAUSTRALIA 28)-HAL11.NO.14Pembentukan ASEAN-Australia Centre.

101 Pertemuan menyepakati bahwa sebagai rules-based organization, ASEAN harus dapat menyampaikan pendapat dan posisinya atas hasil keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) mengenai Laut China Selatan, sebagaimana ASEAN telah menyampaikan pandangannya terhadap berbagai kejadian/perkembangan yang terjadi di dunia selama ini.

1

Pertemuan ke-22 ASEAN-China Senior Officials’ TW2.IKU1.R.4.(LAPORAN ACSOC 22)Consultation (ACSOC), 27-28 April 2016 HAL2.NO.3C

102 Pertemuan mendukung masukan Indonesia mengenai perlunya sentralitas ASEAN dalam menentukan kepentingan dan dasar kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicaranya.

1

Pertemuan ke-22 ASEAN-China Senior Officials’ TW2.IKU1.R.4.(LAPORAN ACSOC 22)Consultation (ACSOC), 27-28 April 2016 HAL2.NO.3C

103 Pertemuan mendukung usulan Indonesia bahwa Memorandum of Understanding ASEAN-China Centre (MOU ACC) harus segera diselesaikan untuk mengisi kekosongan landasan hukum keberadaan ACC, mengingat MOU yang sekarang akan berakhir tahun 2016.

1

Pertemuan ke-22 ASEAN-China Senior Officials’ TW2.IKU1.R.4.(LAPORAN ACSOC 22)Consultation (ACSOC) ,27-28 April 2016 HAL5.NO.6E.

104 Pertemuan mendukung usulan Indonesia bahwa program kerja ACC kiranya dapat selalu berkonsultasi dengan ASEAN dan RRT.

1

Pertemuan ke-22 ASEAN-China Senior Officials’ TW2.IKU1.R.4.(LAPORAN ACSOC 22)Consultation (ACSOC), 27-28 April 2016 HAL5.NO.6E.

105 Pertemuan mendukung usulan Indonesia bahwa program tahunan ACC kiranya dapat sejalan dengan POA to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity (2016-2020).

1


Indonesia menyampaikan agar ASEAN dan Australia dapat melanjutkan kerja sama untuk mencegah dan memerangi korupsi, memperkuat demokrasi dan kaidah-kaidah hukum serta tata kelola pemerintah yang baik di kawasan. Dalam mewujudkan hal ini, tentunya ASEAN memerlukan dukungan dari Mitra Wicara ASEAN, termasuk Australia. 94 Terkait ekonomi global, Indonesia menggarisbawahi bahwa saat ini situasi ekonomi global sedang mengalami “turbulences” atau ketidakstabilan, sehingga mengakibatkan penurunan pasar keuangan, arus perdagangan melemah, dan para investor mengalami ketidakpercayaan kepada berbagai kebijakan pemerintah. Indonesia menyampaikan agar ASEAN dan Australia dapat mendorong kerja sama di bidang ekonomi guna mangatasi ketidakstabilan ekonomi global yang sedang terjadi di kawasan. Harapanya, dengan stabilnya ekonomi global maka akan mendorong peningkatan target pertumbuhan pasar yang signifikan dan dapat berdampak positif bagi ekonomi masyarakat secara global.

- Mengamati akar masalah dan situasi dari tindakan-tindakan terorisme dan penyebaran radikalisme serta violent extremism. - Melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penanggulangan masalah ini, sehingga tercapai hasil yang baik dalam mengatasi terorisme

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4

Keterangan Kegiatan


5

6

106 Pertemuan mendukung usulan Indonesia bahwa program tahunan ACC kiranya dapat berpedoman pada dokumen ASEAN 2025: Forging Ahead Together termasuk ketiga Blueprint-nya.

1


107 Pertemuan mendukung bahwa revisi MOU ACC dapat menjadi salah satu deliverables ASEAN-China Commemorative Summit.

1

Pertemuan ke-22 ASEAN-China Senior Officials’ TW2.IKU1.R.4.(LAPORAN ACSOC 22)Consultation (ACSOC), 27-28 April 2016 HAL5.NO.6E dan TW2.IKU1.R.4.(DRAFT SUMMARY RECORD ACSOC 22)-HAL7.NO.21

108 Pertemuan mendukung agar kiranya negara peserta East Asia Summit (EAS), termasuk RRT, dapat mengedepankan diskusi mengenai pembangunan keamanan di kawasan dengan memperhatikan beberapa tantangan seperti growing trust deficit, unresolved territorial disputes, dan geopolitical challenges and shifts of economic powers. Dukungan RRT dan negara peserta EAS lainnya diperlukan dalam usaha Indonesia dalam menyusun synthesis paper mengenai arsitektur keamanan regional.

1

Pertemuan ke-22 ASEAN-China Senior Officials’ TW2.IKU1.R.4.(LAPORAN ACSOC 22)Consultation (ACSOC), 27-28 April 2016 HAL6.NO.8D

109 Pertemuan mendukung pendapat Indonesia bahwa bahwa trafficking in person dan people smuggling merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang perlu ditanggulangi secara komprehensif dengan tidak hanya mengatasi gejala-gejalanya melalui pendekatan penegakan hukum, tetapi juga akar permasalahannya melalui pendekatan yang multi-dimensional. Di samping itu, mengingat sifatnya yang bersifat lintas batas negara, maka diperlukan pula penguatan kerja sama internasional dengan melibatkan negara-negara di kawasan (asal, transit, dan tujuan) dan aktor-aktor internasional terkait lainnya.

1

Pertemuan ke-22 ASEAN-China Senior Officials’ TW2.IKU1.R.4.(LAPORAN ACSOC 22)Consultation (ACSOC), 27-28 April 2016 HAL7.NO.9F dan TW2.IKU1.R.4.(DRAFT SUMMARY RECORD ACSOC 22)-HAL11.No.37D

110 Pertemuan dapat mendukung usulan Indonesia agar rekomendasi streamlining ASEAN Meetings yang telah disepakati dapat diimplementasikan terlebih dahulu sementara mencari solusi yang tepat untuk hal-hal yang belum menemukan konsensus, utamanya yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicaranya

1

Pertemuan ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM), 5-9 Mei 2016

TW2.IKU1.R.5.(LAPORAN ASEAN SOM)-HAL4.NO.4

111 Pertemuan mendukung usulan Indonesia agar ASEAN membangun hubungan dengan kawasan Pasifik Selatan beserta organisasi di kawasan tersebut seperti Pacific Islands Forum (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan bantuan Selandia Baru sebagai penghubung. Kerja sama dimaksud direkomendasikan untuk dapat dimulai dalam bentuk kerja sama antar sekretariat. 112 Indonesia menyampaikan klarifikasi bahwa Sekjen Trilateral Cooperation Secretariat (TCS) selama ini hanya diundang untuk menghadiri APT Summit, dan tidak untuk APT FMM. Pertemuan mendukung masukan Indonesia tersebut. 113 Pertemuan dapat mendukung permintaan Indonesia agar negara anggota ASEAN dapat segera mengajukan rencana program/kegiatan sebagai implementasi konkret EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation 114 Indonesia menyampaikan rencana penyelenggaraan EAS Regional Seminar for Capacity Building to Counter Violent Extremism (CVE) dalam kerangka track 1.5 pada akhir September 2016.

1


TW2.IKU1.R.5.(LAPORAN ASEAN SOM)-HAL8.NO.13

1


TW2.IKU1.R.5.(LAPORAN ASEAN SOM)-HAL10 .NO.21

1

Pertemuan East Asia Summit (EAS) SOM, 5-9 Mei 2016

1


115 Pertemuan mendukung usulan Indonesia agar ASEAN Plus Three (APT) untuk mulai membahas langkah dan upaya dalam rangka menyusun work plan yang baru untuk menggantikan APT Cooperation Work Plan 2013-2017 yang akan berakhir pada tahun 2017.

1

Pertemuan ASEAN Plus Three (APT) SOM, 5-9 Mei 2016

TW2.IKU1.R.5.(LAPORAN ASEAN SOM)-HAL11.NO.26 dan TW2.IKU1.R.5.(LAPORAN EAS SOM)HAL2.NO.1.B.I dan NO.1.B.II TW2.IKU1.R.5.(LAPORAN ASEAN SOM)-HAL11.NO.26 TW2.IKU1.R.5.(LAPORAN EAS SOM)HAL4.NO.6.C TW2.IKU1.R.5.(LAPORAN APT SOM)HAL5.NO.3A

116 Pertemuan mendukung masukan Indonesia agar kerja sama APT yang perlu lebih dikedepankan antara lain: penanganan kejahatan lintas batas, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), konektivitas ASEAN, pariwisata, pendidikan, people-to-people contacts, penguatan track 1,5 dan track 2.

1


TW2.IKU1.R.5.(LAPORAN APT SOM)HAL5.NO.3.B

117 Pertemuan mendukung pendapat Indonesia agar proses penghapusan senjata nuklir (de-nuclearization) di Semenanjung Korea serta kelanjutan kembali dialog inter-Korea dan Six-Party Talks perlu terus di dorong.

1

Pertemuan ASEAN Plus Three (APT) SOM dan Pertemuan East Asia Summit (EAS) SOM, 5-9 Mei 2016

TW2.IKU1.R.5.(LAPORAN APT SOM)HAL5.NO.4.A TW2.IKU1.R.5.(LAPORAN EAS SOM)HAL5.NO.3

118 Pertemuan mendukung pendapat Indonesia agar pembentukan mekanisme regional dengan pendekatan yang berimbang antara upaya penegakan hukum dan pemberian bantuan kemanusiaan. 119 Pertemuan menerima pandangan Indonesia yaitu bahwa isu maritim penting untuk ditambahkan menjadi salah satu area prioritas kerja sama EAS sebagai upaya penguatan EAS. 120 Pertemuan menerima pandangan Indonesia bahwa implementasi Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC) secara penuh dan efektif serta pencapaian early conclusion dari COC penting untuk terus diupayakan. 121 Pertemuan juga menerima pandangan Indonesia bahwa negara peserta EAS perlu menahan diri dan meminimalisir resiko terjadinya konflik terbuka.

1


TW2.IKU1.R.5.(LAPORAN APT SOM)HAL5.NO.4.B

1


TW2.IKU1.R.5.(LAPORAN EAS SOM)HAL4.NO.1.B.III

1



1



122 Pertemuan menerima pandangan Indonesia bahwa penghormatan penuh terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 perlu terus diupayakan oleh pihak terkait. 123 Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia yang menekankan pentingnya komitmen terhadap penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) secara damai, termasuk penghormatan penuh terhadap proses hukum dan diplomatik. Oleh sebab itu, sebagai sebuah rule-based community, ASEAN harus menghormati hasil putusan Permanent Court of Arbitration (PCA), yang merupakan cara penyelesaian sengketa yang legal dan damai.

1



1

Pertemuan ke-29 ASEAN-United States (U.S.) Dialogue, 11-12 Mei 2016

TW2.IKU1.R.6.(LAPORAN ASEAN-US)HAL4.NO.6A

124 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia yang mendorong partisipasi aktif AS dalam mendukung implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children (ACTIP) yang ditandatangani oleh para Pemimpin ASEAN di KTT ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia bulan November 2015 lalu.

1



(Vide laporan poin: 6.e. dan Summary Record Pertemuan ke-22 ACSOC poin 21)

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4



125 Pertemuan sependapat dengan Indonesia yang menegaskan pentingnya menangani isu Trafficking in Person (TIP) secara komprehensif dan melihat kaitannya dengan kejahatan transnasional lainnya seperti illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF).

1



126 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia yang menggarisbawahi perlunya ASEAN dan AS meningkatkan kerja sama untuk mengatasi perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang dalam upaya menangani TIP.

1



127 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia agar Kemitraan ASEAN-Rusia harus dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia 128 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia mengenai pentingnya arsitektur kawasan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Inisiatif ini telah disampaikan Indonesia dalam East Asia Summit.

1

KTT Peringatan 20 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Rusia, 19-20 Mei 2016

1


TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL7.NO.14A TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL7.NO.14B

129 Pertemuan menerima usulan Indonesia agar ASEAN dan Rusia berkolaborasi dalam mewujudkan bangunan arsitektur kawasan dengan mengedepankan kesatuan, Sentralitas, dan kepemimpinan ASEAN melalui prinsip utama yaitu terbuka, transparan, dan inklusif. 130 Pertemuan menerima usulan Indonesia mengenai peningkatan kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia yang fokus pada pembangunan konektivitas energi, ketahanan energi, dan penguatan UMKM guna memajukan kesejahteraan rakyat 131 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia terkait pentingnya penguatan people-to-people contacts, khususnya melalui pendidikan, kepemudaan, dan pariwisata. 132 Pertemuan menerima usulan Indonesia mengenai perlu segera diselesaikannya konflik Palestina dan Israel, normalisasi hubungan Iran dan Arab Saudi, serta konflik Suriah yang telah menimbulkan peningkatan ekstremisme, migrasi, dan krisis kemanusiaan. 133 Pertemuan menerima usulan Indonesia yang mendorong adanya dialog politik secara inklusif dan penjaminan bantuan kemanusiaan demi terwujudnya stabilitas dan perdamaian Timur Tengah dan dunia.

1


TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL7.NO.14B

1


TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL7.NO.14C

1


1


TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL7.NO.14D TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL8.NO.14E

1


TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL8.NO.14F

134 Pertemuan menerima pandangan Indonesia yang menyampaikan bahwa proses integrasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dicegah. Selain terjadi di kawasan masing-masing, baik ASEAN dan kawasan lainnya, terdapat pula upaya untuk membangun jembatan kerja sama di antara organisasi kawasan, termasuk dengan terus membangun kerja sama dengan organisasi-organisasi lain yang potensial. Hal ini yang dinamakan “fostering dialogues among nations”.

1


TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL10.NO.21A

135 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar proses integrasi dan pengembangan kerja sama dengan organisasi kawasan perlu dilakukan secara bertahap. 136 Pertemuan menerima usulan Indonesia mengenai kerja sama dan komunikasi antar Sekretariat organisasi kawasan dapat mulai diintensifkan sebagai langkah awal bagi pengembangan kerja sama antar kawasan yang lebih luas.

1


1


TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL10.NO.21B TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL10.NO.21C

137 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar EAEU dan SCO dapat mengadakan konsultasi kerja sama dengan ASEAN melalui engagement antara Sekretariat terlebih dahulu. 138 Terkait moda kontribusi ASEAN-Korea Center (AKC), Indonesia mengusulkan batas tertinggi yang tidak terlalu jauh dari estimasi yang dibutuhkan AKC per tahunnya. Indonesia mendorong ASEAN agar hal ini dapat segera diputuskan mengingat masalah ini sudah cukup lama dan berlarut-larut. Pertemuan dapat menerima pandangan Indonesia tersebut.

1


1

Pertemuan ke-20 ASEAN-Republic of Korea Dialogue, 2-3 Juni 2016

TW2.IKU1.R.7.(LAPORAN KTT Peringatan ASEAN-Rusia)HAL11.NO.21D TW2.IKU1.R.8.(LAPORAN ASEAN-ROK 20)-Hal1.NO2

139 Pertemuan dapat menerima pandangan Indonesia bahwa peningkatan kerja sama people-to-people contacts melalui berbagai program kepemudaan, serta pendidikan dan beasiswa di negara ASEAN dan ROK perlu ditingkatkan.

1



140 Pertemuan dapat mendukung pendapat Indonesia bahwa untuk penguatan pertukaran kebudayaan dan seni dapat melalui pengembangan industri kreatif. 141 Peremuan menyambut baik ditetapkannya ASEAN-ROK Cultural Exchange Year tahun 2017. 142 Pertemuan mengapresiasi ROK yang tengah membangun ASEAN Culture House di Busan. 143 Pertemuan dapat menerima usulan Indonesia agar ASEAN dan ROK membahas mengenai isi dari ASEAN Cultural House tersebut. 144 Pertemuan dapat mendukung pendapat Indonesia bahwa pemanfaatan AKC untuk promosi budaya dan people-to-people exchanges, serta pariwisata perlu dioptimalkan. 145 Pertemuan menyetujui bahwa ASEAN dan ROK perlu meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan dan proyek di bidang people-to-people contacts, menjaga networking para peserta, serta meningkatkan partisipasi stakeholders yang lebih luas. 146 Pertemuan sependapat dengan masukan Indonesia penguatanupaya konservasi keanekaragaman laut bagi keberlangsungan sumber daya laut dan ketahanan pangan seperti melalui kerja sama capacity building, riset dan pertukaran teknologi, serta manajemen perikanan perlu ditingkatkan.

1



1

Pertemuan ke-20 ASEAN-Republic of Korea Dialogue, 2-3 Juni 2016 Pertemuan ke-20 ASEAN-Republic of Korea Dialogue, 2-3 Juni 2016 Pertemuan ke-20 ASEAN-Republic of Korea Dialogue, 2-3 Juni 2016 Pertemuan ke-20 ASEAN-Republic of Korea Dialogue, 2-3 Juni 2016

TW2.IKU1.R.8.(LAPORAN ASEAN-ROK 20)-Hal9.NO8. TW2.IKU1.R.8.(LAPORAN ASEAN-ROK 20)-Hal9.NO8. TW2.IKU1.R.8.(LAPORAN ASEAN-ROK 20)-Hal9.NO6 TW2.IKU1.R.8.(LAPORAN ASEAN-ROK 20)-Hal9.NO8

1



1



147 Pertemuan menerima pandangan Indonesia mengenai pentingnya untuk melindungi dan melestarikan ekosistem dan sumber daya laut dari aktivitas yang merugikan seperti Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

1



148 Pertemuan menerima pendapat Indonesia mengenai perlunya pendekatan baru untuk dapat memerangi IUU Fishing secara komprehensif dan menyeluruh. 149 Pertemuan menerima pandangan Indonesia untuk mensinergikan kerja sama maritim pada berbagai ASEAN-led mechanisms diantaranya melalui implementasi konkret EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation yang disahkan pada 10th EAS di Kuala Lumpur, November 2015.

1



1



1 1 1

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4



150 Pertemuan mendukung pandangan Indonesia untuk mendorong disahkannya prakarsa Indonesia tentang ARF Statement on Cooperation to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing pada Pertemuan Tingkat Menteri ARF, Juli 2016. 151 Indonesia didukung beberapa negara anggota ASEAN, memandang bahwa kesamaan proses integrasi antara masyarakat ekonomi Asia Timur dan ASEAN Economic Community (AEC) harus dipertimbangkan secara hati-hati. AEC harus diperkuat terlebih dahulu, dan semakin cepat AEC dapat mencapai seluruh blueprint, makin cepat ASEAN dapat berkontribusi ke dalam pembentukan masyarakat ekonomi Asia Timur.

1



1

Pertemuan 14th EAF, 9-10 Juni 2016

TW2.IKU1.R.9.(LAPORAN EAF 14)HAL2.NO4C

152 Indonesia menyampaikan bahwa untuk menjamin keberhasilan integrasi ekonomi kawasan, APT countries perlu melihat dan fokus kepada strengthening forces yang dapat memperkuat kerja sama kawasan.

1


TW2.IKU1.R.9.(LAPORAN EAF 14)HAL4.NO4

153 Indonesia menekankan bahwa sektor swasta merupakan bidang yang menjanjikan hasil dan insentif. 154 Indonesia menegaskan perlunya terus memupuk rasa optimis pada pertumbuhan sektor swasta, meskipun kondisi perekonomian global saat ini kurang kondusif. 155 Indonesia mengusulkan adanya sinkronisasi kegiatan dan mendorong upaya koordinasi serta pengembangan mekanisme kerja sama yang lebih jelas dalam bidang pendidikan tinggi sehingga negara-negara anggota ASEAN mendapatkan manfaat dari sistem pendidikan tinggi di negara-negara Plus Three. 156 Pertemuan juga mendukung pandangan Indonesia akan pentingnya peningkatan perlindungan bagi pekerja migran di ASEAN dan belajar dari negara-negara Plus Three dalam hal perlindungan tersebut.

1


1


TW2.IKU1.R.9.(LAPORAN EAF 14)HAL6.NO10C TW2.IKU1.R.9.(LAPORAN EAF 14)HAL6.NO10C

1


TW2.IKU1.R.9.(LAPORAN EAF 14)HAL6.NO13

1


TW2.IKU1.R.9.(LAPORAN EAF 14)HAL6-7.NO14

157 Pertemuan menyepakati untuk tidak menerima usulan RRT, yaitu untuk mengeluarkan suatu pernyataan adanya“consensus between China and ASEAN Countries on Safeguarding Peace and Stability in the region ”. Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya berpendapat bahwa waktu untuk membahas konten dari pernyataan bersama tersebut sangat terbatas. 158 Pertemuan menyambut baik usulan RRT untuk menetapkan tahun 2017 sebagai ASEAN-China Tourism Cooperation Year.

1

Pertemuan Special ASEAN-China Foreign Ministers’ Meeting, 13-14 Juni 2016

TW2.IKU1.R.10.(LAPORAN SPECIAL ASEAN-CHINA FMM)-HAL2.NO.4A

1


TW2.IKU1.R.10.(LAPORAN SPECIAL ASEAN-CHINA FMM)-HAL3.NO.5E

159 Pertemuan mendukung pendapat Indonesia bahwa ASEAN perlu menjaga kesatuan dan sentralitasnya sehingga mampu menentukan dasar kerja sama dan kepentingan dengan mitra wicaranya 160 Pertemuan dapat mendukung pendapat Indonesia bahwa kerja sama kemitraan ASEAN-RRT harus didasari prinsip saling menghormati dan kesetaraan 161 Pertemuan dapat mendukung pendapat Indonesia bahwa core business kerja sama kemitraan ASEAN-RRT adalah untuk memastikan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan tetap terjaga.

1


TW2.IKU1.R.10.(LAPORAN SPECIAL ASEAN-CHINA FMM)-HAL3.NO.5G

1


TW2.IKU1.R.10.(LAPORAN SPECIAL ASEAN-CHINA FMM)-HAL3.NO.5H

1


TW2.IKU1.R.10.(LAPORAN SPECIAL ASEAN-CHINA FMM)-HAL3.NO.5H

162 Pertemuan mendukung usulan Indonesia untuk mendorong agar SOM dan Joint Working Group (JWG) harus diberikan mandat yang penuh untuk segera menyelesaikan Code of Conduct of the Parties in the South China Sea (COC). 163 Pertemuan mendukung usulan Indonesia untuk mendorong pembahasan ad interim measures seperti suatu negative and positive list of activtities di LCS yang mencakup unsur self restraint, meningkatkan saling mencegah dan mencegah peningkatan ketegangan untuk menjaga stabilitas di kawasan selama belum selesainya COC.

1


TW2.IKU1.R.10.(LAPORAN SPECIAL ASEAN-CHINA FMM)-HAL4.NO.6F

1


TW2.IKU1.R.10.(LAPORAN SPECIAL ASEAN-CHINA FMM)-HAL4.NO.6F

164 Pertemuan menyatakan keprihatinannya atas kasus pembunuhan Warga Negara Kanada oleh Gerombolan Abu Sayyaf di Filipina Selatan beberapa waktu terakhir. Pertemuan sepakat bahwa terorisme tidak dapat dikaitkan dengan agama, negara, budaya atau etnik tertentu.

1

Nama Kegiatan : Pertemuan ke-13 ASEANCanada Dialogue, 15-16 Juni 2016

TW2.IKU1.R.11.(LAPORAN ASEANCANADA)-HAL4.NO.8C

165 Pertemuan mencatat komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan kerja sama di bidang counter-terrorism dan trans-national crime, antara lain melalui kerja sama teknis, information sharing dan pengembangan kapasitas.

1


166 Pertemuan menyepakati ASEAN dan Kanada untuk mengedepankan isu perlindungan wanita, anak-anak dan buruh migran, terutama bagi ASEAN dalam upayanya mencapai ASEAN Community Vision 2025.

1


TW2.IKU1.R.11.(LAPORAN ASEANCANADA)-HAL4.NO.8E

167 Pertemuan menyepakati kerja sama ASEAN-Kanada dalam pelaksanaan kegiatan terkait isu HAM diarahkan untuk dapat dilakukan secara langsung melalui badan sektoral dan mekanisme ASEAN yang telah ada, seperti ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) dan ASEAN Committee on Migrant Workers (ACMW).

1


TW2.IKU1.R.11.(LAPORAN ASEANCANADA)-HAL4.NO.8E

168 Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia bahwa ASEAN diharapkan memiliki keberanian menolak untuk didikte oleh kekuatan luar dengan tetap menjaga segala kepentingannya serta menghindari terjadinya dilemma kemanan di kawasan

1

TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN 49th AMM)POIN.9

169 Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia bahwa hukum internasional dan UNCLOS 1982 harus dihormati dan perdamaian serta kestabilan sangat penting di kawasan. Indonesia memberikan penekanan mengenai betapa pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN dalam isu LCS, serta menghormati dan menjalankan hal-hal yang telah disepakati sebelumnya

1

Pertemuan 49th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (49th AMM) / Post Ministerial Conferences (PMC) / 17th ASEAN Plus Three Foreign Ministers’ Meeting (17th APT) / 6th East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting Pertemuan 49th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (49th AMM) / Post Ministerial Conferences (PMC) / 17th ASEAN Plus Three Foreign Ministers’ Meeting (17th APT) / 6th East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting (6th EAS) / 23rd ASEAN Regional Forum (23rd ARF), 21-26 Juli 2016

170 Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia yang mendukung penuh pelaksanaan KTT Peringatan 25 Tahun sebagai simbol penguatan hubungan kemitraan strategis ASEAN dan RRT serta penetapan tahun 2016 sebagai Tahun Pertukaran Pendidikan dan Tahun 2017 sebagai Tahun Kerja Sama Pariwisata ASEAN-RRT.

1

Pertemuan 49th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (49th AMM) / Post Ministerial Conferences (PMC) / 17th ASEAN Plus Three Foreign Ministers’ Meeting (17th APT) / 6th East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting (6th EAS) / 23rd ASEAN Regional Forum (23rd ARF), Juli 2016

TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with China)-POIN.6.a

TW2.IKU1.R.11.(LAPORAN ASEANCANADA)-HAL4.NO.8C

TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN 49th AMM)POIN.6

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4



171 Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia untuk mendorong pentingnya kerja sama perdagangan dan investasi secara seimbang dan berkelanjutan untuk pencapaian target perdagangan sebesar USD 1 triliun dan investasi sebesar USD 150 miliar hingga tahun 2020.

1

Pertemuan 49th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (49th AMM) / Post Ministerial Conferences (PMC) / 17th ASEAN Plus Three Foreign Ministers’ Meeting (17th APT) / 6th East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting (6th EAS) / 23rd ASEAN Regional Forum (23rd ARF), 21-26 Juli 2016

TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with China)-POIN.6.b

172 Indonesia mendorong agar penguatan kerja sama bagi integrasi kawasan, termasuk melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur maritim untuk mencapai konektivitas masyarakat.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with China)-POIN.6.d

173 Pertemuan menyetujui penyelesaian perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agar dapat menjadi perjanjian kerja sama ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas, dan saling menguntungkan yang dapat membawa kemakmuran di kawasan.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with China)-POIN.6.e

174 Pertemuan menyepakati secara tegas mengenai pentingnya pihak-pihak yang bersengketa untuk menahan diri, menghormati proses hukum dan diplomasi, serta menyelesaikan sengketa secara damai demi terjaganya perdamaian, keamanan, stabilitas dan kesejahteraan kawasan

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with China)-POIN.6.h

175 Pertemuan menyetujui agar konsultasi COC dapat diselesaikan secara dini dan efektif.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with China)-POIN.6.i

176 Pertemuan menyetujui bahwa keamanan dan stabilitas merupakan fondasi bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with ROK)-POIN.5a

177 Pertemuan mendukung peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi antara ASEAN dan ROK khususnya dalam meningkatkan pemanfaatan kerangka yang telah dibangun ASEAN dan ROK oleh pihak swasta dan pemberdayaan UMKM

1

Pertemuan 49th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (49th AMM) / Post Ministerial Conferences (PMC) / 17th ASEAN Plus Three Foreign Ministers’ Meeting (17th APT) / 6th East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting (6th EAS) / 23rd ASEAN Regional Forum (23rd ARF),21-26 Juli 2016

TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with ROK)-POIN.5.b

178 Pertemuan menyetujui penguatan kerja sama konektivitas, khususnya guna mendukung implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity 2025.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with ROK)-POIN.5.c

179 Pertemuan menyetujui bahwa penetapan tahun 2017 sebagai ASEAN-ROK Cultural Exchange Year dan pembukaan ASEAN Culture House tahun ini akan memperkuat kerja sama sosial budaya antara ASEAN dan ROK.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with ROK)-POIN.5.d

180 Pertemuan sependapat bahwa kekhawatiran akan perkembangan di Semenanjung Korea terkait upaya uji coba nuklir Korea Utara yang telah melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) serta komitmen untuk non proliferasi nuklir.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with ROK)-POIN.5e

181 Pertemuan menyetujui bahwa terorisme dan extrimisme merupakan ancaman yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Oleh karena itu, Menlu RI dengan tegas menyatakan bahwa segala bentuk tindak terorisme harus diberantas bersama secara komprehensif dan bahwa terorisme tidak terkait dengan agama apapun.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with Canada)-POIN.8.a

182 Pertemuan menyetujui peningkatan kerja sama promosi dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang merupakan core business dari ASEAN

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with Canada)-POIN.8.c

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4



183 Pertemuan menyetujui penguatan kerja sama konektivitas khususnya guna mendukung implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with Japan)-POIN.5.b

184 Pertemuan menyetujui peningkatan kerja sama keamanan maritim, terutama peran ASEAN dan Jepang dalam mengimplementasikan EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with Japan)-POIN.5.c

185 Pertemuan menyetujui seruan untuk menahan diri dan menyelesaikan perselisihan di kawasan secara damai dengan penghormatan terhadap hukum internasional.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with Japan)-POIN.5.d

186 Pertemuan menyetujui kekhawatiran atas perkembangan di Semenanjung Korea dengan upaya uji coba nuklir Korea Utara yang telah melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) serta komitmen untuk non proliferasi nuklir.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with Japan)-POIN.5.e

187 Pertemuan menyetujui untuk memastikan negara anggota ASEAN memiliki kepentingan yang sama dengan Australia dalam upaya menghadapi ancaman terorisme yang semakin meningkat. Terkait hal ini, sangatlah relevan dan penting bagi ASEAN dan Australia untuk lebih mengintensifkan kerja sama dalam penanggulangan terorisme melalui berbagai mekanisme yang ada seperti Senior Officials’ Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Plus, ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) Plus, dan ASEAN Regional Forum (ARF).

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with Japan)-POIN.5.a

188 Pertemuan menyetujui ASEAN untuk mengeksplorasi peluang kerja sama dengan negara-negara di South Pacific dengan melibatkan Australia sebagai penghubung. Indonesia memandang bahwa tahap awal kerja sama antara ASEAN dengan negara-negara di South Pacific dapat mulai dilakukan pada level secretariat-to-secretariat.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with Japan)-POIN.5.c

189 Pertemuan menyetujui bahwa kerja sama maritim adalah elemen kunci untuk menciptakan kawasan yang stabil dan sejahtera sebagaimana tertera dalam Plan of Action to Implement the ASEAN-India Partnership for Peace, Progress dan Shared Prosperity 2016-2020

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORANASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with India)-POIN.5.a

190 Pertemuan menyetujui penyelesaian perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agar dapat menjadi perjanjian kerja sama ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas, dan saling menguntungkan yang dapat membawa kemakmuran di kawasan

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORANASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with India)-POIN.5.d

191 Pertemuan memandang penting peningkatan kerja sama maritim, khususnya dalam upaya memerangi kegiatan IUU fishing yang telah membawa dampak negatif bagi ekonomi nasional, kerusakan lingkungan, mengancam keberlanjutan perikanan tradisional, dan nelayan skala kecil. Untuk itu perlu peningkatan kerja sama di antara para penegak hukum diantaranya melalui pertukaran informasi dan penguatan kapasitas

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with U.S.)-POIN.5.a

192 Pertemuan menggarisbawahi pentingnya upaya kerja sama di bidang counter-terrorism dengan mempromosikan moderasi dan toleransi serta melalui deradikalisasi dan kontra-radikalisasi.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with U.S.)-POIN.5.b

193 Pertemuan setuju untuk menekankan pentingnya upaya mempererat hubungan antar masyarakat di kedua kawasan, antara lain melalui pendidikan, program pertukaran, serta pemberdayaan pemuda dan perempuan.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with U.S.)-POIN.5.d

194 Pertemuan menyetujui peningkatan kerja sama (i) konektivitas maritim dan penanggulangan IUU Fishing; (ii) counter-terrorism dan counter violent extremism; (iii) perdagangan dan investasi; serta (iv) people-to-people contacts, khususnya pendidikan

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with EU)-POIN.5.b

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4



195 Pertemuan setuju atas pembahasan PoA ASEAN-UE yang baru mengingat PoA 2013-2017 akan segera berakhir.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with EU)-POIN.5.c

196 Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia bahwa terorisme dan extremisme masih merupakan sebuah ancaman yang sedang dihadapi saat ini. Oleh karena itu, penting untuk ditangani secara hard power approach maupun soft power approach.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with Russia)-POIN.8.a

197 Pertemuan menyetujui dorongan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama promosi dalam bidang people-to-people contacts melalui pendidikan, pariwisata serta pertukaran pelajar.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with Russia)-POIN.8.c

198 Pertemuan menyepakati dorongan Indonesia untuk melanjutkan pembahasan Regional Security Architecture dan menekankan bahwa pembahasan dimaksud bukan untuk menggantikan namun memperkuat mekanisme yang sudah ada saat ini

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with Russia)-POIN.8.d

199 Pertemuan menyepakati pandangan Indonesia untuk mendorong implementasi penuh Rencana Aksi dimaksud dengan melibatkan partisipasi badan sektoral dan institusi ASEAN terkait, seperti ASEAN Foundation, serta diselaraskan dengan prioritas ASEAN

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with New Zealand)-POIN.5.b

200 Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia untuk mendorong kerja sama di area potensial lainnya, seperti penguatan hubungan antara ASEAN dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with New Zealand)-POIN.5.c

201 Pada isu kerja sama maritim, Pertemuan menyetujuin pandangan Indonesia untuk menekankan pentingnya kerja sama dalam memperkuat konektivitas maritim dan pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with New Zealand)-POIN.5.d

202 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia mengenai perlunya ASEAN dan Selandia Baru untuk fokus pada kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan di bidang ekonomi melalui AECSP dalam mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with New Zealand)-POIN.5.e

203 Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia untuk menekankan pentingnya kerja sama untuk meningkatkan konektivitas melalui people-to-people exchanges dan penguatan sektor pariwisata.

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Session with New Zealand)-POIN.5.f

204 Terkait agenda Exchange of Views on Regional and International Issues, Pertemuan menyepakati usulan Indonesia untuk menggarisbawahi pentingnya APT sebagai forum untuk membahas isu-isu strategis di kawasan agar dapat menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Untuk itu, negara anggota ASEAN bersama dengan negara Plus Three perlu meningkatkan mutual trust untuk mengatasi tantangan yang ada di kawasan. Indonesia mengajak seluruh negara APT untuk dapat menjadi responsible guardians bagi kawasan untuk menjaga kawasan tetap damai dan stabil

1


TW3.IKU1.R.1.(LAPORAN ASEAN Plus Three Foreign Ministers’ Meeting)POIN.4

205 Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia untuk terus mendorong partisipasi negara peserta EAS untuk bekerja sama dalam implementasi konkret EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation di masa mendatang

1



206 Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia mengenai pentingnya kerja sama maritim untuk mendapat perhatian khusus di dalam EAS, salah satunya terkait isu IUU Fishing yang juga diangkat oleh beberapa negara peserta EAS lainnya

1



No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4



207 Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia guna menegaskan perlunya eksplorasi atas ide-ide baru terkait arsitektur keamanan regional, dengan didasarkan kepada instrumen dan mekanisme ASEAN yang ada, berdasarkan prinsip-prinsip Treaty of Amity and Cooperation, EAS Bali Principles, dan ASEAN Charter. Indonesia menegaskan pula bahwa arsitektur keamanan regional ini tidak akan menggantikan, melainkan memperkuat dan memberi nilai tambah, pada mekanisme yang telah ada sebelumnya.

1



208 Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk memasukan Bali Process dalam policy recommendation pada NEAT Memorandum sebagai rujukan penanganan irregular migrants

1

TW3.IKU1.R.2.(LAPORAN 25th CCM NEAT /14th Annual Conference)HAL.4

209 NEAT Indonesia dan NEAT Singapura menyampaikan bahwa tantangan untuk mencapai masyarakat ekonomi Asia Timur sangat berat. ASEAN hingga kini dipandang belum mampu mencapai integrasi ekonomi secara substansial. Integrasi Ekonomi di Asia Timur adalah tahapan selanjutnya yang harus melalui proses integrasi Ekonomi di ASEAN terlebih dahulu.

1

Pertemuan 25th Country Coordinators’ Meeting (CCM) Network of East Asian Think Tanks (NEAT)/14th Annual Conference, 27-29 Juli 2016 Pertemuan 25th Country Coordinators’ Meeting (CCM) Network of East Asian Think Tanks (NEAT)/14th Annual Conference, 27-29 Juli 2016

210 Terkait wacana pembentukan blueprint masyarakat ekonomi Asia Timur, Pertemuan sepakat dengan pandangan Indonesia yang menyatakan bahwa komitmen proses pembentukan masyarakat ekonomi Asia Timur harus berkontribusi positif pada penguatan ASEAN dengan tidak mengesampingkan sentralitas ASEAN. 211 Terkait wacana pembentukan Sekretariat NEAT, Indonesia berupaya menjembatani perdebatan antara Singapura dengan Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Republik Korea (ROK) agar point usulan pembentukan Sekretariat NEAT dapat tetap dicantumkan dalam Memorandum NEAT namun dengan formulasi yang lebih dapat diterima serta tidak harus masuk dalam dalam rekomendasi. NEAT Indonesia menyampaikan bahwa kebutuhan akan sekretariat adalah refleksi komitmen anggota untuk memperkuat relevansi dan memperkokoh kelembagaan NEAT

1

212 Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk mencantumkan kata ‘biennial’ pada nomenklatur KTT Dua Tahunan Pertama ASEAN-Australia

1

Pertemuan ASEAN SOM/JCM/APT SOM/EAS SOM, 10-13 Agustus 2016

TW3.IKU1.R.3.(LAPORAN ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM) dalam rangkaian Pertemuan Joint Consultative Meeting (JCM))-POIN.8

213 Pertemuan menerima usulan Indonesia mengenai rencana penyelenggaraan Pertemuan ASEAN-Pacific Alliance Ministerial Meeting agar dapat diselenggearakan berdekatan dengan dengan pelaksanaan Pertemuan IAMM

1



214 Pertemuan mencatat penjelasan Indonesia terkait rencana penyelenggaraan Table Top Exercise on East Asia Summit Rapid Responses Toolkit di Ambon, Maluku, pada Bulan November 2016. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut kerja sama penanganan bencana dalam kerangka EAS

1



215 Pertemuan menyetujui harapan Indonesia agar implementasi seluruh rencana aksi dari setiap rekomendasi EAVG II Report dapat mendukung implementasi APT Cooperation Work Plan 2013-2017 yang bermanfaat dan menguntungkan bagi kerja sama APT

1



216 Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia yang menegaskan bahwa perdamaian dan keamanan berkelanjutan di LCS harus diciptakan melalui kepatuhan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, serta upaya menahan diri dari pihak yang berseketa dengan mengedepankan penyelesaiannya secara damai. 217 a. Pertemuan menyepakati usulan Indonesia untuk mendorong penguatan konektivitas maritim yang akan menciptakan kawasan yang lebih terhubung dan terintegrasi. b. Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia untuk mendorong peningkatan kerja sama pembangunan Sumber Daya Manusia melalui penguatan program pendidikan, kejuruan dan keterampilan, serta pertukaran pemuda dan pelajar melalui program JENESYS. c. Pertemuan menyetujui usulan Indonesia yang mengajak Jepang untuk melaksanakan secara konkret the EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation, dalam kerangka EAS

1

Rangkaian Pertemuan KTT Terkait Lainnya pada Rangkaian Pertemuan KTT ke-28 dan ke29 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya, 4-9 September 2016

TW3.IKU1.R.4.(LAPORAN KTT ke-19 ASEAN-RRT)-POIN.5B

1


TW3.IKU1.R.4.(LAPORAN KTT ke-19 ASEAN-RRT)-POIN.5A, 5B

218 Pertemuan menyepakati pandangan Indonesia untuk mendorong proses denuklirisasi di Semenanjung Korea secara damai melalui penghormatan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, serta pentingnya bagi semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan provokasi

1


TW3.IKU1.R.4.(LAPORAN KTT ke-18 ASEAN-ROK)-POIN.4B

219 Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia untuk mendorong agar di tengah situasi kawasan yang diwarnai dengan ketidakpercayaan dan ketegangan saat ini, APT harus mampu menjadi guardian of peace and stability in the region. 220 Pertemuan menyepakati dorongan Indonesia mengenai kerja sama maritim melalui kerja sama keamanan maritim dan implementasi konkret EAS Statement On Enhancing Regional Maritime Cooperation serta penguatan IORA. 221 Pertemuan menyepakati pandangan Indonesia terkait dukungannya terhadap penguatan Masyarakat ASEAN dan memastikan tercapainya Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang dipandang dapat berkontribusi bagi pelaksanaan Visi Masyarakat ASEAN 2025 dalam kaitannya dengan penciptaan dunia yang aman, damai, stabil dan sejahtera

1

Rangkaian Pertemuan KTT Terkait Lainnya pada Rangkaian Pertemuan KTT ke-28 dan ke29 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya, 4-9 September 2016 Rangkaian Pertemuan KTT Terkait Lainnya pada Rangkaian Pertemuan KTT ke-28 dan ke29 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya, 4-9 September 2016 Rangkaian Pertemuan KTT Terkait Lainnya pada Rangkaian Pertemuan KTT ke-28 dan ke29 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya, 4-9 September 2016

TW3.IKU1.R.4.(LAPORAN KTT ke-19 ASEAN Plus Three (APT))-POIN.5A

222 Pertemuan menyetujui pandangan Indonesia guna mendorong peningkatan kerja sama konektivitas darat, laut dan udara yang akan meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi, pariwisata dan people-to-people contact.

1

TW3.IKU1.R.4.(LAPORAN KTT ke-14 ASEAN-India)-POIN.4B

223 Pertemuan menyepakati pandangan Indonesia guna mendorong pemberantasan IUU Fishing yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan hidup, terutama terkait penguatan kapasitas dan pertukaran informasi.

1

Rangkaian Pertemuan KTT Terkait Lainnya pada Rangkaian Pertemuan KTT ke-28 dan ke29 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya, 4-9 September 2016 Rangkaian Pertemuan KTT Terkait Lainnya pada Rangkaian Pertemuan KTT ke-28 dan ke29 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya, 4-9 September 2016

Pertemuan 25th Country Coordinators’ Meeting TW3.IKU1.R.2.(LAPORAN 25th CCM (CCM) Network of East Asian Think Tanks NEAT /14th Annual Conference)(NEAT)/14th Annual Conference, 27-29 Juli HAL.7 2016 1

1

1

TW3.IKU1.R.2.(LAPORAN 25th CCM NEAT /14th Annual Conference)HAL.5

Pertemuan 25th Country Coordinators’ Meeting TW3.IKU1.R.2.(LAPORAN 25th CCM (CCM) Network of East Asian Think Tanks NEAT /14th Annual Conference)(NEAT)/14th Annual Conference, 27-29 Juli HAL.6 2016

TW3.IKU1.R.4.(LAPORAN KTT Dua Tahunan Pertama ASEAN-Australia)POIN.4C TW3.IKU1.R.4.(LAPORAN Pertemuan KTT ke-8 ASEAN-PBB)-POIN.4A

TW3.IKU1.R.4.(LAPORAN KTT ke-4 ASEAN-Amerika Serikat)-POIN.6C

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4



224 Pandangan menyepakati pandangan Indonesia guna mendorong peningkatan kemitraan di sektor maritim dengan memberantas Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) dan kejahatan lintas batas di lautan. Penting bagi EAS untuk menjaga laut sebagai urat nadi perekonomian dan memastikan laut tetap menjadi sumber penghidupan mengingat posisi kawasan yang berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia

1


TW3.IKU1.R.4.(LAPORAN KTT ke-11 East Asia Summit (EAS)-POIN.5C

225 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia mengenai Maritime Security, yang menekankan bahwa hal tersebut harus sejalan dengan Rule of Law

1

226 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia mengenai perlunya Claimant States/Legal Scholars melakukan identifikasi terkait Critical Date yang merupakan elemen penting dari mekanisme penyelesaian masalah perbatasan, karena dapat mengurangi sensitifitas dari isu Laut Cina Selatan.

1

Pertemuan ke-3 ASEAN-EU High Level Dialogue TW3.IKU1.R.5.(LAPORAN Pertemuan on Maritime Security Cooperation, 15-16 ke-3 ASEAN-EU High Level Dialogue September 2016 on Maritime Security CooperationPOIN.6A Pertemuan ke-3 ASEAN-EU High Level Dialogue TW3.IKU1.R.5.(LAPORAN Pertemuan on Maritime Security Cooperation, 15-16 ke-3 ASEAN-EU High Level Dialogue September 2016 on Maritime Security Cooperation)POIN.6B

227 Pertemuan mendukung usulan Indonesia mengenai pentingnya implementasi ASEAN-Pacific Alliance Framework for Cooperation (FFC) yang difokuskan pada peningkatan kerja sama UMKM

1

Pertemuan ASEAN dengan Regional Groupings di New York di Sela-sela Sesi ke-71 Sidang Majelis Umum PBB, 21-27 September 2016

TW3.IKU1.R.6.(LAPORAN Pertemuan ASEAN dengan Regional Groupings, New York-POIN.10C

228 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia mengenai perlunya perluasan kerja sama yang bersifat cross-cutting, seperti peningkatan volume perdagangan, bidang jasa, serta sektor pariwisata

1

Pertemuan ASEAN dengan Regional Groupings di New York di Sela-sela Sesi ke-71 Sidang Majelis Umum PBB, 21-27 September 2016

TW3.IKU1.R.6.(LAPORAN Pertemuan ASEAN dengan Regional Groupings, New York-POIN.10C

229 Pertemuan mendukung usulan Indonesia untuk memperkuat kerja sama antara ASEAN dan PBB di dalam koridor 4 area prioritas yaitu politikkeamanan, ekonomi, sosial-budaya dan kerja sama antar Sekretariat ASEAN dan Sekretariat PBB

1

Pertemuan ASEAN Foreign Ministers’ Meeting with the President of 71st United Nations General Assembly and United Nations Secretary General, 21-27 September 2016

TW3.IKU1.R.6.(LAPORAN ASEAN-UN Foreign Ministers’ Meeting with the President of 71st UNGA and UN Secretary-General (AUMM)-POIN.9A

230 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia mengenai pentingnya penyelarasan Visi Masyarakat ASEAN 2025 dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, utamanya dalam bidang pengentasan kemiskinan dan penyebaran penyakit menular.

1


TW3.IKU1.R.6.(LAPORAN ASEAN-UN Foreign Ministers’ Meeting with the President of 71st UNGA and UN Secretary-General (AUMM)-POIN.9B

231 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN-UN Regional Dialogue III di Jakarta, pada tanggal 7 – 9 November 2016

1


TW3.IKU1.R.6.(LAPORAN ASEAN-UN Foreign Ministers’ Meeting with the President of 71st UNGA and UN Secretary-General (AUMM)-POIN.9C

232 Pertemuan mendukung usulan Indonesia untuk mendorong realisasi berbagai inisiatif kerja sama ASEAN-AS, antara lain ASEAN-US Connect, penguatan UMKM, dan kerja sama maritim 233 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia mengenai pentingnya engagement ASEAN dan AS secara konstruktif dan intensif yang terus membawa keuntungan bagi kedua pihak. 234 Pertemuan mendukung penuh usulan Indonesia mengenai pemanfaatan mekanisme ASEAN-led sebagai strategi untuk berkontribusi terhadap perdamaian, keamanan, dan kemakmuran masyarakat di kawasan

1

Pertemuan Informal ASEAN-US Ministerial Meeting, September 2016

1


1


TW3.IKU1.R.6.(LAPORAN Informal ASEAN-US Ministerial Meeting)POIN.11A TW3.IKU1.R.6.(LAPORAN Informal ASEAN-US Ministerial Meeting)POIN.11B TW3.IKU1.R.6.(LAPORAN Informal ASEAN-US Ministerial Meeting)POIN.11C

235 Pertemuan mendukung usulan Indonesia untuk memperluas area prioritas sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara anggota ASEAN

1

Pertemuan Special Session of the ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Focusing on Sustainable Development, 21-27 September 2016

TW3.IKU1.R.6.(LAPORAN Special Session of the ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Focusing on Sustainable Development)-POIN.10A

236 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia mengenai pentingnya penambahan area prioritas dalam bidang kesehatan publik, khususnya dalam penanganan penyakit menular dan tidak menular

1

Pertemuan Special Session of the ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Focusing on Sustainable Development, 21-27 September 2016

TW3.IKU1.R.6.(LAPORAN Special Session of the ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Focusing on Sustainable Development)-POIN.10B

237 Pertemuan menyetujui usulan Indonsia tentang penyesuaian penggunaan kata “peoples” dan “citizens” karena terdapat perbedaan makna dan cakupan antara kedua kata tersebut.

1

Pertemuan ke-21 ASEAN-European Union TW4.IKU1.R.1.(lampiran Laporan Ministerial Meeting (AEMM), Bangkok, Thailand, Pertemuan Asean-European Union 13-14 Oktober 2016 Senior Officials’ Preparatory Meeting, 12-13 Oktober 2016)-POIN.5F Hal.4

238 Pertemuan sepakat mengenai usulan Indonesia; paragraf Weapons of Mass Destruction, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) dan Arm Trade Treaty (ATT) untuk dibuat lebih umum karena tidak semua Negara Anggota ASEAN merupakan pihak penandatangan ATT. Posisi ini mendapat dukungan dari Myanmar; 239 Pertemuan meyetujui penghapusan referensi mengenai “transboundary haze pollution” terkait kerja sama perubahan iklim pada draft Bangkok Roadmap.

1


1


240 Pertemuan menyetujui referensi terkait pemberantasan IUU Fishing pada draft Bangkok Roadmap. ASEAN menyepakati masukan tersebut dengan formulasi sebagai berikut: “Exchange of best practices and information to combat IUU Fishing”;

1


241 Indonesia menegaskan bahwa ancaman terorisme tidak semakin berkurang. Karena itu, perlu kerja sama kuat untuk mencegah dan menangani penyebab asal maupun kondisi yang dinilai kondusif bagi tumbuhnya aksi terorisme.

1

Pertemuan ke-21 ASEAN-European Union TW4.IKU1.R.1.(Lampiran Laporan Ministerial Meeting (AEMM), Bangkok, Thailand, Pertemuan ke-21 ASEAN-European 13-14 Oktober 2016 Union Ministerial Meeting (AEMM), 13-14 Oktober 2016)-POIN.8A Hal.6

242 Indonesia menyampaikan kekhawatirannya atas penyalahgunaan teknologi dan internet oleh pelaku teror sebagai alat propaganda, komunikasi, tutorial, sekaligus rekrutmen anggota, yang telah memunculkan fenomena baru yaitu self radicalization dan “lone-wolf”.

1

Pertemuan ke-21 ASEAN-European Union TW4.IKU1.R.1.(Lampiran Laporan Ministerial Meeting (AEMM), Bangkok, Thailand, Pertemuan ke-21 ASEAN-European 13-14 Oktober 2016 Union Ministerial Meeting (AEMM), 13-14 Oktober 2016)-POIN.8B Hal.6

243 Indonesia mendorong kerja sama konkret ASEAN-UE yang semakin diperlukan, melalui (i) penguatan kerja sama kontra-terorisme; (ii) penguatan kemampuan unit anti teror dan counter cyber terrorism; dan (iii) pengarusutamaan soft approach melalui pendidikan, peningkatan peran perempuan, civil society, serta organisasi kemasyarakatan dan agama.

1

Pertemuan ke-21 ASEAN-European Union TW4.IKU1.R.1.(Lampiran Laporan Ministerial Meeting (AEMM), Bangkok, Thailand, Pertemuan ke-21 ASEAN-European 13-14 Oktober 2016 Union Ministerial Meeting (AEMM), 13-14 Oktober 2016)-POIN.8C Hal.6

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4

Keterangan Kegiatan


5

6

244 Terkait migrasi, Indonesia menyampaikan bahwa kerja sama internasional perlu diperkuat melalui pemberian bantuan kemanusiaan. Indonesia juga mendorong kerja sama untuk menangani akar permasalahan, termasuk dengan negara asal, dan memberantas kejahatan trans nasional, di antaranya penyelundupan manusia, juga sangat penting untuk ditingkatkan.

1

Pertemuan ke-21 ASEAN-European Union TW4.IKU1.R.1.(Lampiran Laporan Ministerial Meeting (AEMM), Bangkok, Thailand, Pertemuan ke-21 ASEAN-European 13-14 Oktober 2016 Union Ministerial Meeting (AEMM), 13-14 Oktober 2016)-POIN.8D Hal.6

245 Terkait arah ke depan kerja sama ASEAN-UE, Indonesia secara khusus menegaskan: a. pentingnya peningkatan kerja sama maritim, khususnya penanggulangan IUU Fishing, sebagai salah satu isu strategis bersama di masa yang akan datang. b. perlunya IUU Fishing dikategorikan sebagai isu kejahatan transnasional mengingat adanya kaitan antara IUU Fishing dengan kegiatan penyelundupan manusia, perdagangan obat terlarang, hingga senjata. c. ASEAN dan UE perlu untuk mulai membahas PoA ASEAN-UE periode 20182022 sebagai kerangka kerja sama selanjutnya.

1

Pertemuan ke-21 ASEAN-European Union TW4.IKU1.R.1.(Lampiran Laporan Ministerial Meeting (AEMM), Bangkok, Thailand, Pertemuan ke-21 ASEAN-European 13-14 Oktober 2016 Union Ministerial Meeting (AEMM), 13-14 Oktober 2016)-POIN.10 Hal.6

246 Dalam upaya pemberantasan root causes dari ekstremisme diperlukan pendekatan people-centered and people-oriented. Bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui kombinasi hard and soft approach yang dipandang sebagai strategi ampuh dalam pencegahan penyebaran paham radikal 247 Kolaborasi antara ASEAN dan PBB perlu terus ditingkatkan untuk memberi dukungan terhadap pemajuan dialog, moderasi, dan toleransi dalam upaya menekan secara maksimal konflik dan ekstremisme.

1

TW4.IKU1.R.2.(Lampiran Laporan AURED III)-Hal 1 dan 2

248 Perlunya peningkatan peran ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) untuk dapat bekerja sama dengan institusi, think tanks dan akademisi di kawasan dan di luar kawasan guna membangun harmonisasi dan jejaring yang kuat dalam melaksanakan tugasnya.

1

249 Perlunya mendorong AIPR untuk melaksanakan program-program konkret terkait pemajuan perdamaian, manajemen konflik dan pencegahan ekstremisme.

1

250 Pentingnya keseimbangan antara intervensi atas narasi ekstremisme, baik secara online maupun offline. Perkembangan teknologi tidak bisa dibendung dan ketertarikan generasi muda terhadap nilai-nilai ekstremisme terletak pada pemberian kesempatan bagi anak muda untuk mewujudkan kondisi idealnya.

1

The Fifth ASEAN-UN Workshop: Regional Dialogue III on “ASEAN-UN Collaboration in Conflict Prevention, Preventive Diplomacy, and Prevention of Violent Extremism (AURED III), 79 November 2016 The Fifth ASEAN-UN Workshop: Regional Dialogue III on “ASEAN-UN Collaboration in Conflict Prevention, Preventive Diplomacy, and Prevention of Violent Extremism (AURED III), 79 November 2016 The Fifth ASEAN-UN Workshop: Regional Dialogue III on “ASEAN-UN Collaboration in Conflict Prevention, Preventive Diplomacy, and Prevention of Violent Extremism (AURED III), 79 November 2016 The Fifth ASEAN-UN Workshop: Regional Dialogue III on “ASEAN-UN Collaboration in Conflict Prevention, Preventive Diplomacy, and Prevention of Violent Extremism (AURED III), 79 November 2016 The Fifth ASEAN-UN Workshop: Regional Dialogue III on “ASEAN-UN Collaboration in Conflict Prevention, Preventive Diplomacy, and Prevention of Violent Extremism (AURED III), 79 November 2016

251 Penyusunan narasi pembanding harus benar-benar bisa melawan premis yang dijanjikan oleh ektrimis. Diperlukan peran aktif pemerintah untuk memberikan akses luas bagi para penggiat CSO untuk mengakses berbagai publikasi ekstrimis yang tertutup bagi publik

1

TW4.IKU1.R.2.(Lampiran Laporan AURED III)-Hal 6

252 Upaya pencegahan ekstremisme harus dikedepankan, termasuk membangun ownership melalui pengembangan Rencana Kerja Pencegahan Ekstremisme ke tingkat nasional dan regional.

1

253 Pentingnya peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan dalam upaya pemeliharaan perdamaian pada tataran nasional, regional, maupun global.

1

254 Sinergitas antara pemerintah dan para pemangku kepentingan serta ASEAN dan PBB melalui berbagai forum perlu terus diperkuat dalam upaya pencegahan konflik, diplomasi preventif, serta pencegahan ekstremisme dan radikalisme.

1

255 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia, agar kantor pariwisata Provinsi Guangdong dapat melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan ASEAN di Guangdong, ACC dan pengusaha biro perjalanan wisata di Guangdong. Usulan tersebut memperoleh tanggapan yang baik dari kantor pariwisata Guangdong dan memperoleh dukungan dari negara anggota ASEAN lainnya. 256 Pertemuan menerima dan mencatat masukan Indonesia yang menekankan pentingnya people-to-people contact yang dapat dilakukan melalui kegiatan pariwisata, kebudayaan dan pendidikan. Pertemuan juga mencatat usulan Indonesia untuk 1) penggunaan fasilitas teleconference untuk meningkatkan perhatian masyarakat, khususnya pelajar ASEAN dan China; 2) sinergi proyek-proyek ACC dengan ASEAN-China Plan of Action.

1

The Fifth ASEAN-UN Workshop: Regional Dialogue III on “ASEAN-UN Collaboration in Conflict Prevention, Preventive Diplomacy, and Prevention of Violent Extremism (AURED III), 79 November 2016 The Fifth ASEAN-UN Workshop: Regional Dialogue III on “ASEAN-UN Collaboration in Conflict Prevention, Preventive Diplomacy, and Prevention of Violent Extremism (AURED III), 79 November 2016 The Fifth ASEAN-UN Workshop: Regional Dialogue III on “ASEAN-UN Collaboration in Conflict Prevention, Preventive Diplomacy, and Prevention of Violent Extremism (AURED III), 79 November 2016 The Fifth ASEAN-UN Workshop: Regional Dialogue III on “ASEAN-UN Collaboration in Conflict Prevention, Preventive Diplomacy, and Prevention of Violent Extremism (AURED III), 79 November 2016 Pertemuan ke-6 ASEAN-China Centre Joint Council, Guangzhou, RRT, 16-18 November 2016

1

Pertemuan ke-6 ASEAN-China Centre Joint Council, Guangzhou, RRT, 16-18 November 2017

TW4.IKU1.R.3.(Lampiran Laporan ASEAN-China Centre Join Council)Poin 15

257 Pertemuan menyetujui perlunya penegakan keamanan maritim yang efektif melalui information and data sharing. Terkait hal ini, EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation merupakan platform yang baik untuk menjalin kerja sama di bidang maritim dalam kerangka EAS

1

EAS Seminar on Maritime Security Cooperation “Enhancing Information Sharing Among Commercial Vessels”, 22-25 November 2016


258 Pertemuan menerima usul penguatan kerja sama regional yang mengarah kepada burden sharing antara coastal states dan flag states terkait biaya pengamanan Sea Lanes of Communications (SLOCs)

1


TW4.IKU1.R.4.(Laporan EAS Seminar on Maritime Security Cooperation)butir 6a

259 Pertemuan mencatat perlunya dijajaki sebuah kerangka hukum internasional serupa UNCLOS yang mengatur burden sharing antara coastal states dan flag states terkait biaya pengamanan SLOCs.

1



260 Pertemuan menyetujui koordinasi antar lembaga nasional yang lebih efektif, perlu dibangun sistem informasi yang integratif dan dapat diakses oleh seluruh lembaga penegak hukum.

1


TW4.IKU1.R.4.(Summary of presentation oleh Asisten Deputi Bidang Polugri-Kemenko Polhukam)

1








TW4.IKU1.R.3.(Lampiran Laporan ASEAN-China Centre Join Council)Poin 15

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4

Keterangan Kegiatan


5

6

261 Pertemuan mencatat isu peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan sistem informasi serta penguatan struktur organisasi dan koordinasi internal masih perlu menjadi perhatian

1



262 Pertemuan menyepakati perlunya dibentuk point of contact yang dapat menjadi sumber information sharing antar negara di kawasan

1



263 Pertemuan menyetujui bahwa IInstitusi nasional harus diperkuat agar mampu menjadi focal point nasional untuk pertukaran informasi regional sehingga dapat menangani isu-isu keamanan laut secara efektif.

1



264 Pertemuan menyetujui penguatan kerja sama keamanan maritim kawasan dapat dilakukan melalui isu-isu yang tidak sensitif dan menjadi perhatian bersama, misalnya terkait pengelolaan limbah maritim.

1



265 Pertemuan menyetujui perlu adanya pendekatan komprehensif yang memfokuskan pada upaya pencegahan kegiatan ektremisme dengan mengatasi akar permasalahan (root causes) serta faktor pemicunya. Pada tingkat regional, ditekankan bahwa ASEAN telah memiliki ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) dan ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism (ACPoA on CT) yang menjadi bagian penting dari upaya komprehensif dalam PCVE

1

EAS Regional Seminar for Capacity Building to Prevent and Counter Violent Extremism, 5-6 Desember 2016

TW4.IKU1.R.5.(Laporan East Asia Summit Regional Seminar for Capacity Building to Prevent and Counter Violent Extremism) - poin 7

266 Pertemuan menyetujui pentingnya sebuah sistem monitor yang efektif untuk menjamin keberhasilan dari upaya-upaya PCVE di berbagai tingkatan. Di tingkat nasional, Pemri telah melakukan kombinasi hard-approach dan softapproach.

1


267 Pertemuan menyetujui peran counter narrative yang efektif dalam menanggulangi berbagai propaganda kelompok ekstremis akan berdampak besar bagi upaya PCVE. Dalam kaitan ini, diusulkan Counter Narrative Development Model, dengan tahapan: (i) developing research network, (ii) developing resource center, (iii) training the messenger and disseminating the counter narrative, (iv) monitoring targeted groups .

1


TW4.IKU1.R.5.(Laporan East Asia Summit Regional Seminar for Capacity Building to Prevent and Counter Violent Extremism) - poin 8 TW4.IKU1.R.5.(Laporan East Asia Summit Regional Seminar for Capacity Building to Prevent and Counter Violent Extremism) - poin 12c

268 Pertemuan menyetujui perlu adanya penguatan kapasitas baik pemerintah sebagai koordinator PCVE dan pemangku kepentingan (akademisi, think tanks, CSO, para pemimpin masyarakat, sektor swasta) serta masyarakat secara luas.

1


TW4.IKU1.R.5.(Laporan East Asia Summit Regional Seminar for Capacity Building to Prevent and Counter Violent Extremism) - poin 13a

269 Pertemuan menyetujui hubungan kemitraan dan koordinasi antara pemerintah dan kalangan non-pemerintah perlu ditingkatkan khususnya dalam mengembangkan berbagai PCVE dari aspek-aspek komunikasi, pendidikan, program deradikalisasi (integrasi sosial), pengumpulan data dan penelitian, serta pemberdayaan perempuan dan generasi muda.

1


TW4.IKU1.R.5.(Laporan East Asia Summit Regional Seminar for Capacity Building to Prevent and Counter Violent Extremism) - poin 13a

270 Pertemuan meyetujui peningkatan kerja sama PCVE di tingkat regional dan multilateral, antara lain melalui implementasi ASEAN Convention on Counter Terrorism dan Plan of Action-nya, pemanfaatan berbagai mekanisme ASEAN terkait untuk mendukung upaya masing-masing negara anggota dalam menangani isu PCVE, pemanfaatan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) sebagai platform regional bagi semua pemangku kepentingan untuk membangun jaringan dan mengembangkan kegiatan terkait PCVE, kerja sama di bidang pertukaran informasi, manajemen perbatasan antar-negara, kerja sama antar-peneliti, serta pengembangan counter-narrative strategy.

1


TW4.IKU1.R.5.(Laporan East Asia Summit Regional Seminar for Capacity Building to Prevent and Counter Violent Extremism) - poin 13b

271 Pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi erat dalam mendorong pemberdayaan komunitas dalam menyerukan perdamaian, moderasi, toleransi dan dialog antaragama untuk menekan penyebaran terhadap bahaya radikalisme.

1


TW4.IKU1.R.5.(Laporan East Asia Summit Regional Seminar for Capacity Building to Prevent and Counter Violent Extremism) - poin 15

272 Wakil Indonesia untuk AICHR 2012 - 2015 mendorong agar jangan sampai konsensus membatalkan tahapan untuk maju sama sekali; secara bertahap perlu dicari titik temu agar tetap ada kemajuan. 273 Indonesia mengusulkan agar Laporan Tahunan AICHR dapat didiseminasikan kepada publik. 274 Indonesia berpandangan bahwa AICHR Editorial Board harus diisi oleh wakil negara yang tidak dalam posisi terbuka seperti Indonesia sehingga bisa langsung melakukan review materi publikasi kegiatan AICHR yang masuk. 275 Indonesia menyampaikan bahwa di tingkat ASEAN diperlukan skema pemberdayaan perempuan yang menjamin pemajuan dan perlindungan hakhak perempuan dalam partisipasinya di dalam sektor ekonomi. Hal ini dipandang penting guna mengantisipasi gap partisipasi perempuan di dalam sektor ekonomi di tiap negara dan untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat di antara para pengusaha dan pekerja perempuan di ASEAN. 276 Dalam pertemuan dengan Menlu Laos, Menlu RI menyampaikan rekomendasi terkait pentingnya memanfaatkan masa keketuaan Laos di ASEAN tahun 2016 mengingat tahun ini merupakan waktu dimulainya Masyarakat ASEAN serta pelaksanaan implementasi Visi Masyarakat ASEAN tahun 2025. 277 Indonesia menyampaikan rekomendasi bahwa dukungan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia agar selalu diberikan kepada Laos dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua ASEAN. 278 Dalam kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Laos H.E Thongsing Thammavong, Menlu RI menyampaikan rekomendasi perlunya menjaga dan memperkuat sentralitas dan persatuan ASEAN agar ASEAN dapat berkontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan di kawasan.

279 Indonesia merekomendasikan perlunya ASEAN bekerja secara lebih efektif dan efisien, antara lain dengan perampingan proses kinerja ASEAN dan meningkatkan koordinasi antar badan sektoral dan organ ASEAN.

1

H.I.01 Hal 2 1

AICHR Transition Workshop and 20th ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Meeting, Kuala Lumpur, 3-5 Februari 2016

1

1

H.I.01 Hal 5

Conference on the Regional Study of the Economic Participation of the Women in ASEAN, H.I.02 Hal 3 Manila, 28 – 29 Januari 2016

1

1

P.I.1 Hlm. 1 point 2

Kunjungan Kerja Menteri Luar negeri RI ke Vientiane, Laos, 27-28 Januari 2015

1

1

H.I.01 Hal 4




P.I.2.a. Poin 2

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


1

2

3

4

5

6

280 Indonesia menyampaikan rekomendasi untuk mendorong agar terdapat kesepakatan peta jalan, struktur, dan elemen-elemen Code of Conduct in the South China Sea (COC) dalam pertemuan Joint Working Group (JWG) on the Declaration of Conduct in the South China Sea (DOC) pada bulan Maret 2016.

281 Terkait Laut Tiongkok Selatan, Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai pentingnya penerapan prnisip-prinsip self-restraint dan penyelesesaian sengketa secara damai berdasarkan jalur hukum internasional internasional yang berlaku, termasuk UNCLOS 1982. 282 Indonesia menyampaikan rekomendasi untuk memajukan inisiatif deradikalisasi dan saling berbagi data intelijen dalam rangka penanggulangan terorisme. 283 Indonesia menyampaikan usulan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas Timor-Leste atas beberapa isu penting di ASEAN seperti isu SEANWFZ, Laut Tiongkok Selatan, termasuk kapasitas hukum internasional dan lainnya. 284 Indonesia menyampaikan usulan untuk melaksanakan pertemuan SEANWFZ ExCom WG dengan mengundang para ahli perlucutan senjata PBB dari kawasan bebas senjata nuklir lainnya di sela-sela Pertemuan United Nations Disarmament Commission (UNDC) di New York, pada bulan April 2016 atau Pertemuan Informal ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (IAMM) pada bulan September 2016. 285 Indonesia mendorong agar elemen-elemen yang ada di dalam Revised Work Plan on Maintaining and Enhancing ASEAN Centrality dapat diimplementasikan dan sentralitas ASEAN terefleksikan dalam seluruh mekanisme ASEAN. 286 Indonesia menyampaikan perlunya ASEAN memiliki posisi bersama dan menghormati keputusan akhir Permanent Court of Arbitration (PCA) atas tuntutan yang diajukan oleh Filipina yang rencananya akan keluar tahun ini. 287 Perlu dibentuknya suatu drafting group khusus yang terpisah dari sesi pleno. Hal ini kemudian disepakati oleh peserta Pertemuan yang kemudian membahas 4 (empat) dokumen a.l. Concept Paper on the MFAs Hotline, Nonpaper on the Steps towards the Establishment of Technical Committees. Paper Filipina mengenai Parameters of Self-Restraint in Paragraph 5 of the DOC, Draft Guidelines for MFAs Hotline. 288 Dapat dibentuknya mekanisme ASEAN-China CUES yang merujuk kepada mekanisme CUES yang dihasilkan dalam WPNS. Kedua dokumen ini dapat diusulkan untuk menjadi deliverables yang dapat disepakati pada ASEANChina Commemorative Summit tahun 2016. 289 Perlu segera dimulainya pengorganisasian 22 elemen dalam List of Elements for a Possible Outline of a COC (guna mempermudah pembahasan struktur COC) dibandingkan kebuntuan dalam pembahasan working approach. 290 Indonesia menekankan pentingnya Hotline of Communications disertakan di dalam draft sebagai salah satu highlight kemajuan proses negosiasi ASEANRRT terkait early harvest measure di LCS. Usulan tersebut didukung oleh Singapura. 291 Indonesia menekankan pentingnya ASEAN memiliki posisi bersama terkait hasil keputusan PCA. 292 Indonesia menegaskan bahwa kehadiran seluruh Menlu ASEAN pada pertemuan tersebut menjadi strategis untuk memberikan penekanan komitmen ASEAN serta arti pentingnya isu LCS bagi ASEAN. 293 Indonesia dalam hal membangun sistem penanggulangan dan pengurangan resiko bencana menyampaikan pentingnya peraturan yang jelas dan spesifik; kemitraan antar-pemangku kepentingan; data dan analisa resiko bencana; pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan early warning system; pembangunan centre of excellence, penguatan kapasitas pemerintah lokal, dan pemanfaatan kearifan lokal. 294 ARF EEPs telah menyetujui ARF EEPs Working Group Study secara prinsip. Sesuai dengan intervensi ARF EEP Indonesia di atas, kiranya perlu dipastikan agar kajian tersebut di-endorse ARF SOM dan para Menteri ARF agar terdapat dukungan finansial bagi kemungkinan keterlibatan wakil ARF EEP masing-masing peserta dan kelompok ahli. Selain itu, hasil kajian ini nantinya juga akan menjadi masukan bagi proses antar pemerintah untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Prakarsa ini hendaknya dapat dicatat sebagai prakarsa yang perlu ditindaklanjuti dengan disesuaikan dengan prosedur ARF, yakni kesepakatan pada tingkat ARF SOM untuk kemudian disetujui para Menteri ARF. 295 Indonesia sebagai lead country isu TIP bersama dengan Uni Eropa mengundang Negara Peserta ARF untuk menambah inisiatif program dalam isu prioritas yang baru terbentuk pada tahun 2015 ini. 296 Indonesia menyampaikan bahwa deadline ARF Statement on Cross Border Movement on Criminals yang diberikan terlalu sempit mengingat draft tersebut masih harus dikonsultasikan ke instansi-instansi terkait 297 Delri menyampaikan rekomendasi untuk tidak melihat secara kaku berbagai gaya negosiasi yang telah disampaikan dalam pemaparan dalam pelaksanaan negosiasi penyelesaian konflik. Hal itu disebabkan karena gaya negosiasi yang digunakan negosiator dapat berganti dan berkembang hingga mencapai menyesuaikan dengan perkembangan proses negosiasi. 298 Indonesia menyampaikan rekomendasi para peserta untuk mengambil contoh proses perdamaian melalui “Jakarta Informal Meeting” pada tahun 1988 sebagai contoh praktek yang baik dalam merespon situasi dan hubungan antar negosiator. 299 Indonesia menyampaikan rekomendasi untuk mempertimbangkan pentingnya mediator menjelaskan kepada pihak yang berkonflik tentang resiko apabila mediasi tidak dilakukan, dengan mengambil contoh proses mediasi yang pernah dimanfaatkan Indonesia dalam konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka.

1

P.I.2.a. 13 dan 22; P.I.2.b. Poin 11 dan 12

1

P.I.2.a. Poin 11

1

P.I.2.a. Poin 14

1

P.I.2.b. Poin 8

1

P.I.2.b. Poin 8

1

P.I.2.b. Poin 10

1

P.I.2.b. Poin 13 dan 31

1

P.I.3 Poin 7

1

16th ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (JWG on DOC)

P.I.3. Poin 5

1

P.I.3. Poin 14 dan 15

1

P.I.4. Hal. 3 poin 9.a.

1

Special ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM), Singapura, 23 Maret 2016

1

P.I.4. Hal. 4 poin 9.b.

P.I.4. Hal. 2 poin 4

1

15th ARF Inter-Sessional Meeting on Disaster Relief, Nay Pyi Taw, Myanmar, 25 - 26 Februari 2016

1

10th ARF Expert and Eminent Persons (EEPs) Meeting, Singapura, 29 Februari 2016 – 2 Maret A.I.06, Hal. 6 2016

1

1

1


ARF Training Course on Preventive Diplomacy, Hanoi, Vietnam, 2 - 4 Maret 2016

A.I.03, Hal. 2

A.I.07, Hal. 4

A.I.07, Hal. 5

A.I.08, Hal. 3

1

A.I.08, Hal. 3

1

A.I.08, Hal. 3

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


1

2

3

4

5

6

300 Indonesia menyampaikan rekomendasi terkait perlunya mediator memutuskan untuk segera melanjutkan pembahasan apabila suatu isu telah mencapai kesepakatan agar proses mediasi tidak berjalan berlarut-larut. 301 Indonesia menyampaikan bahwa perkembangan proses ratifikasi ACTIP dapat dilakukan di sela-sela Pertemuan rutin SOMTC yang relevan tanpa harus menjadikannya sebuah Pertemuan sendiri/terpisah. 302 Mengenai area prioritas SOMTC dalam implementasi APA, Indonesia mengusulkan agar pengembangan sistem national data collection dan regional database dapat menjadi prioritas. 303 Terkait usulan Brunei Darussalam untuk memperluas Direct Communication Link (DCL) sehingga mencakup Plus countries, Indonesia menyarankan bahwa ASEAN kiranya berfokus pada implementasi DCL internal ASEAN terlebih dahulu sebelum merangkul Plus countries. 304 Terkait concept paper Filipina mengenai usulan pembentukan ADMM-Plus EWG on Cyber Security, Indonesia menyarankan bahwa cakupan bidang cyber security tersebut nantinya dapat ditekankan pada aspek pertahanan dan militer. 305 Terkait concept paper Malaysia mengenai usulan pembentukan sebuah ASEAN Peacekeeping Force, Indonesia mempertanyakan negara/institusi mana yang akan memberikan wewenang pembentukan ASEAN Peacekeeping Force mengingat kebijakan masing-masing Negara Anggota ASEAN di bidang pemeliharaan perdamaian berbeda-beda. 306 Indonesia merekomendasikan penghapusan usulan paragraf baru mengenai pembentukan Joint Operation and Coordination Centre of ASEAN (JOCCA) yang terdapat di dalam draft SASOP Chapter VI as of 21 September 2015 yang merupakan hasil pembahasan Pertemuan ke-9 ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) Working Group on Preparedness and Response. 307 Terkait concept paper Malaysia mengenai formalisasi ASEAN Chief of Defence Forces’ Informal Meeting (ACDFIM), Indonesia menyarankan bahwa kekhawatiran formalisasi tersebut akan mengarah ke aliansi militer dapat dihindari dengan menyebutkan secara jelas di dalam concept paper bahwa ACDFM tidak dimaksudkan untuk membentuk aliansi militer. 308 Terkait usulan Australia untuk meningkatkan frekuensi Pertemuan ADMMPlus menjadi setahun sekali, Indonesia merekomendasikan bahwa peningkatan frekuensi belum diperlukan. 309 Indonesia menyampaikan komitmen untuk mengirimkan 8 pengamat dan 16 pelaku (termasuk di dalamnya 2 pelatih, 6 perwira, dan 1 tenaga medis) yang akan dibagi menjadi tim HMA (6 pelaku) dan PKO (8 pelaku)

310 Mendorong pentingnya kerja sama dalam mempromosikan toleransi; root causes) dan kondisi yang kondusif terhadap terorisme; memberantas terorisme dan ekstrimisme, serta mengatasi akar masalah 311 Melalui pendekatan hardpower, namun lebih mengutamakan pendekatan softpower. Pendekatan softpower menggunakan pendekatan agama dan budaya, melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan organisasi agama 312 Memanfaatkan penuh dua organisasi Islam, Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang bersama pemerintah menyuarakan moderasi, toleransi dan Islam sebagai Rakhmatan Lil Alamin 313 Melakukan diversifikasi pendekatan deradikalisasi dan kontra-radikalisasi melalui program rehabilitasi narapidana teroris dan program penerimaan kembali (reintegrasi) di masyarakat 314 Memperkuat kerja sama pertukaran intelijen dan pengawasan perbatasan 315 Indonesia menyampaikan indikasi kemungkinan keikutsertaan dalam Exercise MT 16. Indonesia telah merencanakan 1 (satu) KRI untuk berpartisipasi pada International Naval Fleet Review (INR) tanggal 18-21 November 2016. 316 Indonesia menyampaikan konfirmasi komitmennya untuk berkontribusi dengan mengirimkan 1 (satu) kapal perang, pasukan khusus (on board) untuk FTX di Brunei Darussalam dan Singapura. Total kontingen Indonesia yang akan berpartisipasi dalam FTX ini berjumlah sekitar 130 personil

1

320 Pertemuan mencatat rekomendasi bahwa Indonesia perlu kembali menjalankan perannya sebagai intellectual leader di ASEAN dengan memikirkan arah baru kebijakan ASEAN kedepannya (re-thinking ASEAN ). 321 Pertemuan mencatat bahwa sebagai Primus Inter Parres di kawasan, Indonesia dapat mempertimbangkan pelaksanaan suatu forum keamanan di tingkat ASEAN yang spesifik membahas topik arsitektur keamanan regional secara rutin. 322 Pertemuan mencatat masukan Indonesia agar ASEAN dapat berfokus pada upaya untuk memperkuat mekanisme yang telah ada (TAC dan EAS), dengan tetap mengedepankan sentralitas ASEAN dan menunjukan ASEAN sebagai salah satu kekuatan di kawasan.

12th ASEAN SOMTC Working Group on Trafficking in Persons (WG on TIP) and K.I.01.Hal 2 No 4a Socialization of ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially in Women and Children (ACTIP) and ASEAN Plan of Action against Trafficking in Persons, Especially K.I.01.Hal 3 No 5 Women and Children (APA)

1

1

1

K.I.03.Hal 4 No 5g poin c

1

K.I.03.Hal 5 No 7

1

K.I.03.Hal 5 No 8 ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Working Group (ADSOM WG) dan ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Plus Working Group (ADSOM-Plus WG)

1

K.I.03.Hal 6 No 10

1

K.I.03.Hal 6 No 11

1

K.I.03.Hal 6 No 13 Pertemuan ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) Final Planning Conference (FPC) Joint Humanitarian Mine Action (HMA) and Peacekeeping Operation (PKO) Field Training Exercise (FTX) 2016

1

K.I.05.Hal 5 No 15

1

K.I.06.Hal 10 No 28a

1

K.I.06.Hal 10 No 28b Special ASEAN-U.S Summit

1

K.I.06.Hal 10 No 28c

1

K.I.06.Hal 10 No 28d

1

K.I.06.Hal 10 No 28e

1

Pertemuan ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) Experts Working Group on Maritime Security: Initial Planning Conference (IPC) Exercise Mahi Tangaroa

1

Final Planning Conference (FPC) for the ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus Maritime K.I.08 Hal. 7 No 22 Security and Counter-Terrorism Exercise (ADMM-Plus MS-CT Exercise)

317 Indonesia merekomendasikan pentingnya review TOR AICHR untuk membuka dialog dalam merespon dinamika perkembangan pemajuan dan perlindungan HAM pada masa kini dan masa mendatang. Namun terdapat perbedaan pandangan dari AMS mengingat belum ada mandat dari AMM. 318 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar AICHR dapat menginformasikan kegiatan dan Program Prioritas ASEAN kepada organ dan badan sektoral ASEAN lain untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program. 319 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar AICHR dapat menyampaikan rekomendasi kepada Plenary AICHR untuk menerima semua CSO yang telah mendaftar dan memenuhi syarat untuk mendapat status akreditasi.

A.I.08, Hal. 3

1

1

K.I.07.Hal 4 No 11

H.II.01 Hal. 2

AICHR 21ST MEETING, Jakarta, 4 - 9 April 2016

H.II.01 Hal. 3

1

H.II.01 Hal. 4

1

P.II.1 Halaman 3

1

Konsultasi Penyusunan Saran Kebijakan: Kepemimpinan Indonesia dalam Pengembangan P.II.1 Halaman 3 Arsitektur Keamanan Regional, Depok, 21 Juni 2016

1

P.II.1 Halaman 3

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


1

2

3

4

5

6

323 Indonesia menyampaikan prakarsa melalui synthesis paper, gabungan inisiatif arsitektur keamanan kawasan dari Indonesia, India, RRT, dan Rusia (sesuai mandat dari ASEAN SOM pada rangkaian AMM/PMC Agustus 2015 di Kuala Lumpur dan EAS SOM pada 29 Juni 2013). 324 Pertemuan mencatat dan menyambut baik synthesis paper dari Indonesia, India, RRT, dan Rusia sebagai salah satu referensi pengembangan arsitektur keamanan di kawasan. Paper tersebut juga akan dijadikan lampiran dalam summary record workshop untuk disampaikan kepada EAS SOM mendatang. 325 Pertemuan mencatat rekomendasi Indonesia agar dimasa mendatang penggunaan terminologi arsitektur keamanan regional ‘baru’ tidak dilanjutkan, karena cukup dilematis. Terminologi yang lebih bersahabat seyogyanya digunakan seperti arsitektur keamanan kawasan ‘next generation ’. 326 Indonesia merekomendasikan agar pertemuan workshop terkait pembahasan arsitektur keamanan di kawasan dapat terus dilangsungkan. 327 Dalam Pertemuan ASEAN SOM, Indonesia merekomendasikan agar sekiranya review Piagam ASEAN dilaksanakan, seyogyanya ada kesamaan pandangan mengenai tujuan, scope, dan priority areas dari review tersebut. 328 Pertemuan mencatat rekomendasi Indonesia agar Negara Anggota ASEAN yang masih memiliki keberatan terhadap permasalahan reservasi, untuk menyelesaikannya dengan Nuclear Weapon States terkait untuk mendorong segera ditandatanganinya dan ratifikasi Nuclear Weapon State terhadap Protokol Traktat SEANWFZ. 329 Terkait Laut China Selatan, Indonesia merekomendasikan agar early harvest measures dapat berjalan paralel dengan penghentian segala aktivitas rekalamasi, konstruksi dan pembangunan aset militer. 330 Indonesia merekomendasikan agar pembahasan ASEAN Security Outlook (ASO) tetap dapat dipublikasikan setiap tahun sesuai mandat dalam Cetak Biru ASEAN 2025. Namun tidak dicapai kesepakatan. 331 Pertemuan mencatat usulan Indonesia terkait pencairan kontribusi pendanaan Indonesia sebanyak 50 persen dari biaya operasional AIPR selama tiga tahun dilakukan melalui ASEC sebelum terpilihnya Executive Director AIPR. 332 Indonesia mengusulkan untuk menunjuk Interim Executive Director (Direktur Eksekutif Sementara) untuk mengelola operasional AIPR sampai deegan ED definitive AIPR telah ditunjuk. 333 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk mengangkat permasalahan pendanaan AIPR dan rekrutmen ED AIPR ke pertemuan tingkat SOM yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2016 334 Pertemuan menyetujui rekomendasi Indonesia agar AIPR berpartisipasi dalam kegiatan ASEAN-UN Regional Dialogue yang akan dilaksanakan di Indonesia pada bulan November 2016. 335 Dalam usulan pembentukan ARF ISM on Security of and in the use of Information and Communication Technology (ARF ISM on ICT), Pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar topik ICT cukup dibahas dalam kerangka ARF ISM on CTTC karena telah termasuk dalam area kerja sama prioritas no. 3 dari ARF Work Plan on CTTC dan secara prosedural, proposal tersebut seharusnya dibahas terlebih dahulu dalam Pertemuan ARF ISM on CTTC. 336 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk menjadi tuan rumah sekaligus co-chair dalam pertemuan 15th ARF Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime (ARF ISM on CTTC). 337 Pertemuan mencatat seruan Indonesia megenai perlunya pendekatan yang berimbang antara disarmament, non-proliferation. Pertemuan mencatat komitmen Indonesia untuk tetap memperjuangkan dunia yang bebas senjata nuklir meskipun perkembangan isu disarmament pada forum multilateral tidak banyak menunjukkan kemajuan, khususnya dengan gagalnya Review Conference Non-Proliferation Treaty tahun 2015 mengeluarkan outcome document serta belum berlakunya Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty .

338 Pertemuan mencatat seruan Indonesia yang menekankan agar Negara Anggota ASEAN yang memiliki reservasi atas reservasi/deklarasi P5 pada Protokol SEANWFZ untuk melakukan konsultasi langsung dengan P5. 339 Pertemuan menyetujui rekomendasi Indonesia mengenai 9 (sembilan) area kerja sama untuk Heads of Specialist Unit (HSU) on Trafficking in Persons (TIP) Annual Work Plan 2016-2017 . 340 Pertemuan mencatat usulan Indonesia untuk mendorong implementasi 12 langkah aksi terkait penanggulangan terorisme yang tertera di dalam Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025 dan 15 policy guidelines terkait hal yang sama di dalam SOMTC Work Programme 2016-2018.

341 Pertemuan mencatat usulan Indonesia untuk mendorong Negara Anggota ASEAN untuk berpartisipasi pada training course bertajuk “Countering the Use of Social Media for Terrorist Purposes ” yang diadakan oleh INTERPOL pada tanggal 13-15 Juli 2016, September 2016, dan Oktober 2016 di INTERPOL Global Complex for Innovation (ICGI) di Singapura. 342 Pertemuan menyetujui rekomendasi Indonesia agar Work Plan lebih bersifat do-able pada kolom proposed activity di dalam Work Plan of ACTIP Future Direction . 343 Pertemuan menyetujui rekomendasi Indonesia agar elemen dari ASEAN Plan of Action against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (APA) dipindah ke kolom policy guidelines sehingga akan mempermudah bagi SOMTC untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan nyatanya. 344 Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia untuk membentuk sebuah SOMTC Working Group (WG) on Arms Smuggling (daripada Experts’Working Group on Arms Smuggling sebagaimana yang diusulkan Kamboja).

5th East Asia Summit (EAS) Workshop on P.II.2.a Halaman 5 Regional Security Architecture, Beijing, RRT, 27P.II.2.b Halaman 1-2 28 Juni 2016

1

1

P.II.2.a Halaman 8

1

P.II.2.a Halaman 3

1

P.II.2.a Halaman 8

1

P.II.3.a Halaman 4-5

Rangkaian Pertemuan ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM) / ASEAN Plus Three (APT) SOM / East Asia Summit (EAS) SOM / ASEAN Regional Forum (ARF) SOM, Luang Prabang, Laos, 5-9 Mei 2016

1

1

1

P.II.3.a Halaman 5-6 P.II.3.b Halaman 5

P.II.3.a Halaman 7

P.II.3.a Halaman 8

1

P.II.4 Halaman 1-2

1

Pertemuan ke-6 Governing Council ASEAN Institute for Peace and Reconciliation, Jakarta 13 Juni 2016

P.II.4 Halaman 2

1

P.II.4 Halaman 2

1

P.II.4 Halaman 3

1

1

1

ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Support A.II.01, Hal. 2 Group Meeting on Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy (ARF ISG on CBM PD) dan ASEAN Regional Forum Defence Officials Dialogue (ARF DOD), New Delhi. India, 11-12 April 2016 A.II.01, Hal. 6

8th ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Non-Proliferation and Disarmament A.II.02, Hal. 3 (ARF ISM on NPD), Putrajaya, Malaysia, 19-20 April 2016

1

1

16th ASEAN Senior Officials’ Meeting on Transnational Crime (SOMTC) and Its Related Meetings, Jakarta, 23-26 Mei 2016

K.II.01.Hal 1 No 4

1

K.II.01.Hal 2 No 7b

1

K.II.01.Hal 2 No 7e

1

K.II.01.Hal 3 No 8b

1

K.II.01.Hal 3 No 8c

1

K.II.01.Hal 5-6 No 20

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


1

2

3

4

5

6

345 Pertemuan menyepakati rekomendasi Indonesia bahwa kontribusi dan jumlah nominal TOR Trust Fund for Humanitarian and Relief Efforts for the Victims of Irregular Movement of Persons in Southeast Asia yang ingin diberikan oleh masing-masing Negara Anggota ASEAN agar bersifat sukarela. 346 Terkait usulan RRT untuk membentuk ASEAN-China Cooperation Executive Committee untuk mengimplementasikan kesepakatan yang berhasil dicapai pada ‘Security for Prosperity’ China-ASEAN Ministerial Dialogue on Law Enforcement and Security Cooperation, Pertemuan mencatat rekomendasi Indonesia mengenai perlunya mekanisme dan pendekatan yang berbeda antara program yang dapat dikerjasamakan secara langsung, seperti peningkatan kapasitas, dan program yang bersifat policy making initiative. Indonesia juga berpandangan bahwa tidak seharusnya usulan kerja sama tersebut merujuk pada Pertemuan China-ASEAN Ministerial Dialogue yang bukan merupakan mekanisme resmi ASEAN. 347 Pertemuan menyepakati rekomendasi Indonesia agar Draft ASEAN Plus ROK Work Plan on the Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes ditinjau kembali sebelum disahkan karena ada beberapa rujukan di dalam darft work plan tersebut yang kurang sesuai atau sudah tidak relevan 348 Pertemuan menyepakati rekomendasi Indonesia agar ASEAN-Rusia dapat bekerja sama memonitor penggunaan media sosial sebagai media radikalisasi dan rekruitmen anggota kelompok teroris/ektrimis 349 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia yang merekomendasikan penguatan kerja sama ASEAN-Kanada di bidang penanggulangan terorisme 350 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk melakukan kegiatan pengawasan jejaring terorisme internasional di dalam kerja sama ASEANSelandia Baru 351 Pertemuan mencatat usulan Indonesia untuk mendorong keterbukaan diantara negara ASEAN untuk berbagi informasi bagi kepentingan bersama, guna menghindari upaya-upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan ASEAN. Indonesia siap untuk mendukung kerjasama intelijen maupun pertukaran informasi dalam mengatasi terorisme dan kelompok radikal. Kunci untuk melemahkan kekuatan kelompok ISIS maupun kelompok radikal lainnya adalah dengan strategi menghancurkan sumber logistiknya, sumber dana dan jaring media propagandanya, serta memutus jaringan organisasinya. 352 Pertemuan mencatat masukan Indonesia yang mengharapkan semua pihak yang terlibat konflik di LTS dapat menahan diri dari setiap tindakan yang dapat memicu dan meningkatkan ketegangan dan konflik terbuka. Selain itu, persaingan antar kekuatan utama di kawasan harus dihindarkan. Indonesia mendorong semua pihak terkait untuk menghormati proses hukum dan diplomatik, memegang teguh komitmen bersama melalui upaya dialog untuk terwujudnya resolusi damai. 353 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia menyampaikan bahwa terkait kerjasama tiga negara/trilateral (Indonesia-Filipina dan Malaysia) perlu dilakukan: (a) Pembentukan pos komando bersama di perbatasan laut ketiga negara atau di wilayah terdekat sebagai pusat komando dan komunikasi untuk penanganan jika terjadi perampokan dan penyanderaan kapal; (b) Penyelenggaraan latihan bersama di laut dan di darat, sedikitnya 2 kali setahun. 354 Pertemuan menyetujui masukan dan rekomendasi Indonesia untuk tidak menyepakati Discussion Paper on Principles for ASEAN Defence and Security Cooperation yang dipaparkan oleh Singapura. Indonesia memandang bahwa prinsip-prinsip kerja sama pertahanan yang ada dalam discussion paper Singapura tersebut telah ada/diatur dalam ASEAN Charter dan dokumen ASEAN lainnya sehingga tidak ada urgensi untuk mempunyai paper tersendiri. 355 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia untuk menjadi ketua bersama Australia untuk ADMM-Plus EWG on Peacekeeping Operation periode 20172020. 356 Pertemuan mencatat konfirmasi keikutsertaan Indonesia dalam Field Training Exercise (FTX) Mahi Tangaroa dalam kerangka ADMM-Plus yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 - 17 November 2016 dan International Naval Fleet Review (INR) pada tanggal 18 – 22 November 2016, di Auckland, Selandia Baru. 357 Pertemuan mencatat permintaan Indonesia untuk mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu kapal yang dapat dikunjungi publik dengan menyajikan berbagai pertunjukan budaya Indonesia oleh para taruna. Indonesia juga menyampaikan keinginan untuk berpartispasi dalam City Parade yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 September 2016 358 Pertemuan menyepakati pemutakhiran Draft Standard Operating Procedure (SOP) for the HADR Multi-National Coordination Centre (MNCC) untuk diuji coba pada saat latihan bersama dan menyepakati pengaturan teknis dan skenario latihan bersama dimaksud.

359 Indonesia mengusulkan agar Pernyataan Ketua AICHR kepada AMM memuat permintaan dukungan Menteri Luar Negeri untuk pengarusutamaan HAM di ketiga pilar kerja sama ASEAN, permintaan arahan sehubungan dengan publikasi Laporan Tahunan AICHR, dan pertimbangan untuk melakukan peninjauan (review) Terms of Reference AICHR. 360 Indonesia meminta agar CSO yang memiliki status konsultatif dengan AICHR untuk turut berpartisipasi dalam sesi terbuka dalam AICHR – SOMTC Consultation on ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) and ASEAN Plan of Action (APA), Jakarta, 29 – 30 September 2016. 361 Wakil Indonesia untuk AICHR menyampaikan bahwa sesuai dengan APSC Blueprint (A.2.5.xi), AICHR perlu meningkatkan kesadaran publik mengenai HAM dengan mempublikasikan AICHR Annual Report di website.

1

K.II.01.Hal 6 No 27

1

K.II.01.Hal 7 No 33

1

K.II.01.Hal 7 No 39

1

K.II.01.Hal 8 No 47

1

K.II.01.Hal 8 No 51

1

K.II.01.Hal 8 No 55

1

K.II.02.Hal 1 No 5 dan K.II.02.Hal 3 No 3

10th ASEAN Defence Minister’s Meeting (ADMM), Vientiane, Laos, 23-27 Mei 2016 1

K.II.02.Hal 6 No 21

1

K.II.02.Hal 7 No 27

1

ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting K.II.03.Hal 5 No 10 (ADSOM) dan ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Plus (ADSOM-Plus), Vientiane, Laos, 2225 April 2016

1

K.II.03.Hal 10 No 20

1

1

1

K.II.04.Hal 7 No 32 Pertemuan Final Planning Conference (FPC) ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMMPlus) on Maritime Security Exercise Mahi Tangaroa, Auckland, Selandia Baru, 22-27 Mei 2016

K.II.04.Hal 7 No 33

8th ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) Experts’ Working Group (EWG) on Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) dan Middle Planning Conference (MPC) K.II.05.Hal 4 No 3g dan 3h of the ADMM-Plus Military Medicine (MM) and HADR Joint Exercise (AM-HEx) 2016, Narita, Tokyo, Jepang, 10-12 Mei 2016

1

H.III.01 Hal 2 AICHR Special Meeting, Chiang Mai, Thailand, 2 3 Juli 2016

1

1

H.III.01 Hal 2

AICHR Special Meeting Vientiane, 23 - 24 Juli 2016

H.III.02.A Hal 2

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


1

2

3

4

5

6

362 Indonesia juga mendorong AICHR agar tidak hanya aktif mengundang badan sektoral terkait untuk mengikuti workshop, tetapi juga aktif berkonsultasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Singapura mendukung pandangan Indonesia. 363 Dalam Pertemuan Tatap Muka Menlu ASEAN dengan AICHR, Menlu Indonesia mendukung rekomendasi AICHR untuk mempublikasikan AICHR Annual Report di website AICHR. 364 Indonesia merekomendasikan peninjauan ulang TOR AICHR. 365 Indonesia mendorong AICHR untuk melanjutkan upaya pengarustamaan HAM di ketiga pilar ASEAN, terutama Pilar Ekonomi ASEAN dan menekankan bahwa AICHR perlu hadir di dalam setiap proses pengambilan keputusan di ASEAN. 366 Menegaskan territorial application dari Agreement sebagai salah satu key element agreement.

367 Indonesia mengusulkan agar Pertemuan dapat mengesahkan Terms of Reference (TOR) untuk membentuk ASEAN Heads of Major immigration Checkpoints Forum (AMICF) yang merupakan inisiatif Indonesia. AMICF dimaksudkan sebagai forum pertukaran informasi dan diskusi mengenai isuisu intelijen keimigrasian, termasuk pencegahan foreign terrorist fighters , antara Kepala Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Utama. 368 Indonesia mengusulkan adanya kerja sama imigrasi untuk mencegah pergerakan FTFs melalui pengembangan database mengenai pergerakan FTFs di kawasan. 369 Indonesia mengusulkan agar Pertemuan dapat mengesahkan TOR Ad Hoc Working Group of an ASEAN Common Visa (TOR AHWG on ACV) yang merupakan inisiatif Indonesia. 370 Indonesia mengusulkan agar hasil kajian the Habibie Centre dapat dijadikan salah satu masukan bagi penyusunan feasibility study yang akan dijalankan oleh AHWG on ACV. 371 Merekomendasikan AICHR untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas isu-isu hak asasi manusia 372 Terkait ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), merekomendasikan untuk memasukkan unsur kontribusi Indonesia secara umum dan sesuai TOR AIPR. 373 Merekomendasikan memasukkan Paragraf stand-alone mengenai Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, yang pada intinya menegaskan kompleksitas isu tersebut di kawasan, menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama regional dalam menangani isu IUU Fishing. 374 Merekomendasikan paragraf isu SEANWFZ sesuai formulasi Cetak Biru APSC 2025 375 Merekomendasikan untuk menambahkan unsur timeline terkait finalisasi instrumen perlindungan hak-hak pekerja migran 376 Memajukan prakarsa adanya suatu statement terkait pemajuan dan perlindungan hak-hak pekerja migran 377 Merekomendasikan referensi adanya suatu adequate instrument untuk memastikan adanya perlindungan yang efektif untuk pekerja migran 378 Meniadakan referensi ASEAN Haze Free dalam paragraf terkait isu asap lintas batas 379 Merekomendasikan kelanjutan proses pembahasan arsitektur keamanan di kawasan, termasuk referensi pelaksanaan diskusi tersebut dalam pertemuanpertemuan EAS Workshop selanjutnya. 380 Merekomendasikan satu stand-alone paragraph mengenai Palestina, khususnya yang merujuk pada upaya internasional terkait peace process di Timur Tengah 381 Merekomendasikan perubahan terhadap paragraf mengenai terorisme yang mengutuk aksi kelompok-kelompok teroris, serta menegaskan komitmen untuk melawan violent extremism, termasuk penanganan terhadap kondisi yang dapat mendukung terorisme serta akar permasalahan violent terrorism dan terorisme. 382 Merekomendasikan agar permohonan akesi beberapa Negara (Mesir, Iran, Maroko, Chile) terhadap TAC dapat dikabulkan, sebagai dasar utama membangun perdamaian dan kerja sama di kawasan. 383 Merekomendasikan bahwa ASEAN harus memiliki keberanian menolak untuk didikte oleh kekuatan luar dengan tetap menjaga segala kepentingannya serta menghindari terjadinya dilema keamanan di kawasan. 384 Merekomendaiskan pembahasan berbagai tantangan keamanan nontradisional di kawasan seperti IUU Fishing, implementasi East Asia Summit (EAS) Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation dan penyelesaian instrumen pekerja migran ASEAN. 385 Menlu RI mengangkat isu penyanderaan WNI di Laut Sulu dan menyampaikan kekhawatiran atas perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Indonesia menekankan pentingnya kerja sama dengan Filipina dan Malaysia untuk dapat membebaskan para sandera serta perlunya upayaupaya untuk mencegah kejadian tersebut terulang lagi di masa yang akan datang. 386 Terkait nomenklatur 1st ASEAN – Australia First Biennial Summit, Indonesia menyampaikan pandangan bahwa pencantuman “Biennial” dalam nomenklatur Pertemuan tersebut menunjukkan jumlah pertemuan yang telah disepakati oleh ASEAN dan Australia setelah status kemitraannya dinaikkan menjadi kemitraan strategis. 387 Menegaskan pentingnya ASEAN berperan sebagai penggerak utama dalam menjaga stabilitas kawasan dengan semangat menjaga ‘rumah’ ASEAN, utamanya dari power projection kekuatan besar. 388 Merekomendasikan adanya penguatan kerja sama ekonomi melalui pemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memperkecil kesenjangan pembangunan. 389 Mendorong perlindungan hak-hak pekerja migran ASEAN dan keluarganya. 390 Merekomendasikan terusnya terdapat pembahasan mengenai arsitektur keamanan regional di pertemuan EAS Workshop selanjutnya 391 Merekomendasikan paragraf isu SEANWFZ sesuai formulasi Cetak Biru APSC 2025

1

H.III.02.A Hal 6

1

H.III.02.B Hal 3

1

H.III.02.B Hal 3

1

H.III.02.B Hal 3

1

Rapat Penyusunan Instrumen Hukum ASEAN mengenai Privileges and Immunities bagi Perwakilan Diplomatik Negara Non-ASEAN dan H.III.03 hal 3 relevant Intergovernmental Organizations, Jakarta, 13 Juli 2016

1

H.III.08 Hal 2

AIIF ke-12, DGICM ke-20, DGICM + Australia Consultation ke-12, Bali, Indonesia, 19 – 22 September 2016

1

H.III.08 Hal 5

1

H.III.08 Hal 2

1

H.III.08 Hal 7

1

P.III.1.a hal 4 Poin 16 dan P.III.1.f hal 2 poin 4

1

P.III.1.a hal 5 poin 20 dan P.III.1.f hal 2 poin 4

1

P.III.1.a hal 5 poin 23 dan P.III.1.f hal 2 poin 4 P.III.1.a hal 3 poin 12-14 dan P.III.1.f hal 3 poin 4f P.III.1.a hal 12 poin 61 dan P.III.1.f hal 3 poin 6 P.III.1.a hal 12 poin 60 P.III.1.f hal 3 poin 6

1 1 1 1


1

P.III.1.a hal 13 dan 14 poin 69 dan P.III.1.f hal 3 poin 6

1 Rangkaian Pertemuan 49th ASEAN Foreign Ministers' Meeting, Vientiane, Laos, 21-26 Juli 2016

1

P.III.1.a hal 28 dan 29 poin 172 dan P.III.1.f hal 4 poin 8 P.III.1.a hal 30 poin 182 dan P.III.1.f hal 4 poin 8

1


1

P.III.1.h hal 3 poin 11 dan P.III.1.c

1


1


1

P.III.1.e hal 3 poin 15-16

1

Joint Consultative Meeting (JCM) and Related Meetings, Vientiane, 10-12 Agustus 2016

1

Rangkaian Pertemuan KTT ke-28 dan ke-29 dan KTT Terkait Lainnya, Vientiane, 5-8 September P.III.3.a hal 3 poin 4 2016

1


1


1

P.III.3.c hal 3 poin 9 1

P.III.2.a. Hal 3

P.III.3.c hal 4 poin 13, P.III.3.d, dan P.III.3.e

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

1

2

3

4

5

392 Memasukkan referensi untuk memperkuat dialog dan konsultasi AICHR 393 Menekankan butuhnya dukungan dari seluruh Negara Anggota ASEAN untuk memastikan operasional penuh AIPR 394 Merekomendasikan satu paragraf khusus mengenai pentingnya mendiskusikan dan menangani tantangan terkait IUU Fishing 395 Merekomendasikan masuknya timeline finalisasi draft instrumen ASEAN terkait hak-hak pekerja migran 396 Menghilangkan referensi ASEAN Haze Free 2020 dalam paragraf terkait isu kabut asap 397 Memasukkan referensi AADMER dalam paragraf mengenai penanganan bencana 398 Indonesia menekankan bahwa konsultasi internal Negara Anggota ASEAN (ASEAN Member States/AMS) terkait matrices of views on the reservation by the NWS tidak boleh hanya menjadi ajang untuk mengulang pertukaran posisi nasional yang dapat mengulur proses upaya penandatanganan Protokol Traktat SEANWFZ 399 Indonesia mengusulkan agar Negara Anggota ASEAN yang memiliki keberatan terhadap reservasi/deklarasi P5 terhadap Protokol SEANWFZ dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan negara P5 untuk mencari middle ground 400 Indonesia mengusulkan agar Negara Anggota ASEAN dapat memperbolehkan RRT menandatangani Protokol Traktat SEANWFZ terlebih dahulu 401 Mengusulkan agar para Menteri Luar Negeri ASEAN dapat mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Venezuela selaku Ketua Gerakan Non Blok untuk menyampaikan kembali reservasi ASEAN terhadap rumusan paragraf mengenai Laut China Selatan (LCS) di Final Document KTT ke-17 GNB di Isla Margarita, Venezuela, bulan September 2016, yang tidak merefleksikan posisi ASEAN. 402 Mengusulkan agar ASEAN melakukan streamlining proceedings terhadap KTT ASEAN dan KTT Terkait Lainnya untuk memastikan bahwa pertemuanpertemuan tersebut berlangsung secara lebih efisien, tidak berulang-ulang dan bersifat lebih engaging. 403 Indonesia meminta dukungan dari Negara Anggota ASEAN terkait pencalonan Indonesia ke lembaga atau Organisasi Internasional. 404 Pada Pertemuan koordinasi, mengusulkan agar dokumen Joint Statement on CUES dapat juga memasukan unsur menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan serta prinsip freedom of navigation in and overflight above the South China Sea sebagai tujuannya. 405 Merekomendasikan agar Application on CUES in the South China Sea dapat juga memuat rujukan kepada The International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972. 406 Meminta dibentuknya timeline penyelesaian COC. 407 Merekomendasikan agar pembahasan struktur dan elemen COC dapat dilaksanakan pada pertemuan JWG berikutnya. 408 Meminta komitmen penyelesaian COC pertengahan tahun 2017. 409 Terkait putusan PCA, Indonesia menegaskan bahwa proses hukum dan diplomasi harus dihormati dengan secara simultan berupaya mendorong diselesaikan dan diadopsinya COC 410 Dalam isu Semenanjung Korea, Indonesia mendorong agar segala tindakan provokasi dari pihak manapun dapat segera dihentikan untuk memulai kembali proses dialog. 411 Mengenai Pemberantasan Terorisme dan Pencegahan Ektremisme dengan Kekerasan, Indonesia kembali menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan harus berbentuk hard approach melalui penegakan hukum dan soft approach dari aspek sosial budaya dan kemasyarakatan. 412 Berkaitan dengan topik IUU Fishing, Indonesia menyatakan bahwa IUU fishing tidak hanya berdampak kepada lingkungan, namun juga kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta politik dan keamanan. Indonesia menyoroti kurangnya mekanisme regional yang khusus mengangkat isu IUU fishing dan oleh karenanya mendorong ASEAN untuk membuat langkah maju terkait hal ini 413 Secara khusus, Indonesia menekankan bahwa relevansi ARF perlu ditingkatkan, seiring dengan semakin bertambahnya mekanisme kerja sama ASEAN yang mencakup isu-isu serupa. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan keunikan dan keunggulan ARF dibandingkan mekanisme lainnya, mengaktivasi berbagai mekanisme ARF yang belum dioptimalkan seperti Friends of the ARF Chair. 414 Indonesia juga mengusulkan untuk memberi mandat ARF EEPs dan ARF Unit untuk menjalankan kajian guna meningkatkan peran dan fungsi ARF. 415 Prakarsa Indonesia yaitu agar ARF Statement to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang juga disponsori Amerika Serikat dan Timor Leste dapat diadopsi 416 Indonesia menyampaikan konfirmasi komitmennya untuk mengirimkan 25 personil TNI, 4 staf BNPB, dan 1 staf Kemlu (Public Relation Cell) untuk berpartisipasi pada kegiatan AM-Hex 2016. Di luar formasi tersebut, Indonesia juga mengusulkan 1 staf BNPB untuk menjadi evaluator yang mana telah disetujui oleh panitia. 417 2. Pertemuan menyepakati usulan Indonesia untuk menguji coba SASOP Chapter VI dalam kegiatan AM-Hex 2016. 418 Total kontribusi Indonesia dalam kegiatan ini adalah 36 personil dari Kemhan, TNI, BNPB, Athan RI dan Kemlu (c.q. Dit. Polkam ASEAN). Delri terdiri dari 9 peserta latihan CPX, 19 peserta latihan FTX, 1 evaluator, 6 pengamat dan 1 LO 419 Peserta dari Indonesia mempelopori pemakaian ban lengan One ASEAN One Response dalam kegiatan tersebut. Hal ini tidak hanya menunjukkan komitmen Indonesia terhadap implementasi ASEAN Declaration on One ASEAN One Response: ASEAN Responding to Disasters as One in the Region and Outside Region, tetapi juga menjadi contoh yang baik bagi peserta dari Negara-Negara ASEAN lainnya.


1

P.III.3.c hal 4 poin 12

1


1


1


1


1


1

Working Group of the Executive Committee of the South East Asia Nuclear Weapons Free Zone P.III.4.a. hal 3 poin 4 Commission (SEANWFZ Excom WG), Vientiane, 14-15 Juli 2016

1

P.III.4.a. hal 3 poin 7

1

P.III.4.a. hal 3 poin 7 ASEAN Related Meetings on the Sideline of the 71st United Nations General Assembly, New York, 22-24 September 2016

1


1

P.III.5.a hal 3 dan 4 poin 16

1

P.III.5.b. Hal 2 Poin 3a dan 3b

1

1 1

P.III.6.a. hal 2 poin 3a dan P.III.6.b. hal 2 poin 3 Pertemuan 18th ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (JWG on DOC) dan 13th Senior Officials Meeting P.III.6.a.hal 5 poin 10.b on the Implementation of the DOC, Manzhouli, RRT, 14-16 Agustus 2016 P.III.6.b. hal 3 poin 11

1

P.III.6.b. hal 3 poin 12 1

P.III.6.a. hal 3 poin 3b

1

A.III.02, Hal. 3

1

A.III.02, Hal. 4

1

A.III.02, Hal. 4

1

23rd ASEAN Regional Forum (ARF), Vientiane, Laos, 26 Juli 2016

A.III.02, Hal. 5

1

A.III.02, Hal. 5

1

A.III.02, Hal. 5

1

A.III.02, Hal. 6

1

1

1

1

Final Planning Conference (FPC) of the ADMM Military Medicine and Humanitarian Assitance and Disaster Relief Joint Exercise (AM-HEx) 2016

K.III.01.Hal 6 No 16

K.III.01.Hal 6 No 18 ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMMPlus) Experts’ Working Group on Military Medicine (MM) – Humanitarian Assistance and K.III.03.Hal 2 No 6 Disaster Relief (HADR) Joint Exercise 2016 (AMHEx 2016)


No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


1

2

3

4

5

6

420 Usulan Indonesia yang disampaikan pada pertemuan Final Planning Conference of AM-Hex 2016 pada Bulan Juli 2016, yakni untuk menguji coba SASOP Chapter VI, benar-benar diimplementasikan dalam kegiatan ini. Hal ini juga merupakan capaian Indonesia sebagai ketua ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) pada tahun 2016 yang akan disampaikan pada Pertemuan ACDM ke-29 pada Bulan Oktober di Manado. 421 Pertemuan ke-1 ASITF dapat membentuk ASITF Focal Points. Sekalipun belum semua Negara Anggota ASEAN mempunyai SITF nasional, namun Pertemuan dapat sepakat dan menghasilkan list of ASITF Focal Point dari seluruh Negara Anggota ASEAN. 422 Pertemuan ASITIF mendatang dapat melibatkan/mengundang pihak eksternal seperti contohnya UNODC, dll 423 Terkait transparansi kegiatan AICHR, Indonesia juga mendorong agar tiap kegiatan AICHR dapat melahirkan satu lembar laporan yang dapat diposting di website AICHR. Format laporan sederhana, tidak terkesan memuji atau memojokkan siapapun, tetapi mengapresiasi kegiatan AICHR lain yang mendukung kelancaran acara. 424 Indonesia juga mendorong agar sehubungan dengan tahun 2017 menandakan 50 tahun pendirian ASEAN, akan sangat bermanfaat bila isu HAM dan AICRH dapat memainkan peran penting dalam rangkaian peringatan 50 tahun ASEAN dan ide ini disambut baik. 425 Terkait dengan publikasi laporan kegiatan AICHR, inisiatif Indonesia untuk AICHR mempublikasikan summary singkat kegiatan AICHR pada website AICHR pada prinsipnya memperoleh dukungan. Pertemuan memandang perlu untuk mempublikasikan summary terhadap seluruh kegiatan AICHR yang dilaksanakan selama 2010-2016. 426 AICHR Indonesia mengusulkan agar AICHR perlu juga memastikan bahwa hal2 yang akan dimasukkan adalah hal-hal yang secara prinsip sudah disepakati dan tidak akan banyak didebat sehingga bisa konsultasi bisa lebih efektif dan diselesaikan lebih cepat. Dan juga pentingnya menegaskan bahwa AICHR tidak berusaha menciptakan sesuatu yang baru tapi untuk mendukung/memperkuat inisiatif badan lain yang sudah ada. 427 AICHR Indonesia menjelaskan bahwa Regional Action Plan sebaiknya diarahkan sekonkrit mungkin agar membantu negara-negara anggota ASEAN mengimplementasikan prinsip dan standar hak asasi bagi penyandang disabilitas. Regional Action Plan dibentuk agar komitmen bersama di level ASEAN dapat terwujud sehingga negara-negara anggota ASEAN, terutama yang belum punya cukup kapasitas, dapat terbantu. 428 Draft Host Country Agreement (HCA) yang telah disusun oleh Indonesia telah diapresiasi oleh AIPR’s GC. Selanjutnya Pertemuan menyetujui untuk memulai negosiasi Draft HCA pada bulan Januari 2017. 429 Pertemuan mengapresiasi draft vacancy announcement dan Proposed Timelines perekrutan Executive Director (ED). Pertemuan menyepakati usulan Indonesia bahwa pengumuman vacancy Executive Director (ED) akan ditayangkan secara on-line melalui situs ASEAN. 430 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk mengesahkan Rules of Procedure of the Advisory Board of the AIPR yang telah disetujui secara ad referendum pada 3th Meeting of Advisory Board. 431 Pertemuan juga menyetujui usulan Indonesia untuk meningkatan komunikasi antara Advisory Board dan Governing Council melalui berbagai saluran diantaranya email. Sebagai catatan, saat ini telah dibuat satu email group bagi seluruh anggota AB dan GC serta staf di tingkat working level dari setiap negara 432 Indonesia merekomendasikan agar framework COC tidak hanya berupa kerangka, namun diisi dengan elemen-elemen yang telah disepakati sebelumnya dalam 2 (dua) List of Commonalities. 433 Indonesia merekomendasikan agar pertemuan Joint Consultative Meeting (JCM) dapat memiliki agenda/mekanisme khusus untuk membahas crosscutting issues dan people-centered people-oriented ASEAN 434 Indonesia menggalang dukungan dari Negara Anggota ASEAN bagi Duta Besar Desra Percaya untuk menjadi United Nations High Representative for Disarmament Affairs. 435 Sebagai salah satu pembicara seminar, perwakilan delegasi Indonesia menggarisbawahi pentingnya ASEAN-RRT untuk dapat mencapai COC yang ambisius dan dapat diimplementasikan/actionable. Selain melalui identifikasi kesamaan (commonalities approach), ASEAN-RRT juga perlu mengidentifikasi struktur COC secara simultan. Oleh karena itu, perlu ditentukan suatu timeline. 436 Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa elemen dasar dari COC adalah formula 3+1 yang terdiri dari promoting confidence, avoiding incidents, managing incidents (should they occur) dan promoting condition conducive through early harvest measures. 437 Outline COC dapat merujuk pada aturan dan ketentuan teknis yang telah ditentukan dalam hukum internasional seperti UNCLOS, COLREGS, dan CUES. 438 Merekomendasikan pemerintah Myanmar untuk membuka akses lebih ke Rakhine State untuk bantuan kemanusiaan dari ASEAN. 439 Merekomendasikan agar pemerintah Myanmar memberikan update secara berkala kepada ASEAN. 440 Merekomendasikan agar pemerintah Myanmar mengambil tindakan untuk perbaikan kondisi keamanan dan melaksanakan pembangunan yang inklusif di Rakhine State. 441 Mendorong negara anggota ASEAN untuk turut berpartisipasi memberikan bantuan kepada Myanmar dan mengusulkan agar AHA Center dapat menjadi badan ASEAN yang mengkoordinasi bantuan ASEAN ke Myanmar. 442 Ketua Delegasi menekankan stabilitas kawasan sebagai prasyarat bagi keberhasilan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Secara khusus Ketua Delegasi RI menyampaikan isu illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing, tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan obat-obatan terlarang sebagai contoh dari tantangan keamanan non-tradisional.

1


1

K.III.06.Hal 3 No 3 1st ASEAN Seaport Interdiction Task Force

1

1

K.III.06.Hal 4 No 6a Special Meeting of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Ha Noi, Viet Nam, 27 – 28 Oktober 2016

H.IV.03 hlm 3

1

H.IV.03 hlm 5

1

22nd AICHR Meeting. Luang Prabang, Laos, 22 – H.IV.05 hlm 3 25 November 2016

1

H.IV.04 hlm 3 Pertemuan Pertama Task Force on the Mainstreaming of the Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN Community, Bangkok, Thailand, 24 – 25 Oktober 2016

1

H.IV.04 hlm 3

1

P.IV.1. hal. 2

1

1

Rangkaian Pertemuan AIPR Governing Council ke-7 dan AIPR Advisory Board ke-4 dan P.IV.1. hal. 2 Interface Meeting of AIPR Governing Council dan AIPR Advisory Board, ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) symposium on Principles, Mechanism and Practices of Peace P.IV.1. hal. 6 and Reconciliation Processes

1

P.IV.1. hal. 1

1

P.IV.2. hal. 2

1

Informal ASEAN Senior Officials’ Meeting, Bali, Indonesia 8-9 Desember 2016

1

P.IV.2. hal. 2-3

P.IV.2. hal. 3

1

P.IV.3. hal. 4 The Seminar on the Promotion of Peace and Security in the South China Sea: “Moving Toward a Code of Conduct”

1

Seam Reap, Cambodia, 2016

13-14 December

P.IV.3. hal. 4

1

P.IV.3. hal. 4

1

P.IV.4. hal. 2

1

P.IV.4. hal. 2

1

ASEAN Foreign Ministers’ Retreat, 19 Desember P.IV.4. hal. 2 2016

1

P.IV.4. hal. 2

1

General Assembly ASEAN Inter- Assembly (AIPA A.IV.01, Hal. 5 Parliamentary) ke-37, Shanghai, Nay Pyi Taw, Myanmar, 29 September - 3 Oktober 2016

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


1

2

3

4

5

6

443 Delri berhasil memasukkan kepentingan RI dalam ketiga rancangan resolusi, terutama terkait isu perlindungan hak-hak pekerja migran perempuan, peningkatan pembahasan mengenai isu pekerja migran perempuan dalam Work Plan ASEAN Committee on Women berikutnya, serta peningkatan kepastian bagi wanita hamil, melahirkan dan menyusui untuk mendapatkan tunjangan dan fasilitas dari tempat kerja. 444 Delri berusaha menengahi dan memberikan solusi saat Vietnam berupaya memasukkan referensi terkait Laut China Selatan (LCS), bahwasanya pembahasan mengenai LCS dapat dilakukan pada pembahasan resolusi terkait keamanan maritim. 445 Delri, dengan didukung oleh Filipina berhasil mengarahkan kembali pembahasan resolusi ke pokok substansi resolusi tentang ketersediaan lapangan kerja, mengingat isu pekerja wanita telah dibahas di Komite WAIPA. 446 Delri mengajukan resolusi menyangkut peningkatan kerja sama legislatif terhadap implementasi ASEAN Economic Community Blueprint 2025 dan pengembangan green policy serta penyediaan anggaran bagi pembangunan berkelanjutan. 447 Delri dalam Committee on Social Matters berhasil memperjuangkan rancangan resolusi usulan Indonesia terkait pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Indonesia juga berhasil mempertahankan kepentingan nasionalnya dengan menolak usulan Thailand untuk memasukkan isu asap lintas batas dalam rancangan resolusi terkait perubahan iklim. Argumentasi Indonesia bahwa isu asap lintas batas tidak memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim dapat diterima oleh seluruh peserta komite. 448 Indonesia juga menyampaikan bahwa upaya jangka panjang untuk membangun dan menjaga hubungan pertahanan sebaiknya dilakukan melalui pelatihan bersama, kerja sama pendidikan militer, serta pertukaran pelajar, yang dilakukan secara intensif sebagai investasi dalam menanggulangi tantangan keamanan di masa depan; 449 Dalam Upaya Pencegahan TIP: Mendiseminasikan materi-materi TIP di bandara-bandara dan pelabuhan-pelabuhan internasional di kawasan 450 Dalam Upaya Pencegahan TIP: Melaksanakan penelitian dan share findings mengenai tiplogi dan tren kasus-kasus 451 Dalam Upaya Pencegahan TIP: Menyelenggarakan Seminar mengenai Program Orientasi/Pendidikan Pekerja Migran da nmelakukan Safe Migration Campaign 452 Dalam Upaya Penegakan Hukum: Menjajaki program/kegiatan di bawah DGICM forum, terutama ASEAN Immigration Intelligence Forum (AIIF) (Lost and Stolen Passport Program) 453 Dalam Upaya Penegakan Hukum:Meningkatkan pemanfaatan sarana/program INTERPOL (I-24/7 dan MIND/FIND) 454 Dalam Upaya Penegakan Hukum:Meningkatkan kesepakatan antara negara anggota ASEAN mengenai penerapan Mandatory Consular Notification (MCN) 455 Dalam Upaya Penegakan Hukum: Mengadakan Workshops on Sharing of Best Practices on Successful Investigation and Prosecution of TIP cases 456 Dalam Upaya Penegakan Hukum: Meningkatkan kerja sama dengan negara Mitra Wicara ASEAN dan Organisasi Internasional lain seperti IOM dan UNODC dalam kegiatan capacity building 457 Indonesia menyampaikan usulan untuk memasukkan tantangan makin meluasnya penyelundupan narkotika melalui jalur laut di kawasan. Usulan ini dapat diterima dan diakomodasi dalam Chairman’s Statement. 458 Indonesia menegaskan pentingnya kerja sama yang solid oleh negara-negara ASEAN baik melalui mekanisme multilateral ataupun melalui mekanisme bilateral 459 Indonesia menyampaikan bahwa dalam menghadapi ancaman terorisme dan situasi di Laut China Selatan, serta ketidakpastian akan arah kebijakan luar negeri AS, diperlukan langkah-langkah konkrit dalam mengimplementasikan hasil-hasil dialog. Dalam hal ini Indonesia telah menginisiasi kerjasama trilateral bersama Malaysia dan Filipina di Laut Sulu, yang akan dilanjutkan dengan kerjasama di Darat dan Udara. Kerjasama ini telah terbukti berhasil membebaskan beberapa sandera dan mengurangi kekuatan bersenjata Abu Sayyaf Group di Laut Sulu. Kebersamaan ASEAN selama ini telah terbukti menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan. ASEAN dapat berteman dengan siapa saja, namun sentralitas dan soliditas ASEAN perlu diprioritaskan. ASEAN perlu yakin dengan kemampuannya, mengingat jumlah penduduk ASEAN yang besar yaitu 569 juta jiwa, 2.644.710 kekuatan militer aktif, ekonominya yang berkembang pesat, harus membuat ASEAN semakin percaya diri dalam mejaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan.

460 Sehubungan dengan keketuaan Indonesia dan Australia dalam ADMM Plus EWG PKO periode 2017-2020, Indonesia mengharapkan dukungan dan kerjasama dari AMS untuk keberhasilan pelaksanaan ADMM Plus EWG on PKO tersebut 461 Menanggapi tawaran kerjasama ASEAN-Jepang di masa yang akan datang dapat dikembangkan dalam kerangka ADMM Plus. Perlu dipahami bersama bahwa pembentukan kerjasama akan membuat konsekuensi tambahan berupa anggaran dan pelibatan personel yang tidak semua negara peserta memiliki kemampuan yang sama. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kiranya inisiasi-inisiasi yang sudah diusulkan oleh negara-negara peserta yg memilki kesetaraan dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian khusus guna menghindari overlapping kegiatan.

1

A.IV.01, Hal. 5

1

A.IV.01, Hal. 6

1

A.IV.01, Hal. 7

1

A.IV.01, Hal. 7

1

A.IV.01, Hal. 7-8

1

20th ASEAN Regional Forum Heads of Defence Universities/Colleges/Institution Meeting (ARF A.IV.02, Hal. 4 – HDMUCI), New Delhi, India, 5-8 Oktober 2016

1

K.IV.01 Hlm. 4 No 11

1


1


1

Workshop on the ASEAN Cross-Sectoral K.IV.01 Hlm. 4 No 11 Collaboration against Trafficking in Persons (TIP) towards the Implementation of ACTIP and K.IV.01 Hlm. 4 No 11 APA

1 1


1


1


1

K.IV.02. Hlm. 3 point f 5th ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD)

1

K.IV.02 Hlm. 5 No. 10

1

K.IV.03 Hlm. 10 No. 28a

ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) Retreat & Pertemuan Informal Menteri Pertahanan ASEAN-Jepang

1

K.IV.03. Hlm 5

1

K.IV.03. Hlm 6-7

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


1

2

3

4

5

6

462 Indonesia berbagi pengalaman mengenai strategi TNI dalam memperkuat CIMIC dalam PKO, yang dapat dijadikan contoh bagi negara lain. Dijelaskan bahwa Indonesia memiliki 3 strategi dalam memperkuat CIMIC, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat lokal seperti dalam pengadaan bantuan medis, kegiatan olah raga, smart car, perpustakaan mobile, internet, dan aktivitas sosial. Strategi kedua adalah melalui proyek-proyek yang berdampak cepat, seperti pembangunan jembatan, sekolah, dll. Strategi ketiga adalah melalui media untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan untuk perdamaian. (halaman 3) 463 Indonesia mengusulkan agar ASEAN Sub-regional Haze Monitoring System (AHMS) tidak perlu dimasukkan sebagai salah satu langkah aksi dalam Roadmap karena selama ini upaya pemantauan telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang termuat dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), yaitu melalui National Monitoring Centre (NMC) dan Sekretariat ASEAN yang merupakan ad-interim ASEAN Coordinating Centre on Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC). 464 Pertemuan sepakat dengan usulan Indonesia untuk tidak menggunakan indikator ‘zero burning ’ di semua area lahan, mengingat dalam AATHP disebutkan bahwa ‘controlled burning ’ masih dimungkinkan. Pertemuan COP9 di Surabaya, September 2013 juga menyepakati pengecualian praktek ‘controlled burning ’ pada kasus-kasus tertentu.

ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus (ADMMPlus) Experts’ Working Group on Peacekeeping K.IV.04. Hlm 3 Operations (EWG on PKO) “Looking Back to Move Forward”

1

1

The First Task Force Meeting to Draft the Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementations di Chiangmai, Thailand, 7-9 Maret 2016.

I-1-Hal-4-N-12

I-1-Hal-5-N-13 1

465 Pertemuan sepakat dengan usulan Indonesia agar Roadmap tidak perlu menyebutkan jenis informasi yang tercakup dalam kerja sama karena belum ada kesepakatan dalam hal ini dan sebaiknya diserahkan kepada ACC THPC sebagai badan yang bertugas mengumpulkan dan mengolah data dari NMC.

1

I-1-Hal-5-N-13

466 Pertemuan sepakat dengan usulan Indonesia dan Thailand agar information sharing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara anggota ASEAN

1

I-1-Hal-5-N-13

467 Pertemuan sepakat dengan usulan Indonesia untuk adanya pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman, salah satunya melalui pemberian pelatihan kepada tenaga pemadam sukarela di komunitas lokal dengan langkah aksi yang termuat dalam strategi keenam yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, serta partisipasi lintas sektoral dan pemangku kepentingan.

1

I-1-Hal-5-N-13

468 Pertemuan mencatat capaian Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan the 50th ASEAN Committee on Culture on Information Meeting yang diadakan di Surabaya bulan November 2015. 469 Pertemuan menerima usulan Indonesia agar pada proposal kegiatan Online Polling of ASEAN Identity , polling tidak hanya mengukur awareness melainkan juga tingkat partisipasi masyarakat, mengingat pada saat ini Komunitas ASEAN sudah terbentuk. 470 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia untuk memperhalus kalimat dalam paragraf baru mengenai Joint Operation and Coordination Centre of ASEAN (JOCCA) dan mensosialisasikan konsep JOCCA kepada pihak militer atau ASEAN Defence Senior Official’s Meeting (ADSOM).

1

471 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia bahwa final adoption terhadap draft Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations (SASOP) Chapter VI oleh ACDM akan dilaksanakan setelah draft SASOP Chapter VI diuji di Table Top Exercise (TTX) atau latihan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).

1

472 Pertemuan menerima usulan Indonesia bahwa koordinasi antar pilar/antar sektor sangat penting khususnya dalam isu-isu khusus yang memerlukan kerja sama intensif, salah satunya dalam isu pemberantasan narkoba.

1

473 Pertemuan juga menerima usulan Indonesia, yaitu dalam hubungannya dengan perlindungan hak asasi manusia, perlu kiranya koordinasi erat antar pilar dan antar sektor guna mendukung penyelesaian instrumen perlindungan dan peningkatan hak-hak tenaga kerja migran ASEAN.

1

I-4-hal-2-N-3-d

474 Pertemuan menerima masukan Indonesia mengenai pentingnya prioritas job creation yang tetap memperhatikan perlindungan wanita dan anak.

1

I-4-hal-2-N-3-f

475 Pertemuan juga menerima masukan Indonesia mengenai peningkatan akses kesehatan untuk seluruh tenaga kerja migran khususnya tenaga kerja migran wanita 476 Pertemuan belum menyepakati usulan Indonesia perihal pengesahan instrumen hukum yang mengikat terkait isu perlindungan dan pemajuan hakhak pekerja migran sebagaimana tercantum dalam Cebu Declaration 2007 paling lambat tahun 2017. 477 Pertemuan belum menyepakati usulan Indonesia perihal pembuatan Vientiane Declaration sebagai outcome document ACMW di tahun keketuaan Laos. 478 Pertemuan mencatat kemajuan ACDM Working Group on Recovery yang dipaparkan Indonesia selaku co-chair , yaitu mengenai pengembangan ASEAN Disaster Recovery Reference Guide yang sedang menunggu tahap sirkulasi final sebelum dipublikasikan. 479 Pertemuan menyambut tawaran Indonesia yang juga merupakan co-chair dari ACDM Working Group on Knowledge and Innovation Management untuk memanfaatkan Indonesia Disaster Relief Training Ground (INA-DRTG) yang berada di Sentul sebagai “Centre for Excellence ” di tingkat ASEAN, serta mengadaptasi Indonesia Post Disaster Need Assessment Tools dan pendekatan berbasis masyarakat dalam membangun ketahanan.

1

I-4-hal-2-N-3-f

480 Indonesia juga menyampaikan keinginannya untuk menjadi anggota dalam ACDM Working Group on Prevention and Mitigation . Pertemuan menyambut baik keinginan Indonesia tersebut. 481 Pertemuan sepakat menerima usul Indonesia untuk memfokuskan draft pertama ASEAN Joint Statement to the World Humanitarian Summit (WHS) yang disiapkan oleh ASEC pada komitmen dan isu-isu penting terkait kerja sama penanggulangan bencana di ASEAN.

1

1

Rangkaian Pertemuan ke-13 ASEAN Ministers Responsible for Information (13th AMRI) dan Pertemuan ke-14 Senior Officials Meeting Responsible for Information (14th SOMRI) di Cebu, Filipina, 14-18 Maret 2016

I-2-hal-5-N-16

Pertemuan ke-10 ASEAN Committee on Disaster Management Working Group on Preparedness and Response dan Pertemuan ke-3 ASEAN Technical Working Group on Civil-Military Coordination, Jakarta 23-24 Maret 2016

I-3-hal-5-N-17

I-2-hal-4-N-11

I-3-hal-5-N-15-d

the 11th Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community (11th SOC-COM) di Jakarta, Indonesia, 29-30 Maret 2016.

1

1

The Special Meeting on Drafting of the ASEAN Committee on Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW) Work Plan 2016-2020, Luang Prabang, Laos, 4-5 April 2016

I-4-hal-2-N-3-d

II-8-hal-3-N-7

II-8-hal-4-N-11-a

1

Pertemuan ke-28 ASEAN Committee on Disaster II-9-hal-2-N-6-b Management (ACDM), Semarang, 26 April 2016

1

II-9-hal-3-N-6-d

1

II-9-hal-4-N-8

1

II-9-hal-5-N-13

No

Rekomendasi

1

2

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

3

4

5


482 Pertemuan menyetujui usul Indonesia mengenai isi draft MoU ASEANRussian on Disaster Management dan segala hal yang terkait legal issue perlu didiskusikan lebih lanjut dan harus mendapat persetujuan dari setiap negara anggota ASEAN dan ASEC menyampaikan keputusan tersebut kepada pihak Rusia. 483 Pertemuan mencatat pemaparan Indonesia mengenai ASEAN Day for Disaster Management (ADDM) yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2016 di Manado, Sulawesi Utara, bersamaan dengan penyelenggaraan Hari Peringatan Pengurangan Risiko Bencana Nasional dan Pertemuan ke-29 ACDM. 484 Pada pembahasan media release , pertemuan menerima usul Indonesia untuk mengeneralkan para 6 tanpa merujuk MoU dengan Riau dan Jambi. Pertemuan menerima usulan tersebut. Terkait para 7, sesuai dengan usulan Indonesia di Technical Working Group (TWG), Singapura setuju untuk tidak memasukkannya ke dalam media release . Atas dasar persahabatan dan semangat ASEAN, pertemuan setuju untuk tidak memasukkan perbedaan posisi antara Singapura dan Indonesia, namun akan tetap dicatat dalam laporan pertemuan.

1

II-9-hal-5-N-18

1

II-9-hal-6-N-19

1

Pertemuan ke-18 Sub Regional Ministerial II-10-hal-5-N-11 steering Committee dan Technical Working Group on Transboundary Haze Pollution Control , Singapura, 3-4 Mei 2016

485 Pertemuan mencatat pemaparan Delri mengenai concept note 6 (enam) proyek dimana Indonesia sebagai country coordinator yang telah disetujui sebagai bagian dari ACMW Work Plan 2016-2020. 486 Pertemuan menyepakati masukan Indonesia untuk membawa persoalan finalisasi intrumen perlindungan pekerja migran ke tingkat Senior Labour Officials Meeting (SLOM) dan ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM).

1

Rangkaian Pertemuan 24th ASEAN Labour Ministers Meeting and Related Meetings , 10-16 Mei 2016, Vientiane, Laos

1

II-11-hal-3-N-8

487 Pertemuan menerima draft Indonesia terkait ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification Systems yang telah diterima oleh seluruh delegasi pada pertemuan SLOM dan ALMM.

1

II-11-hal-3-N-11-c

488 Pertemuan mencatat kesediaan Indonesia untuk menjadi lead country untuk output Implementation of the ASEAN Mechanism to Enhance Surveillance Against Illegal Desludging and Disposal of Tanker Sludge at Sea . Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia pada pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk mengadakan Workshop on ASEAN Mechanism to Enhance Surveillance against Illegal Desludging and Disposal of Tanker Sludge at Sea .

1

489 Indonesia mengusulkan agar Regional Management Plan sebaiknya tidak dibuat terpisah berdasarkan jenis pollutant . Akan lebih efektif apabila ASEAN memiliki satu Regional Management Plan yang mencakup semua jenis pollutant laut yang menjadi perhatian, misalnya nutrients, marine debris , dan eutrophication . Pertemuan menyetujui usulan Indonesia tersebut

1

II-12-hal-3-N-6-c

490 Terkait dengan mekanisme kerja sama antara AWGCME dan ASEAN Maritime Transportation Working Group (AMTWG), pertemuan menyetujui usulan Indonesia agar dapat diselenggarakan regular consultation , antara lain dengan mengundang chair AMTWG untuk hadir dalam pertemuan AWGCME atau sebaliknya. 491 Indonesia memberi masukan pada draft ASEAN Joint Statement for the World Humanitarian Summit . Masukan Indonesia diterima dalam Pertemuan tersebut. 492 Pertemuan menerima pernyataan Indonesia terkait pentingnya perubahan kebijakan dalam aksi kemanusiaan melalui 3 (tiga) hal sebagai berikut: (1) membangun ketahanan; (2) respon dipimpin pada tingkat lokal maupun nasional, didukung oleh organisasi-organisasi internasional, dan apabila diperlukan, didukung oleh masyarakat internasional; dan (3) perubahan harus dimulai dari dalam dengan menegaskan kepemimpinan nasional.

1

II-12-hal-3-N-6-d

493 Pertemuan mencatat saran Indonesia pada ASEAN Centre fo Biodiversity (ACB) untuk berkonsultasi lebih detail dengan mitra, terutama dengan Multidisciplinary Expert Panel (MEP) Member IPBES Regional Asia-Pasific (Prof. Dr. Rosichon Ubaidillah, LIPI) dan Alternate Bureau Member IPBES Regional Asia-Pasific (Ratna Kusuma Sari, KLHK) terkait proyek dengan judul ASEAN Agrobiodiversity Science, Knowledge and Extension Assessment.

1

494 Pertemuan mencatat dan menyambut baik masukan Indonesia yang mengajukan 2 (dua) nominasi ASEAN Heritage Parks (AHP), yaitu Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Taman Nasional Wakatobi. Dokumen terkait nominasi tersebut akan disampaikan kepada Sekretariat AHP, dalam hal ini ACB. Pengusulan tersebut disambut baik oleh ACB dan AMS.

1

II-14-hal-3-N-9-b

495 Pertemuan mencatat kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Pertemuan ASEAN Heritage Parks Committee ke-5. Pertemuan akan diselenggarakan di Bandar Lampung 25-27 Juli 2016. 496 Terkait update 2nd ASEAN Biodiversity Outlook , Pertemuan mencatat permintaan Indonesia kepada ACB untuk dapat memberi lebih banyak informasi terkait Peer Review Group terutama dalam mekanisme dan kriteria dalam pemilihan tim ahli. Hal tersebut didukung oleh Singapura yang memberikan saran agar ACB dapat memperhatikan expertise dari ahli yang ditunjuk guna menghasilkan review yang maksimal.

1

II-14-hal-3-N-9-d

1

II-14-hal-4-N-11-c

497 Indonesia menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai ketua AWGNCB periode 2016-2019 menggantikan Myanmar. Pencalonan tersebut mendapat dukungan dari seluruh delegasi yang hadir. Indonesia akan resmi menjadi ketua AWGNCB setelah mendapat dukungan dan persetujuan dari ASEAN Senior Officials on Environment (ASOEN).

1

II-14-hal-4-N-14

1

The 26th Meeting of the ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity (AWGNCB), 25-26 Mei 2016, Hanoi, Viet Nam

1

1

II-12-hal-3-N-6-b

Pertemuan Informal ASEAN Ministerial Meeting II-13-hal-5-N-23 on Disaster Management (AMMDM) dan Pertemuan ASEAN Terkait Lainnya dalam World Humanitarian Summit (WHS), 22-24 Mei II-13-hal-5-N-24 2016 di Istanbul, Turki.

1

498 Indonesia mendukung hasil Study on the Implication of Timor Leste's Accession to ASEAN and its Implication on ASCC . Namun sidang belum dapat menerima secara bulat hasil studi tersebut dan akhirnya menyepakati bahwa ASEC akan melakukan tindak lanjut terhadap laporan tsb dan bersama bagian Hukum ASEC secara hati-hati mengevaluasi laporan tersebut untuk nantiya diserahkan kepada ASCCWG. 499 Pertemuan mencatat rekomendasi Indonesia untuk mengadopsi Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Employment towards Decent Work Promotion in ASEAN pada ALMM 15-16 Mei 2016. Posisi ini didukung oleh semua AMS.

Pertemuan ke-17 ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment (AWGCME) and Consultative Workshop on Drafting the AWGCME Action Plan , Melaka, Malaysia, 10-12 Mei 2016

II-11-hal-2-N-5

Rangkaian Pertemuan 15th ASEAN SocioCultural Community (ASCC) Council, 1-5 Juni 2016, Luang Prabang, Laos.

II-14-hal-3-N-8-c

II-14a-hal-2-N-6

II-14a-hal-2-N-8-a

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4

500 Pertemuan menyepakati laporan yang akan disampaikan oleh Indonesia dalam pertemuan COM/COP 12 di Kuala Lumpur, 9-11 Agustus 2016. Laporan tersebut menggarisbawahi rekomendasi Indonesia bersama Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura sebagai berikut: a. Melanjutkan pembahasan draft Establishment Agreement . 501 b. Meminta negara anggota ASEAN untuk berpatisipasi dalam pembahasan draft Establishment Agreement . 502 c. Menetapkan batas waktu penyelesaian Establishment Agreement . 503 Masukan Indonesia terhadap Regional Action Plan (RAP) AHP 2016-2020 yang diterima oleh Pertemuan adalah sebagai berikut: '1. Menghapus poin 5 (AHP's Activities) pada Goal 1, Strategic Action No.4 yang berbunyi "Complete demarcation of boundaries on the ground" . Indonesia berpandangan bahwa aktivitas tersebut tidak relevan dengan kegiatan assessment dan seharusnya direkomendasikan setelah assessment . 504 2. Menambahkan kalimat "Identify and analyze existing competencies of AHP staff" dan "Periodically review AHP staff competencies to match competencies with the most suitable functions and positions within the AHP organizational structure" pada poin 1 dan 2 (AHP's Activities) , Goal 3, Strategic Action No. 1. 505 3. Menambahkan kalimat "Promote AHPs in relevant regional and international events such as the Asia Parks Congress, World Parks Congress, IUCN World Conservation Congress, and others" pada poin 2 (ACB's Activities), Goal 7, Strategic Action No.1. 506 Pertemuan mencatat presentasi Indonesia terkait pengembangan data dan informasi serta pengalaman menangani bencana. Dalam hal ini, Indonesia menjelaskan mekanisme manajemen data bencana Indonesia yang memanfaatkan aplikasi Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Aplikasi tersebut berperan mencatat, menganalisis, menyusun statistik, menyusun peta bencana dan dampak bencana Indonesia serta memberi peringatan resiko bencana. Aplikasi DIBI dimanfaatkan untuk pencegahan bencana dan persiapan penanganan bencana, situasi darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta distribusi logistik dan perlengkapan. Disampaikan pula bahwa sistem Informasi yang diterapkan Indonesia merupakan sistem informasi terbaik se-Asia Pasifik. 507 Pertemuan menyetujui Indonesia sebagai lead country dalam membangun standarisasi dan sertifikasi sebagai salah satu fokus kerja ACDM WG KIM. Sebagai lead country. 508 Pertemuan mencatat rekomendasi Indonesia tentang pentingnya pelatihan bagi praktisi manajemen bencana serta pembentukan asosiasi pakar/praktisi bencana untuk memperkuat sistem manajemen dan penguatan informasi dalam penanggulangan bencana di kawasan.

Keterangan Kegiatan 5 Drafting Meeting Establishment Agreement on ASEAN Coordinating Centre of Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC), Jakarta, 20 Juli 2016

1

Kodefikasi Data Dukung 6 III-19-hal-3-N-6-a

III-19-hal-3-N-6-a

1 1 The Fifth Meeting of ASEAN Heritage Parks Committee (AHP), Lampung, 25-27 Juli 2016

III-19-hal-3-N-6-a III-20-hal-1-3-b-1

1

III-20-hal-2-3-b-2 1

III-20-hal-2-3-b-3 1 Pertemuan ke-1 ASEAN Committee on Disaster Management Working Group on Knowledge Innovation and Management (ACDM WG KIM), Jakarta 25 Juli 2016 dan Sentul, 26 Juli 2016

III-21-hal-2-N-5

1

III-21-hal-2-N-8 1 III-21-hal-2-N-10 1

509 Terkait rencana penyelenggaran Strategic Policy Dialogue Management (SPPDM), pertemuan mencatat usulan Indonesia agar pertemuan SPPDM dapat mengakomodasi keterlibatan private sectors dalam penanganan bencana. 510 Dalam pembahasan agenda, Singapura mengusulkan untuk melanjutkan pertemuan menggunakan mekanisme ASEAN Minus X formula . Terkait hal ini, Indonesia menegaskan bahwa sesuai dengan ASEAN Charter , keputusankeputusan dalam pertemuan ASEAN diambil berdasarkan konsensus. Pertemuan kemudian memutuskan untuk menghentikan pertemuan dan menyetujui adanya sesi informal yang memungkinkan para Ketua Delri membahas permasalahan ini.

1

1

Rangkaian Pertemuan ke-27 ASEAN Senior III-22-hal-2-N-6 Officials on Environment (27th ASOEN) , Nay Pyi Taw, Myanmar, 1-5 Agustus 2016

511 Sesi informal menjajaki usulan-usulan mengenai 3 (tiga) agenda terkait haze, yaitu hanya sebagai catatan ASOEN, memindahkan dalam agenda other matters atau mengubah wording . Indonesia tetap pada posisi untuk menghapus agenda-agenda tersebut. Pertemuan kemudian sepakat untuk membentuk drafting committee on the agenda yang akan membahas agenda baru dimana Indonesia dapat menyetujui posisi mayoritas sepanjang 3 (tiga) agenda terkait haze tidak dibahas.

1

III-22-hal-2-N-7

512 Terkait dengan streamlining of ASOEN and its subsidiary bodies , Indonesia menekankan perlunya streamlining ASOEN dengan merujuk kepada ASCC Blueprint 2016-2025 dan fokus pada elemen Sustainable yang mencakup 4 (empat) key results . Indonesia sekali lagi menegaskan bahwa ASOEN tidak seharusnya membahas mengenai asap lintas batas karena ASEAN telah memiliki pertemuan lain untuk mendiskusikan isu tersebut yaitu Conference of the Meeting dan Conference of the Parties to ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (COM/COP AATHP) .

1

III-22-hal-3-N-9

513 Singapura mengusulkan agar ASOEN tetap menggunakan TOR yang ada sambil melakukan penyusunan TOR yang baru. Meskipun AMS lain mendukung usulan Singapura, Indonesia kembali menegaskan bahwa TOR ASOEN saat ini tidak dapat dijadikan acuan sehingga perlu segera dilakukan amandemen dengan merujuk kepada ASCC Blueprint 2025 . Apabila TOR yang ada masih diberlakukan, hal tersebut sama artinya dengan tidak memenuhi arahan para Pemimpin ASEAN agar badan sektoral ASEAN mewujudkan visi ASEAN 2025.

1

III-22-hal-3-N-11

514 Indonesia selaku Chair Health Cluster 1 menyampaikan paparan output dari 1st Meeting of ASEAN Health Cluster 1 on Promoting Healthy Lifestyle yang telah dilaksanakan pada tanggal 18-20 Juli 2016 di Medan. Output pertemuan diharapkan dapat memperoleh endorsement SOMHD . Adapun dokumen output pertemuan: a. Work Plan Health Cluster 1 , yang memuat regional strategies , Key Performance Target dan Key Activites /kegiatan beserta indikatornya dari masing-masing 7 health priority di bawah Health Cluster 1 , b. Terms of Reference Cluster 1 Pembahasan work plan cluster 1 berjalan dengan alot, sehingga belum mencapai konsensus terhadap output dokumen pertemuan Health Cluster 1 . Sebagai tindak lanjut pertemuan menyetujui untuk diselenggarakan 2nd Health Cluster 1 Meeting sebagai pertemuan finalisasi penyusunan Health Cluster 1 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada akhir tahun 2016. Revisi terhadap work plan sesuai dengan rekomendasi/guidance SOMHD

III-21-hal-2-N-12

1

Rangkaian Pertemuan Senior Officials Meeting III-23-hal-4-N-12-13 on Health Development (SOMHD) ke-11, Pertemuan ASEAN Plus Three SOMHD ke-6,dan Pertemuan ASEAN-China SOMHD ke-6,tanggal 911 Agustus 2016, di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

No

Rekomendasi

1

2

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

3

4

5


515 Pertemuan mencatat rekomendasi Indonesia agar area kerjasama dengan memperkuat komitmen Plus Three Countries pada area kerjasama NonCommunicable Diseases , khususnya Jepang untuk dapat mendukung dan berkolaborasi pada kegiatan yang terdapat dalam ASEAN Health Cluster 1 .

1

III-23-hal-7-N-32

516 Pertemuan mencatat rekomendasi Indonesia dalam bentuk intervensi terhadap area Non-Communicable Diseases sebagai salah satu area kerjasama dalam MOU ASEAN China untuk dilaksanakan di dalam kerangka ASEAN Plus Three untuk menghindari duplikasi 517 Pertemuan juga membahas draft Roadmap on ASEAN Cooperation Towards Transboundary Haze Pollution Control With Means of Implementation . Terkait draft ini, pertemuan sepakat dengan usulan Indonesia untuk dengan jelas menjelaskan bahwa Roadmap merujuk pada asap yang sifatnya lintas batas, bukan asap lokal. Singapura berusaha memasukkan aspek law enforcement pada key strategy IV Strengthening Policies, Laws, Regulations and their Implementations . Indonesia meminta agar key strategy ini merujuk pada AATHP Artikel 16 (f). Artikel ini menyebutkan bahwa kerja sama terkait penegakan hukum hanya terbatas pada pertukaran pengalaman dan informasi yang relevan. Pertemuan menyetujui masukan Indonesia tersebut.

1

III-23-hal-7-N-36

1

Pertemuan ke-12 Conference of the Meeting and III-24-hal-5-N-10 Conference of the Parties to the AATHP , Kuala Lumpur, Malaysia, 10-11 Agustus 2016

518 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia agar drug and food control jadi bagian dari drug management strategy dalam kaitannya dengan koordinasi interkem di masing-masing negara 519 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia pada komponen Preventive Education untuk memasukkan intregated prevention curriculum programme ke dalam sistem pendidikan nasional. 520 Pertemuan belum menyetujui usulan Indonesia mengenai program harmreduction karena beberapa negara menganggap hal ini bersifat politis dan sensitif sehingga tidak bisa diputuskan pada saat ini.

1

2nd Meeting on the ASEAN Work Plan on III-25-hal-3-N-4-a Securing ASEAN Community Againts Illicit Drugs 2016-2025 & 37th ASOD -Bangkok-22-27 Agt 2016 III-25-hal-3-N-4-b

521 Pertemuan menyepakati bahwa Indonesia akan menjadi lead country pengembangan ASEAN YDI yang sebelumnya dipegang Filipina.

1

522 Pertemuan mencatat usulan Indonesia mengenai pentingnya komitmen politis secara konsensus untuk menyelesaikan isu-isu lintas pilar mengingat masing-masing ASEAN Member State (AMS) memiliki institusi yang berbeda untuk penanganan masing-masing isu.

1

523 Pertemuan mencatat inisiatif Indonesia dalam hal pemulihan dalam bidang sosial ekonomi. Inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan mengurangi kerawanan dengan menggunakan prinsip "Build Back Better and Safer" , peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta melalui pengawasan, fasilitasi dan pemberdayaan.

1

524 Pertemuan mencatat rekomendasi Indonesia agar negara anggota ASEAN lainnya untuk memanfaatkan pedoman serta modul Indonesia Post-Disaster Need Assessment (I-PDNA) agar dipakai dan disesuaikan dengan keadaan masing-masing negara anggota ASEAN. 525 Pertemuan mencatat usulan Indonesia bahwa penerimaan tawaran dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yaitu 5 (lima) kendaraan disaster relief emergency command dan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau pesawat udara tanpa awak perlu ditelaah lebih lanjut untuk alasan keamanan.

1

526 Pertemuan mencatat usulan Indonesia bahwa ASEAN dapat melihat EAS Rapid Disaster Response Toolkit, dimana Tool 3: EAS Country Disaster Response Arrangements berisikan inventarisasi kapabilitas dan pengaturan terkait bencana di masing-masing negara partisipan EAS

1

527 Pada pembahasan pasal 16 mengenai documented and undocumented migrant worker , Malaysia menyampaikan dapat menyetujui pasal 16 a mengenai documented migrant worker jika proposal Malaysia pada pasal 16 b mengenai definisi undocumented migrant worker dapat disepakati. Terkait proposal Malaysia tersebut, Delri menyampaikan bahwa Indonesia memilih formulasi awal pasal 16 b yaitu: 16 b. [An undocumented migrant worker is a person who fails to comply with the conditions provided for in subparagraph (a) of the present article. This definition includes a migrant worker who has recently been but is no longer legally employed in a a remunerated activity. ”] 8 AMS: Agreed ]

1

528 Pada pembahasan pasal 15 mengenai definisi pekerja migran, Delegasi Indonesia dan Filipina menarik dukungannya terhadap formulasi pasal 15 sebagai tanggapan terhadap usulan Malaysia menambahkan “subject to article 16 ” sebagai syarat untuk menyepakati paragraf tersebut.

1

III-30-hal-2-N-6

529 Pada pembahasan pasal 17 mengenai definisi family members , Malaysia menegaskan posisinya untuk menghapuskan paragraf tersebut sementara rujukan terhadap family members telah dituangkan oleh ASEAN Leaders dalam Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (Cebu Declaration, 2007) . Sementara Laos setuju dengan formulasi pasal 17 dengan syarat menambahkan kata “documented ”. Menanggapi hal ini, Delri menyampaikan bahwa Indonesia belum berkenan membahas definisi family members sebelum AMS menyepakati cakupan instrumen meliputi perlindungan bagi family members .

1

III-30-hal-2-N-7

530 Pada pembahasan pasal 49 c mengenai obligations of receiving states , Delri menyampaikan dapat menyetujui formulasi paragraf yang telah disepakati 9 negara jika paragraf tersebut dapat menambahkan “labour dispute settlement ”. Menanggapi posisi Indonesia tersebut, Malaysia mengusulkan untuk mengganti istilah “labour dispute settlement ” dengan “employment dispute mechanism ”. Terkait hal ini, Delri menegaskan posisi Indonesia untuk tetap menggunakan istilah “labour dispute settlement ” sesuai dengan istilah yang digunakan ILO.

1

III-30-hal-2-N-8

1

1

1

III-25-hal-3-N-5

Rangkaian pertemuan the Eight ASEAN Senior Officials Meeting on Youth (SOMY VIII), the Seventh ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on Youth (7th SOMY+3) dan the Technical Meeting on the ASEAN Youth Developtment Index di Siem Reap, pada tanggal 24-26 Agustus 2016 Pertemuan ke-21 Senior Officials' Committee of the ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC , 30 Agustus 2016 di Vientiane, Laos

III-26-hal-3-N-8-i

Pertemuan ke-6 ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) Working Group on Recovery and Simulation Exercise (SIMEX) for Preparedness for Recovery , 15-16 September 2016 di Nay Pyi Taw, Myanmar

III-28-hal-3-N-9

III-27-hal-6-N-16

III-28-hal-3-N-10

Pertemuan ke-11 ASEAN Committee on Disaster Management Working Group on Preparedness and Response (ACDM) WG on P&R) dan Pertemuan ke-4 Technical Working Group on Civil-Military Coordination (TWG-CIMIC) , Singapura, 27-28 September 2016

III-29-hal-4-N-7-c

Pertemuan ASEAN Senior Labour Official's Special Meeting to Finalise the Draft ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers , ASEAN Secretariat, Jakarta, 1-3 September 2016

III-30-hal-1-N-5

III-29-hal-5-N-9-c

No

Rekomendasi

1

2

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan

3

4

5


531 Pada pembahasan finalisasi 3 (tiga) isu prinsip, Delri kembali menegaskan posisi Indonesia yaitu instrumen bersifat legally binding dengan cakupan perlindungan meliputi anggota keluarga dan undocumented migrant workers . Disampaikan pula bahwa instrumen dimaksud adalah suatu dokumen perlindungan HAM. Terkait hal ini, Delri mengacu pada Cebu Declaration , ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint Strategic Measure a.2.5 XV serta Joint Communique AMM ke-49 paragraf 60-61 .

1

III-30-hal-2-N-10

532 Pertemuan mencatat rekomendasi Indonesia agar Negara Anggota ASEAN menghadiri Ambon Disaster Response Exercise (Ambon DiREx) 2016: Tabletop Exercise (TTX) on EAS Rapid Disaster Response Toolkit pada tanggal 15-17 November 2016 di Ambon. 533 Pertemuan belum menyetujui rekomendasi Indonesia yang menyampaikan bahwa Draft of ASEAN-Russia MoU/Agreement on Disaster Management masih perlu mendapatkan masukan dari masing-masing Negara Anggota ASEAN terutama mengenai masalah penandatanganan. Sesuai dengan Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN (ROPCIA) Rule 1 Paragraph 2 yang berbunyi “the rules shall not apply to the conclusion of international agreements concluded by all ASEAN Member States collectively and which create obligations upon individual ASEAN Member States ”, Indonesia menyampaikan posisinya bahwa MoU tersebut harus ditandatangani oleh masing-masing Negara Anggota ASEAN, bukan Sekjen ASEAN. Menanggapi Indonesia, Pertemuan sepakat menugaskan Sekretariat ASEAN untuk melakukan pemeriksaan terhadap prosedur hukum dan praktek sebelumnya pada perjanjian serupa dengan para Mitra Wicara ASEAN, guna memberikan masukan kepada ACDM dalam memutuskan tindakan yang tepat pada masalah penandatanganan dan persoalan hukum lainnya.

1

IV-35-hal-2-N-4

534 Pertemuan menyetujui rekomendasi Indonesia agar draft ASEAN Joint Statement for the Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) lebih fokus membahas komitmen ASEAN terhadap 7 (tujuh) target global dan 4 (empat) aksi prioritas dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030 . 535 Pertemuan menyepakati rekomendasi Indonesia yang bersedia menjadi Panitia Seleksi Direktur Eksekutif AHA Centre. 536 Pertemuan menyepakati rekomendasi Indonesia agar Negara Anggota ASEAN menghubungkan AHA Centre dengan para mitra potensial terutama dari negara ASEAN, untuk mengurangi ketergantungan dengan negara di luar ASEAN. 537 Pertemuan menyepakati rekomendasi Indonesia bahwa untuk posisi Partnership and Mobilisation Resource Manager pada struktur organisasi baru AHA Centre, sebaiknya dipilih orang yang memiliki kemampuan dan network yang baik untuk mengumpulkan para mitra.

1

IV-35-hal-4-N-10

1

IV-35-hal-5-N-14a

1

IV-35-hal-5-N-14b

1

IV-35-hal-5-N-14c

538 Pertemuan menyetujui rekomendasi Indonesia agar mendorong AHA Centre untuk lebih terlibat dalam kegiatan di bawah kerangka ASEAN Defence Senior Officials Meeting (ADSOM) dan ASEAN Defense Ministers’ Meeting (ADMM) dan mengusulkan untuk membuat suatu latihan gabungan yang melibatkan sipil, militer serta badan sektoral terkait lain dalam bidang penanggulangan bencana, serta menekankan pentingnya untuk menyusun jadwal latihan bersama agar lebih efektif dan efisien.

1

IV-35-hal-6-N-19

539 Indonesia menyampaikan komitmennya untuk menjadi coordinator country dalam implementasi 2 project yaitu Regional Forum on Village Resources Management for Rural Development and Poverty Eradication dan Workshop on Sharing of Experiences in Disaster Management at Community and Rural/Poor Household Level . Pertemuaan sepakat dengan rekomendasi rekomendasi 2 project tersebut diimplementasikan pada tahun 2017.

1

540 Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia untuk memasukkan tantangan makin meluasnya penyelundupan narkotika melalui jalur laut di kawasan pada Chairman's Statement . 541 Pertemuan menyetujui rekomendasi Indonesia agar menyebutkan secara detail 4 aspek sistem peringatan dini dalam penanggulangan bencana (improved monitoring and forecast system, evacuation procedure, analysis of risk, availability and access to early warning information ).

1

Pertemuan ke-5 ASEAN Forum on Rural IV-36-hal-2-N-4 Development and Poverty Eradication , Pertemuan ke-13 ASEAN Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (13th SOMRDPE) dan Pertemuan ke9 ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (9th SOMRDPE+3) , Phnom Penh, Kamboja, 9-13 Oktober 2016 Pertemuan 5th ASEAN Meeting on Drug Matters IV-37-hal-3-N-4f (AMMD) di Singapura, 19-20 Oktober 2016

1

The 7th Asian Ministerial Conference on Disaster IV-38-hal-10-N-26 Risk Reduction (AMCDRR) , New Delhi, 2-5 November 2016

542 Pertemuan menyetujui rekomendasi Indonesia agar meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana. 543 Pertemuan menyetujui rekomendasi Indonesia agar Memanfaatkan peringatan World Tsunami Awareness Day dan International Disaster Risk Reduction Day untuk kampanye kesadaran pengurangan risiko bencana.

1

IV-38-hal-10-N-26

1

IV-38-hal-10-N-26

544 Pertemuan menyetujui rekomendasi Indonesia pentingnya peran stakeholder groups dalam pengurangan risiko bencana. 545 Pertemuan menerima rekomendasi Indonesia agar pelaksanaan Regional Conference to share information and best practices as well as to report and collect data on progress on the theme of "reducing youth unemployment" dimundurkan pada tahun 2017-2018.

1

546 Pertemuan menyetujui rekomendasi Indonesia agar memasukkan Rabies Elimination Strategy (ARES) Plan of Action pada Health Priority 8 .

1

547 Pertemuan mencatat masukan Indonesia terkait kemungkinan aksesi anggota baru, Indonesia menyampaikan perlunya antisipasi Timor Leste menjadi anggota ASEAN dalam beberapa tahun ke depan

1

548 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya agar ASEAN Trade Facilitation Agreement diarahkan untuk menajdi Trade Facilitation Work Proggramme/Framework agar tidak menjadi duplikasi dengan WTO Trade Facilitation Agreement

1

549 Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk peninjauan kembali mandat dari Pertermuan 47th ASEAN Economic Minister (AEM) terkait staging plan untuk paket ke-10 AFAS

1

1

1

Rangkaian Pertemuan ke-29 ASEAN Committee IV-35-hal-4-N-8-9 on Disaster Management (ACDM) dan Pertemuan ke-4 ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) , 11-13 Oktober 2016 di Manado, Sulawesi Utara.

IV-38-hal-10-N-26 Pertemuan 9th Meeting of the Senior Labour IV-39-hal-2-N-5a Officials Meeting's Working Group on Progressive Labour Practices to Enhance the Competitiveness of ASEAN (9th SLOM-WG) , Vientiane, Laos, 2324 November 2016. The 2nd Meeting of ASEAN Health Cluster 2: IV-40-hal-2-N-4a Responding to All Hazard and Emerging Threats , Putrajaya, Malaysia, 28 November s.d. 1 Desember 2016 The Inter-sessional ASEAN Caucus Meeting of IKU1.R.01.ND.h2g the Regional Comprehensive Economic Partnership WG on Legal and Institutional Issues (RCEP WGLII), Surabaya, 19-22 Januari 2016 The First of the ASEAN Senior Economic IKU1.R.02.B.H2.P6 Officials for the Forty Seventh ASEAN Economic Ministers Meeting (SEOM 1/47), 18-20 Januari 2016 Pertemuan ke-83 ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) pada 25-30 Januari 2016 di Bangkok, Thailand

IKU1.R.03.SOD.H2.P9

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4


550 Pertemuan mencatat respon indonesia terkait komplain Singapura terhadap SNI, Indonesia telah menyampaikan justifikasi penggunaan standardisasi yang sesuai dengan aturan internasional (WTO rules of consumer safety dan ISO)

1

551 Pertemuan mencatat concern Indonesia mengenai harapan agar Malaysia dapat menindaklanjuti pemalsuan produk Kapal Api dengan hukuman yang lebih tegas 552 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia terkait dengan penolakan Korea mengenai pemberian preferensi tarif terhadap produk ekspor Indonesia melalui transhipment agar dibahas i secara bilateral pada pertemuan ke 22 ASEAN-Korea Sub-Committee on Tariff and Rules of Origin (AKSTROO)

1

553 Menanggapi Midterm Review yang disampaikan, Pertemuan IMT-GT menyetujui usulan Indonesia untuk mendorong isu UMKM dalam Implementation Blueprint (IB) yang baru.

1

554 Pertemuan Menyepakati usulan Indonesia untuk melakukan konsultasi internal masing-masing negara agar semua program yang diusulkan dapat terlaksana selama periode Implementation Blueprint (IB) baru.

1

555 Di dalam Iinformation Communication Technology Cluster, pertemuan menyepakati usulan Indonesia terkait proyek cross border connectivity yang diharapkan dapat menguragi tarif roaming data di kawasan perbatasan yang saling berdekatan. 556 Pertemuan menerima Initial Offer yang merupakan komitmen Indonesia dalam negosiasi RCEP yang telah disampaikan oleh indonesia

1

1

Pertemuan RCEP-TNC ke-11. Bandar Seri Begawan, 13-19 Februari 2016

557 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia agar AMS dapat menyampaikan perkembangan implementasi kegiatan Strategic Plan of Action dalam setiap pertemuan ASWG-Fi

1

2nd Technical Working Meeting In Developing Strategic Plan of Action For ASEAN Cooperation on Fisheries (2016-2020), Nay Pyi taw, Myanmar 16-18 Februari 2016

558 Pertemuan menerima usulan Indonesia agar Amerika Serikat dapat melakukan fasilitasi promosi di AS guna menjembatani kesenjangan UKM dan sharing best practice

1

Pertemuan ASEAN-US TIFA Joint Consultative Meeting tanggal 17-18 Februari 2016 di Sunnyland, Amerika Serikat

559 AMS dapat menerima usulan Indonesia yang menyampaikan keberatan menggunakan judul "principles" pada outcome documents yang bersifat US driven 560 Pertemuan menerima usulan Indonesia agar ASEAN tetap mengedepankan sentralitas ASEAN dalam seluruh mekanisme kerja sama dengan mitra wicara

1

561 Pertemuan sepakat untuk menerima masukan Indonesia selaku chair negosiasi RCEP terkait perkembangan dan isu-isu yang membutuhkan perhatian khusus dalam perundingan RCEP serta menyampaikan opsi yang perlu diusahakan dalam percepatan penyelesaian negosiasi

1

562 Pertemuan menerima keberatan Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan sebelum AEM ke-48, dan menghendaki pada tanggal 22-26 Agustus 2016 563 Pertemuan menerima usulan Indonesia terkait layanan transportasi darat untuk dapat mengangkut dan menurunkan penumpang sesuai dengan izin dari otoritas setempat

The Twentieth Meeting of the Coordinating Committee on the Implementation of the ATIGA (20th CCA Meeting). Phuket, 27-29 Januari 2016

Kodefikasi Data Dukung 6 IKU1.R.04.SOD.H4.P9

IKU1.R.04.SOD.H.4.P9 IKU1.R.05.SOD.H2.P7 Pertemuan ke-13 ASEAN-Korea FTA Implementing Committee pada 1-4 Februari 2016 di Seoul, Korea Selatan

1

Pertemuan 9th Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Strategic Planning Meeting (SPM) and Related Meetings, di Penang, Malaysia, tanggal 3-5 Februari 2016

Pertemuan BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting di Davao City, Filipina pada tanggal 2426 Februari 2016

IKU1.R.07.B.H2 IKU1.R.08.B.H11.P5

IKU1.R.09.B.H3.P6

IKU1.R.10.B.H3.P5

IKU1.R.11.B.P4-5

1

Pertemuan ASEAN Senior Officials' Meeting dalam rangkaian Foreign Ministers' (AMM) Retreat, 26 Februari 2016. Vientiane, 26 Februari 2016 ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat ke-22 and ASEAN-EU Trade Commissioner Consultation ke-14. Chiang Mai, 2-3 Maret 2016

1

1

IKU1.R.06.B.H6

6th Meeting of the ASEAN-Hong Kong Trade Negotiation Committee. Siem Reap, 7-11 Maret 2016 Pertemuan ke-31 ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) pada tanggal 14-17 Maret 2016 di Hanoi, Vietnam

IKU1.R.12.B.H3.P10

IKU1.R.14.B.H3.P10

IKU1.R.15.SOD.H5.P31

IKU1.R.16.B.H2

564 Pertemuan mencatat masukan Indonesia terkait keikutsertaan pakar pendidikan dalam pertemuan ASEAN Architect Education Committee (AAEC) mendatang dan harmonisasi sektor pendidikan dengan instansi pendidikan ASEAN di pilar sosial budaya 565 Pertemuan mencatat usulan Indonesia untuk mengubah judul perjanjian SAR menjadi "ASEAN Agreement on Aeronautical and Maritime Search and Rescue Cooperation"

1

The 84th Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS), 19-21 Mei 2016, Vientiane, Laos

IKU1.R.17.SOD.H5

1

The 4th ASEAN Transport Search and Rescue (SAR) Forum, 17-18 Mei 2016, Singapura

IKU1.R.18.SOD.H4.P14

566 Pertemuan mendukung usulan Indonesia untuk menyertakan provisi “This Agreement does not prevent a Contracting Party from entering into bilateral arrangements on SRRs” ke dalam artikel 3 paragraf 5

1

567 Pertemuan mencatat masukan Indonesia untuk membawa isu kerjasama SAR ke tingkat yang lebih tinggi (STOM) 568 Pertemuan mencatat perkembangan Indonesia dalam pelaksanaan Multimodal Transport Laws di ranah domestik

1

569 Pertemuan menerima masukan Indonesia terkait sektor untuk ditingkatkan kerjasamanya dalam kerangka ASEAN-Rusia, yakni pembangunan konektivitas energi, energi terbarukan, dan penguatan UMKM

1

570 Indonesia menyampaikan pentingnya fungsi ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee guna memastikan implementasi Regional Secretariat of Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional (MRA-TP)

1

The ASEAN Tourism Committee (ATF), 4-8 April 2016, Quang Ninh, Vietnam

571 Pertemuan menerima program kegiatan usulan Indonesia sebagai bagian dari APAEC 2016-2020 Work Plan 572 Pertemuan menerima masukan Indoensia terkait dengan penyusunan Strategic Plan of Action for ASEAN Cocoa Club periode 2016-2020 yang sejalan dengan Vision and Strategic Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry 573 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia agar Sekretariat ASEAN akan bekerja sama dengan konsultan untuk mengidentifikasikan action plan yang masih perlu dimasukkan dalam IAI Work Plan III mengingat beberapa action plan IAI Work Plan II lebih berkaitan dengan pembentukan Komunitas ASEAN 2015 574 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia untuk merefomulasi kalimat dalam para the transformation of global flows. Mengingat transformasi arus global ekonomi tidak hanya dibatasi oleh RCEP dan TPP, akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penambahan jumlah penduduk

1

Pertemuan ke-14 ASEAN Forum on Coal, 7-9 Juni 2016 di Phnom Penh, Kamboja Pertemuan ke-19 ASEAN Cocoa Club 19-20 Mei 2016 di Yogyakarta

1

1

IKU1.R.18.SOD.H8.P24 The 41st ASEAN Senior Transport Officials Meeting, 26-28 April 2016, Metro Manila, IKU1.R.19.SOD.H12.P45 Filipina ASEAN-Russian Federation Commemorative Summit to mark the 20th Anniversary of ASEAN- IKU1.R.20.D.H5.P31 Russian Federation Dialogue Relations "Moving Towards a Strategic Partnership for Mutual Benefit", 19-21 Mei 2016, Sochi, Russia

1

Pertemuan ke-48 Initiative for ASEAN Integration (IAI) Task Force, Jakarta, 4 April 2016

1

Pertemuan ke-1 Drafting of the Post 2015 Agenda for ASEAN Connectivity Working Group Level, Sekretariat ASEAN, Jakarta, 26 April 2016

IKU1.R.21.B.H5.P4

IKU1.R.22.B.H3.P10 IKU1.R.23.SOD.H3.P63

IKU.1.R.24.B.H3.P6

IKU1.R.25.M.H2.P4e

No

Rekomendasi

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4

Keterangan Kegiatan


5

6

575 Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk mengkonsultasikan dan menunggu masukan dari badan sektoral ASEAN terkait mengenai lead implementing bodies untuk implementasi setiap inisiatif dalam MPAC 2025

1

Pertemuan ke-3 Drafting of the Post 2015 Agenda for ASEAN Connectivity Working Group Level, Sekretariat ASEAN, Jakarta, 18 Mei 2016

IKU1.R.26.M.H2.P2f

576 Pertemuan menerima concern Indonesia masih belum terbentuknya badan sektoral ASEAN, sehingga pertemuan membahas kemungkinan ASEAN Coordinating Committee akan bertindak sebagai lead sector dalam salah satu key initiatives untuk mencapai Sustainable Infrastructure yakni berbagi pengalaman dalam strategi urbanisasi yang berkesinambungan

1

Pertemuan ke-2 Drafting of the Post 2015 Agenda for ASEAN Connectivity Working Group Level, Sekretariat ASEAN, Jakarta, 12 Mei 2016

IKU1.R.27.M.H2.P5

577 Pertemuan menerima jumlah offer Indonesia pada perdagangan jasa sebanyak 80 subsektor dengan ratchet pada 3 subsektor dan transparency list pada sektor yang dikomitmenkan 578 Indonesia memberikan usulan untuk menarik kembali staging plan untuk AFAS 10. 579 Indonesia menyampaikan kecenderungan untuk membagi cakupan sektor antara ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) dengan ATISA. Hal ini menimbang terdapat beberapa prinsip dalam ACIA yang dipandang tidak sesuai untuk proses liberalisasi sektor jasa.

1

Pertemuan ke-13 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Auckland, 12-18 Juni 2016 85th ASEAN Coordinating Committee onn Services, 26 September - 2 Oktober 2016, Ho Chi Minh

580 Indonesia menyampaikan permasalahan definisi through B/L pada Rule 19 OCP AKFTA, dan pertemuan sepakat untuk memberikan fleksibiltas terhadap definisi through B/L sebagai langkah sementara sebelum adanya amandemen OCP. 581 Pertemuan menerima masukan Indonesia untuk tetap memasukkan elemen pencegahan dan pemberantasan illegal logging dalam statement tersebut. Selanjutnya ASEAN statement on Strengthening Forest Law Enforcement and Governance 582 Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk percepatan finalisasi penandatanganan ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses (ACCAHZ) sebelum pertemuan AMAF ke-38 mendatang. 583 Dalam Pembahasan Ministerial Statement EAS AMM, Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk memasukkan kalimat mengenai Clean Coal Technology (CCT), untuk menunjukkan pentingnya CCT bagi negara anggota ASEAN 584 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia mengenai perlunya penguatan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) sebagai regional financial safety net dan APT Emergency Rice Reserves (APTERR) untuk menjaga ketahanan dan keamanan pangan 585 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia mengenai peningkatan kerja sama pembangunan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan vocational skills dan mendorong peningkatan kapasitas produksi UMKM

1

586 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia mengenai pentingnya kerja sama dalam memperkuat konektivitas maritim dan pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)

1 1

14th ASEAN-Korea Free Trade Area Implementing Committee and Related Meetings (14th AKFTA-IC) di Singapura, 19-21 Juli 2016

IKU1.R.28.M.H2.P3c

IKU1.R.29.ND.H2.P3

IKU1.R.30.ND.H2.P3

1

Pertemuan ke -19 ASEAN Senior Official on Forestry (ASOF), 1-6 Agustus 2016, Vientiane, Laos

IKU.1.R.31.B.H5.P32

1

Pertemuan Special SOM 37th AMAF dan Special SOM 15th AMAF+3, Palawan, Filipina, 22-25 Agustus 2016 Rangkaian Pertemuan ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) ke-34, Nay Pyi Taw, Myanmar, 19-23 September 2016

IKU.1.R.32.B.H4.P7

1

1

IKU.1.R.33.B.H5.P5b

IKU1.R.34.B.H1.P2 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-19 ASEAN Plus Three , 7 September 2016

1 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-19 ASEANJepang, 7 September 2016

IKU1.R.35.B.H3.P7

1

POST MINISTERIAL CONFERENCE (PMC)+1 SESSION WITH NEW ZEALAND, VIENTIANE, LAOS, 25 JULI 2016

Lampiran Brafaks PMC+1 ASEANNew Zealand halaman 2 butir 5d IKU1.R.36.B.H2.P5d

587 Pertemuan menerima usulan Indonesia mengenai peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi antara ASEAN dan ROK khususnya dalam meningkatkan pemanfaatan kerangka yang telah dibangun ASEAN dan ROK oleh pihak swasta dan pemberdayaan UMKM.

1

POST MINISTERIAL CONFERENCE (PMC) 10+1 SESSION WITH THE REPUBLIC OF KOREA, VIENTIANE, LAOS, 25 JULI 2016

Lampiran Brafaks PMC+1 ASEANROK halaman 2 butir 5b IKU1.R.37.B.H2.P5b

588 Indonesia menginformasikan perkembangan liberalisasi tarif alkohol yang kini dalam proses merancang undang-undang terkait alkohol 589 Pertemuan menerima usulan Indonesia bahwa untuk melakukan pembentukan sebuah ASEAN negotiating bloc untuk Pertemuan UNFCC (COP22) masih memerlukan kajian lebih lanjut dan koordinasi internal oleh masing-masing AMS, mengingat isu perubahan iklim yang dibahas dalam Pertemuan UNFCC (COP-22) merupakan isu yang sangat luas dan bersifat lintas sektoral. 590 Pertemuan menerima usulan Indonesia terkait proyek-proyek implementasi fase pertama AMCAP 2016-2025

1

22nd CCA Meeting, Jakarta, 24-26 Oktober 2016 IKU1. R.38.B.H3.P17

1

Pertemuan 38th AMAF dan the 16th AMAF+3, tanggal 2-8 Oktober 2016 di Singapura

1

591 Indonesia telah menjadi Chairperson ASEAN Tourism Professionals Monitoring Committee (ATPMC)

1

Pertemuan ke-16 ASEAN Senior Officials IKU1.R.40.B.H1.P3 Meeting on Minerals (ASOMM), Kuala Lumpur, 810 November 2016 IKU1.R40.B.H5.PC Pertemuan ASEAN Tourism Commitees Meetings (ATCM), tanggal 10-14 Oktober 2016 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darusalam

592 Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Strategic Planning Meeting (SPM) di Jakarta dan pertemuan SOM/21st BIMP-EAGA Ministers Meeting di Tarakan, Kalimantan Utara pada sekitar bulan Februari-Maret 2017.

1

593 Terkait Roll on Roll off (RoRo), Indonesia menyampaikan pentingnya peran pelaku usaha untuk operasionalisasi rute Bitung-General Santos.

1

594 Pertemuan Menerima usulan Indonesia terkait usulan kerja sama di sektor pariwisata dalam kerangka kerja sama BIMP-EAGA-China

1

595 Indonesia sebagai country champion pada strategic goal D: Enhance Policy and Regulatory Environment telah menjadi chair pada pertemuan The1stTask Force Meeting on Starting a Business

1

TOTAL

Jumlah Rekomendasi yang Diterima Jumlah Rekomendasi yang Disampaikan

575

575 595

IKU1.R.39.B.H5.Pd

Pertemuan BIMP-EAGA Vision (BEV) 2025 Task IKU1.R41.ND.H2.P4 Force Meeting (TFM) dan Senior Official Preparatory Meeting for the 22nd BIMP-EAGA SOM/MM, Makassar, 12 – 13 Oktober 2016 Pertemuan 42nd ASEAN Senior Transport Official (STOM), 15 th STOM-China, 15 th STOM+Japan, 8 th STOM-ROK, 22 nd ASEAN Transport Ministerial (ATM) Meeting, 15 th ATM+China, 14 th ATM+Japan dan 7 th ATM ROK, Manila, Filipina 14 – 18 November 2016 Rangkaian Pertemuan BIMP-EAGA Ministerial Meeting, Palawan, Filipina, 26-30 November 2016 Pertemuan ke-2 ASEAN Coordinating Committee on Micro Small Medium Enterprises (2nd ACCMSME), 21-25 November 2016, Bandar Seri Begawan 20

IKU1,R42.B.H3.P11

IKU1.R43.B.H8 IKU1.R44.B.H3.P12

LAMPIRAN SS 1.1.2 IKU-1 PERSENTASE REKOMENDASI DAN PRAKARSA INDONESIA YANG DITERIMA DALAM SETIAP PERTEMUAN ASEAN PRAKARSA No

Prakarsa

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


1

2

3

4

5

6

1 a.Pertemuan menerima pandangan Indonesia yang menggarisbawahi perlunya penguatan upaya pemberantasan IUU Fishing sebagai salah satu isu keamanan non tradisional yang perlu ditangani oleh ASEAN dan Rusia. 2 b.Pertemuan menerima pandangan Indonesia yang menggarisbawahi pentingnya peningkatan kerja sama perkeretaapian guna melengkapi kerja sama perhubungan dan infrastruktur seperti industri pesawat terbang dan galangan kapal. 3 c.Pertemuan menerima Indonesia mengusulkan penjajakan kerja sama terkait fasilitasi visa antara negara anggota ASEAN dan Rusia. 4 d.Pertemuan menyepakati usul Indonesia untuk menambahkan bidang seni budaya seperti seni tari, teater, museum, perpustakaan, dan warisan budaya, untuk dapat ditingkatkan dalam kerja sama ASEAN-Rusia. 5 e.Pertemuan menerima usul Indonesia untuk mendorong peningkatan kerja sama dalam menghadapi penyebaran penyakit menular. 6 Indonesia mengusulkan paragraf mengenai SEANWFZ sebagai salah satu rekomendasi dalam Laporan AREPG. 7 Pertemuan menerima usul Indonesia mengenai pentingnya dukungan Selandia Baru dalam menjembatani hubungan antara ASEAN dengan kawasan Pasifik Selatan beserta organisasi di kawasan tersebut, antara lain sebagai tahap awal melalui kerja sama antar sekretariat. 8 Indonesia mengusulkan kerja sama AICHR dengan SOMTC untuk menyelenggarakan Annual Consultation on Trafficking in Persons and Human Rights sebagai proyeksi implementasi ASEAN Convention on Trafficking in Persons dan ASEAN Plan of Actions. 9 Indonesia mengutarakan perlunya dibentuk suatu instrumen kawasan untuk menangani isu IUUF

10 Mengusulkan untuk meningkatkan kerja sama dengan media sosial dalam menyebarkan perdamaian dan toleransi sebagai counter narasi. 11 Indonesia mengusulkan agar pada pertemuan AICHR dapat diadakan suatu forum konsultasi antara AICHR dengan CSO yang telah terakreditasi. 12 Penyusunan draft revisi ASEAN Comprehensive Plan of Action on CounterTerrorism (ACPoA on CT). 13 Penyusunan dan pengesahan the new ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime. 14 Indonesia menyampaikan prakarsa adanya Pernyataan bersama para Menlu ASEAN menanggapi perkembangan di Laut China Selatan yaitu “Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Stability, and Prosperity in the Region”

1

1

16 17

18

19

20

21

22 Delri menyampaikan indikasi inisiatif kegiatan terkait implementasi pasal 14 ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) terkait pencegahan penyiksaan 23 Indonesia terus menyuarakan pentingnya mendekatkan kegiatan AICHR dengan masyarakat ASEAN melalui pengarusutamaan HAM dalam ketiga pilar ASEAN. Dalam hal ini, untuk tahun 2017, wakil Indonesia untuk AICHR berencana melaksanakan tiga kegiatan utama, sebagaimana yang telah disebutkan di atas (Lokakarya mengenai UHC, Konsultasi AICHR – SOMTC mengenai ACTIP, dan kegiatan terkait pencegahan penyiksaan).

Pertemuan ke-2 ASEAN-Russia Eminent Persons Group (AREPG) Siem Reap, Kamboja, 29 Maret - 1 Maret 2016

1


Vide Laporan butir 10.g

1

Vide Laporan butir 10.h

1

Vide Laporan butir 10.i 1

1


Pertemuan 23rd ASEAN-New Zealand Dialogue , Bali, Indonesia, 3-4 Maret 2016

1

1

1

Special ASEAN-U.S Summit

1

AICHR 21ST MEETING, Jakarta, 4 - 9 April 2016 16th ASEAN Senior Officials’ Meeting on Transnational Crime (SOMTC) and Its Related Meetings

1 1

1

1 1

1

1

A.I.07, Hal. 3

K.I.06.Hal 10 No 28f

H.II.01 Hal. 4 K.II.01.Hal 2 No 7c K.II.01.Hal 5 No 17


P.III.1.b, P.III.1.g hal 3 dan P.III.1.i

AICHR Special Meeting Vientiane, 23 24 Juli 2016

H.III.02.B Hal 3

Rapat Penyusunan Instrumen Hukum ASEAN mengenai Privileges and Immunities bagi Perwakilan Diplomatik Negara Non-ASEAN dan relevant Intergovernmental Organizations, Jakarta, 13 Juli 2016

AIIF ke-12, DGICM ke-20, DGICM + Australia Consultation ke-12, Bali, Indonesia, 19 – 22 September 2016

1

1

Vide Laporan butir 12.b.

H.I.01 Hal 3 14thASEAN Regional Forum InterSessional Meeting on CounterTerrorism and Transnational Crime (ARF ISM on CTTC), Siem Reap, Kamboja, 21-22 Maret 2016

15 Indonesia merekomendasikan agar isu hak-hak pekerja migran mendapat perhatian dari AICHR. Penyusunan elemen kunci 2009 Agreement on the P&I of ASEAN dan Naskah Agreement P&I bagi Non-AMS dan R-IGO. Penyusunan Concept Paper sebagai pedoman ASEAN Agreement on Privileges and Immunities of Non-ASEAN Member States and R-IGO dan akan disosialisasikan pada Pertemuan Host Country Committee para Dubes/Watap negara-negara ASEAN serta diajukan dalam pertemuan SOM di Laos, 22 Juli 2016. Indonesia telah menyusun Joint Statement of the DGICM on the Prevention of the Movement of Foreign Terrorist Fighters. Joint Statement ini diusulkan oleh Pemri untuk menjadi salah satu hasil/outcome document dari Pertemuan DGICM ke-20. Indonesia mengusulkan agar DGICM memiliki logo tetap untuk digunakan pada rangkaian pertemuan DGICM selanjutnya. Indonesia juga telah menyusun konsep awal dari logo DGICM dimaksud. Atas inisiatif Indonesia, AICHR juga dapat secara pro-aktif membuka hubungan dengan mekanisme ASEAN lain yang relevan dengan mandat AICHR. Pada pertemuan kali ini, atas usul Indonesia, AICHR akan mengirim surat resmi kepada SOMSWD untuk saling berbagi laporan pertemuan/kegiatan/dokumen yang relevan, termasuk isu perempuan, penyandang disabilitas dan anak. Indonesia juga berhasil mendorong AICHR menyepakati pertemuan tatap muka dengan CSOs untuk saling bertukar pandangan dan informasi

Vide Laporan butir 10.a dan b

H.III.03 hal 2

H.III.03 hal 2

H.III.08 Hal 2

H.III.08 Hal 7

Special Meeting of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Ha Noi, Viet Nam, 27 – 28 Oktober 2016

H.IV.03 hlm 5

1

H.IV.03 hlm 5

1

H.IV.05 hlm 3 22nd AICHR Meeting. Luang Prabang, Laos, 22 – 25 November 2016

1

H.IV.05 hlm 3

No

Prakarsa

Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan


1

2

3

4

5

6

ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) Experts’ Working Group on Peacekeeping Operations (EWG on PKO) “Looking Back to Move Forward”

K.IV.04. Hlm. 5

24 Indonesia mempresentasikan mengenai arah EWG on PKO siklus ke-3 (20172020) yang akan merupakan kelanjutan dan pengembangan work plan dari periode sebelumnya. Sasaran utama untuk work plan siklus ketiga adalah untuk mengembangkan kerjasama militer praktis di kawasan mengenai PKO. Dalam tahap pertama, Indonesia dan Australia akan mengembangkan work plan untuk siklus ketiga EWG PKO dan akan membagikannya pada pertemuan ADSOM WG untuk masukan dan umpan balik. Tahap kedua adalah merevisi work plan dan membagikannya saat ADSOM. Tahap ketiga adalah eksekusi dari work plan. Rencana kegiatan masih bersifat indikatif dan melihat perkembangan serta persetujuan dari Co-Chairs. Pada tahun 2017 direncanakan akan dilaksanakan pertemuan bilateral Indonesia dan Australia membahas work plan serta seminar mengenai PKO.Tahun 2018 akan dillaksanakan workshop mengenai PKO, Initial Planning Conference (IPC), Middle Planning Conference (MPC). Sebagai puncak kegiatan EWG on PKO, pada tahun 2019 akan diadakan Final Planning Conference (FPC), FTX dan evaluasi program. 25 Indonesia menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparat dan kesadaran masyarakat mengenai TIP 26 Peningkatkan anggaran untuk penambahan jumlah shelter dan durasi pemulihan 27 Penguatan komitmen negara untuk mengusut tuntas dan mengadili warga negaranya yang menjadi pelaku/korban TIP 28 Mempromosikan migrasi yang aman dan legal kepada masyarakat 29 Memaksimalkan pemanfaatanberbagai bentuk mekanisme ASEAN terkait isu TIP seperti Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons dan Trust Fund to Support Humanitarian and Relief Efforts in the Event of the Irregular Movement of Persons in Southeast Asia

1

1

K.IV.05 Hlm. 4 point f

1

K.IV.05 Hlm. 4 point f ASEAN Seminar on Human Trafficking and Male Victimization: Regional Approaches from Central and Southeast Asia

1 1

1

Informal ASEAN Senior Officials’ Meeting, Bali, Indonesia 8-9 Desember 2016 Pertemuan ke-12 ASEAN Commision on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (12th ACWC), Jakarta, Februari 2016

1

1

32 Pertemuan belum menyepakati project proposal Indonesia yang berjudul Strengthening Economic Rights of Women with Regard to Feminization of Poverty Particularly Women's Rights to Land and Poverty . 33 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia perihal proyek Reintegration programme for returning migrant workers (project no. 5) . 34 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia perihal proyek ASEAN Networking Forum on Mutual Recognition Arrangement on Competence (project no. 6). 35 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia perihal proyek Research on migrant workers’ rights based on standard employment contracts (project no. 9). 36 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia perihal proyek Research on gender dimension of migration (including exploitation and mistreatment) and seminar/conference to socialize the result of the research (project no. 13). 37 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia perihal proyek Public campaign on safe migration (project no. 14). 38 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia perihal proyek Capacity building and sharing of best practices on labour market (project no. 15). 39 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia perihal proyek Workshop on labour protection for migrant workers through an ASEAN networking forum on labour inspection (project no. 19). 40 Indonesia menyampaikan presentasi mengenai pengalaman dalam membangun Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana. Pertemuan mencatat dan memuji inisiatif Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi personil penanggulangan bencana melalui 41 Pertemuan menerima usulan Indonesia terkait usulan artikel work programme pada chapter Economic and Technical Cooperation (ECOTECH)

42 Pertemuan menerima proposal Indonesia di bidang Sanitary and Phytosanitary yaitu Capacity Building on Developing Surveillance System of Fruit Flies for ASEAN Member States 43 terkait dengan Sanitary dan Phytosanitery, Indonesia mengusulkan proyek Capacity Building on Import Risk Analysis or Import Health Standard focusing on the Determination of Appropriate Level of Protection for ASEAN Member States, namun Pertemuan sepakat untuk menunda proposal ini sampai proyek IHA Selandia Baru phase 2 selesai

P.IV.2. hal. 2-3 I-5-hal-2-N-5

I-5-hal-2-N-7

1 The Special Meeting on Drafting of the ASEAN Committee on Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW) Work Plan 2016-2020, Luang Prabang, Laos, 4-5 April 2016

1

1

1

II-8-hal-3-N-8-a

II-8-hal-3-N-8-b

II-8-hal-3-N-8-c

II-8-hal-3-N-8-d 1 II-8-hal-3-N-8-e

1

II-8-hal-3-N-8-f 1 II-8-hal-3-N-8-g 1 Pertemuan ke-28 ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), Semarang, 26 April 2016

1

Pertemuan ke-7 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) berlangsung di Bangkok, Thailand, tanggal 4-13 Februari 2015

1

II-9-hal-4-N-9

IKU1.P.01.M.H.P

1

1

44 Indonesia mengusulkan rumusan staging plan untuk mencapai target liberalisasi paket AFAS 10

1

45 Indonesia akan menjadi pelopor pengembangan SOP untuk SAR bersama dengan Singapura

1

46 Indonesia mengusulkan pengembangan portal ASEAN Creativepreneurs Market

1

47 Indonesia memberikan usulan teks footnote terkait ISDS


K.IV.05 Hlm. 4 No. 16

30 Penyelenggaraan Informal SOM

31 Pertemuan menerima usulan document project Indonesia dengan tema the Baseline Study on Child Protection Systems in ASEAN Member States .


1

Pertemuan the 8th ASEANAustraliaNew Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Joint Comittee (8th AANZFTA-JC) and Related Meetings, 1318 Maret 2016 di Melbourne, Australia

The 84th Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS), 19-21 Mei 2016, Vientiane, Laos The 4th ASEAN Transport Search and Rescue (SAR) Forum, 17-18 Mei 2016, Singapura The 1st Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises (ACCMSME), 30-31 Mei 2016, Singapura The 12th Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), 22-23 April 2016, Perth

IKU1.P.02.B.H3.P9

IKU1.P.02.B.H6.P29b

IKU1.P.03.SOD.H.3

IKU.1.P.04.SOD.H3.P10

IKU1.P.05.SOD.H21.P88

IKU1.P.06.SOD.H2.P9

No

Prakarsa

Diterima

Tidak Diterima

1

2

3

4

5

1

Pertemuan ke-14 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), 13-19 August 2016, Ho Chi Minh

48 Indonesia mengusulkan limited MFN (sebagai opsi dari automatic MFN) pada negosiasi investasi

49 Untuk periode 2017-2019 Indonesia akan menjadi Chair Working Group Infrastructure and Transport (WGIT) dan Working Group Trade and Investment (WGTI)

1

50 Indonesia menyampaikan usulan revitalisasi konektivitas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan

1

51 Indonesia menjadi Ketua ATPMC (ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee)

1

52 Indonesia menyampaikan laporan persiapan pelaksanaan 22nd IMT GT Ministerial Meeting

1

Keterangan Kegiatan

23rd IMT-GT SOM, 22nd IMT-GT MM and related meetings, Phang Nga, Thailand, 20-23 September 2016 13th BIMP EAGA Joint Tourism Development (JTD) Cluster Meeting, Balikpapan, 26-27 Agustus 2016 The 44th National Tourism Organizations (NTO) and Its Related Meetings, 26-30 Juli 2016, Bangkok, Thailand Pertemuan IMT-GT SOM Prep for IMT GT MM, 2 September 2016, Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta


IKU1.P.07.B.H5.P10

IKU1.P.08.B.H4.P3d

IKU1.P.09.M.H1.P2 IKU1.P.10.ND.H2.P6c

IKU1.P.11.B.H12.P45

Pertemuan IMT-GT SOM Prep for IMT GT MM, 2 September 2016, Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta 53 Pertemuan belum menerima usul Indonesia untuk menyertakan article Withdrawal ke dalam Second Protocol to Amend ACIA 54 Pertemuan menyetujui masukan amandemen draft Joint Statement between China and ASEAN on Production Capacity yang diajukan Indonesia

1 IKU1.P.12.B.H4.P17 1 IKU1.P.12.B.H3.B5

55 Pertemuan menerima permintaan Indonesia untuk mencatat posisi Indonesia terkait isu prior consent to international arbitration for ISDS 56 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia mengenai perlunya pemahaman mendalam untuk melaksanakan High Quality FTA dengan EU

1

57 Pertemuan menerima usul Indonesia mengenai penambahan satu paragraf terkait kesediaan US untuk memberikan capacity building terkait international investment 58 Pertemuan menerima masukan Indonesia kepada ERIA untuk mengangkat topik improving service sector to reinvogarate export competitiveness of manufacturing dan industrialisation strategy for Indonesia

1

59 Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk mempertahankan produk MINOL dalam kategori GEL dari ATIGA

1

60 Pertemuan menyepakati usul Indonesia mengenai judul kegiatan dalam SAPAEC Blueprint 2025 adalah "further simplification of the CO Form D to facilitate global value chain participation" 61 WG Economic and Technical Cooperation (ETC) telah menyelesaikan Chapter ETC dimana Indonesia bertindak sebagai Chair 62 WG Economic and Technical Cooperation (ETC) telah menyelesaikan Chapter SME dimana Indonesia bertindak sebagai Chair 63 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia untuk mencatatkan "the Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Regional Cooperation for Combatting IUU Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products" ke dalam Joint Press Statement AMAF ke-38 sebagai salah satu capaian kerja sama sektor perikanan di ASEAN TOTAL

1

Jumlah Prakarsa yang Diterima Jumlah Prakarsan yang Disampaikan

The Third of the ASEAN Senior Economic Officials for the Forty Seventh ASEAN Economic Ministers Meeting (SEOM 3/47), 27 Juni - 3 Juli 2016

1

IKU1.P.12.B.H4.P9 IKU1.P.12.B.H5.P11 IKU1.P.12.B.H6.P16

1 IKU1.P.12.B.H8.P26

Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) ke-48, 2-6 Agustus 2016

IKU1.P.13.B.H3.P8

Pertemuan RCEP ke-15, Tianjin, 11-21 Oktober 2016 Pertemuan RCEP ke-16, Tangerang, 210 Desember 2016

1 1

55 63

IKU1.P.14.B.H3.P5 IKU1.P.15.L.H1.P4 IKU1.P.16.S.H3.P12

1

55

IKU1.P.13.B.H3.P4

Pertemuan 38th AMAF dan the 16th AMAF+3, tanggal 2-8 Oktober 2016 di Singapura 8

SASARAN STRATEGIS 1.1.3 PERAN INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL YANG MENINGKAT

LAMPIRAN SS 1.1.3 SUB IKU-1 PERSENTASE KERJA SAMA BILATERAL YANG DISEPAKATI I. ASPASAF No

1

2

3

4

5

6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

Nama Dokumen MoU "Antara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi Republik Demokratik Timor Leste mengenai Kerjasama di Bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika" 26 Januari 2016 MoU "Antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kantor Pemilihan Fiji tentang Kerjasama Dalam Manajemen Pemilihan Umum" tanggal 31 Maret 2016 Perjanjian Hibah "Antara Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok untuk Penguatan Kapasitas di Bidang Manajemen Kebakaran Hutan" MoU "Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil Republik Korea Tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Korupsi" MoU "Kerjasama dalam Bidang Infrastruktur Data Geospasial dan Administrasi Pertahanan Antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Republik Korea" MoU "Antara Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia dan Kementerian Kehutanan Republik Korea Mengenai Kerjasama Restorasi Gambut dan Pencegahan Kebakaran Hutan" MoU "Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Olahraga" MoU "Antara Pemerintah Kota Jayapura, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Vanimo, Papua Nugini mengenai Kerjasama Kota Kembar" Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian dan Keamanan Nasional Republik Fiji tentang Kerjasama Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan Peningkatan Kapasitas Minutes of Meeting between Indonesia and Delegation from the South African Fruit Industry and South African Embassy on Food Safety Control on Importation and Exportation of Fresh Food and Plant Origin, Mei 2016 Memorandum of Understanding Pembentukan Sidang Komisi Bersama RIGuinea, Agustus 2016 Memorandum of Understanding Kerja Sama KADIN RI-Guinea, Agustus 2016 Joint Communique Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Chad, September 2016 Joint Communique Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Republik Afrika Tengah, September 2016 Joint Communique Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Guinea Equatorial, September 2016 Dokumen Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Luar Negeri Kesultanan Oman tentang Konsultasi Politik Dokumen Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Yordania tentang Perjanjian Bebas Visa

Keterangan

LAMPIRAN SS 1.1.3 SUB IKU-1 PERSENTASE KERJA SAMA BILATERAL YANG DISEPAKATI No 18 19 20

21

22

23

24 25 26 27

28

29 30 31 32

Nama Dokumen Dokumen Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Yordania tentang Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik Dokumen Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Yordania tentang Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik MoU Between Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia and Dar El Fatwa of the Republic of Lebanon Concerning Cooperation in the Field of Religion and Religious Education MoU between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan for the Cooperation on Diplomatic Training and Education (Jakarta, 6 Maret 2016) MoU between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan for the Cooperation on Diplomatic Training and Education (Jakarta, 1 Agustus 2016) MoU between the Indonesian Financial, Transaction Reports and Analysis Center and the Financial Monitoring Department of the National Bank of Tajikistan Concerning Cooperation in the Exchange of Financial Intellegence related to Money Laundering and Financing of Terrorism (Jakarta, 1 Agustus 2016) MoU between the National Counter Terrorism Agency of the Republic of Indonesia and the State Committee for National Security of the Republic of Tajikistan on Counter-Terrorism Cooperation (Jakarta, 1 Agustus 2016) Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tajikistan on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports (Jakarta, 1 Agustus 2016) Joint Statement between Indonesia and Tajikistan (Jakarta, 1 August 2016 MoU between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan on Bilateral Consultations (New York, 21 September 2016) MoU Between National Agency for Drug and Food Control of the Repubilc of Indonesia and "National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment" of the Ministry of Health and Social and Social Development of the Republic of Kazakhstan Concerning Bilateral Cooperation on Medicines Indonesia-India Joint Statement during the State Visit of President of Indonesia to India (New Delhi, 12 December 2016) MoU between the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia and the Ministry of Youth Affairs and Sports of the Republic of India on Youth and Sports Cooperation (New Delhi, 12 December 2016) Treaty between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition (Tehran, 14 December 2016) Treaty between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Tehran, 14 December 2016)

Keterangan

LAMPIRAN SS 1.1.3 SUB IKU-1 PERSENTASE KERJA SAMA BILATERAL YANG DISEPAKATI II. AMEROP No.

Nama Dokumen

1

MoU on Drugs RI - Kolombia ditandatangani secara circular di Jakarta tanggal 1 September 2016 dan di Bogota tanggal 7 September 2016 Pertemuan Bilateral Menlu RI-Menlu Ekuador di selasela Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok tanggal 18 September 2016 Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Suriname di selasela Bali Democracy Forum IX di Bali tanggal 7 Desember 2016

2

3

4

5 6 7 8

9 10 11

Pertemuan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa dengan Direktur Jenderal urusan Bilateral Kementerian Luar Negeri Kuba di Jakarta tanggal 2 September 2016 Pertemuan Bilateral Wapres RI dengan Presiden Venezuela di sela-sela Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok tanggal 18 September 2016 Pertemuan Bilateral Menlu RI-Menlu Suriname di selasela Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok tanggal 18 September 2016 Pertemuan Bilateral Menlu RI-Menlu Ekuador di selasela Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok tanggal 18 September 2016 MoU antara Pemri dan Pemerintah Perserikatan Kerjaan Britania Raya dan Irlandia Utara tentang Berbagi Informasi dan Pengalaman dalam Menyelenggarakan Event Olahraga Dunia, Kunjungan Presiden RI ke Inggris, 18 - 20 April 2016 MoU bidang Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan bagi Diplomat RI, Kunjungan PM Belanda Mark Rutte ke Indonesia, 21-23 November 2016 MoU Kerja Sama Perikanan dan Budidaya RI-Hongaria, 1 Februari 2016 Memorandum Kerja Sama Pertukaran bidang Pendidikan Tinggi RI-Hongaria, 1 Februari 2016

Keterangan

Capaian diperoleh pada saat kunjungan resmi (official visit) Perdana Menteri Hongaria, Y.M. Viktor Orban, ke Indonesia tanggal 31 Januari-3 Februari 2016

LAMPIRAN SS 1.1.3 SUB IKU-1 PERSENTASE KERJA SAMA BILATERAL YANG DISEPAKATI No.

Nama Dokumen

Keterangan

12

Persetujuan Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas RI-Republik Ceko, 25 Februari 2016 MoU Pembentukan Konsultasi Bilateral RI-Republik Ceko, 25 Februari 2016 MoU Kerja Sama Pendidikan dan Kebudayaan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Republik Bulgaria, 11 Maret 2016

Capaian diperoleh melalui kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Ceko ke Indonesia, 2527 Februari 2016

13 14

15

Amandemen Persetujuan Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas RI-Bulgaria, 30 Maret 2016

16

Persetujuan Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (PBVDD) RI-Serbia, 27 April 2016 Program Kerja Sama bidang Pendidikan antara Kementerian Pendidikan RI dengan Kementerian Kebudayaan Serbia, 27 April 2016 Persetujuan Kerja Sama bidang Pertahanan RI-Rusia, 18 Mei 2016

17 18

19

Memorandum Kerja Sama Bidang Kearsipan antara Kementerian Luar Negeri RI-Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, 18 Mei 2016

20

Program Kerja Sama Kebudayaan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Kementerian Kebudayaan Federasi Rusia, 18 Mei 2016

21

MoU Kerja Sama Masalah Kearsipan antara Arsip Nasional RI dengan Badan Kearsipan Federal Federasi Rusia, 18 Mei 2016

Capaian diperoleh pada saat kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ke Sofia, Bulgaria, 9-12 Maret 2016 Capaian diperoleh melalui kunjungan Menlu Bulgaria ke Indonesia, tanggal 29-31 Maret 2016 Dokumen PBVDD RI-Serbia Dokumen MoU Kerja Kebudayaan RI-Serbia

Sama

Dokumen Persetujuan Kerja Sana Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia Dokumen Memorandum Kerja Sama bidang Kearsipan antara Kemlu RI dengan Kemlu Federasi Rusia Dokumen Program Kerja Sama Kebudayaan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Kementerian Kebudayaan Federasu Rusia. Dokumen MoU Kerja Sama Masalah Kearsipan


Nama Dokumen

22

25

Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Ukraina mengenai Kerja Sama Pelatihan Diplomatik, Jakarta, 5 Agustus 2016 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina mengenai Pembebasan Visa bagi Warga Negara Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas, Jakarta, 5 Agustus 2016 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, 5 Agustus 2016 Agreed Minutes SKB RI-Ceko, di Praha

26

Agreed Minutes FKB RI-Belarus

27

Letter of Intent Regarding Research, technology and higher education cooperation between the ministry of research, technology and higher education of the Republic of Indonesia and The Ministry of Education and Science of The republic of Armenia Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Liar Negeri Republik Armenia Mengenai Kerja Sama Saling Menguntungkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Armenia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas Kesepakatan antara Pemerintah AS dengan Indonesia mengenai jejaring kerja dengan Pihak Pemerintah Provinsi antara lain dengan Staf Ahli Gubernur Papua Barat, Bapak Nico Tike, dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Bapak Hery Dosinaen. Catatan: Hery Dosinaen pernah menempuh kuliah di Universitas Gadjah Mada Kesepakatan antara Pemerintah AS dengan Indonesia mengenai Mengembangkan jejaring kerja dengan Aparat pertahanan keamanan baik di di dua provinsi tersebut, yakni: Komandan Kopassus Daerah, Kepolisian Daerah (PolDa), Badan Intelejen Negara Daerah (BINDa), dan lainnya.

23

24

28 29 30

31

Keterangan

Kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia, 5 – 8 Agustus 2016

Capaian yang diperoleh melalui kegiatan SKB RI-Ceko, 19 September 2016 Capaian diperoleh melalui FKB RI-Belarus, tanggal 17 Oktober 2016

Capaian diperoleh melalui Kunjungan Menlu Armenia ke Indonesia, tanggal 1 November 2016

Kunjungan Dubes AS ke Papua Barat dan Papua, 19-23 Januari 2016


Nama Dokumen

Keterangan

32

Kesepakatan dalam kunjungan Kerja Presiden RI ke San Francisco dan Silicon Valley, 16-17 Februari 2016, telah dilakukan pertemuan dengan Facebook, Google, Plug and Play, dan Twitter, kalangan bisnis yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council, serta dengan sekitar 800 diaspora Indonesia di AS. Kunjungan kerja menghasilkan komitmen kerja sama untuk: (i) mendukung visi Indonesia menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara tahun 2020; (ii) pemberdayaan UKM; (iii) dukungan terhadap inisiatif Indonesia dalam mempromosikan pesan perdamaian, toleransi dan moderasi melalui media sosial; (iv) pemberantasan IUU Fishing; serta (v) pelatihan 100 ribu app developers Indonesia dalam 5 tahun.

Kunjungan Kerja Presiden RI ke San Fancisco dan Silicon Valley, 16-17 Februari 2016

SS. 1.1.3 SUB IKU 4 PERSENTASE RESPON POSITIF TERHADAP BANTUAN KERJA SAMA TEKNIK MELALUI MEKANISME BILATERAL DAN TRIANGULAR KEGIATAN YANG PERSENTASE RESPON NO. RESPON LAINNYA KETERANGAN KEGIATAN DATA DUKUNG DILAKSANAKAN POSITIF 1. Entrepreneurship Boot Sejumlah 29 orang peserta Tiga peserta - Kegiatan lokakarya diselenggarakan selama 3 - Kuesinoner, Camp: International (dari 32 orang yang memberikan (tiga) hari mulai tanggal 1 - 3 Maret 2016 di laporan kegiatan, Workshop on mengembalikan kuesioner) penilaian bahwa Ciputra World 1, Jakarta. Kegiatan tersebut foto – foto kegiatan Entrepreneurship for Asia memberikan respon positif pelatihan yang merupakan kelanjutan dari lokakarya pertama Pacific, Jakarta & Surabaya, atas terselenggaranya dilaksanakan pada tanggal 9 - 12 November 2015. Kegiatan 29 Februari - 5 Maret 2016 kegiatan ini. Dengan memberikan diikuti oleh 14 peserta dari Fiji dan 19 peserta demikian, capaian kinerja manfaat, namun dari Indonesia, termasuk di antaranya 6 peserta program pelatihan adalah yang bersangkutan dari provinsi Melanesia Indonesia (NTT, 90,63% dihitung dari jumlah tidak mengisi Maluku, dan Papua), dengan bekerja sama peserta yang memahami kuesioner dengan dengan KADIN Daerah. materi dibagi jumlah peserta lengkap. yang mengembalikan - Fase ketiga kegiatan akan diselenggarakan kuesioner (29 : 32 x 100%). dalam jangka waktu 3 bulan sesudah fase kedua. Lokakarya fase ketiga akan dilaksanakan dalam bentuk pengiriman tenaga ahli ke Suva, Fiji serta lokakarya di Jakarta bagi peserta Indonesia yang dilakukan secara paralel. 2. International Training on Sejumlah 46 orang peserta Dua peserta Tahap I di Jenoi, Gambia Kuesinoner, Agriculture Sector for (dari 48 orang yang memberikan laporan kegiatan, Kegiatan pelatihan diikuti oleh 30 peserta African and Middle East mengembalikan kuesioner) penilaian bahwa foto – foto kegiatan dengan latar belakang pertanian baik dari para countries memberikan respon positif pelatihan yang petani, penyuluh pertanian maupun pejabat atas terselenggaranya dilaksanakan Kegiatan berlangsung pada terkait bidang pertanian di Gambia. kegiatan ini. Dengan memberikan tanggal 21-28 Maret 2016 di demikian, capaian kinerja manfaat, namun - Kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui skema Jenoi, Gambia dan tanggal 1program pelatihan adalah yang bersangkutan bilateral antara Kemlu RI bekerjasama dengan 12 April di Lembang 90% dihitung dari jumlah tidak mengisi Kementerian Pertanian RI (BPPSDM dan Bandung (Jawa Barat). peserta yang memahami kuesioner dengan Puslatan serta Biro KLN Kementan) dengan materi dibagi jumlah peserta lengkap. Kementerian Pertanian Republik Islam Gambia yang mengembalikan beserta pihak pengelola ARFTC.

NO.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

PERSENTASE RESPON POSITIF kuesioner (46 : 48 x 100%).

RESPON LAINNYA

KETERANGAN KEGIATAN -

Kegiatan pelatihan mengedepankan upaya mendorong peningkatan pengetahuan dan kemampuan para petani, penyuluh pertanian dan pejabat terkait pertanian di Gambia, antara lain dengan mengutamakan praktek di lapangan beserta pemahaman materi pelajaran di kelas.

-

Para peserta Gambia mendapatkan pengetahuan dan kemampuan dari nara sumber / pakar pertanian Indonesia dalam hal pengolahan makanan hasil produk pertanian, teknik budidaya pertanian dan teknologi tepat guna dengan alat pertanian yang sederhana.

Tahap II di Lembang, Jawa Barat -

Kegiatan pelatihan diikuti oleh total 18 peserta yang terdiri dari 13 orang dari 6 (enam) negara Afrika yaitu 2 Ethiopia, 5 Gambia, 1 Ghana, 1 Kenya, 2 Madagascar, 2 Mozambique bersama 5 orang dari Maluku Utara (2), Maluku (2) dan NTT (1) peserta.

-

Kegiatan pelatihan di Lembang merupakan upaya tahapan lanjutan dari kegiatan pelatihan sebelumnya yang dilaksanakan di Jenoi, Gambia.

-

Kegiatan pelatihan diisi dengan lebih banyak praktek di lapangan / lahan pertanian dengan memfokuskan setidaknya pada praktek pendalaman materi terkait pengolahan

DATA DUKUNG

NO.


PERSENTASE RESPON POSITIF

RESPON LAINNYA

KETERANGAN KEGIATAN

DATA DUKUNG

makanan (food processing) hasil produk pertanian serta teknik budidaya (agriculture cultivation) pertanian yang dianggap bermanfaat dan bisa diterapkan di negara masing-masing peserta Afrika pada khususnya serta peserta lokal dari Indonesia bagian Timur pada umumnya. 3.

Dispatch Expert on Batik for St. Vincent and the Grenadines Kingstown, SVG 4-9 april 2016

Sejumlah 27 orang peserta (dari 27 orang yang mengembalikan kuesioner) memberikan respon positif atas terselenggaranya kegiatan ini. Dengan demikian, capaian kinerja program pelatihan adalah 100% dihitung dari jumlah peserta yang memahami materi dibagi jumlah peserta yang mengembalikan kuesioner (27 : 27 x 100%).

-

Hal-hal yang dapat dicapai dalam pelaksanakan kegiatan Dispatch Expert on Batik for St. Vincent and The Grenadines yang diselenggarakan di Doris McKie Resource Centre, Kingstown adalah sebagai berikut: -

Pemerintah St. Vincent and the Grenadines (SVG) sangat mengapresiasi dan menghargai kesedian Pemerintah Indonesia dalam memberikan program pembangunan kapasitas bagi warga negaranya. Melalui salah satu pejabat setempat, Pemerintah SVG menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan tersebut merupakan salah satu simbol penanda hubungan baik antara kedua negara.

-

Peserta pelatihan yang terdiri dari 27 orang telah berhasil membuat satu scraf bermotif yang dikerjakan secara individu dan satu kain bermotif ukuran 3,5 m x 1,5 m yang dikerjakan secara berkelompok.

-

Pemerintah SVG dan beberapa peserta pelatihan mengungkapkan keinginan untuk dapat membeli peralatan (kompor batik elektrik, cap batik, dan canthing) dan bahan

Kuesinoner, laporan kegiatan, foto – foto kegiatan

NO.



RESPON LAINNYA

KETERANGAN KEGIATAN

DATA DUKUNG

pembuatan batik (pewarna dan malam) dari Indonesia. 4.

International Workshop on Cyber Crime and Digital Forensic for Palestinian Police Officers Jakarta, 8-20 Mei 2016

5.

International Workshop on Public Order Management for Asia Pacific Countries Depok, 9-19 Mei 2016


1 (satu) peserta memberikan penilaian bahwa pelatihan yang dilaksanakan memberikan manfaat, namun yang bersangkutan tidak mengisi kuesioner dengan lengkap. -

Direktorat Kerja Sama Teknik (KST) bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Kepolisian RI (Lemdikpol).

Sejumlah 8 orang peserta (dari 10 orang yang mengembalikankuesioner) memberikan respon positif atas terselenggaranya kegiatan ini. Dengan demikian, capaian kinerja program pelatihan adalah 94.1% dihitung dari jumlah peserta yang memahami materi dibagi

Dua (2) peserta memberikan penilaian bahwa pelatihan yang dilaksanakan memberikan manfaat, namun yang bersangkutan tidak mengisi kuesioner dengan

Kegiatan International Workshop on Public Order Management for Asia Pacific Countries dilaksanakan guna memenuhi komitmen Indonesia untuk terus memberikan bantuan peningkatan kapasitas bagi negara-negara Pasifik yang berkesinambungan. Pelatihan ini diikuti oleh 4 (empat) orang polisi Fiji, 2 (dua) orang polisi Afghanistan, 2 (dua) orang polisi Myanmar, dan 2 (dua) orang polisi Kaledonia Baru.


Materi yang disampaikan dalam workshop tersebut antara lain materi pengenalan terhadap cybercrime, cyber security, cyber law, kejahatan dunia maya, pornografi dan perjudian online, pengolahan TKP cyber dan komputer & mobile forensic. Workshop juga diisi dengan kunjungan ke museum Polri, dan field visit ke Musium Asia Afrika Bandung dan mengunjungi pusat wisata di Jakarta seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Monas untuk memberikan gambaran kepada para peserta mengenai pelaksanaan Konperensi Asia Afrika di Bandung bulan April 1955 dan obyek pariwisata di Jakarta. Kuesinoner, laporan kegiatan, foto – foto kegiatan

NO.

6.


International Workshop on Sustainable Marine Fishery Product Development for African Countries Banyuwangi, 21-31 Mei 2016

7.

International Training on

PERSENTASE RESPON POSITIF jumlah peserta yang mengembalikan kuesioner (8 : 10 x 100%).


Sejumlah 30 orang peserta

RESPON LAINNYA lengkap.

-

-

KETERANGAN KEGIATAN -

Tujuan dari penyelenggaran pelatihan tersebut adalah untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan peserta dalam bidang penanggulangan aksi hura-hara dan demonstrasi anarkis.

-

Pelatihan ini diikuti oleh 19 peserta dari 7 negara yaitu Kenya, Madagascar, Mozambik, Namibia, Sudan, Zimbabwe, dan Indonesia bagian timur. Para peserta merupakan tenaga teknis perikanan, penyuluh perikanan, dan pengusaha. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Dit. KST dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan serta BP3 Banyuwangi.

-

Substansi kegiatan difokuskan pada praktik perikanan laut yang ramah lingkungan, penerapan teknologi tepat guna perikanan laut, dan pengolahan hasil perikanan yang memberikan nilai ekonomi lebih (value added economy).

-

Selain sesi kelas, pelatihan juga melibatkan kunjungan lapangan ke sentra pengalengan ikan di Muncar, praktek perikanan laut di selat Bali, fasilitas pelabuhan di Ketapang-Gilimanuk, sentra perikanan masyarakat di Tabanan, dan lokasi wisata di sekitar Bali.

-

Kegiatan pelatihan diselenggarakan selama 6

DATA DUKUNG


Kuesinoner,

NO.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Coconut Product Manado, 27 Mei - 3 Juni 2016

8.

Workshop on Protocol and International Conference Organizing Antananarivo, Madagaskar 30 Mei hingga 2 Juni 2016

PERSENTASE RESPON POSITIF (dari 30 orang yang mengembalikan kuesioner) memberikan respon positif atas terselenggaranya kegiatan ini. Dengan demikian, capaian kinerja program pelatihan adalah 100% dihitung dari jumlah peserta yang memahami materi dibagi jumlah peserta yang mengembalikan kuesioner (30 : 30 x 100%).

Sejumlah 100 orang peserta (dari 102 orang yang mengembalikan kuesioner) memberikan respon positif atas terselenggaranya kegiatan ini. Dengan demikian, capaian kinerja program pelatihan

RESPON LAINNYA

KETERANGAN KEGIATAN (enam) hari mulai tanggal 27 Mei - 3 Juni 2016 di Swissbel-hotel Maleosan dan Balai Penelitian Tanaman Palma (BPTP), Manado. Kegiatan diikuti 36 peserta dari 13 negara dengan rincian sebagai berikut: Papua Nugini (3 peserta), Solomon Islands (2 peserta, termasuk 1 warga negara Australia), Fiji (1 peserta), Samoa (3 peserta), Palau (1 peserta), Tonga (1 peserta), Marshall Islands (1 peserta), Nauru (2 peserta), TimorLeste (2 peserta), Kamboja (6 peserta), Myanmar (3 peserta), Sri Lanka (2 peserta), serta Indonesia (9 peserta), termasuk 5 peserta dari Prov. Sulawesi Utara dan 4 peserta dari provinsi Melanesia Indonesia, yaitu: Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. -

Para peserta memandang program pelatihan dimaksud sangat bermanfaat untuk mengembangkan produk kelapa di negaranya masing-masing. Sebagian besar kelapa masih belum dikembangkan secara maksimal, khususnya di negara-negara Pasifik. Beberapa peserta menyatakan keinginan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengembangkan industri kelapa.

Dua (2) peserta memberikan penilaian bahwa pelatihan yang dilaksanakan memberikan manfaat, namun

Materi yang disampaikan dalam workshop diantaranya dasar-dasar keprotokolan, persiapan pelaksanaan konferensi internasional, administrative arrangement, persiapan logistik, pengamanan konferensi, liaison officer, side events dan spouse program. Workshop juga diisi dengan kunjungan ke bandara untuk memberikan

DATA DUKUNG laporan kegiatan, foto – foto kegiatan


NO.

9.


Dispatch Expert and International Workshop on Seaweed and Fisheries Product Development for MSG/PIDF Countries Suva, Fiji, 27 Juni-12 Juli 2016

PERSENTASE RESPON POSITIF adalah 98% dihitung dari jumlah peserta yang memahami materi dibagi jumlah peserta yang mengembalikan kuesioner (100 : 102 x 100%).


RESPON LAINNYA

KETERANGAN KEGIATAN

yang bersangkutan tidak mengisi kuesioner dengan lengkap.

DATA DUKUNG

gambaran kepada para peserta mengenai alur kedatangan delegasi, penerimaan di VIP Room, pengurusan bagasi, visa, cukai, keberangkatan ke hotel delegasi hingga kepulangan delegasi dan simulasi pengaturan kedatangan Kepala Negara di tempat acara dan pengaturan foto -

Courtesy Call kepada Menlu Madagaskar; Menlu Madagaskar, Beatrice Atallah menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas penyelenggaraan workshop. Menlu Atallah berharap materi yang disampaikan pada workshop dapat dimanfaatkan bagi para peserta untuk persiapan penyelenggaraan KTT. Lebih lanjut, Menlu Atallah menyatakan harapannya akan peningkatan hubungan kedua negara, khususnya dengan persiapan pembukaan Kedutaan Besar Madagaskar di Jakarta.

5 (Lima) peserta memberikan penilaian bahwa pelatihan yang dilaksanakan memberikan manfaat, namun yang bersangkutan tidak mengisi kuesioner dengan lengkap.

Pelatihan dibagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok peserta internasional dari negaranegara anggota MSG/PDIF dan Kelompok peserta dari Fiji. Pelatihan internasional diikuti oleh 20 peserta dan pelatihan bagi peserta Fiji diikuti oleh 32 peserta dari berbagai kota/provinsi. Para peserta terdiri dari tenaga teknis rumput laut dan perikanan dan juga pengusaha. Substansi kegiatan difokuskan pada teori, praktik pengolahan produk rumput laut dan perikanan, penerapan teknologi tepat guna pembuatan produk olahan serta serta pembekalan jiwa

laporan kegiatan

NO.



RESPON LAINNYA

KETERANGAN KEGIATAN

DATA DUKUNG

kewirausahaan guna memberikan nilai ekonomi lebih (value added economy).

10.

Multimedia Training Course for Asia-Pacific and African Countries Yogyakarta, 25 Juli-4 Agustus 2016

Sejumlah 16 orang peserta (dari 18 orang yang mengembalikan kuesioner) memberikan respon positif atas terselenggaranya kegiatan ini. Dengan demikian, capaian kinerja program pelatihan adalah 81,25% dihitung dari jumlah peserta yang memahami materi dibagi jumlah peserta yang mengembalikan kuesioner (16 : 18 x 100%).

-

Selain sesi kelas, pelatihan juga melibatkan kunjungan lapangan ke pusat pengolahan produk pertanian di Food Development Laboratory di Koronivea Research Center and Seaweed Center di Desa Mau.

3 (tiga) peserta memberikan penilaian bahwa pelatihan yang dilaksanakan memberikan manfaat, namun yang bersangkutan tidak mengisi kuesioner dengan lengkap. -

Dit. KST bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Multimedia “MMTC” Yogyakarta telah menyelenggarakan Multimedia Training Course for Asia-Pacific and African Countries di Yogyakarta, pada tanggal 25 Juli—4 Agustus 2016. Pelatihan diikuti oleh 18 orang peserta dari Afghanistan, Ethiopia, Fiji, Nepal, Papua New Guinea, Solomon Islands, Timor Leste, Vanuatu, dan Indonesia dengan latar belakang keahlian di bidang jurnalistik dan kepenyiaran.

-

Peserta menyarankan agar progam serupa dapat diselenggarakan lagi dengan jangka waktu yang lebih panjang, mengingat penguasaan

Peserta sangat antusias dalam mengikuti keseluruhan materi pelatihan karena pelatihan menawarkan berbagai keterampilan dalam jurnalistik dan kepenyiaran yang dikemas dalam multimedia. Peserta diberi keterampilan dalam mengemas berita/feature secara singkat, menjadikannya sebagai produk audio-visual yang kemudian diunggah dalam situs sederhana yang diciptakan.


NO.



RESPON LAINNYA

KETERANGAN KEGIATAN

DATA DUKUNG

keterampilan membuat situs sederhana dan merancang isi (konten) dalam situs tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang lebih lama. 11.

International Training on Automotive for Border Community Jayapura, 15-30 Agustus 2016

12.

International Training on Tourism Bali, 21 - 29 Agustus 2016


Sejumlah 15 orang peserta (dari 15 orang yang mengembalikan kuesioner) memberikan respon positif atas terselenggaranya kegiatan ini. Dengan demikian, capaian kinerja program pelatihan

-

Direktorat Kerja Sama Teknik (Dit. KST) Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua yang dalam hal ini dilaksanakan ole Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) serta Balai Latihan Kerja Industri (BLKI).


Hal yang dicapai dalam kegiatan International Training on Automotive for Border Community adalah sebagai berikut:

-

-

-

Pemerintah Papua New Guinea (PNG) sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah memberikan program pembangunan kapasitas bagi warga negaranya.

-

Mekanisme evaluasi pelatihan dilakukan kepada 10 peserta PNG; dan, dari hasil kuesioner yang diberikan semua peserta PNG respon positif dalam pelaksanaan pelatihan tersebut dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan pelatihan diselenggarakan selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal 21 - 29 Agustus 2016 di Bali. kegiatan pelatihan diikuti oleh 15 peserta dari 7 negara dengan rincian sebagai berikut: Papua Nugini (1 peserta), Solomon Islands (2 peserta), Fiji (1 peserta), Samoa (2 peserta), Tonga (2 peserta), Timor-Leste (2


NO.

13.


Indonesia-African Countries Dialogue on Accountable Governance: Responding Challenges and Building Cooperation 2016 Ethiopia (Addis Ababa) dan Indonesia (Jakarta, 22 September 2016-1 Oktober 2016

PERSENTASE RESPON POSITIF adalah 100% dihitung dari jumlah peserta yang memahami materi dibagi jumlah peserta yang mengembalikan kuesioner (15 : 15 x 100%).

Sejumlah 7 orang peserta (dari 8 orang yang mengembalikan kuesioner) memberikan respon positif atas terselenggaranya kegiatan ini. Dengan demikian, capaian kinerja program pelatihan adalah 87,5% dihitung dari jumlah peserta yang memahami materi dibagi jumlah peserta yang mengembalikan kuesioner (7 : 8 x 100%).

RESPON LAINNYA

KETERANGAN KEGIATAN

DATA DUKUNG

peserta), serta Indonesia (5 peserta) termasuk 2 peserta dari Prov. Bali dan 3 peserta dari provinsi Melanesia Indonesia, yaitu: Maluku, NTT, dan Papua.

-

-

Para peserta memandang program pelatihan dimaksud sangat bermanfaat dan menginspirasi para peserta untuk mengembangkan pariwisata di negaranya masing-masing. Dalam testimonial salah satu peserta, mereka melihat bahwa industri pariwisata memiliki banyak bentuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat sekitarnya. Para peserta juga belajar bagaimana mengembangkan industri wisata yang organik dan non-organik. Mereka juga kagum akan toleransi umat beragama dan keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia.

-

Dari hasil evaluasi kegiatan, secara umum para peserta menyatakan kepuasannya terhadap kegiatan ini. 90% peserta menyatakan setuju dengan kualitas substansi / pelayanan yang baik, sedangkan 10% peserta lain menyatakan ketidakpuasaanya untuk beberapa materi yang dipandang terlalu teknis.

-

Kegiatan telah memetakan beberapa bidangbidang kerja sama dengan negara-negara peserta terkait akuntabilitas pemerintahan, antara lain:  Ethiopia: edukasi terkait pemberantasan korupsi kepada masyarakat.  Kenya: pertukaran kunjungan pakar dalam bidang desentralisasi, kerja sama


NO.



RESPON LAINNYA

KETERANGAN KEGIATAN

DATA DUKUNG

pengambangan kapasitas PNS dengan Kenya School of Government.  Mozambique: pengembangan kurikulum administrasi publik bagi PNS antara LAN RI dengan Ministry of State Administration and Public Service Mozambique.  Nigeria: pertukaran kunjungan pakar dalam bidang akuntabilitas Pemilu.  Tunisia: kerja sama pemberantasan korupsi KPK RI dengan Instance National de Lutte Contre la Corruption, Regional Corruption Eradication Commission, dan Institute of Research and Studies on the Eradication of Corruption di Tunisia.

14.

International Workshop on Protocol and Office Management for MSG Secretariat and the Republic of Fiji 2016 Jakarta, 23 Oktober 2016 -29 Oktober 2016

Sejumlah 8 orang peserta (dari 8 orang yang mengembalikan kuesioner) memberikan respon positif atas terselenggaranya kegiatan ini. Dengan demikian, capaian kinerja program pelatihan adalah 100% dihitung dari

-

-

Direktur Eksekutif IPD menyampaikan harapannya agar forum dialog ini bisa dilaksanakan secara rutin dan mendukung pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF). Dengan mengangkat tema yang berbeda setiap tahunnya, forum dialog ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu substantive group yang dapat berperan dalam memperkaya diskusi dalam BDF dan menindaklanjuti secara riil pembahasan yang dilaksanakan dalam BDF, terutama di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

-

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah RI untuk negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Development Forum (PIDF), Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Kerja Sama Teknik bekerja sama dengan Direktorat protokol, dan Biro Perlengkapan, Kemlu serta PT. Royalindo (PCO) telah menyelenggarakan kegiatan International


NO.


PERSENTASE RESPON POSITIF jumlah peserta yang memahami materi dibagi jumlah peserta yang mengembalikan kuesioner (8 : 8 x 100%).

RESPON LAINNYA

KETERANGAN KEGIATAN Workshop on Protocol and Conference Management for MSG Secretariat and Republic of Fiji pada tanggal 23-29 Oktober 2016 di Jakarta. -

Dalam rangka menindaklanjuti kegiatan tersebut, direncanakan pada tahun 2017 akan dilaksanakan lanjutan kegiatan pelatihan conference management berupa dispatch expert ke Papua Nugini maupun ke Secretariat MSG di Port Vila, Vanuatu untuk menjangkau lebih banyak peserta pelatihan.

DATA DUKUNG

SS. 1.1.3 SUB IKU 5: PERSENTASE DUKUNGAN KONSTITUEN DOMESTIK/INTERNASIONAL DAN NEGARA SAHABAT TERHADAP KEGIATAN DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA

1

Dukungan Konstituen Domestik/Internasional dan Negara Sahabat Interfaith Dialogue

2

Update from the Region



3

Tabloid Diplomasi



4

Kegiatan Forum Global Ke-7 UNAOC



5

Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia dan Indonesia Channel 2016



6

Outstanding Students for the World



7

Kegiatan Indonesia Channel 2016



8

Update from The Region



9

RI-US Council on Religion and Pluralism (CRP)



10

Interfaith Dialogue



11

Update from The Region



NO.

Meningkat 

Menurun

Keterangan Kegiatan


Annual meeting UNAOC di Nota dinas/laporan New York Diplomatic Tour JAGA di Nota dinas/laporan Bandung Penyusunan tabloid Permintaan tabloid dari mahasiswa/pelajar Annual meeting UNAOC di Nota dinas/laporan New York Kegiatan beasiswa bagi Nota dinas/laporan peserta asing dari negara sahabat Kegiatan yang membawa Nota dinas/laporan pelajar dari Indonesia ke negara sahabat Kegiatan beasiswa bagi Nota dinas/laporan peserta asing dari negara sahabat Kegiatan yang Nota dinas/laporan memperkenal potensi daerah di Indonesia Kegiatan yang memperkenal toleransi beragama di Indonesia Kegiatan yang Nota dinas/laporan mempromosikan Islam Rahmatan Lil Alamin, toleransi dan plurarisme Kegiatan yang Nota dinas/laporan memperkenal potensi ekonomi dan pariwisata daerah di Indonesia

12

Dukungan Konstituen Domestik/Internasional dan Negara Sahabat Bali Democracy Forum IX,

13

Public Lecture :



14

Pelayanan Publik



15

Pelayanan Publik dan Public Lecture

NO.

Meningkat 



Menurun

Keterangan Kegiatan


Forum tahunan tingkat Nota dinas dan menteri yang membahas laporan serta Jumlah mengenai demokrasi negara yang hadir dalam kegiatan BDF IX, Kegiatan yang Nota dinas dan mendiseminasikan laporan informasi mengenai potensi kerja sama antara Indonesia dengan negaranegara di kawasan Pasifik Selatan, dalam hal ini adalah Solomon Islands dan Papua Nugini. Penerimaan kunjungan Nota Dinas, Laporan, pelajar, mahasiswa, dan dan Kuesioner instansi pemerintah lainnya ke Kementerian Luar Negeri RI. Penyelenggaraan open house yang mengundang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dalam mendiseminasikan informasi terbaru mengenai politik luar negeri RI dan diplomasi Indonesia. Pembuatan buku dalam rangka mempromosikan aset-aset diplomasi RI kepada masyarakat domestik dan internasional. Kunjungan Nota Dinas dan Mahasiswa/pelajar di jumlah Kunjungan daerah dan open house Mahasiswa/Pelajar, Public Lecture

NO. 16

Dukungan Konstituen Domestik/Internasional dan Negara Sahabat Promosi dan Community Outreach MKAA

Meningkat 

17

Public Lecture Mahasiswa dan Sosialisasi Pelajar



18

Diplomatic Gathering



19

Pelayanan Publik



20

Public Lecture Mahasiswa dan Sosialisasi Pelajar di Ambon dan Manokwari



21



22

Pelayanan Publik : Pameran Sejarah Diplomasi dan Kunjungan Mahasiswa dan Pelajar. Bali Democracy Forum IX,

23

Public Lecture :





Menurun

Keterangan Kegiatan Pembuatan buku Sejarah dan workshop koleksi Museum KAA Kunjungan Mahasiswa/pelajar di daerah dan open house Public Lecture Kegiatan Pejambon Ifthar

Kodefikasi Data Dukung Nota dinas dan jumlah pengunjung Nota Dinas dan jumlah Kunjungan Mahasiswa/Pelajar,

Nota dinas dan laporan Kegiatan Mutiara dari Nota dinas dan Surga dan Kunjungan laporan Mahasiswa/Pelajar Kunjungan Nota Dinas dan Mahasiswa/pelajar di jumlah Kunjungan daerah dan open house Mahasiswa/Pelajar, Public Lecture Kegiatan Mutiara dari Nota dinas dan Surga dan Kunjungan laporan Mahasiswa/Pelajar Forum tahunan tingkat Nota dinas dan menteri yang membahas laporan serta Jumlah mengenai demokrasi negara yang hadir dalam kegiatan BDF IX, Kegiatan yang Nota dinas dan mendiseminasikan laporan informasi mengenai potensi kerja sama antara Indonesia dengan negaranegara di kawasan Pasifik Selatan, dalam hal ini adalah Solomon Islands dan Papua Nugini.

NO. 24

Dukungan Konstituen Domestik/Internasional dan Negara Sahabat Pelayanan Publik

Meningkat 

Menurun

Keterangan Kegiatan


Penerimaan kunjungan Nota Dinas, Laporan, pelajar, mahasiswa, dan dan Kuesioner instansi pemerintah lainnya ke Kementerian Luar Negeri RI. Penyelenggaraan open house yang mengundang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dalam mendiseminasikan informasi terbaru mengenai politik luar negeri RI dan diplomasi Indonesia. Pembuatan buku dalam rangka mempromosikan aset-aset diplomasi RI kepada masyarakat domestik dan internasional.

SASARAN STRATEGIS 1.1.4 DIPLOMASI EKONOMI YANG KUAT

LAMPIRAN SS 1.1.4 SUB IKU-1 JUMLAH NASKAH KESEPAKATAN DI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, PEMBANGUNAN No

Nama Dokumen

Keterangan

1

MoU "Antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Republik Demokrasi Timor Leste mengenai Kerjasama Bidang Energi, Perminyakan dan Sumber Daya Mineral" 26 Januari 2016

Ditjen Aspasaf

2

Agreed Minutes "The 6th Indonesia-Korea Joint Working - Level Task Force on Economic Cooperation"

Ditjen Aspasaf

3

Mou " Antara Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Industri Kreatif"

Ditjen Aspasaf

4

MoU " Pada Kerjasama Mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia Antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi Republik Korea"

Ditjen Aspasaf

5

Joint Program Agreement For Cooperation on high Temperature Gas Cooled Reactor (HTGR)) Development Program in Indonesia between China Nuclear Engineering Group Corporation (CNEC) and National Nuclear Agency of Indonesia (BATAN)

Ditjen Aspasaf

6

Peryataan Kehendak antara Pemerintah Provinsi Papua, Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi West Sepik, Papua Nugini mengenai Kerja Sama Propinsi Bersaudara

Ditjen Aspasaf

7

Memorandum of Understanding Kerja Sama KADIN RI-Ethiopia, Oktober 2016

Ditjen Aspasaf

8

Dokumen Nota Kesepahaman antara Kota Sabang, Aceh dengan Ketua Kadin Aljazair

Ditjen Aspasaf

9

MoU on the Cooperation in Upstream and Downstream of Oil, Gas, Refinery, and Petrochemicals between Indonesia and Iran (Bogor, 23 Februari 2016)

Ditjen Aspasaf

10

MoU between National Standardization Agency of the Republic of Indonesia and the Bureau of Indian Standards of the Republic of India on Standardization Cooperation (New Delhi, 12 December 2016)

Ditjen Aspasaf

11

MoU between the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the Ministry of Energy of the Islamic Republic of Iran on Electricity and Renewable Energy Cooperation (Tehran, 14 December 2016)

Ditjen Aspasaf

12

MoU between the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia and the Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran on Investment Promotion Cooperation (Tehran, 14 December 2016)

Ditjen Aspasaf

No

Nama Dokumen

Keterangan

13

Pertemuan 2nd Expert Group Meeting on Agricultural Cooperation Indonesia - Kolombia tanggal 27-29 Juli 2016

Ditjen Amerop

14

Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik di Jakarta, 11 Oktober 2016

Ditjen Amerop

15

Pertemuan Direktur Amerika Selatan dan Karibia dengan Direktur Perdagangan dan Investasi Luar Negeri Kementerian Luar negeri Paraguay di Jakarta tanggal 13 Oktober 2016

Ditjen Amerop

16

Letter of Intent (LoI) between Bandung Authorities, West-Java Republic of Indonesia and Namur Authorities, Wallonia Kingdom of Belgium concerning the Establishment of Cooperation Relation, Kerjasama kota kembar dan provinsi kembar antara Kota Bandung dan Kota Namur Belgia, dan antara Jawa Barat dan Wallonia Belgia, Kunjungan Putri Astrid ke Indonesia, 12 – 19 Maret 2016.

Ditjen Amerop

17

Persetujuan antara Pemerintah Dewan Federal Swiss dan Republik Indonesia terkait Angkutan Udara Berjadwal oleh Wapres Swiss dan Menhub RI di Jakarta tanggal 31 Maret 2016, Kunjungan Wakil Presiden Swiss ke Indonesia, 29 Maret – 1 April 2016.

Ditjen Amerop

18

Declaration of Intent (DoI) between The Ministry of Energy and Mineral Resources of The Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Economic Affairs and Energy of The Federal Republic of Germany on Clean and Renewable Energy, Kunjungan Presiden RI ke Jerman, 17 - 18 April 2016.

Ditjen Amerop

19

Talking Points, press release penandatangan MoU antara UNDP dan OJK. Nota Dinas surat Menlu pada kunjungan Ratu Maxima sebagai UN Secretary General Special Advocate for Inclusive Finance for Development ke Indonesia, 30 Agustus – 1 September 2016

Ditjen Amerop

20

LoI between The Government of The Republic of Indonesia and The Kingdom of Sweden on Cooperation in The Transport Sector, Kunjungan Menteri Urusan Uni Eropa dan Perdagangan Swedia ke Indonesia, 2 – 4 Oktober 2016

Ditjen Amerop

21

MoU Kerja Sama Lingkungan Hidup, mencakup aspek perubahan iklim, pengelolaan sampah, dan circular economy, Kunjungan PM Belanda Mark Rutte ke Indonesia, 21-23 November 2016

Ditjen Amerop

22

Grant Agreement on the proposed Eastern Airspace Aviation Safety Project, antara Dirjen Perhubungan Udara dengan Commercial Counselor (mewakili US Trade and Development Agency)2 Juni 2016

Ditjen Amerop

No

Nama Dokumen

Keterangan

23

Joint Statement The First Bilateral Consulation Forum Between Director General For American And European Affairs Ministry Of Foreign Affairs Of The Republic Of Indonesia And Vice Minister For Foreign Affairs, Integration And Economic Promotion Ministry Of Foreign Affairs Of The Republic Of El Salvador, 5 September 2016

Ditjen Amerop

24

Penandatanganan protokol importasi sapi dari Meksiko: Technical Protocol on importation of cattle and seed product from Mexico to Indonesia

Ditjen Amerop

25

Penandatanganan protokol importasi sapi dari Meksiko: Health requirement and quarantine protocol for feeder cattle from Mexico to Indonesia

Ditjen Amerop

26

Penandatanganan protokol importasi sapi dari Meksiko: Health requirement and quarantine protocol for productive cattle from Mexico to Indonesia

Ditjen Amerop

27

Penandatanganan protokol importasi sapi dari Meksiko: Health requirement and quarantine protocol for breeding cattle from Mexico to Indonesia

Ditjen Amerop

28

Penandatanganan protokol importasi sapi dari Meksiko: Health requirement and quarantine protocol for frozen semen from Mexico to Indonesia

Ditjen Amerop

29

FAA meningkatkan status penerbangan sipil Indonesia menjadi kategori 1. Kategori ini berarti bahwa otoritas penerbangan sipil di Indonesia telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh ICAO (Internasional Civil Aviation Organization), berdasarkan serangkaian proses IASA (International aviation Safety Assesment). Dalam konteks ini, mengingat FAA (Federal Aviation Administration) adalah bagian dari Pemerintah AS, maka hasil penilaian/peningkatan status dimaksud juga bermakna bahwa maskapai penerbangan sipil Indonesia dapat kembali terbang ke AS dan dapat kembali bekerja sama (code sharing) dengan maskapai penerbangan sipil AS

Ditjen Amerop

30

Perjanjian "Implementing Arrangement on Infectious Desease RI-AS"

Ditjen Amerop

31

Joint Communique antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan FederalAgency of Fisheries Federasi Rusia atas MoU Kerja Sama untuk Memerangi IUU Fishing Sumber Daya Laut dan Mempromosikan Manajemen Kelautan yang Berkelanjutan, 18 Mei 2016

Ditjen Amerop

32

Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Kebijakan Agraria dan Pangan Ukraina mengenai Kerja Sama Bidang Pertanian, 5 Agustus 2016

Ditjen Amerop

LAMPIRAN SS 1.1.4 SUB IKU-2 JUMLAH PERWAKILAN RI DI KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA YANG MEMILIKI DATA ECONOMIC INTELLIGENCE NEGARA/WILAYAH AKREDITASI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Perwakilan KBRI Abuja KBRI Addis Ababa KBRI Alger KBRI Amman KBRI Antananarivo KBRI Astana KBRI Baghdad KBRI Baku KBRI Bangkok KBRI Beijing KBRI Beirut KBRI BS Begawan KBRI Cairo KBRI Canberra KBRI Dakar KBRI Damascus KBRI Dar Es Salaam KBRI Dhaka KBRI Dili KBRI Hanoi KBRI Harare KBRI Islamabad KBRI Kabul KBRI Khartoum KBRI Kuala Lumpur KBRI Kuwait KBRI Manama KBRI Manila KBRI Maputo KBRI Muscat KBRI Nairobi KBRI New Delhi KBRI Phnom Penh KBRI Port Moresby KBRI Pretoria KBRI Pyongyang

No 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Perwakilan KBRI Riyadh KBRI Sana'a KBRI Seoul KBRI Singapura KBRI Tashkent KBRI Tehran KBRI Tokyo KBRI Tunis KBRI Wellington KBRI Windhoek KBRI Yangon KJRI Davao City KJRI Dubai KJRI Guangzhou KJRI Ho Chi Minh City KJRI Hongkong KJRI Johor Bahru KJRI Karachi KJRI Kota Kinabalu KJRI Kuching KJRI Melbourne KJRI Mumbay KJRI Noumea KJRI Osaka KJRI Penang KJRI Perth KJRI Shanghai KJRI Sydney KRI Darwin KRI Songkhla KRI Tawau KBRI Tripoli KBRI Abu Dhabi KBRI Rabat KBRI Vientiane

LAMPIRAN SS 1.1.4 SUB IKU-3 JUMLAH PERWAKILAN RI DI KAWASAN AMERIKA DAN EROPA YANG MEMILIKI DATA ECONOMIC INTELLIGENCE NEGARA/WILAYAH AKREDITASI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Perwakilan KBRI Ankara KBRI Athena KBRI Beograd KBRI Berlin KBRI Bern KBRI Bogota KBRI Brasilia KBRI Bratislava KBRI Brussels KBRI Bucharest KBRI Budapest KBRI Buenos Aires KBRI Caracas KBRI Den Haag KBRI Havana KBRI Helsinki KBRI Kopenhagen KBRI Kyiv KBRI Lima KBRI Lisabon KBRI London KBRI Madrid KBRI Mexico KBRI Moscow KBRI Oslo

No 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Perwakilan KBRI Otawa KBRI Panama City KBRI Paramaribo KBRI Paris KBRI Praha KBRI Quito KBRI Roma KBRI Santiago KBRI Sarajevo KBRI Sofia KBRI Stockholm KBRI Toronto KBRI Warsawa KBRI Washington KBRI Zagreb KJRI Chicago KJRI Frankfurt KJRI Hamburg KJRI Houston KJRI Istanbul KJRI Los Angeles KJRI Marseille KJRI New York KJRI San Fransisco KJRI Vancouver

LAMPIRAN SS 1.1.4 SUB IKU-4 PERSENTASE BANTUAN KERJA SAMA TEKNIK YANG MEMBERIKAN PELUANG EKONOMI No

Kegiatan Kerjasama Teknik Entrepreneurship Boot Camp: International Workshop on Entrepreneurship for Asia Pacific Phase II 2016

Waktu dan Tempat Jakarta, 29 Februari 2016 s.d. 05 Maret 2016

2.

International Training on Agriculture Sector for African Countries 2016

Gambia dan Indonesia (Lembang) , 20 Maret 2016 s.d. 12 April 2016

Pelatihan tersebut merupakan media untuk mengenalkan dan mempromosikan alat-alat pertanian produksi dalam negeri dan untuk merevitalisasi pusat pelatihan pertanian yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia agar lebih memberikan manfaat sebagai penghubung (hub) ke pasar di Gambia dan negara-negara di sekitar kawasan Afrika Barat.

3.

Dispatch Expert on Batik for St. Vincent and the Grenadines (SVG) 2016

Kingstown , SVG 04 April 2016 s.d. 09 April 2016

Dari pelatihan tersebut, Pemerintah SVG dan peserta pelatihan menyatakan niatnya untuk mendapatkan bahan dasar untuk membuat kain bermotif dari Indonesia seperti pewarna, kain, canting, dan malam.

4.

International Training on Coconut Product Development 2016

Manado, 27 Mei 2016 s.d. 03 Juni 2016

Indonesia ingin lebih mendapatkan suara di forum Asia Pacific Coconut Community (APCC) agar bisa memiliki kesempatan lebih besar dalam regulasi kelapa dunia. Selain itu, Indonesia ingin mengetahui produsen-produsen kelapa di kawasan Pasifik untuk mendapatkan informasi tentang negara-negara yang memiliki potensi untuk bekerja sama dalam pengembangan produk kelapa, mengingat saat ini Indonesia –sebagai Negara penghasil kelapa terbesar di dunia- masih kekurangan bahan baku.

5.

International Workshop on Sustainable Marine Fishery Product Development for African Countries 2016

Banyuwan gi, Bali, 21 Mei 2016 s.d. 31 Mei 2016

Melalui pelatihan tersebut, balai-balai perikanan di dalam negeri memiliki kesempatan untuk mengenalkan produk-produk bibit-bibit ikan unggulan serta alat-alat penangkap ikan tepat guna Indonesia seperti keramba dan bubu kepada negara-negara di kawasan Afrika Barat.

1.

Potensi Ekonomi Pelatihan tersebut membuka peluang eksporimpor Indonesia-Fiji yang hasil nyata nya sudah ada. Selain itu, pelatihan juga membuka jalan bagi salah satu korporasi usaha di dalam negeri (Ciputra Group) yang memiliki keinginan untuk memasuki pasar Fiji. Salah satu peserta telah menyatakan keinginannya untuk memulai usaha tersebut.

No 6.

7.

Kegiatan Kerjasama Teknik International Training on Tourism 2016

International Workshop on Protocol and Conference Management for MSG Secretariat and the Republic of Fiji 2016

Waktu dan Tempat Bali, Indonesia, 21 Aug 2016 s.d. 29 Aug 2016 Jakarta, 23 Oktober 2016 s.d. 29 Oktober 2016

Potensi Ekonomi Dalam pelatihan tersebut, UMKM di dalam negeri memiliki kesempatan untuk mempromosikan produk-produk industry kreatif dalam negeri.

Dalam pelatihan tersebut, Event Organizer dalam negeri memilki kesempatan untuk mempromosikan jasa mereka kepada wakil dari negara-negara Pasifik.

LAMPIRAN SS 1.1.4 SUB IKU-5 PERSENTASE PRAKARSA/REKOMENDASI INDONESIA DI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN YANG DITERIMA DI FORUM-FORUM DI TINGKAT INTRA DAN ANTAR KAWASAN DAN MULTILATERAL I.

Kawasan aspasaf

No

NamaDokumen

1

Dalam pertemuan ABAC - SOM Dialogue (San Fransisco 26-27 Februari 2016), Delegasi RI meminta dukungan terkait inisiatif Indonesia pada APEC 2016 dan diterimanya masukan dan usulan Indonesia tersebut , yakni terkait : (1) APEC Roadmap on Rural Development and Poverty Alleviation, (2) APEC Connectivity on Economic Growth in the Marine and Coastal, (3) Promoting Cultural and Creative Industries in the APEC Region Dalam 1st APEC Senior Officials Meeting and Related Meetings (SOM 1), Peru, 20 Februari-4 Maret 2016, Delegasi RI menyampaikan inisiatif dan diterimanya inisiatifnya terkait (1) APEC Roadmap on Rural Development and Poverty Alleviation, (2) APEC Connectivity on Economic Growth in the Marine and Coastal, (3) Promoting Cultural and Creative Industries in the APEC Region Dalam PTM Asia Cooperation Dialogue (ACD) and Related Meetings, Bangkok 8-10 Maret 2016, telah berhasil disepakati konsep ACD Vision for Asia Cooperation 2030, Roadmap for ACD Regional Connectivity dan The Way Forward sebagai momentum untuk maju bersama mewujudkan cita-cita menjadi sebuah masyarakat Asia yang sejahtera. Dalam pertemuan Strategic Planning Meeting (SPM) Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area/BIMP-EAGA, Davao 23-27 Februari 2016, Delegasi RI telah menyampaikan inisiatif dan diterimanya inisiatif tsb yang terdiri atas: a) Beberapa usulan proyek kegiatan Indonesia diterima untuk dimasukkan dalam proyek pada BEV 2025, antara lain usulan pada tourism cluster, trade and investment cluster, dan environment cluster. b) Indonesia menyampaikan 3 opsi untuk penyelesaian operasionalisasi BIMP-FC. Malaysia dan Filipina akan melakukan diskusi internal terhadap usulan Indonesia. Permasalahan ini akan dibahas kembali pada pertemuan Special SOM bulan Mei 2016. c) Indonesia menyampaikan keberatan atas rencana penyelenggaraan pertemuan BIMPEAGA dan NT pada tingkat PTM tanggal 27-28 April 2016. Disepakati bahwa kunjungan ini

2

3

4

Keterangan Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf

akan dilaksanakan dalam format yang lebih informal yaitu dalam bentuk Dialogue (Darwin Dialogue). 5

6

7

8 9 10 11

12

Dalam Strategic Planning Meeting (SPM) IndonesiaMalaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Penang 26 Februari 2016, Delegasi RI telah menyampaikan sejumlah inisiatif dan diterimanya hal tersebut, yaitu : a) Beberapa usulan proyek kegiatan Indonesia diterima untuk dimasukkan dalam proyek pada New Implementation Blueprint 2017-2021, antara lain usulan pada WG Tourism, Halal Products and Services, Infrastructure and Transportation, dan Agriculture, Agro-industry, and Environment. Indonesia menyampaikan beberapa usulan a.l. terkait (i) penyusunan New IB 2017-2021 denganmelihat proses penyusunan BIMP-EAGA Vision 2025, (ii) studi analisa terhadap data statistic perkembangan kawasan IMT-GT, dan (iii) Memasukkan isu pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam New IB 2017-2021. Dalam pertemuan the 28th Ordinary Session of the Executive Council of the African Union and 26th Ordinary Session of the African Union Assembly, Addis Ababa 25 Januari - 2 Februari 2016, Delegasi RI telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk melaksanakan sejumlah program Capacity Building untuk negara Afrika di tahun 2016 dan diterimanya hal dimaksud. a) International Training on Agriculture Sector for African Countries di Jenoi, Gambia dan Lembang, Indonesia, bulan Maret 2016 b) International Training Workshop on Freshwater Fisheries for African and Middle East Countries di Banyuwangi dan Bali, bulan Mei 2016 c) Dispatch Expert on Good Governance for African and Middle East Countries di Nairobi Kenya, bulan Agustus 2016 d) International Training Workshop on Integrated Farming System for African and Middle East Countries di Batu, Malang, bulan November 2016 Dalam pertemuan 42nd APEC Small and Medium Enterprises Working Group di Ho Chi Minh tanggal 2728 April 2016, telah disampaikan usulan/inisiatif Indonesia dan diterima oleh para pihak yakni terkait : a) best practise/pengalaman dalam bidang kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk pemberian ijin usaha yang sederhana, mudah dan gratis yang telah diimplementasikan di Indonesia dalam bentuk kebijakan dan program IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil).

Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf Ditjen Aspasaf Ditjen Aspasaf Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf

13

14

15

16 17

18

19

b) Inisiasi dalam bidang pemberdayaan UKM, yaitu Promoting SME –Based Cultural and Creative Industries (CCI) as Engine of Growth in Asia Pacific Region, yang bertujuan mengangkat dan melestarikan warisan budaya melalui industri kreatif yang akan menjadi sumber daya saingbagi UKM, khususnya bagi anggota ekonomi APEC seperti Indonesia dan para negara ASEAN-APEC dalam menghadapi keterbukaan APEC yang akan berlaku secara penuh pada tahun 2020. Inisiasi tersebut mendapat tanggapan positif dari para peserta. Dalam pertemuan 2nd APEC Senior Officials Meeting and Related Meetings (SOM2) di Arequipa-Peru tanggal 1415 Mei 2016, telah disampaikan beberapa usulan/rekomendasi Indonesia dan diterima oleh para Ekonomi APEC, yakni : a) Inisiatif Indonesia terkait pengembangan masyarakat pedesaan dan pengentasan kemiskinan (rural development and poverty alleviation) akan menjadi deliverables APEC 2016 bekerja sama dengan Korea & Peru selaku tuan rumah b) Indonesia menyampaikan presentasi mengenai perkembangan tindak lanjut dari inisiatif promoting products which contributes to the rural development and poverty alleviation atau development product c) Indonesia menyampaikan revisi kerangka acuan dari APEC Mainstreaming Ocean - related Issues Steering Council (MOI SC) Dalam pertemuan APEC Women and the Economy Forum (WEF) 2016 di Peru tanggal 27-30 Juni 2016, telah disampaikan usulan/inisiatif Indonesia yang diterima oleh para pihak Ekonomi di APEC, yakni : a) Rujukan pentingnya melibatkan partisipasi laki – laki dalam mendukung tercapainya kesetaraan gender, sejalan dengan kampanye global untuk kesetaraan gender "He for She" yang dicanangkan oleh PBB, yang disetujui dalam APEC Women and the Economy 2016 Forum Statement (Outcome document WEF 2016) b) Rujukan pemberdayaan perempuan pedesaan dan pentingnya merancang kebijakan publik yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pedesaan khususnya perempuan, diterima dan masuk dalam outcome document WEF 2016 Dalam pertemuan 4th Darwin Dialogue (BIMP-EAGA and Northern Territory) di Darwin tanggal 26-28 April 2016, Delegasi RI menyampaikan prakarsa untuk menjajaki potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga dapat terwujud pertumbuhan inklusif antara BIMP-

Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf

20

21

22

23

EAGA dan NT dalamJoint Statement 4th Darwin Dialogue (BIMP-EAGA and Northern Territory).Usulan/prakarsa Indonesia tersebut dapat diterima untuk ditindaklanjuti Dalam pertemuan The 3rd APEC Senior Officials Meeting and Related Meetings (SOM 3) di Peru pada tanggal 15 - 28 Agustus 2016, Delegasi Indonesia menyampaikan usulan/ inisiatif dan telah berhasil disepakati/diterima oleh seluruh ekonomi APEC, yakni : a) Inisiatif Indonesia terkait Rural Development and Poverty Alleviation yang mencakup elemen secara holistic dan komprehensif meliputi pembahasan "improving access to markets through trade policies and better infrastructure" telah disinergikan oleh Peru ke dalam konsep dokumen Rural-Urban Approach, Strengthening Food Security for APEC Quality Growth b) Terkait Collective Strategic Study on Issues Related to the Realization of the Free Trade Area of the Asia Pacific (CSS FTAAP), masukan Indonesia: (i) FTAAP harus mempertimbangkan perbedaan tingkat pembangunan dan kapasitas setiap ekonomi (diferent level of development); (ii) FTAAP harus menguntungkan semua lapisan masyarakat (mutually beneficial); (iii) untuk mencapai FTAAP pengembangan kapasitas bagi ekonomi berkembang harus menjadi focus utama, telah mendapatkan dukungan dari RRT, Malaysia, Thailand dan disepakati oleh seluruh ekonomi APEC. c) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Mainstreaming Ocean-related Issues Steering Committee / MOI SC sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mendorong isu maritim di forum APEC berhasil disepakati oleh seluruh ekonomi APEC. Inisiatif Indonesia padapertemuan Committee on Trade and Investment ke 3 (CTI3) terkait Study Report on APEC Developing Economies Better Participation in Global Value Chains (Phase 2) ; Implication and Suggestion berhasil disepakati oleh seluruh ekonomi APEC. Dalam pertemuan APEC 2016 Food Security Week (FSW) and 4th APEC Food Security Ministerial Meeting (FSMM) di Peru padatanggal 18 - 30 September 2016, Delegasi Indonesia telah menyampaikan inisiatif yang terdiri atas :dokumen "Rural-Urban Approach, Strengthening Food Security for APEC Quality Growth", yang disusun bersama oleh Peru, Indonesia, dan Korea. Dokumen tersebut mencakup konsep usulan Indonesia mengenai "Rural Development and Poverty Alleviation" (RDPA), meliputi pembahasan fasilitasi perdagangan yang berkontribusi pada RDPA.

Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf

24

II.

Dalam pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs di Islamabad padatanggal 26 - 27 Juli 2016, Pemri berupaya mendorong pembahasan beberapa isu dalam forum tersebut dan berhasil mendorong berbagai posisi Indonesia di APA antara lain mendorong isu kerja sama di bidang: terorisme, keuangan regional, pemberdayaan wanita, SDGs, budaya, perubahan iklim, HAM, bencana alam, perdagangan, UKM, kehutanan. Kawasan amerop

No. 1

Nama Dokumen Indonesia terpilih sebagai tuan rumah 4th ASEM Transport Ministers’ Meeting (TMM4) pada tahun 2017 dalam pertemuan ASEM Transport Senior Officials’ Meeting di Riga, Latvia, tanggal 16-17 Maret

2

Diterimanya usulan tema Indonesia untuk ASEM TMM4 : “Bridging Asia-Europe through integrated Transport Connectivity- Synergizing Regional Strategic Plan” dalam pertemuan ASEM Transport Senior Officials’ Meeting di Riga, Latvia, tanggal 16-17 Maret

3

Indonesia menyampaikan beberapa elemen untuk dimasukkan dalam Scoping Paper Indonesia – EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA Indonesia meminta dukungan atas proses legislatif Comprehensive Economic Partnership Agreement RI-Uni Eropa (I-EU CEPA) dalam Kunjungan Presiden RI ke Uni Eropa, Brussel, 21 April 2016 Indonesia menyampaikan usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim untuk meningkatkan ekonomi dalam Kunjungan Presiden RI ke Uni Eropa, Brussel, 21 April 2016

4

5

6

7

Ditjen Aspasaf

Indonesia mengharapkan FLEGT License dapatsegeradijalankandan agar UE secara konsisten mencegah masuknya produk kayu ke UE dengan penerapan EU Timber Regulation (EUTR) secara penuh dalam Kunjungan Presiden RI ke Uni Eropa, Brussel, 21 April 2016 Indonesia menyampaikan pentingnya ekonomi diplomasi, keamanan maritim dan digital connectivity dimasukkan ke dalam Chair Statement ASEM Summit. Pertemuan antara seluruh mitra negara ASEM dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan ASEM Summit di Ulanbaatar tanggal 15-16 Juli 2016. Dalam pertemuan tersebut dibahas Chair Statement dan Ulanbaatar Declaration, yang akan diadopsi oleh seluruh Kepala Negara dalam ASEM Summit pada

Keterangan

8

9

Pertemuan ASEM SOM tanggal 12-13 Mei 2016 di Ulanbaatar Gubernur Indonesia untuk ASEF dipilih menjadi Ketua Finance and Audit Committee dalam pertemuan the 34th Board of Governors Meeting ASEF (Asia Europe Foundation) tanggal 7-10 Juni 2016 di Singapura. Indonesia menyampaikan concern bahwa kelapa sawit Indonesia mendapat tekanan di Eropa dengan berbagai tuduhan dalam bentuk kampanye hitam dan no palm oil label dan mengusulkan kerja sama untuk pengakuan ISPO di Uni Eropa seperti yang telah dilakukan dengan produk kayu dengan FLEGT Licence dalam Pertemuan bilateral Menlu RI – Komisioner Perdagangan UE dalam rangka The 1st Joint Committee RI-UE, 28-29 November 2016 di Brussel

III. No

1

2

3

4

Multilateral Realisasi Kinerja Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan Sherpa I G20 2016, Beijing, RRT, 13-15 Januari 2016, sbb: a. Indonesia menyampaikan agar agenda Persidensi Tiongkok dapat melakukan continuity dan adjustment yang sejalan dengan komitmen Leaders G20 pada KTT sebelumnya, terutama untuk menjalankan year of implementation dengan berupaya untuk meningkatkan additional growth sebesar 2,1% pada tahun 2018, dan fokus untuk melihat masalah terhadap pertumbuhan ekonomi yang melemah saat ini dan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan gobal. b. Sherpa G20 Indonesia menyampaikan agar negara-negara G20 dapat meningkatkan kemitraan dan kerja sama untuk mendukung agenda pembangunan global. Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan The 66th Meeting of CITES Standing Commmitte, di Jenewa, Swiss, 11-16 Januari 2016, keseluruhan posisi Pemri yang disampaikan Delri telah diterima dan tercermin dalam dokumen akhir hasil Sidang SC66 CITES, sbb: a. Indonesia mendukung usulan review Rules of Procedures, dan menekankan perlunya penyederhanaan jumlah WGs. b. Indonesia menyampaikan perlunya kriteria penggunaan source codes yang jelas dan akurat sesuai deskripsi guna menghindari multitafsir. c. Indonesia menyampaikan komitmen melakukan inventory stockpile terhadap spesies yang diperdagangkan, yaitu Wild Green Tree Phyton (Morelia viridis) dan Boelen’s Phyton (Morelia boeleni).

Nama Kegiatan (Sidang/Pertemuan) Pertemuan Sherpa I G20 2016, Beijing, RRT, 13-15 Januari 2016

Diterima

Tidak Diterima

1

√

Pertemuan The 66th Meeting of CITES Standing Commmitte, di Jenewa, Swiss, 11-16 Januari 2016

4

√

√

√

5

d.

6

e.

7

f.

8

g.

9

h.

10

i.

Indonesia menyampaikan peran aktif dalam pengembangan global traceability information system produk kulit reptil, melalui penelitian bersama Mexico, Italy, dan IWG-RS. Indonesia mendorong negara pihak mempertimbangkan lebih lanjut implikasi socioeconomic dan teknologinya dalam traceability information system, khususnya dampaknya bagi pengumpul kulit reptil lokal dan tradisional. Indonesia sebagai salah satu negara eksportir Ikan Napoleon terbesar diharapkan untuk menindaklanjuti notifikasi CITES terkait species . Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ke-3 dewan GRASP (Great Apes Survival Partnership) November 2016. Indonesia merupakan proponent studi review Kura-Kura Leher Ular (Chelonida mccordi) dalam periodic review, dan berkomitmen menyelesaikan studi tersebut serta melaporkan hasilnya kepada CITES. Indonesia menekankan pentingnya penguatan kerja sama penyempurnaan dan penerapan sistem pengaturan global, dengan senantiasa mempertimbangkan budaya, penghidupan dan kearifan lokal/tradisional, serta menjamin pengambilan kebijakan lingkungan yang memadai. Indonesia mendorong dilakukannya upayaupaya kerja sama yang lebih komprehensif dan inklusif penanggulangan illegal trafficking of wildlife. Indonesia mendukung amandemen Resolution Conf.9.10 dengan pertimbangan bahwa resolusi tersebut tidak mencantumkan hak dan kewajiban negara asal dan negara tujuan. Indonesia mendorong pengakuan bahwa spesimen sitaan pada prinsipnya merupakan milik negara asal spesimen dan sedapat mungkin dikembalikan ke negara asal. Jika terpaksa dilakukan pelelangan

√

√

√

√

√

√

11

spesimen sitaan, Indonesia mengusulkan: (i) pelelangan harus dilakukan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku di negara penyita; (ii) hasil pelelangan spesimen sitaan harus dikembalikan kepada pemerintah negara asal; (iii) pemerintah negara penyita berhak mendapat bagian dari hasil pelelangan, sebagai kompensasi biaya-biaya yang dikeluarkan. j. Indonesia mendukung Bolivia terkait pertimbangan bahwa legalitas spesimen negara asal harus ditegakkan, sebagaimana posisi dasar Indonesia selama ini. Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan Sherpa I G20 2016, Beijing, RRT, 13-15 Januari 2016, sbb:

12

a.

13

b.

14

c.

Indonesia menyampaikan bahwa mengingat luasnya Agenda 2030, Indonesia menyarankan agar Development Working Group (DWG) dapat mempfokuskan kontribusinya terhadap implementasi Agenda 2030 terutama pada agenda yang berkaitan dengan program kerja G20. Indonesia menilai bahwa G20 dapat memainkan keunggulan komparatifnya di bidang pembangunan dengan memberikan peningktan kapsitas bagi LIDCs untuk mengembangkan dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Implementasi Agenda 2030 mereka. Indonesia secara khusus menyampaikan bahwa sesuai amanat Toronto Declaration (2010) peran Development Working Group (DWG) adalah "narrowing the development gap and reducing poverty as integral to our broader objective of achieving, sustain and balance growt and ensuring a more robust and resilient global economy...", sehingga maistreaming pembangunan perlu selalu dilakukan untuk memastikan tujuan besar G20 agar dapat tercapai.

√

Pertemuan Development Working Group I 2016, Beijing, RRT, 24-27 Januari 2016

3

√

√

√

15

16

17

18

19

20

d.

Indonesia mengintervensi menyambut bauik hasil pertemuan di Presidensi Turki terkait IB Framework serta upaya Presidensi Tiongkok untuk menindaklanjuti pembahasan IB pada Forum G20. e. Indonesia menyampaikan dukungan terhadap pemgembangan Rencana Aksi GPIB, penguatan ekosistem IB, serta mendukung usulan program peningkatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan mengani IB dengan pemangku kepentingan terkait. Posisi Indonesia pada Pertemuan 2nd MIKTA Senior Officials Meeting di Canberra dan Sydney, 26-30 Januari 2016, sbb: a.

√

√

Pertemuan 2nd MIKTA Senior Officials Meeting di Canberra dan Sydney, 26-30 Januari 2016

Indonesia menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan ke depan yaitu MIKTA Interfaith and Intercultural Dialogue (tahun 2016) dan program Internasional (tahun 2017). Kedua kegiatan tersebut adalah untuk menindaklanjuti usulan dan presentase Menlu RI pada KTM MIKTA sebelumnya. b. Indonesia mengusulkan agar permanent missions negara-negara MIKTA di New York dan Jenewa dapat bekerja sama untuk membuat inisiatif atau pernyataan bersama dalam forum multilateral, seperti di SMU atau ECOSOC bersiapat umum dan benign. c. Indonesia mengusulkan agar permanent missions negara-negara MIKTA di New York dan Jenewa dapat berkoordinasi untuk sebuah op-ed menjelang World Humanitarian Summit 2016 di Istambul. Posisi Indonesia pada Pertemuan Pertemuan Persiapan (PrepCom Meeting) the 2nd Persiapan (PrepCom UNEA, di Nairobi, Kenya, 15-19 Februari Meeting) the 2nd 2016, sbb: UNEA, di Nairobi, Kenya, 15-19 Februari 2016 a. Indonesia mengajukan proposal ranres Sustainable Coral Reefs Management untuk dapat dibahas

1

√

1

√

21

pada pertemuan UNEA-2. proposal ranres Sustainable Coral Reefs Management untuk dibahas pada pertemuan UNEA-2. b. Diterimanya proposal ranres Sustainable Coral Reefs Management untuk dibahas pada pertemuan UNEA-2. Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan the 39th Session of IFAD Governing Council, Roma, Italia, 17-18 Februari 2016, sbb:

22

a.

23

b.

24

c.

25

Partisipasi Delri pada Pertemuan Regional Debriefing Workshop on COP21 UNFCCC Outcomes, Bangkok, 22-25 Maret 2016

Indonesia terpilih menjadi Vice Cahir GC-IFAD untuk periode Tahun 2016-2017 Indonesia akan mengupayakan pledge untuk IFAD Replenisment 10 sebesar 10 Juta Dollar AS, dan atau dibayar selama 3 tahun Pledge untuk IFAD Replenisment 10

Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan Sherpa G20 Kedua di Guangzhou, Tiongkok, 6-8 April 2016, sbb: 26

a.

27

b.

28

c.

Pertemuan the 39th Session of IFAD Governing Council, Roma, Italia, 17-18 Februari 2016

Indonesia mengaharapkan agar pembahasan isu-isu draft non-paper Anti-Microbiological Resistance (AMR) dan Refugee/Migrant Crisis dapat memberi nilai tambah bagi penyelesaian masalah ekonomi global. Indonesia berpandangan bahwa masih terdapat ketidakstabilan pada kondisi ekonomi global, volatilitas pasar keuangan, rendahnya perdagangan, dan kurangnya kepercayan investor kepada pemerintah. Indonesia menyerukan agar agenda Presidensi RRT dapat mengedepankan kontiunitas dan keselarasan atas komitmen yang telah dicapai oleh para Pemimpin G20 pada KTT sebelumnya.

2

√ √

√ Pertemuan Regional Debriefing Workshop on COP21 UNFCCC Outcomes, Bangkok, 22-25 Maret 2016 Pertemuan Sherpa G20 Kedua di Guangzhou, Tiongkok, 6-8 April 2016

√

4

√

√

√

29

30

31

32

33

d.

Sherpa Indonesia menyatakan dukungan terhadap kolaborasi lebih jauh di bidang efisiensi energi dalam kerangka kerja G20. e. Indonesia mendorong negaranegara maju anggota G20 untuk memenuhi komitmen mereka melaksanakan Aid for Trade dalam membantu integrasi negara-negara berkembang ke pasar global. f. Indonesia menyapaikan dukungan serta apresiasi terhadap kerja keras dari Financial Action Forces on Money Laundring and Terorism Financing (FATF) dalam membantu negara-negra G20 memerangi terorisme dan kegiatan pendanaanya. g. Indonesia menekankan pentingnya perumusan solusi jangka panjang yang konprehenship untuk mengatasi persoalan pengungsi, melalui penguatan kerja sama dan koordinasi antara negara asal, negara transit dan negara tujuan pengungsi. Diterimanya posisi-posisi Pemri dan tercermin dalam outocmes dokumen pertemuan, sebagai berikut: a. Penjelasan tentang pencapaian Indonesia dalam melaksanakan kewajiban sebagai negara pihak Montreal Protocol terkait penghapusan BPO.

34

b.

35

c.

Posisi RI terkait pembahasan dalam Contact Group on the Feasibility and Ways of Managing HFCs dan berbagai Informal Consultation, a.l terkait HFCs yang saat ini masih banyak digunakan di Indonesia, khususnya di sektor pendingin, transportasi, dan alat-alat kesehatan (sebagai zat pendingin:airconditioning/refrigerants/chiller/in haller). Delri mendorong agar amandemen Montreal Protocol dilakukan setelah terdapat solusi konkrit atas tantangan pengelolaan, termasuk fleksibilitas penuh a.l dalam menentukan jenis HFCs prioritas

√

√

√

√

Pertemuan the37th Open-ended Working Group (OEWG-37) of the Parties to Montreal Protocol on Substance Deplete the Ozone Layer, Jenewa, Swiss, 4-8 April 2016

2 √

√

√

utama, dan memilih sektor pengguna HFCs yang akan di-phasedown/phase-out, fleksibilitas dalam memilih teknologi alternatif pengganti HFCs, serta fleksibilitas menentukan strategi nasional untuk phase-down/phase-out HFCs sesuai kondisi dan situasi masing-masing negara, jika phase-down/phase-out HFCs akan disepakati. Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Sidang G20 Energy Sustainability Working Group ke2, Shenzhen, RRT, 12-14 April 2016 , sbb: 36

a.

37

b.

Terkait Efisiensi Energi: - Menyerukan peran promosi kesadaran hematan energi dalam dokumen-dokumen yang dihasilkan ESWG; - Menegaskan bahwa efisiensi energi bukan semata-mata terkait penggunaan teknologi yang lebih efisien konsumsi energinya namun juga mencakup perubahan perilaku manusia dalam menggunakane nergi Terkait Energi Bersih: - Menyerukan investasi energi bersih dan terbarukan yang ada saat ini sebaiknya tidak di arus utamakan untuk ekspansi implementasi secara besarbesaran dan seyogyanya diarahkan untuk penelitian dan pengembangan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas harga energi bersih dan terbarukan sehingga menjadi lebih kompetitif (dibandingkan energi konvensional); - Target pengembangan energi terbarukan harus didasarkan pada situasi nasional yang berbeda (different national circumstances) dan kemampuan masing-masing negara (respective capabilities); - Menyampaikan poin tentang perlunya G20 mengeksplorasi cara-cara untuk berbagi teknologi energi bersih dengan

Sidang G20 Energy Sustainability Working Group ke-2, Shenzhen, RRT, 1214 April 2016

1

√

√

tetap menghormati hakkekayaan intelektual. 38

39 40

41

42

43

c.

Terkait Akses Energi: - Mendukung penyusunan rencana aksi G20 guna meningkatkan akses energi di Asia dan Pasifik. Penpampaian posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan IMFWorld Bank Spring Meeting di Washington DC, AS, 12-17 April 2016, sbb: a. Meningkatkan kapsitas pembiayaan, dimana MDBs dan nasional dapat berperan lebih jau pada mada krisis. b. Mendorong agar IMF dapat terus menyediakan respon keuangan yang komprehenshif dan fleksibel bagi kepentingan negara-negara berkembang. c. Adanya penguatan dukungan dan kemitraan antara MDBs dengan negara-negara berkembang untuk pembangunan energi dan infrastruktur, terutama untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan industri. Bagi Indonesia, pembangunan kawasan timur dan sentra-sentra ekonomi merupakan prioritas pembangunan. d. Keterlibatan negara-negara berkembang dalam MDBs dan nasional masih perlu ditingkatkan, sehingga adanya peran pemerintah dalam forum ini sangat relevan untuk menjaga kepentingan negaranegara berkembang. e. Secara paralel, negara-negara berkembang perlu terus menyerukan reformasi struktural MDBs, peningkatan transparansi dan keterbukaan, serta keterlibatan yang lebih besar bagi negara-negara berkembang dalam manajemen MDBs. Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan Cartagena Dialogue for Progressive Action dan Consultations Meeting COP21/CMP11 di Paris, 14-16 April 2016, sbb:

√

Pertemuan IMFWorld Bank Spring Meeting di Washington DC, AS, 12-17 April 2016 √ √

√

√

√

Pertemuan Cartagena Dialogue for Progressive Action dan Consultations Meeting COP21/CMP11 di Paris, 14-16 April

3

2016 44 45 46

47

48

49

a.

Akan diadakan stock-taking menyangkut progress pembahasan elemen Paris Agreement di Bonn. b. Akan diadakan dialog untuk mengetahui dampak hukum berlakunya Paris Agreement. c. Akan diadakan dialog terkait isu-isu NDCs, aksi mitigasi, climate finance, komitmen aksi pra 2020, capacity building, dan 360 Carbon Forum. Penyampaian posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan AsiaPacific Forum on Sustainable Development (APFSD), Bangkok, 2-5 April 2016, sbb: Forum APFSD akan dilanjutkan untuk dilaksanakan setiap tahun sebagai intergovernmental forum yang inklusif untuk persiapan regional sebelum HLPF, di bawah UNESCAP. b. APFSD akan mendukung negara berkembang dan atau negara memiliki kebutuhan khusus, termasuk dalam hal peningkatan kapasitas. c. Forum APFSD tidak akan menambah beban pelaporan dan akan sejalan dengan keputusan di level global (HLPF) Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan MIKTA Development Workshop, Canberra, 31 Maret s.d. 1 April 2016:

√ √ √

Pertemuan AsiaPacific Forum on Sustainable Development (APFSD), Bangkok, 2-5 April 2016

1

a.

50

a.

51

b.

52

c.

Indonesia menyampaikan pengalaman terkait upaya pelaksanan Agenda 2030 di tingkat nasional, serta menggali kemungkinan kerjasa sam ayang dapat dilakukan oleh MIKTA. Indonesia menjelaskan terkait kerja sama Pemri dengan UNDP dalam hal telah melakukan kajian guna menganalisis konvergensi antara Nawa Cita, RPJMN dan SDGs. Para expert memiliki kesamaan pandangan dengan Indonesia mengenai pentingnya mengambil pendekatan yang praktis dalam

√

√

√

√

Pertemuan MIKTA Development Workshop, Canberra, 31 Maret s.d. 1 April 2016

3

√

√

√

melaksanakan SDGs, yakni dalam hal ini kepentingan dan prioritas nasional harus diutamakan. Penyampaian posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan High-Level Meeting on Paris Agreement di New York, 18-22 April 2016: 53

54

55

56

57

58

a.

Salah satu prosedur alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan membuka CMA dan kemudian suspended. b. COP dapat memberikan mandat kepada APA untuk melakukan persiapan bagi implementasi kesepakatan di masa datang; c. Negara Pihak harus tetap fokus pada pemenuhan kewajiban sebelum tahun 2020, khususnya untuk dukungan pendanaan, capacity building dan transfer teknologi. Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan Sub Sidang Body on Implementation (SBI) ke1 di Montreal, Kanada, 2-6 Mei 2016: a.

Indonesia telah membangun Biosafety Clearing House (BCH) dengan alamat indonesiabch.or.id dan menyampaikan National Report ke 3 ke Sekretariat CBD di 2015. b. Indonesia meminta Sekretaris Eksekutif untuk menyediakan pedoman pengkajian bagi Produk Rekayasa Genetik (PRG) stackgene. c. Terkait usulan penggunaan istilah IPLC, diusulkan penambahan kata “social and economic” untuk memperjelas hak indigenous peoples and local communities dalam kerangka mekanisme pendanaan"dan penambahan kata “possibility” dan penghapusan kalimat “taking a decision”. Posisi Indonesia terkait usulan penggunaan istilah IPLC dapat diterima oleh sidang. Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Sidang Komisi UNESCAP ke-72 di Bangkok, Thailand, 15-19 Mei 2016, sbb:

Pertemuan HighLevel Meeting on Paris Agreement di New York, 18-22 April 2016

1

√

√

√

Pertemuan Sub Sidang Body on Implementation (SBI) ke-1 di Montreal, Kanada, 26 Mei 2016

3

√

√

√

Sidang Komisi UNESCAP ke-72 di Bangkok, Thailand, 15-19 Mei 2016

2

59

60

61

a.

Indonesia menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) antara BMKG RI dan UN-ESCAP, yang pada dasarnya membangun kemitraan antara kedua institusi untuk Jaringan Pusat Pengetahuan dan Innovasi Regional dalam Pengurangan Resiko Bencana di kawasan Asia danPasifik. b. Indonesia akan menjadi tuan rumah Pertemuan Para Menteri Transportasi dalam kerangka AsiaEurope Meeting (ASEM) tahun 2017. c. Resolusi Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific telah disahkan melalui voting. Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan Bonn Climate Change Conference di Bonn, Jerman, 16-26 Mei 2016, sbb:

62

a.

63

b.

64

c.

LULUCF: restorasi dan perbaikan tata air lahan gambut serta persiapan modalitas, prosedur, dan guideline. Pertanian: Identifikasi elemen mitigasi dan adaptasi untuk ketahanan pangan. Transportasi aksi dan dukungan

65

d.

Global stoctake

66

e.

Compliance

67

f.

Awal berlakunya Paris Agrement

68

69

Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan Outreach KTT G20 di Ise Shima, Jepang, 26-27 Mei 2016: a. Presiden RI menyerukan agar seluruh pihak yang berkepentingan agar dapat mengelola potensi konflik dengan baik, serta menyerukan agar seluruh negara tanpa terkecuali menghormati dan menaati hukum intenasional. b. Indonesia pada pertemuan Outreach G7 kali ini telah memberikan kontribusi dalam menyuarakan kepentingan Indonesia dan emerging and developing countries terutama untuk mendorong negara anggota G7 bekerjasama dengan

√

√

Pertemuan Bonn Climate Change Conference di Bonn, Jerman, 16-26 Mei 2016

Pertemuan Outreach KTT G20 di Ise Shima, Jepang, 26-27 Mei 2016

1

√

2

√

√

negara non-G7 untuk mencari solusi dalam penanganan isu politik, keamanan, ekonomi global, dan isuisu sosial lainnya.

70 71 72 73

74

75

Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan The Second Session of the United Nations Environment Assemlby of UNEP (UNEA2) tanggal 23-27 Mei 2016 dan The Tenth Meting of the Open-Ended Working Group of the basel Convention (OECD10) tanggal 30-31 Mei 2016 di Nairobi, Kenya: a. Indonesia menyampaikan ranres Sustainable Coral Reefs Management. b. Indonesia menjadi co-sponsor ranres Marine Plastic Litter and Microplastics. c. Diadopsinya resolusi Sustainable Coral reefs Management. d. Diadopsinya resolusi Marine Plastic Litter and Microplastic. Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan Sherpa G20 3, Xiamen, RRT, 23-25 Juni 2016: a. Indonesia menyampaikan bahwa perlunya meneruskan mandat dan kesinambungan pelaksanaan blueprint dan action plan tersebut pada presidensi G20 selanjutnya untuk dapat mendorong pembelajaran teknologi untuk menjembatani kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. b. Indonesia telah memberikan kontribusi dalam menyuarakan kepentingan Indonesia dan emerging and developing countries terutama untuk mendorong negara anggota G20 lainnya untuk mencari solusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi global yang inklusif. Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan G20 Energy Working Group 3, Beijing, RRT, 28 Juni 2016 dan Pertemuan G20 Energy Ministers, Beijing, RRT, 29-30 Juni 2106, sbb:

Pertemuan The Second Session of the United Nations Environment Assemlby of UNEP (UNEA-2) tanggal 23-27 Mei 2016 dan The Tenth Meting of the Open-Ended Working Group of the basel Convention (OECD-10) tanggal 30-31 Mei 2016 di Nairobi, Kenya

2

√ √ √ √

Pertemuan Sherpa G20 3, Xiamen, RRT, 23-25 Juni 2016

2

√

√

Pertemuan G20 Energy Working Group 3, Beijing, 28 Juni 2016 dan G20 Energy Ministers, RRT, 29-30 Juni 2016

1

76

77

78

79

80

a.

Memasukkan sejumlah usulan dalam Beijing Communiqué yang selaras dengan situasi atau kepentingan Indonesia b. Agar G20 mengkonsentrasikan upayanya perhatiannya pada kawasan dengan persoalan akses energi modern yang paling akut. c. Indonesia mengakhiri penolakan Perancis terhadap referensi tentang clean fossil-fuel technology yang sebelumnya didukung Jepang, Saudi Arabia danTiongkok, dengan menjelaskan bahwa terminologi advanced and cleaner fossil-fuel technology telah menjadi agreed language yang diterima secara luas dan digunakan dalam SDGs. d Memasukkan frase perlunya mempertimbangkan ketersediaan potensi sumber-sumber energi terbarukan dalam negeri (indigenous renewable energy sources) sebagai qualifier dalam paragraf yang mendorong anggota G20 untuk memfasilitasi investasi di bidang energi terbarukan melalui penurunan hambatan dan resiko investasi. e. Menolak usulan AS yang didukung sebagian besar negara G20 untuk menetapkan tahun 2025 (9 tahun dari sekarang) sebagai specific time line untuk penghapusan subsidi bahan bakar fosil. Penyampaian posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Sidang ke-3 Intergovernmental Negotiation (IGN) Habitat III, 27 Juni s.d 1 Juli 2016 di New York, AS, sbb:

81

a.

82

b.

Indonesia dan Negara-negara berkembang dalam Kelompok 77 dan Tiongkok, telah melakukan koordinasi dan menentukan posisi bersama menanggapi revised zero draft. Indonesia berpandangan revised zero draft telah memiliki struktur yang lebih baik dibandingkan versi sebelumnya, serta lebih concise dan cukup berimbang dari segi substansi isinya. Namun demikian, sejumlah isu penting terkait pembangunan

√

√

√

√

√

Sidang ke-3 Intergovernmental Negotiation (IGN) Habitat III, 27 Juni s.d 1 Juli 2016 di New York, AS

√

√

perkotaan dan urbanisasi belum tercermin dengan baik di dalam draft. Penyampaian posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan G20 Labour and Employment Ministers, Beijing, RRT, 11-13 Juli 2016, sbb: 83

84

Delri mendorong agar terdapat penekanan khusus terhadap isu pemagangan (apprenticeship) yang disertai dengan isu pelatihan kehuruan (vocational training) mengingat meningkatnya jumlah kaum muda yang pengangguran. b. Sebagai presidensi G20 2016-2017 Jerman akan memfokuskan agenda presidensi pada kedua isu tersebut. Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan High Level Political Forum on Sustainable Development under ECOSOC, New York, AS, 11 - 20 Juli 2016:

Pertemuan G20 Labour and Employment Ministers, Beijing, RRT, 11-13 Juli 2016

a.

85

a.

86

b.

87

c.

88

d.

89

e.

Untuk meningkatkan ownership di tingkat nasional, diperlukan komitmen di tingkat tinggi, keterlibatan seluruh stakeholder, dan implementasi di tingkat lokal; Indonesia telah melakukan mainstreaming SDGs dalam rencana pembangunannya, serta akan membentuk Tim Koordinasi Nasional yang akan melibatkan pihak pemerintah, swasta, akademisi, CSO, dan filantrofi; Indonesia juga akan menyusun rencana aksi nasional dan subnasional guna implementasi SDGs. Indonesia menggarisbawahi pentingnya identifikasi best practices dalam implementasi Agenda 2030 dan mengusulkan agar dapat dijadikan proyek percontohan di setiap negara. Indonesia menyampaikan paparan mengenai kerjasama pembangunan guna implementasi Agenda 2030, yang menekankan: • Perlunya kemitraan global untuk memastikan implementasi Agenda 2030 secara inklusif;

√

√ Pertemuan High Level Political Forum on Sustainable Development under ECOSOC, New York, AS, 11 - 20 Juli 2016

4

√

√

√ √

√

• Kemitraan global perlu didasari prinsip keterbukaan, transparansi dan inklusivitas; berlaku bagi semua negara namun mencerminkan perbedaan kapasitas; berdampak luas; koheren; mendorong national ownership; serta memungkinkan monitoring dan pengukuran kemajuan; • Transfer teknologi dan capacity building sangat diperlukan sebagai sarana implementasi Agenda 2030. Transfer teknologi perlu dilakukan berdasarkan pendekatan needsbased assessment; • Official Development Assistance (ODA) masih merupakan sumber pendanaan yang penting bagi negara berkembang dan oleh karenanya komitmen ODA harus dipenuhi; • Pengembangan teknologi akan menjadi katalisator pencapaian SDGs; • Pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual harus memfasilitasi akses terhadap teknologi dan inovasi; • Perlunya mendorong kerjasama riset dan pengembangan serta penguatan kebijakan untuk riset dan inovasi di negara berkembang. Diterimanya posisi-posisi Pemri yang disampaikan terkait keberhasilan Indonesia dalam mendorong pemerintahan terbuka, yaitu: 90

a.

91

b.

92

c.

93

d.

94

e.

Perubahan kinerja aparatur negara yang lebih terbuka dan accountable. Mempertahankan komitmen Pemri dalam mendorong pemerintah terbuka pada masa transisi pemerintah pada tahun 2014-2015 Proses penyusunan Renaksi OGI, a.l. Dengan mendirikan Seknas OGI dan melibatkan Pemda dalam Renaksi Nasional. Perkenalan bernagai inovasi Open Government di Bojonegoro. Bojonegoro telah terpilih sebagai salah satu daerah percontohan pada OGP Sustainable Development Pilot Program

Pertemuan Asia Pacific Government Conference, di Manila, 21-22 Juli 2016

2

√ √

√

√ √

95

96

97

98

99

Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan Third Extraordinary Meeting pf the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer di Wina, Austria, 15-21 Juli 2016 , sbb: a. Dimasukkannya klausul fleksibilitas untuk negara-negara Artikel A5 (negara-negara berkembang) jika tersedia bahan alternatif yang teruji secara klinis dan tersedia di pasar dalam proses konversi dari hydrochloro fluoro carbon (HCFC) ke hydrofluorocarbon (HFC). b. Menambahkan fleksibilitas untuk menentukan sektor mana yang akan diprioritaskan untuk dihapuskan terlebih dahulu konsumsi HFCnya. c. Amandemen HFC perlu memperhatikan keseimbangan antara manfaat lingkungan dan ekonomi. d. Diperlukan metode yang akurat dan reliable dalam penentuan baseline dan periode freeze dalam amandemen HFC dengan mempertimbangkan kepentingan industri untuk mengkonversi kembali teknologi mereka serta ketersediaan bahan pengganti yang aman di pasaran. Diterimanya posisi Pemri melalui Presiden Joko Widodo dengan menjabarkan upaya Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan dan memperkuat stabilitas ekonomi dan global dengan: a. Mendorong pertumbuhan ekonomi global melalui penambahan pertumbuhan GDP negara-negara G20 sebesar 2 persen hingga tahun 2018 sebagai implementasi Brisbane Action Plan 2014.

100 b.

Meningkatkan stabilitas keuangan, termasuk membantu stabilisasi Rupiah, dan mengurangi

Pertemuan Third Extraordinary Meeting pf the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer di Wina, Austria, 15-21 Juli 2016

1

√

√

√

√

Pertemuan PreSummit: Sherpa IV G20, Hangzhou, RRT, September 2016; Pertemuan PreSummit: G20 Finance and Central Bank Deputies, Hangzhou, RRT, September 2016; Joint G20 Finance Deputies and Sherpa Communique Drafting Session, Hangzhou, RRT, September 2016 dan KTT G20, Hangzhou, RRT, 4-5 September 2016

7

√

√

ketidakpastian ekonomi global. 101 c.

√

102

√

103 104

105

106

107

108

109

Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dengan mendorong kerja sam perpajakan internasional yang adil dan transparan. d. Mendorong fasilitas pembiayaan pembangunan insfrastruktur. e. Turut menentukan arah kebijakan dan aksi kolektif G20 terkait pertumbuhan ekonomi global. f. Mengharapkan agar negara G20 bekerja sama dalam menjaga keamanan global dengan penanganan terorisme dan pengungsi. g. Mengedepankan uapaya hard dan soft approach dalam menanggulangi isu terorisme serta mengutamakan penyelesaian akar permasalahan. Diterimanya posisi Pemri melalui Menteri Luar Negeri RI dalam pertemuan para Menlu MIKTA, antara lain: a. Mengutamakan prinsip "shared burden and collective responsibility" dalam penanganan masalah refugees dunia, hal ini dibahas terkait penyusunan Joint Statement Isu Kemanusiaan. b. Meningkatkan visibility MIKTA melalui publikasi dan kerja sama dengan pihak media, seperti penulisan op-ed dan peliputan pertemuan para Menlu MIKTA. c. Dukungan dari negara-negara MIKTA untuk berpartisipasi dalam program Sesparlu Internasional (tahun 2017) yang diselenggarakan Kemlu RI. d. Dukungan bagi penyelenggaraan MIKTA Interfaith and Intercultural Dialogue yang akan diadakan di Yogyakarta tanggal 18-19 Oktober 2016, kegiatan ini merupakan inisiatif Menlu RI. Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan 118th IFAD Executive Board meeting, Roma, Italia, 21-22 September 2016:

110 a.

Disepakatinya Dokumen Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) periode 2016-2019 dan

√ √

√

Pertemuan Menteri Luar Negeri MIKTA, New York, AS, minggu II September 2016 SMU PBB ke-71 di New York, September 2016

4 √

√

√

√

Pertemuan 118th IFAD Executive Board Meeting, Roma, Italia, 21-22 September 2016

2

√

Country Programme Evaluation (CPE) Indonesia. 111 b.

√

112

√

113

114

115 116

117 118

119 120

Menerima review terkait Annual Report on Results and Impact of IFAD Operations (ARRI); c. Menerima review terkait Report on IFAD’s Development Effectiveness (RIDE); d. Menerima review terkait Midterm Review of IFAD’s Policy on Gender Equality and Women’s Empowerment; e. Menerima review terkait President’s Report on the Implementation Status of Evaluation Recommendations and Management Actions (PRISMA); f. Menyepakati Climate mainstreaming in IFAD-funded programmes; g. Menyepakati review terkait Highlevel preview of IFAD’s 2017 results-based programme of work and regular and capital budgets, and the preview of the Independet Office Evaluation of IFAD’s results-based work programme and budget for 2017 and indicative plan for 20182019. Diterimanya posisi Pemri yang Pertemuan COPdisampaikan Delri pada Pertemuan COP- 17 CITES, 17 CITES, Johannesburg, Afrika Selatan, Johannesburg, 22 September - 1 Oktober 2016: Afrika Selatan, 22 September - 1 Oktober 2016 a. Terpilihnya Dr. Giyanto (Pusat Oseanografi LIPI) sebagai anggota Animal Committee CITES. b. Uni Eropa menarik proposalnya untuk me-listing ikan banggai (ikan endemik Indonesia) di Apendiks II setelah Indonesia menyampaikan penolakan. c. Resolusi tentang burung rangkong gading (Helmeted Hornbill) berhasil disetujui. d. Earless lizard (Lanthanatus Borneensis) dipertahankan untuk masuk dalam Apendiks II dan tidak di Apendiks I sebagaimana yang diusulkan oleh Malaysia. Diterimanya posisi Pemri yang Pertemuan The disampaikan Delri padaPertemuan The 28th MOP of the 28th MOP of the Montreal Protocol, Montreal Protocol,

√

√

√ √

4

√ √

√ √

2

Kigali, Rwanda, 10-14 Oktober 2016: 121 a.

Kigali, Rwanda, 1014 Oktober 2016

Indonesia menyampaikan pandangan antara lain menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Penentuan prioritas penurunan HFC, penentuan sektor, teknologi dan alternatif serta strategi pencapaian target penurunan di masing-masing negara perlu diberikan flexibilitas. 122 b. Indonesia juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan bantuan, baik pendanaan, teknologi, dan capacity building, bagi negara-negara berkembang untuk dapat melaksanakan komitmen penurunan HFC. Juga penting untuk memastikan ketersediaan alternatif pengganti HFC di pasaran yang mudah di dapat dengan harga terjangkau. Diterimanya posisi Pemri yang Pertemuan IMF disampaikan Delri pada Pertemuan IMF World Bank Annual World Bank Annual Meetings di Meetings di Washington DC, AS, 3-9 Oktober 2016: Washington DC, AS, 3-9 Oktober 2016 123 a. Masukan formulasi pada G-24 Communique guna menampung sudut pandang dari pihak yang menginginkan agar negara-negara memegangb teguh prinsip kerjasama internasional meskipun tetap memperhatikan kewajiban masing-maing pada hukum internasional. 124 b. Pada Para 19: "... to Facilitate the smooth transition to nationallity adaptive modalities of engaggemnt with borrowers that is cognizant of international instruments ratified by the element countries..." Diterimanya posisi Pemri yang Pertemuan ke-19 disampaikan Delri pada Pertemuan keThe Cartagena 19 The Cartagena Dialogue for Dialogue for Progressive Action, di Antigua, Progressive Action, Guatemala, 4-7 Oktober 2016 di Antigua, Guatemala, 4-7 Oktober 2016 125 a. Indonesia berkomitmen untuk

√

√

2

√

√

3

√

meratifikasi PA tahun 2016, sedangkan saat ini Indonesia dalam tahap proses penyelesaian domestik dengan Parlemen/ DPR untuk ratifikasi Paris Agreement. Indonesia menargetkan akan menyelesaikannya sebelum pelaksanaan COP-22 di Marrakech. 126 b. Indonesia menekankan inklusifitas pada pertemuan CMA ke-1, agar pihak yang sedang dalam proses ratifikasi Paris Agreement juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam CMA-1. 127 c. Indonesia akan mendorong agar pertemuan COP-22 menjadi COP implementasi Paris Agreement, dan beberapa upaya sudah dilakukan di tingkat nasional khususnya dalam penyiapan dokumen NDC yang merupakan framework dalam implementasi komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi global. Posisi Indonesia yang disampaikan dan telah diterima/diakomodasi pada Sidang Conference of the Parties (COP 22) UNFCCC, Marrakesh, Maroko, 7-18 November 2016, adalah sebagai berikut: 128 a.

129 b.

130 c.

Isu adaptasi: pentingnya pengembangan mekanisme dan prosedur Adaptation Communication sebagai persiapan implementasi Paris Agreement (artikel 7, paragraf 10), dan pentingnya membangun kesepahaman terkait isu Adaptasi dan Loss and Damage. Isu transparency framework: usulan untuk komponen utama pengembangan MPG meliputi “prinsip, scope dan approach”; keseimbangan transparansi untuk aksi dan support, keterkaitan isu transparansi dengan isu lainnya seperti finance, capacity building, technology transfer; serta flexibility dari MPG. Isu global stocktake: perlunya pembahasan lebih lanjut terhadap struktur dan flow of assessmentterkait input dan modalitas global stocktake.

√

√

Sidang Conference of the Parties (COP 22) UNFCCC, Marrakesh, Maroko, 7-18 November 2016

12

√

√

√

131 d.

132 e.

133 f. 134 g.

135 h.

136 j.

137 k.

138 l.

Isu pengembangan dan alih teknologi: perlunya peningkatan efisiensi dan efektifitas dukungan Climate Technology Centre and Network (CTCN), cakupan tujuan pemberian dukungan technology framework ke negara-negara berkembang, keterkaitan antara technology mechanism dan financial mechanism, serta pedoman bagi identifikasi teknologi inovatif, dan mekanisme pendanaan. Isu peningkatan kapasitas: masukan tentang butir-butir dan prinsip peningkatan kapasitas di negara berkembang dalam kerangka Third Comprehensive Review, serta mensahkan keanggotaan Indonesia dalam PCCB mewakili kelompok Negara-Negara Asia Pasifik. Isu pendanaan: pentingnya mendefinisikan pendanaan perubahan iklim secara jelas. Isu non-market approaches: pentingnya kejelasan mengenai environmental integrity, substainable development, dan governance. Isu Implementation and Compliance agar implementasi dan compliance suatu negara, perlu mempertimbangkan kapabilitas dan situasi national negara tersebut. Isu “entry into force of the Paris Agreement”: pentingnya segera memajukan implementasi dan agar proses pembahasan modalitas, prosedur dan panduan dilakukan secara inklusif dan transparan, memperlakukan semua aspek kesepakatan secara balanced dan koheren, dengan roadmap dan timeframe yang jelas. Isu pertanian: masih diperlukannya peningkatan kapasitas dan teknologi bidang pertanian di negara berkembang serta menekankan bahwa pertanian berada dalam koridor adaptasi dan co- benefit adaptasi. Isu gender and climate change: perlu terus dimajukan dalam persidangan melalui implementasi Lima Work Programme, terutama untuk

√

√

√ √

√

√

√

√

mendorong kebijakan dan aksi lingkungan yang responsif gender. 139 m. Isu response measure: usulan Indonesia terkait kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan telah diakomodir dalam draft conclusion. 140 n. Indonesia juga telah meratifikasi Paris Agreement pada Oktober 2016 dan menyerahkan Nationally Determined Contributions (NDC) pertamanya pada 6 November 2016. Posisi Indonesia yang disampaikan dan telah diterima pada Pertemuan MIKTA di Australia November/Desember 2016, sbb: 141 a. Indonesia mendorong partisipasi dalam peacekeping operations, termasuk dalam peningkatan kapasitas personel. Dan perlu meningkatkan promosi terkait keikutsertaan dan kapasitas personel dalam misi perdamaian, serta meningkatkan dampak perlindungan hak-hak anak dan perempuan di daerah konflik. 142 b. Menlu RI mengajak MIKTA menjadi promotor on the importance of global norms and values. 143 c. Joint Communique para Menlu MIKTA Posisi Indonesia yang disampaikan dan telah diterima pada Pertemuan COP-13 Convention on Biological Diversity (CBD), The 2nd Meeting of the COP serving as the MOP to the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing, The 8th meeting of the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety (COP/MOP-8), Cancun, Mexico, 4-17 Desember 2016, adalah sebagai berikut: 144 a. Pengakuan terhadap peran indigeneous people and local communities dalam implementasi CBD, yang sangat terkait erat dengan kesepakatan-kesepakatan pada konferensi atau konvensi lainnya, termasuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Paris Agreement.

√

√

Pertemuan MIKTA di Australia November/Desembe r 2016

3

√

√ √ Pertemuan COP13 Convention on Biological Diversity (CBD), The 2nd Meeting of the COP serving as the MOP to the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing, The 8th meeting of the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety (COP/MOP-8), Cancun, Mexico, 4-17 Desember 2016

1

√

145 b.

√

146

√

147

148

149

Akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungannya, yang sangat terkait dengan proses pembahasan isu marine biodiversity beyond national jurisdiction (BBNJ) yang kini sedang dibahas di New York. c. Upaya untuk mengeluarkan Selat Lembeh dari daftar kawasan Ecologically and BiologicallySignificantAreas (EBSAs) di CBD terkait kebijakan Presiden RI untuk menjadikan kawasan tersebut sebagaiInternational Hub Sea PortdanKawasanEkonomiKhusus (KEK). d. Sidang berhasil mengadopsi pedoman sukarela “Voluntary guidelines for the development of mechanisms, legislation or other appropriate initiatives to ensure the “prior and informed consent”, “free, prior and informed consent”, or “approval and involvement”, depending on national circumstances, of indigenous peoples and local communities for accessing their knowledge, innovations and practices, for fair and equitable sharing of benefits arising from the use of their knowledge, innovations and practices relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity, and for reporting and preventing unlawful appropriation of traditional knowledge.” Posisi Indonesia yang disampaikan dan telah diterima/diakomodasi pada Pertemuan Sherpa I G20 pada Presidensi Jerman, Jerman, Desember 2016, adalah sebagai berikut: a. Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap agenda jalur keuangan tersebut. Diharapkan prioritas tersebut sesuai dengan tujuan utama G20 dalam mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. b. Indonesia menyampaikan agar negara-negara G20 dapat

√

Pertemuan Sherpa I G20 pada Presidensi Jerman, Jerman, Desember 2016

2

√

√

meningkatkan kemitraan dan kerja sama untuk mendukung agenda pembangunan global. Penyampaian Posisi Indonesia pada Pertemuan Working Group Energy G20, Desember di Munic, Jerman 2016, adalah sebagai berikut: 150 a.

Menyampaikan perkembangan terkait pengembangan sektor energi baru dan terbarukan yang telah dilakukan di Indonesia 151 b. Menyampaikan reservasi Pemri terhadap rencana penetapan batas waktu pada tahun 2025 untuk penghapusan subsidi bahan bakar fosil Indonesia, India dan Arab Saudi kembali menyampaikan reservasinya terkait penetapan time-line tahun 2025. 152 c. Menyampaikan rencana Pemri untuk melakukan peer review process terkait penghapusan subsidi bahan bakar fosil. Diterimanya posisi Pemri yang disampaikan Delri pada Pertemuan OGP Summit, Paris, Desember 2016, adalah sebagai berikut: 153 a.

154 b.

155

Sebagai salah stu negara pendiri OGP, Indonesia mengusulkan agar Paris Declaration sebagai hasil akhir OGP Summit 2016 mencerminkan semangat dan prinsip OGP yang menjunjung tinggi nilai keterbukaan, demokrasi dan tolerasi. Usulan formulasi paragraf pembukaan dari Indonesia dengan menggunkan kata-kata normatif dan terbuka tercantum dalam Paris Declaration. Partisipasi pada pertemuan First Substantive Meeting sengketa impor terkait produk hortikultura, hewan dan produk hewan bertujuan untuk mempertahankan kebijakan impor nasional dari gugatan yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru yang menyatakan bahwa kebijakan impor Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan WTO.

Pertemuan Working Group Energy G20, Desember di Munic, Jerman 2016

√

√

√

Pertemuan Open Government Partnership (OGP) Summit, Paris, Desember 2016

2

√

√

Pertemuan First Substantive Meeting Kasus Sengketa DS477 dan DS478: IndonesiaImportation of Horticultural Products, Animals and Animal Products, Jenewa, 30 Januari - 4 Februari 2016

√

156

157

158

159

160

161

Dalam pertemuan tersebut, telah tersampaikan argumen dari Pemri bahwa kebijakan tersebut diperlukan guna melindungi konsumen Indonesia dari produk yang halal dan bersih, serta dapat dijustifikasi menurut ketentuan WTO. Disepakatinya indirative list of outstanding issues untuk dibahas pada sesi ke-30 Indonesia telah menyampaikan dukungan untuk mandatory diselosure requirement serta perlunya memperhatikan perkembangan isu sumber daya genetik from areas beyond national junsdiction Disepakatinya pengesahan PSMA (Post State Measures Agreement) untuk dapat diratifikasi oleh negara-negara anggota FAO Delegasi RI telah menyampaikan concern melalui Komite kepada Prancis terkait rencana pengenaan pajak internal tambahan untuk produk kelapa sawit. Indonesia menyatakan bahwa rencana Prancis tersebut bertentangan dengan komitmennya menurut ketentuan WTO. Indonesia berhasil mendukung disetujuinya isu ketahanan pangan dan gizi dalam rencana prioritas FAO di Asia dan Pasifik, dan menyambut baik 4 inisiatif FAO di kawasan, yaitu: Zero Hunger Challenge, Regional Rice Initiatives, Blue Growth, dan Pengembangan Rantai Nilai Pangan Lokal Sidang menerima usulan pemri atas nominasi Sdr. Hiros Sidabutar untuk menjadi anggota Consultative Committee periode 2017-2018 Telah tersampaikan argumen dari Pemri kepada para penggugat, dalam hal ini Amerika Serikat dan Selandia

Pertemuan IGCGRTKF TwentyNinth Session, Jenewa, 14 - 20 Februari 2016

√

Pertemuan 15th Session of the SubCommittee on Fish Trade (COFI), Agadir, Maroko, 21 27 Februari 2016 Pertemuan Committee on Agriculture- Special Session (COA SS) WTO, 7 - 12 Maret 2016

√

Pertemuan FAO Regional Conference for Asia and the Pacific, Putrajaya, Malaysia, 6 - 12 Maret 2016

√

Pertemuan ke-61 Executive Board of CFC, Amsterdam, Belanda, 5-6 April 2016 Pertemuan Second Substantive Meeting terkait Sengketa Kebijakan

√

√

√

162

163

164

165

Baru bahwa kebijakan impor nasional terkait produk hortikultura, hewan dan produk hewan tersebut diperlukan guna melindungi konsumen Indonesia dari produk yang halal dan bersih. Pemri juga menyampaikan bahwa kebijakan impor Indonesia telah sesuai dan dapat dijustifikasi menurut ketentuan WTO. Terlaksananya kemajuan pembahasan mengenai hubungan antara isu hak kekayaan intelektual dengan isu pembangunan berkelanjutan khususnya dalam mendorong inovasi dan alih tehnologi bagi negara-negara berkembang Melalui pertemuan regular Komite Safeguard, Komite Subsidies and Countervailing Measures, dan Komite Anti Dumping ini, Pemri dapat mempelajari tanggapan/sanggahan yang disampaikan oleh negara lain atas kebijakan yang dilakukan oleh otoritas negara anggota WTO lainnya dalam penyelidikan dumping,subsidy, dan safeguard. Tanggapan/sanggahan tersebut dapat dijadikan bahan penyusunan submisi ketika Indonesia mendapatkan tuduhan serupa. Tercapainya kepentingan Indonesia untuk menunda pelaksanaan Diplomatic Conference untuk adopsi Design LawTreaty terutama karena draft treaty tersebut belum mencakup kesepakatan mengenai technical assistance dan capacity building serta isu diselusure requirement yang menjadi kepentingan negara berkembang. SCT sepakat akan membahas kelanjutan DLT pada sidang WIPO GA. Delegasi RI menyampaikan draft chapter on Trade and Sustainable Development(TSD)

Importasi Indonesia atas Produk Horticultura (DS 477 dan DS 478), Jenewa, 11 - 14 April 2016

Pertemuan CDIP WIPO, Jenewa, 11 15 April 2016

√

Pertemuan Reguler Komite Safeguard Komite Subsidies and Countervailing Measures, dan Komite Anti Dumping, Jenewa, 25 - 27 April 2016

√

Pertemuan ke-35 SCT dan Pertemuan Preparatory Committee for Diplomatic Conference for Adoption of a Design Law Treaty, Jenewa, 25 - 29 April 2016

√

Pertemuan The 10th Round of Negotiations of

√

166

167

168

169

yang merupakan gabungan dari draft chapter terdahulu dan text perundingan EFTA-Filipina CEPA. Delegasi Indonesia menegaskan pentingnya pembahasan tiga pilar pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam 2030 Agenda for Sustainable Development. Pihak EFTA menyampaikan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam pembahasan draft text ini adalah untuk menggarisbawahi kewajiban internasional yang telah mengikat kedua belah pihak dan bukan untuk melakukan harmonisasi peraturan nasional terhadap standar internasional. Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk meningkatkan peran FAO dalam mengatasi permasalahan migrasi dan pengungsi dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dengan mengakomodasi isu tersebut sebagai salah satu rencana kerja FAO, serta melalui peningkatan kerjasama dengan Badan PBB lainnya di Roma Tercapainya mandat IGC GRTKF untuk mempersempit perbedaan posisi antara proponen dan non proponen isu perlindungan sumber daya genetik dengan dihasilkannya teks baru menjadi dasar pembahasan selanjutnya Pertemuan menyepakati realisasi peningkatan penyerapan penggunaan karet alam secara domestik dengan pilot project pembangunan jalan raya menggunakan campuran aspal dan karet alam. Peningkatan serapan ini juga akan dilakukan untuk infrastruktur lainnya. Terlaksananya penyampaian tanggapan atas pertanyaanpertanyaan anggota WTO khususnya mengenai penerapan

Indonesia - EFTA (IECEPA), Interlaken, Swiss, 21 - 27 Mei 2016

Pertemuan ke-154 FAO Council, Roma, 30 Mei - 3 Juni 2016

√

Pertemuan ke-30 IGC - GRTKF WIPO, Jenewa, 30 Mei - 3 Juni 2016

√

Pertemuan The International Tripartite Rubber Council ke-26, Pattaya, Thailand, 30 Mei - 3 Juni 2016

√

Pertemuan Reguler Komite Trade Related Investment

√

170

171

172

173

174

ketentuan kandungan lokal oleh di sektor investasi tambang dan mineral, telekomunikasi dan retail yang dinilai anggota lain (seperti UE, AS dan Jepang) tidak sesuai dengan ketentuan WTO Disepakatinya sejumlah standar internasional mengenai kualitas dan keamanan produk pangan terkait dengan peraturan perdagangan internasional. Standar standar yang diadopsi sejalan dengan kepentingan sektor industri dan perdagangan Indonesia Indonesia telah menyampaikan concerns terhadap hambatan perdagangan akibat kebijakan SPS anggota WTO lain dan juga menjawab concerns anggota lain mengenai kebijakan SPS Indonesia pada forum pertemuan bilateral dengan Meksiko, Korea Selatan, RRT, Filipina, Chile dan Turki. Telah tersampaikan argumen dari Pemri bahwa kebijakan impor nasional terkait produk ayam tidak bermaksud untuk menutup atau membatasi produk impor untuk masuk ke Indonesia, melainkan untuk keperluan perlindungan masyarakat atas jaminan produk halal. Kebijakan tersebut juga dapat dijustifikasi berdasarkan ketentuan WTO. Tercatat bahwa Pemerintah RRT telah menerima 1800 pertanyaan dari 34 anggota WTO, temasuk 49 pertanyaan dari Indonesia. Beberapa concernsdan himbauan yang disampaikan anggota terhadap kebijakan terkait perdagangan yang dilakukan RRTmencakup, antara lain: Indonesia berhasil duduk disejumlah komite ICO, yaitu: i) Finance and Administration Committee; ii) Statistic Committee; iii) Market and Development Committee; and iv)

Measures (TRIMs) dan Komite Technical Barries to Trade (TBT), Jenewa, 12 - 18 Juni 2016 Pertemuan Codex Alimentarius Commission (CAC) ke-39, Roma, 27 Juni - 1 Juli 2016

√

Pertemuan Informal dan Reguler Komite Sanitary and Phytosanitary (SPS), Jenewa, 29 Juni - 1 Juli 2016

√

Pertemuan First Substantive Meeting Kasus Sengketa Kebijakan Importasi Produk Ayam di DSB WTO, Jenewa, 10 17 Juli 2016

√

Pertemuan The 32th Session of the Committee of Fisheries - FAO, Roma, 9 - 16 Juli 2016

√

Pertemuan The 117th International Coffee Council (ICC), London, 18 - 25 September 2016

√

Project Committee 175

Tercapainya kesepakatan antara RI dan Uni Eropa untuk menlanjutkan perundingan IEU CEPA secara konstruktif melalui serangkaian putaran perundingan untuk isu-isu yang tercakup dalam scoping paper sektor kerjasama Indonesia - UE

176

Telah terlaksana pertemuan bilateralMenludengan 28 Mitra (25 Negara + 1 HRVP UE + 1 PGA + 1 SekjenLiga Arab); -->Daftar Negara : Slovakia, Fiji, AS, Jepang, Solomon Islands, Portugal, Timor-Leste, PNG, RepublikAfrika Tengah, Turkmenistan, Angola, Jerman, Korea Selatan, Inggris, Mikronesia, Guinea Ekuatorial, Kuwait, Chad, Hungaria, Georgia, Belanda, PEA, Irlandia, Bahrain, Iran Telah tersampaikan argumen dari Pemri bahwa kebijakan impor nasional terkait produk ayam tidak bertujuan untuk melarang atau membatasi produk impor untuk masuk ke Indonesia, melainkan untuk keperluan perlindungan masyarakat atas jaminan produk halal. Kebijakan tersebut juga dapat dijustifikasi berdasarkan ketentuan WTO. Dalam pertemuan TPR Korea, Indonesia menyampaikan beberapa pertanyaan dan kekhawatiran terkait beberapa hal berikut: a. Langkah Korea Selatan menerapkan SPS measures pada produk pangan dan hewan, termasuk pembentukan positive list system (PLS) pada batas maksimum residu pestisida dan penerapan default MRL senilai 0,01 ppm akan memberatkan eksportir serta menyebabkan

177

178

Pertemuan Kick of Meeting Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEUCEPA), Brussels, 19 23 September 2016 Pertemuan SMU PBB ke-71, New York, 17 September - 2 Oktober 2016

√

Pertemuan Second Substantive Meeting terkait Sengketa Kebijakan Importasi Indonesia atas produk ayam di DSB -WTO, Jenewa, 8-14 Oktober 2016

√

√

Pertemuan TPR ke-7 Korea Selatan WTO, 9 - 14 Oktober 2016 √

179

180

hambatan non-tarif bagi perdagangan. Untuk itu, Indonesia berharap Korea Selatan dapat mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan menerapkan batasan sesuai standard internasional dan sesuai dengan ketentuan WTO terkait SPS. b. Mempertanyakan rencana Korea Selatan terhadap penerapan bea anti-dumping pada produk oriented polypropylene film asal Indonesia yang telah diterapkan sejak tahun 2013, dan rencana Korea Selatan untuk me-review kembali keputusan tersebut. Menanggapi hal ini, Korea Selatan menyampaikan bahwa bea anti-dumping untuk produk tersebut akan diterapkan hingga 19 Desember 2018 dan permintaan untuk meminta agar Korea Selatan mereviewkebijakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum nasional Korea Selatan dan dapat dilakukan maksimal 6 bulan sebelum berakhirnya bea anti-dumping yang tengah berlaku. Sampai saat ini, belum ada permintaan dari Indonesia kepada Korea Selatan untuk mereview kembali penerapan antidumping tersebut. Secara umum, mayoritas anggota WTO mendukung reformasi regulasi perdagangan dan perindustrian yang tengah dijalankan pemerintah Korea Selatan; dan memberikan apresiasi terhadap peran Korea Selatan dalam memperkuat MTS, serta pujian terhadap kinerja perekonomiannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan, inovasi, dan nilai tambah di tengah partumbuhan ekonomi global yang masih lemah. Namun demikian, negara anggota mempertanyakan

√

√

181

182

kebijakan-kebijakan domestik Korea Selatan yang menghambatperdagangan, seperti: tarif MFN yang masih cukup tinggi; modernisasi sektor pertanian; hambatan investasi di sektor telekomunikasi; serta subsidi di sektor/industri perkapalan, energi, dan perikanan Telah disampaikan concern atas hambatan perdagangan yang dialami produk Indonesia di Tiongkok, Filipina dan Korea Selatan dalam pertemuan komite tersebut. Indonesia dan negaranegara tsb sepakat untuk mencari upaya penyelesaian lebih lanjut. Disepakatinya sejumlah proyek tahunan Indonesia yang dibiayai oleh ITTO serta Pemri berhasil menempatkan wakilnya duduk di posisi ke-2 teratas dalam pemilihan ED - ITTO periode 2016 - 2020

Pertemuan Komite Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) WTO, Jenewa, 25 30 Oktober 2016

√

Pertemuan Sesi ke-52 ITTC, Yokohama, Jepang, 7 - 12 November 2016

√

Jumlah Total Posisi yang disampaikan

129 182

53

LAMPIRAN SS 1.1.4 SUB IKU-6 JUMLAH PROMOSI TRADE TOURISM AND INVESTMENT (TTI) No 1

4

Detail Trade Mission ke Kuwait, 27-31 Maret 2016 Indonesia – Oman Business Forum, Jakarta dan Bandung, 27-13 Juli 2016 Familiarization with Middle East Countries: “Economic Prospective”, Balikpapan, 2-5 Agustus 2016 Indonesia-Middle East Update, Gorontalo, 9-11 Oktober 2016

5

Joint Business Council Indonesia – Palestina, 12-14 Oktober 2016

6

Business Forum SKB RI-Kuwait, 2-3 November 2016 Pertemuan Gubernur Littoral, Kamerun dengan KADIN RI dan BKPM Provinsi Bauchi, 13 Oktober 2016 Business Forum: Trade and Investment Opportunity in Ethiopia , 14 Oktober 2016


Pertemuan KADIN RI beserta pengusaha Indonesia (Mensa Group, Phaphros, Asosiasi Kopi, Jepara Women Entrepreneurs) dengan Trade & Investment West Cape Business Chamber /Kamar Dagang West Cape (Capetown), 13 Oktober 2016

Ditjen Aspasaf

Pertemuan antara KADIN RI dan KADIN Aljazair, 13 Oktober 2016 Pertemuan Kamar Dagang Nigeria dengan KADIN RI dan PT PINDAD, 13 Oktober 2016 Pameran ASIA-IO di Antananarivo, Madagaskar, tanggal 16- 22 Maret 2016

Ditjen Aspasaf

Dialog Interaktif: Prospek dan Peluang Peningkatan Perdagangan di Sektor Tekstil dan Garmen di Asia Selatan dan Tengah, Solo, 19-20 Mei 2016

Ditjen Aspasaf

2 3

7 8

9

10 11 12 13

14

15

16

17 18

Indonesia-India Workshop on Smart City Development Cooperation, di Jakarta, 27-28 September 2016 dan Pendampingan Pengusaha RI pada Pameran Expo Indonesia: Trade, Investment, Tourism, Industry, Services (TITIS), New Delhi, 5-10 Oktober 2016 Business Forum and Matchmaking RI-Afghanistan, Jakarta, 12-13 Oktober 2016

Keterangan Ditjen Aspasaf Ditjen Aspasaf Ditjen Aspasaf Ditjen Aspasaf Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf


Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf

Kunjungan Pengusaha Aljazair, Mr. Bara Ali Abderrahman dalam rangka menandatangi MoU Kerjasama Investasi di bidang perhotelan di Sabang, Aceh , 9-11 Februari 2016 sebagai tindak lanjut dari kegiatan Indonesia Middle East Update (IMEU), Banda Aceh, 17-19 Oktober 2016

Ditjen Aspasaf

Indonesia Business Summit 2016 oleh Dubes RI dengan partisipasi 150 pengusaha Indonesia dan 370 pengusaha Australia, Perth, 11 November 2016 Uganda International Trade Fair (UITF) ke-24 di Kampala, Uganda, 3 -10 Oktober 2016

Ditjen Aspasaf

Ditjen Aspasaf

19

Pameran Saudi Agrofood ke-23, Riyadh, 2 – 5 Oktober 2016

20

Forum Interaktif Penguatan Diplomasi Ekonomi di Kawasan Asia Selatan dan Tengah: Prospek Peningkatan Perdagangan di bidang Tektil dan Garmen, Solo, 19 Mei 2016

21 22

Pembukaan Vietnam Expo 2016 dimana Indonesia menjadi country of honour dan 66 pengusaha Indonesia berpartisipasi pada pameran tersebut, Ho Chi Minh City, 30 November 2016 Partisipasi Indonesia pada World Travel Market Latin America di Sao Paulo tanggal 29-31 Maret 2016


Ditjen Aspasaf

Ditjen Amerop

23

Keikutsertaan Indonesia pada FIDAE di Santiago, 29 Maret - 3 April 2016

Ditjen Amerop

24

Partisipasi Indonesia pda Pameran VYVA 2016 di Santiago, 1214 November 2016

Ditjen Amerop

25

Partisipasi Indonesia pada Pameran Peru Moda, 20-22 April 2016 Partisipasi Indonesia pada Pameran FIHAV di Expo Cuba Havana, 31 Oktober - 4 November 2016 Indonesia Infrastructure forum di Los Angeles, AS pada tanggal 10-16 Mei 2016

Ditjen Amerop

28

Partisipasi Indonesia dalam ANTAD dan Alimentaria Expo 2016 di Guadalajara, 14-18 Maret 2016

Ditjen Amerop

29

Pameran 28th Annual Specialty Coffee Association of America 2016 (SCAA) tanggal 12 s/d 19 April 2016 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat

Ditjen Amerop

30

Indonesia Festival 2016, di Ottawa dan Montreal, Kanada tanggal 20 s/d 26 Mei 2016

Ditjen Amerop

31

Partisipasi aktif pada Energy and Infrastructure Summit di Calgary-Kanada (23 November 2016)

Ditjen Amerop

32

Partisipasi aktif pada Indonesian Trade and Investment Day di Monterey-Meksiko pada 17 Nov 2016 Promosi industri strategis nasional di Panama dan Meksiko pada 18 dan 22 November 2016

Ditjen Amerop

34

Pelaksanaan rangkaian forum bisnis dan pameran furnitur di Praha serta promosi furnitur Indonesia di Bratislava (Slowakia)20-28 September 2016.

Ditjen Amerop

35

Pelaksanaan rangkaian forum bisnis dan pameran furnitur di Praha serta promosi furnitur Indonesia di Warsawa (Polandia)20-28 September 2016.

Ditjen Amerop

36

Pelaksanaan rangkaian forum bisnis dan pameran furnitur di Praha serta promosi furnitur Indonesia di Budapest (Hongaria), 20-28 September 2016.

Ditjen Amerop

37

Program Promosi Terpadu dalam Festival Indonesia, Moskow, 20-21 Agustus 2016

Ditjen Amerop

38

Program Promosi Ekspor Indonesia dalam Pameran TIBCO dan Pasar Indonesia, di Bucharest, Romania, 28 Mei-5 Juni 2016

Ditjen Amerop

26 27

33

Ditjen Amerop Ditjen Amerop

Ditjen Amerop

39

Pertemuan WGTII ke-2 di Jakarta, 2 Mei 2016 (Protokol Pertemuan ke-II Working Group on Trade, Investment and Industry (WGTII) Indonesia-Rusia)

Ditjen Amerop

40

Windows to Indonesia di Tbilisi, Georgia, 13-16 April 2016

Ditjen Amerop

41

Promosi Indonesia pada International Food Expo di Herning, Denmark tanggal 6-8 Maret 2016

Ditjen Amerop

42

Pameran Cosmoprof Worldwide Bologna di Italia, 18 – 21 Maret 2016

Ditjen Amerop

43

Promosi Investasi Indonesia pada Indonesia Investment Day II di Milan, 26 Oktober 2016

Ditjen Amerop

44

Partisipasi Indonesia pada World Travel Market (WTM) di London, Inggris, 7-9 November 2016

Ditjen Amerop

SASARAN STRATEGIS 1.1.5 PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN WNI DAN BHI DAN DIASPORA YANG PRIMA

LAMPIRAN SS 1.1.5 SUB IKU-1 KOMPONEN-1 PERSENTASE KASUS KHUSUS YANG DISELESAIKAN

REKAPITULASI PENGADUAN/KASUS WNI DI LUAR NEGERI UNIT PENGGUNA KAWASAN PERIODE

Direktorat Perlindungan WNI & BHI, Kemlu RI SEMUA (Kasus Khusus) 01-01-2016 s/d 31-12-2016

Kawasan / Negara / Perwakilan Korban TPPO Narkoba Pembunuhan Terancam Hukuman Mati Deportasi/Repatriasi Jumlah

Total Kasus 558 29 25 525 40.934 42.071

Selesai

On Going

413 8 2 348 40.934 41.705

Tertunda 145 21 23 177 0 366

0 0 0 0 0 0

LAMPIRAN SS 1.1.5 SUB IKU-1 KOMPONEN-2 PERSENTASE KASUS-KASUS UMUM YANG DISELESAIKAN

UNIT PENGGUNA KAWASAN PERIODE

REKAPITULASI PENGADUAN/KASUS WNI DI LUAR NEGERI Direktorat Perlindungan WNI & BHI, Kemlu RI SEMUA (Kasus Umum) 01-01-2016 s/d 31-12-2016

Kawasan / Negara / Perwakilan Ketenagakerjaan Keimigrasian Pidana Perdata Lain-lain Jumlah

Total Kasus 2237 10465 905 21 1.441 15.069

Selesai 987 8385 473 8 559 10.412

On Going 1250 2080 432 13 882 4657

Tertunda 0 0 0 0 0 0

LAMPIRAN SS 1.1.5 SUB IKU-2 KOMPONEN-1 PERSENTASE INTEGRASI SISTEM PENDATAAN WNI DI LUAR NEGERI No

Unit

Jumlah

Keterangan

1.

Persentase Integrasi Perwakilan RI (IPW)

10

Kota Kinabalu, Johor Bahru, Canberra, Perth, Melbourne, Sydney, Jeddah, Abu Dhabi, Kuala Lumpur dan Riyadh

2.

Persentase Integrasi Kementerian/ Lembaga (IKL)

1

BNP2TKI

LAMPIRAN SS 1.1.5 SUB IKU-2 KOMPONEN-2 PERSENTASE PRODUK HUKUM DAN PANDUAN TEKNIS BIDANG PERLINDUNGAN WNI DAN BHI DI LUAR NEGERI YANG DITERAPKAN No 1.

Unit Nota Kesepahaman antar 7 Kementerian/Lembaga tentang Pencegahan dan Penanganan WNI Terindikasi atau Korban TPPO di Luar Negeri

Keterangan Telah ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2016

LAMPIRAN SS 1.1.5 SUB IKU-2 KOMPONEN-3 PERSENTASE PEJABAT/STAF YANG MEMILIKI SERTIFIKASI PELATIHAN TERKAIT PENANGANAN PERLINDUNGAN WNI DAN BHI DI LUAR NEGERI DAFTAR PESERTA PELATIHAN IDENTIFIKASI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI KJRI PENANG NO.

NAMA

NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

MARADONA B. TEGUH S. FRANSISKA S. MARSIANDA INA DEWI ROZANA EDI KAHAYANTO ANA NUR ALI MURTADO YUSRONB. AMBARY M. FEBI KHAIRA FAHRIAN FADILLAH ERWINSYAH WAWAN ZINAL AKHMAD TAUFIQ HARI R. ARIF CAHYONO SYAZWAN IVA MADUNA FITRIYASNITA RICKY ARDIANSYAH CINDE WIRASWASTI ARRIKA FEBYANI AMIRUDDIN HARJUNO D.S.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

NAMA SHAFFIRA ASWINATA MAMAN SUPARMAN MUJIHARJO INDIRA L. NADEAK TAN KIOK HOA HASAN BASRI MAKMUR HERMAN RAYA RIKA IRFAN ANDY M. WASIRAN BUDI PRASTOWO AGENG PRIBADI CINDY L. ARMANI RAINSHA C. BETHEL ROBBY STEVANUS S. ALISHA R. FIRDAUS MARHAIDA GUNAN AMALI M.

LAMPIRAN SS 1.1.5 SUB IKU-2 KOMPONEN-5 PERSENTASE SOP PENANGANAN PERLINDUNGAN WNI DAN BHI DI LUAR NEGERI YANG DITERAPKAN No

Keterangan SOP

Diterapkan

Disahkan

1.

SOP Pengelolaan Dokumen Kearsipan Masuk

v

v

2.

SOP Pengelolaan Dokumen Kearsipan Keluar

v

v

3.

SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI pada Perwakilan Pelayanan Warga di Luar Negeri

v

v

4.

SOP Penanganan WNI/TKI yang akan dieksekusi di Luar Negeri

v

v

5.

SOP Penanganan WNI/TKI yang telah divonis Hukuman Mati di Luar Negeri

v

v

LAMPIRAN SS 1.1.5 SUB IKU-3 KOMPONEN-2 PERSENTASE REKOMENDASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI YANG DITERIMA DALAM ISU PERLINDUNGAN WNI DAN BHI PADA FORUM PERUNDINGAN INTERNASIONAL No

Forum/ Kegiatan Perundingan Internasional Rekomendasi dalam Universal Periodic Review

Rekomendasi Yang Diberikan dan Diterima Dalam Bagian Pembahasan mengenai Perdagangan orang, memberikan masukan/rekomendasi: 1.

Indonesia memiliki best practices dalam bidang pengumpulan dan penyelarasan data. Integrasi data antara PWNI, Perwakilan, dan BNP2TKI (e-perlindungan). Ke depannya akan melibatkan data dari Imigrasi. Data ini akan sangat membantu dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO khususnya identifikasi korban.

2.

WNI sejak 2014 secara rutin melakukan pelatihan TPPO dengan IOM, ditujukan kepada para personil protokol di perwakilan sebagai first responder TPPO.

3.

SMS blast perwakilan RI sebagai tindakan pencegahan dan menghadirkan perwakilan.

4.

Pada tanggal 23 Agustus 2016, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI, POLRI, dan BNP2TKI telah menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Pencegahan dan Penanganan WNI Terindikasi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Luar Negeri. Ketujuh kementerian/lembaga tersebut terlibat langsung secara operasional dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang mulai dari identifikasi dan penanganan awal korban, rehabilitasi korban, hingga penegakan hukum terhadap para pelaku.

5.

Nota Kesepahaman ini memiliki aturan hukum turunan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan terbagi ke dalam 5 bidang yaitu (a) Identifikasi Bersama Korban, (b) Penanganan Korban, (c) Sosialisasi Pencegahan Bersama, (d) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan (e) Pertukaran Data.

6.

Pada tanggal 23 Maret 2016, Pemri c.q Kementerian Luar Negeri telah menandatangani Memorandum of Understanding on Cooperation in Combating Trafficking in Persons and Protection of Victims of Trafficking dengan Persatuan Emirat Arab sebagai salah satu upaya bilateral dalam menangani kejahatan TPPO.

No

Forum/ Kegiatan Rekomendasi Yang Diberikan dan Diterima Perundingan Internasional 9th Global Forum Memberikan masukan/rekomendasi: on Migration and Development 7. Menyarankan agar fungsi Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri yang mengatur mengenai tugas dan fungsi Perwakilan RI di Luar Negeri terkait perlindungan dan pelayanan terhadap WNI di wilayah bencana alam atau zona perang dengan melakukan koordinasi dengan Pusat otoritas setempat dan pihak-pihak terkait lainnya; 8.

Menyarankan agar fungsi Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri melakukan pendataan WNI di wilayah tersebut;

9.

Menyarankan agar fungsi Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri menyusun contingency plan;

10.

Menyarankan agar fungsi Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri menyediakan hotline service sebagai sarana komunikasi; dan

11.

Menyarankan agar fungsi Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri diseminasi informasi kepada WNI terkait perkembangan situasi di wilayah tersebut dan melakukan evakuasi dan pemulangan bagi para WNI dari wilayah tersebut ke Indonesia.

12.

Memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan program Percepatan Pemulangan WNI Overstayer/ TKI Undocumented (WNIO/TKIU) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepulangan secara terkoordinasi terhadap WNI/TKI yang mengalami permasalahan keimigrasian di luar negeri.

13.

Menyarankan perlindungan dan pelayanan kepulangan WNIO/TKIU mencakup proses pendataan, pengurusan persyaratan keimigrasian, bantuan hukum (advokasi), pemulangan dari Negara Tujuan (embarkasi) ke Indonesia (debarkasi) dan proses integrasi sosial dan pemberdayaan lebih lanjut bagi para TKI Bermasalah peserta program tersebut.

14.

Menyarankan agar dalam proses persiapan pemulangan para WNIO/TKIU, Perwakilan RI memberikan pelayanan konsuler berupa pemberian bantuan hukum terkait proses penyelesaian kasus-kasus keimigrasian dan/atau ketenagakerjaan yang dianggap dapat menghambat proses pemulangan WNIO/TKIU ke Indonesia.

No

Forum/ Kegiatan Perundingan Internasional

Rekomendasi Yang Diberikan dan Diterima 15.

Menyarankan agar dalam proses persiapan pemulangan para WNIO/TKIU, Perwakilan RI memberikan pelayanan konsuler berupa penyediaan dokumen perjalanan proses kepulangan ybs untuk kemudahan proses pemulangan WNIO/TKIU ke Indonesia. Sementara Kementerian Luar Negeri menyiapkan pembiayaan bagi para WNIO/TKIU yang akan direpatriasi dari luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Kementerian Sosial dan BNP2TKI untuk proses serah terima para WNIO/TKIU di Indonesia serta penanganan lebih lanjut di Indonesia, termasuk pelaksanaan program reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi para WNIO/TKIU tersebut setibanya di daerah.

LAMPIRAN SS 1.1.5 SUB IKU-3 KOMPONEN-3 PERSENTASE RESPONDEN YANG MEMBERIKAN UMPAN BALIK POSITIF ATAS PUBLIC AWARENESS CAMPAIGN (PAC) PERLINDUNGAN WNI Bentuk kuesioner yang telah disampaikan secara langsung pada saat melakukan PAC maupun hasil tanggapan positif masyarakat pada saat penyampaian diseminasi informasi melalui siaran radio. Contoh kusioner terlampir. No. 1.

Informasi Kinerja

Jumlah

Jumlah responden dengan nilai >50% (terlampir scan hasil kuesioner)

251

Total jumlah responden

251

LAMPIRAN SS 1.1.5 SUB IKU-3 KOMPONEN-4 PERSENTASE INOVASI KELOMPOK MASYARAKAT YANG DIREALISASIKAN DALAM PERLINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI No 1 2 3 4

Kegiatan Inovasi dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Yang Mendukung Perlindungan WNI di Luar Negeri Perwakilan RI di Kota Kinabalu, Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Kuching, Tawau, Malaysia Perwakilan

Perwakilan RI di Lisbon, Portugal

Sosialisasi dengan WNI/ABK terkait hak-hak sebagai ABK di kapal ikan dan isu perlindungan lainnya Perwakilan RI di Arab Saudi dan Pelatihan Tindak Pidana Perdagangan Orang Malaysia Perwakilan RI di Cape Town, Afrika Sosialisasi dengan WNI/ABK terkait hak-hak sebagai ABK di kapal ikan dan isu perlindungan Selatan lainnya

DAFTAR ISI 1. PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN RENCANA AKSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2016

Recommend Documents