1
BAB II TINJAUAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH, PERATURAN DAERAH, DAN LAHAN PERTANIAN DI DAERAH BADUNG
2.1
Pemerintahan Daerah Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan
bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerjasama dan berkelompok dengan orang lain dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktifitas dan mengembangkan masyarakat. Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah moderen, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan
2
kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Definisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu: 1) Masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan 2) Masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3, dijelaskan tentang Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Kaufman, 1 tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan
1
Kaufman, 2011, Tugas dan Tanggungjawab Pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta, h.25
3
publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan (power) yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Sedangkan menurut Rasyid, secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup: a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga
agar
tidak
terjadi
pembrontakan
dari
dalam
yang
dapat
menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokkan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. d. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seperti membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan kesektor kegiatan yang produktif dan semacamnya. f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antara bangsa, serta kebijakan lain yang
4
secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air tanah dan hutan. 2 Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Rasyid, fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: - Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. - Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Selain itu Rasyid mengatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development) pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat,
dan
pembangunan
akan
menciptakan
kemakmuran
dalam
masyarakat.3 Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang sangat berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat
2 3
Rasyid, 2000, Hukum Pemerintahan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 57 Ibid. h.59
5
yang memiliki prilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu untuk dilakukan oleh pemerintah mengingat dimasa mendatang bertambahnya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, dimana pengetahuan masyarakat juga bertambah untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. 2.2
Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrument aturan yang secara sah
diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undangundang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. 4 Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.23 Tahun 2014, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan tersebut, dalam daerah otonom terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Unsur (elemen) Batas Wilayah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas suatu wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum, misalnya dalam
4
2015
http://www.unicef.org/indonesia/id/29_Drafting_Provincial_Regulations__bahasa_.pdf, diakses Tanggal 9 April
6
penetapan kewajiban tertentu sebagai warga masyarakat serta pemenuhan hakhak masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat. 2. Unsur (elemen) Pemerintahan merupakan eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Pemerintahan daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri. Elemen pemerintahan daerah meliputi pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Unsur Masyarakat, dimana masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum, baik gemeinschaft maupun gesselschaft jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai sistem Pemerintahan Daerah, mulai dari bentuk cara berfikir, bertindak dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.5 Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asasasas sebagai berikut : a. Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. b. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.
5
Ibid, h.6
7
c. Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.6 Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan diuraikan dalam Pasal 9 yang dinyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, selanjutnya urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dimana urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Yang terakhir ialah urusan pemerintahan umum yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam Pasal 9 ayat (3) Pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan Pasal 13 dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014, diuraikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
6
Ibid.,h.6
8
2) Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas Negara b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas Negara c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas Negara d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat e) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. 3) Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. 4) Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota
9
b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Pasal 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa: 1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 2) Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 3) Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
penyelenggara
Pemerintahan
Daerah
melaksanakan
Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan otonomi daerah (Local Autonomi). Sebab, Perda sebagai perangkat dan
10
salah satu produk hukum daerah, merupkan sesuatu yang inherent dengan sistem otonomi daerah. Dikatakan demikian, karena esensi otonomi daerah itu sendiri adalah kemandirian (zelfstandigheid) dan bukan sesuatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka (onafhankelijkheid). Kemandirian itu sendiri mengandung arti bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang–undangan yang kemudian diberi nama Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, kehadiran maupun keberdaan Perda menjadi suatu uang mutlak dengan mengatur urusan rumah tangga daerah. Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur urusan rumah tangga daerah yang bersumber dari otonomi, jauh lebih luas atau penuh dibandingkan dengan yang bersumber dari tugas pembantuan (medebewin). Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, baik substansi maupun cara–cara penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Tidak demikian halnya dibidang tugas pembantuan (medebewin). Di bidang tugas pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan, melainkan terbatas pada cara–cara menyelenggarakan urusan yang memerlukan bantuan. Meskipun terbatas pada cara–cara menyelenggarakan urusan, daerah memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengatur cara-cara melaksanakan tugas pembantuan yang diwujudkan pengaturannya ke dalam bentuk Perda.7 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013–2033 Pasal 5 ayat (5) dinyatakan bahwa strategi pengembangan Wilayah Badung Utara
7
Pantja Astawa, 2009, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Cet.I PT. Alumni, Bandung
11
dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi: a. Melindungi dan melestarikan Kawasan Hutan Lindung yang terdapat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang b. Mengembangkan hutan rakyat sebagai kawasan penyangga hutan lindung yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup c. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan tangkapan air hujan dan kawasan resapan air d. Mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi Sistem Agribisnis meliputi penyediaan sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan, penyuluhan dan penelitian e. Mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai f. Mengembangkan KDTWKp (Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Promosi) dan DTW (Daerah Tujuan Wisata) berbasis Agrowisata dan Ekowisata. Selanjutnya,
dalam Pasal 5 ayat
(6) dinyatakan bahwa strategi
pengembangan Wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, Ibu Kota Kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
4 ayat (2)
huruf
(e)
yaitu
mengembangkan kawasan peruntukan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi dalam rangka ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya.
12
2.3
Lahan Pertanian Agraria mempunyai arti yang berbeda antara bahasa satu dengan yang
lainnya. Dalam bahasa latin agraria berasal dari kata agger dan agrarius. Kata agger berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan kata agrarius memiliki arti sama dengan perladangan, persawahan, pertanian. Dalam bahasa indonesia terminologi agraria berarti urusan tanah, pertanian, perkebunan. Dalam bahasa inggris kata agraria diartikan agrarian yang berarti tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Pengertian agraria sama dengan agraria laws bahkan sering digunakan untuk menunujuk kepada seperangkat peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah yang luas dalam rangka pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah. Selain dari segi terminologi pengertian agraria dapat diketemukan dalam konsiderans dan pasal-pasal dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) pengertian agraria meliputi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, terdapatnya pengertian agraria yang dikemukakan oleh para ahli hukum agraria, antara lain : 1) A. P. Parlindungan menyatakan bahwa pengertian agraria mempunyai ruang lingkup, yaitu dalam arti sempit, bisa terwujud hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja, sedangkan Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA telah mengambil sikap dalam pengertian yang meluas, yakni bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
13 2) Sunyoto, “Hukum agraria adalah keseluruhan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. 3) E. Utrecht, “menyatakan bahwa hukum agraria adalah menjadi bagian dari hukum tata usaha negara karena mengkaji hubungan-hubungan hukum antara orang, bumi, air dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat yang bertugas mengurus masalah agraria” 4) Menurut Lemaire, ” hukum agraria sebagai suatu kelompok hukum yang bulat meliputi bagian hukum privat maupun bagian hukum tata negara dan hukum administrasi negara” 5) Subekti dan Tjitro Subono, “hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan yang hukum perdata, tata negara, tata usaha negara, yang mengatur hubungan antara orang dan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut”. 8 Hukum agraria mengatur Bumi, Air, Ruang Angkasa, Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya. Bumi mencakup permukaan bumi, tubuh bumi, serta yang berada dibawah air, air mencakup perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia, ruang angkasa mencakup ruang diatas bumi dan air semuanya. Tujuan hukum agraria merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sebagai mana yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Selain itu, geografi pertanian merupakan suatu studi tentang usaha-usaha 8
https://tresnabuana.wordpress.com/tag/ruang-lingkup-agraria/, Tentang Ruang Lingkup Agraria, diakses Tanggal 3 April 2015
14
atau cara untuk mengkaji pola-pola aktivitas pertanian di suatu wilayah yang berbeda. Oleh karena itu, Geografi Pertanian berusaha untuk menjelaskan mengenai variasi aktivitas pertanian secara spasial pada suatu wilayah dipermukaan bumi. Hal ini didasarkan pada kenyaataan bahwa aktivitas pertanian antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya bervariasi. Adanya variasi aktivitas pertanian antara wilayah sangat berkaitan erat dengan adanya faktor fisik maupun non fisik. Aktivitas pertanian itu sendiri dapat dilihat dari dua sisi yaitu pertanian dalam pengertian luas dan pertanian dalam pengertian sempit. Pertanian dalam pengertian luas adalah merupakan usaha manusia dalam memanfaatkan lingkungan alam, dengan maksud memperoleh hasil dan tanaman dan atau hewan, sedangkan dalam pengertian yang lebih sempit pertanian merupakan usaha dalam memanfaatkan lingkungan alam dengan maksud memperoleh hasil yang berasal dari tanaman dan atau hewan dengan jalan meningkatkan hasil produk. Dalam kegiatan pertanian ada beberapa unsur yang harus diperhatikan seperti, petani, lahan, lingkungan, tanaman atau tumbuhan dan hewan. 9 Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak dimana lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha pertanian. 10 Menurut Undang-undang No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. 9
http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/24090/68c3a6ea6c1abefb509bcdb5834f2755, diakses Tanggal 3
April 2015 10
http://id.wikipedia.org/wiki/Lahan_pertanian, diakses tanggal 27 Maret 2014
15
Menyesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayahnya, maka Kabupaten Badung dibagi menjadi 3 wilayah Pembangunan yaitu: a. Wilayah Pembangunan Badung Utara, yang meliputi dua kecamatan yaitu Kecamatan Petang dan Abiansemal dengan pusat pengembangan wilayah di Blahkiuh, dengan dominasi aktivitas perkebunan, tanaman pangan, wisata alam, peternakan, kerajinan rumah tangga dan konservasi alam. b. Wilayah Pembangunan Badung Tengah, yan meliputi Kecamatan Mengwi dengan pusat pengembangan di Mengwi dan di dominasi aktivitas pertanian, peternakan, pariwisata budaya serta industri kecil dan kerajinan rumah tangga. c. Wilayah Pembangunan Badung Selatan, yang meliputi Kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara dengan pusat pengembangan di Kuta dan di dominasi aktivitas pariwisata, pendidikan, perikanan, industri kecil, serta perdagangan dan jasa. 11 Berdasarkan UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip
11
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan,
http://www.badungkab.go.id/index.php/profil/4/, diakses Tanggal 9 April 2015
berwawasan
16
lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Dewasa ini, penyusutan lahan pertanian di Kabupaten Badung sendiri cukup mengkhawatirkan, karena rata-rata penyusutan luas sawah di daerah Badung mencapai 43 hektar per tahunnya. Penyusutan paling banyak terjadi di daerah Kecamatan Kuta Utara. Lahan pertanian beralih fungsi baik untuk perumahan ataupun akomodasi pariwisata. Penetapan zona lahan pertanian berkelanjutan merupakan keputusan teknis dan politis, karena kebijakan ini harus memiliki payung hukum berupa Perda.12
12 http://www.denpostnews.com/mangupura/badung-antisipasi-alih-fungsi-lahan-siapkan-aturan-selamatkan-lahanpertanian.html, diakses tanggal 5 April 2015
