23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOTA SINGARAJA, PEMERINTAH DAERAH, PERATURAN DAERAH, DAN KAWASAN TANPA ROKOK
1.1
Tinjauan Umum Tentang Kota Singaraja Kota Singaraja merupakan wilayah administratif dari Kabupaten Buleleng,
Kabupaten Buleleng adalah bagian dari Daerah Pemerintah Provinsi Bali yang terletakdi belahan utara Pulau Bali yang dibatasi oleh Kabupaten Jembrana di bagian Barat, Tabanan, Badung dan Bangli dibagian Selatan, sedangkan di sebelah Timurnya dibatasi oleh Kabupaten Karangasem dan di sebelah utaranya adalah Laut Jawa.1 Provinsi Bali merupakan daerah otonom yang mempunyai batas – batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dengan sendiri, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta kuasa peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut kebijakan yang dirumuskan antara lain yaitu peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan lainnya, salah satu peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Bali Kabupaten Buleleng wajib
1
http://bulelengkab.go.iddi akses pada tanggal 14 januari 2016.
23
24
menerapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya, salah satunya adalah di Kota Singaraja. Secara geografis Kota Singaraja terletak di 8o3’40” - 8o23’00” LS dan 144o25’55” - 155o27’28” BT, luas seluruh wilayah Kota Singaraja adalah 27,89 km2 pada tahun 2002 yang terdiri dari lahan sawah seluas 844,15 km2, tegal/huma seluas 464,46 km2, perkebunan seluas 121 km2, pekarangan seluas 1063,46 km2, kuburan seluas 6,61 km2 dan lain – lain seluas 216,09 km2. Jumlah penduduk Kota Singaraja berdasarkan dari statistik Kabupaten Buleleng 2003 berjumlah 82.527 jiwa dengan kepadatan 3.200 jiwa/km2 dan rata – rata pertumbuhan penduduknya mencapai 1,01% per tahun.2 Secara administratif Kota Singaraja terbagi menjadi 18 (delapan belas) Kelurahan dan 1 (satu) Desa, yaitu Kelurahan Banyuasri, Kelurahan Kaliuntu, Kelurahan Kampung Anyar, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Kampung Kajanan, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Banjar Bali, Kelurahan Banjar Jawa, Kelurahan Banyuning, Kelurahan Astina, Kelurahan Kendran, Kelurahan Singaraja, Kelurahan Liligundi, Kelurahan Paket Agung, Kelurahan Banjar Tegal, Kelurahan Beratan, Kelurahan Penarukan, Kelurahan Sukasada, dan Desa Baktiseraga.3 Kota Singaraja sebagai daerah administratif, atau daerah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di Kabupaten Buleleng, terdapat berbagai instansi pemerintahan yang ada
2
http://www.bulelengkab.go.id di akses tanggal 8 oktober 2015. http://www.bulelengkab.go.id/index.php/selayang/2/Kondisi-Fisik di akses tanggal 8 oktober 2015. 3
25
danterpusat di Kota Singaraja, dengan total keseluruhan 26 (dua puluh enam) kantor instansi yaitu ; “Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Keluarga Berencana dan Pemerdayaan Perempuan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan lingkungan Hidup, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja”.4
1.2
Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah Pemerintah dan pemerintahan merupakan hal yang berbeda, Pemerintah
adalah lembaga atau badan – badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara sedangkan pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakikatnya adalah aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamisnya.Selanjutnya Emaya menyebutkan bahwa dalam pemerintahan dapat dibedakan dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit, pengertian luas adalah segala kegiatan badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan
4
http://www.bulelengkab.go.id/index.php/instansi/21/Dinas di akses tanggal 8 Oktober 2015.
26
Negara.Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif.5 Indonesia adalah Negara kepulauan yang seluruh daerahnya merupakan daerah otonom yang mendapat pengakuan oleh Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap – tiap provinsi, kabupaten dan kota itu, mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang – Undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.” Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengambil kebijakan.Kelebihan sistem ini adalah sebagaian keputusan atau kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat.6 Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 5
Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, Education Antara Realita Politik dan Implementasi Hukumnya, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, h. 138. 6 Khairul Ikhwan Damanik, et. Al., 2010, Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 79.
27
prinsip otonomi seluas – luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah), urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi,
urusan
pemerintahan
yang
dilaksanakan
oleh
pemerintah
kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, meliputi :7 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Politik luar negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; Moneter dan fiscal nasional; Agama; Dalam
menyelenggarakan
menyelenggarakan
sendiri,
atau
urusan dapat
pemerintahan,
melimpahkan
pemerintah
sebagian
urusan
pemerintahan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa.Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.Urusan wajib, artinya penyelenggaraan 7
Siswanto Sunarno, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 34.
28
pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.8 Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah,
yang berwenang mengatur
dan
mengurus
urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik indonesia. Berdasarkan rumusan tersebut, dalam daerah otonom terdapat unsurunsur sebagai berikut:9 a.
Unsur (elemen) batas wilayah. Sebagai kesatuan masyarakat hukum batas suatu wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum, misalnya dalam penetapan kewajiban tertentu sebagai warga masyarakat seta pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan dan peneingkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat. Di sisi lain, batas wilayah ini snagat penting apabila ada sengketa hukum yang menyangkut wilayah perbatasan antar daerah. Dengan perkataan lain, dapat dinyatakan bahwa suatu daerah harus mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas sehingga dapat dibedakan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Unsur (elemen) pemerintahan.Eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasrkan kreativitasnya sendiri. Elemen pemerintahan daerah adalah meliputi pemerintahan daerah dan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Unsur masyarakat.Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum, baik gemeinscahft maupun
b.
c.
8
Ibid, h. 35. Ibid, h. 6.
9
29
gesselscahft jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai sistem pemerintahan daerah, mulai dari bentuk cara berpikir, bertindak, dan kebisasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk partisipatif budaya masyarakat antara lain gotong royong, permusyawaratan, cara menyatakan pendapat dan pikiran yang menunjang pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan pemerintahan. Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya.Artinya seluas-luasnya mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.10 Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan yang telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk
10
Ibid, h. 8.
30
memberdayakan daerah temasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.11
1.3
Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, berupa usrusan-urusan pemerintahan yang diserahkan secara luas oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pemerintah daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa, “Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan urusan 11
Ibid.
31
pemerintahan wajib karena berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu mengenai kesehatan, pelayanan dasar diatur pada Pasal 12 yang menetapkan bahwa : (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. Sosial; (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. Tenaga kerja; b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Pangan; d. Pertahanan; e. Lingkungan hidup; f. Admisistrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. Perhubungan; j. Komunikasi dan informatika; k. Koperasi, usaha kecil dan menengah; l. Penanaman modal m. Kepemudaan dan olah raga; n. Statistik; o. Persandian; p. Kebudayaan; q. Perpustakaan; dan r. Kearsipan. (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. Kelautan dan perikanan; b. Pariwisata; c. Pertanian; d. Kehutanan; e. Energi dan sumber daya mineral; f. Perdagangan; g. Perindustrian; dan h. Transmigrasi. Dalam pelaksanaan peraturan daerah juga harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
32
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dalam Paal 7 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut: (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dari penjelasan di atas, maka peraturan daerah menjadi sangatlah penting sebagai
dasar
bagi
pemerintah
daerah
dalam
menjalankan
roda
pemerintahannya.Berdasarkan pendapat dari Irawan Soejito “Peraturan Daerah merupakan suatu keputusan yang sifatnya umum dan dimaksudkan berlaku lama serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setiap penduduk di daerah hukum tersebut”.12 Pengertian atau definisi peraturan daerah menurut Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah.13 Selanjutnya Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin mengemukakan: 1.
2.
12
Kepala daerah menetapkan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah hanya ditandatangani oleh kepala daeah dan tidak ditandatangani serta Pimpinan DPRD, karena DPRD bukan merupakan bagian dari peraturan daerah.
Irawan Soejito, 1983, Teknik Membuat Peraturan Daerah, PT. Bima Aksara, Jakarta, h. 9. 13 Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2003, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, h. 391.
33
3.
4.
5.
6.
Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan. Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.14
Pengertian mengenai peraturan daerah kabupaten/kota terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”. Mengenai materi muatan dalam peraturan daerah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa, “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi”. Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah, yaitu Pasal 236 menjelaskan bahwa: (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. 14
Ibid, h. 19.
34
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang telah dikemukakan bahwa peraturan daerah tersebut merupakan peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan memuat materi muatan berupa penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1.4
Pengertian Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya
pembangunaan nasional yang ditujukan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat diwujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan zat adiktif sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, stroke, kanker paru, kanker mulut, kelainan kehamilan dan janin, dan impotensi. Rokok merupakan hasil olahan
35
tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya tau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Perda Provinsi Bali tentang KTR, pada bagian penjelasan umum, dijelaskan bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga membahayakan orang lain di sekitar perokok (Perokok Pasif). Asap rokok mengandung ribuan zat kimia atau komponen asap juga disebut sebagai emisi asap, komponen asap yang paling luas dikenal adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida (CO), selain zat – zat tersebut hingga saat ini lebih dari 7,000 zat kimia telah diketahui terkandung dalam asap rokok.15Komponen asapinilah sebagian besar yang menyebabkan penyakit terkait dengan merokok. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah “ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau”. Adapun kawasan yang dimaksud dalam kategori KTR diatur dalam Pasal 2 Perda Provinsi Bali tentang KTR meliputi : Fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat proses belajar mengajar, Tempat anak bermain, tempat ibadah, Angkutan umum, Tempat kerja, Tempat umum, dan Tempat lain yang ditetapkan. Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, individu, masyarakat dan lembaga non pemerintah, hal ini berhubungan dengan perlindungan terhadap hak – hak generasi sekarang 15
URL:http://www.sampoerna.com/id_id/our_products/pages/what_is_in_ cigarette_smoke.aspx, Diakses Pada Tanggal 12 Agustus 2015.
36
maupun generasi yang akan datang dan lingkungan hidup yang sehat bebas dari asap rokok. Komitmen bersama akan berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok. Adapun tujuan penetapan kawasan rokok sebagaimana dimuat dalam buku pedoman penetapan Kawasan Tanpa Rokok yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia antara lain untuk menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, mewujudkan generasi muda yang sehat. Dan selain itu manfaat penetapan kawasan tanpa rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.16Penetapan kawasan tanpa rokok ini perlu diselenggarakan pada tempat – tempat yang ditetapkan sebagai KTR dalam Pasal 2 Perda Provinsi Bali tentang KTR.
16Kementrian
Kesehatan, 2011, Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, Pusat Promosi Kesehatan, Jakarta, h. 16 – 17.
