IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) PADA KAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) PADA KAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG Oleh : Dimas Panji Atmani W., Amni Z. Rahman

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email [email protected]

ABSTRAK Pemerintah Kota Semarang pada awalnya telah membentuk Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) untuk menanggulangi pengaruh buruk rokok, namun tidak berjalan efektif. Pada akhirnya, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Berdasarkan temuan peneliti, diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah tersebut pada kawasan Dinas Kesehatan Kota Semarang belum optimal dan masih didapati pelanggaran. Tujuan dari penelian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa implementasi yang telah dilaksanakan belumlah optimal, sehingga perlu adanya peningkatan implementasi pada beberapa poin. Faktor pendorong implementasi KTR pada kawasan Dinas Kesehatan adalah komunikasi dan disposisi, serta faktor penghambatnya adalah sumber-sumber dan struktur Birokrasi, sehingga perlu memaksimalkan faktor pendorong dan meminimalisir faktor penghambat. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, Kawasan Tanpa Rokok Kota Semarang

Sisi negatif rokok bagi bangsa

PENDAHULUAN

ini ada pada sektor anggaran negara

A. Latar Belakang

dan kesehatan masyarakat. Sektor Indonesia adalah negara terbesar ke-4

cukai rokok tidak sebanding dengan

dengan jumlah penduduk kurang lebih

biaya kesehatan yang harus dibayar

sebesar

negara, belum lagi biaya dan dampak

250

dipandang

juta

jiwa

sebagai

sehingga

pasar

yang

penyakit yang ditanggung.

menggiurkan bagi produsen. Mulai Rokok tidak baik dikonsumsi,

dari tingkat lokal hingga internasional.

karena rokok mengandung zat-zat Penduduk

Indonesia

gemar

yang berbahaya bagi tubuh. Zat-zat

membeli produk dari berbagai tingkat,

tersebut diabtara lain adalah nikotin,

tetapi sebagian tidak memperdulikan

tar, karbonmonoksida, karsinogen, dan

pengaruh buruk yang ditimbulkan.

iritan.

Contoh nyata dari fenomena tersebut Untuk menanggulangi bahaya

adalah pembelian rokok.

rokok, pihak internasional seperi Bank Berdasarkan (2012),

Tobacco

Indonesia

adalah

Atlas

Dunia telah membuat suatu kebijakan,

negara

begitu pula pemerintah Indonesia.

konsumer rokok terbesar ke-4, yakni

Kebijakan-kebijakan

sebesar 260,8 milyar batang pada

tersebut

tahun 2009. Trend merokok semakin

regulasi-regulasi yang telah dibuat dan

menyebar. Hal ini terjadi karena

disahkan oleh pemerintah, seperti : (1)

pemerintah memanjakan para pelaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

yang

28 Tahun 2013 tentang Pencantuman

terlibat

Convetion

on

dalam

Framework

Tobacco

dapat

di

Indonesia

diketahui

melalui

control

Peringatan dan Informasi Kesehatan

(FCTC) yang belum diratifikasi dan

pada Kemasan Produk Tembakau; (2)

belum

Peraturan

mempunyai

komprehensif

dalam

regulasi mengatur

Tahun

Pemerintah

2013

tentang

Nomor Peta

40 Jalan

produksi dan peredaran tembakau bagi

Pengendalian

industri

Rokok Pada Kesehatan. Ada pula

rokok,

tentang cukai rokok.

kecuali

regulasi

Dampak

Konsumsi

suatu kebijakan yang mengamanatkan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota

bukan penghasil rokok/tembakau di

meliputi

Indonesia,

menetapkan

kesehatan,

tempat

proses

Peraturan Daerah tentang Kawasan

mengajar,

tempat

anak

Tanpa Rokok (KTR) yang nantinya

,tempat ibadah, tempat umum, tempat

menjadi

kerja, tempat umum, dan tempat

untuk

salah

satu

dasar

dari

:

pembentukan regulasi yang mengatur

lainnya

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada

digunakan

daerah tersebut.

masyarakat).

Regulasi

tentang

fasilitas

(tempat

atau

pelayanan belajar bermain,

area

untuk

yang

kegiatan

Kawasan

Tempat atau area yang telah

Tanpa Rokok (KTR) adalah suatu

diberlakukan sebagai Kawasan Tanpa

regulasi

yang

mengatur

tentang

Rokok (KTR) Kota Semarang sesuai

rokok

dengan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

tertentu

2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

terlarang/bebas dari produk tembakau.

(KTR), tidak hanya menjadi tempat

Regulasi

atau

pengendalian menjadikan

tempat-tempat

Kawasan

Tanpa

Rokok

area

yang

terlarang

untuk

(KTR) di terapkan di tingkat daerah,

merokok akan tetapi juga menjadi

di tempat-tempat tertentu.

tempat atau area yang terlarang untuk

Salah satu kota yang telah membuat dan mengesahkan regulasi tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah Kota Semarang. Sudah setahun sejak Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

(KTR)

Kota

Semarang

memproduksi,

menjual,

mengiklankan, dan mempromosikan rokok. Sanksi bagi pelanggar akan hal-hal tersebut adalah teguran, lalu apabila tidak mengindahkan teguran tersebut, maka implementor dapat memerintahkan

pelanggar

tersebut

untuk meninggalkan kawasan, apabila

disahkan.

orang atau badan yang memiliki Tempat-tempat atau area-area

tempat usaha di kawasan tersebut yang

yang masuk pada Peraturan Daerah

tak

Nomor

3

Kawasan dinyatakan

Tahun Tanpa dalam

menghiraukan

teguran,

maka

2013

tentang

implementor dapat pula menghentikan

Rokok

(KTR)

kegiatan.

pasal

7

yang

Salah

satu

Semarang

area

yang

di

masuk

Kota

Peneliti

dalam

implementasi

bahwa

Peraturan

Daerah

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah

Nomor

Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah

Dinas

Kesehatan

berhubungan pelayanan

Tahun

2013

tentang

Kota

Semarang

belum optimal, ditambah masih terjadi

dengan

fasilitas

pelanggaran. Hal tersebut diketahui

kesehatan,

Puskesmas

3

mengetahui

Pandanaran

yakni

dengan

observasi

peneliti,

dan

Semarang,

wawancara yang dilakukan dengan

sehingga implementasi yang perlu

salah seorang pegawai yang turut andil

dilakukan

dalam implementasi Peraturan Daerah

oleh

adalah

Dinas

bagaimana

Kesehatan menjadikan

Nomor

3

Tahun

2013

tentang

kawasannya menjadi 100% bebas dari

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dinas

kegiatan yang berhubungan dengan

Kesehatan Kota Semarang.

rokok.

Berdasarkan latar belakang yang

Implementasi Peraturan Daerah Nomor

3

Kawasan

Tahun

2013

Rokok

tentang

(KTR)

yang

telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian

berjudul:

“Implementasi Peraturan Daerah

dilakukan oleh implementor Dinas

Nomor

Kesehatan

sederhana.


Implementor dinas harus memasang

Kawasan Dinas Kesehatan Kota

pengumuman dan tanda larangan,

Semarang”.

cukup

harus melakukan pengawasan dan penertiban, koordinasi dengan Satpol PP dalam pengawasan. Sebagai tempat umum, Dinas Kesehatan juga harus menyediakan

area

terbuka

untuk

merokok, serta menyerahkan laporan rutin

bahkan

insidensial

jika

diperlukan kepada tim supervisi yang telah

dibentuk

Semarang.

oleh

Walikota

3

Tahun

2013

tentang

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana

deskripsi

implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada kawasan Dinas Kesehatan Kota Semarang ?

2. Apa saja fakor penghambat dan faktor

pendorong

dalam

dengan memberikan pelayanan (manajemen)

implementasi Peraturan Daerah

program

Nomor 3 Tahun 2013 tentang

kiranya

Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

publik.

pada kawasan Dinas Kesehatan Kota Semarang ?

Daerah

Nomor

3

Tahun 2013 tentang Kawasan Rokok

(KTR)

pada

kawasan Dinas Kesehatan Kota

bermanfaat

yang untuk

Selanjutnya Chader dan

publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur public affairs dan

melaksanakan

berbagai

tugas yang telah ditetapkan. 2. Kebijakan Publik

Semarang. 2. Untuk

(kebijakan)

menyatakan bahwa administrasi

1. Mendeskripsikan implementasi

Tanpa

program-

Plano (Keban, 2008:3) juga

C. Tujuan Penelitian

Peraturan

dan

Kebijakan

mengetahui

apa

saja

publik

merupakan

bagian dari fungsi administrasi

faktor penghambat dan faktor

publik.

pendorong

berfungsi untuk memecahkan

yang

ada

dalam

Kebijakan

dan

publik


masalah


kebutuhan publik, dimana hal-


hal tersebut dapat dilakukan

pada kawasan Dinas Kesehatan

dengan terpadu. Edward

Kota Semarang.

memenuhi

III

dan

Sharkansky (Suwitri, 2009:10), D. Landasan Teori

mengemukakan

1. Administrasi Publik

kebijakan publik adalah “suatu

Administrasi publik merupakan suatu

alat

dalam

penyelenggaraan negara untuk mencapai

tujuan

bahwa

yang telah

ditetapkan oleh negara tersebut. Administrasi publik dilakukan

tindakan berupa pemerintah

pemerintah

yang

program-program untuk

sasaran atau tujuan”.

mencapai

suatu

3. Implementasi Kebijakan

pendekatan,

seperti

Implementasi kebijakan publik

Edward dengan pendekatan Top-

dilaksanakan setelah formulasi

Down

kebijakan publik. Tahap-tahap

komunikasi,

formulasi

disposisi, dan struktur birokrasi.

kebijakan

harus

terlebih dahulu selesai dengan menghasilkan suatu kebijakan yang telah disahkan, sehingga kebijakan

tersebut

dapat

diimplementasi oleh dan dengan resource (pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional). Menurut dan

2011:87),

(Widodo,

hakikat

utama

implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku. Pemahaman yang maksud mencakup usahausaha

untuk

mengadministrasikan menimbulkan

dampak

terdiri

atas

:

sumber-sumber,

E. Metode Penelitian Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan

suatu

metode

penelitian. Peneliti menggunakan tipe penelitian desktiptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut berlokus pada kawasan

Mazmanian

Sabatier

yang

dan nyata

pada masyarakat atau kejadiankejadian.

Dinas Kesehatan Kota Semarang, kecuali

Puskesmas

Semarang. penelitian

Pandanaran

Informan ini

adalah

pada sebagian

implementor di Dinas Kesehatan, serta masyarakat dalam kawasan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pengolahan

data

masuk

pada metode penelitian. Sebelum mengolah

data,

pengumpulan,

maka maka

perlu peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi,

4. Model Implementasi

dan dokumentasi. Kemudian data

Model implementasi digunakan

yang sudah diperoleh dianalisis dan

untuk

interpretasi.

menjelaskan

suatu

Kualitas

fenomena terkait implementasi

keabsahan

data

yang telah dilaksanakan. Model

menggunakan

implementasi dibuat berdasarkan

data sumber.

diuji

teknik

atau dengan

triangulasi

HASIL PENELITIAN DAN

sebagai Kawasan Tanpa Rokok

PEMBAHASAN

(KTR) kota Semarang untuk

A. Implementasi

area

tempat

kerja,

sehingga

Peneliti melihat implementasi yang

memiliki

telah dilaksanakan dimulai dengan

memasang papan pengumuman

memahami

dan

Peraturan

Daerah

kepentingan

tanda-tanda


Berdasarkan


ditemui

beserta

implementasi

peraturan

yang

mendukungnya, menelaah yang

kemudian

wawancara-wawancara telah

dilaksanakan.

untuk

larangan.

kenyataan

yang

dilapangan, tersebut

belum

optimal, karena implementasi berupa

pemasangan

pengumuman

papan

telah

Berdasarkan hal tersebut, maka

Peraturan

peneliti

bahwa

Tahun 2013 tentang Kawasan

Daerah

Tanpa Rokok (KTR), beserta


Peraturan Walikota Nomor 29 A


Tahun 2014 sebagai amanat dari

tersebut belum optimal.

Peraturan Daerah itu sendiri,

mengetahui

implementasi

Peraturan

1. Penyelenggaraan

Kawasan

Nomor

3

namun untuk pemasangan tandatanda larangan tidak demikian.

Tanpa Rokok (KTR) Penyelenggaraan

Daerah

sesuai

Kawasan

Implementasi

pada

Tanpa Rokok (KTR) dilihat dari

pemasangan

3 aspek. Aspek-aspek tersebut

larangan belum optimal, yakni

adalah

papan

pada beberapa aspek. tanda-

pengumman dan tanda-tanda

tanda larangan belum dipasang

larangan,

disetiap

pemasangan

serta

penyediaan

ruang khusus merokok. a. Pemasangan Pengumuman

ruangan,

kemudian

syarat-syarat tanda larangan dari Papan

dan

tanda-tanda

Tanda-

segi

bentuk,

ukuran

persyaratan

masih

Tanda Larangan

menitikberatkan

Dinas Kesehatan Kota Semarang

pesan

implementor,

memberlakukan

contoh

adalah

kawasannya

dan

pada

pesan

pesansebagai untuk

menegur orang yang didapati

memiliki kontak dengan udara

merokok

luar secara langsung.

sebagaimana

tanda

larangan di lantai 3

Dinas

Kesehatan Kota Semarang. b. Penyediaan

Ruang

Penyelenggaraan

Khusus

Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) Pengendalian penyelenggaraan

Merokok Setelah

2. Pengendalian

berlaku

Kesehatan

bagi

Kota

Dinas


Semarang

dilihat dari 2 aspek. Aspek-

menjadi Kawasan Tanpa Rokok

aspek

(KTR), maka pengelola area

pengawasan dan penertiban.

tersebut memiliki kepentingan untuk

menyediakan

tempat

tersebut

adalah

a. Pengawasan Berdasarkan

kenyataan

khusus merokok. Hal tersebut

dilapangan, implementasi dalam

telah

implementasinya.

bentuk pengawasan yang telah

Dinas Kesehatan telah tersedia

dilaksanakan selama ini belum

tempat khusus untuk merokok,

optimal. Kepala Dinas dalam

yakni terletak di kantin pojok

melaksanakan

belakang Dinas Kesehatan Kota

internal, beliau melakukannya

Semarang,

dengan penelusuran di Dinas

baik

walaupun

Kantin

pengawasan

menjadi tempat khusus merokok

Kesehatan

bukan atas instruksi pengelola

beserta

gedung Dinas Kesehatan.

melihat ketaatan para pegawai

Tempat khusus merokok

Kota

Semarang

kawasannya

untuk

dan pengunjung yang ada di


kawasannya,

telah memenuhi syarat-syarat

pengawasan

untuk menjadi tempat khusus

dapat

merokok. Hal tersebut karena

harinya, hanya diwaktu luang


beliau, minimal dengan berjalan

merupakan ruang terbuka yang

ke

berada jauh dari ruang untuk

mengingat

bekerja dan pintu masuk keluar

yang lainnya.

untuk

berlalu

lalang,

serta

namun tersebut

belum

dilaksanakan

setiap

kantin.

Hal keperluan

tersebut beliau

Kepala

Dinas

melaksanakan dibantu

dalam

pengawasan

oleh

para

kemudian

himbauan

tersebut

dilanjutkan

kepada

para

struktural tertentu. Kepala Dinas

pegawainya.

Himbauan

yang

menginstruksikan kepada para

dilaksanakan seperti himbauan

implementor yakni para Kepala

untuk tidak merokok dikawasan

Bidang untuk membantu dalam

Dinas

hal pengawasan terhadap para

Semarang,

pegawai

tersebut menyebar dari 1 orang

di

pejabat

Bidang dan Kepala Seksi, yang

lingkup

bidang

mereka.

Kesehatan

Kota

dimana

himbauan

ke orang yang lainnya, serta himbauan tidak hanya sekali.

a. Penertiban Berbeda

halnya

dengan

b. Pelaporan

pengawasan, Kepala Dinas telah

Dinas

melaksanakan

Semarang telah melaksanakan

dengan

penertiban

baik.

Kepala

menegur

siapapun

melanggar

pada

bahkan

memberi

Dinas

Kesehatan

implementasi pelaporan, namun

yang

belum

optimal. Hal

terebut

kawasannya

karena

pelaporan

belum

Surat

dilaksanakan

Peringatan (SP) untuk pegawai

namun

yang

Padahal

ditemukan

pelanggaran

Kota

melakukan

hanya

tertulis,

secara

dalam

lisan.

Peraturan

dibantu

Daerah Nomor 3 Tahun 2013

yakni

tentang Kawasan Tanpa Rokok

adalah

(KTR) laporan dibuat bersifat

implementor dari Bagian Umum

tertulis, yakni berupa laporan

Kepegawaian.

rutin bahkan laporan insidensial

oleh

dengan

secara

implementornya,

dalam

hal

ini

Tidak hanya tindakan yang berhubungan namun

dengan

Kepala

sanksi,

Dinas

telah

jika diperlukan. Pelaporan Kesehatan

Kota

Dinas Semarang

memberikan himbauan kepada

belum tertulis dikarenakan tim

para

supervisi masih dalam tahap

implementor

bidang. yakni

dari

Himbauan kepada

para

tiap

tersebut Kepala

pembinaan

Kawasan

Tanpa

Rokok (KTR) Kota Semarang

dan didalam Dinas Kesehatan

pada Dinas Kesehatan Kota

Kota Semarang terdapat reading

Semarang.

sektor

untuk

tim

supervisi,

Satu kali dalam kurun

yakni pada bidang PKPKL,

waktu

sehingga pelaporan dari Dinas

Kesahatan

Kesehatan

mengadakan

masih

belum

diketatkan. B. Faktor-Faktor Pendorong atau

1

minggu, Kota

Dinas

Semarang

forum

untuk

membahas

masalah

program,

termasuk

tentang

Kawasan

Penghambat Implementasi

Tanpa Rokok (KTR). Forum

Salah satu tujuan dari penelitian ini

tersebut

merupakan

suatu

adalah untuk mengetahui faktor-

transmisi

yang baik,

karena

faktor pendorong dan penghambat

menjadi wadah untuk persiapan

implementasi

dalam implementasi penegakan,

Peraturan

Daerah


pengawasan,


antar

kawasan Dinas Kesehatan Kota

Kesehatan

Semarang. Faktor-faktor tersebut

seperti

ditelaah

penempelan dan segala sesuatu

menggunakan

teori

dan

koordinasi

implementor Kota

Dinas Semarang

mengingatkan

implementasi Edward III, yakni

yang perlu dilakukan

pada segi komunikasi, sumber-

implementasi.

sumber, disposisi, dan struktur

Dinas

Kesehatan

mempunya

tugas,

untuk

tidak

birokrasi.

hanya

transmisi

1. Komunikasi

lewat forum. Dinas kesehatan

Komunikasi pada implementasi

telah melaksanakan pemasangan

Peraturan

informasi-informasi

Daerah

Nomor

3

sebagai


bentuk implementasi Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) adalah

Tanpa Rokok (KTR), yakni pada

baik. Hal tersebut dilihat dari

pintu

transmisi dan kejelasan pada

Kesehatan Kota Semarang dan


tempat-tempat


berpencahayaan cukup.


akses

masuk

Dinas

yang

Pemasangan

papan

jumlah staf yang cukup banyak,

pengumuman dan tanda-tanda

sehingga Kepala Dinas dapat

larangan

kanyataannya

membentuk petugas pengawas

menyebarkan

khusus yang diamanahi untuk

telah

pada dapat

informasi kepada para pegawai

melaksanakan

dan

Akan tetapi, Kepala Dinas tidak

para pengunjung

Kesehatan

Kota

Dinas

Semarang

pengawasan.

membentuknya.

Selama

tentang implementasi Kawasan

Kepala

Tanpa Rokok (KTR). diantara

pengawasan dibantu oleh para

lain berisi instruksi agar tidak

Kepala Dinas dan Kepala Seksi

merokok,

menjual

Dinas

sebagainya,

serta

dalam

dan

membantu

pengawasan

dan

penertiban.

Dinas

ini dalam

Kesehatan

Semarang,

Kota

namun

para

implementor tidak terdaftar, dan secara resmi tidak ada yang dijadikan

2. Sumber-sumber Sumber-sumber

pada


petugas

pengawas

khusus dengan tugas yang telah didaftar.


Fasilitas

sarana


prasarana

belum baik. Hal tersebut dilihat

ruang khusus merokok Dinas

dari ketersediaan staf beserta

Kesehatan Kota Semarang sudah

kualitasnya yang belum optimal,

baik. Hal tersebut karena telah

dan

memenuhi

fasilitas

sarana

dan

dalam

dan

penyediaan

standar

Peraturan

prasarana yang sudah baik untuk

Daerah Nomor 3 Tahun 2014


tentang Kawasan Tanpa Rokok


(KTR). Pada awalnya kantin


tidak


pengelola

Semarang.

Kesehatan Kota Semarang untuk

Pada kenyataan yang ada, Dinas

Kesehatan

memiliki

dikoordinasikan

menjadi

gedung

tempat

dari Dinas

khusus

merokok, namun karena kantin memenuhi

syarat

dan

telah

menajdi budaya, maka hingga


saat ini kantin telah menjadi

Tanpa Rokok (KTR).

tempat khusus untuk merokok

Hal ketiga berhubungan


dengan perubahan yang telah

Semarang.

dicapai oleh para implementor. Implementor

3. Disposisi Komitmen

para

implementor

telah

melaksanakan

implementasi

Dinas Kesehatan sudah baik.

walaupun belum optimal pada

Hal ini dapat dibuktikan dari 3

keseluruhannya,

hal.

ada peningkatan, termasuk pada Hal pertama adalah alasan

telah

hal ketaatan dalam kawasan.

para implementor untuk dapat melaksanakan

namun

Komitmen

dari

implementasi,

implementor luar pun sudah

yakni Kepala Dinas merupakan

baik. Hal tersebut dapat dilihat

inisiator dari Peraturan Daerah

dari


walaupun

belum

masuk

Kawasan Tanpa Rokok (KTR),

kawasan

Dinas

Kesehatan,

sedangkan para Kepala Dinas

namun telah berperan dalam

dan Kepala Seksi mematuhi

menegakkan

perintah

Rokok

atasan,

para

implementor juga bekerja dan telah menjadi bagian dari dinas

tim

Satpol

PP

Kawasan

(KTR)

di

yang ke

Tanpa Kota

Semarang. 4. Struktur Birokrasi

yang orientasi kerjanya pada

Struktur birokrasi belum baik.

bidang kesehatan.

Hal tersebut dibuktikan dengan

Hal kedua berhubungan

koordinasi intelnal yang baik,

dengan tujuan/perubahan yang

namun koordinasi ekternal yang

ingin

belum optimal.

dicapai

oleh

para

Tujuan

para

Koordinasi internal pada

implementor telah hampir sama

implementasi Perturan Daerah

dengan

telah


ditetapkan, yakni tujuan dari


Peraturan

sudah

implementor.

tujuan

Daerah

yang

Nomor

3

baik.

Hal

tersebut

dibuktikan dengan Kepala Dinas

Satpol PP belum dilaksanakan

selaku salah satu implementor

sesuai amanat.

telah

membahas

memutuskan

dan

dalam

internal

yang

seminggu

sekali,

forum dilakukan sehingga

terlihat adanya koordinasi. Tidak hanya

itu,

untuk

ada

peningkatan

mengingatkan

tugas

implementasi

kepada

implementor. Kepala

Dinas

telah

mendayagunakan pula berbagai macam pegawai dari berbagai bidang,

yang

kemudian

digunakan berdasarkan tupoksi pada

asal

bidang

para

implementor. Koordinasi seperti ini nampak seperti pendekatan implementasi sistem Top-Down. Koordinasi Dinas

eksternal

Kesehatan

implementasi

belum

dalam optimal.

Koordinasi dengan pihak luar yakni

organisasi

dibuktikan

dengan

masyarakat, seringnya

kerja sama yang berhubungan dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR),

walaupun

Peraturan

Daerah tidak mengamantkan hal tersebut, namun dengan tim

PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013

tentang

Kawasan

Tanpa

Rokok (KTR) pada kawasan Dinas Kesehatan Kota Semarang belum optimal.

Kemudian

dapat

bahwa

faktor

disimpulkan

pendorong adalah komunikasi dan disposisi,

sedangkan

penghambat

adalah

faktor sumber-

sumber, dan struktur birokrasi. B. Saran 1. Untuk

meningkatan

implementasi, maka upaya yang dapat

dilakukan

meningkatkan Peraturan

dengan

implementasi

Daerah

melalui

pemasangan

papan

pengumuman dan tanda-tanda larangan,

pengawasan,

penertiban, serta pelaporan. 2. Untuk faktor

memaksimalkan pendorong,

yang dapat dilakukan :

upaya

a. Para

implementor

meningkatkan

dapat

dapat

implementasi

membantu

implementasi

Kawasan

melalui komunikasi, yakni

Tanpa Rokok (KTR), terlebih

pada

hingga

koordinasi dengan tim Satpol

menambah isi dari papan

PP dalam khususnya dalam

pengumuman

hal pengawasan.

forum

dan

tanda-

implementor

dapat

tanda larangan b. Para

meningkatkan melalui

implementasi

disposisi,

yakni

melaksanakan implementasi hingga optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan dengan bimbingan penuh dari Kepala Dinas Kesehatan.

yang

maka

dapat

upaya

dilakukan

sebagaimana berikut :

staf beserta kualitas, yakni dengan membentuk petugas khusus

yang

kompeten dan kapabel, serta mendaftar para implementor disertai dengan tugas-tugas yang perlu dikerjakan. b. Perlu membenahi birokrasi,

yakni

meningkatkan

2010.

Design

Research kuantitatif kualitatif dan mixed. Yogyakarta : Pelajar Pustaka Keban,

Yeremias.

2008.

Enam

Dimensi Strategis Administrasi

Yogyakarta : Gava Media Suwitri, Sri. 2009. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang :

dengan koordinasi

kepentingan

dan

Penerbit

Universitas

Diponegoro Semarang Widodo,

Joko.

2011.

Analisis

Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis

Proses

Kebiajakan Publik. Kabupaten Malang

:

Banyuwangi

Publishing Winarno,

struktur

kepada setiap pihak yang memiliki

John.

Badan

a. Perlu membenahi keterediaan

pengawas

Creswell,

Publik : Konsep,Teori dan Isu.

3. Untuk Meminimalisir Faktor penghambat,

DAFTAR PUSTAKA

Budi.

2012.

Kebijakan

Publik : Teori, Proses, dan Studi

Kasus

(edisi

2).

Yogyakarta : PT BUKU SERU

pengendalian-tembakau-untuk-

SUMBER LAIN : Eka,Hendry

Prasetya.

2014.

Implementasi Kebijakan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Peraturan Walikota Nomor 29 A Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

SUMBER LAIN (Web) : http://www.Pppl.depkes.go.id. Diunduh pada 25 Oktober pukul 20.12 WIB http://tcsc-indonesia.org/wpcontent/uploads/2012/08/KTR_r ev100712.pdf. Diunduh pada 25 Oktober pukul 20.12 WIB http://m.okezone.com/read/2013/01/2 9/482/753238/indonesiaperingkat-ke-4-konsumsi-rokokDiunduh

pada 25 Oktober pukul 20.12 WIB http://kebijakankesehatanindonesia.n et/juli/19-policy-brief/policybrief/69-kebijakan-

non-penghasil-rokoktembakaudi-indonesia. Diunduh pada 25 Oktober pukul 20.12 WIB

Semarang.

terbesar-di-dunia.

provinsi-dan-kabupatenkota-

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) PADA KAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Recommend Documents